ALL CATEGORY
Wapres Ma'ruf Minta Menteri Fokus Pekerjaan, Bukan Berkampanye
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin meminta para menteri tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye.\"Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus,\" kata Wapres Ma\'ruf seusai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Presiden Joko Widodo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Mei 2022 juga mengatakan bahwa para menteri dan kepala lembaga betul-betul fokus bekerja pada tugasnya masing-masing agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik.\"Jangan tinggalkan pekerjaan,\" tegas Wapres.Pernyataan Wapres tersebut memang senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kabinetnya untuk tetap konsentrasi pada masalah pandemi dan ekonomi global.Diketahui setidaknya ada empat orang menteri yang didengung-dengungkan maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2024Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.Sandiaga yang juga hadir dalam acara tersebut pun menyatakan setuju dengan pernyataan Wapres Ma\'ruf.\"Super setuju, dan sekarang jadi clear sekali. Selama ini saya selalu menjelaskan bahwa kami fokusnya pada tugas dan fungsi, saya kebetulan ditugaskan di sektor paling berat terdampak pandemi, sektor pariwisata ekonomi kreatif, dan saya dengan penjelasan itu jelas bahwa seluruh kegiatan dipusatkan pada kebangkitan ekonomi, pariwisata ekonomi kreatif,\" kata Sandiaga. (mth/Antara)
Harga Minyak Melonjak di Tengah Ketidakpastian di Pasar Energi Global
New York, FNN - Harga minyak melonjak lebih dari lima persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah aliran gas Rusia ke Eropa turun dan Rusia memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan gas Eropa, menambah ketidakpastian di pasar energi dunia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat 5,05 dolar AS atau 4,9 persen, menjadi menetap di 107,51 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman bertambah 5,95 dolar AS atau 6,0 persen, menjadi ditutup di 105,71 dolar AS per barel.Harga minyak dan gas telah meningkat sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari dan Amerika Serikat serta sekutunya kemudian menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia. Perdagangan minyak mentah telah dibatasi, dan Rusia telah mengancam akan menangguhkan pasokan gas ke Eropa, meskipun langkah itu telah dihentikan.Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina turun seperempat setelah Kyiv menghentikan penggunaan rute transit utama, menyalahkan campur tangan pasukan pendudukan Rusia. Ini adalah pertama kalinya ekspor melalui Ukraina terganggu sejak invasi.Langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa gangguan serupa dapat terjadi bahkan ketika harga sudah melonjak. Rusia pada Rabu (11/5/2022) memberikan sanksi kepada 31 perusahaan yang berbasis di negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Moskow setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.Uni Eropa telah mengancam embargo penuh minyak Rusia, meskipun negosiasi terus berlanjut. Karena peran Rusia sebagai pengekspor minyak mentah dan bahan bakar terbesar, gangguan - yang diperkirakan akan memburuk - telah menyebabkan pasar mengetat di seluruh dunia, terutama untuk produk olahan seperti minyak diesel.\"Harga akan terus bergerak naik terutama jika Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menghentikan pembelian minyak Rusia tahun ini,\" kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates di Houston.Uni Eropa masih tawar-menawar embargo minyak Rusia, yang menurut para analis akan semakin memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Pemungutan suara membutuhkan dukungan dengan suara bulat, tetapi telah ditunda karena Hongaria telah berusaha keras menentangnya.Angka terbaru pada persediaan AS menggarisbawahi dinamika yang mendorong harga lebih tinggi. Meskipun stok minyak mentah AS meningkat lebih dari 8 juta barel - sebagian besar karena pelepasan cadangan strategis - stok bensin turun 3,6 juta barel dan stok produk sulingan juga turun.Kapasitas penyulingan telah berkurang di Amerika Serikat dan negara tersebut telah menggenjot ekspor untuk memenuhi permintaan dari pembeli di luar negeri. Sejauh ini pada 2022, Amerika Serikat mengekspor, secara bersih, sekitar 4 juta barel bahan bakar setiap hari.