ALL CATEGORY
Dukungan untuk Aksi Mahasiswa
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM waktu kurang satu bulan mahasiswa telah melakukan aksi tiga kali 28 Maret, 1April, dan hari ini 11 April. Mengarah ke Istana dengan isu utama perpanjangan masa jabatan Presiden. Masyarakat menyambut gembira akan geliat mahasiswa ini. Ada kerinduan dan harapan. Media sosial dipenuhi berita dan percakapan atas agenda aksi mahasiswa. Mulai ajakan aksi kepada seluruh mahasiswa, BEM yang didekati hingga pertemuan Panglima TNI Andika dengan Ketua DPD Lanyalla soal rencana aksi 11 April 2022. Menghindari tindakan represif. BEM Seluruh Indonesia akan mengajukan 6 tuntutan yaitu penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden, evaluasi UU IKN, stabilitas harga, usut mafia minyak goreng, menyelesaikan konflik agraria serta penuntasan janji-janji kampanye Jokowi. Enam tuntutan ini menurut BEM SI akan menjadi panduan gerakan. Ada gairah dan harapan rakyat atas gerakan mahasiswa yang berkelanjutan. Secara psiko-politis membangun semangat baru untuk \"turun\" mendukung tuntutan para mahasiswa tersebut. Mungkin buruh melakukan aksi sendiri atau bersama-sama, demikian juga dengan PA 212 yang membawa komunitas umat. Cukup banyak persoalan keumatan akibat kezaliman rezim. Rakyat di sekitar akan mendukung dengan segenap kemampuannya. Jika gerakan yang melibatkan masyarakat menjadi masif maka terjadilah \"people power\". Jokowi tentu akan kerepotan menghadapinya. Represivitas tinggi, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, justru boomerang bagi rezim sendiri dan mempercepat keruntuhan. Mahasiswa masih melakukan aksi dengan membatasi tuntutan pada penggagalan perpanjangan masa jabatan Presiden. Tentu harapannya Jokowi menyerah. Jika maju terus atau ambigu, maka waktu akan menghukum dan keterlambatan sulit untuk dimaafkan. Bola telah bergulir menuju gawang. Aksi jalan terus, pasukan juga didatangkan untuk \"menghadang\". Aksi mahasiswa di bulan ramadhan saat mahasiswa melaksanakan puasa tentu cukup unik dan heroik. Ibrah nubuwwah menjadi rujukan. Puasa itu tidak menghalangi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mahasiswa tengah mengibarkan panji-panji untuk melawan arogansi kekuasaan. Menyanyi menyindir Jokowi : Potong bebek angsa, masak di kuali Gagal ngurus bangsa, minta tiga kali Bohong ke sana, Bohong ke sini Lalalalalala...lala Selamat menikmati bapak yang ingin tiga periode.. Lalala lalala.. lala Bandung, 11 April 2022
.jpeg)
Pemerintah Tegang Hadapi Demo Mahasiswa
Jakarta, FNN - Aksi mahasiswa dan elemen lain menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan isu stabilitas harga pada Senin (11/4/2022) besok, membuat pemerintah salah tingkah. Demonstrasi yang rencananya akan digelar di Kawasan Istana Negara, Jakarta itu membuat pemerintah panik. Salah satu penggagas Koalisi Aksi Menyelamatakan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn.) Gator Nurmantyo menyatakan bahwa pemerintah mudah tersinggung yang berakibat pada situasi yang cukup tegang. Sama seperti aksi yang akan dilakukan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 besok. Situasi di Tanah Air seakan berubah jadi menegangkan setiap kali mahasiswa menyerukan akan menggelar aksi demonstrasi. Menurutnya, situasi Indonesia seperti tegang setiap ada aksi demonstrasi karena telinga Pemerintah yang \'tipis\'. \"Ya karena telinganya tipis,\" kata Gatot Nurmantyo dalam wawancara dengan wartawan FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 10 April 2022. Padahal, beberapa tahun lalu Presiden Jokowi mengaku merasa rindu didemonstrasi oleh masyarakatnya. Akan tetapi sekarang aksi demonstrasi seakan digambarkan seperti sesuatu yang mengakibatkan situasi Indonesia tegang. \"Justru itu, aparat yang salah menginterpertasikan keinginan presiden. Sedangkan presiden itu menyampaikan \'saya kalau tidak didemo kan kangen\',\" tutur Gatot Nurmantyo. Gatot mengungkapkan bahwa aksi demo 11 April 2022 yang akan digelar mahasiswa seharusnya mampu mengobati rasa rindu Jokowi. Aksi tersebut pun seharusnya dimanfaatkan Jokowi untuk mendengarkan apa saja tuntutan mahasiswa terhadap Pemerintah. \"Nah sekarang mahasiswa demo, harusnya kan mengobati kerinduan seorang presiden,\" ujar Gatot Nurmantyo. \"Dan di situlah kesempatan untuk mendengarkan apa sih yang dituntut oleh mahasiswa, kok sampe demo seperti ini kan?,\" ucapnya menambahkan. Gatot Nurmantyo menekankan seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, aparat juga seharusnya mengamankan aksi demonstrasi dan tidak memberikan larangan selama massa sudah menyampaikan pemberitahuan 3 hari sebelumnya. \"Kan harusnya didengarkan, itu masyarakat, dan aparat juga harusnya mengamankan, tidak boleh melarang demo selama demo menyampaikan bahwa \'saya akan demo\', bukan izin loh, hanya menyampaikan saja, pemberitahuan saja 3 hari sebelumnya,\" kata Gatot Nurmantyo. \"Yang tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya seperti parang, tapi kalau cuma satu orang yang membawa jangan semua demo yang dianukan (diamankan),\" pungkasnya. (ida, sws)
Akhirnya, Sebagian Tuntutan Mahasiswa Dipenuhi Presiden: Percaya?
Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SETIDAKNYA ada dua peristiwa menarik pada Jum’at dan Sabtu (8 dan9 April 2022) akhir pekan lalu. Kemunculan Jenderal TNI Purn Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang bertemu BEM Nusantara. Pertemuan Wiranto di depan publik untuk yang pertama kalinya dengan BEM Nusantara ini dituding sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia, Senin (11 April 2022) pekan ini. Yang menarik, dalam kesempatan jumpa persnya, Wiranto sempat menyentil soal klaim Big Data masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda yang pernah disampaikan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Wiranto meminta apabila memang benar ada big data itu untuk diperlihatkan kepadanya. “Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasihkan saya, saya bisa jawab,” kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022). Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu tersebut hanya menjadi pembahasan yang tidak akan kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu penundaan pemilu tersebut. “Satu debatable yang tidak akan (pernah) selesai. Ya, kita bicara rasionalitas,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menegaskan kalau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu harus melewati proses yang tidak mudah. Menurutnya, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu butuh jalan yang panjang dan berat karena menyangkut amandemen UUD 1945. Dari sisi masyarakatnya harus sepakat terlebih dahulu, kemudian MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945. MPR sendiri merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 parpol, lanjut Wiranto, sehingga perjalanannya tidak akan semudah yang dibayangkan. “DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu, 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?” tegasnya. Kemunculan Wiranto bersama BEM Nusantara ini seolah memberi penegasan bahwa Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan manuver isu perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu 2024. Di sini Wiranto sudah menjadi “juru bicara” dan kepanjangan tangan Presiden Jokowi, karena Jokowi sendiri tidak pernah secara tegas menolak usulan tiga parpol (PKB, PAN, dan Golkar) tersebut. Sebagai Ketua Wantimpres, seharusnya Wiranto memberikan masukan pada Presiden Jokowi sebelum persoalan perpanjangan jabatan dan penundaan itu menjadi isu liar yang semakin berkembang di masyarakat. Itulah peristiwa menarik pertama yang menyita perhatian publik. Manuver perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi “bola liar” di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut pernah mengklaim ada 110 juta big data di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Peristiwa menarik kedua adalah kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ke Rumah Dinas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk membahas dinamika yang terjadi belakangan ini, Sabtu (9/4/2022). Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar BEM SI yang akan digelar pada Senin, 11 April 2022. Jenderal Andika menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. “Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” katanya. Melansir FNN.co.id, Sabtu (09 April 2022 18:57:17), menurut Jenderal Andika, demonstrasi itu merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. “Termasuk suara dari Pak Ketua DPD yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya. Sebelumnya, LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujarnya. Karena itu, ia mengingatkan pada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo), saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas Senator asal Jawa Timur itu. Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. “Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” paparnya. Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” katanya. Dari enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa, satu diantaranya seperti yang disampaikan LaNyalla. Yakni, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin supaya menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Apalagi, Ahad (10/4/2022), melalui YouTube Sekretariat Negara, Jokowi telah menugaskan menterinya agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggal Pemilu telah disepakati 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada serentak digelar pada November 2024.Jokowi sebelumnya meminta jajarannya memastikan agar tidak lagi muncul spekulasi di masyarakat, pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Presiden Jokowi sampaikan hal itu dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ramainya rencana aksi mahasiswa pada 11 April ternyata tidak saja ingin menyuarakan aspirasi