ALL CATEGORY
Jepang Mengusir Delapan Diplomat Rusia
Jakarta, FNN - Jepang mengusir delapan diplomat Rusia pada Jumat, dalam sebuah langkah yang jarang sekali terjadi dan katanya diambil untuk menanggapi aksi Rusia di Ukraina, termasuk pembunuhan warga sipil.Pengusiran itu terjadi setelah negara-negara Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, pekan ini mengatakan bahwa mereka akan mengusir diplomat Rusia.Moskow mengelak telah menargetkan warga sipil dalam konflik di Ukraina, negara tempat mereka meluncurkan \"operasi khusus\".Sejumlah pejabat sektor perdagangan termasuk yang diusir oleh pemerintah Jepang dan bukan duta besar Rusia Mikhail Galuzin, kata pejabat kementerian luar negeri, yang menolak memberikan informasi lebih lanjut.Pengusiran semacam itu, meskipun jarang, tidak pernah terjadi di Jepang. Namun, tindakan itu pernah terjadi beberapa kali selama era Soviet, katanya.Perdana Menteri Fumio Kishida akan mengumumkan sanksi tambahan untuk Rusia pada Jumat petang. Pada Jumat pagi, menteri perindustrian menyebutkan bahwa Jepang berencana mengurangi impor batubara Rusia secara bertahap sambil mencari pemasok lain setelah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. (Ida/ANTARA/Reuters)
Wiranto Beberkan Alasan Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Akan Terjadi
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat.Menurut Wiranto, dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD. Di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sisa tiga partai, kata Wiranto, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR.Sementara DPD, kata dia, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.“Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024, guna mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan.“Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana Presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya.Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Kemudian, pada beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan taat pada konstitusi UUD 1945.“Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan kepada para menteri, sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Sudah cukup,” kata Wiranto.Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyatakan dukungannya pada acara Silaturahmi Nasional Apdesi pada 29 Maret 2022.Dalam beberapa waktu terakhir, turut pula muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Sudah Menjawab Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan salah satu tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 telah dijawab pemerintah.Tuntutan yang telah dijawab pemerintah itu adalah penghentian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.Usai bertemu BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat, Wiranto menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi.“Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,” ujarnya.Ia mengatakan pemerintah tak pernah melarang demonstrasi. Pemerintah selalu membuka ruang komunikasi dengan pihak manapun dan selalu bersedia untuk mendengar segala aspirasi.\"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik,\" katanya.Wiranto menjelaskan pemerintah tidak pilih-pilih dalam menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah selalu siap berdiskusi dengan kelompok mahasiswa manapun. “Pemerintah, pasti akan mendengarkan,” ujarnya.Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan.Alasan pertama, kata dia, mayoritas anggota MPR akan menolak gagasan amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.“Karena (keanggotaan) MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari sembilan partai politik hanya tiga partai yang setuju mengubah itu. Enam parpol tidak setuju. Ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024 guna mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan. “Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pos Marinir di Kenyam Ditembaki KKB dari Tiga Arah