\"Angka tingkat pemanfaatan 90 persen tidak seperti dulu karena kapasitas keseluruhan turun,\" kata Tony Headrick, analis pasar energi di CHS Hedging. \"Kami melihat penyulingan tidak mampu memenuhi permintaan bensin.\"Harga minyak mentah telah melonjak pada 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran pasokan, dengan Brent mencapai 139 dolar AS, tertinggi sejak 2008, pada Maret. Kekhawatiran tentang pertumbuhan yang disebabkan oleh pembatasan COVID China dan kenaikan suku bunga AS telah mendorong kemerosotan minggu ini. (mth/Antara)
Wapres: Indonesia Targetkan Lima Besar Olimpiade 2044
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengungkapkan Indonesia menargetkan dapat meraih peringkat kelima pada perhelatan Olimpiade dan Paralimpiade 2044, demikian disampaikannya dalam Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).\"Saya mengharap pembinaan atlet dalam jangka panjang dilakukan dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta dapat mencapai target meraih peringkat kelima pada ajang Olympic Game dan Paralympic Game pada 2044 nanti, ini targetnya,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.\"Sebagaimana amanat Perpres No 86/2021 DBON ditunjuk untuk merancang ulang ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung atlet-atlet Indonesia dapat berprestasi di tingkat dunia supaya lebih baik,\" ujarnya menambahkan.Peraturan Presiden (Perpres) No 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 September 2021.DBON dijelaskan sebagai dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.\"Penyelenggaraan DBON ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga kita perlu terus membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dunia usaha serta masyarakat baik dalam dukungan kebijakan anggaran, kurikulum, sarana prasarana dan lain sebagainya,\" tambah Wapres.Dalam rencana aksi tersebut, menurut Wapres Ma\'ruf, diperlukan peta jalan (road map) agar pelaksanaan DBON dapat terarah, sistematis dan berkelanjutan.\"Untuk itu saya minta peta jalan ini segera diumumkan, ini Pak Menteri Olahraga, secara komprehensif dan dirumuskan secara komprehensif, agar bisa menjadi panduan seluruh pihak yang terkait,\" ungkap Wapres.Wapres juga mengingatkan olahraga adalah tentang sportivitas sehingga aturan organsasi olahraga dunia harus dipatuhi.\"Untuk kebaikan bersama termasuk pengalaman kita bagi para atlet Indonesia pemberian sanksi World Anti-Doping Agency atau WADA kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia agar ini tidak terulang di masa yang akan datang,\" tambah Wapres.Wapres meminta agar semua pihak memetik pelajaran yang berharga tersebut dan saling mengingatkan terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat koordinasi dengan berbagai organisasi olahraga Indonesia.\"Selanjutnya saya meminta kepada para menteri melaporkan kesiapan dan komitmen masing-masing dalam mendukung pelaksanaan DBON ini ke depan, mulai dari tahap pertama yaitu DBON 2022-2024,\" ungkap Wapres.Seperti diketahui WADA pada 3 Februari 2022 memberikan status compliance (patuh) kepada LADI, sekaligus membebaskan Indonesia dari sanksi yang sebelumnya dijatuhkan. Komite Eksekutif WADA menetapkan LADI tak patuh terhadap WADA Code pada 14 September 2021. Status tersebut berlaku efektif mulai 7 Oktober 2021 setelah LADI tidak memberikan sanggahan atas putusan tersebut.Akibatnya, Indonesia mendapat sanksi karena WADA membekukan sejumlah hak-hak Indonesia di bidang olahraga selama satu tahun, di antaranya bendera negara dilarang berkibar ketika atlet Indonesia naik podium saat upacara penyerahan medali.Selain itu, Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Namun dengan pencabutan ini, Indonesia sudah mendapatkan kembali haknya untuk menggelar single event maupun multievent, termasuk ASEAN Para Games 2022 di Solo pada 20-31 Juli.Dalam rapat itu hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Deputi 3 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi dan pejabat terkait lainnya. (mth/Antara)