tolak tunda Pemilu dan tolak tiga periode Jokowi. Mahasiswa ternyata juga ingin Jokowi meletakkan jabatan Presiden. “Semestinya Presiden Jokowi tahu diri dan mundur. Semua persoalan bangsa ini juga tak lepas dari ketidakcakapan Jokowi mengelola pemerintahan,” ujar Rizky Awal, Ketua GP-PMI dalam diskusi online di YouTube Ahmad Khozinudin Channel, pada Ahad (10/4/2022) Afandi Ismail selaku Ketua Umum PB HMI juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, sangat disayangkan kalau aspirasi tuntutan mahasiswa tidak sampai pada menuntut Jokowi mundur. “Kami dari HMI tegas menyampaikan aspirasi tuntutan pada aksi 11 April 2022, agar Presiden Jokowi turun,” ungkap Afandi. Afandi melihat, problem bangsa Indonesia sangat kompleks. Benalu oligarki yang menunggangi Jokowi harus dipangkas, agar tidak merusak bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal telah menggerogoti bangsa Indonesia. (*)
Dituduh Dalangi Aksi Mahasiswa, Gatot Nurmantyo: Itu Intelijen Hilang Akal
Jakarta, FNN - Aksi besar-besaran mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) setidaknya telah membuat kalang kabut pemerintah. Maklum aksi ini sudah dimulai sejak bebrapa hari yang lalau dan akan berkahir hingga tuntutan mahasiswa dipenuhi. Menjelang puncak aksi demonstrasi yang akan digelar pada Senin, 11 April 2022 besok tidak luput dari berbagai ada dumba, pecah belah, \'teror\' dan intimidasi. Berbagai informasi hoaks hingga peretasan akun sejumlah petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun terjadi. Salah satu isu yang gencar diserukan adalah bahwa demo 11 April 2022 ini ditunggangi oleh sejumlah pihak. Pihak yang paling sering menjadi korban adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Fitnah terhadap KAMI juga pernah terjadi pada momen demo mahasiswa sebelum-sebelumnya seperti dituding menunggani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law beberapa waktu lalu. Menanggapi seringnya KAMI dituding sebagai \'dalang\' aksi demonstrasi mahasiswa, salah satu inisiator KAMI, Gatot Nurmantyo buka suara. Gatot mengaku santai menghadapi fitnah itu, karena dalam demokrasi dicurigai seperti itu merupakan hal yang biasa. \"Dalam alam demokrasi, dicurigai itu biasa, orang curiga kan biasa. Ada yang suami istri saling curiga kan biasa-biasa saja,\" ujar Gatot Nurmantyo kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Ahad, 10 April 2022. Mantan Panglima TNI itu pun mengatakan bahwa orang-orang yang menuding KAMI sebagai dalang demo 11 April 2022 merupakan \'intelijen yang hilang akal\'. \"Ya kan ini kan intelijen-intelijen yang mungkin sudah kehilangan akal, supaya bapak senang, bilang aja udah KAMI kan, karena KAMI kan oposisi, dan oposisi dicap oleh mereka,\" kata Gatot Nurmantyo. Gatot menegaskan bahwa KAMI tidak pernah asal bicara saat memberikan kritikan kepada Pemerintah. \"Saya merasa bahwa yang dilakukan KAMI adalah memberikan masukan-masukan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan untuk diperbaiki,\" tuturnya. Demonstrasi menurut Gatot adalah hak politik rakyat menyampaikan pendapat dan secara konstitusional dilindungi oleh Undang-undang. “Gerakan aksi mahsaswa dan pemuda adalah hak rakyat. Itu tindalak konstitusional. Seharusnya mendapat apresiasi, karena yang disampaikan hal yang bagus,” paparnya. Menurut Gatot, mahasiswa adalah komponen masyarakat yang paling tahu kondisi riil masyarakat. “Mereka tinggal di masyaraat, makanya dia tahu persis kondisi masyarakat, tetapi dia juga berada di lingkungan kampus, lingkungan inteletual, lingkungan kebenaran yang paling hakiki. Maka apa yang dia dengar di masyaakat, mereka diskusikan di fakultas masing-masing. Setelah itu mereka pasti mengajak yang lain juga untuk mencari kebenaran hakiki ke dosen, dekan atau guru besarnya. Setelah itu antarfakultas disiskusikan. Kalau belum puas mereka diskusikan antaruniversitas,” tegasnya. Gatot mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan mulia yang perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat. “Pemuda dan mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah pemilik masa depan bangsa. Wajar mereka melakukan koreksi. Mereka tidak mau terkena limbahnya. Inilah mulianya mahasiswa yang peduli terhadap nasib rakyat, bangsa dan negara dalam kondisi tak menentu ini,” pungkasnya. Besok pagi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut salah satu di antaranya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Aksi unjuk rasa tersebut rencananya diadakan di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya pun akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara, Monas dan DPR. (ida, sws)
Jenderal Andika Menjamin Demonstrasi Aman, Ada Kejutan Minggu Depan
