ALL CATEGORY
Ade Armando Dihinakan Allah
NAMANYA Ade Armando. Ia dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebuah perguruan tinggi negeri tersohor di Indonesia. Bergelar doktor di bidang komunikasi, tetapi dungu dan bahkan tolol dalam membaca psikologi massa. Dia dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos) dan merupakan salah satu buzzer yang kerap menghina agama Islam. Usianya yang memasuki 60 tahun (lahir di Jakarta 24 September 1961), selama ini tidak membuat lelaki pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi kendur menjadi buzzer. Armando seakan menikmati privilege atau hak khusus/hak istimewa dalam perlakuan hukum di negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini. Karena kebodohannya dalam membaca psikologi massa, Armando dengan gagahnya datang ke arena demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 11 April 2022. Kehadirannya ke tempat itu, kabarnya, mau membuat konten. Entah konten apa? Yang jelas dirinya menjadi konten setengah porno. Akan tetapi, apa yang terjadi. Si biang kerok di medsos tersebut benar-benar menjadi konten media mainstream maupun media sosial. Dia menjadi bulan-bulanan amukan massa. Jika menonton video pemukulan terhadapnya yang beredar luas, kita tentu sangat prihatin dan pilu. Terlihat massa berteriak, memukul, menendang, menginjak dan menyeretnya. Sebelum dievakuasi polisi, dengan kasat mata terlihat bagaimana massa sangat emosi dengan kehadiran Armando di depan gedung DPR RI. Dia diseret bagaikan binatang. Kepalanya diseret, sementara ada orang yang menarik celana panjangnya. Baju yang dipakainya pun tidak luput dari sasaran mereka. Alhasil, seperti yang bisa ditonton dalam video yang beredar, Armando hanya memakai kaos dalam dan kolor. Celana panjangnya raib entah ke mana. Maaf, bopong atau bagian pantat sang dosen itu pun terlihat dengan jelas. Hanya kolor dan kaos kutang putih yang nenutupi badannya. Sedangkan baju atau kaos hitam, terlihat seperti digulung di atas pundaknya, dan kaos itu itu pun dipegang sambil ditarik oleh orang di sekitarnya. Sang doktor ilmu komunikasi itu tidak berdaya dihakimi massa. Kesal atas ulahnya yang sudah lama menantang umat Islam lewat ocehannya yang sangat kasar dan menyakitkan di medsos diduga menjadi penyebab ia dihajar habis-habisan sampai gagar otak. Bapak dari dua orang anak itu terlihat hanya menutupi wajahnya yang berlumuran darah dengan tangannya. Kegagahannya di medsos tumbang seketika di arena unjuk rasa. \'Kekebalan hukum\' yang diperolehnya selama menjadi buzzerRp dan pendukung setia rezim Jokowi keok seketika dengan hukum jalanan. Rakyat, terutama umat Islam yang sudah muak atas perilakunya melampiaskan kemarahan saat berjumpa dengan Armando. Salah satu jagoan rezim tumbang, menyusul tumbangnya Ninoy Kerundeng yang juga dihajar massa. Adakah yang salah? Tentu Ade Armando dan yang mengeroyoknya bisa sama-sama salah. Armando yang dosen komunikasi tidak paham atas psikologi massa. Walau alasan ingin membuat konten, mestinya hal itu ditunda dulu. Apakah si Armando sengaja datang atau didatangkan untuk memprovokasi pengunjuk rasa? Bisa benar dan bisa tidak. Akan tetapi, si Armando jelas tidak cakap, tidak bijak karena sengaja mendatangi wilayah musuh. Ia datang ke arena unjuk rasa yang jelas-jelas dilakukan mahasiswa dan golongan oposisi, yang mengkritisi Jokowi yang menjadi junjungan dan pujaannya. Ibarat sebuah wilayah perang, Armando datang sendiri dengan alasan membantu tentara musuh yang kena peluru pihaknya. Jelas, musuh tidak akan terima. \"Kamu sudah menembak pasukan kami hingga luka-luka. Lalu, kamu datang menjadi tenaga kesehatan. Ya, kami tidak terima. Kami kasih pelajaran terlebih dahulu,\" demikian kira-kira kalimat yang diungkapkan teman-teman musuh Armando yang luka-luka itu. Bagi pengeroyok, jelas ada kesalahan karena tidak boleh main hakim sendiri. Yang boleh main hakim sendiri di negeri Pancasila ini hanya aparat keamanan, terutama aparat kepolisian. Anda boleh cek berapa banyak rakyat yang nenjadi korban kekerasan polisi. Walau ada yang luka ringan, parah dan bahkan meninggal dunia, jawaban yang kita baca dan dengarkan di media selalu mengatakan, \"Aparat melakukan tindakan terukur dan sesuai prosedur.