ALL CATEGORY
Ruhut Menjadi Kribo
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan LHO bukankah Ruhut saat ini berambut tipis kok menjadi kribo ? Ya, tapi ini bukan persoalan fisik apalagi urusan rambut melainkan sifat dan sikap. Maksudnya adalah bahwa Ruhut Sitompul sedang mengikuti dan mendukung pandangan Zein Assegaf alias Habib Kribo. Karena dengan menyamakan diri inilah maka Ruhut menjadi Kribo. Ucapan tidak bermutu dan ketakutan sendiri Zein Assegaf alias Zein Kribo berkaitan dengan kekhawatiran bahwa Anies Baswedan akan menjadi Presiden pada Pilpres 2024. \"Negara akan hancur\", kata Kribo he hee hancur apanya. Halusinasinya terus muncul \"gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi Presiden\" Kribo menggigil ketakutan hebat. Kribo berteori dan mulai menghasut eh memotivasi \"Besok kalau anda mau pilih Presiden, pilih yang didukung Jokowi. Istilah kalau jaman Nabi, Kira-kira yang awam ini kita ikut orang yang bener. Siapa sekarang kita punya orang bener. Siapa kita punya Presiden terbaik? Adalah Jokowi\". Ga jelas maksudnya apakah Jokowi disamakan dengan Nabi? Pikiran kriting eh kribo seperti itu yang diamini dan dipuji Ruhut. \"Aku kasih nilai 100 waspada, waspada waspadalah NKRI harga mati. Pancasila Ideologi Negara Indonesia tercinta yang harus terusss kita lestarikan. Syukron Habieb Kribo. Merdeka\", kata Ruhut Sitompul. Belum juga masuk tahapan Pilpres namun Ruhut dan Kribo sudah gemetaran. Mungkin sejawat lainnya seperti Denny Siregar dan Abu Janda juga mengalami penyakit yang sama. All out berusaha untuk menghancurkan Anies Baswedan yang dianggap lawan. Rupanya kubu mereka tidak siap untuk berkompetisi secara sehat. Maklum bisanya hanya pintar sembunyi di ketiak kekuasaan. Kolam cebong bergolak hebat. Jokowi melemah cengkeramannya. Partai koalisi tidak lagi solid karena masing-masing mencari posisi untuk 2024. Oposisi justru semakin kuat. Buzzer belingsatan dan berkomentar ngawur. Maklum panik. Ya contohnya Habib Kribo dan Ruhut itu. Jika Anies atau lainnya dari kubu non-Jokowi menjadi Presiden, maka terbayang wajah-wajah kecut para buzzer sedang menggali kuburannya sendiri. Kasihan. Habib Kribo ini adalah wajah kribo pemikiran keagamaan. Konon Syi\'ah? Aneh keturunan Arab justru membenci Arab. Sangat dangkal pemahaman keagamaannya. Masa si Kribo pernah menyamakan Asmaul Husna dengan Trinitas dan mendalilkan pelacur lebih ibadah di depan Tuhan karena melacur itu mencari makan. Kribo dan teman temannya gemar meneriakkan Kadrun kepada umat Islam. Persis seperti PKI dahulu menyerang umat dengan sebutan Kadal Gurun (Kadrun). Para buzzer dan penista agama itu lupa bahwa perilaku memberi status dan melecehkan itu sama saja dengan deklarasi bahwa dirinya adalah Qirdun atau monyet. Ingatlah ketika menyebut orang sebagai Kadrun anda adalah Qirdun. Allah mengutuk Yahudi menjadi Qirdun alias monyet karena mereka melanggar Syari\'at berebut ikan di hari Sabtu. Nah, baiknya para buzzer itu sadar bahwa melecehkan dan mempermainkan agama dan umat beragama adalah melanggar syari\'at. Dan kutukan masyarakat atas perilaku seperti itu adalah Qirdun. Monyet. \"Kuunuu qirodatan khoosi-iin\" Jadilah kalian kera-kera yang hina--QS Al Baqarah 65. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 8 Mei 2022
Istana Makin Terjepit dan Berantakan
Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT ini situasi Istana terus mengalami goncangan pertengkaran perebutan pengaruh kekuasan antara Oligarki (Kapitalis), Komunis, dan Koalisi Partai Gemuk, semakin tajam. Sejak Joko Widodo naik tahta sebagai Presiden dengan sahamnya masing- masing, mereka merasa telah memiliki hak kendali istana dengan agenda keuntungan politik dan ekonomi dalam proses kelola negara, yang selama ini tidak disadari oleh Presiden pada saatnya akan membawa bencana, baik bagi diri Presiden dan kerusakan pada tata penyelenggara dan kelola negara. Presiden terlalu over confidence dengan segala kapasitas dan keterbatasannya, setelah merasa mampu mengendalikan TNI/Polri, akan terjaga dari segala bentuk gangguan yang akan terjadi. Jelas, itu benar-benar meremehkan dan mengabaikan bahwa mandat kekuasaannya adalah amanah rakyat. Arah politik luar negeri yang melenceng dan lebih tergantung kepada China adalah petaka awal terseret pada hutang yang tak terkendali. Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap karena terbuai dengan mudahnya mendapatkan uang pinjaman (hutang) yang makin tak terkendali. Pada saat bersamaan oligarki yang selama ini ditahan rezim sebelumnya tidak bisa masuk langsung ikut campur tangan mengatur kebijakan negara, dibuka pintu lebar-lebar masuk sampai membabat, menguasai, dan mengendalikan, bahkan dengan politik tangan besi merubah dan membuat UU sesuai dengan syahwat kepentingan kelompoknya. Kesempatan komunis untuk bangkit kembali telah diberikan nafas, ruang dan kesempatan bebas melakukan kongres lima tahunan menyusun langkah dan strategi bisa eksis kembali tanpa pengawasan sama sekali. Kader-kader PKI bebas lalu-lalang di istana, bahkan sudah bisa masuk pada semua instrumen kekuasaan, dan celakanya masuk pada internal TNI dan POLRI. Partai politik yang telah kering arah perjuangan dari basis nilai Pancasila dan UUD 45 - semua larut berpacu untuk mendapatkan pundi-pundi kekuasaan dan sampai terjadinya tragedi DPR hanya sebagai stempel pemerintah. Dendam kusumat Komunis kepada umat Islam memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendamnya dan mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden. Rentetan kejadian tersebut, semua kekuatan poskonya di Istana, sampailah pada puncak menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden segera berakhir terjadilah keributan, semua berhitung arah politik dan ekonominya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Muncullah rekayasa perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau masa jabatan Presiden untuk tiga periode. Dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai “komandan” menjalankan proses politiknya. Datanglah tekanan dari China bahwa rekayasa di atas tidak boleh gagal. Karena kalau sampai gagal akan mendatangkan resiko politik dan ekonomi yang berbahaya. Rezim oligarki yang selama ini tampak tanpa hambatan menerjang apapun keinginannya selalu lancar, dan semua lawan politik yang menghalanginya langsung diambil, tangkap dan penjarakan. Tiba-tiba saja dikejutkan adanya perlawanan rakyat yang melakukan perlawanan. Pertengkaran di istana makin tajam, keretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan/jabatan Presiden 3 periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya. Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Akhirnya, tercium juga oleh media asing The Economist bahwa Jokowi tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai Twin Risk atau resiko kembar. Resiko politik yang disebutkan oleh The Economist, yaitu berasal dari kalangan internal. Partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi tersebut yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Media tersebut memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat. “Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya”. Politik istana terasa semakin, terjepit, terpecah dan berantakan. Kemana arah negara selanjutnya ini terpulang pada pemilik kekuasaan yaitu rakyat. Rekayasa mencegah agar tidak terjadinya revolusi semua sudah terlambat dan revolusi akan terjadi di Indonesia - sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan Indonesia Kajian Merah Putih memberikan catatan bahwa tidak lebih dari enam bulan, kekuatan alam dan langit akan bertindak menghancurkan kezaliman yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan kembali damai, tenang, arah negara akan di kembalikan ke tujuan negara sesuai arah tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945. (*)
BPH Migas Jamin Ketersediaan Bahan Bakar untuk Pemudik Saat Arus Balik
Jakarta, FNN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin ketersediaan bahan bakar minyak untuk pemudik yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2022. \"Stok bahan bakar minyak aman di seluruh Indonesia,\" kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Erika mengatakan pemerintah telah menyiapkan layanan pendukung, seperti tambahan mobil tangki, SPBU kantong, motoris, dan SPBU Modular Pertashop di jalan-jalan perlintasan mudik, jalur wisata, dan kawasan peristirahatan di jalan tol. BPH Migas mencatat ada lonjakan kenaikan permintaan bahan bakar minyak hingga 300 persen di SPBU yang berada di jalur tol wilayah Jawa Tengah. Dalam laporan posko nasional sektor ESDM per 5 Mei 2022, ketersediaan bensin RON 90 sebanyak 1,3 juta kiloliter dengan ketahanan selama 16 hari, RON 92 sebanyak 726 ribu kiloliter cukup untuk 36 hari, solar 1,9 juta kiloliter dengan ketahanan 21 hari. Sementara itu, kondisi stok elpiji sebesar 392.111 metrik ton dan penyaluran per hari 23.722 metrik ton dengan coverage days sekitar 16,53 hari, maka status elpiji aman. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya memantau ketersediaan bahan bakar secara daring melalui aplikasi Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC). PIEDCC mengelola data secara terintegrasi dari hulu ke hilir selama 24 jam secara realtime, baik itu untuk BBM, gas hingga avtur. Tim PIEDCC juga melakukan analisa data menjadi informasi, mendeteksi data, anomali, menguji keandalan data serta menyusun executive summary dan rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. \"Secara umum stok dan penyaluran BBM saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menjamin seluruh layanan BBM, khususnya Solar, Pertalite, Pertamax, dan Avtur dalam kondisi normal,\" kata Nicke. (mth/Antara)