Jakarta, FNN -Tim Investigasi yang diturunkan ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, melaporkan bahwa Pos Satgas Mupe di Kwareh Bawah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari tiga titik. \"Memang benar dari laporan Ketua Tim Investigasi yang dipimpin Kasi Intel Korem 172/PWY Kol Kav Krisyantyanto terungkap KKB menyerang Pos Marinir tanggal 26 Maret 2022 hingga menewaskan dua Prajurit Marinir TNI AL dilakukan dari tiga arah,\" kata Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA, di Jayapura, Jumat. Ia menjelaskan serangan yang dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Muara dan Perairan (Mupe) yang dijaga Marinir TNI AL hingga menyebabkan dua prajurit meninggal dan delapan terluka. Setelah mendapat serangan, maka anggota membalas sehingga terjadi baku tembak. Pos Satgas Mupe berada di pinggiran sungai di Kenyam sedangkan yang bertugas di daerah itu personel Yonif Marinir-3. Ketika ditanya kondisi keamanan di Kenyam dan sekitarnya, Danrem 172 yang membawahi sembilan kabupaten dan kota itu mengaku kondisi keamanan di Kenyam saat ini relatif aman. Namun anggota diminta tetap waspada dan tidak lengah sehingga bila ada penyerangan sudah siap, kata dia. Dua prajurit Marinir yang meninggal dalam aksi penyerangan yang dilakukan KKB, yaitu Letda Mar Moh Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here. Kedua korban sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing, yakni almarhum Letda Mar Moh Iqbal dimakamkan di Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Pratu Mar Wilson Anderson di Kupang (NTT). (Sof/ANTARA)
Pemerintah Tidak Melarang Mahasiswa Turun Aksi
Jakarta, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyebutkan bahwa Pemerintah tidak melarang mahasiswa untuk melakukan aksi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Jumat, Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.\"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.Marzuki menjelaskan bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang.Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.\"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kami masih pengkajian belum sempurna juga,\" kata Marzuki.Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen.Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sof/ANTARA)
Brigjen TNI Iwan Setiawan Resmi Menjabat Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Brigjen TNI Iwan Setiawan resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) setelah Danjen Kopassus sebelumnya Mayjen TNI Widi Prasetijono menyerahkan satuan Korps Baret Merah, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat sore. Tradisi penyerahan satuan tersebut dijalani Widi setelah dirinya resmi menjabat Pangdam IV/Diponegoro menggantikan Mayjen Rudianto yang selanjutnya menjabat Irjenad. \"Pagi tadi telah dilaksanakan Sertijab Danjen Kopassus. Sehingga amanah berikutnya tongkat estafet kepemimpinan Komandan Jenderal Kopassus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brigjen TNI Iwan Setiawan,\" kata Widi. Menurut Widi, Brigjen Iwan merupakan sosok yang tepat menjabat Danjen Kopassus karena telah memiliki pengalaman, termasuk di Kopassus. Dalam kesempatan itu, Widi menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang tinggi kepada segenap prajurit, PNS Kopassus atas kesetiaan dan loyalitas, dedikasi dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga selama dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus, sehingga tugas satuan Kopassus dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Saat ini, lanjut dia, Kopassus sedang giat-giatnya menata dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan prajurit melalui pendidikan dan latihan serta melaksanakan evaluasi untuk kesempurnaan organisasi Kopassus dalam melaksanakan tugas operasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. \"Prajurit Kopassus harus tetap terus berlatih agar Kopassus selalu siap sedia mana kala tugas negara memanggil demi keutuhan NKRI,\" pesan Widi. Sementara itu, Danjen Kopassus yang baru Brigjen TNI Iwan Setiawan, mengaku akan bekerja secara maksimal agar prajurit Kopassus semakin solid, militan dan profesional serta dicintai rakyat. \"Prajurit Kopassus harus siap menjalankan tantangan tugas apa pun demi keutuhan NKRI,\" katanya. Dalam serah terima jabatan Kopassus di Mabesad, kata Iwan, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman berpesan agar Kopassus bisa dibanggakan dan menjadi prajurit terlatih. \"Oleh karenanya, saya akan membenahi Kopassus dengan maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan berbuat maksimal untuk baret merah ini melebihi panggilan tugas,\" tegas Iwan. (Ida/ANTARA)