\" Kembali ke Armando. Berbagai hinaan yang dia tuliskan lewat medsos terhadap umat Islam, jelas tidak bisa dibiarkan. Pun juga hinaan terhadap habaib, kiai, ulama. Bahkan, ia pernah memperolok-olok Nabi Muhammad karena diduga menghina hadits. \"Yang suci itu Al Qur\'an, hadits mah kagak,\" demikian tulis Armando di akun Facebook-nya. Jika dibiarkan terus, maka akan menimbulkan persoalan baru. Apalagi, Armando sudah pernah dijadikan tersangka, walau sampai sekarang tidak jelas penanganannya, apakah di atas meja, di bawah meja, di samping meja atau mejanya sudah tidak ada karena begitu sayangnya polisi sama dia. Akan tetapi, biarlah polisi yang mengetahuinya. Meski tidak ada perkembangan atas kasusnya, tetapi pasti Allah Maha Tahu akan hal itu. Biarlah Armando bebas dari segala hukuman, dan pengeroyoknya yang ditahan dan dihukum. Akan tetapi, hukuman terhadap Armando yang hampir telanjang bulat jauh lebih berat dan hina. Sebab, videonya tidak mungkin ditarik dari peredaran. Barangkali, video itu kelak menjadi tontonan bagi cucu Armando. Allah sedang memperlihatkan kuasanya. Allah sedang mempermalukan dan menghina Armando dengan sehina-hinanya. Allah sedang mengazabnya, mana tahu dengan cara itu, Armando taubat, insyaf dan tidak lagi menyakiti umat Islam. Mungkin azab itu sesuai dengan doanya yang kemudian viral lagi di medsos. Doa tersebut berkaitan dengan Habib Rizieq Shihab. Inilah bunyi doa Ade Armando itu. \" Ya Allah, bila Rizieq tidak mengirimkan chat mesum itu, azablah saya. Bila Rizieq benar mengirimkan chat mesum, azablah Rizieq.\" (*)
Dari Rusaknya Kapal Rudal Rusia Hingga Pesan di Dinding
Jakarta, FNN - Berikut adalah rangkuman berita terkini tentang invasi Rusia di Ukraina.* Rusia mengatakan Moskva, kapal peluncur rudal miliknya di armada Laut Hitam, mengalami kerusakan serius dan awaknya dievakuasi setelah amunisi meledak dan memicu kebakaran. Seorang pejabat Ukraina mengatakan kapal itu terkena hantaman dua rudal jelajah anti kapal.* Televisi Rusia menyiarkan rekaman video yang disebutnya sebagai penyerahan diri kota pelabuhan Mariupol yang terkepung. Rekaman itu memperlihatkan sejumlah pria berseragam militer tanpa senjata dengan tangan di atas berjalan menuju pasukan bermasker.* Rusia memperkuat pasukan untuk melakukan serangan baru di wilayah timur Donbas, bersiap untuk pertempuran panjang yang akan menelan kerugian besar di kedua pihak.* Wali Kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, mengatakan pengeboman meningkat secara signifikan.* Rusia mengatakan pihaknya menganggap kendaraan-kendaraan AS dan NATO yang membawa senjata di wilayah Ukraina sebagai target militer yang sah.* Presiden AS Joe Biden mengatakan untuk pertama kalinya bahwa invasi Rusia sama dengan genosida.* Misi para ahli yang dibentuk negara-negara anggota Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa telah menemukan bukti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia di Ukraina. Rusia telah berkali-kali membantah mengincar warga sipil.* Para pejabat senior AS sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim anggota kabinet penting seperti Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke Kiev sebagai tanda solidaritas, kata seorang sumber.* Australia menjatuhkan sanksi keuangan pada 14 perusahaan milik negara Rusia.* Kepolisian Fiji menyelidiki kedatangan kapal pesiar mewah yang diduga milik orang kaya Rusia Suleiman Kerimov, yang terkena sanksi Barat.* Rusia dapat dengan mudah mengalihkan ekspor energinya dari Barat ke negara-negara yang benar-benar membutuhkan, sambil meningkatkan konsumsi minyak, gas dan batubara di dalam negeri, kata Presiden Vladimir Putin.* Inggris mengatakan telah menerapkan sanksi baru pada 206 individu sebagai respons terhadap invasi Rusia di Ukraina.* \"Kami tak menginginkan ini… maafkan kami,\" tulis sebuah pesan di dinding sebuah rumah di desa Lubianka, barat laut Kiev, yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Rusia. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kabar Terkini Pandemi COVID-19 di Dunia
