ALL CATEGORY
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
NII Ingin Menumbangkan Jokowi Sebelum 2024 Pakai Golok, Rocky: Hoaks Istana Berlebihan
Jakarta, FNN - Istana Negara dianggap menyebar hoaks mengenai klaim Densus 88 yang menyatakan jika jaringan NII (Negara Islam Indonesia) akan melakukan kudeta terhadap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Densus 88 Anti Teror menyebut bahwa terdapat 1.125 anggota NII di Sumatera Barat yang diduga akan menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Informasi didapatkan pasca penangkapan 16 orang anggota NII di Sumatera Barat. Menanggapi klaim pemerintah, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa istana cukup keterlaluan dalam menebar hoaks. “Itu adalah hoaks yang diedarkan oleh istana. Saya menganggap terlalu dilebih-lebihkan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan faksi NII yang di Jawa Barat, biasanya ada di sekitar gunung di Cianjur,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN< Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky menegaskan bahwa soal ideologi, orang tidak pernah merasa takut dengan apa yang disebut sebagai negara Islam Indonesia. “Itu masa lalu dan sudah kita sepakati untuk tidak lagi berorientasi ke situ. Faktanya partai-partai politik yang berbasis Islam juga menambahkan elektabilitasnya kan tidak pernah melampaui 50% sehingga nggak ada basis sosial untuk berpikir tentang negara Islam Indonesia,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa dengan viralnya kabar tersebut dinilai memecah opini publik. \"Akhirnya opini publik terbelah lagi karena seolah-olah isu utama adalah NII. Ya orang mau bahkan mencari referensinya isu NII itu apa. Orang anggap NII itu operasinya di Jawa Barat tiba-tiba ke Sumbar,\" kata Rocky Gerung yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Menurut Rocky Gerung, isu tersebut dipakai kekuasaan untuk menggoda masyarakat dalam mengalihkan isu. Pengalihan isu tersebut berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dan buruh yang memiliki rencana untuk melakukand demo untuk me menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Jokowi pada Kamis, 21 April 2022. \"Jadi sebetulnya kita digoda apa sebetulnya di belakang headline yang dipromosikan kekuasaan. Kan Densus 88 yang bicara tentu itu ada semacam briefing yang tersamar di dalamnya dan publik langsung menangkap bahwa ini adalah pengalihan isu lagi,\" ujar Rocky. \"Meskipun data-data yang cukup signifikan, tetapi kemudian diterangkan dengan cara yang bombastis. Bagaimana mungkin makar pakai golok, ini udah zaman retas saja sudah bisa jadi makar,\" ucap Rocky Gerung lagi. Diberitakan sebelumnya Densus 88 menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap anggota NII Sumatera Barat (Sumbar). Ketika menangkap NII, Densus 88 menyebutkan menemukan golok sebagai salah satu bukti untuk melancarkan aksi kudeta Jokowi. Namun, pernyataan Densus 88 kemudian dibantah oleh Fadli Zon dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang berujar jika Sumbar bukan merupakan markas NII. (ida, sws)
Kaesang Pangarep Tendang Wilmar, King Can Do No Wrong
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik MAAF, kurang update. Rupanya, konglomerat sawit Wilmar Nabati Indonesia (WNI) ikut menjadi sponsor klub bola Persis Solo milik Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Penyeponsoran itu disebutkan berlangsung selama musim kompetisi Liga 2 tahun 2021-2022. Kini, semua itu berakhir. Kaesang menendang keluar si Wilmar raja sawit. Itu dilakukan setelah beberapa hari lalu Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan komisaris utama Wilmar, MPT, sebagai salah satu tersangka kasus izin ekspor CPO (minyak mentah sawit) yang melanggar berbagai peraturan. Kalau ada yang usil bertanya berapa nilai sponsor yang dikucurkan Wilmar ke Persis Solo, terus terang tidak bisa dijawab. Tak dijelaskan soal itu. Tapi, tampaknya, tak mungkinlah nominalnya ‘kaleng-kaleng’. Maklum, klub milik anak presiden. Bagi Wilmar, nilai sponsor untuk klub itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena keberadaan raja sawit itu di lingkaran satu kekuasaan tidaklah ternilai harganya. Wilmar sendiri menjadi semakin terkenal di lingkungan Istana lewat sponsor itu. Pasti sangat menyenangkan. Orang-orang