ALL CATEGORY
Skandal Migor: Tangkap dan Adili Pejabat & Konglomerat Sawit Oligarkis!
Oleh Marwan Batubara, IRESS – PNKN Minggu lalu, Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng (migor) dan migor (22/4/2022). Larangan berlaku sampai waktu yang ditentukan kemudian. Belakangan larangan berubah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan yang dilarang tidak termasuk CPO, tetapi hanya migor dan refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, yaitu bahan baku migor (26/4/2022). Namun kemarin (27/4/2022) Menko Perekonomian kembali merubah kebijakan: ekspor CPO dan semua produk turunannya dilarang, berlaku sejak hari ini, 28 April 2022 hingga waktu yang ditentukan. Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor di atas segera setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan ditangkapnya empat tersangka mafia migor di Jakatrta (19/4/2022). Keempat tersangka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, dan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Konon mereka saat ini ditahan di Gedung Bundar Kejagung dengan pengawalan ketat oleh aparat BIN. “Berhasilnya” penangkapan para pengkhianat rakyat ini patut diapresiasi, meskipun datang dari Kejagung. Sebab, semula pada Raker dengan Komisi VI DPR, Mendag M. Lutfi pernah sesumbar sudah mengantongi terduga mafia migor (17/3/2022). Lutfi mengaku telah berkordinasi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo guna mengungkap terduga mafia dalam dua hari berikut (19/3/2022). Ternyata Polri tidak kunjung mengungkap siapa mafia dimaksud. \"Belum ada rencana rilis mafia minyak goreng,\" kata Kabag Penum Divisi Humas Polri (21/3/2022). Ternyata salah satu tersangka “terduga mafia” yang ditangkap Kejagung adalah Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, pejabat yang menjadi pembisik Mendag Lutfi saat Raker dengan Komisi VI DPR (17/3/2022). Kata Lutfi saat Raker: \"Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tau Pak Dirjen, hari Senin (maksudnya 21/3/2022) sudah ada calon tersangkanya\". Tampaknya sang Dirjen sedang bermain sandiwara guna menutupi kejahatan yang dilakukan. Selain itu, sesumbar Lutfi pun hanya pepesan kosong, mungkin pula hanya sandiwara. Akhirnya, terduga mafia batal diumumkan Polri, sampai sekarang. Dari informasi di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan spekulatif. Pertama, tampaknya tidak terjadi sinergi lembaga penegak hukum untuk menangani kejahatan. Sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi pun “tak berdaya” mengendalikan lembaga-lembaga tersebut secara penuh. Berikutnya, Kemendag tidak memiliki “informasi komprehensif” guna menuntaskan masalah. Namun di sisi lain, bisa pula mereka sedang bermain sandiwara guna menutupi kebijakan bermasalah, sesuai pesanan oligarki. Lalu, selain kementrian-kementrian terkait, Polri pun bisa pula ikut “terpengaruh” oligarki, sehingga “gagal” mengungkap mafia yang dimaksud Lutfi. Selain itu, kita pun bisa berspekulasi bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam penerbitan kebijakan didukung oleh gank atau konglomerat sawit yang berbeda, sehingga peraturan yang diterbitkan pemerintah menjadi tidak solid. Spekulasi lain, terduga rombongan mafia yang dimaksud Lutfi tampaknya berbeda dengan gank mafia yang dicokok Kejagung. Tampaknya, inilah penyebab mengapa terbit sembilan (9!) kebijakan pemerintah hanya dalam 3 bulanan sejak Januari 2022: peraturan-peraturan spekulatif, coba-coba, tidak solid dan sarat kepentingan oligarki. Namun, apapun spekulasi yang berkembang, tampaknya motif di balik terbitnya kebijakan yang terus berubah tersebut pada dasarnya adalah kepentingan oligarki untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itu, tampaknya salah satu target utama: *memperpanjang jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.* Caranya dengan menunda pemilu. Untuk itu, diduga di bawah pimpinan LBP sebagai aktor utama “Jokowi 3 Periode”, diperlukan perencanaan dan rekayasa sistemik berupa kampanye massif, rekayasa pencitraan, penggalangan dukungan, termasuk meminta paksa dukungan politisi-politisi nirmoral yang tersandera kasus KKN. Semua rencana sistemik ini butuh dana besar, dan rencana ini tampaknya masih akan terus hidup. Diyakini, salah satu sumber pendanaan besar untuk menyukseskan target Jokowi 3 Periode adalah rekayasa kebijakan dan peraturan seputar industri sawit atau CPO. Dengan naiknya harga CPO dunia, maka rente yang diperoleh dan terkumpul, melalui “permainan” kebijakan yang diduga sarat moral hazard, guna mendukung agenda oligarki, *akan semakin besar*. Dalam tulisan IRESS kedua (22/3/2022) diperkirakan keuntungan pengusaha sawit (2016 -2021) diperkirakan Rp 264 triliun, belum termasuk rekayasa subsidi program biodiesel