ALL CATEGORY
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (3): Pelindung Konglomerat Pengembang Properti Terlibat Dugaan KKN
Oleh Marwan Batubara - IRESS - PNKN DALAM tulisan ke-3 ini dibahas peran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam kasus yang melibatkan sejumlah konglomerat pengembang properti. Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, hampir semua pengembang properti terkemuka mendapat jatah membangun “pulau-pulau” reklamasi. Proyek rekalamasi adalah contoh nyata proyek oligarki kekuasaan di Indonesia. Misalnya, merekalah yang mengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Karena sarat pelanggaran dan digugat publik, Menko Rizal Ramli menghentikan proyek tersebut. Karena berani menghentikan proyek ini, justru Rizal digusur oligarki. Rizal kemudian digantikan oleh LBP yang bertekad melanjutkan proyek. Kata LBP: \"Iya (tetap lanjut). Tidak ada masalah kok. Kamu kalau temukan ada masalah, tunjukkan, kesalahannya ada dimana\" (11/7/2017). Proyek yang sebelumnya dihentikan Rizal, kembali dilanjutkan LBP. Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, proyek reklamasi dihentikan, kecuali 4 pulau (C, D, G dan N) yang terlanjur dibangun secara illegal. Pada 6 September 2018, Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi melalui SK No.1409/2018. Mega proyek reklamasi adalah bisnis properti 17 pulau (A s.d M) seluas 70.000 ha (Jakarta Pusat hanya 48.000 ha) oleh puluhan konglomerat dan potensi untung Rp 516 triliun. Nilai sangat besar menjadi alasan mengapa LBP pasang badan untuk bisnis para konglo. Proyek oligarki yang harus berlanjut. LBP pernah mengancam Anies karena penghentian proyek: \"Saya enggak lihat ada alasan, tapi kalau mau disetop, ya, bikin aja situ setop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, tanggung jawab. Jadi, jangan lari tanggung jawab\" (8/5/2017). LBP mengingatkan kewenangan pejabat pemerintah, baik menteri, gubernur, bahkan presiden sekalipun. LBP bilang Anies harus taat aturan dan kewenangan ketika stop reklamasi. \"Jangan anggap jadi Gubernur DKI lantas semua bisa dikerjakan, tidak dapat begitu\" kata LBP. Pada 24 April 2018 LBP mengingatkan Anies: \"Kalau dia resisten, ya lihat aja. Silahkan ditunjukkan resistensinya dimana. Saya enggak ada urusan. *Tapi jangan bilang macam-macam sama saya, saya kejar siapa pun dia”*. Terkait kepastian investasi LBP bilang: “Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan, siapa pun dia. *Mau siapa dia ngomong ke sini. Jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa. Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu\"*. Inilah gaya bicara LBP yang arogan! Jawaban Anies: “Justru karena kita menggunakan aturan, maka kita mau tertibkan”. Menurut Anies dalam Pasal 4 Kepres No.52/1995 wewenang reklamasi di tangan gubernur. Yang terjadi sekarang, ada pengembang yang sudah bikin gedung tinggi dan besar tanpa ikut aturan. Belakangan mereka minta diberi izin karena sudah keluar uang banyak, sudah investasi. Ternyata para pengembang bukan saja melanggar hukum, tapi merusak lingkungan, mengganggu mata pencaharian nelayan dan terlibat suap-menyuap. Hal ini terbukti dalam sejumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Gubernur Anies dan menolak gugatan para pengembang yang izin dicabut. Terbukti ancaman LBP di atas tidak relevan dan tidak valid. Bahkan LBH Jakarta menilai LBP melanggar pinsip GCG, melecehkan pengadilan, serta melindungi mega korupsi yang dilakukan pengembang. Ke depan, karena “kemampuan para pengembang mempengaruhi” pengadilan tingkat lebih tinggi (MA), ditambah peran LBP, bisa saja izin-izin “hidup kembali”. Contohnya izin reklamasi Pulau H konon telah dimenangkan pengembang (3/9/2021). Artinya kepentingan lingkungan, nelayan, akses publik, dan otonomi daerah bisa saja dinihilkan. Oleh sebab itu, rakyat