Jasa Marga Dukung Penerapan "One Way" dari SS Bawen hingga Tol Japek
Jakarta, FNN - Jasa Marga atas diskresi Kepolisian mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dari KM 442 Simpang Susun (SS) Bawen Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 28 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta dalam mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2022.\"Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Jasa Marga Group sepanjang Semarang hingga Jakarta,\" ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Adapun pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut antara lain pemberlakuan one way dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sampai dengan Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 16.30 WIB. Sebelumnya, one way diberlakukan hingga Km 3+500 Halim sejak pukul 07.00 WIB.Kemudian pemberlakuan contraflow dua lajur dari Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 03+500 Halim arah Jakarta pada pukul 16.30 WIB.Dengan titik akhir one way diperpendek hingga Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, maka saat ini pengguna jalan bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek melalui akses sebelum titik akhir one way di Km 28 dimaksud, di antaranya Halim, Pondok Gede Barat, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, dan Cibitung.Bagi pengguna jalan yang melanjutkan perjalanan menuju Cikampek dapat keluar ke akses Cikarang Barat dan melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol.Sementara itu, bagi pengguna jalan dari Jalan Tol JORR Seksi E, sudah bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dari arah Jatiasih maupun Rorotan melalui Simpang Susun (SS) Cikunir.\"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,\" katanya.Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080. (mth/Antara)
Teten: Presidensi G20 Jadi Momentum bagi UMKM untuk "Unjuk Gigi"
Jakartaf, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan momentum Presidensi G20 di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk “unjuk gigi” dengan mempromosikan pelbagai produknya.Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Smesco Indonesia menggelar side event G20 yaitu Telkomsel Pasar Nusa Dua sebagai gelaran pertama promosi produk UMKM unggulan Indonesia.“Side event G20 yang ditugaskan kepada kami ini ingin kami gunakan sampai nanti KTT November 2022 sebagai momentum ajang promosi produk koperasi dan UMKM,” ucapnya dalam side event tersebut yang digelar di Bali Collection, Kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua, Bali, lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam hal ini, pihaknya hendak mempromosikan produk artisan yang sudah dikurasi dengan baik sebagai upaya mendorong UMKM siap bersaing di pasar global. Beberapa produk unggulan itu di antaranya kuliner, wellness, dan fesyen.Menurut dia, keunggulan produk artisan ialah mampu memenuhi minat masyarakat, memiliki keunikan, dan tidak diproduksi secara massal.\"Saya sudah keliling Indonesia dan produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, malah produk custom dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka kan. Jadi semakin langka semakin bagus,” ungkap dia.Lebih lanjut, Menteri Teten mengharapkan ajang promosi dalam rangkaian kegiatan G20 dapat mewujudkan kehadiran UMKM sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia.Selain memanfaatkan kekayaan budaya dan seni sebagai sumber kekuatan UMKM, Menkop juga bakal menyiapkan UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi.“Road map-nya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,\" kata Teten.Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya akan mengajak para pengusaha dari berbagai negara di forum B20 (forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global) untuk melihat UMKM Indonesia.“Saya juga tadi zoom talk dengan pemerintah Tiongkok dan membicarakan UMKM. Jadi UMKM bukan hanya bikin makanan saja, tapi juga high tech, bahkan mobil listrik juga kita akan bicara UMKM. Semua akan merata dan saya pikir mari kita besarkan UMKM bersama,” ungkap Menko Marves. (mth/Antara)