Jakarta, FNN - Berikut ini adalah kabar terbaru terkait pandemi COVID-19 dari berbagai belahan dunia.Asia-Pasifik* Upaya China untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dinilai menghambat kelancaran jalan dan pelabuhan, menelantarkan pekerja, dan memicu penutupan pabrik yang mengganggu rantai pasokan global berbagai barang mulai dari kendaraan listrik hingga ponsel iPhone.* Presiden Xi Jinping mengatakan China harus berpegang teguh pada kebijakan \"nol COVID-19 dinamis\" ketat ketika situasi pandemi masih sangat serius. Dia mengatakan mereka yang bertahan selama lockdown panjang pada akhirnya akan menang.* Hong Kong memastikan akan melonggarkan beberapa pembatasan paling ketat di dunia, yang membolehkan salon kecantikan, bioskop, dan pusat kebugaran untuk beroperasi kembali mulai 21 April, setelah kasus infeksi harian turun ke bawah angka 2.000.Afrika dan Timur Tengah* Ekonomi sub-Sahara Afrika diperkirakan tumbuh 3,6 persen tahun ini, turun dari 4 persen pada 2021, kata Bank Dunia, seraya menambahkan bahwa perang di Ukraina akan memperburuk upaya pemulihan dari pandemi.Amerika* Para pejabat kesehatan AS memperpanjang hingga 15 hari aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan memakai masker di pesawat, kereta dan di tempat-tempat transit. Mereka mengaku perlu waktu untuk menilai dampak lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini.* Amerika Serikat pada Rabu memperbarui status darurat kesehatan publik COVID-19 yang memungkinkan jutaan warganya tetap bisa memperoleh tes, vaksin dan perawatan gratis setidaknya selama tiga bulan lagi.* Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengatakan akan merevisi panduan perjalanan COVID bagi destinasi internasional dan mengurangi jumlah negara yang perlu dihindari.Eropa* Seorang menteri senior Inggris mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson tidak berniat melanggar undang-undang COVID-19 dan merasa malu setelah didenda oleh kepolisian atas kehadirannya dalam acara kumpul-kumpul selama lockdown. Pernyataan itu muncul setelah banyak pihak meminta Johnson untuk mundur.* Vaksin COVID-19 telah mengurangi angka kematian akibat penyakit itu hingga separuhnya di Italia, mencegah sekitar 150.000 kematian dan 8 juta kasus tahun lalu, menurut perkiraan Institut Kesehatan Nasional (ISS).Perkembangan Medis* Kepala eksekutif Pfizer Albert Bourla mengatakan perusahaannya kemungkinan akan mengembangkan vaksin baru untuk melawan Omicron dan varian lainnya pada musim gugur. (Ida/ANTARA/Reuters)
AS Memberi Bantuan Militer Rp11,48 Ttriliun untuk Ukraina
Jakarta, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu mengumumkan bantuan tambahan berupa peralatan militer senilai 800 juta dolar AS (Rp11,48 triliun) bagi Ukraina.Bantuan akan termasuk artileri berat dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang lebih luas oleh Rusia di Ukraina bagian timur.Paket baru itu menjadikan total bantuan militer sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari bernilai 2,5 miliar dolar (Rp35,86 triliun).Total bantuan tersebut antara lain termasuk sistem artileri, kendaraan lapis baja, serta kapal nirawak penjagaan pantai, kata Biden melalui pernyataan setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.Biden mengatakan ia juga sudah menyetujui pengiriman sejumlah helikopter tambahan. Ia mengatakan Ukraina sangat perlu mendapat peralatan dalam menghadapi invasi.\"Kita tak bisa istirahat sekarang. Seperti saya yakinkan kepada Presiden Zelenskyy, rakyat Amerika akan terus bersatu dengan rakyat Ukraina yang berani dalam perjuangan mereka memperoleh kebebasan,\" kata Biden dalam pernyataan tertulis.Paket baru bantuan antara lain juga mencakup 11 helikopter Mi-17, yang sebelumnya dialokasikan bagi Afghanistan sebelum pemerintahan dukungan AS di negara itu jatuh tahun lalu.Selain itu, ada 18 meriam 155mm, 40.000 amunisi artileri, sejumlah radar, 200 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 300 lagi drone Swtichblade.Amerika baru kali ini memberikan bantuan berupa meriam laras panjang dengan daya tembak tinggi bagi Ukraina.Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby mengatakan bahwa sebagian sistem pertahanan itu, seperti meriam dan radar, perlu disertai dengan pelatihan tambahan bagi pasukan Ukraina yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika. (Ida/ANTARA/Reuters)
Bappenas Berupaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Jakarta, FNN - Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan meski di tengah pandemi COVID-19.