harus melawan upaya oligarki dan LBP yang diduga sarat moral hazard tsb. Proyek Meikarta Terkait proyek Meikarta, LBP memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah Proyek Meikarta tidak masalah. \"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah\"(29/10/2017). Setahun kemudian, meski Lippo terlibat penyuapan, LBP masih membela Lippo Group. Kata LBP: “Saya melihat betapa Pak James Riady mempertaruhkan reputasi Lippo Group membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun” (16/10/2018). Ternyata, proyek Meikarta bernilai Rp 278 triliun dibangun tanpa izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), tanpa Amdal, tanpa IMB, melanggar Perda No.12/2011 Tata Ruang Kabupaten Bekasi, UU No.20/2011 Rumah Susun, dan Perda Jabar No.12/2014 Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pertumbuhan. Selain itu Lippo terlibat kasus penyuapan. Berbagai pelanggaran di atas terbukti di pengadilan tipikor. 10 orang masuk penjara, 5 orang dari pemda (termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan Sekda Jabar Iwa Karniwa) dan 4 orang dari Lippo (termasuk Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto). Pada 5 April 2020, meski kasus kejahatan pemilik Meikarta sudah terang benderang, LBP masih membela Lippo dengan mengatakan investor yang menanam modal justru menjadi tahanan KPK. Kata LBP: “Karena investor sudah menginvestasikan uang mereka, tapi pemerintah daerah minta ini dan itu. Dan ketika mereka memberikan sesuatu untuk pemda, mereka malah ditangkap KPK yang saya pikir itu hal yang sangat buruk” (5/2/2020). Faktanya Lippo Group telah membangun properti illegal sesuka hati, seakan berada di atas negara, dan memasarkan produk illegal secara massif. Guna meraih izin Lippo menyuap pejabat. Akibatnya banyak konsumen tertipu karena pelanggaran hukum dan kebohongan. Semua kejahatan telah terbukti di pengadilan. Meski begitu, LBP masih membela Lippo. Wajar jika rakyat menggugat LBP dan juga Jokowi yang mempertahan LBP. Selama ini pemerintahan oligarkis, membuat taipan terlibat korupsi dan penyuapan bisa lolos proses hukum. Pemilik Agung Podomoro Sugianto Kusuma bersama Ahok* lolos jerat KPK walau alat bukti lebih dari cukup. *Berkat perlindungan penguasa oligarkis, terutama LBP, James Riady juga telah lolos dari penjara. Bahkan James Riyadi malah diangkat oleh Pemerintahan Jokowi menjadi anggota Satgas Omnibus Law (10/10/2020). Fatal! LBP berada di garis depan membela dan melindungi pemilik proyek Reklamasi dan Meikarta yang terlibat kejahatan dan KKN. Kedua proyek merupakan pendukung eksistensi pemerintahan oligarki. Karena kedua proyek gagal, sementara para konglomerat yang telah “banyak berkorban” saat pemilu dan pilkada, maka perlu dikompensasi dengan proyek baru. Itulah mengapa Proyek IKN Baru harus jalan! Di samping kompensasi proyek gagal, proyek IKN adalah objek berburu rente BESAR, modus mempertahankan eksistensi oligarki, dan alat memenuhi kepentingan China. Padahal, IKN adalah proyek mercu suar yang sangat tidak layak dibangun. Dalam kondisi negara normal saja proyek IKN tidak dibutuhkan dan tidak layak. Apalagi jika dampak pandemi, keuangan negara yang morat-marit, hutang menggunung, ekonomi bermasalah, kemiskinan meningkat, dan daya beli rakyat semakin menurun. Maka pembangunan IKN semakin tidak layak. Sebagai kesimpulan, terlihat bahwa pelanggaran hukum dan dominasi oligarki sangat mewarnai Pemerintahan Jokowi, di mana salah satu aktor utamanya LBP. Jika tidak segera dihentikan, penyelewengan dan dominasi oligarki akan semakin merusak kehidupan rakyat dan meruntuhkan kedaulatan negara. Rakyat harus bersatu menggugat LBP dan Pemerintahan Jokowi yang melindungi para terduga koruptor proyek Reklamasi dan Meikarta, serta memaksakan proyek IKN yang sarat kepentingan dominasi oligarki dan China.[] Jakarta, 13 April 2022.
