ALL CATEGORY
Bupati Bogor Usul ke Kemendag untuk Menggelar Operasi Pasar
Jakarta, FNN - Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI agar menggelar operasi pasar khusus bagi pedagang demi menstabilkan harga-harga pangan.\"Saya kira perlu diadakan gebrakan termasuk operasi pasar. Operasi pasarnya jangan langsung ke masyarakat tetapi ke pedagang, jadi pedagang bisa menjual lebih murah, sehingga akan terjangkau oleh seluruh masyarakat,\" ungkapnya usai mendampingi rombongan Komisi VI DPR RI dan Kemendag inspeksi kesediaan pangan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Menurutnya, operasi pasar untuk pedagang akan tepat sasaran. Karena, jika langsung disebar ke masyarakat, ia khawatir pedagang justru akan mengalami penurunan omzet karena ada saingan dengan harga yang lebih murah.“Kami ingin bagaimana caranya, operasi pasar itu langsung ke pedagang untuk menstabilkan harga supaya semuanya tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.Ade Yasin mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemendag terkait usulannya, karena selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran diprediksi harga-harga pangan seperti daging sapi, daging ayam dan kebutuhan pokok lainnya mengalami peningkatan.\"Saya harap kenaikan ini tidak berlanjut hingga jelang Lebaran nanti, keinginan kami dengan masyarakat sama yaitu harga kebutuhan pokok kembali stabil,” kata Ade Yasin. Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan menyebutkan, di tengah gejolak pangan dunia, pemerintah tetap memastikan ketersediaan barang pokok terutama dalam rangka menghadapi Lebaran.“Makanya kami turun karena ini ada gejolak dunia, beberapa komoditi memang perlu penyesuaian dan tidak bisa kita hindari. Gejolak dunia tidak hanya dari harga saja, tapi termasuk transportasi, biaya logistik juga meningkat tajam sehingga memang beberapa komoditi yang tergantung dari impor harus ada penyesuaian,” terang Oke.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal mengungkapkan, hasil inspeksi tersebut didapati harga komoditi yang masih tinggi, seperti minyak goreng curah yang harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HTE).“Kami minta tolong dipikirkan bersama, baik dari segi kebijakan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Untuk pengawasan di lapangan kami minta tolong Bareskrim Polri melalui Satgas pangannya. Harapan kita masyarakat jangan dibikin susah karena harga pangan yang sulit, barangnya langka ataupun ketinggian,” kata Hekal. (Sof/ANTARA)
Distribusi yang Lamban Menjadi Penyebab Minyak Goreng Curah Masih Mahal
Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional menyatakan, distribusi minyak goreng curah yang lamban menyebabkan harganya di pasaran kini masih di atas harga eceran tertinggi (HTE), yakni Rp14 ribu per liter atau Rp15,5 ribu per kilogram.\"Karena barangnya (minyak goreng curah) ada. Registrasi produsen juga sudah. Tinggal didorong secepatnya masuk ke pasar dan harganya itu Rp14 ribu per liter,\" ungkap Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi usai inspeksi ketersediaan bahan pangan bersama Komisi VI DPR RI di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Sadar dengan distribusi yang masih lamban, maka menurutnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng akan dicarikan secepatnya dengan cara diberikan sekaligus di muka.Sejatinya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan dimulai April ini. Namun, kebijakan yang terakhir diambil yakni langsung diberikan sekaligus tiga bulan atau Rp300 ribu dalam satu waktu.\"Ini untuk membantu masyarakat sebanyak 20,6 juta orang plus 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena disadari minyak goreng curah barangnya belum cepat masuk,\" kata Arief.Selain percepatan distribusi minyak goreng, Arief juga mendorong percepatan pasokan daging jelang Idul Fitri. Selain untuk mencukupi kebutuhan, sekaligus menstabilkan harga, agar tidak melonjak drastis.\"Di Pasar Cibinong ini harga daging sapi Rp130-140 ribu per kilogram. Yang harus dikerjakan cepat yaitu masuknya daging kerbau untuk memberi pilihan ke masyarakat karena harganya bisa di bawah Rp100 ribu,\" ujarnya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, di tempat yang sama mendapati harga minyak goreng curah jauh lebih mahal dari HET. Harga minyak goreng curah di Pasar Cibinong masih di angka Rp22 ribu per kilogram, hanya terdapat selisih Rp2 ribu dari minyak goreng kemasan yang harganya Rp24 ribu per kilogram.