BRIN: Presidensi G20 Dorong Ketahanan Pangan Dunia yang Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari mengatakan Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum penting mendorong kerja sama internasional membangun sistem ketahanan pangan dunia yang berkelanjutan.\"Tujuan pembangunan sistem pangan berkelanjutan adalah untuk mewujudkan dunia tanpa kelaparan,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.Dalam mewujudkan ketahanan pangan global secara berkelanjutan, diperlukan kerja sama antarnegara untuk memastikan perdagangan dan distribusi pangan dapat berjalan dengan baik guna menghadapi krisis.\"Kuncinya memang harus menjalin kerja sama antarnegara dan memastikan perdagangan dan distribusi lancar,\" katanya.Puji menuturkan ada tiga hal yang perlu dilakukan negara-negara G20 untuk memperkuat sistem pangan global, yakni melakukan pemulihan sistem pangan, menciptakan iklim investasi berkelanjutan, dan meningkatkan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara yang membutuhkan.Pemulihan sistem pangan bertujuan menjamin produksi pangan tinggi, rantai pasok kembali normal dan sistem perdagangan pangan terjadi tanpa hambatan sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Pengembangan iklim investasi berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan peran aktif sektor swasta melalui kemitraan \"public private partnership\". Kemitraan tersebut harus saling menguntungkan di sektor pangan dan pertanian.Peningkatan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas ditujukan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian dan pangan di negara-negara yang membutuhkan.Untuk menciptakan ketahanan pangan, BRIN berkomitmen meningkatkan kapasitas riset, invensi dan inovasi dalam bidang pertanian serta pangan, sehingga terjadi peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pangan di pasar global.\"Antisipasi perubahan iklim global juga terus dilakukan melalui pendekatan \'high-tech\' untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik \'on-farm\' maupun \'off-farm\',\" ujarnya.Ia mengatakan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura dengan produktivitas tinggi yang mempunyai ketahanan banyak terhadap cekaman abiotik dan biotik diperlukan.Peternak sapi dan kambing perah yang adaptif dengan iklim tropis juga akan dikembangkan melalui persilangan dengan sumber daya genetik sapi dan kambing lokal Indonesia.Proses persilangan dipandu dengan penggunaan markah molekuler untuk karakter-karakter unggul sehingga proses seleksi turunannya dapat dilakukan secara presisi. (mth/Antara)
Pemerintah Anggarkan Rp 6,95 Triliun untuk BLT Minyak Goreng
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menganggarkan dana Rp6,95 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang akan diberikan kepada 23,15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan proses penganggaran tersebut bisa dilakukan lebih cepat karena program BLT minyak goreng sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan dan menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).\"Dalam hal ini adalah tambahannya untuk penerima BT-PKLWN yang melakukan usaha di bidang makanan,\" ucap Isa dalam media briefing di Jakarta, Jumat.Untuk BLT minyak goreng yang diberikan melalui program bansos pangan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM yang pada tahun 2022 telah menerima bansos pangan.Sementara untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, ia menyebutkan anggaran yang disiapkan adalah Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.\"Ini dananya kami bisa menggunakan dana yang sudah disalurkan ke TNI/Polri untuk BT-PKLWN dan Kementerian Sosial untuk keluarga penerima Pam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan sebelumnya,\" tuturnya.Isa menegaskan pihaknya bersama ketiga institusi tersebut akan mencermati lebih lanjut apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran, sehingga penyaluran akan disusul pada bulan-bulan berikutnya.Dengan demikian, yang terpenting BLT minyak goreng bisa segera disalurkan pada bulan Ramadhan ini atau paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, sesuai arahan Presiden.Adapun besaran BLT minyak goreng yang akan diberikan yakni Rp300 ribu untuk satu KPM. (mth/Antara)
BSU Kembali Disalurkan, Sasar Pekerja Berupah di Bawah Rp 3,5 Juta