Jakarta, FNN - Rencana aksi massa mahasiswa dan elemen terkait menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan isu stabilitas harga pada Senin (11/4/2022) besok, menjadi sorotan. Rencananya demonstrasi akan digelar di Kawasan Istana Negara, Jakarta. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung berharap mahasiswa jangan khawatir karena dijamin aman. Ada sosok yang berjasa menjamin rasa aman bagi mahasiswa, dia adalah Jenderal Andika Perkasa. \"Mahasiswa aman, karena ada jaminan dari Panglima Militer dan Panglima Rakyat Daerah sebut saja begitu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 10 April 2022. Panglima Rakyat Daerah yang dimaksud Rocky adalah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Belakangan La Nyalla keras bersuara menolak presiden 3 periode. Bagi Rocky, Jenderal Andika Perkasa dan La Nyalla tahu dan paham momentum, maka mereka beraksi. \"Andika dapat momentum masuk kontroversi, setelah soal anak PKI boleh masuk TNI, terlihat Andika itu paham pemisahan politik sipil militer. Andika sekarang ini naik lagi, politik sipil dengan kunjungi La Nyalla, Andika masuk dalam percakapan politik,\" katanya. Menurut Rocky, efek pembelaan Jenderal Andika Perkasa kepada aksi demonstrasi mahasiswa itu, kata Rocky akan terlihat lebih jelas efeknya pada angka elektabilitas Jenderal Andika Perkasa. \"Elektabilitas Andika saya lihat survei kemarin, itu 5 persen, nah ini nanti mungkin naik jadi 7 persen, kita lihat minggu depan, karena bisa mencairkan keraguan besok ada kekerasan segala macam,\" katanya. Menurutnya, sinyal Andika kepada anak buahnya untuk tidak represif kepada mahasiswa ini memastikan mahasiswa akan aman saja besok saat aksi. Apalagi ucapan Jenderal Andika Perkasa itu disebarkan ke publik, artinya merupakan komando yang jelas kepada anak buahnya. \"Sinyal Andika dikoordinasikan dengan polisi, oke aman-aman saja, tentara ada di belakang mahasiswa, gampangnya baca lihatnya begitu,\" jelas Rocky. Nah, mendalami sikap Andika ini, membuktikan TNI memang lebih peka pada arah bangsa dan arah rakyat. Apalagi dalam berbagai bukti sejarah, TNI selalu menjadi perlindungan bagi rakyat dibanding aparat penegak hukum lainnya. Rocky melihat respons istana berbeda dengan Jenderal Andika Perkasa. Istana justru khawatir. Bukan mahasiswa yang khawatir disusupi. Mahasiswa punya sistem sendiri untuk mencegah penyusupan. Akan tetapi justru istana malah khawatir tidak mampu mencegah bila terjadi keadaan yang membahayakan. Jadi sinyal Andhika tentu dikoordinasikan dengan kepolisian bahwa aman-aman saja. Itu artinya, tentara bakal ada di belakang mahasiswa. Dan kita mulai ingat pola itu, juga pada ’98 pola itu yang terjadi. Sedangkan menurut Rocky, manuver La Nyalla yang galak menolak presiden 3 periode ini karena ingin memanfaatkan momentum saja. Manuver Ketua DPD itu, menurut Rocky, ingin melawan narasi Istana soal perpanjangan jabatan periode presiden. La Nyalla ingin menegaskan DPD ini adalah kunci dalam hal terjadi situasi yang menegangkan. \"Jadi La Nyala memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan bahwa DPD punya suara. Bahkan, dalam keadaan ketegangan politik, DPD bisa muncul sebagai perangkul semua insan politik karena DPD ada di semua wilayah Indonesia dan betul-betul represtasinya adalah orangnya langsung,” katanya. (ida, sws)
Mengapa Jokowi Gelisah Terhadap Demo Besar 11 April?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik BESOK, 11 April 2022, mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa. Dalam 10 hari ini, mereka sukses membuat Presiden Jokowi gelisahj dengan demo-demo di banyak kota. Demonstrasi besok pastilah membuat Jokowi lebih gelisah lagi. Sebab, diperkirakan skala aksi ini akan sangat besar. Bisa ratusan ribu massa yang berasal dari elemen-elemen masyarakat umum. Tidak hanya mahasiswa. Meskipun mahasiswalah yang menjadi motornya. Respon masyarakat sangat antusias, terutama emak-emak. Bahkan, menurut berbagai sumber, para pensiunan perwira tinggi TNI dan Polri pun akan turun gunung. Begitu juga para tokoh ormas besar yang pro-rakyat. Ini yang membuat para penguasa khawatir. Kegelisahan Jokowi terhadap demo mahasiswa terlihat dari reaksi Polri yang mencerminkan bahwa mereka akan bertindak represif. Memang di sejumlah tempat Polisi membuktikan mereka represif. Main pukul, main tendang. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattaliti meminta agar polisi tidak represif menghadapi mahasiswa. La Nyalla langsung menelefon Kapolri untuk menyampaikan permintaan itu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ketika berkunjung ke kantor La Nyalla beberapa hari lalu juga menyatakan setuju dengan Ketua DPD. Panglima sempat menyindir polisi. Dia mengatakan anggota TNI yang dikerahkan untuk mengamankan demo 11 April bersama aparat kepolisian tidak akan bertindak represif. Aksi unjuk rasa mahasiswa, khususnya skala besar besok, jelas sangat tak diinginkan oleh Jokowi dan Polri. Ada kekhawatiran demo akan melebar dari tuntutan penurunan harga-harga, stop wacana penundaan pemilu dan tiga periode, ke tuntutan agar Jokowi mundur. Selama ini pun sudah diteriakkan “Jokowi mundur sekarang juga” dalam unjuk rasa di berbagai kota yang hanya dilakukan oleh mahasiswa. Para penguasa sangat khawatir teriakan itu akan digemakan dalam aksi besar besok. Kalau sampai tuntutan “Jokowi mundur” menjadi tema utama, alamat situasi akan semakin ruwet. Teriakan ini pasti akan “trending” dengan cepat. Ini sangat tidak diinginkan oleh penguasa. Sebab, begitu tuntutan ini menjadi populer dan viral, tidak bisa lagi ditarik atau diralat oleh para demonstran. Target menjadi berubah. Dan taruhannya menjadi makin tinggi. Ruwetnya ada di sini. Polisi dipastikan tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka akan menindas tuntutan Jokowi mundur. Suasana akan bergeser menjadi panas jika mahasiswa dan peserta dari elemen lain tidak mau berhenti meneriakkan “Jokowi mundur sekarang juga”. Karena itu, polisi akan “tukar persneling”. Mereka akan ganti ke gigi represif. Misalnya, meminta agar unjuk rasa segera diakhiri. Atau bahkan dibubarkan secara paksa. Langkah inilah yang mungkin akan “menaikkan tensi”. Dalam arti, jika tindakan represif polisi menyebabkan korban-korban luka berat atau bahkan tewas, maka percaturan akan berubah drastis. Bola salju akan mulai bergulir. Besar kemungkinan demonstrasi lebih besar tak terhindarkan. Para penguasa menjadi terperangkap ke dalam situasi “meminum air laut”. Semakin banyak ditenggak, semakin haus. Korban yang semula sekian orang, akan bertambah terus menjadi “berkian-kian” orang. Kalau sampai ke titik ini, maka penyelesaiannya tidak mudah. Konsititusi negara bisa terancam dilanggar atau bahkan dibekukan. Pambangkangan sipil dan hukum rimba akan menjadi aturan baru. Inilah yang sangat ditakutkan Jokowi. Apakah ini bisa dielakkan? Bisa. Kalau para pimpinan institusi keamanan mengutamakan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan satu-dua orang atau segelintir orang yang memiliki dominasi kekuatan finansial. Kita yakin Kapolri dan Panglima TNI sadar betul bahwa mereka hadir untuk rakyat. Bukan untuk boneka kekuasaan dan bukan pula untuk para penggarong kekayaan negara.[] Medan, 10 April 2022
Al-Qur'an Solusi Persatuan Umat Islam
Jakarta, FNN - Penggagas gerakan Khatam Quran, Ustadz Bachtiar Nasir menegaskan bahwa Al-Quran merupakan solusi persatuan umat Islam. “Tidak ada yang bisa mempersatukan umat Islam di dalam fitnah hari ini, kecuali Alquran,” ujar UBN, panggilan akrab Ustadz Bachtiar Nasir, pada pertemuan dengan puluhan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta Timur, Ahad 10 April 2022. Pertemuan UBN dengan para pengurus DKM Jakarta Timur untuk membahas perhelatan Khatam Quran. Puncak program Khatam Quran akan dilaksanakan pada Senin (18/4/2022) bertepatan malam 17 Ramadhan, momen diturunkannya Alquran. Masyarakat dulu mengenal Ramadhan sebagai bulan puasa. Menurut UBN, sejatinya Ramadhan itu adalah bulan Quran. \"Dan ini adalah solusi persatuan umat. Karena Quran adalah tali Allah kepada kita. Maka dijamin siapa memegang Quran, maka hubungannya ke Allah akan kuat,” ungkap UBN. Umat sering baca buku fiqih ketimbamg baca Quran. Baca buku hadist lebih banyak ketimbang Quran. Padahal jelas, lanjut UBN, bahwa Rasulullah Shalallau alaihiwasalam itu adalah Alquran yang berjalan. Dikatakan UBN, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengulangi berkali-kali bacaan Alquran pada bulan Ramadhan. “Kalau Rasulullah saja khatamkan Qurannya di bulan Ramadhan, maka kita umatnya juga harus mengikuti. Maka ribuan santri baik anak-anak, remaja, dewasa, juga santri yang lansia akan berkumpul, mengkhatamkan Al Quran di hari itu,” kata UBN. Menurut UBN, di dalam Alquran disampaikan jika Ramadhan adalah bulan Quran. Sementara predikat kedua dari Ramadhan adalah bulan puasa. Pertemuan silaturrahim ini ditutup dengan pembagian kurma untuk seluruh masjid oleh Tabung Infaq. (TG)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (2): Manipulasi Informasi Big Data
