ALL CATEGORY
Goa Jambul, Kini Istiqlal
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Native Jakarta menjalani cave life, kemudian river basin community, sebagai lazimnya makhluk insani di dunia. Native Jakarta itu kemudian disebut Betawi, atau gerbang, merujuk bahasa Armen. Gua-gua di Jakarta: 1. Jambul, artinya membukit. Lokasi Istiqlal sekarang. Sumber air kali Ciliwung 2. Liang Bo, lubang hunian, lokasi dekat SMA Kartini, Jl Raya Kartini. Sumber air kali Ciliwung Gunung Sari, bukan Sahari. 3. Gedong Rubu, bekas gua yang runtuh karena erosi dari sodetan kali Sunter. Gedong = gua. Lokasi Sunter-Kemayoran. Sumber air kali Sunter. Sunter = air. Aér/ayér = gen. 4. Kapitan di Klender. Klender artinya keluar/tinggalkan gua. Kapitan gua dengan dua lubang/liang. 5. Le Gua atau Legua/Legoa. Lokasi Tanjung Priuk. Priuk = U-turn. Sumber air Sungei Bambu. 6. Gondang Dihiya. Lokasi Jl Gondang Dia dekat Wisma Aceh. Gondang Dihiya = wanita agung. Sumber air Kali Pasir. 7. Sekot, artinya ditarik. Lokasi dekat RS Budi Kemuliaan. Sumber air kali Jl. Abdul Muis. 8. Tenabang, panggilan bumi. Lokasi dekat mesjid Al Ma\'mur. Sumber air kali Krukut. 9. Monyet, lokasi pinggir kali Condet. Yang saya telah masuki gua Jambul. Tinggi lebih 2 meter, lebar hampir 3 meter. Panjang sekitar 100 meter. Lantai agak menurun. Penerangan datang dari bebatuan dinding gua. Gua Monyet Condet harus dimasuki dari tebing kali. Itu tak mudah. Liang Bo liangnya tinggi dari permukaan tanah. Saya masih kecil diajak kakek. Cuma lihat-lihat saja. Cave live Liang Bo meninggalkan tiga toponim: 1. Gunung Sari = gunung kecil, divermakt Belanda jadi Gunung Sahari 2. Lose = orang asli, diobras pemda DKI jadi Lautze. 3. Tuahong = hunian lama, tak jelas dipengapakan Pemda toponim kuno ini. Ini bahasa pasca cave life. (RS)
Ruhut Makin Kacrut
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RUHUT Sitompul terus mencari sensasi melalui berbagai postingannya. Untuk menarik perhatian tersebut Ruhut sepertinya tidak selektif sehingga nuansa hoax atau editan dapat tersebar dari postingannya tersebut. Risikonya Ruhut menjadi nyerempet-nyerempet pada pelanggaran hukum. Entahlah apakah hal ini tidak menjadi perhitungan dirinya atau ada keyakinan akan \"back up\" orang kuat yang dapat melindunginya. Setelah gonjang-ganjing Ruhut yang mendukung ocehan Habib Kribo soal negara akan hancur jika Anies Baswedan menjadi Presiden 2024, maka pada 9 Mei 2022 Ruhut memposting konvoi pengendara motor yang memakai kaos bertuliskan \"Haram Dukung Anies Baswedan\". Ditambah tempelan tulisan \"mantap..keren setuju\". Ruhut mencuit \"Ngeri kali kata anak Medan ini sich ngeri 2 sedaaaap, hey kalian tolong ya Pilpres masih 21/2 tahun lagi mohon sabar ya duduk diboncengan masing 2 pasti nanti indah pada waktunya. Merdeka\". Foto editan tersebut beredar viral. Pada 11 Mei 2022 muncul lagi unggahan foto, yang ternyata juga editan, Anies Baswedan digambarkan memakai baju adat Papua berkoteka yang disertai cuitan Ruhut \"ha ha ha kata orang betawi usaha ngeri x sip deh\". Atas unggahan ini Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ruhut memang kacrut dengan sentimen dan olok-olok berlebihan kepada Anies. Kedua postingan di atas bila terus diusut tentu memenuhi unsur perbuatan pidana. Jikapun ia meminta maaf maka Ruhut sebagai pengacara tentu mengetahui bahwa permintaan maaf itu tidak menghapuskan ancaman pidananya. Proses hukum tetap berlanjut. Ketika dilaporkan melanggar UU ITE ke Kepolisian, Ruhut menyatakan tidak ambil pusing \"saya senang, tambah beken. Aslinya sudah beken, nanti