Di UI Luhut Plintat Plintut, Mahasiswa UI Mampu Menguliti Pejabat Yang Berbohong
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, datang ke Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa 12 April 2022 untuk menghadiri acara Minister Talk di Balai Sidang UI. Di sela kedatangannya, Luhut bertemu secara tertutup dengan rektor UI, Ari Kuncoro. Menanggapi pertemuan tertutup antara Luhut dengan Ari Kuncoro, pengamat politik Rocky Gerung menduga ada pembicaraan rahasia antarkeduanya. “BEM UI tahu permainan Rektor UI karena dari awal rektor cari perlindungan dari istana demi menyelamatkan dia dari Komisaris BRI. Mungkin juga rektor UI nempel terus supaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya kalau ada reshuffle berada di urutan pertama,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dikejutkan oleh adanya aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mempertanyakan wacana perpanjangan Jokowi 3 Periode, termasuk penundaan Pemilu 2024. Dalam dialog dengan para mahasiswa Luhut bersikeras membantah bahwa dirinya yang mewacanakan hal itu. Menurutnya itu hanya hipotesis atau perbedaan pendapat semata. Mendengar jawaban Luhut yang plintat plintut, BEM UI tidak puas, dan minta Luhut membuka big data yang kerap menjadi andalan Luhut Binsar dalam pernyataan-pernyataannya mempengaruhi pikiran publik. Atas permintaan itu, Luhut tetap ngotot menolak dengan alasan bahwa ia memiliki hak untuk tidak membukakan data tersebut. Luhut berteori bahwa beda pendapat itu biasa. “Nanti kamu kalau nikah sama istrimu juga terjadi perbedaan pendapat,” kata Luhut ketus. Melihat respons-respons dari sang Menko, pengamat politik sekaligus mantan dosen di Universitas Indonesia, Rocky Gerung tak sabar untuk komentar. Berdasarkan pengamatan Rocky Gerung seolah Pak Luhut Pandjaitan tidak menyangka akan ada pertanyaan seperti itu di UI. Luhut mengelak dengan kata ‘hipotesis’ juga agak lucu di mata Rocky Gerung, karena wacana 3 periode dan Pemilu telah diucapkan berkali-kali., “Ya Pak Luhut dengan sedikit gugup sebetulnya, ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok,” tegas Rocky. Rocky memaklumi sikap Luhut karena memang dia punya hak untuk tidak mau membuka datanya kepada publik atau mahasiswa. Namun dengan jawaban itu, Rocky Gerung tidak bisa melihat pertanggung jawaban dari ucapan sebelumnya yang dikeluarkan Luhut. “Karena) kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Dan mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” tutur Rocky Gerung. Percakapan pada 12 April 2022 itu, kemudian viral di media sosial. Tampak dalam video yang viral itu, betapa Luhut memang arogan. Di samping itu, Rocky Gerung melihat bahwa Mahasiswa UI bisa menguliti serogan pejabat yang berbohong. “Tinggal public yang memutuskan dan melihat, apa Bahasa tubuh Pak Luhut. Kenapa (Pak Luhut) nggak bilang aja ‘oke saya punya big data dan ini adalah universitas, universitas adalah sumber metodologi karena itu saya akan buka (big data) di universitas supaya diperiksa metodologi dari big data’, kan mestinya begitu,” sambung Rocky Gerung. Pernyataan yang menurut Rocky Gerung ‘ngeyel’ itu bisa dibenarkan bila sebelumnya Luhut tidak membuat publik geger dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. “Ya berhak memang, tapi kalau Anda bukan pejabat publik dan anda tidak mengucapkan itu yang menyebabkan (masyarakat) geger, kan ini soalnya,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Polres Ternate Membebaskan Enam Mahasiswa Terkait Demo
