ALL CATEGORY
Pasangan Prabowo-Jokowi, Machiavellis Tanpa Basa-Basi
Setelah wacana pasangan Jokowi-Prabowo sebagai capres-cawapres dalam pilpres 2024 sulit untuk direalisasikan. Kini muncul hembusan pasangan Prabowo-Jokowi. Bungkusnya beda isinya tetap sama. Hanya itu-itu saja dibolak-balik, tak ubahnya pikiran, logika dan akal sehat rezim yang memang sudah lama terbalik dan jungkir-balik. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SETELAH penolakan keras publik terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut tak membuat pemerintahan Jokowi serta-merta menyerah dan putus asa. Segala cara dan siasat tetap dilakukan dengan pola-pola terbuka maupun tertutup. Ambisi kekuasaan itu seakan gigih dilakukan, betapapun mahal ongkos sosial dan ongkos politiknya. Bahkan meskipun harus menempuh resiko paling berat sekalipun. Publik masih terngiang saat Muhamad Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer, menyampaikan usulan pasangan Jokowi-Prabowo dalam pilpres 2024. Wacana melanggengkan kekuasaan rezim Jokowi yang demikian itu, ibarat bunyi-bunyian dari rangkaian pesta kembang api usulan penundaan pemilu atau memperpanjang jabatan presiden, di langit demokrasi Indonesia yang semakin gelap gulita. Statemen M. Qodari saat diwawancarai Kompas TV pada 16 Maret 2021, awalnya dianggap sekedar analisa beraroma bisnis dari salah satu pimpinan lembaga survey itu. Namun belakangan dinilai menjadi kecenderungan skenario politik yang sudah disiapkan, dengan deklarasi pasangan Jokowi-Prabowo di Jogja dan Pekalongan oleh komunitas JokPro, menyusul pernyataan pengamat politik yang pernah menjadi wakil direktur operasional LSI. Meskipun pernyataan M. Qodari yang dianggap sebagai irisan dari manuver pemerintahan Jokowi terus bergulir ditengah derasnya penolakan banyak pihak. Resistensi luas rakyat termasuk netizen yang bereaksi memunculkan tagar tangkap M. Qodari karena usulannya yang menyalahi konstitusi. Membuat pemerintahan Jokowi tetap bergeming dan terus dengan segala cara menyalurkan libido kekuasaannya. Terbongkarnya permufakatan jahat Luhut Binsar Panjaitan yang viral disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia oleh pengusaha Singapura, dengan tiga pimpinan partai politik yaitu Airlangga Hartato, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan untuk menunda pemilu 2024 atau memperpanjang jabatan presiden. Tetap tak menghentikan \"hiden agenda\" dan \"invicible hand\" lingkaran kekuasaan memuluskan langkah-langkah sesat kejahatan konsitusi. Pernyataan Jokowi, sosok yang terlanjur dicap publik identik dengan boneka oligarki dan King Of lip Service, mendadak menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehari menjelang aksi demonstrasi BEM SI yang mengkhawatirkan rezim. Tetap memunculkan ketidakpercayaan publik sekaligus tak bisa menghentikan syahwat kotor melanggengkan kekuasaan pemerintahan rezim dua periode, yang dianggap telah gagal oleh sebagian besar rakyat. Kini saat rezim mengalami kebuntuan wacana menunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Kekuasaan mulai memainkan opsi lain berupa kemunculan pasangan Prabowo-Jokowi sebagai capres-cawapres dalam pilpres 2024. Setali tiga uang atau dibolak-balik bungkusnya, isinya tetap sama. Terobosan yang cenderung miskin ide dan akal sehat, berupaya memanfaatkan kelemahan formalistik dan normatifnya UUD 1945 umumnya serta UU pemilu dan pilpres khususnya. Niat busuk itu diharapkan bisa lolos dengan dalih sekedar asal bisa memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Tanpa moralitas dan tanpa malu sekalipun. Termasuk mengamini dan melakoni petuah seorang Lord Acton yang mashyur dengan narasinya \"power tends to corrupt and \"absolute power, corrupts absolutely\". Akhirnya dengan segala keprihatinan terhadap praktek-praktek demokrasi juga upaya-upaya keras menjunjung dan mewujudkannya. Rakyat harus menghela napas lebih dalam lagi, ketika proses kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya harus kalah oleh agenda dan kepentingan menyelamatkan proyek-proyek strategis nasional yang mangkrak termasuk IKN. Atau boleh jadi dibalik penundaan pemilu dan memperpanjang kekuasaan serta pelbagai manuvernya, sesunguhnya ada tekanan dari internasional terkait utang dan intervensi oligarki terhadap investasi dengan bonus proyek rente beserta bancakannya, yang selama ini ikut dinikmati pusaran lingkungan istana. Rakyat selayaknya memang harus bisa menerima dan bersabar hidup di negeri yang katanya berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Seluruh rakyat Indonesia harus mampu menikmati kesengsaraan dan penderitaan hidup dari pandemi, dari praktek-praktek korupsi dan kolusi serta perilaku kekuasaan tanpa nurani dan budi pekerti. Kekuasaan tanpa moralitas dan menghalalkan segala cara, seperti kata Machiavelli. Maka semakin jelas lontaran pasangan Prabowo-Jokowi, merupakan pola Machiavellis tanpa basa-basi. (*)