B30, yang dinikmati segelintir pengusaha oligarkis secara konspiratif, minimal mencapai Rp 90 triliun. Proyek perburuan rente sawit tampaknya akan berjalan lancar karena mayoritas anggota kabinet, yang berada di bawah kendali LBP, sudah satu suara, didukung pula terutama oleh Menko Airlangga Hartarto yang merupakan koordinator penghubung, poros oligarki penguasa dan pengusaha sawit. *Puluhan triliun Rp rente sawit akan tersedia sangat besar untuk proyek “Jokowi 3 Periode”*, sambil terus menampilkan Jokowi seolah tak butuh tapi sebenarnya ambisius. Hipokrisi yang sudah menjadi predikat The King of Lips Service. Untunglah konspirasi sarat moral hazard tersebut mendapat perlawanan dari PDIP, terutama yang muncul dipermukaan adalah Jaksa Agung dan Anggota DPR Masinton Pasaribu. Masinton mengaku mempunyai data lengkap tentang mafia yang ditangkap oleh Kejagung. Namun Masinton pun yakin jika Kejagung sudah mempunyai infromasi yang juga lengkap (26/4/2022). Semoga dengan data tersebut skandal bisa tuntas hingga akarnya. Dalam hal ini kita patut mengapresiasi dan mendukung upaya Kejagung membongkar dan memproses para terduga mafia migor tersebut. Karena itu, rakyat berharap dan menuntut agar penyidikan menuju proses pengadilan oleh Kejagung *tidak hanya berhenti pada empat tersangka* yang telah diumumkan. Ratusan juta rakyat pasti sangat happy, serta *kerugian dan kesengsaraannya terbalaskan* jika para tersangka, termasuk para aktor-aktor dan master mind yang terlibat dalam skandal migor ini, dihukum setimpal. Menurut UU Tipikor No.20/2001, KKN atau korupsi di tengah penderitaan rakyat sangat layak divonis dengan hukuman mati. Rakyat juga menuntut agar konglomerat pebisnis sawit, termasuk dan terutama yang memiliki usaha dari hulu hingga hilir, antara lain Wilmar, Sinar Mas dan Permata Hijau, merupakan target utama yang harus diusut dan diadili oleh Kejagung dan lembaga penegak hukum lain. Mereka adalah konglomerat yang bisa saja lolos jerat hukum karena berada dalam lingkar kekuasaan oligarkis, seperti terjadi dalam skandal proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta yang Melibatkan Ahok, Aguan dan James Riyadi. Dalam hal ini objektivitas, independensi dan keberanian Kejagung sangat diharapkan rakyat. Terakhir, karena telah menelan korban dan merugikan ratusan juta konsumen migor di seantero negeri, rakyat pun menuntut agar skandal migor, *perburuan rente untuk Jokowi 3 Periode* harus dituntaskan sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai Pancasila dan UUD 1945, hukum adalah panglima, sehingga proses hukum harusnya tidak pernah kalah dan berada di bawah kepentingan politik. Karena itu rakyat menuntut agar master mind dan biang kerok, berikut para konglomerat sawit harus segera ditangkap dan diadili. Selain itu, kepada para aktor dan master mind Jokowi 3 Periode: hentikan rekayasa dan rencana busuk yang melawan kontitusi dan demokrasi itu![]
Percepat Pembiayaan, Kemenperin Revisi Aturan Penyediaan Minyak Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Revisi Permenperin yang terbit 26 April 2022 itu bertujuan untuk mempercepat pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS kepada para pelaku usaha produsen peserta program dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian.“Alur pembayarannya, pelaku usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengunggah dokumen seperti laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer, serta faktur pajak,” jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.Selanjutnya, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah, dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Setelah melakukan verifikasi, Direktur Jenderal akan menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS.\"Semua tahap ini dilakukan secara elektronik,” jelas Putu.Untuk mempercepat proses pembayaran, Permenperin Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai kondisi dalam hal permohonan pembayaran diajukan oleh pelaku usaha sebelum surveyor independen ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Direktur Jenderal dapat menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada BPDPKS secara elektronik setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.Pelaku usaha kemudian menandatangani surat pernyataan yang paling sedikit memuat kesediaan/kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang sudah diterima paling lambat sepuluh hari kerja sejak menerima surat penagihan kelebihan pembayaran dari BPDPKS.“Dengan langkah percepatan dan mekanisme pembayaran secara elektronik melalui SIINas, kami meyakini bahwa surat perintah pembayaran pembiayaan minyak goreng curah dapat dikirimkan kepada Dirut BPDPKS mulai hari ini tanggal 27 April 2022,” pungkas Putu. (mth/Antara)
Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Merak Padat
Merak, Banten, FNN - Arus lalu lintas di Gerbang Tol Merak, Banten, padat oleh kendaraan pemudik yang hendak menuju Pelabuhan Merak, Kamis.Wadirlantas Polda Banten AKBP Alfaris Pattiwael mengatakan bahwa dalam satu jam terakhir, kondisi lalu lintas padat sekali.\"Arus mudik yang mengarah ke Sumatera memang sangat padat dalam sejam terakhir, sehingga dalam tiga zona yang kami lakukan, sekarang kami melaksanakan pola zona tiga yakni situasi merah. Jadi kita overhandling dari Direktorat Lalu Lintas kemudian bekerja sama dengan Satlantas Polres Serang Kota, kemudian Cilegon dan dari unsur Korlantas Polri,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Polda Banten memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di wilayah Gerem yang berdekatan dengan Gerbang Tol Merak dan Jalan Gerem, Merak yang mengarah ke Jalan Cikuasa Atas pada Kamis.\"Secara on the spot kami melaporkan di Pos Gerem kami melakukan rekayasa lalu lintas di sini mengarah ke jalan Cikuasa Atas. Jadi di Cikuasa Atas, di jalan layang, di mana kami menunggu apabila kondisi di Cikuasa Atas itu sudah lengang maka kami akan kirim ke sana,\" ujar di Gerem.Polda Banten juga melakukan rekayasa lalu lintas mulai Cikupa, kemudian di Serang Timur sampai dengan Cilegon Barat.Polda Banten juga berkoordinasi dengan PT Marga Mandalasakti (MMS) sebagai pengelola jalan Tol Tangerang-Merak.\"Sudah (berkoordinasi), jadi kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan sosialisasi, bahkan dari pihak PT Marga Mandalasakti (MMS) sendiri sebagai pengelola tol sudah melaksanakan sosialisasi tersebut, dari mulai pemberlakuan zona hijau, kuning, maupun merah,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Berdasarkan pantauan Antara di lapangan pada pukul 05.00, terjadi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Merak.Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Gerem di mana skema rekayasa lalu lintas turut diberlakukan.Berdasarkan data yang dirilis ASDP Cabang Merak, hingga Rabu (27/4) pukul 20.00 WIB, jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak tercatat sebanyak 261.741 orang.Jumlah tersebut terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 12.307 orang dan penumpang dalam kendaraan sebanyak 249.434 orang.Jumlah kendaraan yang menyeberang dari Merak tercatat sebanyak 60.734 kendaraan, dengan kendaraan roda dua tercatat sebanyak 9.129 kendaraan, kendaraan roda empat 32.218 kendaraan, kemudian bus 2.044 kendaraan dan truk 17.343 kendaraan.Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga menjelaskan prediksi puncak mudik akan terjadi sekitar tanggal 28-30 April 2022. (mth/Antara)
Presiden Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Jika Domestik Terpenuhi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah tercukupi. Presiden Jokowi dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, menekankan pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, termasuk minyak goreng, menjadi prioritas terpenting dari kebijakan pemerintah. “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,” kata Presiden. Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas. “Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi. Menurut Presiden, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia. Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir. Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan Pasar Domestik (Domestic Market Obligation), Penetapan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi. Pemerintah akan resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB. (mth/Antara)
Arkaeologi: Kemang Arti Awal Pyramid, bukan Nama Mangga
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan MUNGKIN selama ini kita hanya tau pyramid itu Egypt. Jumlah pyramid Sudan lebih dari Egypt. Kata pyramid sendiri bukan Egyptian tapi Maya. Pyramid tempat penyimpanan mayat. Bangsa Maya migrasi ke Andunisi kebih dari 3000 tahun lalu (Kern, 1952). Kita pun mengenal tradisi penyimpanan mayat dalam bentuk batu alami seperti photo di atas, bukan hand made seperti di Egypt, semua dengan tekstur segi tiga. Photo atas Kamang di Tapanuli, tempat menyimpan mayat, lihat lubang pada photo. Tinggi kamang dalam perbandingannya dengan pria yang berdiri di sebelah kamang diprakira lebih empat meter. Kamang di Sumatra Barat disebut kamang juga, di Luwu, SulSel, disebut Tiwaniku Masamba, di Jakarta Kemang. Kemang pyramid, kemudian jadi salah satu nama jenis mangga: kemang, ba\'pang, kecipét, ubi, ba\'cang, golek, dermayu. Tradisi kamang dibawa orang Maya. Egypt juga mengenal pyramid dari Maya. Tradisi Kamang/Kemang kita tinggalkan lalu penguburan, kapan? Diduga tradisi mengubur dibawa kaum monotheisme Saba yang