Menhub Imbau Masyarakat Kembali Setelah 8 Mei 2022
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau kepada masyarakat untuk menyeberang kembali ke Merak setelah 8 Mei 2022 untuk menghindari kepadatan dan agar perjalanan lebih nyaman.Ia menambahkan puncak arus balik angkutan dari Bakauheni menuju ke Merak diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu ini (7-8 Mei 2022), mengingat baru 37 persen pemudik yang kembali menggunakan mobil pribadi.\"Artinya ada kecenderungan sisanya yang 63 persen akan menyeberang dalam satu-dua hari ini. Saya mengimbau jangan kembali hari ini dan besok. Kalau bisa ditunda hari Senin atau Selasa (9/10 Mei 2022),\" kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Panjang, Lampung, Sabtu.Menhub menjelaskan, untuk memecah kepadatan arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, telah disiapkan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan tambahan.\"Kami siapkan Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan untuk angkutan logistik dan penumpang dari Lampung menuju Pelabuhan di Ciwandan, Banten,\" ujarnya.Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan, sebelumnya telah mengunjungi para penumpang Kapal Ciremai yang melayani arus balik di Pelabuhan Panjang.Menurut dia, masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan kapal dari Lampung menuju Banten. “Insya Allah ini akan menjadi format tiap tahun yang akan kita laksanakan di masa mudik” katanya.Secara kumulatif, mulai Rabu (4/5) sampai dengan Sabtu (7/5) siang ini, terdapat total sebanyak 4.787 penumpang, 862 sepeda motor, 380 mobil pribadi, dan 45 truk / bus yang menyeberang melalui Pelabuhan Panjang Lampung menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten.Untuk mengendalikan lonjakan arus balik, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Selain mengimbau masyarakat untuk menghindari kembali pada puncak arus balik (6-8 Mei 2022), kebijakan lainnya membolehkan para pekerja untuk cuti setelah 8 Mei 2022 dan membolehkan anak-anak untuk sekolah secara daring.\"Jadi bapak ibunya bisa cuti, anak-anak bisa sambil sekolah daring,\" tuturnya.Pada kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan tambahan untuk memecah kepadatan arus balik di Bakauheni.\"Saya berharap imbauan pemerintah untuk mudik setelah tanggal 8 Mei ditaati, demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan,\" katanya. (mth/Antara)
Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Executive Brief bertema \'Perekonomian Negara Kesejahteraan: Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3\', di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Hadir sebagai narasumber diskusi ekonom Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Sementara LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Reydonnyzar Moenek, analis kebijakan DPD RI dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol. Menurut LaNyalla, melalui forum Executive Brief yang difokuskan kepada persoalan ekonomi, DPD RI ingin mendapat proposal pemikiran yang konkret untuk mengembalikan konsepsi perekonomian yang menyejahterakan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. \"DPD RI juga ingin mendapatkan proposal nyata untuk membantu bangsa ini terbebas dari jebakan utang luar negeri atau utang dengan negara tertentu, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN,\" katanya. Menurutnya, aksi implementasi Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 mutlak dibutuhkan demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. \"Rekomendasi dari forum diskusi ini nantinya bisa kita kirimkan kepada eksekutif, selaku pemegang kebijakan,\" tukas dia. Menurut LaNyalla sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, negara ini semakin menjauh dari cita-citanya. \"Dalam koridor perekonomian, persoalan yang dihadapi daerah adalah kemampuan fiskal daerah yang lemah, kemiskinan, kesenjangan/gap antar wilayah, serta ketidakadilan dalam pengelolaan atau penguasaan Sumber Daya Alam di daerah,\" kata LaNyalla. Kesimpulan itu diperoleh LaNyalla dalam kunjungannya ke daerah. Sejak dilantik 1 Oktober 2019, Ketua DPD RI telah mengunjungi 34 Provinsi, dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tidak hanya bertemu pejabat pemerintah daerah, tetapi juga beberapa stakeholder di daerah dan elemen civil society