Wilmar, semisal MPT yang dijadikan tersangka itu, merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi, ada tapinya. Di lingkungan sebuah istana pastilah berlaku etika yang sudah dimaklumi. Ada standar nilai etika yang harus ditunjukkan. Yaitu, etika yang berbasis kebersamaan dan pemerataan. Semakin besar nilai etika yang ditunjukkan, maka akan semakin disenangilah orang yang keluar-masuk Istana. Kelihatannya, MPT termasuk orang yang disenangi. Sebab, dia sangat paham suasana di Istana. Cuma, ada satu hal yang harus diingat. Bahwa selain etika berbasis kebersamaan dan pemerataan itu, di istana mana pun di dunia ini berlaku slogan yang paling tinggi harkatnya, Yaitu, “King can do no wrong”. Raja dan keluarganya tak pernah salah. MPT semestinya sudah mengerti betul slogan itu. Hari ini dia sedang melihat penjabaran “King can do no wrong”. Misalnya, ketika Wilmar dinyatakan telah melakukan perbuatan yang tercela, MPT kemudian dijadikan tersangka. Tangannya yang diborgol diperlihatkan di depan umum. Setelah itu, Kaesang langsung membuang Wilmar. Seberapa pun besar peranan Wilmar mendukung Persis Solo, itu semua tidak lagi berguna bagi MPT. “King can do not wrong.” Raja dan keluarganya tak boleh kelihatan salah.[] Medan, 22 April 2022
Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini. Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat. “Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022). Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. “Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi. Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia. “Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya. Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini. “Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar. “Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya. Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa. Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain. “Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas. “Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung. Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa. Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai. “Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya. Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus. “Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky. Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. “Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya. Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat. “Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana. “Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya. Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa. “Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir. Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa. “Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM. (sws)
Menkeu Negara Barat Walk Out Saat Sri Mulyani Pimpin Pertemuan G20, Rocky Gerung: Pemahaman Politik Global Jokowi Rapuh
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dan Menteri Keuangan negara lainnya serta Gubernur Bank Sentral melakukan aksi walkout saat utusan Rusia menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan G20 di Washington D.C., pada Rabu (20/4/2022) waktu setempat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, selaku pemimpin forum tersebut, mengakui bahwa forum G20 diadakan dalam situasi yang menantang. Menanggapi insiden ini, pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tak peka terhadap politik global. “Sinyal itu yang mustinya ditangkap oleh Pak Jokowi. Negara Barat tidak menyukai posisi Indonesia di G20 terhadap Rusia. Faktanya Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina, yang dilarang oleh hukum internasional. Tapi yang nggak paham Pak Jokowi tidak bisa menangkap sinyal itu,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Rocky, “Menteri Sejuta Jabatan” Luhut Binsar Pandjaitan yang masih bisa pamer di instgram atau twitternya bahwa dia bertemu dengan Michael Goldberg, seorang investor besar dunia yang akan membantu pebisnis Indonesia, lalu yang akan terjadi investasi baru. “Tapi itu kan klaim Pak Luhut yang dia tulis sendiri di dalam media sosial dia. Tanpa kita harus analisis, kita anggap bahwa Pak Luhut sebetulnya cemas. Karena itu beliau menulis