Jakarta, FNN - Kepolisian Resort (Polres) Ternate, Maluku Utara (Malut) akhirnya membebaskan enam mahasiswa yang diduga sebagai provokator dalam aksi 11 April 2022 di depan Kantor Wali Kota Ternate yang berujung ricuh.\"Enam mahasiswa ini mereka telah dipulangkan ke rumahnya siang tadi setelah mendapatkan pembinaan dari Binmas, sehingga tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab,\" kata PS Kasi Humas Polres Ternate Ipda Wahyuddin kepada ANTARA, Rabu.Selain itu, kata Wahyuddin, Polres Ternate juga tidak mau mempublikasikan nama enam mahasiswa dan asal kampusnya dan hanya diberikan pembinaan serta membuat surat pernyataan.\"Bahkan, untuk nama-nama enam mahasiswa yang sempat ditahan ini tidak disebutkan, karena dikhawatirkan berdampak pada mental mereka, terutama di lingkungan kampus,\" ujarnya.Baca juga: Polisi bubarkan demo mahasiswa ricuh dengan gas air mataMenurut dia, Polres Ternate memulangkan enam orang pendemo yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 karena diduga sebagai provokator dalam aksi mahasiswa tersebut.Selan itu, enam pendemo berusia 17 hingga 23 tahun setelah mendapatkan pembinaan oleh Tim Resmob dan Anggota Polres Ternate.Untuk itu, Polres Ternate mengimbau agar setiap warga ingin sampaikan pendapat di muka umum agar tidak melakukannya dengan cara anarkis serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.Demonstrasi ribuan mahasiswa berbagai kampus di Kota Ternate mengatasnamakan Komite Berjuang Bersama Rakyat (BBM) Malut pada Senin lalu berakhir ricuh karena massa menolak kehadiran Sekkot Ternate Jusuf Sunya untuk menemui massa aksi.Aksi demo berawal dari perwakilan mahasiswa menemui Pemkot Ternate yang difasilitasi Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit untuk menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Pemkot Ternate diwakili Sekkot Ternate Jusuf Ternate.Akan tetapi, kehadiran Sekkot Ternate mendapat penolakan dan terjadilah aksi saling dorong antara aparat keamanan dengan mahasiswa dan mengakibatkan pagar kantor Wali Kota Ternate alami kerusakan. (Ida/ANTARA)
Menteri PPPA Segera Menyusun Peraturan Pelaksana Pascapengesahan RUU TPKS
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pihaknya segera menyusun peraturan pelaksana pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.\"Mengingat undang-undang ini sangat komprehensif, maka prioritas yang akan kami lakukan ialah menyusun peraturan pelaksana,\" kata Bintang dalam diskusi \"Mengawal Pascapengesahan RUU TPKS\" yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu.Setelah menyusun draf peraturan pelaksana, dia mengatakan pihaknya juga akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda).Tujuannya, lanjutnya, agar aspek pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dapat terlaksana dengan baik. Dia juga memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketentuan pemberian dana bantuan korban dalam RUU tersebut.Baca juga: Menteri PPPA: Presiden Jokowi setujui RUU TPKS disahkan jadi UUTerkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bintang mengatakan pihaknya akan membahas soal pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga pendamping.Dengan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, Bintang berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban.Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama, tambahnya. \"Tentu saja UU TPKS diharapkan bisa memberikan kepastian dan pemenuhan hak korban,\" katanya.Kementerian PPPA telah merilis survei tentang pengalaman hidup anak dan perempuan nasional, yang hasilnya antara lain diketahui kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 hingga 64 tahun yang dilakukan selain pasangan meningkat.Pada 2016 Kementerian PPPA mendata kekerasan seksual berada di angka 4,7 persen atau terjadi pada satu dari 21 perempuan. Jumlah itu naik di 2021 menjadi 5,2 persen atau satu dari 19 perempuan.Sementara itu, survei nasional terkait pengalaman hidup anak dan remaja, di 2021 diketahui empat dari 100 laki-laki usia 13 hingga 17 tahun dan delapan dari 100 perempuan usia 13 hingga 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.Data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui UU TPKS. (Ida/ANTARA)
Apresiasi untuk Kerja Keras Semua Pihak dalam Pengesahan UU TPKS
