ALL CATEGORY
Wapres Bertolak ke Jateng-DIY Tinjau Candi Borobudur dan Pusat Riset
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin bertolak ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, untuk meninjau Candi Borobudur serta Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan.Wapres didampingi istri Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Lapangan Udara Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, sekitar pukul 13.20 WIB.Sesampainya di Yogyakarta, Wapres beserta rombongan akan langsung menuju Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan peninjauan obyek wisata tersebut.Seusai meninjau Candi Borobudur, Wapres akan menuju Bale Ekonomi Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang untuk menyerahkan bantuan Baznas Santripreneur berupa biaya pelatihan, pendampingan dan modal usaha.Keesokan harinya, Jumat (22/4), Wapres akan melanjutkan kegiatan meninjau Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gunungkidul, Yogyakarta.Wapres dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Yogyakarta, sebelum kembali ke kediaman di Jakarta, menggunakan pesawat 737-400 TNI AU. (mth/Antara)
Anggota DPR: Defend ID Perkuat Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak, agak sulit jika kita mempunyai sistem pertahanan yang berbeda, misalnya hanya daratan saja. Jadi memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat holding ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menilai jika Defend ID bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding, maka Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk darat, laut, udara.Menurut dia, ancaman fisik serangan terhadap Indonesia tetap ada, misalnya di Laut China Selatan yang merupakan ancaman nyata karena sampai sekarang kapal-kapal negara asing masuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.“Jumlahnya puluhan mungkin ratusan. Sementara nelayan kita berada di teritorial kita, itu salah satu (ancaman) yang nyata,” ujarnya.Fadli menilai berbagai ancaman tersebut memerlukan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kuat, seperti kapal, kapal cepat, drone, dan satelit.Dia mencontohkan alutsista tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi di LCS, seperti kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial Indonesia dan ZEE.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).Menurut Presiden, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. (mth/Antara)
BI: G20 Dorong Bank Sentral Buat Kebijakan Terkalibrasi dan Terencana
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 mendorong setiap bank sentral membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik.Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi perang di Ukraina yang meningkatkan inflasi dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara-negara.\"Di sinilah pentingnya G20 dimana diskusi dan pemahaman menjadi penting. Di G20 setiap bank sentral perlu membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pertemuan FMCBG G20 kedua yang dipantau di Jakarta, Kamis.Kebijakan yang terkalibrasi dengan baik dimaksudkan agar bank sentral setiap negara mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap negara lain dan terhadap perekonomian global yang sedang berada dalam tekanan.\"Tanpa G20 tentunya negara mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan domestiknya sendiri. Di bawah G20, dikedepankan kepentingan global dengan mempertimbangkan dampak bagi negara lain,\" katanya.Kebijakan bank sentral juga perlu terencana dengan baik, yang diketahui melalui gambaran kebijakan ke depan, sehingga negara lain dan pelaku pasar keuangan dapat mulai memperhitungkan dampak kebijakan tersebut.Kebijakan bank-bank sentral juga didorong untuk dikomunikasikan dengan baik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.\"Ini dibahas G20 dimana proses normalisasi pembuatan kebijakan di bawah tantangan yang sangat sulit ini sangat penting untuk terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)
Sri Mulyani: G20 Serukan Penghentian Perang Rusia dan Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-2 menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.“Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional,” katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.Sri Mulyani menuturkan forum FMCBG yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat ini pun berlangsung dalam situasi yang menantang. Hal itu terjadi mengingat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan dampaknya dirasakan oleh negara-negara di luar Eropa.Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.Anggota mendukung adaptasi agenda yang ada dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang sembari mempertahankan komitmen untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya.“Dan memimpin dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan seimbang,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