“Semuanya kami lakukan dengan tujuan agar Bappenas dapat meningkatkan kualitas perencanaan meski dalam situasi pandemi,” katanya dalam Peluncuran Platform MP3 di Jakarta, Kamis.Himawan mengatakan pandemi mengubah pola interaksi baik sosial, ekonomi, maupun pemerintahan, termasuk bagi Bappenas sehingga dituntut menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru agar tetap produktif dan terhindar dari risiko penularan COVID-19.Dalam merespons untuk transisi kehidupan normal baru, Bappenas pun berkesempatan menjadi pionir berbagai upaya adaptif termasuk dalam cara kerja, proses koordinasi maupun penyusunan perencanaan pembangunan.Tanggung jawab Bappenas tersebut dilakukan antara lain dengan menerapkan integreted digital workspace atau smart office yang merupakan flexiwork sehingga para pegawai dapat bekerja secara fleksibel baik tempat dan waktu.Dalam masa penyesuaian sistem kerja baru ini, Bappenas juga mendapat tugas untuk menguatkan peran clearing house perencanaan pembangunan.Tugas itu ditindaklanjuti dengan memasukkan clearing house ke dalam rangkaian tahapan rencana pembangunan, menambahkan fitur baru dan menyempurnakan tahapan reguler penyusunan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Upaya tersebut diikuti dengan menguatkan penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam perencanaan prioritas nasional khususnya proyek prioritas.“Itu diikuti juga dengan pendekatan money follows program,” ujar Himawan.Berbagai upaya itu dilakukan Bappenas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga dapat menjamin realisasi berbagai proyek pembangunan yang direncanakan serta memastikan masyarakat menerima manfaatnya. (Ida/ANTARA)
Polisi Menangkap Terduga Pengedar Uang Palsu
Jakarta, FNN - Jajaran Polsek Batukliang Utara, Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menangkap terduga pengedar uang palsu (upal) inisial R (20) yang bertransaksi di warung kecamatan setempat.\"Terduga pelaku ini merupakan warga Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dan bekerja sebagai tukang servis HP,\" kata Kepala Polres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono, melalui keterangan tertulisnya di Praya, NTB, Kamis.Kasus peredaran uang palsu pada Ramadhan ini berawal ketika anggota Babinkamtibmas Desa Aik Bukak mendapat informasi dari warga yang berjualan di kios depan SDN Seganteng menerima uang palsu saat R membeli rokok dengan pecahan uang Rp20.000. Selanjutnya personel bergerak cepat dan menangkap R saat bersama temannya di suatu berugak sawah di Dusun Seganteng Bat, Desa Aik Bukak. \"Dari hasil interogasi awal R mengaku mendapatkan uang palsu itu melalui media sosial Facebook,\" katanya.Uang palsu itu didapatkan R dengan cara dipesan dan dikirim melalui jasa pengiriman barang, setelah pesanannya sampai diambil sendiri R di kantor J&T Bujak Desa Mantang. Selanjutnya, R memakai uang palsu itu di beberapa titik lokasi di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Pancor Dao, Kembang Kerang, Aik Darek, Sengkol, Perempatan Mantang, Selebung, Otak Dese dan Desa Bagu.\"Barang bukti yang disita sebanyak dua pecahan uang Rp50.000, yang diduga palsu. Kasus ini masih dikembangkan untuk membongkar jaringan pelaku lainnya,\" katanya.Atas kejadian itu, Polres Lombok Tengah juga mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan berhati-hati ketika ada orang yang tidak dikenal dan berbelanja di warung atau toko nya.\"Ketika ada yang belanja, uang yang digunakan pembeli itu harus diperhatikan lebih teliti,\" katanya. (Ida/ANTARA)
DPR Reses 15 April Hingga 16 Mei 2022
Jakarta, FNN - DPR RI menutup masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, untuk kemudian reses mulai 15 April hingga 16 Mei 2022.“Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” Kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato penutupan masa Persidangan IV, Kamis.Dalam kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani melaporkan kinerja legislasi yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dimulai sejak 15 Maret 2022.Puan menyampaikan dalam masa Persidangan IV, DPR telah berhasil mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang Undang.Puan berharap UU TPKS yang baru saja disahkan, menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.Selain mengesahkan UU TPKS, DPR juga telah melakukan pengambilan keputusan terhadap tiga RUU sebagai usul inisiatif DPR yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah.Kemudian, DPR melalui komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) sedang melakukan pembahasan RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I yakni RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, RUU tentang Landas Kontinen.“Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini,” kata Puan menegaskan.Puan mengatakan, tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Puan, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.“DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan Produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” jelas Puan.Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, DPR pun telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021–2025, dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027, dan tujuh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027.“Selain itu DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap sembilan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia,” jelas Puan. (Ida/ANTARA)