optimisme itu,” tegasnya. Sementara Menkeu Sri Mulyani pesimistis terhadap hasil-hasil G20 di Washington yang diboikot oleh negara-negara Barat yang tidak mau hadir waktu Rusia berbicara. “Jadi, sekarang kita baru mengerti betapa rapuhnya pengetahuan Pak Jokowi mengenai politik global. Ini juga variabel yang musti kita hitung terus karena G20 nanti bisa-bisa, nggak dibuka lagi oleh Pak Jokowi. Itu sebetulnya yang musti kita waspadai. Sambil memang keadaan ekonomi tidak bisa kita selamatkan dengan cara-cara yang konvensional,” paparnya. Rocky punya resep untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Itu pun jika Jokowi mau mengikuti sarannya. “Ada cara lain untuk menyelamatkan ekonomi, yaitu pastikan IKN batal. Lalu presiden bilang, oke 400 atau 500 triliun yang diproyeksikan membengkak di IKN, kita potong saja dan kita hanya akan bikin istana kepresidenan, bukan ibu kota di Kalimantan, paling cuma butuh 1—2 triliun,” sarannya. Kalau presiden masih ngotot bikin IKN, kata Rocky maka seluruh hak rakyat untuk mendapatkan kesehjahteraan batal karena ambisi presiden. “Itu yang kemudian dikutip oleh luar negeri bahwa Indonesia sebetulnya bisa berhemat dari IKN supaya bisa alihkan itu dari soal-soal kesejahteraan,” tegasnya. Rocky berkeyakinan, sarannya tidak bakal diikuti oleh Jokowi karena dia punya agenda lain. “Itu tidak ingin dilakukan juga oleh Jokowi karena Jokowi juga ingin tinggalkan monumen yang disebut ibu kota baru yang sudah pasti bangkrak (bangkrut dan mangkrak),” pungkasnya. Para menteri yang walkout antara lain Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland memposting gambar mereka yang berpartisipasi dalam walkout di akun Twitter-nya, menunjukkan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag di antara mereka yang ambil bagian aksi walkout. (sof, sws)
Gubernur BI Nilai Inflasi di Negara Berkembang Jadi Masalah Serius
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai peningkatan inflasi kini menjadi masalah yang serius, terutama di negara berkembang dan negara pasar berkembang.\"Beberapa negara berkembang hanya ingin pulih dengan fiskal yang terbatas, serta beberapa negara berkembang memiliki masalah utang,\" ucap Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Tak hanya di negara berkembang, inflasi juga kini menjadi masalah di negara maju.Peningkatan inflasi di berbagai belahan dunia saat ini, kata dia, merupakan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung.Ketegangan geopolitik kedua negara menyebabkan tingginya harga komoditas, terutama harga energi dan makanan yang berdampak langsung kepada seluruh negara.Selain inflasi, Perry menyebutkan dampak konflik kedua negara adalah melalui jalur perdagangan.\"Perang tentunya membuat masalah dalam rantai pasokan global serta membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi global,\" katanya.Dengan adanya konflik kedua negara ini, ia mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen pada tahun ini.Tak hanya di jalur perdagangan, konflik Rusia dan Ukraina pun memberi dampak kepada jalur keuangan dengan implikasi banyaknya bank sentral dunia yang merasa perlu menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan pengetatan likuiditas global. (mth/Antara)
IMF: Inflasi Negara Berkembang Bisa Mencapai 8,7 Persen pada Tahun Ini
Jakarta, FNN - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi negara berkembang bisa naik mencapai 8,7 persen pada tahun ini, begitu pula dengan negara maju yang akan mencapai 5,7 persen.Penyebab kenaikan inflasi tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya atas konflik kedua negara yang menyebabkan gangguan tajam dalam pasar komoditas global.\"Kenaikan harga energi dan pangan menambah tekanan inflasi di saat tekanan inflasi sudah cukup tinggi di banyak negara di dunia,\" kata First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Sebelum adanya konflik Rusia dan Ukraina, ia menuturkan inflasi telah meningkat secara signifikan di banyak negara dan banyak bank sentral mulai memperketat kebijakan moneter.Kebijakan suku bunga acuan diperkirakan akan naik lebih jauh sehingga menimbulkan risiko bagi negara berkembang jika terjadi pengetatan moneter yang sangat cepat di negara maju.Kemungkinan tersebut, sambung ia, dapat menyebabkan biaya pinjaman untuk negara berkembang dan ekonomi berkembang naik, serta adanya risiko arus modal keluar.