\"Harga minyak goreng curah masih belum mencapai Rp14 ribu (per liter atau Rp15.500 per kilogram) sebagaimana seperti yang diharapkan,\" kata Hekal.Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengungkapkan, kenaikan harga pada sejumlah komoditas, tidak lepas dari pengaruh global.Selain minyak goreng dan daging, ada pun harga kedelai hingga telur ayam yang cenderung meningkat belakangan ini. Untuk kedelai, kata dia, dipengaruhi tingginya biaya logistik mengingat harus diimpor oleh pengrajin tempe dan tahu.\"Jadi pemerintah menyiapkan subsidi untuk harga. Yakni Rp1.000 rupiah. Jadi harga perlu disesuaikan tapi kami berikan subsidi untuk meringankan beban UMKM perajin tahu tempe yang mencapai 155 ribu UMKM,\" kata Oke.Sementara kenaikan harga telur menurutnya cenderung dipengaruhi oleh melonjaknya harga pakan ayam.\"Kami juga bantu peternak dengan 50 ribu ton pakan ayam. Saat ini, telur ayam Rp24 ribu per kilogram tapi biaya produksinya Rp21 ribu. Nanti ke depan kita akan berikan bantun subsidinya juga,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Kekerasan Bisa Membuka Pintu Masuk Paham Radikal dan Terorisme
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan apabila kekerasan dan kebencian dianggap wajar maka sangat berbahaya bagi bangsa karena bisa memperlebar pintu masuk paham radikal dan terorisme.\"BNPT mengecam segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok dalam bentuk apa pun,\" kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT menanggapi kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa pada Senin (11/4). Diketahui Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando dipukuli hingga babak belur oleh sekelompok pengunjuk rasa yang bukan mahasiswa di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan.Sepatutnya, ujar dia, sebagai anak bangsa, maka semua pihak harus saling bergandengan tangan dan memperlakukan sesama dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, BNPT menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi dari sebagian pengunjuk rasa saat jutaan umat Muslim Indonesia sedang menjalankan ibadah Suci Ramadhan.BNPT mengecam segala bentuk aksi kekerasan yang merugikan masyarakat sipil, baik secara individu maupun kelompok dalam bentuk apa pun, tegas dia.Kekerasan bukanlah jati diri bangsa Indonesia sehingga dikhawatirkan apabila kekerasan dan kebencian dianggap wajar karena berbahaya bagi negeri ini, jelas dia.\"Bulan Suci Ramadhan seharusnya dijadikan waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan sekaligus memperkuat persatuan kita sebagai anak bangsa,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Kobar Makassar Mendesak Pembebasan Pengunjuk Rasa yang Diamankan Polisi
Jakarta, FNN - Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (Kobar) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendesak pihak kepolisian membebaskan para pengunjuk rasa yang diamankan pihak kepolisian saat unjuk rasa pada Senin, 11 April 2022.\"Kami menilai tidak jelas adanya dugaan tindak pidana dilakukan para peserta aksi yang ditangkap. Mereka hanya menyuarakan pendapat dengan cara berdemonstrasi, sehingga penangkapan terhadap peserta aksi merupakan pelanggaran HAM,\" ujar Juru Bicara Kobar Makassar Muhammad Heidir kepada wartawan, Selasa.Selain itu, pelaksanaan tes urine tanpa dugaan tindak pidana disertai barang bukti narkotika, kata Direktur LBH Makassar ini, ada dugaan upaya kriminalisasi dan melegitimasi penangkapan serta penahanan tanpa dasar, seperti pola dilakukan pada aksi demonstrasi sebelumnya.Bahkan, informasi yang dihimpun tercatat 32 orang yang ditangkap, belum diketahui kabarnya. Dua di antaranya pelajar dan tiga perempuan. Begitu pula ada dugaan penghalang-halangan akses bantuan hukum kepada mereka oleh pihak berwajib.Hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .\"Kami mendesak Kapolda Sulsel dan jajarannya membuka akses bantuan hukum kepada mereka, karena ditangkap tanpa alasan jelas. Kami juga meminta seluruh peserta aksi yang ditahan di kantor Satuan Brimob Polda Sulsel di bebaskan segera,\" ucapnya menegaskan.Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS menyebutkan bahwa pihaknya mengamankan 64 orang, sembilan diantaranya terindikasi positif mengkonsumsi narkoba, dan tiga orang membawa senjata tajam, busur dan anak panah.