MPR Minta Tidak Ada Lagi Pembahasan Isu Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak ada lagi pembahasan mengenai isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.\"Tujuannya agar kita semua bisa fokus terhadap upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu maupun Pilkada serentak sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.\"Maka tidak perlu lagi muncul berbagai spekulasi di masyarakat terkait adanya upaya untuk melakukan penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode,\" kata dia.Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4) 2022 Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi menyuarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan kepresidenan.Dari sisi politik, kata Soesatyo, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 yang meraih 128 kursi di MPR/DPR RI sekaligus partai pengusung Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan sikap yang sama.\"Jadi, tidak ada alasan bagi para pihak untuk menggoreng lagi isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden,\" ujar dia.Ia mengatakan kalaupun ada pihak-pihak yang ingin mengusulkan amendemen konstitusi, maka harus melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.\"Mengubah konstitusi tidak bisa dilakukan hanya dalam satu dua hari ataupun dari sekelompok pihak saja,\" kata dia.Butuh konsensus politik yang solid dari para partai politik dan juga anggota DPD. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi mengubah dan menetapkan konstitusi, selalu tegak lurus pada prinsip negara hukum sesuai peraturan pasal 1 ayat 3 konstitusi.MPR, ujarnya, juga tidak bisa memprakarasai sendiri perubahan konstitusi. Namun, MPR harus merespons usulan amendemen yang sudah diajukan anggota MPR yang telah memenuhi persyaratan, baik syarat administrasi ataupun syarat substansi.Untuk mengamandemen konstitusi butuh konsolidasi dan konsensus politik yang solid. Sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD 1945 dan pasal 101 sampai dengan Pasal 109 Peraturan MPR Nomor 1/2019 tentang Tata Tertib MPR RI.Pada prinsipnya, usul perubahan pasal-pasal konstitusi diajukan kepada pimpinan MPR sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (237 anggota), diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.Usul perubahan tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3x24 jam semenjak usul disampaikan kepada pimpinan MPR. Dalam waktu paling lama 30 hari, pimpinan MPR menyelenggarakan rapat dengan fraksi dan pimpinan DPD untuk memeriksa usul perubahan tersebut.Ia menambahkan dalam Sidang Paripurna MPR, setidak-tidaknya dilaksanakan tiga agenda yakni pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya, fraksi dan kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap usul perubahan itu.Terakhir, pembentukan panitia ad hoc untuk mengkaji usulan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota MPR (474 anggota), panitia ad hoc menyampaikan hasil kajian. Setelah itu, fraksi dan DPD memberikan pemandangan umum terhadap hasil kajian itu.\"Putusan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR,\" jelas dia.Apabila usulan tidak mendapat persetujuan minimal dari 50 persen ditambah satu anggota MPR, maka ditolak dan usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama. (Ida/ANTARA)
Tokoh Masyarakat Mimika Minta Pemerintah Serius Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat Papua