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak, melalui upaya percepatan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU TPKS.\"Saya dapat katakan bahwa UU ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, tidak hanya Pemerintah dan DPR,\" kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Moeldoko menegaskan berbagai pemangku kepentingan berperan serta dalam menyempurnakan substansi dan proses formil pembentukan UU TPKS, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama, bahkan hingga lembaga yudikatif.Dia mengatakan UU TPKS merupakan produk hukum monumental karena secara substantif undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kasus kekerasan seksual.\"Berbagai pengaturan dalam UU TPKS mulai dari aspek pencegahan, tindak pidana, hingga pemulihan korban akan memberi perlindungan dan keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual serta payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum,\" imbuh Moeldoko.Untuk diketahui langkah dukungan untuk mempercepat pembentukan UU TPKS sudah dimulai sejak April 2021. Kala itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.Kedeputian V KSP pun terlibat dalam Gugus Tugas yang secara konsisten mengawal pembentukan UU TPKS.\"Di dalam Gugus Tugas inilah dapat saya katakan letak dapur pemerintah baik dalam merumuskan substansi maupun strategi politik dalam mendukung upaya percepatan RUU TPKS yang diinisiasi oleh DPR,\" tutur Moeldoko.Sepanjang masa tugas Gugus Tugas RUU TPKS, telah dilaksanakan setidaknya enam konsinyering yang mencakup komunikasi politik dengan unsur pimpinan Baleg DPR, penjaringan aspirasi masyarakat sipil dan akademisi, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, konsultasi dengan Mahkamah Agung serta menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS.(Ida/ANTARA)
Tes Keperawanan Calon Prajurit Wanita Dihapus
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman menegaskan tes keperawanan bagi calon prajurit wanita TNI kini sudah efektif dihapus pada tiga matra. \"(Penghapusan tes keperawanan) sudah efektif (berlaku). Sudah diberlakukan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara,\" kata Budiman, usai acara Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakornikes) Tahun 2022, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kata Budiman, tes keperawanan wanita tak mempengaruhi mereka ketika menjalani pendidikan, latihan, dan bahkan penugasan sebagai wanita TNI. Oleh karena itu, Jenderal Andika kemudian menghapuskan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI. \"Bapak Panglima TNI menghapuskan persyaratan tersebut dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan badan calon prajurit TNI,\" ujar Budiman. Menurut dia, kebijakan Panglima TNI itu tidak terkait langsung terhadap melonjaknya pelamar calon prajurit wanita. Namun, kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Sehingga, wanita tersebut masih memiliki kesempatan menjadi prajurit wanita TNI selama mereka mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang baik. \"Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kami memiliki serangkaian tes untuk melihat hal tersebut. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi hal yang standar yang ada dalam juknis (petunjuk teknis),\" kata Budiman. Kebijakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen calon prajurit TNI dilontarkan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2021. Saat itu, Andika menyebutkan tes tersebut dianggap tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. \"Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi,\" katanya menegaskan. (Ida/ANTARA)