\"Lainnya, sudah dipulangkan karena tidak cukup bukti melakukan tindak pidana. Tapi sebelum dipulangkan, Pak Kapolrestabes tadi menasehati mereka agar fokus kuliah, tidak menyia-nyiakan harapan orang tua, jangan ikut-ikutan,\" katanya.Namun demikian, Lando mengatakan penyampaian aspirasi itu dijamin konstitusi dan undang-undang, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak merugikan kepentingan umum.Seluruh peserta aksi yang diamankan, kata Lando, membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta wajib lapor. Selain itu, aparat juga melakukan cek silang tempat kuliah mereka yang diamankan untuk memastikan kebenaran sebagai mahasiswa.\"Kita selalu berusaha memanusiakan manusia agar selalu menjadi lebih baik, harapan polisi kiranya yang diamankan bisa berubah dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang,\" katanya menambahkan. (Sof/ANTARA)
Polri Diminta untuk Menangkap Penganiaya Ade Armando
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri segera menangkap pelaku penganiaya pegiat sosial media Ade Armando, yang terjadi saat aksi demonstarsi mahasiswa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4).Dia juga meminta agar Polisi fokus dalam mencari siapa yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. “Dikabarkan bahwa yang melakukan tindakan kekerasan bukan mahasiswa, ada oknum lain. Saya harap mereka ini segera ditangkap dan ditindak tegas,” kata Sahroni di Jakarta, Senin.Dia berharap jangan sampai kasus kekerasan tersebut menjadi bahan provokasi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Karena itu Sahroni memastikan bahwa dirinya sebagai pimpinan Komisi III DPR akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas.Menurut dia, apapun alasannya, tindak kekerasan tidak bisa dibiarkan apalagi terjadi di saat aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasinya.“Saya juga kadang kurang sependapat dengan pernyataan Ade Armando yang ‘ngeri-ngeri sedap’. Tapi menurut saya, narasi harus dibalas narasi, tidak dengan makian, hinaan, teror, apalagi kekerasan,” katanya.Dia juga meminta semua pihak tidak terprovokasi atas kejadian penganiayaan yang dialami Ade Armando tersebut. (Sof/ANTARA)
Anggaran Pemilu 2024 Meningkat untuk Melindungi Petugas
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai meningkatnya jumlah anggaran Pemilu 2024 karena digunakan untuk perlindungan atau proteksi para penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS), desa, dan kecamatan.“Kata kunci yang membuat anggaran Pemilu 2024 besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah terkait honorarium para penyelenggara pemilu di tingkat TPS, desa, dan kecamatan yang bersifat adhoc,” kata Rifqi di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan para penyelenggara adhoc tersebut mendapatkan honor yang kecil, yaitu Rp500 ribu-Rp700 ribu. Padahal, menurut dia, para penyelenggara bekerja keras dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai banyak yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.“Angka anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, Rp76 triliun, atau Rp110 triliun sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terkait Pemilu 2024,” ujarnya.Rifqi menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait perkiraan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp110 triliun merupakan “lampu hijau” bagi pemerintah bersama DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024.Menurut dia, Komisi II DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (13/4) membahas persiapan Pemilu 2024, termasuk anggaran yang dibutuhkan.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dibutuhkan anggaran senilai Rp110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.\"Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,\" kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4).Menurut Presiden Jokowi, jumlah tersebut terdiri atas anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 75 Parpol Berhak Mendaftar Menjadi Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa telah tercatat 75 partai politik (parpol) berbadan hukum yang berhak untuk mendaftar sebagai parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.“Informasi terakhir itu ada 75 partai politik berbadan hukum yang berhak mendaftar sebagai parpol peserta pemilu, namun kami akan memastikan lagi data terakhir pada April ini sebelum dimulai pendaftaran,” ucap Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.Hasyim mengatakan setelah pihaknya mendapatkan nama-nama jelas mengenai partai politik yang berhak untuk menjadi peserta pemilu, maka KPU akan mengundang beberapa partai secara berkala untuk melakukan sosialisasi.