ALL CATEGORY
Piknik Panik Jokowi ke Amrik
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU suara resmi akan menolak bahwa perjalanan ke Amerika ini adalah piknik, sebab jelas agenda utama tidak lain untuk mengikuti acara KTT AS-Asean tanggal 12-13 Mei 2022 di Washington DC. Isu menonjolnya adalah jadwal pertemuan dengan Elon musk yang difasilitasi Luhut. Jadwal resmi ya dibuat ini dan itu. Setelah piknik domestik Yogyakarta dan Bali kini Amerika. Rombongan besar 62 berangkat menggunakan pesawat carter Garuda bukan pesawat Kepresidenan. Konon efisiensi, katanya karena pesawat Kepresidenan harus transit-transit dan hanya isi 48 penumpang. Nyatanya ber-Boeing 777-300 ER juga transit di Amsterdam. Lalu wajib kah anggota rombongan berjumlah banyak ? Mendarat di Pangkalan Militer Andrews Washington DC tanpa penyambutan panitia atau pejabat setempat. Bagi seorang Presiden yang berstatus sebagai Koordinator negara G-20 dan mewakili negara besar ASEAN soal penyambutan adalah penting. Wibawa bangsa dan negara. Memang faktanya Jokowi tidak berwibawa. Tanpa penyambutan kenegaraan justru mengindikasikan bahwa perjalanan Presiden ini disamakan dengan kunjungan privat atau piknik. Kemenlu menjelaskan soal penyambutan dengan menegaskan kunjungan ini bukan bilateral jadi cukup oleh pejabat negara sendiri. Namun tidak terjelaskan mengapa PM Malaysia Ismail Sabri dan PM Kamboja Hun Sen disambut oleh Special Advisor to US Chief Protocol Asel Robert atau PM Singapura Lee Hsien Loong disambut langsung di Airport oleh Presiden Joe Biden ? Presiden Indonesia memang dicuekin. Alasan bukan bilateral dinilai mengada-ada, aktivis Demokrasi yang tinggal di USA Christ Komary menulis bahwa banyak pertemuan multilateral dimana kedatangan para Kepala Pemerintahannya disambut resmi oleh State Departement, White House, dan anggota US Congress. Menurutnya \"it was generalization statement but it\'s not exactly and completely true..!! \". Sampai hari ini belum ada hasil meeting yang signifikan, apalagi yang menyangkut peran dan penghargaan terhadap Indonesia. Sambutan Jokowi dalam santap siang di Capitol Hill lebih bersifat basa-basi dan normatif. Soal dampak perang Rusia Ukraina semua telah mengetahui. Sementara itu rayuan Jokowi di depan pengusaha AS menjadi khas minta-minta datang berinvestasi di Indonesia. Nah jika Jokowi tidak dianggap penting khususnya oleh Amerika, maka kehadiran dalam acara di Amerika bisa-bisa kurang bermakna artinya kunjungan ini hanya piknik saja. Mungkin berbeda dengan Malaysia, Singapura atau Filipina yang menggalang kerjasama serius melawan hegemoni China. Sebaliknya, Indonesia dinilai berbeda, sangat berbaik-baik dengan China. Piknik Jokowi bukan bersenang-senang tetapi menenangkan diri. Di dalam negeri babak belur akibat terlalu banyak dosa politik, sementara diplomasi luar negeri tidak bagus, tidak mulus, dan tidak becus. Dikenal dengan diplomasi cas cis cus. Plintat-plintut. Jokowi mengalami kegelisahan politik yang serius. Teralienasi dan sepi dari para pendukung yang mulai lari untuk selamatkan diri. Luar negeri pun sudah tak peduli lagi. Nyanyian investasi membuat Jokowi semakin rendah diri dan frustasi. Inilah piknik panik Jokowi ke Amrik.