Menko PMK: Indonesia Mulai Melakukan Transisi Menuju Endemi COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi COVID-19.\"Intinya dilihat dari angka kasus aktif, \'positivity rate\', tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada,\" katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada Februari 2022, katanya, saat ini angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14.\"Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia nonspesifik, dan sekarang COVID-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah bukan lagi ancaman,\" katanya.Meskipun kasus COVID-19 sudah semakin membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati sebab kasus meninggal dan yang terjangkit masih terjadi.\"Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya \'de facto\' (secara fakta) sudah menuju ke endemi,\" katanya.Ia mengatakan transisi pandemi ke endemi ini dipertaruhkan setelah libur Lebaran 2022. Jika tidak ada tambahan kasus yang signifikan, maka COVID-19 di Indonesia akan segera menjadi endemi.\"Taruhannya setelah libur tahunan ini. Kalau nanti setelah Idul Fitri, dua minggu atau tiga minggu nanti tidak ada kenaikan kasus. Maka kita optimis segera transisi ke endemi,\" demikian Muhadjir Effendy. (mth/Antara)
KSP Optimis Angka Prevalensi Stunting Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko optimis angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) di Indonesia dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024.“Saya ingin memastikan apa yang diinginkan presiden betul-betul berjalan dengan baik di lapangan,” kata Moeldoko dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.Moeldoko menuturkan salah satu tugas dari kantor staf kepresidenan adalah mengawal dan memastikan program nasional strategis seperti percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bisa berjalan dengan baik.Dalam percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dirinya optimis angka 14 persen dapat tercapai karena sebanyak 600 ribu tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB dikerahkan langsung untuk mengawal keluarga.Aktor-aktor yang diturunkan oleh BKKBN tersebut mampu menyelesaikan permasalahan kekerdilan melalui koreksi kondisi kesehatan beserta asupan gizi keluarga.Rangkaian pemeriksaan saat pra-nikah pada calon pasangan pengantin dilakukan guna menghindari ibu terkena anemia atau tak layak hamil. Misalnya seperti mengukur lingkar lengan atas, mengawal pemeriksaan hemoglobin (Hb) dalam darah hingga lingkungan hidup keluarga yakni kondisi gizi, sanitasi dan air bersihnya.“Satu strategi yang akan dijalankan dalam rangka penurunan stunting, saya bisa pastikan dengan cara yang seperti ini target presiden menuju pada 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Strategi yang digunakan pertama harus aktornya dulu,” ucap dia.Bagi Provinsi Jawa Barat, Moeldoko mengatakan dengan angka prevalensi yang sudah di bawah rata-rata nasional yang kini sebesar 24,4 persen diharapkan bisa segera turun menuju 14 persen pada tahun 2024.Menurutnya Jawa Barat dapat menjadi benchmarking bagi daerah lain guna memperbaiki daerah yang belum memiliki langkah sesuai atau belum terbukti efektif. Sebab, Jawa Barat sedang menggencarkan pemakaian alat kontrasepsi setelah ibu melahirkan dan memiliki program unggulan Ojek Makanan Balita (Omaba).Moeldoko juga memastikan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan setiap perintah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia Emas 2045 dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan dalam masyarakat Indonesia.“Program strategis nasional harus dikawal karena Presiden mengatakan bukan hanya send tetapi semua apa yang disampaikan harus ter deliver dengan baik,” kata Moeldoko. (mth/Antara)
Bakamla Sampaikan Perkembangan Laut China Selatan pada Mahasiswa UNPAD