tambah beken lagi\", katanya. Ia lupa bahwa beken itu bisa karena kebaikan atau kejahatan. Beken sebagai penjahat jelas tercela dan terkutuk. Nero, Kaligula, Fir\'aun, H.H Holmes, atau Jack The Ripper itu orang-orang beken. Ruhut selalu berpindah-pindah partai yang berkuasa. Saat menjadi kader Golkar ia merasa paling Golkar, begitu juga saat bergabung dengan Partai Demokrat. Kini di PDIP pun ia habis-habisan membela berbagai kebijakan rezim. Model kutu loncat dan kutu jilat. Jilatan Ruhut itu luar biasa. Menurutnya Jokowi merupakan pemimpin yang dikirim oleh Tuhan untuk rakyat Indonesia. Belum ada yang bisa melebihi kemampuan Jokowi dalam mengurus negara. Pandangan Ruhut ini disampaikan saat wacana tiga periode marak di media. Ruhut makin kacrut. Kita semua akan melihat akankah nasib Ruhut akan seperti Hutahaean yang juga beken dan kini sedang menikmati udara penjara ? Atau tetap bebas ngoceh tabrak sana tabrak sini jilat sana jilat sini? Bandung, 14 Mei 2024
Jokowi Dicuekin di Luar Negeri, Rocky: Kemenlu Kok Jadi Dungu?
Jakarta, FNN – Tragedi didiamkannya Presiden Joko Widodo oleh pejabat Amerika Serikat saat mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa 10 Mei 2022, terus bergulir. Meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) getol melakukan klarifikasi, namun tetap saja masyarakat merasa miris karena harga diri bangsa terwakili saat kepala negaranya berada di luar negeri. Kemenlu berkilah momen itu pertemuan mutilatrral sehingga tidak perlu penyambutan. Namun jika dibalik logikanya, berani gak nanti November 2022 saat acara G20 di Bali, Joe Biden tidak disambut pejabat Indonesia? Menanggapi kisah “Jokowi dicuekin di luar negeri” pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu mempertahankan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. “Di zaman Presiden Soeharto, itu Indonesia, profil politik luar negerinya kuat sekali, apalagi zaman Bung Karno. Demikian juga zaman SBY yang dalam setiap kesempatan kehadiran SBY ditunggu karena Indonesia punya call yang tinggi, terutama dalam soal OKI, organisasi negara-negara Islam waktu itu, soal OPEC segala macam. Jadi, dalam fora internasional, hanya pada periode Pak Jokowi, kita gagal untuk mempertahankan kredibilitas kita,” paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Rocky menyayangkan sikap Kemenlu yang defensif dengan mencari-cari alasan yang ujungnya tetap saja salah. “Tentu saja Menlu akan memakai segala macam alasan, tapi itu artinya Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Indonesia itu adalah faktor di dalam Indo-Pasifik, karena dianggap ya sudah, nanti juga dia ngikut. Kan itu yang musti diterangkan,” tegasnya. Apalagi nanti, kata Rocky Pak Jokowi mau bertemu dengan Ellon Musk. Namun kelihatannya Ellon Musk tidak ingin ketemu. “Mungkin Ellon Musk akan bilang, Lu kalau mau ketemu gue datang ke kantor guelah. Kira-kira begitu. Itu yang membuat kita miris ngapain sih Pak Jokowi berupaya untuk menemui Ellon Musk,” paparnya. Ngototnya Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang terlihat radikal mengatur Jokowi bertemu Ellon Musk juga menjadi pertanyaan sendiri buat Rocky. “Apakah Ellon Musk ini sesuatu yang betul dewa di dalam investasi ruang angkasa atau high technology? Kan masih banyak problem dengan perusahaannya, pasti yang belum bisa dikenali potensinya. Kalau misalnya cuma soal nikel segala macam, kan banyak investor di luar Ellon Musk yang justru industri baterai lithiumnya sudah jalan. Baterai listrik Korea Selatan justru lebih prospektif sebetulnya buat Indonesia. Jadi ini yang