NKRI Harga Mati Berubah Menjadi NKRI Harga Obral
Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Joko Widodo sekarang bekerja untuk oligarki sehingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Baru pertama kali dalam era Presiden Jokowi para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pada zaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Oligarki tidak bisa masuk mengatur kebijakan negara. Menurut ahli ekonomi Prof. Rizal Ramli, macam-macam UU pesanan Oligargi antara lain UU Minerba, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang hingga 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesananan supaya Omnibus Law ada, sehingga kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang. Pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main biasanya pribumi, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara. Para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut. Dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini bisa diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU tersebut diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi kepada perkebunan Belanda hanya 75 tahun. Sekarang UU Cipta Kerja menjadikan HGU berusia 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah. Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar. Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. Ini merupakan cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi. Bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007. Putusan MK itu membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi. Melawan lupa, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi sedang menyiapkan lahan kawasan industri terpadu di Batang. Jejak digital dari rekaman pidato (bukan memotong dari pidato selengkapnya) terdengar jelas Presiden mengatakan: \"memerintahkan tentang diskon lahan bagi investor, agar para investor datang beramai-ramai ke Indonesia, maka kalau negara lain jual tanah 1 juta kita harus bisa jual di bawahnya 500.000.\" Memang terdengar seolah-olah untuk menciptakan lapangan kerja, hanya sayang tidak jelas tentang jaminan lapangan kerja dengan masuknya investor ke Indonesia. Fakta selama ini investor (China khususnya) datang lengkap dengan tenaga kerjanya. Bahkan menimbulkan disparitas tenaga kerja yang tajam dengan masyakarat di sekitarnya. Tawaran menarik menarik bagi investor tampak tideak dibarengi dengan aspek perlindungan dan prioritas lapangan kerja (kesejahteraan rakyat) dan aspek keamanan negara dari ancaman lain yang membayakan negara. Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Sekarang sebaliknya Presiden RI yang minta waktu bisa datang ke Amerika untuk bertemu dengan CEO Corporate Amerika. Menurutnya, pertemuan itu cenderung mengesankan Indonesia mengemis waktu kepada Corporate. Apakah negara sudah sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu? Atau Presiden RI sudah kurang pekerjaan, lalu harus datang menghadap dan meminta waktu agar bisa menghadap CEO Amerika? Menawarkan macam-macam investasi yang bisa diambil dengan harga bersaing, bahkan tidak segan segan menawarkan diskon. Kebijakan rezim mudah terbaca karena selalu memancarkan pesan bahwa kebijakannya bukan hadir dari niat akan mensejahterakan rakyat tetapi hanya karena pesanan Oligargi Kapitalis yang sudah masuk pada pola pikir dan rencana kerja Presiden. Kesan slogan – NKRI Harga Mati – seperti sudah diubah menjadi NKRI Harga Obral. Sementara rakyat yang miskin makin terus bertambah, anjlok sampai ke bawah. (*)
Syahganda Nainggolan: Tahun Ini, Gerakan Rakyat Lawan Islamophobia dan Oligarki
Jakarta, FNN - Tokoh aktivis Mahasiswa ITB yang pernah dipenjara rezim Soeharto dan Jokowi, Syahganda Nainggolan menyebutkan pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini. Demikian pula terkait perlawanan terhadap bentuk-bentuk Islamophobia yang berkembang di sekitar rezim ini juga harus tuntas pada tahun ini melalui berbagai perlawanan gerakan mahasiswa beserta unsur lainnya di tanah air. Hal tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan dalam diskusi refleksi 24 tahun Reformasi, Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki yang diselenggarakan Masika-ICMI di Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam. Menurut Syahganda, tatanan demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi termasuk melakukan gerakan Islamophobia beserta pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM, dan \'illiberal democracy\'. Selain itu, kekuasaan rezim ini juga telah memberikan kedaulatan penuh dan tanpa batas bagi kelompok oligarki yang terdiri dari para pemodal asing. \"Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional, bahkan lebih lagi dalam hal mafia minyak goreng. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi gagal melindungi kemartabatan hidup segenap rakyat Indonesia,\" ujarnya. Ditambahkan, cita-cita atau semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi, superioritas hukum, HAM serta keadilan bagi rakyat jelata malah kian menjauh dan tercoreng dari harapan rakyat. \"Bahkan, penangkapan Habib Rizieq dan para ulama serta para aktifis demokrasi, dan pemberangusan hak-hak berekspresi dan berdemokrasi sudah seperti mimpi di siang bolong yang tak lagi digubris oleh kekuasaan rezim ini dengan melibatkan berbagai jaringannya, sekaligus adanya fakta di tengah kita terkait supremasi kelompok oligarki telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana menjadi dasar perjuangan untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen pejuang kerakyatan lain seperti buruh dan berbagai ormas yang tetap setia di jalan perubahan.\" \"Oleh karena itu, semua gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama harus bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki. Hal ini harus terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat,\" papar Syahganda. Konkretnya, lanjut Syahganda, pemerintahan Jokowi harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik di antaranya Habib Riziek Shihab (HRS) dan lain-lain, juga melakukan reformasi agraria secara total guna mendorong keadilan sosial bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. (sws)
Haji Jap A Siong
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Jap A Siong, begitu biasa namanya disebut pandiri Persatuan Islam Tionghoa pada tahun 1936 di Medan. Kemudian hari PIT menjadi PITI dengan tambahan Indonesia. Saya tahu Jap A Siong saat ia ceramah Islam di Sawah Besar tahun 1960-an dalam bahasa Tionghoa. Saat itu usianya 70-an. Jap A Siong jarang terlihat ngobrol2. Ia bicara seperlunya. Rekan seperjuangannya asal Bengkulu Haji Abdul Karim Oei Tjeng Hin. Ada yang dari Bengkulu juga Mr Johan Muhamad Thay. Johan aktivis Jong Islamieten Bond yang pada 28 Oktober 1928 ikut tanda tangan Sumpah Pemuda atas mandat Ketua JIB waktu itu Mr Kasman. Ini keterangan Mr Kasman kepada saya. Terkait dengan tema ini perlu disebut nama admiral Cheng Ho yang diyakini sebagai penyebar Islam di Indonesia . Cheng Ho bertugas mencari kapal dagang Tiongkok yang ditenggelamkan bajak laut pada tahun 1401. Tidak jelas seberapa sukses missi Cheng Ho di laut. Tapi sejak 1970 ia diyakini sebagai penyebar Islam. Menjadi pertanyaan dengan bahasa apa Cheng Ho dakwah. Kalau orang-orang Arab jazirah dan maghribi, orang Asia minor sebelum ke Indonesia mereka bersinggah di zona-zona econ dimana bahasa native setempat mengandung banyak persamaan dengan Melayu, misal Madagascar, Maldive, dan Malabar. Kalau Cheng Ho da\'wah berbahasa Tionghoa tentu seperti Haji Yap A Siong. Di tahun 1960-an saja mayoritas pengunjung tak paham. Tokoh Islam Tionghoa generasi berikutnya Junus Jahja. Ia memimpin pembangunan mesjid di Jl Lautze, Jakarta Pusat. Pelanjutnya Ali Karim. Perlu juga diingat nama pebulu tangkis wanita Verawati yang juga pernah aktif di lingkungan PITI. Anton Medan juga pernah jadi Ketua PITI. Lepas pernah aktif atau tidak di PITI, Felix Siauw sekarang termasuk da\'i terkemuka.. Haji Jap A Siong memang perlu pelanjut. (RSaidi)
Memerdekakan Gerakan Mahasiswa dan Aktivis
Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ANOMALI parah tak henti menggelinjang di depan mata kita. Di saat bangsa memekikkan slogan NKRI harga mati, di saat yang sama Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 sebagai napas dikangkangi begitu saja. Fakta bahwa pernah ada niat sekelompok orang mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, sulit dibantah. Itu sama sulitnya membantah fakta adanya upaya memperpanjang masa jabatan dengan konsolidasi masif di sana-sini. Semua pengkhianatan ini terjadi di depan mata, di tengah-tengah pekik NKRI harga mati itu. Pun dengan demokrasi. Di saat jargon rakyat berdaulat diteriakkan, di saat yang sama terjadi upaya pembungkaman suara-suara kritis rakyat. Terbaru konsolidasi 300 elemen mahasiswa dari 34 provinsi bersama petani, nelayan, buruh, akademisi hingga aktivis 98 di Gedung Pandan Sari, Cibubur, Jakarta Timur mendapat tekanan. Sejak Selasa, 10 Mei 2022, mereka telah berkumpul. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini rencana digelar hingga Kamis, 12 Mei 2022. Sayangnya, di hari H pelaksanaan para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia penyelanggara, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Untungnya, semangat peserta tak surut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan dalam lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan meski tidak dilakukan di dalam ruangan seperti yang direncanakan. Memang, agak sulit membuktikan bahwa tangan-tangan kekuasaan bermain izin penggunaan gedung. Sama sulitnya membuktikan bahwa kekuasaan tidak berada di balik peretasan akun dan nomor whatsapp mahasiswa menjelang demo BEM seluruh Indonesia 11 April lalu. Tapi, menghindari tuduhan publik bahwa tekanan itu dilakukan kekuasaan juga sulit. Sebab, sejauh ini, aparat tidak mengusut tuntas peristiwa tersebut sehingga kita tidak memiliki kesimpulan pasti. Semua berlalu begitu saja. Ingat demonstrasi mahasiswa menolak UU Omnibus Law tempo hari? Narasi Tivi menginvestigasi bahwa itu bukan dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Entah siapa pelakunya, sebab hingga hari ini belum ada titik terang. Suara rakyat seharusnya tidak perlu dibungkam. Pun tidak harus dihalang-halangi. Bukankah Presiden Joko Widodo pernah menyatakan rindu didemo? Maka, biarkan mahasiswa dan aktivis mengonsolidasi pergerakannya. Bila pemerintah merasa benar, jawab saja kritikan mereka dengan data dan fakta. Atau, sesekali buka ruang dialog agar tercipta komunikasi yang sehat. Yang terjadi selama ini, komunikator istana acapkali bertindak super defensif hingga bersikap layaknya buzzer. Mereka yang kritis sering dituding dengki, benci, atau narasi-narasi provokatif lainnya. Negeri ini semakin kehilangan sosok pemersatu. Yang ada, justru keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politik. Rakyat dibiarkan bertengkar pada isu pinggiran semacam budaya versus Islam, Arab versus Nusantara, agar perhatian tidak berfokus pada kegagalan demi kegagalan pemerintah. Maka, kita memerlukan suara mahasiswa, agar pemerintah dan kita semua kembali menyadari bahwa situasi negara semakin melengceng dari harapan konstitusi. Kita menjadi semakin rapuh. Utang menumpuk, krisis ekonomi mengintai, dan kemiskinan bertambah. Sebelumnya, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Sementara survei Litbang Kompas menemukan 7 dari 10 responden kesulitan membeli kebutuhan pokok di awal april 2022 lalu. Ironisnya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak cukup ampuh mengatasi persoalan itu. Sebaliknya, kebijakan yang ditempuh bahkan memperburuk situasi. Sebut saja pemaksaaan pengesahan UU Omnibus Law yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional atau pengesahan UU Ibukota Negara Baru yang membutuhkan dana super jumbo di belitan ekonomi negara yang tidak stabil. Situasi itu diperparah oleh kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran semisal pembangunan Bandara Kertajati yang sepi peminat namun didera biaya perawatan mencapai enam miliar rupiah, pembangunan rel kereta api Jakarta-Bandung yang pada akhirnya membebani APBN, dan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya yang terancam mangkrak. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua itu? Bukannya memikirkan jalan keluar, yang dominan terbaca oleh publik justru aroma politik mempertahankan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan atau penambahan jatah tiga periode seolah menjadi solusi. Padahal, calon pemimpin yang akan diusung tersebut adalah pemimpin yang memimpin di saat semua persoalan di atas terjadi. Kini, harapan kita semua bertumpu pada mahasiswa. Kenapa? Sebab hanya gerakan mahasiswalah yang agaknya mampu mengubah sikap Jokowi. Satu bulan sebelum demo 11 April 2022, menyikapi usulan penundaan pemilu, Jokowi menyatakan siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan pemilu. Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Jokowi bahkan melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu lagi. Padahal, isu penundaan Pemilu telah banyak dikritisi pengamat dan sejumlah politisi nasional. Namun Jokowi bergeming. Dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa dan elemen rakyat memang pernah bersatu turun ke jalan menggulingkan rezim orde baru. Barangkali, ada kekhawatiran pemerintah kalau-kalau eskalasi Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur membesar seperti itu. Namun, kalau pemerintah merasa benar dengan kebijakannya selama ini, saya kira tidak perlu takut. Sederhana, kok. Cukup menjawab kritikan dari mereka dengan menjelaskan duduk soal yang sebenarnya. Kalau disumbat, ditekan, atau dihalang-halangi, maka kami akan berada bersama suara rakyat, memerdekakan gerakan mahasiswa. (*)
Imam Shamsi Ali Puji Wanita Berhijab Jadi Insinyur “Space-X” Elon Musk
New York, FNN – Imam Shamsi Ali, imam di Islamic Center of New York yang juga direktur Jamaica Muslim Center dan Presiden Nusantara Foundation menyindir Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Prof Budi Santosa Purwokartiko yang diduga rasis ketika mewawancarai mahasiswi calon penerima beasiswa LPDP. Sebelumnya, Rektor ITK Prof. Budi Santosa Purwokartiko tersebut dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirut LPDP Andin Hadiyanto. Budi Santosa dinilai telah melakukan ujaran yang bersifat SARA dan pelecehan secara verbal. Budi Santosa menulis dalam status di Facebook-nya dan menyebut seseorang yang memakai hijab atau penutup kepala adalah manusia gurun. Imam Shamsi Ali dalam postingan video di akun Twitter @ShamsiAli2 menyindir Rektor ITK dengan menyebut bahwa wanita berhijab justru lebih berpikiran terbuka dan sukses dalam karier, seperti sosok Ars-Vita Alamsyah, wanita muslim berhijab yang kini menjadi insinyur di Space-X, perusahaan antariksa milik Elon Musk, Bos Tesla. “Profesor itu bisa melamar kerja di perusahaan Elon Musk, bisakah? Ini wanita berkerudung yang otaknya lebih terbuka dari seorang rektor ITK,” tulis Shamsi dalam postingan tersebut, Sabtu 7 Mei 2022. Dalam video berdurasi 2.15 menit tersebut, membahas sosok seorang wanita muslim berhijab asal Indonesia yang bernama Ars-Vita Alamsyah. Dalam video yang merupakan petikan percakapan Vita dengan VOA Indonesia itu, Vita menceritakan pengalamannya menjadi seorang wanita muslim berhijab yang ternyata bisa berbarier cemerlang di perusahaan masa depan, yang didominasi oleh kaum Adam. “Meskipun tak banyak perempuan atau muslim yang bisa dijadikan contoh, bukan berarti mustahil bagi kita untuk bisa berkontribusi dan menyelesaikan pekerjaan,” tutur Vita dalam video tersebut. Vita sendiri sudah hampir setahun bekerja di Space-X, perusahaan transportasi ruang angkasa milik Elon Musk. Vita adalah lulusan S1 dari University of Maryland. Ia sempat berkarier di Industri Aerospace dan Global Supply Chain sebelum ia melanjutkan S2 di MIT dan mengambil jurusan Supply Chain Management. (mth/Fajar)
Pertumbuhan Ekonomi Keropos
Oleh: Gede Sandra - Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 tumbuh 5,01 persen, bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Tetapi bila kuartal pertama 2022 dibandingkan terhadap kuartal keempat tahun 2021, hasilnya ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi sebesar negatif 0,96 persen. Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi hanya sebesar 19,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2022 ini. Nilai yang sebenarnya kecil untuk ukuran Indonesia ini pun, sialnya juga lebih kecil dari kontribusi pada tahun 2021 yang sebesar 19,25 persen. Bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sepanjang tahun 1968-2004 yang sebesar 28,1 persen jelas capaian tahun ini tidak ada apa-apanya. Atau jangan dibandingkan dengan angka kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB negara-negara tetangga saat ini: China 30 persen, Thailand 34 persen, Vietnam 26 persen, dan Malaysia 25 persen. Artinya di Indonesia sebenarnya semakin ke sini semakin berkurang industri manufakturnya, atau terjadi deindustrialisasi. Ini dikonfirmasi oleh data BPS yang lain, yaitu tentang tingkat pengangguran. BPS menunjukkan data bahwa terjadi penurunan persentase penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari sebesar 37,02 persen di Februari 2021 menjadi sebesar 36,72 persen di Februari 2022. Buruh