lainnya. Mulai dari perguruan tinggi, pemangku adat dan kerajaan nusantara, hingga tokoh serta komunitas dan golongan-golongan masyarakat. \"Sesuai tugas dan fungsi, saya melakukan kunjungan ke daerah untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi dan apa yang dirasakan, serta apa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh daerah,\" paparnya. Atas hal itu, DPD RI menyimpulkan bahwa ada persoalan di wilayah fundamental, atau di wilayah Hulu yang harus dibenahi. Karena tidak mungkin persoalan yang bersifat mendasar tersebut dibenahi dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif di Hilir. \"Pada Sidang Bersama, 16 Agustus 2021 lalu, di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan MPR RI dan DPR RI, saya sudah menyatakan perlunya negara ini melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Perlunya membaca kembali konsepsi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar naskah asli di ayat 1, 2 dan 3,\" tukasnya. Sejak saat itu, dirinya mulai memantik kesadaran publik, baik elit politik maupun segenap elemen bangsa Indonesia, untuk melakukan refleksi dan pendalaman atas suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam menyusun cita-cita negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945. \"Kondisi bangsa saat ini tak bisa didiamkan. Harus ada teguran kepada pemerintah supaya kembali ke jalan yang lurus. Ikhtiar kita ini murni ingin agar Indonesia lebih baik dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat,\" katanya. \"Kalau para pengamat ekonomi sudah bersuara, tetapi dianggap angin lalu, maka saya siap menyuarakan pikiran-pikiran dari para pakar ini karena yang disampaikan adalah kebenaran,\" tegas LaNyalla. Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengaku bahwa sekarang ini sudah terbangun imej bahwa Ketua DPD RI dan lembaganya adalah simbol perlawanan. Dalam arti perlawanan yang positif, karena membela kepentingan rakyat. \"Negara kita bisa disebut sebagai negara gagal, karena terlalu banyak masalah dan utang. Makanya DPD RI minta masukan-masukan dari berbagai elemen, terutama dari para pakar ekonomi untuk membenahi bangsa ini,\" kata dia. (mth/*)
Anies: Arus Perbaikan vs Arus Penghancuran
Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik BANYAK yang mulai gelisah bahkan putus asa. Anies Baswedan semakin kuat. Medan magnetnya makin luas. Akumulasi dukungan tak terhitung lagi. Hari-hari ini semakin banyak partai politik (parpol) yang menunjukkan interest. Mereka ikut-ikutan menjadi relawan Anies. Mendekat dan merasa nyaman bersama Pak Gubernur. Mereka tahu Anies bukan figur yang disukai para konglomerat hitam. Mereka pun paham Anies tak punya modal besar. Tapi, begitulah rupanya panggilan nurani yang paling dalam. Panggilan untuk Indonesia yang lebih baik. Tanpa rekayasa, Anies kini menjadi ikon harapan untuk merealisasikan perbaikan dan kemajuan Indonesia. Perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada keadilan untuk semua. Keadilan sosial dan keadilan hukum. Dari sinilah kemajuan bersama untuk semua itu bisa berawal. Keteladanan top-down sangat diperlukan. Ini tidak tergantikan. Hari ini, keteladanan dari atas itulah yang absen. Dan absen sudah terlalu lama. Untuk situasi dan kondisi Indonesia saat ini, keteladanan top-down itu hanya bisa diperankan oleh figur pemimpin yang memiliki empat syarat primer: integritas, kapabilitas, kapasitas, dan bebas dari tangan oligarki. Empat syarat ini kelihatan ringan. Tetapi, sesungguhnya figur itu tidak ada andaikata Anies Baswedan tidak pada posisi ideal dan krusial sebagai gubernur DKI. Figur yang itu-itu juga memang banyak. Yaitu, figur-figur yang siap menyempurnakan kehancuran Indonesia. Anies sekarang ini menjadi pusat perhatian orang-orang yang serius ingin Indonesia menjadi kuat tanpa pembelahan. Tidak ada orang yang sehat akal tidak ingin Anies menjadi presiden. Alhamdulillah, tak terasa Anies membentuk mainstream (arus besar) perubahan yang didambakan. Ini berlangsung secara alamiah. Bukan karena desain. Apalagi desain kotor. Anies sebagai arus besar perubahan harus diperkuat dan dipertahankan. Semua kelompok sipil yang properbaikan tanpa diminta akan berkumpul dan mengawal jalan Anies menuju kursi presiden. Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Mereka punya sumber dana tak terbatas. Bisa membeli dan membayar apa saja, siapa saja. Bahkan, pantas dikhawatirkan tentang keamanan dan keselamatan Pak Gubernur. Sebab, mereka itu merasa berhak melakukan apa saja. Jadi, hari ini kita berkesempatan untuk mengenali pertarungan di depan yang sangat berat dan menentukan. Yaitu, pertarungan antara arus perbaikan versus arus penghancuran. Rakyat Indonesia, bukan Presiden George Bush Jr, lebih berhak mengatakan “You are either with us, or against us”. Kalian bersama kami, atau musuh kami. Kalian mau menegakkan keadilan atau terus merusaknya. (*)