Ini Kata Pengamat: Golkar Tak Mungkin Berbeda Sikap Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa sikap partai Golkar terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tepat waktu,\" kata Adi Prayitno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 14 Februari dan November 2024.Menurutnya, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap oleh Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah tersebut ia nilai sudah sesuai dengan harapan rakyat.\"Saya kira tidak ada perdebatan lagi. Golkar fix dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres,\" ucapnya memaparkan.Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi Pemerintah, yakni Presiden Jokowi. \"Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi,\" kata dia.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024.Nurul mengklaim selama ini partai-nya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Golkar taat pada konstitusi. \"Golkar selalu tegak lurus pada peraturan,\" tuturnya.Dia juga mengklaim bahwa Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tutur Nurul melanjutkan, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.\"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024,\" ujar Nurul. (Ida/ANTARA)
Pertemuan Muzani-Tito Membicarakan 3.000 Eks-kombatan GAM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan terkait sebanyak 3.000 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dalam perjanjian Helsinki disebutkan akan mendapatkan tanah dua hektare per-orang.\"Saya tadi dengan Mendagri diskusi tentang beberapa persoalan di Aceh hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR pada akhir tahun lalu. Saya diminta tokoh-tokoh Aceh untuk mengomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok hal yang masih menjadi masalah,\" kata Muzani usai menerima kunjungan Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai bentuk pemerintahan provinsi di Aceh yang mendapatkan kewenangan mengelola sendiri.Selain itu menurut dia, juga dibicarakan terkait kemungkinan bendera Aceh bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera Merah Putih. \"Hal-hal itu yang ditandatangani di perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir konflik di Aceh,\" ujarnya.Muzani mengatakan dirinya juga telah mencoba mengomunikasikan berbagai persoalan tersebut kepada sejumlah menteri terkait.Dia mencontohkan sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendapatkan tanah bagi 3.000 orang mantan kombatan GAM dan sudah dalam proses penyelesaian.\"Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri terkait beberapa hal seperti bendera, pemerintahan Aceh, bagaimana membangun Aceh agar bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,\" ujarnya.Mendagri Tito Karnavian mengatakan pertemuan tersebut membicarakan terkait bagaimana pasca-perdamaian di Aceh dengan situasi kondusif agar berdampak pada percepatan pembangunan di Aceh.Dia menjelaskan, di Aceh ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang di dalamnya ada perubahan anggaran, misalnya, bagaimana untuk efektivitas penggunaan anggaran. (Ida/ANTARA)
.jpeg)
Kenapa Demo Saat Ini Selalu Anti Klimaks?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia SEDARI awal, saya sudah memperkirakan demonstrasi 11 April kemarin akan berakhir anti klimaks. Maksudnya adalah : Out put demo yang seharusnya menyampaikan sebuah aspirasi yang tersumbat melalui jalur politik linear, berakhir tidak sesuai dengan tuntutan demo alias gagal! Malah bonusnya lagi bagi demonstrasi 11 April kemarin, terjadi insiden “pemukulan” terhadap buzzer pemerintah Ade Armando yang total berhasil merebut semua konsentrasi isu, berubah dari substansi tuntutan dan aspirasi jadi pertengkaran “pembugilan” Ade Armando oleh massa pendemo saat itu. Hal ini setidaknya selalu berulang, sejak kepemimpinan Jokowi periode kedua ini. Jangan harap akan kembali terjadi demo akbar atau “mega demo” alias “people power” seperti aksi bela Islam 212 yang mampu menghadirkan 14 juta manusia melumpuhkan Jakarta secara damai. Kenapa ini bisa terjadi? Setiap demo anti