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2022 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.\"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,\" kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menyatakan tren kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan, namun dampak ekonomi akibat pandemi masih terasa.Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global juga berdampak pada pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional yang berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.Kemnaker telah melakukan penyaluran BSU pada 2020 dan 2021. Pada 2020, BSU difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4 serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum lebih dari jumlah itu maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pada 2022, kriteria penerima BSU sementara dirancang untuk pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima Rp1 juta.\"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,\" tutur dia.Saat ini, Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 untuk memastikan bahwa program itu dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Kemnaker juga tengah menyiapkan beberapa hal lain seperti merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu.\"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur,\" demikian Ida Fauziyah. (mth/Antara)
Hutama Karya: Tol Trans Sumatera Jadi Infrastruktur Penopang Ekonomi
Jakarta, FNN - PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi salah satu penopang ekonomi di Sumatera.Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, mengatakan bahwa Hutama Karya selaku pengelola ruas-ruas Tol Trans Sumatera memastikan setelah hadirnya Tol Trans Sumatera di Sumatra, telah tercipta pusat ekonomi baru. Salah satunya yaitu melalui proporsi prioritas UMKM lokal yang ada di Rest Area.“Saat ini kami memprioritaskan minimal 30 persen space lahan untuk UMKM lokal di masing-masing rest area yang dikelola dengan harga sewa yang lebih rendah dari harga komersil, sehingga masyarakat sekitar dapat tetap mengembangkan usahanya. Selain itu, banyak wisata-wisata baru yang hadir setelah adanya Tol Trans Sumatera, salah satunya yakni Tubaba Islamic Centre & Pasar Sarijadi dengan melibatkan desainer interior ternama Andra Matin,” ujar Budi.Hutama Karya mencatat Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Lampung dan Sumatra Utara, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai industri, salah satunya menguntungkan industri logistik dengan memperlancar jalur logistik antar wilayah. Sehingga, proses pendistribusian barang menjadi lebih cepat dan memangkas biaya angkutan yang dikeluarkan.Lebih lanjut Dirut Hutama Karya menyampaikan bahwa banyak industri yang bisa dikembangkan di Sumatra, mulai dari industri pengolahan hasil hutan, perkebunan, industri tekstil, hingga industri elektronik dan otomotif.Untuk menopang industri hilir, industri baja, petrokimia, dan industri barang modal bisa dibangun di Sumatra, dalam satu kawasan terintegrasi yang posisinya dekat dengan pelabuhan dan bandara. Setiap kawasan industri yang dibangun memiliki industri yang terintegrasi, hulu hingga hilir. Untuk menopang industri elektronik dan otomotif, diperlukan industri baja yang ada di satu kawasan. Demikian pula dengan industri hulu tekstil.\"Seluruh industri tersebut bisa terintegrasi dan ditopang oleh JTTS, sebagai jalur utama yang menghubungkan setiap provinsi di Sumatra saat ini dan kedepannya,” kata Budi.Memasuki 3 tahun diresmikannya Tol Trans Sumatera, Hutama Karya memastikan peminat tol ini semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari terus meningkatnya volume kendaraan yang melintas di JTTS.“Tercatat pertumbuhan Lalu lintas Rata-rata Harian (LHR) pada 2021 di Tol Trans Sumatera mengalami kenaikan hingga 19,78 persen dari 2020. Nantinya trafik kendaraan Tol Trans Sumatera akan terus membaik menjelang ruas-ruas di Tol Trans Sumatera terhubung secara penuh dari Lampung hingga Aceh,” kata Budi.Meskipun akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM menyebabkan volume kendaraan sempat mengalami penurunan, trafik kendaraan terus membaik. Setiap harinya masyarakat semakin tahu manfaat Tol Trans Sumatera karena telah memangkas lama tempuh. Sebelum adanya Tol Trans Sumatera, pengemudi yang ingin menuju Kota Palembang dari arah Pulau Jawa dapat menempuh waktu hingga 12 jam perjalanan, setelah adanya Tol Trans Sumatera pengemudi hanya menempuh 4-5 jam perjalanan saja.“Dengan efisiensi waktu tersebut berdampak pada biaya transportasi dan perawatan kendaraan yang lebih efisien, kecepatan pendistribusian barang logistik hingga kualitas barang menjadi lebih baik,” ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto. (mth/Antara)
POPULER
