ALL CATEGORY
Pemerintah Susun Strategi Agar Stunting Turun 3 Persen pada 2022
Jakarta, FNN - Pemerintah menyusun sejumlah strategi agar dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar tiga persen pada 2022.\"Kita ingin 2024 itu (angka) \'stunting\' sampai pada level 14 persen, sekarang sudah di angka 24 persen untuk 2021. Sudah ada penurunan dan kita harap pada 2022 ini ada penurunan 3 persen,\" kata Wakil Presiden Ma\'ruf Amin seusai memimpin rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma\'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan pejabat terkait lainnya.\"Dan ini perlu koordinasi, konvergensi semua kelembagaan termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga. Dari pertemuan ini kita harapkan ada percepatan karena intervensi-intervensi yang dilakukan dari berbagai lembaga bisa efektif dan tepat sasaran,\" tambah Wapres.\"Stunting\" adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. \"Stunting\" terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.Wapres menyebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi \"stunting\" di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen atau menurun 6,4 persen dari angka 30,8 persen pada 2018.\"Tetapi tantangan kita itu cukup berat karena bagaimana yaitu mencapai target penurunan \'stunting\' 14 persen pada 2024, kali ini tentu menuntut komitmen yang tinggi dan kolaborasi kerja yang baik dari semua pihak,\" ungkap Wapres.Wapres mengungkapkan acuan pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan \"stunting\" adalah Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 yang berisi soal penguatan aspek intervensi dan sensitivitas melalui pendekatan keluarga, aspek pemantauan dan evaluasi terpadu, aspek pendanaan melalui optimalisasi beragam sumber anggaran, serta aspek kelembagaan melalui pembentukan tim percepatan penurunan \'stunting\' dari pusat hingga ke desa atau kelurahan.\"Berarti targetnya harus 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi. Pembentukan TPPS dan tingkat implementasinya hingga di tingkat posyandu,\" tambah Wapres.Kedua, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua tim pelaksana TPPS, perlu didukung seluruh kementerian dan lembaga terkait, selain itu perlu dipastikan agar RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia) digunakan sebagai pedoman penurunan \'stunting\',\" ungkap Wapres.Ketiga, alokasi anggaran penurunan \"stunting\" pada anggaran 2022 melalui APBN, APBD dan anggaran desa perlu dioptimalkan.\"Kebutuhan anggaran penurunan \'stunting\' perlu dihitung lagi dikalkulasi lagi dikonsolidasikan agar lebih efektif dan efisien,\" ungkap Wapres.Keempat, penurunan \"stunting\" agar difokuskan pada daerah-daerah yang prevalensi \"stunting\" tinggi melalui pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu sehingga lebih efektif dan efisien.\"Selain NTT, Sulawesi Barat, dan Aceh ada juga tujuh provinsi lain yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB dan Papua ini yang perlu mendapat perhatian,\" tegas Wapres. (mth/Antara)
Advokat Juju Purwantoro: Edy Mulyadi Tidak Layak Diadili!
Jakarta, FNN – Sidang perdana wartawan senior Edy Mulyadi dari kantor berita Forum News Network (FNN), dilgelar Selasa (10/5/22) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edy didakwa karena konten video miliknya di YouTube Bang Edy Chanel yang diunggahnya, memuat konten yang sebenarnya merupakan kritik positf dan kontruktif kepada rezim, perihal rencana memidahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke daerah Kalimantan Timur. Sesungguhnya secara keseluruhan konten beberapa video tersebut, sama sekali bukan dengan maksud untuk menimbulkan permusuhan atau rasa kebencian berdasarkan Suku Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). “Ujarannya itu, juga bukan dimaksudkan atau ditujukan kepada kelompok suku di Kalimantan atau kepada seseorang siapapun,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, Kuasa