yang menjadi tulang punggung industrialisasi, komposisinya malah berkurang. Sementara terjadi peningkatan persentase penduduk yang bersatus berusaha sendiri. Realitasnya dari buruh industri, kemudian ter-PHK, lalu jadi jaga warung atau kaki lima atau jadi supir ojol. Apalah faedahnya pertumbuhan ekonomi 5,01 persen; Bila dalam periode yang sama tingkat pengangguran hanya berkurang 300 ribu jiwa (dari 8,75 juta di Februari 2021 ke 8,4 juta jiwa di Februari 2022). Indeks keparahan kemiskinan pedesaan meningkat 0,02 poin pada September 2021. Nilai tukar petani (NTP) bulan April 2022 anjlok 0,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Upah buruh hanya naik rata-rata 1,12 persen. Dan kasus gizi buruk balita semakin marak di daerah-daerah. Meskipun kontribusi industri pengolahan menurun, tapi kontribusi industri pertambangan dan galian terhadap PDB melonjak dari 7,64 persen ke 10,48 persen. Akibat perang Rusia-Ukraina, harga pasar komoditi pertambangan naik tinggi, terjadilah windfall profit yang dinikmati oleh para taipan batubara. Karena rendahnya royalty, Negara pun bisa dibilang tidak dapat apa-apa dari windfall profit komoditi tambang ini. Kemudian booming kelapa sawit. Negara juga tidak menikmati, malah merugi- karena subsidi-subsidi yang mubazir dalam menstabilkan harga minyak goreng. Rakyat juga bunting karena harga-harga minyak goreng tak kunjung turun, sudah terlanjung menjadi penyumbang inflasi yang terbesar pada bulan April 2022. Sementara petani sawit, yang kita kira akan untung, malah ikut buntung. Harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit anjlok sangat dalam. Jadi lagi-lagi yang untung adalah taipan juga, tapi di bidang sawit. Para taipan batubara dan taipan sawit menari-nari di atas pertumbuhan ekonomi yang keropos. Mereka tidak perlu banyak bayar pajak, duit devisa ekspor tinggal diparkir di wilayah-wilayah surga pajak. Negara Kembali rugi, karena kehilangan potensi pajak dan kestabilan moneter bila devisa ekspor masuk. Tapi kita tidak bisa menerka sampai kapan harga komoditi terus naik. Bila akhirnya masa itu datang, dan ekonomi bakal terkoreksi dalam atau bahkan terkontraksi. Akhirnya terkuaklah betapa memang keropos struktur perekonomian kita, yang masih sangat tergantung naik turunnya harga komoditi ini.***
Hasil Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia : Aksi Nasional Serentak 19-20 Mei 2022
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022 telah berjalan meskipun dalam tekanan karena tidak diperkenankan menggunakan gedung petemuan yang sudah dibayar dari gotong royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah itu. Semangat kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928 dan proklamasi 1945 telah mendorong para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum professional, emak-emak, para aktivis, para advokat dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) untuk berinisiatif menyelengarakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. \"Kami semua terpanggil untuk duduk bersama rakyat karena kondisi saat ini telah menjauh dari tujuan kita bernegara. Sebab faktanya korupsi, kolusi, nepotisme merajalela terjadi dan jalanya pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki yang mneyuburkan KKN, merusak demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan semakin menyengsarakan rakyat kecil dengan kenaikan harga yang mencekik kehidupan rakyat \" ujar salah satu pimpinan sidang Konsolidasi Eeng Suhendi saat menyampaikan hasil Konsolidasi dihadapan media. Dalam rilis hasil konsolidasi tersebut yang dibagikan ke awak media disebutkan ada 17 keputusan yang dihasilkan konsolidasi tersebut, di antaranya seluruh peserta sepakat untuk melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Poin ke dua bersepakat menuntut turunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat. Konsolnas juga menyepakati aspirasi daerah dijadikan agenda tuntutan diantaranya menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya seperti di Sulawesi dan daerah lainya untuk segera dihentikan. Konsolnas juga menyepakati tuntutan agar legalitas status kependudukan warga Mesuji register 45 Lampung untuk segera dilegalkan. Tuntutan dari daerah lainya juga disepakati misalnya menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN. Di bagian akhir pada poin ke 17 para peserta bersepakat untuk turun aksi dan menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat meperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. Eeng Suhendi (Pimpinan Sidang Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia)