Maya Menghormati Sumber Kehidupan
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Bangsa Maya hormat pada sumber kehidupan, misalnya air. Kali Ciliwung, atau Che Liwung, Che Sedane (lurus), tapi Cipete bukan sungai, pete itu pangan, dihormati juga. Perubahan ucap dari che ke ci adalah hal lumrah dalam linguistik. Cideng sejak tahun2 1950-an dibaca Cidéng. Padahal Che Deng. Che panggilan kehormatan. Ayer = gen. Sunter = water. Di Cilangkap ada hulu Sunter, Sunter saja dekat Kemayoran. Jadi kata Sunter lebih dulu untuk water, kemudian baru air. Kemayoran bukan Tana Mayor. Pokok kata: mayor/mayur. Mayur = sayur2an atau sayur mayur. Lapangan terbang Kemayoran dibuka tahun 1910. Yang bekend di Kemayoran Bendungan Jago. Jago dari Jogo (Brazil) permainan. Kemayoran dekat Gunung Sari yang artinya bukit. Kalau Gunung Sahari tak ada artinya Di bukit ada goa yg dinamakan Liangbo. Lokasi sekarang dekat SMA Kartini. Antara Liangbo dan Poncol (bukit kecil} dihubungi jalan panjang. Jalan ini Lause, Artinya pedalaman. Kemudian dipernak pemda DKI jadi Jl Lautze. Dari Krekot Bunder ke Liangbo dihubungi Gg TUA HONG artinnya hunian tua. Dapat juga berarti native. Kalau krekot jenis rumput. Di Krekot ada Gang Pasiam, atau Pa Siam. Migran Thai? MayB Di Jl Raya Adem Reges ada Gg Pa Si\'in ada juga Gg Alfu. Alfu bahasa Armen artinya Ketuhanan. Rawa Puter tembus ke utara Mangga Besar. Tahun 1952 Rawa Puter oleh Walkot Samsurijal diganti namanya Karang Anyar. Inilah tradisi pemda DKI, suka ganti2 nama. Rawa Mangun tak diganti, padahal sama2 rawa. Toponim yang terkait air di Jakarta tak banyak. Pancoran ada di Kota dan dekat Kalibata. Sungai harus dijaga kebersihanya. Tak boleh buang sampah dan juga tak boleh buang hajat. Buang hajat di-semak2. Itu dulu. (*)
Kita Tidak Ingin Kekacauan Itu Terjadi dan Merugikan Petani Sawit
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui, dia menunjukkan kegugupannya. Ini sebetulnya terlihat dari wajahnya itu. “Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain,” ungkap Rocky Gerung. Menurut pengamat politik dan akademisi itu, “Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita nggak jelas. Bagaimana ini TikTok diantara dua figur dengan fisik yang sama,” lanjut Rocky dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (28-4-2022). “Jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan itu sekedar menunjukkan bahwa wajah Presiden itu menunjukkan dia ada di dalam kecemasan ketika mengambil keputusan itu,” ujar Rocky pada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Jokowi sebetulnya mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dalam negeri. “Padahal sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan,” lanjut Rocky Gerung. Tetapi, yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. Tentunya itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan gak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. “Kan banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan,” ungkap Rocky. Menurutnya Rocky Gerung, kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan. “Jadi, bukan karena kita ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. Kan keterjepitan presiden yang mesti pastikan bahwa dia masih berkuasa apa enggak tuh,” tegas Rocky. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap wah. “Buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki,” ungkap Rocky lagi. Tapi bukan itu masalahnya. “Masalahnya adalah menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco,” lanjutnya. Jadi, ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini, menurut Rocky Gerung, presiden tidak cerdik. “Seolah-olah cerdas, tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” tegasnya. “Iya, itu black market masih hidup. Ini bahayanya kalau black market yang hidup, sementara petani yang justru meminta Presiden Jokowi tiga periode tapi dicederai oleh Pak Jokowi,” tegas Rocky Gerung. “Kan petani yang diklaim oleh Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) yang minta Presiden itu diperpanjangkan karena ada prestasi,” ujar Rocky Gerung lagi. “Sekarang justru berbalik. Presiden menganggap ah kalian gak ada gunanya, maka pendapatan kalian kami turunkan,” begitu pendapat Rocky. Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya pendapatan petani jadi drop, tetapi Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota atau konsumen kelas menengah. Kira-kira begitu. Tapi tentu itu efek berantainya juga akan berlangsung. Mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira. “Ya ini saya cuma ngetes aja ya, saya permainkan sedikit isu ini tapi kemudian wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas,” kata Rocky Gerung. Jadi, “Kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk.” Rocky Gerung melihat di belakang ekonomi-politik CPO ini ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan, dan presiden pasti menginginkan hal itu. Dia tahu bahwa potensi dia untuk dihalangi maju tiga periode sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Kebetulan secara gampang kita lihat Airlangga Golkar tahu kenapa mbalelo terhadap presiden. Dia menganggap bahwa Airlangga mbalelo. Presiden sudah bilang dua hari lalu bahwa ditutup sepenuhnya, Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya. Kawasan Berikat masih bisa. Kemudian presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, gak semuanya dia larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. “Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga gak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden,” ungkap Rocky Gerung. “Ini periode berikut kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang nggak akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” lanjutnya. “Iya Pak Luhut kan jauh di atas Airlangga kekuasaannya. Kan Pak AIrlangga cuman Menko, sedangkan Pak Luhut Perdana Menteri. Kan nggak bisa. Pak Jokowi itu berat, terlalu berat. Mungkin dicicil nanti-nanti, sinyalnya nanti setelah itu Pak Luhut. Tapi masih nego nego dengan PDIP,” ujar Rocky. Namun, lanjutnya, buat publik jelas bahwa Airlangga akan dikorbankan. Kelihatannya begitu. “Kan nggak mungkin presiden wajahnya sedih dan murung sekaligus jengkel, tapi tiba-tiba Airlangga senyum-senyum aja. Pasti Airlangga juga udah merasa bahwa gue besok di-reshufle nih,” lanjutnya. Menurut Rocky Gerung, ini bagus juga sebetulnya buat Airlangga supaya dia punya kebebasan, lebih lega untuk mencalonkan diri. “Manfaatkanlah Golkar dalam singkat Pak Airlangga supaya jangan sampai sebelum Anda diturunkan sebagai ketua Golkar, maka anda gagal untuk memperlihatkan elektabilitas. Ini analisis acak-acakan,” ujar Rocky. Kalau ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang incas. “Dan memang faktanya Pak Luhut yang incas sebagai kepala pemerintahan. Kan fasilitas dan institusi yang dia pegang ada 12 atau 20. Tepatnya 10. Dan, mungkin hari ini tambah menjadi 12. Karena bisa jadi nanti Menkonya digabung ke Pak Luhut menjadi Menko Investasi dan Menko Perekonomian digabung ke Pak Luhut,” lanjutnya. Kata Rocky Rerung, “Kan nanti Pak Airlangga pasti akan dinyatakan sebagai untuk sementara diistirahatkan.” Kita bisa bayangkan rapat yang berantakan sebetulnya karena di situ akan ada yang saling curiga, “Siapa yang bisa dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi yang jelas Airlangga itu dari awal gagal membaca pikiran Pak Joko Widodo,” ujar Rocky Gerung. Itu artinya mungkin juga dia tahu tetapi dia mau melawan saja karena di belakang Airlangga pasti ada hal yang disebut kartel minyak goreng yang memang berupaya untuk menerangkan atau meminta Airlangga untuk terangkan pada Jokowi. “Tapi bukan itu maasalahnya. Masalahnya, cuma soal kewajiban untuk menyediakan stok dalam negeri,” lanjutnya. Bagi mereka jauh berlebih. “Tapi, tetap saja ada Pak Luhut di situ, mungkin Pak Luhut bisikkan hal yang lain pada Pak Jokowi. Pak Luhut kan jago untuk ngatur-ngatur headlines,” ujar Rocky. Jadi, “Untuk sementara Pak Jokowi tetap dengar bisikan dari Pak Perdana Menterinya, sori, Menkonya yang satu, sementara Menko yang lain dianggap harus ada yang dikorbankan.” Rocky menyebut, ini keadaan yang dalam teori komunikasi politik musti ada headline. Jadi kalau cuma minyak goreng Jokowi sudah ngomong itu headline kecil. Tapi musti orang nunggu siapa yang akan dihukum. “Solusi Pak Jokowi kan bukan menyelesaikan masalah ekonomi tapi orang tunggu di belakang statement Pak Jokowi yang melarang itu pasti ada orang yang akan disalahkan. Kenapa membantah presiden. Jadi nanti kita lihat asal-usulnya nanti apa sebetulnya di belakang,” katanya. “Dan itu yang lagi jadi pertanyaan dalam dua hari ini. Dan saya kira sebelum lebaran ada keputusan terhadap Pak Menko Airlangga. Ini sudah kacau-kacau ngapalin nama-namanya karena walaupun nama mereka berbeda tapi suara mereka sama aja sebelumnya,” tegas Rocky Gerung. (mth)
Kisruh Ekspor CPO, Ada Tanda-Tanda Airlangga Hartarto Bakal Dikorbankan