\"Jadi Anda dapat melihat bagaimana risiko dalam situasi ini bisa menjadi kerugian. Risiko stabilitas keuangan yang timbul dari perang benar-benar menguji ketahanan sistem keuangan, dan pasar sebagai perhatian nyata karena harga energi terus meningkat,\" ungkapnya.Menurut Gita, inflasi bisa saja menimbulkan kerusuhan sosial di banyak negara yang merupakan risiko besar.Selain itu, masih terdapat pula risiko lainnya seperti COVID-19 varian baru yang muncul dan menciptakan lebih banyak kesulitan di berbagai belahan dunia.Oleh karenanya, ia berharap Rusia dan Ukraina bisa segera mengakhiri konflik yang ada lantaran semakin lama konflik berlanjut semakin tinggi risiko yang ada.Negara-negara di dunia juga diminta untuk melawan inflasi seiring dengan mempertahankan pemulihan, membangun ketahanan, dan meningkatkan prospek jangka menengah.Sementara untuk kebijakan moneter, Gita memandang bank sentral di seluruh negara harus bertindak tegas terhadap inflasi, namun tetap harus mengkomunikasikan tindakannya dengan sangat efektif.\"Itu penting terutama bagi bank sentral utama agar tidak menghasilkan dampak rambatan dan guncangan yang besar di pasar keuangan,\" tuturnya. (mth/Antara)
Gubernur: Tol Cisumdawu Bisa Digunakan Mudik hingga Exit Tol Cimalaka
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Jalan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) bisa digunakan untuk mudik oleh masyarakat pada momentum arus mudik Lebaran 2022 hingga Exit Tol Cimalaka (Seksi tiga Jalan Tol Cisumdawu).\"Kemudian jalur (Tol) Cisumdawu ini yang sering ditanyakan media. Itu sudah boleh dipergunakan (mudik) sampai Exit Cimalaka,\" kata Ridwan Kamil seusai menjadi inspektur upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022 dalam Rangka Pengamanan ldul Fitri 1443 Hijriah pada masa pandemi COVID-19 di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat.Berdasarkan data dari Satker Jalan Tol Cisumdawu, tol ini terdiri dari beberapa seksi. Dan Exit Tol Cimalaka masuk ke dalam seksi tiga Jalan Tol Cisumdawu.Seksi pertama meliput Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,40 km, seksi dua Pamulihan-Sumedang 17,050 km, dan seksi tiga Sumedang-Cimalaka 4,05 km, seksi empat Cimalaka-Legok, seksi lima Legok-Ujungjaya, dan seksi lima Ujung Jaya-Dawuan.Dengan adanya keputusan tersebut, kata Ridwan Kamil, maka pemudik yang akan pulang kampung ke arah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka tidak perlu lagi melalui Jalan Cadas Pangeran atau Jatinangor yang selalu mengalami kemacetan.\"Bisa ulangi lagi kepada yang mudiknya ke arah Sumedang dan Majalengka tidak usah lewat Cadas Pangeran. Bisa lewat Cisumdawu sampai eksit di Cimalaka. Itu berita baik di hari ini yang mungkin masyarakat ingin tahu,\" kata dia.\"Berita terakhir dari Pak Kapolda beserta jajaran, jangan menyebut pakai seksi-seksi ya. Masyarakat ya bingung. Itu bahasa kontraktor, pokoknya sampai Exit Cimalaka, sebelum Cimalaka media sebutin apa saja. Ada Pamulihan, Jatinangor,\" lanjut dia. (mth/Antara)
Tol Japek II Selatan Dioperasikan Fungsional Dukung Arus Mudik - Balik
Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan mulai dari Simpang Susun (SS) Sadang hingga Kutanegara sepanjang 8,5 Km dalam mendukung arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.Direktur Utama PT JJS Charles Lendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, mengatakan bahwa PT JJS siap mengoperasikan jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan mulai dari Sta 62+000 hingga Sta 53+500 sebagai jalur alternatif pengguna jalan pada periode arus mudik dan balik, tepatnya dari Jalan Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.“Pada periode arus balik, jalur fungsional ini nantinya akan membantu mengurangi kepadatan di SS Dawuan Km 67 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya yang melewati Jalan Tol Cipularang serta lalu lintas dari arah Trans Jawa yang melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itulah waktu pengoperasian jalur fungsional ini nantinya mengikuti diskresi Kepolisian dengan melihat situasi lalu lintas terkini,” ujar Charles.Sementara itu, untuk periode arus mudik, jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan juga merupakan salah satu alternatif pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta pada saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way arus mudik oleh pihak Kepolisian.Pengoperasian fungsional ini bertujuan untuk mendukung pelayanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H, yang pada implementasinya dioperasikan sesuai diskresi Kepolisian.