Kasus Anton Permana dan Wajah Penegakan Hukum di Indonesia
Oleh Hafid Abbas - Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI ke-8 (2012-2017) BARU saja saya membaca postingan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H dari Anton Pernama yang sudah terkirim sejak di hari Idul Fitri, 2 Mei 2022 lalu. Dituliskan di postingan itu: “seiring lantunan takbir di hari yang fitri, terangkat doa terbaik, semoga Allah SWT memberikan kebaikan, kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan kita, dunia dan akhirat. Atas segala khilaf dan salah, kami memohon maaf lahir dan batin…” Ketika membaca postingan itu, saya merasa terbebani karena mengapa tidak membaca pesan itu lebih awal sehingga tidak begitu telat saya meresponnya. Saya kemudian membayangkan keadaan Anton Pernama yang sudah hampir dua tahun terakhir ini terjerat dengan satu kasus hukum. Anton Permana yang dikenal sebagai penulis dan pengamat sosial politik, dan Alumni PPRA Lemhannas RI Tahun 2018, ditangkap polisi pada pukul 24.00-02.00 WIB dini hari, Selasa, 13 Oktober 2020. Ia dijemput paksa oleh polisi di rumah saudaranya di daerah Rawamangun, atas dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena petugas yang menjemputnya berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim, Mabes Polri (Antara, 13/10/2022). Sejak ditangkap, Anton sudah menjalani kasus hukumnya selama hampir 19 bulan, dan telah menjalani 64 kali proses persidangan di Pengadilan, dan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun apakah ia bersalah atau tidak. Pada 27 Mei 2021, setelah menjalani masa tahanan selama 7,5 bulan di Bareskrim Mabes Polri, Anton mendapatkan penangguhan penahanan setelah mendapatkan jaminan dari belasan tokoh terkemuka di negeri ini, antara lain: Refly Harun, Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Rocky Gerung, Laode Masihu Komaluddin, dan lainnya. Masa persidangan yang sudah berlangsung 64 kali itu adalah satu proses panjang yang tentu amat melelahkan. Anton yang berdomisili di Batam bersama anak dan isterinya, persidangan yang berlangsung di Jakarta, tentu persidangan itu sendiri sudah satu bentuk penghukuman yang amat berat. Berdasakan realtias dan pertimbangan atas kasus Anton, dari perspektif HAM, berikut ini adalah sejumlah bukti-bukti empris atau best practices yang dapat dijadikan masukan komparatif bagi pihak-pihak terkait. Pertama, di Norwegia, 23 Juli 2011, Anders Behring Breivik, usia 32 tahun melakukan aksi terorisme dan pemboman gedung di pusat Pemerintahan di Oslo yang menewaskan 8 orang, dan kemudian pelaku melarikan diri ke Pulau Utoya, sekitar 30 km dari Oslo dan kemudian berhasil lagi melakukan pembunuhan massal yang telah menewaskan lebih 90 orang, umumnya anak usia belasan tahun yang tengah berkemah di pulau itu. Tragedi berdarah ini dinilai oleh Pemerintah Norwegia sebagai kejahatan kemanusiaan terburuk di Norwegia sejak Perang Dunia Kedua. Anders Behring Breivik, dijerat dengan undang-undang anti terorisme, untuk mendapatkan hukuman terberat menurut undang-undang Norwegia. Meski demikian, esensi penghormatan HAM terhadap Anders sebagai manusia, ternyata Polisi hanya memerlukan waktu delapan minggu untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana kasus yang menimpa Anton Permana yang terlihat tidak seberat dengan kasus Anders di Norwegia, namun penanganannya terlihat jauh lebih rumit dan sudah berlangsung hampir dua tahun dan telah menjalani sidang perkara sebanyak 64 kali. Keistimewaan Norwegia, hukum tidak diintervensi oleh kekuasaan politik. Proses hukum yang dijalani Anton sungguh tragis, dan terlihat tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemajuan dan perlindungan dan hak asasi manusia yang bersifat universal. Kedua, pada Helsinki Accords (1975) terdapat \"Guidelines for Cooperating in the Fields of Economics, Science and Technology, and of the Environment,\" yang merekondasikan agar dihilangkan semua hambatan yang membatasi seseorang mengemukakan pendapat dan melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar negeri bagi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi: exchanges and visits as well as other direct contacts and communications among scientists