Hukum Edy Mulyadi. Sepanjang pengalaman sebagai advokat, Juju juga \'surprised\', karena baru melihat materi dakwaan Edy setebal 313 halaman. Ditambah lagi dengan lampiran setebal \'bantal\' hampir 1000 lembar (995 halaman). Kutipan konten video yang diunggah oleh Terdakwa antara lain, judul: “Tolak Pindah Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat”. ”Indonesia Dijarah Rakyat Dipaksa Pasrah. Bersuara, Risiko Penjara”. “Cuma Bancakan Oligarki, Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan IKN”. Salah satu transkrip atau konten yang didakwaan dengan narasi: “punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke “tempat jin buang anak” dan kalau pasarnya “kuntilanak genderuwo” ngapain gue bangun di sana”. Didakwakan juga bahwa ujaran Edy itu: “Tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yaitu : Tidak Akurat, Tidak berimbang, Menghakimi, Melanggar asas praduga tidak bersalah, dan punya itikad buruk”. Juga JPU beralasan, Terdakwa pada saat acara \'konpers\' sebagai narasumber sekaligus pemilik akun youtube Bang Edy Channel, adalah “bukan dalam kapasitas profesi wartawan, dimana konten hanya berisi opini sepihak tanpa keberimbangan pihak lainnya melainkan kebohongan belaka, penghinaan, pencemaran nama baik, dan membangkitkan permusuhan atau kebencian, serta melanggar asas praduga tidak bersalah. Oleh karenanya Konten tersebut bukan proses jurnalistik juga bukan suatu produk jurnalistik tetapi \'gerakan politik\'.” Jika narasi atau ujaran Edy adalah \'gerakan politik\' seperti didakwakan JPU, maka bisa kita katakan bahwa JPU sendiri juga sudah turut membenarkan, dakwaannya yang kental dengan unsur (nuansa) politik, bukan unsur hukum materil \'ansich\'. Sejak awal pemeriksaan (BAP) pihak penyidik, peristiwa hukum Edy yang dipersoalkan terkait proyek IKN, adalah akibat ujarannya tentang \'tempat jin buang anak\'. Faktanya, ungkapan \'tempat jin buang anak\' tampaknya tidak dijadikan fokus oleh JPU dalam argumentasi dakwaannya. Sebagai contoh, dalam dakwaannya JPU malah melebar, dan bias (absurb) kemana-mana dengan menyebut-nyebut antara lain: bisnis anak presiden Jokowi, bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan dan Yusril Ihza Mahendra di Kalimantan. Menurut Juju, JPU justru tak mempertimbangkan bahwa dalam dakwaannya disebutkan juga ada keberatan dari Yati Dahlia, masyarakat/suku Balik di Sekayu Penajam Paser Utara, Kaltim, karena rencana pembangunan IKN yang tidak melibatkan masyarakat adat setempat. Bahkan, saat ini Yati Dahlia dan sejumlah kelompok masyarakat suku Dayak Kalimantan lainnya, sedang mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang program IKN tersebut. Oleh JPU, Edy dianggap melakukan tindakan pidana primer, dan diancam 10 tahun penjara sesuai Pasal 14 ayat (1,2), dan pasal 15 UU RI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya dalam dakwaan Subsider, dengan ketentuan pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE No.19 tahun 2016, jo pasal 156 KUHP. “Susungguhnya apa yang diungkapkan oleh Edy sebagai insan pers, dilindungi oleh UU tentang Pers No.40 tahun1999,” tegas Juju. Oleh karenanya, lanjut Juju, Edy tidak layak untuk diadili, yang berpotensi menjadi peradilan yang tidak adil. Kasus tersebut jangan sampai menjadi \'peradilan sesat\', menjadi preseden buruk di negeri yang katanya berdasar hukum (rechts staat), jika seseorang menyampaikan opininya di muka umum, maka dengan mudahnya diseret ke masalah hukum. Apalagi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, dan profesinya sebagai insan pers. Sesuai prosedur hukum, kasus Edy rersebut seharusnya menjadi kewenangan Dewan Pers untuk memediasi lebih dahulu, sebelum proses peradilan (due process of law). (mth)
Hadiri Ajang Persatuan dan Kesatuan Nasional Indonesia