Jakarta, FNN - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr Aan Kurnia menyampaikan perkembangan Laut China Selatan (LCS) saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) secara daring.\"Tiga kekuatan China untuk mengklaim LCS dengan memberdayakan kapal-kapal nelayan di tempat paling depan yang sudah diberikan pelatihan militer, kemudian kapal China Coast Guard dan Navy China,\" kata Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr Aan Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Lebih lanjut, kata dia, LCS sangat strategis sehingga menjadi incaran sejumlah negara, karena 80 persen kapal-kapal melewati LCS serta jalur perdagangan. Selain itu, terdapat cadangan minyak dan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan sumber daya alam yang memiliki sumber pakan ikan besar.\"Potensi yang luar biasa dimiliki LCS membawa dampak sengketa di Laut China Selatan,\" kata dia lagi.Dampak tersebut, ujarnya pula, terbagi dua yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-claimant hadir dan meningkatnya dinamika internasional terkait dengan LCS.Sementara, dampak tidak langsung adalah kegiatan ekonomi di Natuna akan terganggu, gangguan terhadap lalu lintas pelayaran sehingga menciptakan krisis ekonomi dan energi. Kemudian kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya.Dalam materi kuliahnya, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia membeberkan strategi Bakamla RI dalam menghadapi situasi di LCS. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu menghadirkan konsep kebijakan.\"Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,\" ujar dia.Konsep kebijakan jangka pendek yang dirancang, yaitu menghadirkan simbol negara dan aktivitas di Laut Natuna Utara. Sedangkan jangka panjang yakni mencegah LCS sebagai mandala perang.Pada akhir materinya, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia menyampaikan tiga poin penting. Pertama, konflik di LCS memiliki risiko, tidak saja terkait hak berdaulat tetapi dapat bermuara pada kedaulatan terutama bila eskalasi meningkat sampai dengan penggunaan senjata.Kedua, Bakamla memainkan peran penting dan sentral di tengah meningkatnya risiko kehadiran kekuatan militer asing yang dapat mendorong terjadinya eskalasi. Kehadiran Bakamla akan menunjukkan intensi terhadap penegakan hukum tetapi tanpa ada tekanan yang dapat mendorong eskalasi.Terakhir, Bakamla memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan coast guard, sehingga bisa dinyatakan Bakamla adalah Indonesia Coast Guard yang memiliki tugas penegakan hukum di laut pada masa damai, dan menjadi kekuatan pengganda matra laut di masa perang. (mth/Antara)
Presidensi G20 Indonesia Diharapkan Percepat Transisi Energi Global
Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan.\"Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Kita semua pasti merasakan dampak dari isu ini, di mana suhu bumi semakin memanas setiap tahunnya. Studi terbaru menyebutkan suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan,\" kata Maudy dalam pernyataannya, Kamis.Maudy mengatakan, sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim paling dominan yang menyumbang hampir 90 persen dari emisi CO2 secara global. Aktivitas manusia juga telah berdampak luas pada kerusakan atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer, sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan alam permanen di muka bumi.\"WHO juga telah menyebutkan perubahan iklim ancaman terbesar kesehatan global di abad 21. Munculnya banyak penyakit baru sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dampak nyata ancaman perubahan iklim ini,\" ujar Maudy.Oleh karena itu, menurut Maudy, ancaman serius itu perlu segera ditangani bersama dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara umum, kata dia, ada tiga isu transisi energi yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia.Pertama, energy accessibility atau ekses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Tujuannya, untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.\"Hal ini juga mendorong pencapaian target sustainable development nomor 7 yang batas waktunya hingga 2030,\" tambah Maudy.Kedua, smart and clean energy technology, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi, maupun pengembangan energi terbarukan.Ketiga, advancing energy financing, yaitu pembiayaan untuk mendukung dua poin sebelumnya. Maudy mengatakan, skema dan mekanisme pembiayaan perlu dikembangkan dan mengurangi berbagai hambatan dengan menggalang kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun filantropi dengan model bisnis atau public-private partnership yang inovatif.Menurut Maudy, transisi energi berkelanjutan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat pun dapat mengambil peran untuk terlibat langsung dalam mendukung hal tersebut.\"Aktivitas sederhana yang secara perlahan bisa kita transisikan adalah penggunaan transportasi umum untuk mengurangi energi gas buang,\" kata Maudy.Selain itu, kata Maudy, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan penerapan transisi energi berkelanjutan atau energi hijau.\"Para pembuat kebijakan di G20 ini bahkan sudah menerapkannya selama gelaran G20. Mobilisasi mereka dilakukan menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan,\" ujar Maudy. (mth/Antara)