Oleh Marwan Batubara, IRESS - PNKN SETELAH membahas dugaan kasus gratifikasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pada tulisan pertama, pada tulisan kedua ini diurai sepak terjang LBP pada kasus Big Data. LBP mengklaim memiliki Big Data tentang “aspirasi 110 juta suara warganet”, yang disebut telah menyatakan keinginan agar Pemilu 2024 ditunda. Aspirasi politik 110 juta warganet tersebut tampaknya hanya utopia. LBP pun tidak mampu menunjukkan kebenarannya. Meski telah diminta berbagai kalangan, LBP tidak pernah mengungkap esensi klaim. Artinya, jika hanya bicara jumlah, tanpa kejelasan profil warga dan aspirasi politiknya, maka Big Data 110 juta warganet tersebut memang tidak ada dan tidak merepresentasikan apapun. Artinya hal itu hanya klaim tanpa dasar atau big bluff menggiring opini publik guna mencapai target politik, sambil menggunakan posisi sebagai penguasa. LBP menganggap ungkapan Big Data merupakan informasi normal yang harus diterima publik. Tampaknya sikap arogan, otoriter, serta melanggar prinsip moral dan hukum ini sangat confident dijalankan, karena LBP merasa sangat berkuasa, serta diduga direstui dan didukung pula oleh pemimpin tertinggi atau “The Real President” dan oligarki. Tujuannya, meraih agenda politik penguasa oligarkis, terutama agar Presiden Jokowi dapat menduduki jabatan Presiden RI periode ke-3. Di sisi lain, meski diduga berada pada arah dan tujuan yang sama, tampaknya Presiden Jokowi merasa perlu menjaga jarak terhadap berbagai agenda dan aksi-aksi yang dijalankan LBP, sang master mind utama Jokowi 3 periode. Jika hasil “test the water” tidak sesuai harapan atau “unfavourable”, maka “The Real President” seolah tidak terlibat dan bisa pula tampil sebagai pahlawan demokrasi yang taat amanat reformasi dan konstitusi. Pada sidang Kabinet Paripurna (Istana Merdeka, 6/4/2022), Presiden Jokowi mengatakan: \"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi\". Jokowi pun juga menyatakan: \"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih\". Karena telah faham sikapnya selama ini, tampaknya mayoritas publik tidak akan percaya pernyataan Presiden Jokowi di atas. Salah satunya, belajar dari hasil evaluasi dan penilaian BEM Universitas Indonesia terhadap Jokowi yang menyebutnya sebagai “The King of Lip Service” atau “Raja Pembohong” (26/2/202). Jokowi memang perlu membuat pernyataan tersebut karena “permainan” Big Data sarat masalah dan LBP perlu bertanggungjawab. Namun karena bagian penting dari permainan, diperkirakan Presiden Jokowi tidak akan menindak LBP yang telah melakukan kebohongan Big Data. Faktanya hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan Presiden. Tidak ada satu pun lembaga survei yang mengonfirmasi hasil analisis Big Data LBP. Sejumlah lembaga justru mengkonter klaim manipulatif yang disampaikan LBP. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei yang dilakukan pada Maret 2022. Hasil survei SMRC disampaikan pada 3 April 2022. Terungkap 85% publik di medsos tetap ingin pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan menurut Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mayoritas warga (di atas 70%) yang disurvei menolak usul penundaan pemilu, terutama karena alasan ekonomi, pandemi Civid-19, dan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru (3/3/2022). Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mengungkap yang hasil yang sama (3/3/2022). Mayoritas publik (68,1%) yang disurvei tidak setuju penundaan pemilu dan sekaligus perpanjangan masa jabatan Jokowi. Secara umum hasil survei lembaga-lembaga di atas menunjukkan klaim big data LBP penuh misteri, sarat kebohongan dan sangat tidak layak dipercaya. Dengan begitu para penggagas dan desainer agenda anti demokrasi tersebut harus tahu diri dan segera mengakhiri rencana busuk. Namun begitu, setelah sekian testing atau permainan, karena belum berhasil sesuai harapan, bisa saja muncul modus atau permainan baru penundaan pemilu (baca: Jokowi 3 Periode), di bawah koordinasi dan kendali “The Real President”, LBP. Sebelum modus baru tersebut muncul, rakyat harus menggugat kebohongan Big Data LBP. Terutama terkait aspek-aspek landasan hukum, metode hingga tujuan pengumpulan data. Lembaga penegak hukum, Komisi Informasi dan lembaga terkait harus mengungkap landasan hukum yang digunakan LBP mengumpulkan Big Data. Lalu perlu dijelaskan kapan dan bagaimana metode pengumpulan, serta harus dijelaskan pula siapa saja 110 juta pengguna internet yang dimaksud LBP, dan apa tujuan LBP mengumpulkan data tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU No.14/2008 diatur bahwa informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum harus dapat dijelaskan kepada masyarakat secara rinci sesuai kaidah yang berlaku. Karena sangat ambius mencapai target Jokowi 3 Periode, untuk kasus Big Data, LBP telah membuat pernyataan sepihak dan cenderung menghalalkan segala cara. Karena banyak pihak menggugat klaim Big Data, LBP menyatakan: \"Ya pasti ada lah (Big Data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka,\" katanya (16/3/2022). Kita tidak tahu apakah LBP paham dengan ketentuan UU No.14/2008 di atas. Sebaliknya, seandainyapun paham, bisa saja LBP mengabaikan. Rezim ini tampaknya sudah biasa