“Ketika one way diberlakukan pada arus mudik, maka jalur fungsional ini sesuai diskresi Kepolisian nantinya bisa diakses oleh pengguna jalan yang menuju arah Jakarta, melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol,” kata Charles.Dia juga menambahkan, untuk mengakses jalur fungsional, pengguna jalan dapat masuk melalui SS Sadang yang terletak di Km 76 Jalan Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dengan mengikuti rambu lalu lintas dan arahan petugas di sekitar lokasi. Nantinya pengguna jalan dapat mengakses main road sepanjang 8,5 Km yang akan terhubung dengan jalan non tol di daerah Karawang.“Jalur fungsional ini dibuka hanya untuk kendaraan kecil/golongan I (non bus), dengan kecepatan maksimal kendaraan 60 Km/Jam. Perlu dipahami oleh pengguna jalan, bahwa setelah melewati jalur fungsional sepanjang 8,5 Km tersebut, pengguna jalan akan melewati jalan non tol sepanjang 15-20 Km dengan satu-dua lajur setiap arahnya untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Karawang Timur di Km 54 pada periode arus balik dan GT Karawang Barat di Km 47 pada periode arus mudik,\" ujarnya.Untuk memastikan kesiapan jalan non tol yang nantinya akan dilewati pengguna jalan, PT JJS berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI-Jawa Barat untuk kesiapan konstruksi jalan, memasang rambu petunjuk arah sementara, hingga meningkatkan pelayanan transaksi di GT Karawang Timur.“Jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan mulai dari SS Sadang hingga Kutanegara tidak dikenakan tarif, namun pengguna jalan tetap harus melakukan tapping di GT Sadang Fungsional. Di gerbang tol ini, pengguna jalan akan membayar tarif tol Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) jika melakukan perjalanan dari gerbang tol di Jalan Tol Padaleunyi, dengan besaran tarif yang sama jika pengguna jalan keluar melalui GT Sadang Jalan Tol Cipularang,” kata Charles. (mth/Antara)
BI: Perang Rusia-Ukraina Perkuat Kompleksitas G20 Jaga Pemulihan Dunia
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpendapat perang Rusia melawan Ukraina memperkuat kompleksitas negara-negara G20 dalam memelihara pemulihan ekonomi global.\"Anggota G20 berbagi pandangan bahwa perang menghambat proses pemulihan global dan meningkatkan perhatian khusus tentang pasokan makanan dan energi,\" ujar Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Maka dari itu, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan pun terkena dampak karena mereka sudah menghadapi tantangan antara lain ruang fiskal yang terbatas dan kerentanan yang ada akibat COVID-19.Dengan demikian, Perry menegaskan anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 kedua menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini, termasuk implikasi perang Rusia melawan Ukraina.Sebagian besar anggota mendukung agenda G20 yang ada untuk mengatasi dampak ekonomi dari perang di Ukraina, sambil tetap mempertahankan komitmen untuk kembali kepada keseimbangan berkelanjutan yang kuat dan pertumbuhan inklusif.Selain itu, ia menyebutkan terdapat pula kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang menyebabkan Bank Sentral berbagai negara mengubah kebijakan dan pengetatan likuiditas global lebih cepat dari yang diharapkan.\"Para anggota mengintegrasikan kembali komitmen pada bulan Februari untuk melakukan exit strategy yang dikalibrasi dengan baik, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik, untuk mendukung pemulihan dan mengurangi potensi dampak rambatan atau spillover,\" ujarnya.Di sisi lain, dirinya menyampaikan para anggota G20 mengintegrasikan kembali komitmen untuk mendukung negara-negara yang rentan khususnya mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.Negara-negara G20 pun menyambut baik dan mendorong lebih lanjut komitmen pendanaan 100 miliar dolar AS dari negara-negara maju secara sukarela untuk negara yang membutuhkan dalam rangka penanganan perubahan iklim. (mth/Antara)
POPULER