Jakarta, FNN – Beberapa hari belakangan ini telah terjadi kegaduhan dan ketegangan sangat hebat di internal. Ini menandakan presiden dalam tarik menarik kepentingan dalam urusan crude palm oil (CPO) dan turunannya. “Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan kegugupannya. Ini bisa terlihat dari wajahnya. Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain. Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita anggap nggak jelas,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 28 April 2022. Rocky menegaskan bahwa kemampuan publik untuk membaca keadaan terlihat secara nyata dalam kecemasan ketika Presiden mengambil keputusan. Padahal, kata Rocky presiden mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dan lainnya. Sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi, akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan. Tetapi yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. “Tentu itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan enggak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan. Kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan,” papar Rocky. Jadi lanjut Rocky, bukan karena masyarakat ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. “Keterjepitan presiden yang harus memastikan bahwa dia masih berkuasa atau tidak. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu, karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap, ‘wah buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki.’ Tapi bukan itu masalahnya. Menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco. Jadi ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini presiden tidak cerdik. Seolah-olah cerdas tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” paparnya. Menurut Rocky, Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota itu atau konsumen kelas menengah. Akan tetapi efek berantainya juga akan berlangsung. Rocky menyarankan, mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. “Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira dengan sedikit mempermainkan sedikit isu ini,” katanya. Tapi apesnya, kata Rocky, wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas. Jadi kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk,” paparnya. Rocky mensinyalir di belakang ekonomi-politik CPO, ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan. Jokowi tahu bahwa potensi untuk maju tiga periode dihalangi. Yang menghalangi sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Pada posisi ini kata Rocky, Jokowi melihat secara gampang ada Golkar. Namun Jokowi tahu Airlangga mbalelo terhadapnya yang dua hari lalu bilang bahwa ditutup sepenuhnya, sedaghkan Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya, Kawasan Berikat masih bisa. “Lalu presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, ngggak semuanya saya larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga nggak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden. Ini periode berikut, kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang ngga akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” papar Rocky. Diketahui, dalam minggu terakhir ini kebijakan presiden dibatalkan oleh menteri dan kemudian presiden membalas dengan pembatalan dan menegaskan keputusan sebelumnya yang harus tetap jalan. Ketika Presiden Jokowi melawan dan ngotot untuk memutuskan bahwa keputusannya yang harus jalan, ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat menarik. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang sangat menentukan berkaitan dengan masa depan politik dan pemerintahan Jokowi. (sof, sws)
Saya Bersaksi IKN Tak Tahu Diri
Oleh Mardhani, Jilal - Planolog Alumni ITB, Mantan Pendukung Jokowi KAMIS lalu, ketika mengunjungi lokasi ibukota negara yang baru, mas Imam menganjurkan via Kariangau. Dari sana harus menyeberangi teluk Balikpapan dengan feri selama 1,5 jam terlrebih dahulu. Setelah mendarat di Penajam Paser Utara, barulah menyusuri jalan darat menuju lokasi. \"Pulangnya nanti kita lewat Sepaku, pak. Masuk dari gerbang tol di Samboja dan langsung ke Samarinda,\" katanya. Sekitar jam 1 siang itu, kegiatan kami di Balikpapan memang sudah selesai. Aktivitas ke Tenggarong, Kutai Kertanegara, baru diselenggarakan keesokan harinya. Maka saya mengamini usul Imam. Sebab waktunya memang cukup longgar. Kami tak perlu menunggu lama. Sebab aktivitas penyeberangan di sana sudah berjalan tertib. Jadwal keberangkatannya tersedia setiap 15 menit. Kata petugas yang mengemudikan feri yang kami tumpangi, sistem yang berlaku sekarang mewajibkan mereka mematuhinya tanpa bergantung dengan jumlah penumpang. Maka kendaraan kamipun praktis tak perlu menunggu dalam antrian untuk diseberangkan. Dalam hitungan menit, langsung diarahkan masuk ke salah satu feri yang tak lama setelahnya mengangkat sauh bergerak menyeberangi bagian teluk Balikpapan yang melebar itu. Kita tentu patut mengacungkan jempol pada tata kelola angkutan penyeberangan tersebut. Memang sudah jauh berbeda dengan situasi yang saya alami langsung lebih dari 10 tahun lalu. Ketika beramai-ramai bersama pegawai kantor lainnya, menghadiri pernikahan salah seorang rekan kami di Penajam. Kendaraan yang dikemudikan Imam kemudian melaju di jalan raya yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu. Sebelum berbelok ke jalan yang menuju lokasi ibu kota negara