klimaks dan pemerintah bagaikan tembok karang yang tak tergoyahkan?. Berikut basis analisisnya. Pertama. Para pendemo saat ini terpecah belah oleh banyak faksi dan orientasi kepentingan. Kalau dahulu ketika aksi 212 fokus dan total pada satu isu yaitu bela Islam dan penjarakan Ahok, saat ini para pendemo terbagi bagi dalam banyak kelompok yang irisan kepentingannya pun sulit untuk disatukan. Seperti dari kelompok Mahasiswa itu sendiri. Ada kelompok BEM SI, ada kelompok BEM Nusantara, adalagi kelompok para kampus elit dan besar, ada lagi kelompok kampus pinggiran namun banyak. Keberagaman faksi dan kelompok ini juga menjadikan keberagaman tuntutan dan orientasi kepentingan. Ada yang cukup datar-datar saja pada isu korupsi. Ada yang respect pada isu ekonomi semata. Ada yang gado-gado, dan juga ada yang memang berdasarkan ideologi perjuangan politik civil society mahasiswa dalam berdemokrasi. Begitu juga kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Baik itu dari kelompok buruh-buruh, kelompok emak-emak, kelompok Islam baik itu dari FPI, PA 212, ARM, aktifis LSM, KAMI, dan purnawirawan TNI/Polri. Masing-masing kelompok, meski mempunyai judul lagu yang sama tetapi tetap terbelah dalam genre lagu yang berbeda-beda. Sehingga, tetap menghasilkan disharmonisasi gerakan yang membuatnya selalu anti klimaks. Masing-masing kelompok dan faksi mahasiswa ini seakan “enggan” bermusyawarah dan berhimpun dalam satu gelombang gerakan bersama-sama. Karena sejatinya, baik isu, substansi permasalahan yang diperjuangkan mereka itu adalah sama. Yaitu perjuangan melawan tentang nilai ketidakadilan, kerusakan pengelolaan negara, dan bagaimana rezim hari ini segera berakhir. Kedua. Secara locus dan tempus (tempat dan waktu) juga tidak serentak. Masing faksi gerakan seolah-olah bergerak sendiri di hari yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda juga. Walaupun tuntutan yang disampaikan selalu sama. Sehingga, setiap aksi demonstrasi tidak menpunyai “efect kejut” yang kuat terhadap publik dan pemerintah. Ketiga. Para kelompok demonstran dan oposisi ini belum mempunyai yang disebut namanya kekuatan “Hard Power”. Apapun namanya, setiap gerakan harus mempunyai “Hard Power” sebagai senjata “pemaksa” yang ditakuti pihak penguasa. Kekuatan “Hard Power” itu setidaknya ada tiga hal yaitu ; Kekuatan kelompok basis massa yang besar terkonsolidasi, sistematis yang bisa digerakkan setiap saat dimana jumlahnya sudah jutaan tidak ratusan ribu lagi. Selanjutnya dukungan militer aktif plus dengan pasukannya, dan dukungan kuat dan konkrit luar negeri. Nah tiga hal ini yang belum dipunyai oleh para demonstran daj oposisi. Keempat. Harus kita akui, kelompok Oligharki yang menguasai pemerintah hari ini masih cukup kuat dan terkonsolidasi. Artinya, infrastruktur kekuasaan seperti aparat hukum, inteligent, media, dan logistik uang, menjadi senjata utama rezim dalam menangkal, mencegah, mengembosi, dan memukul setiap gerakan aksi. Mulai dari strategi propaganda isu media, penyekatan arus demo, intimidasi kepada tokoh, penetrasi logistik, infiltrasi ke tubuh kelompok untuk “mengdrive” isi tuntutan dan pola gerakan, hingga menyiapkan pasukan pemukul yang kuat, semua itu efektif dilakukan. Kelima. Belum munculnya tokoh sentral atau lokomotif perjuangan yang kuat dan mampu menyatukan seluruh komponen perjuangan. Apakah itu berupa figur orang maupun ormas. Setidaknya seperti aksi 212 dengan figur utama perlawanannya Imam Besar Habieb Rizieq Shihab dengan GNPF MUI sebagai payung organisasinya tempat berhimpun. Keenam. Keberhasilan rezim melakukan teror dan intimidasi kepada kelompok oposisi, yang membuat “ciut” nyali kelompok oposisi maupun mahasiswa. Teror dan intimidasi ini berupa penangkapan aktifis, persekusi dan kriminalisasi bahkan hingga pembunuhan seperti kasus KM 50, termasuk juga aktifis Densus 88 yang setiap saat tersiar beritanya