Aji Mumpung Cari Popularitas, Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berhentikan Menteri yang Mulai Kampanye Capres 2024
Jakarta, FNN - Tahapan Pemilu 2024, baik pemilhan legislatif pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Saat ini sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora( Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata. \"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari \'cuan\' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,\" kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022). Fahri mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. \"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, \'Bukan pejabat tinggi bias\') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada \'Aji Mumpung\', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,\" sentil Fahri. Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik. Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus! \"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,\" tandas dia lagi. Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. \"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar \'PENGPENG\' yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu \'PENGUASAHA\'. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,\" sindirnya. Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai. \"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!\" ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (sws)
Jokowi Tiba di Washington, Tidak Ada Satu Pun Pejabat AS yang Menyambut, Rocky Gerung: Dia Sudah Tidak Dianggap
Jakarta, FNN - Heboh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak disambut pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) saat tiba di Washington DC, menjadi pembicaraan serius masyarakat Indonesia. Untuk diketahui, Jokowi, yang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, serta rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington, DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/5/2022) sekitar pukul 21.40 waktu setempat (WS) atau Rabu, 11 Mei 2022, pukul 08.40 WIB.Kedatangan Jokowi itu disambut oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani. Tidak ada pejabat AS yang menyambut Jokowi dan rombongan.Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya menginap, dan akan memulai agenda kerjanya esok harinya. Menanggapi kejadian itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal itu mengevaluasi keadaan yang menyedihkan dalam politik Indonesia. “Jadi, itu bayangan kita tentang merosotnya profil internasional Pak Jokowi. Dulu kita masih berupaya mendorong Pak Jokowi untuk masuk dalam forum internasional. Ternyata bahkan sekarang yang terakhir pun dia tidak dianggap, sudah tidak dianggap,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022. Menurut Rocky, tragedi pengabaian oleh pejabat Amerika Serikat menunjukkan bahwa ini telah memasuki persoalan yang serius atas bangsa ini. “Ya, ini soal serius. Jadi ini bikin beban baru pada Pak Jokowi kalau dia sampai di Amerika tidak ada semacam penyambutan. Mustinya kan ada collect call dulu dengan pejabat Amerika atau siapa yang jemput atau kalau memang nggak ada, ya dibatalin saja,” papar Rocky. Atas kejadian ini, Rocky menyarankan agar Menteri Luat Negeri dipecat karena telah mempermalukan presiden di kancah internasional. “Mustinya Retno itu, menteri luar negeri yang mustinya dipecat. Ini kan memalukan bangsa, bahwa presiden tiba di negara adikuasa yang seharusnya ada pembicaraan dan agenda yang lebih pasti, tiba-tiba hanya sendirian dan turun dari pesawat terus masuk hotel,” tegasnya. Pesan yang bisa dianalisis