yang baru. Sebagian membelah kawasan hutan tanaman industri. Sebagian lagi merupakan perkebunan sawit. Cukup banyak ruas jalannya yang rusak parah sehingga kami menempuhnya lebih dari 2 jam. Hampir jam 5 sore, kendaraan Toyota Kijang yang kami tumpangi akhirnya tiba di gerbang menuju Titik Nol IKN yang dijaga petugas. Di sana terpampang papan nama PT ITCI Hutani Manunggal. \"Bapak dari mana? Ini kawasan perusahaan. Harus ada izin untuk memasukinya,\" kata petugas yang menyebut nama pengusaha Sukanto Tanoto sebagai pemilik. \"Kalau lahan milik keluarga pak Prabowo yang sebelah sana,\" katanya kemudian ketika saya mempertanyakannya. Mungkin karena iba melihat kami yang telah menempuh perjalanan begitu panjang dan melelahkan, setelah menghubungi atasannya melalui sambungan telepon, kendaraan yang dikemudikan Imam akhirnya diperkenan juga masuk ke sana. Sesuai arah yang mereka tunjukkan, akhirnya kami menapakkan kaki di Titik Nol itu. Pada salah satu bagian lembah yang terletak di sisi jalan aksesnya, terdapat hamparan plaza yang melingkar. Tulisan besar Titik Nol ada pada salah satu sisinya. Di tengah terdapat prasasti berjudul \'Titik Kontrol Geodesi\' yang menandakan koordinat itu. Hari memang sudah senja. Kami berempat sempat menyusuri sedikit lebih jauh ke pedalaman. Melalui jalan tanah yang tersedia. Menyaksikan medan kawasan yang berbukit-bukit cukup ekstrim. Memang belum terlihat aktivitas yang seheboh perdebatan tentang ibu kota negara kontroversial itu. Padahal, sebelum tiba di sana, saya membayangkan kesibukan 24 jam yang sedang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Bersama saya, turut serta seorang arsitek dam seorang planolog. Masing-masing terpana memandangi kawasan itu yang akhirnya serempak saling bertanya tentang hal serupa, \"Bagaimana mungkin menangani medan yang begini sulit untuk membangun bagian kawasan inti ibu kota dalam waktu begitu singkat ya?\" Kita tahu, Joko Widodo sudah mencanangkan penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan tahun depan di sana. Juga memindahkan sebagian aktivitas pemerintahan di sana sebelum dia mengakhiri masa jabatan kedua dan terakhirnya. Lalu saya menimpali, \"Tapi mengapa di gerbang masuk tadi masih terpampang nama perusahaan yang menguasainya selama ini ya? Bukankah katanya IKN berdiri di atas tanah negara?\" Tentu sulit mengabaikan fikiran liar tentang hal yang sesungguhnya berlangsung, di balik pembangunan IKN \'impossible\' yang hingga kini terus-menerus digadang pengikutnya. Maka saya bersaksi, cita-cita itu bakal maha sulit diwujudkan. Juga bergumam dalam hati, \"Siapa sih yang perlu banget dan bakal diuntungkan oleh gagasan omong kosong yang amat sangat sembrono itu?\" Semoga rekan Bambang Susantono yang biasa kami sapa dengan panggilan akrab Abeng itu, sungguh-sungguh berkenan mempertimbangkan usulan manajemen resiko yang pernah saya ssmpaikan ketika sempat bertemu langsung tempo hari. Setidaknya, semua sumberdaya yang sempat dicurahkan untuk membangunnya, tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis yang lain, meski ibu kota Negara tak terwujud nanti. Sebab sejatinya, kita memang tak sedang parade kepongahan maupun kekuasaan. Tapi semata bagi masa depan anak-cucu yang kelak meneruskan. Janganlah mewariskan beban yang justru tak tertanggungkan. (Mardhani, Jilal -- 18 April 2022)
Jelang Akhir Ramadhan, UBN: Jangan Kasih Kendor
Mekah, FNN - Ramadhan 1443 H tinggal beberapa hari lagi. Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) meminta umat Islam untuk tidak kendor beribadah di akhir-akhir Ramadhan ini. UBN mengatakan, beribadah itu tak cukup hanya dengan niat saja. Melainkan dengan tekad dan istiqomah. Teramasuk ketika beribadah pada momen Ramadhan. Setiap muslim, jelas UBN, didorong untuk menutup Ramadhan dengan penutup yang paling indah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus istiqomah. “Ini menunjukkan bahwa semangat ibadah itu tidak boleh kendor. Tapi justru semakin memuncak pada akhir-akhir Ramadhan,” ungkap UBN pada program Munajat dari Tanah Suci Bersama UBN, Rabu malam (27/4/2022). Program yang didukung Tabung Infaq dan UBN Podcast ini disiarkan secara langsung dari Makkah Arab Saudi melalui berbagai kanal media. Pada kesempatan itu, UBN mengingatkan umat agar tidak melupakan Masjid Al Aqsha di Palestina, kiblat pertama umat Islam. “Kesucian kota Mekkah dan Madinah ini tidak perlu diragukan lagi tetapi bagaimana dengan nasib Aqsa kita? Bagaimana nasib Baitul Maqdis kita?” ujar UBN. Kita patut bersyukur, Indonesia merupakan wilayah aman. Tetapi solidaritas sebagai sesama muslim harus tetap kita tunjukan kepada umat Islam di India, Rohingnya, Suriah, dan wilayah-wilayah lain. Pada malam ganjil 27 Ramadhan waktu Arab Saudi, UBN mengajak umat Islam untuk mendoakan saudara muslim seluruh