for consultation, lecturing, and conducting research (including the use of laboratories or libraries); international and national conferences, symposia, seminars, courses, and other meetings of a scientific and technological character, involving the participation of foreigners; and participation in international scientific and technological cooperation programs, such as those of the United Nations Economic Social Council or other international institutions. Bahkan pada 1997, Komisi HAM PBB menerbitkan satu working paper yang menegaskan perlunya impunitas bagi para Ilmuwan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berpindah (the rights of free movement). Dalam working paper tersebut dinyatakan: ‘’travel restrictions, by limiting the ability of scientists and scholars to visit or communicate with their colleagues in other countries, violate the principle of free association, and the right to receive and disseminate information.’’ Kelihatannya alasan mengapa para ilmuwan dan pengamat seperti halnya Anton Pernama mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional dan PBB, tidak lain adalah karena untuk mengenang dan menghormati pengorbanan Sokrates dan Galileo Galilie. Pada suatu hari di tahun 399 SM, Pengadilan Athena menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates karena berani berpendapat berbada dengan Raja. Demikian juga Galileo Galelie yang dibatasi kebebasannya, dicekal dan bahkan menjalani tahanan rumah seumur hidup, hingga meninggal pada 1642 karena berani berbeda pendapat dengan otoritas Gereja Roma yang menganggap bahwa bumilah titik pusat tata surya. Pengorbanan Socrates dan Galileo Galelie dinilai sudah lebih dari cukup betapa darma kekuasaan memangkas kebebasan gerak dan kebebasan berpikir para ilmuwan. Menarik apa yang telah diungkapkan William Ewart Gladstone, “We look forward to the time when the power of love will replace the love of power. Then will our world know the blessing of peace.’ Karenanya, jika Anton bersuara berbeda dari suara penguasa, semestinya tidak ditanggapi secara berlebihan. Indonesia sebagai negara Anggota PBB, semestinya juga tunduk pada ketentuan internasional dalam perancangan, pembentukan dan penerapan hukumnya. Kita sungguh mendambakan suatu masa kekuatan atau kekuasaan cinta (the power of love) akan menggantikan cinta kekuasaan (love of power). Jika itu terwujud dunia kita akan mengetahui indahnya kedamaian. Semoga negeri kita yang telah memilih jalan demokrasi sejak lebih dua dekade silam merupakan pilihan terakhir, the point of no return, dan semoga semua undang-undang kita dapat memenuhi standar HAM, bukan standar mereka yang menyembah pada kekuasan dengan menindas yang lemah, yang akhirnya jalan demokrasi dan supremasi hukum yang telah kita pilih di penghujung abad ke-20, akan hanya jadi bayang-bayang fatamorgana yang indah belaka, yang akhirnya berujung pada otoritarianisme. Akhirnya, menarik direnungkan tuturan William Scott Downey, seorang ilmuwan dan pengamat peradilan AS di abad ke-20, “Law without justice is a wound without a cure” – Hukum tanpa keadilan bagai luka yang tidak akan pernah sembuh. (*)
SEAG ke-31, Sepakbola, Jangan Putus Harapan
Oleh M. Nigara - Wartawan Sepakbola Senior, Komentator TVone, Penasihat PWI Pusat, Anggota SIWO Lintas-Generasi, Anggota AIPS, INA 0076/1 TIM nasional sepakbola kita, sekali lagi, kalah dari Vietnam, 0-3 dalam laga pembukaan grup A, Sea Games ke-31, 12-23 Mei 2022. Hasil ini mengingatkan kita pada Seag ke-30 di Manila, tim nas kita juga kalah, 1-2 di penyisihan dan 3-0 di final. Dalam laga sebelumnya Filiphina menggilas Timor Leste, 4-0. Anak-anak asuhan Shin Tae-yong (STY), tampaknya belum mampu menampilkan permainan terbaiknya. Kasat mata, tim nas kita bukan hanya kalah skor akhir, tapi juga kalah dalam segala hal. Meski begitu, jalan untuk mencapai target, belum tertutup. Fachrudin Aryanto dan kawan-kawan, jangan putus harapan. Ini baru laga pembuka, masih ada tiga laga lagi: menghadapi Timor Leste (10/5), Filiphina (13/5), dan terakhir (15/5) melawan Myanmar. Egy Maulana dan Witan Sulaeman yang merumput di Liga Polandia, FK Senica, harus mampu membawa teman-temannya bangkit. Mereka pun harus mampu melupakan hasil laga pembuka dan berkonsentrasi untuk tiga laga lanjutan. Tidak Mudah Jujur, langkah tim nas kita pasti tidak mudah. Tapi, tidak ada yang tidak mungkin. STY sendiri memiliki pengalaman indah saat timnya, Korea Selatan menjungkalkan Jerman, juara bertahan, di Piala Dunia 2018, 2-0. Saat itu Korsel sudah tersingkir karena kalah 0-1 