berdiri di atas UU. Sesuai dengan perintah UU No.14/2008 pula, pada 30 Maret 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyampaikan surat permintaan informasi publik kepada LBP di kantor Kemenko Marves. Saat itu LBP belum memberi jawaban. Namun sesuai Pasal 22 ayat (7) UU No.14/2008, surat permintaan informasi publik harus dijawab dalam rentang waktu sepuluh hari kerja. Merujuk pernyataan sikap LBP pada 16 Maret 2022, ICW tampaknya tidak akan memperoleh jawaban dari LBP. Kebijakan pro oligarki yang dijalankan Pemerintahan Jokowi selama ini sudah sangat banyak merugikan rakyat dan negara seperti UU Ciptaker, UU Minerba, Perppu Korona, pembangunan smelter nikel China, TKA China, listrik swasta skema take or pay, impor pangan, harga minyak goreng pro oligarki, dll. Kebijakan tersebut akan ditambah pula dengan proyek IKN yang pada dasarnya memang dibangun untuk kepentingan oligarki! Tampaknya, jaminan realisasi proyek IKN inilah mengapa masa jabatan Presiden Jokowi harus diperpanjang: 3 periode! Sebelum pemerintah pro oligarki semakin merusak demokrasi, mengkudeta suara rakyat dan merugikan kehidupan berbangsa, maka salah satu master mind utama yang terus menggulirkan agenda penundaan pemilu secara sistematis di lingkaran kekuasaan, yakni LBP, harus dihentikan. Meskipun “dilindungi” oleh Presiden Jokowi, LBP harus dituntut secara hukum karena diduga telah melakukan kebohongan publik. LBP pun harus diproses secara hukum karena diduga telah melanggar UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jakarta, 10 April 2022
Teriakan Ganjar Wadas dan Anies Presiden: Suara Kemarahan dan Harapan
Oleh Ady Amar - Kolumnis MEMANG tidaklah nyaman dan pastilah amat tersiksa seseorang dengan kesalahan serius, yang--karena kesalahannya itu--dipakai alat untuk menyerangnya. Apalagi kesalahan dibuat seorang pemimpin, yang karenanya menyengsarakan rakyat yang dipimpinnya. Kesalahan kebijakan, atau memang kebijakan yang dibuat dengan kesadaran sebagai kebijakan salah. Kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, tapi menyengsarakan rakyat kebanyakan. Apapun kebijakan itu, membuat rakyat melawan dengan caranya sendiri. Bahkan melawan dengan cara paling sederhana, tapi memukul telak pemimpin yang dianggapnya zalim. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang berperkara dengan rakyat yang dipimpinnya, dan itu di desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Kebijakan yang dibuat dianggap menyengsarakan rakyatnya. Pecah perlawanan rakyat melawan aparat TNI, Polisi dan Satpol PP, (9 Februari), \"mengamankan\" apa yang disebut pengukuran tanah. Padahal sebagian rakyat keberatan tanah tempat ia hidup akan dialih fungsikan. Pecahlah tragedi Wadas, dan menyita perhatian publik. Kemarahan rakyat tidak berhenti dengan pecahnya perlawanan saat itu. Sepertinya terus dibawanya, entah sampai waktu kapan. Kemarahan yang terus dimuntahkan, memilih saat yang tepat. Kemarahan yang dimuntahkan pada Ganjar Pranowo--sebagai pihak yang memberi izin pengalihan status tanah mereka--muncul pada waktu dan tempat yang diluar kepatutan. Tapi mau apa lagi jika itu dianggap efektif mampu melawan kesewenang-wenangan. Dan, benarlah kemarahan itu dimuntahkan pada saat Ganjar Pranowo diundang sebagai penceramah Tarawih Ramadhan di Masjid UGM. Tengah Ganjar berbicara di podium, muncul teriakan Wadas. Tidak cukup teriakan, tapi spanduk protes ukuran cukup besar dibentangkan. Memang tidak biasa hal itu dilakukan di masjid. Tidak bisa dibayangkan lunglainya emosi Ganjar Pranowo, sang Ustadz dadakan itu. Tapi itu tadi, bahwa memuntahkan kemarahan, bisa memilih waktu yang dianggap tepat. Meski di tempat tidak biasa, dan tidak semestinya. Panitia dan takmir masjid tidak menduga jika akan muncul aksi protes kemarahan diluar kepatutan. Dan, itu terjadi. Kemarahan acap memilih tempat tidak biasa, tidak perduli pantas-tidak pantas. Kemarahan memilih suasana yang dimungkinkan. Ganjar Pranowo akan terus dikejar kemarahan rakyat Wadas, atas kebijakan yang dibuatnya. Wajar jika rasa cemas melanda, takut muncul protes susulan di tempat lain yang tidak semestinya. Pastilah menguras emosinya. Ganjar seperti dikejar bayangannya sendiri. Teriakan Wadas dan bentangan spanduk besar #SaveWadas di Masjid UGM, itu sepertinya akan terus dilakukan di tempat lainnya. Dianggap efektif memuntahkan kemarahan, yang bisa disorot media luas. Rakyat Wadas memakai saluran tidak biasa untuk mengabarkan, bahwa kasus Wadas belum selesai, jika izin yang diberikan belum dicabut. Izin yang diberikan Ganjar Pranowo pada investor yang entah siapa orangnya. Pastilah ia bukan siluman. Pastilah orang kuat, yang bisa buat Ganjar bertekuk lutut tak berdaya. Teriakan Presiden pun Muncul Peristiwa Ganjar Pranowo diteriaki