“Sosialisasi kira-kira bagaimana tahapan kegiatan proses pendaftaran parpol. Begitu pula akan kami undang tim IT (informasi dan teknologi) atau tim Sipol (sistem informasi partai politik) dari masing-masing parpol sebagaimana yang kita praktikkan pada 2017,” tuturnya.Dalam kesempatan tersebut Hasyim memaparkan bahwa pendaftaran parpol pada Pemilu 2024 akan berlangsung pada 1 Agustus-14 Desember 2022.Ia memaparkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan program peraturan KPU tentang pendaftaran parpol, kemudian instrumen yang akan digunakan.“Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kami mintakan informasi paling mutakhir pada bulan ini tentang apa saja dan berapa parpol berbadan hukum yang bisa berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 2024,” kata dia.Terkait dengan persiapan pemilu dan DPR yang mulai mendekati masa reses, Hasyim mengatakan bahwa sangat memungkinkan untuk membahas persiapan pemilu pada masa reses, termasuk membahas tahapan dan anggaran.“Sebagaimana dalam hasil ratas (rapat terbatas), Pak Presiden beberapa waktu lalu merespons dan menyampaikan komunikasi kepada KPU bahwa sangat dimungkinkan di masa reses apabila diperlukan hal-hal atau pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan persiapan tahapan Pemilu 2024,” kata Hasyim.Pada Rabu (13/4), kata dia, KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan diharapkan dapat menyepakati Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu 2024.Ia mengungkapkan bahwa KPU sudah mendapat dukungan dari pimpinan DPR, terutama Badan Anggaran dan Komisi II DPR RI tentang adanya dukungan anggaran.“KPU sudah mengajukan anggaran dalam kelembagaan sekitar Rp86 triliun, kemudian sudah dirasionalisasi menjadi sekitar Rp76 triliun. Masih bisa kami hitung lagi, mana yang mendesak, dan perlu dibiayai,” kata Hasyim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Memperhatikan Potensi Data Kependudukan Hilang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah memperhatikan data kependudukan yang terancam hilang karena ratusan server penyimpanan data yang dikelola Data Center Dukcapil usianya tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian “spare part” sudah “discontinue”.“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di Data Center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” kata Luqman di Jakarta, Selasa.Hal ini akibat dari perangkat keras berupa ratusan server tempat penyimpanan data yang dikelola Data Center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian \"spare part\" sudah \"discontinue\".Berdasarkan informasi yang diterima, kata dia, sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses pemeliharaan ratusan server tersebut karena kemungkinan rusaknya sudah sangat besar.“Apabila dibiarkan maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar ,yaitu hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah diupayakan negara bisa diinput, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia,” ujarnya.Luqman menjelaskan dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah Rapat Kerja (Raker) pada tanggal 5 April terkait persoalan data kependudukan, belum komprehensif mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.Menurut dia, sampai saat ini belum ada langkah-langkah terukur berupa proses peremajaan atau pembaruan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu dianggarkan dan menjadi prioritas di Kemendagri.“Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila sistemnya mengalami gangguan dan perangkat keras mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan ‘setback’ kembali ke zaman batu,” katanya.Dia mengingatkan data kependudukan yang dikelola Dukcapil Kemendagri memiliki peran sangat besar karena terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerja sama dengan kementerian tersebut dalam pemanfaatan data kependudukan.Namun, menurut dia, hingga saat ini tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini.“Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya,” ujarnya.Dia menilai dengan banyaknya pihak yang bekerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan, maka akan menambah beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Menyayangkan Penganiayaan Terhadap Ade Armando