Partai Gelora Minta Presiden Jokowi Lebih Serius Lakukan Rekonsiliasi Nasional
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi dinilai masih perlu menuntaskan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu, yang hingga kini belum selesai dan cenderung meningkat ekskalasinya menjelang Pemilu 2024. “Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022). Menurut Fahri, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat. “Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan,” ujarnya. Fahri menilai, jika Jokowi berhasil merekonsiliasi rakyatnya, maka kesuksesan Jokowi lainnya boleh jadi akan mengikuti. Dia mengatakan, orang Indonesia saat ini sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. “Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua,” ujarnya. Seperti diketahui, akun Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengunggah julukan enam Presiden Indonesia. Kemensatneg meminta masyarakat memberikan masukan dan usulan mengenai julukan yang akan disematkan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Presiden pertama RI Sukarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena Soeharto memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Lalu, Presiden ketiga RI BJ Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi, karena pada masanya Indonesia mendirikan industri pesawat terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie. Selanjutnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dinlai telah memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek, serta mengakui agama Konghucu. Berikutnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Megawati tercatat sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati dianggap sebagai pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Konstitusi dan menyiapkan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sedangkan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebagai Bapak Perdamaian. SBY dinilai berhasil mengakhiri konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helshinki. Saat itu, Indonesia juga banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam dua periode pemerintahan sangat gencar dan masif dalam membangun berbagai infrasktruktur mulai dari jalan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, LRT, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain. Jokowi juga memutuskan untuk memidahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. IKN tersebut saat ini dalam proses pembangunan. Namun, dua periode pemerintahan Jokowi masih dibayang-bayangi pembelahan di masyarakat, imbas daru polarisasi politik dan agama di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2019. Pembelahan tersebut, hingga kini belum bisa diakhiri dan ekskalasinya cenderung naik menjelang Pemilu 2024. (ida)
Polri Mengimbau Massa Aksi Tetap Kondusif Sampaikan Aspirasi
Jakarta, FNN - Polri mengimbau mahasiswa yang hendak berunjuk rasa pada Kamis ini agar menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif saat menyampaikan aspirasinya, tetap tertib dan saling menghormati karena bertepatan bulan puasa.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai hak konstitusi setiap warga negara. Untuk itu, kepolisian siap mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut agar tetap kondusif.\"Di tengah bulan suci Ramadan, mari sama-sama saling menghormati, menjaga situasi kamtibmas Jakarta tetap kondusif,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Dedi mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan buruh di Jakarta di bawah komando Polda Metro Jaya. Begitu pula di daerah-daerah di bawah kendali jajaran polda.\"Polda Metro sudah menyiapkan anggota untuk melayani, mengawal, dan mengamankan aksi,\" kata Dedi.Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) berencana menggelar di tiga titik di Jakarta, yakni Gedung DPR/MPR/DPD RI, kawasan Patung Kuda, dan kawasan Harmoni.Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas pada beberapa lokasi terkait dengan rencana aksi mahasiswa pada hari Kamis ini.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa pengalihan arus lalu lintas tersebut mulai pukul 09.00 WIB di sekitar depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.Terkait dengan hal itu, Sambodo mengimbau masyarakat menyiapkan rute alternatif terkait dengan rekayasa arus lalu lintas kendaraan pada Kamis pagi ini.Adapun skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar depan Gedung DPR/MPR/DPD RI:1. Arus lalu lintas dari dari Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda.2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan belok kiri ke Jalan Gatot Subroto arah barat putar balik di kolong layang Ladogi.3. Arus lalu lintas Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.4. Pojokan Wanggala Wanabakti dari timur ke barat mengarah traffic light Slipi yang mengarah ke Palmerah ditutup.5. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.6. Arus lalu lintas Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gelora dibelokkan ke kanan ke Jalan Gerbang Pemuda.7. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora dibelokkan ke kiri ke Jalan Asia Afrika.Pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan:1. Arus Lalu Lintas yang akan menuju Jalan Veteran II diluruskan ke TL Hamoni.2. Arus Lalu Lintas yang dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara/ Istana Negara dibelokkan ke kanan Jalan Perwira.3. Arus Lalu Lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan di luruskan ke Jalan Merdeka Timur.4. Arus Lalu Lintas dari Jalan M.H. Thamrin yang akan menuju Bunderan Patung Kuda di belokkan ke kiri atau kanan menuju Jalan Kebon Sirih.5. Arus Lalu Lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan di luruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan di luruskan ke Jalan Abdul Muis.6. Arus Lalu Lintas dari Jalan Tabang ll yang akan lurus ke JI. Museum ke kiri maupun ke kanan, Arus Lalu Lintas dari Jalan Majapahit yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.7. Arus Lalu Lintas dari Jalan hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan Arus Lalu Lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Ir. H. Juanda dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada.8. Arus Lalu Lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Tanah Abang ll.9. Arus Lalu Lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jala Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru.10. Arus Lalu Lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Hamoni.11. Arus Lalu Lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Hamoni. (Ida/ANTARA)
Anis Matta: Tak Lama Lagi Akan Terjadi Revolusi Skala Besar
Jakarta, FNN – Bangsa-bangsa di dunia saat ini tengah mengalami krisis secara bersamaan. Oleh karena itu revolusi menjadi satu peristiwa yang tak bisa dihindari. “Ini revolusi dalam skala besar. Partai Gelora ingin ada dalam pergerakan besar ini. Politik adalah industri pemikiran. Menciptakan tata kelola bagi kehdupan bagi orang banyak. Saat ini yang terjadi adalah runtuhnya sisem global, semua negara terkena dampaknya. Tak lama lagi akan terjadi revolusi di semua Negara,” papar Anis Matta, Ketua DPN Partai Gelora dalam acara Gelora Talk bertajuk \'Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia\', Rabu (20/4/2022). Anis menegaskan bahwa revolusi saat ini berbeda dengan revolusi demokrasi 1998. Saat itu revolusi yang dipimpin oleh neoliberal. Sedangkan saat ini justru perlawanan terhadap kelompok neoliberal. Sedangkan di Indonesia saat ini, kata Anis, tak hanya penolakan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tapi lebih dari itu bahwa adanya krisis ekonomi yang semakin parah, dan beberapa elit tak bisa menyelesaikan masalah. Sementara Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengaskan bahwa mahasiswa masih dalam komitmen yang sama. Hadir bukan untuk dongkel mendongkel kekuasaan. Mahasiswa menghindari politik praktis, tapi akan selalu menyajikan masalah secara holistik dan tuntas. Senada dengan Arjuna, Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyatakan bahwa manusia fitrahnya adalah untuk berpikir, maka akal manusia dipakai untuk menyelesaikan masalah. Problem hari ini secara spontan menjadi perhatian mahasiswa. Sebelum 2024 tidak ada penggulingan presiden. Komit sampai 2024. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menegaskan bahwa secara normatif tidak ada pihak-pihak yang ingin revolusi menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif, suasananya berbeda. “Secara normatif memang tidak ada yang ingin menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif keadaan menghendaki presiden harus segera turun,” paparnya. Semua deskripsi tentang kepemimpinan ini kata Rocky mengarah kepada rezim harus berhenti. “Ini adalah kehendak yang tak mungkin dibatalkan. Arah baru harus menjadi arah yang benar,” pungkas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. (ida, sws)
Pakar Hukum Mendukung Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Minyak Goreng