Wadas, itu bentuk protes kemarahan, Rabu (6 April). Dan pada Kamis (7 April), Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dihadirkan di tempat yang sama. Sebelum Ganjar Pranowo hadir pula Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat memenuhi Undangan Ceramah Tarawih Ramadhan di Masjid UGM. Artinya, tiga Gubernur di Jawa diundang. Dan memang Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil itu punya elektabilitas tinggi versi berberapa lembaga survei. Diundangnya mereka seolah sebagai _feet and proper test_ setidaknya dihadapan keluarga besar Universitas Gajah Mada. Dari ketiga orang itu, meski prematur, silahkan dinilai sendiri mana yang layak dipilih jadi pemimpin negeri ini. Anies memang tampil memukau. Ia tampil rileks tanpa beban. Layaknya Ustadz beneran. Fasih memulai dengan doa pembuka. Anies _enjoy_ seperti sedang pulang kampung. Anies memang alumni UGM, seperti juga Ganjar Pranowo. Maka kenangan pada Yogyakarta itu menempel dan disampaikan dengan baik. Sesekali candaan darinya muncul dan buat gerr tawa membahana. Sebelum Anies tampil, panitia tidak ingin kecolongan munculnya teriakan dari yang hadir apalagi bentangan spanduk segala. Maka, panitia menyampaikan agar tidak ada spanduk dibentangkan di dalam masjid, dan tidak diperkenankan bertepuk tangan. Spanduk memang tidak muncul, tapi tepuk tangan tak bisa dihindari. Setiap Anies menyampaikan sesuatu yang dianggap memukau, suara tepuk tangan bergemuruh. Itu berkali-kali. Tak ada yang mampu membendung suka cita, seperti juga tak ada yang bisa menggagalkan kemarahan menghantam Ganjar Pranowo sehari sebelumnya. Anies dapat jatah satu jam berbicara, seperti juga yang lainnya. Tapi sepertinya Anies kelebihan sedikit dari waktu yang diberikan. Tidak tampak protes merasa kepanjangan. Justru serasa tampak kurang. Itu muncul dari beberapa yang hadir saat ditanya apakah puas dengan apa yang disampaikan Anies. Semua merasa puas, hanya saja Anies tampil kurang panjang, protesnya. Pantas saja protes itu muncul, karena sejak siang hari ia sudah \"mukim\" di masjid itu untuk mendapatkan tempat terdepan. Setelah.ceramah Ustadz Anies Baswedan disudahi, animo yang hadir berebut bersalaman dengannya tak bisa dibendung. Anies seolah tersandera di podiumnya. Ia layani jabat tangan tak henti dari jamaah yang membeludak. Banyak video dibuat dan diviralkan berbagai versi, dan dari berbagai sudut pengambilan gambar, bagaimana Anies kesulitan untuk jalan meninggalkan masjid. Dihadang jamaah. Dielu-elukan. Muncul suara bersahutan tanpa ada yang mengkoordir, Anies Presiden... Anies Presiden... Eufhoria hadirnya pemimpin negeri ditampakkan. Anies Presiden... Anies Presiden... terus bergemuruh, dan itu disuarakan di dalam masjid. Bagai doa dipanjatkan, dan berharap diijabah. Meski tidak hadir langsung, tapi melihat video-video beterbaran itu, merinding bulu kuduk ini. Larut dalam atmosfer kebahagiaan. Masjid UGM dalam dua hari itu, 6 dan 7 April, telah jadi saksi, mengabarkan dua peristiwa sekaligus, yang bisa diingat dalam waktu lama: Ganjar Wadas, dan Anies Presiden. Suara kemarahan di satu sisi, dan disisi lain suka cita harapan munculnya Presiden baru dirindukan. (*)
Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada 12 April 2022, kata Menkopolhukam Mahfud MD.“Saya sampaikan bahwa pada Selasa, 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata Mahfud saat memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Sabtu.Ia menyampaikan pelantikan itu merupakan bukti pemerintah fokus mendukung persiapan Pemilu 2024.“Ini sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujar Mahfud.Dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota kabinet, Panglima TNI, perwakilan Kapolri, serta pejabat Eselon I Kemenko Polhukam, Mahfud lanjut menyampaikan pemerintah berharap anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja mempersiapkan Pemilu 2024 sesuai ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan.Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April.Tujuh anggota KPU itu, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammaf Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.Lima anggota Bawaslu yang dilantik pada 12 April, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya berakhir pada 11 April 2022.Dalam rapat kerja yang sama, Mahfud menyampaikan pihaknya tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat meskipun usulan itu menuai pro kontra di masyarakat.“Kebebasan seperti itu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Mahfud.Menkopolhukam tidak menyebut wacana apa yang menuai polemik, tetapi yang saat ini memancing perdebatan bahkan protes masyarakat adalah usulan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode. (mth/Antara)
POPULER