Jakarta, FNN - Pemerintah menyayangkan atas terjadinya penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando saat unjuk rasa di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Senin (11/4).\"Saya, atas nama Pemerintah, menyayangkan apa yang menimpa Saudara Ade Armando di akhir-akhir aksi unjuk rasa, dimana terjadi penganiayaan yang brutal,\" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat memberikan keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Kemenko Polhukam, seperti dipantau di Jakarta, Selasa.Mahfud mengaku telah meminta Polri untuk menindak tegas secara hukum siapa pun pelakunya, apa pun motif dan afiliasi politik pelaku kekerasan tersebut.\"Karena, kalau hal-hal yang seperti ini kita tolerir, itu akan berbahaya bagi kelangsungan negara kita,\" tegasnya.Dia juga telah berkoordinasi dengan Polri dan pelakunya sudah teridentifikasi. Oleh karena itu, diimbau bagi para pelaku penganiayaan untuk menyerahkan diri.\"Kami minta pelaku menyerahkan diri. Kalau tidak, akan segera ditangkap. Kami sudah memiliki alat-alat lengkap, baik drone maupun CCTV dari berbagai sudut, sehingga sudah bisa mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut,\" terangnya.Sebelumnya, Senin, Ade Armando dianiaya oleh kelompok tidak dikenal saat mengikuti aksi unjuk rasa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Kompleks Parlemen Senayan. Ade berhasil diselamatkan dari amuk massa oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi.Meski berhasil diselamatkan, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu mengalami luka di bagian kepala sehingga harus mendapatkan perawatan intensif.Pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh massa pengunjuk rasa itu menjadi pemicu bagi petugas untuk menindak tegas dan membubarkan massa menggunakan kendaraan taktis water cannon dan gas air mata. (Sof/ANTARA)
Demo Mahasiswa Akhirnya Lebih Viral Berita Ade Armando Digebukin
Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila MENGIKUTI Demo mahasiswa 11 April baik secara live dan berbagai potongan jalannya demo yang sedang berlangsung dan berbagai isu yang tersaji begitu mengharu-biru. Bagaimana tidak, bukan ormas underbow partai politik yang bisa dipecah-pecah, BEM pun dipecah menjadi lima. Ada BEM SI ada dua BEM SI. Ada BEM Nusantara, juga ada dua BEM Nusantara. Dan ada Aliansi BEM. Sukses memecah-belah mahasiswa sehingga tuntutan demo pun tidak bisa didengar Masyarakat. Skenario untuk mengkambing-hitamkan Mahasiswa dengan kekerasan dengan lakon Ade Armando gagal menstikma demo mahasiswa anarkhis. Dari lemahnya BEM yang bisa dipecah-pecah menunjukan bahwa ada banyak kepentingan yang memfaatkan mahasiswa untuk memperlemah kebersamaan, dan rupanya tidak mengkristalnya isu tuntutan yang disuarakan dan seakan hambar, tidak membumi karena isu yang dibangun tidak pada akar masalah. Ambil contoh minyak goreng. Kalau hanya meminta harga diturunkan mudah bagi oligarki untuk menurunkan. Seharusnya tuntutan itu lebih pada akar masalah. Misal, tuntutan Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila segera diadakan Sidang Istimewa MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli dan demonya ke Gedung MPR, pasti akan ribut. Sebab, akan kembali pada Pasal 33 UUD 1945,maka tidak boleh ada swasta menguasai jutaan hektar tanah untuk sawit, harus kembali dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soal Agraria juga begitu, seluruh konsensi tanah yang dikuasai swasta harus dikembalikan pada negara. Bahkan sejak Proklamasi diikrarkan, maka detik itu juga tidak ada lagi tanah milik penjajah, harus kembali pada NKRI. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Mengapa sampai detik ini masih ada sertifikat egendowm, sertifikat Belanda? Seharunya sudah diserahkan pada NKRI dalam tempo sesingkatsingkatnya. Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Oleh sebab itu presiden menjadi mandataris MPR, tidak seperti sekarang ini memindahkan Ibu Kota Negara tidak minta persetujuan rakyat sebab rakyat tidak berdaulat. Kedaulatan di tangan partai politik, yang jadi sumber korupsi itu adalah partai politik dengan model pemilu berbiaya tinggi. Sekarang saja butuh Rp 86 triliun dan hanya menghasilkan para koruptor. Sebaiknya Mahasiswa melakukan konsolidasi, sehingga lagi menjadi satu yang kompak tuntutan jangan banyak-banyak. Segera geruduk gedung MPR minta Sidang Istimewa kembali pada UUD 1945 asli dan Pancasila. Selamat berjuang, masa depan ada di tanganmu. Hari ini kamu menentukan menjadi bangsa yang besar atau bangsa kuli di negeri sendiri. Pojok Stasiun Tugu, Jogjakarta. (*)
POPULER