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, pedagang, ASN, TNI POLRI, Purnawirawan, LSM, ormas, orpol, penggembira dan komunitas apapun , kecuali terindikasi paham komunis, tanpa pandang bulu dari manapun asal, suku, agama, ras, golongan dan tingkatan dengan membawa bendera Merah Putih dan bendera atau lambang organisasi untuk hadir di gedung DPR / MPR RI Jakarta pada 20 Mei 2022 mulai jam 10.00 -- selesai. Tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan momen luar biasa, momen tonggak sejarah, lahirnya organisasi sosial intelektual Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Kita hadir untuk mengenang kembali, betapa indahnya dan kokohnya rasa persatuan dan kesatuan nasional. Kita ingin membangun, wujudkan dan bangkitkan kembali semangat Budi Oetomo agar dunia paham dan sadar bahwa Indonesia adalah negara besar, sangat potensial, karena memiliki keanekaragaman potensi dan kekuatan yang bersatu dalam mengantar, mengawal, mengiringi, membela, menjaga, mempertahankan dan memelihara tanah air Indonesia. Saya membayangkan, menyemutnya manusia manusia Indonesia dengan segala atribut dan kebesaran masing masing, yang bersatu, bersemangat dan bermartabat akan menjadikan pemandangan dan fenomena yang sangat indah dan mengagumkan disekitar gedung DPR / MPR RI yang merupakan rumah rakyat tempat berhimpun, tempat curhat, tempat mengadu, tempat menyampaikan suara dan aspirasi demi kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yel yel dan mars mars perjuangan akan lebih menyemarakkan, menyemangatkan dan menggelorakan keadaan ini. Oleh karenanya marilah kita kabarkan, kita kobarkan dan kita kibarkan peristiwa yang membanggakan ini dengan hati yang tulus dan ikhlas serta dengan diiringi pikiran yang sehat dan jernih. Hentikan permusuhan, kegaduhan dan kekacaun yang tidak terarah dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya wujudkan energi positif guna mencegah situasi negara kacau menjadi kondusif. Bisakah kita untuk ini? Kita buktikan nanti pada 20 Mei 2022 disekitar DPR / MPR RI. Dalam acara ini akan ada orasi orasi dari para orator perwakilan perwakilan komunitas, yang diatur oleh panitia HARKITNAS, dengan mematuhi aturan dan rambu rambu dari panitia, termasuk aturan Prokes. ( Bandung, 10 Mei 2022, Sugengwaras, Panglima Lapangan, HARKITNAS 2022)
Narapidana di LP Kendari Diberdayakan untuk Membuat Kubus Pemecah Ombak di Wakatobi
Kendari, FNN - Lembaga Pemasyarakatan Kendari di Sulawesi Tenggara memberdayakan warga binaan atau narapidana dalam membuat kubus pemecah ombak di daerah Kabupaten Wakatobi.Kepala Subseksi Kegiatan Kerja dan Pelaporan Hasil Kerja LP Kendari, Polycarpus B Widiharso, di Kendari, Rabu, mengatakan, mereka membina para narapidana sehingga memiliki keterampilan ketika menyelesaikan masa hukumannya.\"Jadi kami bekerja sama dengan PT Mina Fajar Abadi (pemenang tender) untuk pembuatan kubus. Jadi yang buat itu warga binaan pemasyarakatan, membuat 117 unit pemecah ombak secara bertahap di Kabupaten Wakatobi,\" katanya.Ia menyampaikan, pelibatan warga binaan pemasyarakatan dalam pembuatan kubus pemecah ombak merupakan yang pertama kali dilakukan.\"Kami berkoordinasi dengan PT Mina Fajar Abadi, kalau sudah selesai kami beritahu, juga tentang kekurangannya apa, sarana dan prasarana kebutuhan dari mereka semua,\" ujar dia.Ia mengatakan, mereka siap menerima pesanan dari mana saja jika ada yang mempercayakan warga binaan dalam membuat kubus pemecah ombak. \"Rencana untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya itu ada kita siap menampung. Dari mana saja, kami siap dan bekerja sama,\" katanya.Setiap warga binaan pemasyarakatan yang terlibat pada pembinaan keterampilan dan produknya dijual ke luar maka akan mendapatkan premi dan sisa penjualan akan diserahkan ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.Ia menyebut LP Kendari telah menyumbang ke negara melalui PNBP sebanyak Rp19,5 juta pada 2020, lalu meningkat Rp20 juta pada 2021. Ia optimis PNBP pada 2022 akan kembali meningkat. (Ida/ANTARA)
Elektabilitas Jokowi Jatuh Karena Menterinya Dagang Semua