dunia. UBN kembali mengajak agar umat tak menyia-yiakan momen akhir Ramadhan. Ia menyerukan agar umat meningkatkan ibadah dengan intensif berinteraksi degan Alquran. “Tilawah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya baca Alquran. Memahami sedalam-dalamnya. Mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain dan mempersiapkan diri kita agar di luar Ramadan kita menjadi orang-orang yang hidup bersama Alquran,” ungkap UBN. Tawaf berdesakan Dikatakan UBN, umrah pada momen Ramadhan menjadi pilihan umat. Sehingga, kawasan Masjidil Haram dipenuhi jemaah dari berbagai negara. Bahkan untuk tawaf pun, jemaah harus berdesakan baik di lantai dasar hingga di rooftop Masjidil Haram. Program Munajat dari Tanah Suci Bersama UBN pada malam 27 Ramadhan menjadi special karena diikuti oleh berbagai tokoh dan ulama dari berbagai negara. Pada acara ini, Bambang Wijayanto (mantan Wakil Ketua KPK), Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Erick Yusuf, Ustaz Bendri Jaysurrahman turut memberikan semangat kepada umat Islam untuk beribadah, mengencangkan ikat pinggang di akhir Ramadhan 1443 H. (TG)
Simpang Siur Ekspor CPO, Hersubeno: Kita Betul-betul Speechless
Jakarta, FNN – Masyarakat terbengong dan speechless menyaksikan drama pelarangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dalam sepekan terakhir. Ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh Dirjen, ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh seorang Menko, lalu keputusan Menko dibatalkan kembali oleh Presiden. Demikian analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 28 April 2022. “Sebagai rakyat kita bertanya-tanya, omongan dan keputusan siapa sesungguhnya yang harus dipatuhi. Siapa sebenaanya yang memimpin negara ini, siapa sesungguhnya presiden negara ini?” tanya Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief. Hersu menegaskan bahwa seharusnya keputusan tertinggi negara ini ada di tangan presiden. Tidak boleh ds keputusan presiden yang dibatalkan oleh bawahannya. Seorang kepala negara yang dipilih rakyat melalui pemilu adalah pemimpin tertinggi pemerintahan. Namun bila kita menyimak dan mengamati apa yang terjadi dalam sepekan terakhir, wajar kalau rakyat bingug, siapa yang berkuasa di negeri ini. Omongan siapa yang harus kita dengar dan taati. Keruwetan di internal istana, kata Hersu bisa disimak dalam jejak pemberitaan di kanal Kepresidenan Republik Indonesia. Pada hri Jumat 22 April 2022, Presiden Jokowi sudah mengumumkan keputusan penting bahwa terhitung hari Kamis 28 April 2022 melarang bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Tujuannya agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi dengan harga Rp 14 ribu per liter. Dalam keputusan itu, Jokowi menggunakan kalimat murah dan melimpah. Jokowi tidak scara eksplisit menyebut pelarangan CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah. Dari keputusan yang terkesan ambigu itu, kata Hersu, publik dan negara pengimpor memahaminya bahwa yang dilarang Jokowi adalah minyak goreng dan CPO. Karena CPO ini memang bahan minyak goreng, tetapi bahwa CPO bisa untuk bahan biodiesel dan bahn kosmetik adalah perkara lain. Keputusan ini, kata Hersu, sampai Senin pagi, 25 April 2022, semuanya clear, tidak ada perdebatan soal apa saja yang dilarang, bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut tak ada masalah. Yang menjadi perdebatan, mengapa Keputusan Presiden Jokowi melakukan kebijakan pelarang secara total. Padahal kalau kebijakan DMO (domestic market obligation) seperti keputusan Menteri Perdagangan ditaati, maka dipastikan tidak akan ada kelangkaan minyak goreng. Data data di Kementerian Perindustrian juga begitu, kebutuhan minyak goreng tercukupi jika DMO dipatuhi. CPO bukan barang yang dilarang ekspor semakin jelas ketika Selasa malam (26 April 2022), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers menjelaskan bahwa barang-barang turunan CPO yang dilarang ekspor yang berlaku 28 April 2022 sampai minyak goreng tercukupi di dalam negeri. Oleh Menko Perekonomian Hartarto, CPO tidak termasuk yang dilarang. Ini artinya, kata Hersu, Keputusan Jokowi dibatalkan oleh bawahannya, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ini bukan hal baru, pada bulan Januari 2022 Keputusan Jokowi melarang batubara juga dibatalkan oleh Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan,” paparnya. Publik akhirnya mengomentari keputuan Jokowi yang dibatalkan oleh Airlangga Hartarto sebagai bahan candaan. Yang lebih mengejutkan lagi Keputusan Jokowi dibatalkan Airlangga sebelum 3 hari dilaksanakan. Kegaduhan di istana akhirnya tak bisa ditutupi lagi karena publik lebih pintar membacanya. harus terbaca publik. Akhirnya Menko Airlangga Hartarto kembali mengadakan jumpa pers beberapa jam sebelum keputusan presiden berlaku. Produk