dari peristiwa itu menurut Rocky lantaran cara pandang Amerika Serikat terhadap Indonesia sudah berubah, apalagi berkaitan dengan sikapnya terhadap Perang Rusia-Ukraina. “Ini hal yang dari awal kita sudah coba menjelaskan bahwa cara Amerika melihat Indonesia sudah berubah. Mungkin karena problem dalam diri kita sendiri yang menyebabkan Indonesia dianggap faktor, tapi asal-asalan saja. Dan itu akan ditafsirkan sebagai teguran Amerika terhadap ketidakmampuan Indonesia untuk mengambil keputusan soal Rusia,” paparnya. Dugaan lain, kata Rocky, mungkin Amerika merasa bahwa dari awal profil politik luar negeri Indonesia cukup diatasi sendiri, sehingga tidak perlu ada keistimewaan dan basa-basi diplomatik. Tak hanya itu, menurut Rocky, kejadian ini akan memengaruhi pertemuan antara ASEAN dan Amerika Serikat dan sangat mungkin juga Joe Biden akan datang ke situ untuk berbicara. “Jadi, sekali lagi ini juga menjadi skandal dan pasti memalukan karena tradisinya bagaimanapun harus ada pejabat setingkat apa dari Amerika yang jemput Presiden itu atau semacam basa-basi diplomat. Ini nggak ada,” katanya. Ketiadaan penyambutan pejabat Amerika Serikat terhadap Presiden Jokowi tak hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi ajang bully-an oleh netizen. “Kok begitu. Presiden kita kayak turis doang sampai di Amerika. Mau ngomong apa? Dan orang anggap ya memang nggak ada point Indonesia dalam soal ASEAN dan forum ASEAN - Amerika itu,” paparnya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan, bahwa hal itu bisa dimaklumi, karena sifat dari kunjungan ini adalah kunjungan dalam rangka kemitraan ASEAN-AS. Teuku menyebutkan, praktek diplomasi ada sifat penerimaan yang berbeda, ini yang bersifat multilateral. Sifat kunjungannya juga adalah kunjungan kerja. \"Kita melihat bahwa penerimaan saat tiba, semuanya mendapatkan treatment yang sama. Diterima pada level pejabat senior AS. Kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang perlu dirisaukan, ini hal sifatnya teknis protokoler,\" ujar Teuku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Dalam aturan protokoler, kunjungan pejabat bukan untuk pertemuan bilateral seperti menghadiri konferensi, memang tidak ada penyambutan khusus dari salah satu pejabat tinggi negara tuan rumah. Kendati demikian, tamu negara tetap mendapat pengamanan ketat sesuai protokol kenegaraan. (ida, sws)
Hukum Milik Penguasa dan Penguasa Adalah Hukum
Tuntutan keadilan telah berubah menjadi anomali dan barang langka, lepas dari pengawalan dan kepastian hukum, selain hukum rimba. Mana yang kuat akan melahap yang lemah. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih RASANYA bangsa ini sedang memasuki sebuah era kelam. Eksistensi etika mengalami pembunuhan secara perlahan tapi pasti. Tanpa ada yang merasa kehilangan. Tidak ada lagi kepedulian akan “hilangnya” Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber etika yang mengawal penegakan hukum. Meminjam ucapan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren, “In civilized life, law floats in a sea of ethics” (dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika). Hukum itu sebagai sesuatu yang hanya dapat tegak. Berlayar, bergerak di atas etika. Etika adalah landasan bagi hukum. Dan hukumpun mengapung di atas samuderanya. Hukum itu tak mungkin tegak dengan cara yang adil, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik. Apa masih diperlukan penataan untuk mengembangkan infrastruktur etika jabatan-jabatan publik dan etika profesional yang berbasis pada etika sosial, yang berfungsi dengan baik dalam mengendalikan perilaku ideal warga masyarakat? Tumbuh dan berkembangnya “rule of law” diperlukan basis sosial yang luas bekerjanya sistem etika sosial dalam masyarakat. Jika hukum diumpamakan sebagai kapal, sementara etika itulah samuderanya, “maka kapal hukum tidak mungkin dapat berlayar mencapai pulau keadilan, jika air samuderanya (etika itu) kering dan tidak berfungsi”. Gagal dan banyaknya anomali hukum di Indonesia, sangat mungkin etika berbasis nilai nilai Pancasila sebagai sumber hukum telah menguap dan mengering. Dipertontonkan dengan terang-terangan pencari keadilan yang berlawanan dengan penguasa pasti kandas. Jangankan sampai proses di pengadilan