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku ingin menulis surat terbuka pada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, berkaitan dengan Pemilu 2024, karena Fahri menyematkan tagar #Selamatkan 2024. “#Selamatkan2024. Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK @officialMKRI jajaran yudikatif,” cuit Fahri dalam akunnya @Fahrihamzah, Jumat (6/5/2022). Menurutnya, pesan penting ini harus ia sampaikan kepada para elit sebelum terlambat. Fahri sendiri mengaku bingung karena ada banyak sekali pesan yang ingin ia tuliskan. Ia menggarisbawahi satu tema: #Selamatkan2024. Dalam wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (10/5/2022), Fahri mengungkap banyak hal terkait dengan yang ia sampaikan dalam cuitannya yang viral tersebut. Sebenarnya, kata Fahri, ada banyak sekali figuran-figuran yang dipakai itu sistem approuch yah? “Karena saya dari dulu senang membaca sistemnya itu yang membuat saya punya perbedaan dengan orang,” ujarnya. Juga, karena Fahri selalu berusaha meneropong (melihat) gambar besar dari setiap persoalan, dan ada banyak hal yang sudah sebenarnya sudah ditulis di bukunya. Kemudian, sekarang memang harus ditulis lagi. “Saya juga berpikir untuk menulis pikiran-pikiran ini,” lanjut Fahri. Tapi, ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kadung rusak? Kalau dalam militarisme, kita hanya menunggu ada kudeta baru atau kalau dalam meteorarisme lain kita menunggu gerakan massa, yang menyaksikan bagaimana sebuah rezim otoriter dijatuhkan oleh gerakan mahasaiswa. Dalam dekorasi ini kita bisa juga tunggu gerakan mahasiswa, tapi ada yang terjadual dan sebisa mungkin jadual itu juga bisa kita dukung, karena itu bantuan tradisi dari masyarakat demokrasi, yaitu family. “Pemilu itulah harapan kita nantinya akan memperbaiki keadaan, sebab kalau sekarang ini sudah kadung rusak, dan susah diganti. Kita mau berharap siapa sekarang kan susah,” ungkap Fahri. Suara-suara oposisi seperti yang disampaikan media juga tidak di-welcome, bahkan tidak ada pembelaannya. Elit secara sadar atau tidak membiarkan bahwa pembungkaman oposisi dan suara yang berbeda dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang lumrah. “Kerusakan naratif krisis narasi kita kayaknya sebagai bangsa itu mau pegang apa yang unggul yang agung? Pancasila diragukan, kemudian direintrepertasi dikontradiksikan dengan lembaga yang baru dilahirkan seperti BPIP, untuk ngerecokin pemahaman umum tentang Pancasila,” lanjutnya. Fahri menyebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama, juga dianggap bisa memberikan angin surga pada kekolotan kadal gurun (kadurn) dan sebagainya. “Istilah lama yang muncul dulu sebelum kita menjadi negara bangsa seperti sekarang, itu muncul lagi,” tegas Fahri. Cara kerja legislatif gak tahu fungsinya. Tiap hari bagi bansos bagi sembako, padahal dia kerjanya adalah oposisi terhadap eksekutif. Dia harus lawan itu dominasi eksekutif. Sebab, dia itu tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif. “Karena itulah maka kita berikan kepada dia hak imun, sebab dia tidak boleh ditembus. Harus ada yang begitu di republik ini. Dia tadinya kita kasih hak imun juga tetapi pake ITE,” kata Fahri. Sekarang harus ada yang bilang, media gak boleh ditembus. Dia pengawas, jadi parlemen gak boleh ditembus, parlemen tidak boleh dipecat oleh ketua umumnya, parlemen gak bisa diganti sembarangan, dia imun! “Sekarang ini gak ada yang ngomong seperti itu, sehingga jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara. Kemudian efeknya panjang. Tentunya karena gak ada pengawasan, korupsi di mana-mana, conflic of interest luar biasa. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya pengen jadi presiden dan seterusnya,” sindir Fahri. Ia menyebut, krisis leadership itu tentunya pada seluruh kader. Di generasi ini terjadi krisis yang luar biasa yang disebut pantes-pantes sebagai pemimpin di segala bidang datang kayak gak pantas. Kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi cuma itu. Sebab ada juga ikhtiar lainnya. “Ada juga yang disebut sebagai tangan tuhan. Kadang-kadang sering terjadi juga, pemimpinnya kena musibah atau apa begitu ya, itu bukan dunia kita,” lanjutnya. “Bahkan, militer disingkirkan kayak yang kita lakukan pada tahun 1098 dulu. Legislatif, anggota DPR dan Anggota DPD yang paling penting itu eksekutif,” tambah Fahri. Yang repot itu di Presidential ini. “Presidentialisme kita itu Presiden tidak bisa dijatuhkan. Karenanya, kemudian sangat kuat. Artinya, nanti di kartu suara kita itu terpaksa nyoblos suara itu,” tegasnya. Menurut Fahri, jangka waktu 5 tahun itu yang berbeda, tetapi ada orang tiba-tiba melakukan Judicial Review yang mengatakan bahwa ini harus serempak supaya hemat dari masa lalu, akhirnya disepakati MK. Padahal di Pasal 6 UUD disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya. Sehingga interpretasi terhadap makna sebelumya itu adalah pemilu sebelumnya. “Kemudian, pemilu sebelumnya itu disebutkan ada presentasi tiketnya itu berarti tiket itu berasal dari pemilu sebelumnya. Ini kan kacau,” kata Fahri. Rakyat bilang, “Wah itu yang berkuasa Demokrat Republik sekarang saya pilih kamu supaya kamu bisa ngawasin dia, ini ada maknanya dan yang ini gak ada maknanya.” “Dia bilang, ini tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer dan dia keliling daerah. Jabatannya itu akhirnya dipakai untuk keliling. Ini yang salah,” ungkap Fahri. “Kasihan Pak Jokowi elektabilitasnya jatuh karena menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang,” tegas mantan Wakil Ketua DPR ini. Partai politik sekarang menganggap mereka politisi. Kalau di sistem komunis, itu pembagian, karena di dalam satu partai tidak ada partai lain. Partai politik itu bukan alat kita untuk mengontrol alat politisi. Partai politik itu didirikan oleh orang idealis. Nama-nama partai itu dari dulu adalah nama pemikir kaum komunis saja, itu ada pemikirnya. Marxsisme itu sosialisme di Indonesia partainya dibikin oleh Sutan Syahril. “Syahril pemikir besar Partai Nasionalis yang didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno pemikir besar Masyumi, yang didirikan oleh Pak Natsir. Pak Natsir ini pemikir besar di dunia Islam, makanya dia bikin Masyumi,” ungkap Fahri. Ia mengungkap, perubahan itu selalu ada karena tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Dan, kita bikin partai Gelora itu, mendirikan partai memang bukan ujug-ujug tapi ini pikiran lama. (mth)
Jokowi Sowan Megawati, Rocky Gerung: Gak Ngaruh Bu Mega Sudah Final
Jakarta, FNN – Peta politik pasca-Lebaran mengalami perubahan. Oleh karena itu, situasi ini harus dibaca dengan cara lain. Tetapi orang tetap ingin mendapat kepastian apakah pasca-Lebaran, kekuasaannya Pak Jokowi akan paska juga? Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouYube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Menurut Rocky, sebetulnya di dalam kalkulasi yang agak masuk akal, memang terlihat bahwa kualitas kekuasaan Jokowi merosot terus dan kuantitasnya juga dengan sendirinya merosot. Hal itu bisa dibaca dengan cermat, bahwa sebetulnya Pak Jokowi mengatakan OK saya sudah selesai, karena menteri-menterinya sudah gak peduli lagi. Sebagian menteri sekarang fokus untuk pencapresan dirinya. Demikian juga para gubernur di daearh, lembaga survei sudah mulai mengincar siapa calon-calon yang punya uang. “Jadi secara natural, tersisihlah Pak Jakowi dari kamera, terhalangi oleh Erick Thohir yang ada di depan kamera, lalu ada Ganjar Pranowo walaupun dengan kekonyolan, juga ada di depan kamera menghalangi Jokowi. Sebetulnya psikologi Pak Jokowi, yang tadinya selalu ingin di depan kamera, sekarang sudah hilang,” tegasnya. Kondisi inilah yang menurut Rocky Gerung, Jokowi harus sowan dan mengadu kepada Megawati. Ganjar, Prabowo dan Erick Thohir sekarang akan leboh banyak berkinjung ke daerah, karena mereka berpikiran bahwa inilah saat era mereka kuasai. “Jadi era mereka itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya mengadu lagi kepada Ibu Mega dalam upaya untuk reincharge himself. Akan tetapi Ibu Mega juga sudah final melihat Pak Jokowi, kan,” tegasnya. Rocky melihat, sesungguhnya dalam perubahan politik pasca Lebaran ini, bukan Jokowi yang menarik perhatian tetapi Luhut. “Sekarang orang tinggal bertaruh, sebetulnya bukan Pak Jokowi tetapi Luhut ini nanti nasibnya seperti apa? Apakah Pak Luhut juga akan melakukan meditasi untuk memikirkan karirnya ke depan? Jadi itu juga sebetulnya menjadi pertaruhan kita,” paparnya. Ketegangan politik paling nyata, kata Rocky bisa dibaca dari pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Padahal sebetulnya Bu Mega tidak mengundang atau sebaliknya dia bilang ke Pak Jokowi. “Ini pasti ada pihak ketiga yang mencoba mencairkan ketegangan itu. Ini bagus juga supaya gak terlalu pusing memikirkan. Akhirnya lega juga sebetulnya batin Pak Jokowi karena sudah bisa ketemu Bu Mega. Bahwa kemuadian isinya lain, itu lain soal,” tegasnya. Lebih dalam lagi, Rocky sesungguhnya kasihan melihat Pak Jokowi menyingkir dari Jakarta supaya tidak terlalu merasa disisihkan oleh Bu Mega. Rocky menilai sejak bertemu dengan Megawati, Jokowi terlihat puas. Kelihatannya ada sesuatu yang bisa membuat ia bahagia. “Keterangan-keterangan itu saya lihat dalam penampilan Pak Jokowi mulai senyum itu bagus. Yang gak bagus adalah Pak Jokowi masih ngotot membiayai IKN dengan pajak tanggungan oleh rakyat,” tegasnya. Menurut Rocky ada bagian humanis dari Jokowi yang kita anggap ok beliau pasti kelelahan secara mental, akan tetapi bagian teknokratisnya jangan dilupakan, bahwa dia masih berambisi untuk menggali sesuatu yang gak mungkin bikin yakni Ibu Kota dalam keadaan APBN yang tidak cukup dan beban pajaknya dikembalikan oleh rakyat itu mesti fair kita katakan. (ida, sws)
Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang. \"Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) petang. Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain. Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi. \"Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol. \"Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,\" katanya. Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia. Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol. \"Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,\" katanya. Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan. \"Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,\" ujarnya. Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19. \"Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,\" katanya. Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022. \"Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang. \"Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,\" ujarnya. Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang. Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana. \"Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,\" tegas Ketua Umum Partai Gelora ini. (sws)
Giliran Mau Nyapres, Cebong Sowan Kadrun, Ajaib Kan
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi nasional sudah melakukan akrobat politiknya dengan berkunjung ke pimpinan kantong-kantong massa untuk mendapatkan restu. Pondok pesantren dan makam pahlawan nasional menjadi salah satu target mereka. Ada Prabowo, Erick Thohir, dan terakhir Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah yang selama getol bersafari keliling Indonesia itu kemarin mengunjungi makam Pangeran Diponegoro di Makassar. “Ganjar berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Diponegeoro itu kan biangnya Kadrun. Bajunya saja baju Arab. Masa Cebong minta restu ke Kadrun, kan ajaib,” kata pengaat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Manuver itu sebetulnya bukan hal baru, malah justru ketinggalan jaman dan kampungan karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan inovatif. Bahkan cenderung melakukan bujuk