CPO termasuk dalam produk yang dilarang ekspor mulai 28 April 2022. Hal ini update dari keterangan pemerintah sebelumnya bahwa larangan ekspor sebelumnya pada RDB Palm olein. \"Kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil. Sudah tercakup pada Permendag mulai malam ini jam 00.00,\" kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya, Rabu malam (26/4) sekira pukul 21.00 WIB. Pernyataan Airlangga ini kata Hersu, berbeda dengan keputusan sebelumnya bahwa CPO dilarang diekspor. “Sekarang dilarang dengan ada tambahan kalimat didetailkan,” katanya. Tak lama setelah Airlangga memberikan penjelasan, Presiden Jokowi kemudian muncul memberikan penjelasan melalui Channel YouTube Sekretariat Presiden. “Saya ingin menegaskan bagi pemeritah kebutuhan pokok masyaralat adalah yang uatam,” Ironsi produsen terbesar tapi kesulitan mendpaatkan minyak goreng. Tak mungkin presiden membiarkannya. Untuk itu pemeriah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat,” kata Presiden. “Kita betul-betul speechless,” kata Hersu. (ida, sws)
Ada Apa dengan La Nyalla?
Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. Oleh: Anwar Hudijono, Wartawan Senior Tinggal di Sidoarjo TIBA-tiba Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattaliti menggetarkan persada perpolitikan Indonesia. Dia seperti singa yang lepas dari kebun binatang lantas masuk rimba raya. Di situ melakukan transformasi. Begitu muncul kembali ia menjadi raja rimba yang mengaum dahsyat, siap menerkam dan mencabik-cabik siapapun yang hendak merusak ekosistemnya. Ekosistem yang dibela La Nyalla adalah konstitusi. Siapapun tidak boleh main-main dengan konstitusi. Tak peduli manusia setengah gajah atau seperempat godzila sekalipun. Tak peduli yang giginya kuat dan mampu mengeremus beli geligen. Konstitusi bagi suatu negara itu layaknya akar tunjang pada sebuah pohon. Jika sampai akarnya rapuh maka sangat mungkin pohon itu akan tumbuh meranggas, enggrik-enggriken, bahkan ambruk. Untuk itulah dia langsung menolak keras ketika Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bilang punya big data bahwa rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda. Tanpa tedeng aling-aling La Nyalla menuding big data itu hoaks. Bagi La Nyalla, menunda pemilu berarti mengoyak konstitusi. Di sini La Nyalla menunjukkan dirinya tidak merinding sama sekali demi menjaga konsititusi. Padahal siapapun sudah sangat mafhum siapa sosok LBP. Orang kuat negeri ini. Sampai ada yang menyebutnya “perdana menteri”. Ada yang menyebut lord. Untuk menjaga konstitusi pula La Nyalla bersama tiga pimpinan DPD melakukan gugatan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mensyaratkan presidential threshold 20 persen. Dia menilai, pasal itu melanggar konstitusi. Bisa mengakibatkan negara lumpuh. Kematangan Spiritual Transformasi pada diri La Nyalla boleh dibilang merupakan pertanda kematangan spiritual politik. Ia kini berada di puncak piramida politik. Dia hanya melihat ke bawah. Tidak lagi ada atasan yang dilihatnya kecuali Tuhan. Melihat apa yang menjadi aspirasi rakyat. Berbeda dengan misalnya DPR. Anggota DPR tidak hanya melihat ke bawah tetapi juga harus melihat ke atas, yaitu partai atau lebih sempit pimpinan partai. Bahkan melihat ke atas seringkali lebih penting daripada melihat ke bawah. Jika bawah bilang apem, sementara atas bilang bikang maka anggota dewan yang terhormat akan memilih bikang. Sebab kalau bilang apem, berisiko kena pergantian antarwaktu (recall). Yang repot jika partai terserah apa dawuh oligarki (persekutuan jahat misterius). Nah, di sinilah betapa urgensinya menumpukan keselamatan konstitusi/negara ada pada bahu DPD. Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.” Itulah hakikat kekuasaan. Adapun misi kekuasaan itu tertera di Qur’an surah Shad ayat 26. (Allah berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” Khalifah bisa berarti luas termasuk pimpinan lembaga negara dan masyarakat. Langkah La Nyalla memang tidak mudah. Medan rimbanya terlalu belukar. Tidak sedikit singa berkepala dua yang jusru ingin ekosistem ini berantakan. Bagaimana selanjutnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi setidak-tidaknya La Nyalla telah memulai. Mengamalkan qulil haqqa walau kana murrah (katakanlah kebenaran sekalipun pahit). Menggedor kepala batu. Menyentak yang pulas. Membuka kenyataan bahwa negara sedang bahaya. Tabek. Rabbi a’lam. (*)