Surabaya, FNN - Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya I Wayan Titib Sulaksana mendukung Kejaksaan Agung untuk menjerat tersangka kasus korupsi minyak goreng menggunakan pasal dengan ancaman penjara seumur hidup dan hukuman mati.Empat tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana, tiga lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Picare Togar Sitanggang\"Alhamdulillah aktor intelektual mafia minyak goreng terungkap. Tentu Kejagung punya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berkaitan dengan izin ekspor 159,5 ton minyak goreng yang seharusnya untuk kebutuhan dalam negeri,\" katanya saat dihubungi di Surabaya, Kamis.\"Ini jelas melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),\" ujarnya.Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.Sedangkan, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).\"Saya sepakat dengan ancaman tersebut karena sebanding dengan penderitaan rakyat Indonesia yang antre membeli minyak goreng bersubsidi, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena kelelahan,\" ucapnya menegaskan.Menurut Wayan, pejabat yang korupsi diibaratkan sebagai pengkhianat negara dan hukuman paling tepat adalah hukuman mati.\"Sudah saatnya hukuman tersebut dilaksanakan. Tetapi eksekusi-nya harus segera dilaksanakan, setelah putusan pengadilan Tipikor mempunyai kekuatan hukum tetap,\" tuturnya.Keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng yang disebut menyebabkan minyak goreng mahal dan langka. (Ida/ANTARA)
Proyek Ditjen Pendis Kemenag Langgar Aturan
Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, terdapat sejumlah pelanggaran terkait proyek pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya CBA menemukan kejanggalan terkait pembelian mobil dinas untuk pejabat eselon I dan II Ditjen Pendis pada tahun 2022 senilai Rp 4,3 miliar, proyek ini diduga diakali dan berpotensi terjadinya penyelewengan. Terbaru, masih pada Ditjen Pendis ditemukan kejanggalan dengan modus yang mirip, yakni terkait proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen Pendis). “Pengadaan proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen) dilakukan dengan metode pengadaan langsung,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Hal ini jelas melanggar aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, untuk metode pengadaan langsung nilai proyek maksimal Rp 200 juta, sedangkan nilai proyek pemeliharaan gedung dan bangunan Ditjen Pendis tahun 2022 senilai Rp 1 miliar. Menurut Jajang Nurjaman, diduga oknum Ditjen Pendis sengaja memilih metode pemilihan langsung agar bisa langsung meloloskan perusahaan favoritnya. Berdasarkan catatan di atas itu, CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK segera memanggil Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan, karena proyek di bawah pimpinannya banyak melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. (mth)
Peringatan Hari Kartini Era Bangkitnya Perempuan Lawan Pandemi
Jakarta, FNN - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyatakan peringatan Hari Kartini pada tahun ini harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan melawan pandemi COVID-19 dan kebangkitan perempuan untuk memulihkan ekonomi.\"Kita bisa segera wujudkan Indonesia Maju seperti yang kita cita-citakan bersama,\" kata Iriana Jokowi dalam Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, sebagaimana disiarkan kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden.Menurut Iriana, berkat perjuangan dan semangat Raden Adjeng (R.A.) Kartini, perempuan-perempuan Indonesia dapat sejajar dengan laki-laki di setiap bidang kehidupan, dan turut berkontribusi bagi pembangunan keluarga, bangsa dan negara.Perjuangan R.A. Kartini, kata Iriana, juga telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk memiliki jasa dan prestasi, baik di provinsi masing-masing, skala nasional, maupun internasional.Ibu Negara menyebutkan peringatan ke-144 Hari Kartini pada tahun ini masih berada dalam situasi pandemi. Namun, berkat kerja keras seluruh pihak, termasuk perempuan-perempuan hebat, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik.\"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di Tanah Air,\" ujarnya.Iriana juga menyampaikan dukacita kepada perempuan-perempuan Indonesia yang gugur dalam perjuangan menjadi garda depan saat menangani pandemi COVID-19.\"Peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk berkontribusi mendorong pemulihan akibat pandemi. Hal ini merupakan potensi besar guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan perekonomian,\" kata Iriana.Pemerintah, kata Iriana, akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan memaksimalkan segala potensinya di setiap sektor.Dalam kesempatan itu, Iriana juga memberikan penghargaan kepada 514 perempuan penerima penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.Menurut dia, hal itu menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa berjasa, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya.\"Saya berharap tetap semangat yang muda, yang tua, tanpa halangan untuk berprestasi,\" demikian Iriana Jokowi. (Ida/ANTARA)
POPULER