dipelopori Queen of Sheba pada II M (Giovani, XV M). Buktinya apa, hayo? Baik Bujangga Manik XIV M mau pun data revelata penduduk sekitar situs menyebut unur Jiwa yang di kompleks Batu Jaya, Karawang, adalah makam Tuanku Raman. Selain itu di sekitar situs ditemukan belasan jenasah terkubur dalam rupa2 posisi. Ada yang duduk melonjor. Time line, hayo? Di Batu Jaya ditemukan belanga dari era IV M. Unur Jiwa diprakira sebelum era belanga. Bahkan bila merujuk belanga Buni, Bekasi, lebih tua kagi. Buni era II M. Setidaknya sebelum IV M kita sudah nengenal tradisi mengubur jenasah. Pada jaman SBY ada arkaeolog dan geolog yang mengatakan Gn Padang di Cianjur adalah pyramid yang terkubur. Mereka riset dan tidak buktikan apa2. Kalau dikatakan di kompleks Gn Padang ada pyramid, bisa. Kok tidak disebut kamang, OK. Karena mungkin yang menjalankan tradisi itu migran Maya, se-kurang2nya Inca. Tapi kalau gunung itu pyramid ke-urug, atau terkubur, ini dongeng pas begadang. Rhoma Irama benar pas bernyanyi, Begadang jangan begadang, begadang tiada gunanya a-a-a. RSaidi
Presiden Minta Pengusaha Jernih Sikapi Larangan Ekspor Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo, Rabu, meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk lebih jernih dalam menyikapi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang akan berlaku secara resmi mulai Kamis (28/4).\"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi,\" kata Presiden dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Menurut Presiden apabila menilik kapasitas produksi, maka seharusnya kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dapat tercukupi dengan mudah.\"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi,\" katanya.Kepala Negara menyampaikan bahwa semenjak mengumumkan kebijakan tersebut pada Jumat (22/4) pekan lalu, ia telah mengikuti secara seksama dinamika di masyarakat.Presiden menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas tertinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap mengambil keputusan.Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menjadi keputusan yang ditempuh pemerintah setelah berbagai kebijakan dan upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng masih belum efektif selama empat bulan terakhir.\"Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah di Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,\" kata Presiden.Kenaikan harga minyak goreng serta kelangkaan ketersediaan di pasaran sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor crude palm oil (CPO) dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng pada Januari 2021-Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.Dirjen Perdaglu ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. (mth/Antara)
Mendag Terbitkan Aturan Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD, dan UCO
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) pada 27 April 2022.Melalui aturan tersebut, Mendag mengatur larangan sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO.CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu.Selain itu, eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud. Larangan sementara ekspor berlaku juga atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean.Aturan menyebut, eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan larangan sementara Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui rapat rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri itu, yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan ekspornya.Adapun peraturan menteri tersebut mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.Dengan demikian, berdasarkan jenis barang yang dilarang ekspornya, terdapat 12 nomor HS dari CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO, yang untuk sementara hanya boleh diperdagangkan di dalam negeri. (mth/Antara)
Omset Koperasi dan UMKM Kaltim Mencapai Rp 55,1 Triliun
Samarinda, FNN - Omset koperasi serta usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2021 mencapai Rp 55,1 triliun, menggambarkan bahwa ekonomi Kaltim masih tumbuh baik meski tahun lalu dalam keadaan pandemi COVID-19.