Dua Kapal Tanker Muat "Palm Oil" dan CPO Diamankan TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur Komando Armada I mengamankan dua kapal tanker berbendera asing memuat \"palm oil\" dan \"crude palm oil\" (CPO) karena diduga melakukan pelanggaran dokumen. Kapal tanker yang diamankan, yakni MT World Progress yang berlayar dari Dumai menuju India di Selat Malaka dan MT Annabelle dari Kijing Pontianak menuju Shajarh, UAE di Perairan Barat Kalimantan.Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan Koarmada I selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas melaksanakan operasi dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang mengimplementasikan dengan menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi Indonesia secara intensif.\"Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Koarmada I membuahkan hasil, KRI Beladau-643 menangkap Kapal Tanker MT World Progress yang mengangkut \'palm oil\' 34.854,3 metrik ton (MT) di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia pada Rabu (27/4) pagi,\" kata Arysad.MT World Progress merupakan Kapal Tanker Berbendera Liberia dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah ABK 22 WNA (7 Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India) diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain.Hal itu merupakan pelanggaran Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.\"Di tempat terpisah, KRI Siribua-859 juga menangkap Kapal Tanker MT. Annabelle yang mengangkut \'crude palm oil\' (CPO) sebanyak 13.357,425 metrik ton (MT) dan metanol sebanyak 98 drum (5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai) di perairan Barat Kalimantan,\" ujar Arsyad.MT Annabelle merupakan Kapal Tanker Berbendera Marshal Island dinakhodai oleh Zhao Junfeng Warga Negara Tiongkok dengan jumlah ABK 24 orang warga negara Tiongkok diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.Hal itu melanggar Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Penangkapan MT. World Progress dan MT. Annabelle merupakan implementasi perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan ketat, serta menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor CPO atau minyak sawit beserta turunannya yang resmi dilarang oleh Pemerintah Indonesia.\"Kasal menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus\" tegas Pangkoarmada IDisinyalir, katanya, penyelundupan ataupun pengiriman minyak serta bahan baku minyak ke luar negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di Tanah Air saat ini. Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.Ia menyampaikan bahwa dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap 5 kapal membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan.KRI Beladau-643 yang dikomandani Mayor Laut (P) Nana Suryana selanjutnya menggiring MT. World Progress untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai.Sedangkan KRI Siribua-859 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Jasmin Mudianto yang selanjutnya mengawal MT. Annabelle menuju Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak guna proses penyelidikan lanjutan. (Ida/ANTARA)
Kasal Menegaskan akan Menangkap Kapal yang Melakukan Ekspor CPO
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut akan menangkap kapal yang nekat melakukan ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya crude palm oil (CPO), kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Jakarta, Kamis.\"Karena Presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kami tangkap. Tetapi tetap kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,\" kata Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.Yudo memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli untuk mencegah penyelundupan minyak sawit mentah atau CPO ke luar negeri.\"Tentunya (meningkatkan patroli). Kalau patroli, kami sebenarnya tiap hari sudah rutin. Tadi sudah saya sampaikan terdapat 30-40 kapal setiap hari di seluruh wilayah Indonesia,\" kata mantan Pangkogabwilhan I tersebut. Namun, lanjutnya, patroli saat ini akan mengutamakan pada antisipasi penyelundupan CPO. Selain itu, Yudo juga telah menginstruksikan seluruh personel TNI AL untuk bersiaga di tempat-tempat pemberangkatan CPO untuk ekspor. \"Karena tempat-tempatnya sudah kami petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kami awasi karena sudah perintah,\" tuturnya.Hingga saat ini, TNI AL telah mengamankan tujuh kapal yang mengangkut CPO di wilayah perairan Indonesia karena diduga melanggar hukum. Selain terkait CPO, tambahnya, jajaran TNI AL juga telah menangkap 11 kapal bermuatan batu bara yang diduga melanggar hukum.\"Nanti kami proses lebih lanjut. Untuk itu, dengan maraknya ekspor ilegal ini, maka kami berharap dukungan dari masyarakat apabila menemukan hal seperti ini; agar disampaikan kepada kami supaya kami tindak lanjuti,\" jelasnya.Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, termasuk CPO, yang berlaku mulai Kamis. Keputusan terkait larangan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4).\"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,\" kata Jokowi dalam keterangan videonya yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. (Ida/ANTARA)
POPULER