rayu agar rakyat memilih mereka. “Kita tidak mendengar mereka bermanuver ke kampus untuk adu gagasan. Ini yang lebih penting. Dengan cari wangsit, misalnya, ngapain minta restu. Tunjukkan saja bahwa anda punya otak, punya gagasan, anti korupsi, anti oligarki dan anti presidenthial thershold. Mendekat ke wilayah kebudayaan tapi wilayah intelektualitas dijauhi, itu kan aneh,” papar Rocky. Menurut Rocky, Diponegoro itu diasingkan oleh penjajah Belanda dijauhkan dari rakyat. Mudah mudahan orang yang datang ke makam Diponegoro juga diasingkan dari rakyat. “Jadi buat apa manuver untuk cari elektabilitas kalau etikabilitas atau intelektualibilitas, gak dia peroleh,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa masyarakat Indonesia makin lama makin rasional, sehingga manuver semacam itu tak ada faedahnya. “Buat apa masing-masing orang itu mencari elektabilitas kalau di ujung akhirnya 20 persen presidential threshold menjadi syarat utama. Itu artinya akan mengarahkan kembali bangsa Indonesia dalan perpecahan. Dan artinya 20 persen itu adalah andalan oligarki,” tegasnya. Rocky mengingatkan kepada Ganjar, bahwa Pangeran Diponegoro adalah pimpinan muslim dan jelas bajunya begitu. Baju yang selama ini dibenci cebong dan buzzer. Diponegoro juga anti-ketidakadilan walaupun orang menganggap bahwa tanah-tanahnya diambil oleh Belanda. Akan tetapi tanah Pangeran Diponegoro itu juga diolah oleh rakyat. Sementara Ganjar, justru tanah rakyat itu diambilalih oleh penguasa di Wadas. “Ini kan obyeknya bertentangan dengan Pangeran Diponegoro,” lanjutnya. Masyarakat Indonesia, kata Rocky sebetulnya tidak nyaman dengan politik identitas. Oleh karena itu Rocky menyarankan ada semacam saling-silang identitas supaya hilang pro-identitas. “Akan tetapi justru negara tidak mau mengiginkan itu. Negara terus memelihara politik identitas dengan cara mengeksploitasi seorang muslim untuk kepentingan elektabilitas kemudian dengan target untuk memelihara stabilitas. Ditargetkan untuk dipojokkan supaya seolah-olah stabilitas hanya bisa muncul kalau Islam politik itu tidak aktif,” tegasnya. Anehnya, kata Rocky di musim Pilpres, kampanye merebut suara muslim menjadi prioritas. Mereka berlomba menjadi yang pertama mengunjungi ulama dan pesantren. Menurut Rocky jumlah suara muslim itu sangat signifikan, karena itu mereka berpikir mesti dibujuk karena kita tahu Pemilu kemarin karena ada pembelahan politik yang masih berlanjut. Sekarang para capres mencari sinyal awal, karena muslim di Indonesia adalah captive market yang sangat menjanjikan. (ida, sws)
Edy Mulyadi yang Tidak Layak Diadili
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BEGITU mudahnya rezim memilih seseorang untuk diadili atau dihukum. Betapa sulitnya juga untuk mengadili dan menghukum orang pilihan lainnya. Hukum bermata terbelalak dengan timbangan yang berat sebelah. Simbolnya bukan dewi keadilan membawa pedang dan timbangan tetapi raksaksa menyeringai membawa gada besar dengan manusia kerdil sebagai pesakitan. Edy Mulyadi adalah manusia pilihan yang dihadapkan pada rasaksa bengis itu. Untuk kesalahan yang tidak jelas bahkan tanpa salah yang layak diadili apalagi dihukum. Hanya karena menyebut IKN baru sebagai tempat jin buang anak untuk menggambarkan lokasi yang jauh dan masih sepi. Tidak berkorelasi dengan penistaan suku atau kelompok manapun. Edy sendiri adalah jurnalis yang tentu saja faham bahwa pemberitaan dan pernyataannya itu bagian dari publikasi media yang masuk dalam ranah kompetensi UU Pers. Tidak serta merta dapat dibawa ke ranah pidana. Pemaksaan seperti ini menegaskan terjadinya kriminalisasi atas aktivis. Lebih jauh publik mengaitkan dengan sikap kritis Edy terhadap berbagai peristiwa dan kebijakan termasuk soal pemberitaan atas pembunuhan enam laskar FPI di KM 50. Sebelum test area itu diobrak abrik dan dibantai habis oleh pihak-pihak yang ketakutan bahwa perbuatan jahatnya nyata dan beralat bukti. Edy Mulyadi ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka dengan delik yang dituduhkan sebagai ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran. UU 1 tahun 1946, UU ITE dan aturan KUHP diancamkan kepadanya. Ketentuan ini berhadapan dengan kritik dan kebebasan berpendapat yang dilakukan dan didalilkan Edy Mulyadi. Menjadi teringat dengan kasus sumir lain HRS yang dituduhkan hampir sama atas perbuatan \"menyatakan dirinya sehat\" setelah pemeriksaan di RS UMMI Bogor. HRS diganjar hukuman 2 tahun oleh MA yang sebelumnya 4 tahun di Pengadilan Negeri. Hukum yang dipaksakan untuk melumpuhkan lawan politik. Soal \"tempat jin buang anak\" bukan frasa ujaran kebencian itu ungkapan biasa untuk menggambarkan daerah yang jauh dan sepi. IKN baru yang memang masih dalam keadaan demikian. Apalagi terbukti beberapa waktu lalu di tempat ini dilakukan ritual mistik dipimpin oleh Presiden RI Jokowi. Upacara kendi pasir serupa dengan \"buang jin\". Tapi semua menyadari proses peradilan terhadap Edy bukanlah proses hukum tetapi proses politik. Sehingga berlaku adagium siapa berkuasa dapat bertindak apa. Negeri ini sudah tercoreng moreng oleh kasus-kasus politik di ruang pengadilan. HRS, Syahganda, Anton Permana, Jumhur, Kivlan Zen, dan lainnya menjadi contoh. Pembebasan aparat atas pembantaian 6 laskar FPI di ruang pengadilan juga bentuk dari operasi penyelamatan politik. Edy Mulyadi tidak layak diadili, tidak ada kejahatan yang dilakukannya. Sementara penjahat asli masih berkeliaran dimana-mana apakah penista agama, koruptor, atau penghianat bangsa. Penjual kedaulatan negara itu pengisi ruang Istana. Bebas berkelana ke Singapura, Australia, Eropra, Amerika ataupun China. Edy menjadi bagian dari martir demokrasi, pejuang kebebasan berpendapat, serta aktivis media yang bersuara apa adanya. Edy mewakili aspirasi yang tersumbat. Berjalan lurus di lorong kegelapan kekuasaan. Melabrak fatsoen basa-basi atas ancaman tirani dan oligarki yang selalu sembunyi. Selamat berjuang, selamat membela kebebasan dan kemerdekaan untuk berpandangan beda. Berbasis keyakinan bahwa rezim sedang terperosok di lubang kezaliman. Kritik Edy Mulyadi atas IKN baru yang tidak layak dan dipaksakan adalah benar. Edy Mulyadi benar. (FNN.co.id) Bandung, 11 Mei 2022
Kampung Melayu di Mester dan Tangerang
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Dari mana asal kata Melayu? Ada pendapat bahwa itu dari toponim di Cambodia utara Malai Ur, tanah Malai. Di Indochina memang banyak yang berbahasa Melayu: Malai Ur, Kompong Chom, Champa, Pattani. Di sini ada pohon Kamboja, labu Siam, Pondok Rangon, Champa-ka (hunian Champa). Toponim lain di Jakarta ada Gang Chenghay di Mester yang nama tempat di Cambodia, ada Pa Siam (pa dari tapak), ada Kwitang yang toponim Burma. Panggilan kehormatan untuk wanita: Po atau Mpo, juga dari Indochina. Di Jakarta hunian Melayu Indochina di Kampung Melayu Mester dan Tangerang. Kalau Roa Malaka dan Rorotan Malaka adalah kampung orang-orang Melayu Semenanjung. Kalau dilihat lingkungan, pada mulanya orang Melayu Mester tampaknya retailer, Tangerang agro dan pengrajin anyaman, Roa Malaka pebisnis di labuhan Kalapa, Rorotan Malaka agro dan melaut. Rumah Si Pitung dengan arsitektur Melayu adalah rumah singgah (jondol) yang sangat mungkin dibuat orang Rorotan Malaka. Orang-orang Indochina migrasi karena kerajaan-kerajaan di kawasannya sering berperang. Yang besar serangan bangsa Siam ke sejumlah kerajaan terutama Khmer pada XIII M. Lalu serangan Siam pada kerajaan Pattani abad XVIII. Terakhir serangan Vietnam pada Champa 1829 M. Ini antara lain pemicu migrasi. Sebelumnya pada abad XII orang Laos dari bantaran sungai Mekong ke bantaran kali Brantas, Kediri. Tapi mereka bukan Melayu. Sebaran migran Melayu bukan di Jawa saja. Mereka menyebar di seluruh zona econ dari Banda Aceh hingga Banda Neira. Jadilah Melayu sebagai bahasa perdagangan. Misal ukuran sekati, dan mata uang ringgit. Tak \'kan Melayu hilang di bumi. (*)
POPULER