\"Omset sebesar itu berasal dari sektor UMKM senilai Rp 54 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,1 triliun,\" ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi Kaltim M Yadi Robyan Noor di Samarinda, Rabu.Sehari sebelumnya, saat peresmian kantor baru PPKUKM di Jalan MT Haryono Samarinda yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Robyan menargetkan capaian omset untuk tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 59,95 triliun.Di hadapan gubernur, ia merinci target capaian 2022 ini, yakni dari sektor UMKM ditarget sebesar Rp 58 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,05 triliun.Selanjutnya di tahun 2023 ia menargetkan capaiannya sebesar Rp 77,11 triliun, berasal dari UMKM sebesar Rp 76 triliun, kemudian dari koperasi senilai Rp 1,11 triliun.Terkait dengan delapan arahan gubernur yang harus dipenuhi oleh Pemprov Kaltim, diantaranya penyerapan 250 ribu lapangan kerja, kemudian terserapnya Rp 100 miliar modal usaha, pihaknya telah mampu memberikan kontribusi tersebut.Kontribusi itu antara lain dari sektor industri, perdagangan dan koperasi, yakni dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kaltim sebanyak 16.148 unit dengan tenaga kerja di subsektor industri sebanyak 33.289 orang.Sementara itu, lanjut Roby, panggilan akrabnya, bidang perdagangan tercatat memiliki 2,7 juta konsumen, sementara jumlah pedagang mencapai 35.995 orang.Terkait dengan arahan gubernur dalam penyerapan Rp 100 miliar modal usaha, katanya lagi, Dinas PPKUKM Kaltim telah memenuhi bahkan melampaui target, yakni telah menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 539 miliar. \"Bantuan sebesar Rp 539 miliar ini berasal dari Presiden RI berupa program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Di Kaltim terdapat 344.581 UMKM dan terdapat 5.746 koperasi,\" ujar Roby. (mth/Antara)
“Perdana Menteri” Indonesia Ditolak Elon Musk
Jakarta, FNN – Big Bos Tesla, Elon Musk dalam medsosnya mengaku bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan, setelah bertemu Menteri “Serba Bisa” Luhut Binsar Pandjaitan yang datang mengajak Tesla investasi pabrik baterai mobil listrik. Namun, tawaran itu langsung ditolak Elon. “Ditolak tanpa alasan apa pun,” ujar sumber FNN di lingkungan Istana. Tapi dari unggahan Elon Musk itu dia bingung. Sejak kapan Indonesia punya Perdana Menteri. “Sebab sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensil. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden,” tambahnya. Berdasar unggahan itu, bukan kemuskilan jabatan “Perdana Menteri” itu didengar Elon dari Luhut saat memperkenalkan diri. Dari perkenalan yang salah itu, maka Elon langsung menolak tawaran berinvestasi ke Indonesia. “Sebab Elon bukan manusia bodoh. Dia pasti tahu jika Indonesia tak punya pejabat Perdana Menteri,” ujarnya sambil tertawa. Sementara yang mengaku pejabat Perdana Menteri di depannya itu adalah seseorang, yang steril dari tanggung jawab. Karena itu, lebih baik tawaran investasi langsung ditolak saja. Daripada kehilangan duit. (mth)
Catatan CBA, Proyek Pemkab Bogor Bermasalah
Jakarta, FNN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin beserta auditor BPK Jabar membuka bobrok tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor. Maka, Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 6 kali berturut-turut dan selalu dibanggakan Ade Yasin patut dipertanyakan kebenarannya. Center for Budget Analysis (CBA) berharap paska adanya OTT itu, KPK benar-benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin. “Karena dari pucuk pimpinannya saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi tersebut terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN. CBA telah menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor, sebagai contoh pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. “Dari total 416 pengadaan yang tercatat itu, semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung,” ungkap Jajang Nurjaman. Bahkan, ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta menggunakan metode pengadaan langsung hal ini jelas melanggar aturan. Selain temuan pada Sekretariat DPRD, sejumlah proyek pada Satuan Kerja lainnya juga ditemukan banyak masalah. Sebagai contoh pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan ada 4 proyek mencurigakan, yakni: 1. Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp 536.342.600 2. Proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp 334.262.978 3. Proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp 497.045.000 4. Proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp 533.912.576 Empat proyek Dinas Pendidikan di atas janggal karena selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Bogor lainnya pada 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp 1.162.763.363 pada Dinas PUPR. Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 CV NCM dipastikan memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp 5,5 miliar pada Dinas PUPR karena hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga. Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender. Berdasarkan catatan itu, CBA meminta KPK untuk turut memeriksa 39 proyek bermasalah pada Sekretariat DPRD, dan 6 proyek yang selalu dimenangkan perusahaan yang sama pada Dinas Pendidikan dan PUPR. “Panggil dan periksa pejabat terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)
POPULER