dan 1-2 dari Swedia serta Meksiko. Korsel dan Jerman sama-sama tersingkir. Atau Yunani yang mampu membalikkan semua analisa pengamat sepakbola di Piala Eropa, 2004. Kala itu, lawannya adalah Prancis, negeri dengan segudang prestasi. Di final Zagorakis sang kapten tim yang kemudian menjadi _the Best Player_, mampu membangkitkan semangat timnya dan menang 1-0 lewat gol tunggal Charisteas. Di dunia tinju kelas berat pun ada sesuatu yang awalnya dianggap mustahil, tapi faktanya terjadi. James _Buster_ Douglas, petinju dari divisi \'antah-berantah\' mampu merebut gelar juara dunia. Tidak hanya itu, Douglas pun mempermalukan Mike Tyson yang memiliki segala kehebatan dengan KO- 10. Iya, saya tahu Fachrudin dan kawan-kawan bukan timnas Kosel, Yunani, dan pasti bukan pula Douglas. Tapi, maksud saya, jaga terus asa. Lalu, koreksi apa yang telah terjadi dalam laga pembuka, karena sekecil apa pun peluang tetap ada. Dan, dalam dunia olahraga, tidak ada yang tidak mungkin. Perbaiki Walaupun STY mengatakan bahwa konsentrasi timnya jadi berantakan karena gol pertama Vietnam yang dilesakan Nguyen Tien Linh, menit-54 adalah _offside_, harusnya mental tim tidak melemah. Dalam layar RCTI, NTL, setelah mencetak gol tidak terlihat seperti biasa pemain yang mencetak gol. Ekspresinya terlalu datar, mungkin ia menyadari bahwa dirinya memang berada dua langkah di belakang tiga pemain belakang kita. Berbeda dengab pemain senior Vietnam Do Hung Dung, menit 74. Ia berlari sambil melebarkan kedua tangannya bak pesawat hendak take off Menurut pandangan saya, komunikasi dan saling percaya, tidak terbangun dengan baik. Padahal, keduanya menjadi bagian yang paling utama. Penglihatan saya, maaf jika keliru, satu sama lain, pemain tidak terlihat jiwa kebersamaannya. Kesan individualistis -sekali lagi maaf jika pengamatan saya keliru- sangat menonjol. Akibatnya, bola gampang sekali lepas. Fighthing Spirit pun seperti menghilang dari tim. Kesan kegigihan, sungguh-sungguh seperti tidak terlihat. Maka, jika kita hitung secara global, dari 94 menit pertarungan, tim nas kita tidak sampai 5 persen mampu menguasai bola. Tidak heran, Vietnam memiliki 18 kesempatan, 9 di antaranya peluang gol, 5 di antaranya peluang emas, dan 3 jadi gol. Kita? Hanya 5 kali, dan 2 kali bola terarah ke gawang. Jadi, dengan semua fakta, ini menurut pandangan saya, bagaimana mungkin bisa mengatasi Vietnam. Dan sedihnya, Vietnam justru meniru pola pembinaan yang pernah kita lakukan. Mereka meniru cara PSSI Binatama 1979 yang _full_ berlatih di Brasil, jangan tanya hasil yang dicapai. Mereka juga menjiplak Pola Garuda-1, 1984, juga jangan tanya hasil akhirnya. Lalu, mereka mengkombinasi Primavera, 1994, hanya saja mereka tak memperoleh izin kompetisi seperti PSSI-Primaveta di Italia. Bedanya dengan kita, mereka memilih pelatih Korsel Park Hang-seo (PHS) dan membiarkan sang pelatih menerapkan gaya Koreanya di Vietnam. Keras, malah cendrung kasar. Bahkan, kabarnya sang pelatih diberi semacam \'imunitas\' untuk tidak diperkarakan ke \'komnas ham\' jika melakukan kekerasan pada para pemain saat melatih. Dengan begitu, melihat Tim nas Vietnam, tak ubahnya kita melihat tim nas Korsel. Malah dari segi semangat juang, Vietnam begitu luar biasa. Kita? Maaf nih, seperti tadi, ini pengamatan saya, mudah-mudahan keliru, STY yang ada saat ini, bukanlah pelatih Korsel yang sesungguhnya. Saya melihat dia terlalu lembut. Belum sekali pun saya melihat dia berteriak apalagi memaki, menampar, dan sejenisnya. Saya melihat kendala paling utama yang dihadapi STY adalah bahasa. STY, mungkin, terlalu repot untuk mau belajar bahasa Indonesia, dan para pemain juga terlalu berat belajar bahasa Korea. Tony Pogaknik, pelatih asal Yugoslavia, pemberian langsung dari Presiden Yugo, Josip Broz Tito, sahabat Bung Karno, mampu berbicara bahasa Indonesia. Pogagnik termasuk pelatih yang sukses, meski juga tidak dalam bentuk gelar juara. Sensasi terbesarnya Olimpiade Merlbourne, Australia 1956. Kita mampu menhanan Uni Soviet 0-0 di laga pertama dan kalah 0-4 di laga _play off_ tiga hari setelah itu. Soviet kemudian meraih medali emas. Jadi, STY tidak membawa pola, gaya, atau cara Korea ke Indonesia. STY malah lebih mencoba memakai gaya ala kita. Akibatnya, kita belum melihat kegigihan dan extra fighthing dari pasukannya seperti yang diperlihatkan anak-anak PHS itu. Meski demikian, seperti pembuka di atas, jalan belum tertutup. Ayo kembali bersemangat. Konsentrasi dan bangkit, tanpa itu maka mimpi menambah medali emas dalam Sea Games akan kembali terkubur. (*)
POPULER