mengenai penangkapan para aktifis Islam. Dan teror serta intimidasi seakan mendapatkan legitimasi hukum dari penguasa. Tak ada HAM, tak ada hukuman bagi para pelakunya. Ketujuh. Dukungan logistik yang sangat lemah kepada kelompok oposisi dan mahasiswa ini. Mau tidak mau, ada istilah ; Uang bukan segalanya, tetapi segalanya dalam sebuah aktifitas gerakan butuh uang. Beda dengan aksi reformasi 1998 yang mendapat dukungan tsunami jutaan dolar Amerika dari asing dan para pengusaha lokal seperti dari (alm) Arifin Panigoro dan kelompok taipan lainnya yang anti Soeharto. Beda juga dengan aksi 212, yang mendapat dukungan logistik secara suka rela justru dari para pendemo itu sendiri. Namun saat ini, tampak sekali dukungan logistik ini sangat sulit ditambah pukulan ekonomi masa pandemic covid ini yang meluluhlantakkan semua sendi ekonomi. Justru yang panen uang melimpah adalah para kelompok penguasa hari ini. Makanya mereka leluasa melakukan apa saja, membayar siapa saja, dalam menggembosi semangat perlawanan dari masyarakat. Dari tujuh point di atas itulah kita dapatkan kenapa setiap demonstrasi saat ini selalu berakhir anti klimaks dan boleh dikatakan gagal. Lalu bagaimana cara memperbaikainya ? Ya tergantung kepada semua kelompok oposisi dan mahasiswa itu sendiri. Tujuh point di atas tinggal dibalik, dipahami maksudnya, dan dijalankan bersama-sama. Karena yang dihadapi saat ini adalah kelompok oligharki yang sedang menikmati puncak keemasannya. Dan pasti akan melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan kekuasannya. Perth-Australia, 13 April 2022.
Bank Dunia: Diversifikasi Rantai Pasokan "Mungkin Baik untuk Semua"
Washington, FNN - Negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada China, dan itu \"mungkin baik untuk semua orang\", kata Presiden Bank Dunia David Malpass, Selasa (12/4).Malpass mengatakan perdagangan lintas negara akan tetap penting bagi ekonomi global, dan China memiliki peran besar, baik sebagai konsumen maupun produsen barang.China sekarang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan kemungkinan akan menjadi yang terbesar.Namun, Malpass saat berbicara di sebuah acara di Warsawa mengatakan bahwa China juga perlu menjadi bagian dari sebuah sistem nilai yang dianut oleh negara-negara lain dalam sistem perdagangan global.\"(Tetapi) saya tidak tahu apa itu akan terjadi,\" ujar Malpass.Saat ditanya tentang apakah China menuju krisis karena langkah penguncian COVID-19 yang parah dan masalah utang di sektor propertinya, Malpass mengatakan: \"Mereka (China) mengalami kemunduran, kemunduran besar di berbagai bidang, dan perkiraan pertumbuhan ekonominya telah diturunkan\".Namun, dia juga mengatakan bahwa Bank Dunia terus bekerja sama dengan baik dengan China, yang merupakan pemegang saham utama dan peminjam yang penggunaan pembiayaan pemberi pinjamannya menyusut.Bank Dunia juga bekerja sama dengan China untuk mendorong negara itu lebih transparan mengenai pemberian pinjamannya ke negara-negara berkembang, kata Malpass.\"Jadi saya kira cara saya memandang hal ini adalah bahwa dunia perlu berinteraksi dengan China dan mengakui bahwa China berperan penting di dunia dan semakin penting,\" kata Malpass.Dia juga mengatakan dia tidak percaya bahwa dunia menghadapi sebuah \"momen Bretton Woods\" yang baru, yakni mengacu pada konferensi 1944 yang mengubah arsitektur keuangan internasional dan menciptakan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di tengah reruntuhan Perang Dunia Kedua.Menurut dia, sistem yang sudah ada itu, dengan dolar Amerika Serikat sebagai intinya, \"berfungsi cukup baik\".\"Pandangan saya adalah kita tidak sama sekali berada pada titik (momen baru) itu sekarang. Tidak ada perasaan dunia yang hilang arah,\" kata Malpass.\"Yang ada rasa persatuan sebagian besar dunia dalam satu upaya, yaitu mengakhiri perang di Ukraina,\" ujarnya. (mth/Antara)
POPULER