pada tahap pelaporan sudah ditolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Ratusan mungkin ribuan pencari keadilan terakhir sebagai contoh indikasi kuat kebohongan Big Data yang dimainkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) itu mental ketika dilaporkan ke Bareskrim. Dalam kasus E-KTP yang melibatkan pejabat negara dan kasus hukum para Buzer, hukum tak kuasa menyentuhnya. Anehnya pejabat dan politisi yang menyimpan kasus hukum, sementara bebas dari jeratan hukum dan harus rela dirinya dijadikan budak penguasa, seperti pedati hanya bisa bergerak atas kendali penguasa. Saat ini kasus jadi-jadian Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah terjadi, kemudian menyusul kasus jadi-jadian yang menimpa wartawan senior FNN Edy Mulyadi. Jelas sekali semua sebuah rekayasa, kasus hukum yang direkayasa. Hebatnya lagi penegak hukum masih suka-suka melanggar hukum. Gagasan pembentukan pengadilan etik untuk penyelenggara yang terindikasi melanggar hukum mengambang, bahkan dimentahkan oleh putusan MK di pertentangan dengan ide “Peradilan Etik” dengan mempertentangkannya dengan “Peradilan Hukum”. Terkait akibat relasi iparan Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Jokowi, begitu juga benturan kepentingan dalam komunikasi publik dalam urusan pribadi vs jabatan, makin menjadi-jadi. Urusannya menjadi campur-aduk tanpa etika sama sekali. Belakangan ini, tidak sulit menemukan munculnya berbagai pernyataan atau hasil kajian pakar hukum yang menyebutkan, sekarang ini etika sosial dan moralitas berbangsa kita justru sedang mengalami anomali, keadaan seolah tanpa norma. Ditengarai akhlak bangsa merosot karena kebebasan yang tidak terkendali. Bahkan, negara ditengarai sedang menuju ke bentuk tirani dan diktator. Bagaimana hendak mengharapkan hukum tegak dengan adil, jika sistem norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan kualitas dan integritas perilaku kita sebagai warga masyarakat. Yang menjadi masalah dewasa ini – yang banyak dikeluhkan masyarakat – bahwa lembaga negara yang yang mengatur etik, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bukan berbasis UUD 1945, faktanya hanya dapat dikatakan sebagai state auxiliary organ. Diantaranya lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau merupakan lembaga negara independen. Sifatnya lebih berposisi ad-hoc, tidak bergigi atau ompong tak bergigi Pelanggaran hukum oleh para pejabat negara terbalut kabut tebal dengan budaya ewuh pakewuh sesama sejawat. Hukum belum merupakan suatu komitmen nasional yang mengikat, dengan longgar bisa ditransaksikan antar mereka. Hukum masih sebagai aksesoris yang bisa ditawar, tidak memiliki aroma “kemuliaan” yang mengharuskan lahirnya kepatuhan kolektif terhadap hukum. Etika pada dasarnya lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Akan dibawa ke mana perahu besar – bangsa besar ini – yang bernama Indonesia, akan dilayarkan oleh pemimpinnya yang menjadi nakoda di atas samudera yang airnya tidak mengalir. Adakah kepastian perjalanan perahu besar ini ke tempat tujuan dapat tercapai, yang saat ini masih hanya impian dari mimpi di siang bolong. Ibarat sedang berlayar di bawah kendali pemimpin negeri yang mengatur negara dengan suka-suka dan telah menggeser elemen etika sebagai dekorasi demokrasi musiman belaka, proses hukum di Indonesia tidak akan bisa berfungsi normal. Tuntutan keadilan telah berubah menjadi anomali dan barang langka, lepas dari pengawalan dan kepastian hukum, selain hukum rimba. Mana yang kuat akan melahap yang lemah. Perdagangan hukum yang jelas melanggar hukum telah melembaga menjadi budaya baru: sarana jual-beli paket hukum transaksional, sudah menjadi komoditas perdagangan bebas dan terbuka, tidak ada lagi etika. Dalam terjemahan bebas, kata Prof. Mahfudz MD, persoalan keadilan hukum hanyalah soal mencari pasal-pasal yang diinginkan. Bukan pasal yang memiliki kepastian mengikat untuk tegaknya keadilan. Sampai kapan ini terjadi, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kata Prof. Salim Said, pejabat negara sudah tidak takut lagi pada pelanggaran sumpah jabatan yang beresiko hukum, karena Tuhan saja sudah tak ditakuti. Ketika hukum sudah milik penguasa dan penguasa adalah hukum. (*)
POPULER