Jakarta, FNN - Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, meminta pemerintah pusat ke depan lebih serius membangun kesejahteraan rakyat Papua, terutama setelah adanya penambahan sejumlah provinsi baru di wilayah ujung timur Indonesia itu.\"Sebagai anak yang lahir di Papua dari orang tua saya yang sudah berpuluh-puluh tahun datang mengabdi di Papua, saya melihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua sampai dengan saat ini masih memprihatinkan dan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat,\" kata dia, di Timika, Papua, Kamis.Mantan penjabat bupati Mappi dan Mimika pada era 2006 hingga 2008 itu menyebut keputusan pemerintah pusat bersama DPR untuk membentuk sejumlah provinsi baru di Papua sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, jauh-jauh hari sebelumnya, untuk tujuan mempercepat pembangunan masyarakat setempat, terutama Orang Asli Papua (OAP).\"Setelah adanya UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ternyata sampai sekarang kemajuan yang diharapkan itu tidak bisa terwujud sehingga belajar dari semua itu maka diusulkan untuk dibentuk sejumlah daerah otonomi baru. Saya berharap ini tidak sekedar hanya membagi wilayah dan ajang bagi-bagi kekuasaan, tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang berubah,\" ujar dia.Sebagai contoh, katanya, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat adat mengelola hasil hutan mereka, demikian pun di bidang perikanan, pertanian dan lainnya.\"Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak kepada rakyat, jangan hanya menguntungkan pengusaha. Kalau masyarakat buka hutan untuk tebang dan jual kayu lantas diproses hukum, tapi kalau pengusaha kuasai lahan sampai berpuluh-puluh dan beratus-ratus hektare tidak diapa-apakan. Praktik semacam itu harus distop,\" katanya.Sebagai ASN yang berpuluh-puluh tahun mengabdi di Papua, dia juga mengingatkan para ASN yang bekerja di wilayah itu agar sungguh-sungguh bekerja dan mengabdi untuk melayani rakyat, bukan malah mencari kesempatan untuk memperkaya diri.Tidak itu saja, dia juga mengingatkan warga non Papua yang datang ke Papua untuk mengadu nasib untuk tidak serakah mau menguasai segala-galanya baik jabatan di pemerintahan, tanah atau lahan, proyek maupun hal-hal lain yang justru membuat peluang dan kesempatan OAP untuk bisa berkembang menjadi tertutup.\"Dalam hal penerimaan pegawai harus benar-benar memperhatikan hak warga asli Papua. Jangan sampai semua jabatan dan eselon di pemerintahan direbut oleh orang luar, lalu bagiannya orang asli dimana? Yang lebih ironis, orang baru datang satu dua hari di Papua, sudah bisa jadi pegawai, sementara yang bertahun-tahun mengabdi tidak pernah diperhatikan,\" ujar mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu. Banyaknya praktik penyimpangan tata kelola pemerintahan di Papua yang hanya menguntungkan segelintir orang, terutama warga dari luar Papua, katanya, membuat banyak orang Papua menyatakan tidak puas dan memicu gejolak politik dimana-mana hingga mengorbankan banyak nyawa manusia tidak berdosa.\"Mari kita bangun Papua dengan hati yang bersih, jujur dan berkeadilan. Selama hak-hak dasar orang Papua tidak diperhatikan maka mau bagi wilayah berapa banyak pun entah jadi provinsi maupun kabupaten/kota maka akan sama saja, rakyat Papua tetap tidak akan puas dan tetap hidup miskin di atas kekayaan alam yang luar biasa yang mereka miliki,\" ujar dia.Beberapa waktu lalu Badan Legislatif DPR telah menyetujui pengusulan hak inisiatif tiga RUU Daerah Otonom Baru di Papua yaitu calon Provinsi Papua Selatan, calon Provinsi Papua Tengah dan calon Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (Ida/ANTARA)
Pembangunan Ramah Lingkungan Datangkan Lebih Banyak Permintaan Investasi ke China
Jakarta, FNN - Transformasi struktur energi dan pembangunan teknologi ramah lingkungan China akan menarik permintaan besar-besaran untuk investasi di masa depan, demikian menurut sebuah laporan.Sejumlah estimasi memperkirakan bahwa dalam 30 tahun ke depan, permintaan investasi yang didatangkan oleh pembangunan rendah karbon di sektor energi, industri, konstruksi, transportasi, dan lain sebagainya di China akan melampaui 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.254), ungkap sebuah laporan dari lembaga penelitian investasi China Jianyin Investment Ltd.Laporan tersebut menambahkan bahwa target China untuk mencapai puncak karbon dan netralitas karbon akan menggenjot investasi dalam transformasi energi, termasuk tenaga angin, tenaga fotovoltaik, jaringan pintar, dan transisi energi tradisional yang berorientasi ramah lingkungan.Investasi itu juga akan diarahkan pada inovasi industri, seperti elektrifikasi proses industri, kendaraan energi baru (NEV), dan infrastruktur transportasi pintar.Sementara itu, investasi dalam teknologi digital juga akan melonjak seiring negara tersebut terus berupaya mengurangi emisi karbon, papar laporan itu. (mth/Antara)
POPULER