Ada 271 Kepala Daerah Menjabat tanpa Pemilu, Demokrasi Sudah Hancur
Jakarta, FNN - Kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada Serentak 2024 akan digantikan oleh penjabat gubernur sementara. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 poin 9. Jika diakumulasikan, terdapat 271 kepala daerah yang akan lengser selama periode 2022-2023, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Penjabat gubernur sementara nantinya akan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi madya atau setara eselon I. Sedangkan penjabat bupati/wali kota sementara akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan kriteria ASN pejabat tinggi pratama atau setara eselon II. Menanggapi kenyataan ini, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa merosotnya demokrasi dalam negeri, seimbang dengan pudarnya profil Indonesia di mata internasional. “Itu yang menyedihkan kita hari-hari ini. Gubernur-gubernur akan diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tanpa ada legitimasi. Dan itu bisa dua setengah tahun. Itu artinya, Gubernur tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakannya pada publik, pada konstituen. Ini juga satu sinyal bahwa memang demokrasi kita sudah hancur,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022. Rocky mensinyalir orang-orang sekitar kekuasaan sejak awal sudah kita duga akan menduduki pos-pos itu untuk mengamankan kekuasaan Pak Jokowi. Yakni untuk memastikan bahwa seluruh investasi dari yang disebut oligarki itu, akan diamankan oleh ke gubernur baru yang sebetulnya merupakan proksi istana. “Ya, itu poin-poinnya sebetulnya. Jadi alih-alih memperlihatkan demokrasi kendati tidak ada prosedur demokrasi, ini justru diperlihatkan tentang kroniisme,” paparnya. Kenyataan ini akan semakin membuat investor luar negeri takut masuk ke Indonesia. “Jadi, tidak berubah cara investor asing melihat kita. Kalau begitu, nggak ada gunanya masuk ke Indonesia karena akan terjadi semacam lipat melipat regulasi,” tegasnya. Bahkan, kenyataan ini, kata Rocky semakin memastikan kita, bahwa membayangkan 2024 itu kayaknya mustahil. Namun demikian, Rocky mengajak agar masyarakat sipil supaya terus tidak putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Keteguhan masyarakat ditunjukkan dengan adanya kalangan mahasiswa, buruh, dan ormas-ormas LSM yang bertemu di Cibubur untuk melakukan konsolidasi. Anehnya, pertemuan itu masih dihalangi untuk melakukan percobaan. “Padahal ini pertemuan justru untuk membaca situasi agar supaya ada wilayah yang bisa kita amankan kalau terjadi kles di tingkat elite,” papar Rocky. Rocky menegaskan sepertinya rezim menganggap bahwa konsolidasi masyarakat sipil itu untuk mendorong kekuasaan supaya jatuh. “Bukan. Itu justru untuk menyiapkan kalau kekuasaan jatuh, maka ada kelompok yang menangkap problem bangsa ini,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky mulai dilakukan koordinasi antara buruh, mahasiswa, masyarakat sipil untuk menjaga supaya kalau kekuasaan jatuh, ada institusi alternatif yang bisa mengelola bangsa ini. Perihal penunjukan Kepala Daerah, Rocky menyarankan sebaiknya pejabat sebelumnya diperpanjang saja karena masih punya legitimasi. “Kalau ada akal sehat mustinya perpanjang saja kan? Anies diperpanjang, gubernur yang lain juga diperpanjang. Itu lebih masuk akal. Kan dia masih punya legitimasi,” tegasnya. Rocky melihat ada kesengajaan untuk mendesain perkumpulan politik di kalangan penguasa. “Jadi memang terlihat dari awal, ini didesain untuk regrouping politik sambil menyingkirkan mereka yang potensial untuk secara kritis mempersoalkan kekuasaan,” paparnya. “Sementara kita lihat contoh-contoh bagaimana pemusatan kekuasaan itu justru diakhiri dengan berhentinya presiden, seperti Perdana Menteri Pakistan Raja Paksa, juga soal Filipina,” lanjutnya. Menurut Rocky dengan penunjukan 271 kepala daerah, itu menandakan bahwa oligarki dan otokrasi akan menguasai Indonesia menuju 2024. Seolah-olah kita enggak ada ide untuk menghasilkan demokrasi itu. “Kenapa itu terjadi? Karena koordinasi atau koordinator-koordinator istana itu hanya melihat secara satu sisi bahwa Presiden Jokowi harus diselamatkan,” paparnya. Semua ini kata Rocky adalah upaya untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Karena itu, dipasanglah orang-orang istana. Padahal kalau dari sekarang dicicil demokrasinya, orang akan berpikir bahwa oke Presiden Jokowi akan meninggalkan jejak, bukan mematikan demokrasi, tapi menghidupkan kembali ide demokrasi. Oleh karena itu, kata Rocky kepala daerah tidak diangkat berdasarkan like and dislike pada presiden. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah langsung terlihat like and dislike makin nyata. “Orang dari istana ditaruh di DKI yang memang untuk mengatur ekonomi DKI. Demikian juga wilayah-wilayah yang lebih praktis secara ekonomi di mana izin-izin pertambangan dan eksekusi masih dipegang oleh oligarki, ditaruhlah orang-orang yang nanti akan memperpanjang izin-izin itu kan. Jadi ini semua bagian buruk dari kekuasaan,” pungkasnya. Para kepala daerah kata Rocky memang dipakai untuk mengamankan proyek-proyek strategis dari oligarki, bukan proyek strategis negara. “Kalau proyek strategis negara pasti bangkrut karena APBN-nya sudah tidak cukup,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Manusia dan Kekeluargaan Universal
Adanya perasaan lebih karena ras atau warna kulit itu merupakan bentuk “stupidity” (kebodohan) yang buruk pada sebagian manusia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MELANJUTKAN oleh-oleh dari konferensi antar Komunitas agama di Florida Minggu lalu. Surah Al-Hujurat ayat ke-13 ternyata tidak saja menyampaikan esensi kemanusiaan (humanity, fitrah, spiritualitas) saja. Tetapi, sekaligus mengafirmasi kekeluargaan manusia secara universal. Bahwa manusia itu sejatinya tanpa kecuali semua ada dalam satu keluarga kemanusiaan yang universal. Sehingga wajar saja jika ayat-ayat Al-Quran berkali-kali menekankan tentang asal-usul penciptaan manusia itu. Manusia misalnya dalam beberapa kali disebutkan sebagai ciptaan dari tanah (turab, thiin, hama’ masnuun). Atau beberapa kali juga disebutkan penciptaannya dari air yang hina atau air mani (maa mahiin). Di awal Surah An-Nisa Allah menegaskan, penciptaan manusia dari jiwa yang satu (Adam). Sebagian ulama menafsirkan kata nafs wahidah sebagai sumber penciptaan yang sama. Artinya, baik lelaki maupun wanita diciptakan dari “sumber” yang satu (sama). Pada ayat ke-13 Surah Al-Hujurat ini Allah seolah menekankan, sekaligus merincikan asal usul manusia. Bahwa orang tua manusia itu, siapapun dan apapun rupanya saat ini, sama. Semua manusia diciptakan dari satu pria (dzakar: Adam) dan satu wanita (untsa: Hawa). Penekanan ini sesungguhnya menyampaikan beberapa pesan penting. Satu di antaranya adalah pentingnya membangun rasa kedekatan (kekeluargaan) di antara sesama manusia ini. Sadar akan orang tua (ayah dan ibu) yang sama seharusnya membangun rasa kedekatan yang intim di antara manusia itu. Kesadaran persaudaraan universal ini dengan sendirinya akan mengurangi kecenderungan friksi (perpecahan) manusia karena alasan-alasan partikularnya, termasuk karena ras, etnis, warna kulit, budaya bahkan agama. Manusia akan mampu melampaui perbedaan-perbedaan itu untuk merangkul koneksi universalnya dalam rasa kekeluargaan kemanusiaan itu. Perpecahan manusia karena ras (racial divisions) bahkan keangkuhan ras oleh sabagian (rasisme) salah satunya disebabkan oleh kegagalan memahami konsep kekeluargaan universal ini. Adanya perasaan lebih karena ras atau warna kulit itu merupakan bentuk “stupidity” (kebodohan) yang buruk pada sebagian manusia. Bahkan dalam hal beragama sejatinya tidak dipahami sebagai pintu perpecahan dari kekeluargaan universal itu. Keyakinan (faith) dan agama harus dijadikan jalan bagi memperkuat kembali kekeluargaan universal itu. Agama datang untuk mengingatkan kita tentang “commonalitas” yang universal. Satu Tuhan, satu ayah/ibu, dan satu asal penciptaan (tanah liat). Dan karenanya agama selalu menjadi lentera bagi manusia untuk mewujudkan moral strength (kekuatan moral) dalam merajut kebersaman demi membangun dunia yang lebih baik. Bukan sabaliknya, justeru agama dijadikan dasar bagi perpecahan, permusuhan, bahkan peperangan. “Agama menyatukan. Egoisme memisahkan”. Salah satu poin yang saya sampaikan pada ceramah kunci di pertemuan itu. Semoga manfaat! Manhattan, 12 Mei 2022. (*)
POPULER