memalukan sebetulnya,” tegasnya. Jokowi, kata Rocky bertemu Ellon Musk atau tidak, dua-duanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Pertama, Ellon Musk belum jelas potensinya, kedua harga diri kepala negara jatuh ketika di luar negeri harus menemui seorang pengusaha. “Kalau nanti ternyata Pak Jokowilah yang berkunjung ke Ellon Musk, itu betul-betul tamparan terhadap diplomasi kita,” katanya. Apapun, kata Rocky, tragedi ini yang bertanggung jawab adalah panitia, yang dalam hal ini adalah menteri luar negeri. “Jadi jangan Menteri Luar Negeri cuma dilakukan. Di mana-mana, Presiden Republik Indonesia yang mayoritas muslim itu sudah satu faktor. Kedua, kedudukan strategis di Indo-Pasifik itu faktor baru lagi. Tidak mungkin Biden itu tidak akan menyambut kalau dia tidak menganggap lagi Indonesia,” paparnya. Rocky menganggap tragedi ini merupakan kesalahan Kementerian Luar Negeri yang lemah yang membuat Indonesia kehilangan kredibilitas. “Jadi sekali lagi, ini Departemen Luar Negeri jadi dungu juga dalam mem-backup. Iya, karena dia mau menjelaskan sesuatu seolah-olah kalau bilateral, ya memang bilateral, tetapi problem kita kan bukan begitu,” tegasnya. Sekali lagi, kata Rocky, itu soal kapasitas seorang presiden Republik Indonesia di mata Amerika Serikat. “Dan itu yang kita tahu dari awal bahwa Amerika Serikat selalu melihat Indonesia sebagai rekan strategisnya. Bahkan, Indonesia ada dalam Kawasan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization-red) dulu. Sekarang kehilangan profil internasionalnya,” pungkasnya. (ida, sws)
Mahasiswa, Haruskah Revolusi Lagi?
Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD RI di MPR RI HUJAN mengguyur Jakarta. Namun kumpulan mahasiswa itu bergeming, kukuh berbaris di kawasan patung kuda, 12 Mei 2022. Para mahasiswa merapatkan barisan, bergandeng tangan, membasah bersama Bumi Pertiwi. Hari itu, sang intelektual muda berkumpul untuk memperingati “Tragedi Trisakti”, 12 Mei 1998 silam. Kala itu, empat mahasiswa tewas dalam peristiwa kelam ini. Tak terhitung yang terluka. Darah dan nyawa, itulah harga yang mahasiswa harus bayar demi penyelamatan negeri. Buahnya, revolusi indah bernama Reformasi. Kini, reformasi nyaris berusia seperempat abad. Namun, situasi memaksa mahasiswa turun ke jalan dengan idealisme yang sama: menyelamatkan Indonesia. Apa boleh buat, perjalanan reformasi yang kini anti klimaks, sekali lagi membutuhkan pekik cadas agen perubahan ini. Untungnya, mahasiswa setia dan memiliki tanggungjawab moral mengawal reformasi. Dari Cibubur, Jawa Barat, genderang perang melawan kebatilan itu digagas. Bersama buruh, petani, nelayan, akademisi dan aktivis 98, elemen mahasiswa mengagendakan aksi nasional menyelamatkan negara ini dari kerusakan dan kehancuran. Momentumnya dipilih pada 19-20 Mei 2022. Momen 19 Mei tentu membuat bulu kuduk penguasa berdiri, siapa pun penguasanya. Pasalnya, pada tanggal yang sama 24 tahun lalu, para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir. Aksi yang kemudian menggulingkan rezim Soeharto sekaligus melahirkan reformasi. Perjalanan reformasi memang penuh liku. Namun, pelan tapi pasti, negeri ini membenahi diri, mencoba mengukukuhkan demokrasi pada segenap sendi-sendi interaksi. Hasilnya mulai terlihat pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, demokrasi terasa mekar meski belum mewangi semerbak. Sepuluh tahun kepemimpinan Yudhoyono diakhiri dengan damai. Tak ada aktivis yang diterungku. Pergantian pucuk pimpinan negeri pun terlaksana dengan baik, tanpa huru-hara politik sebagaimana pergantian presiden lainnya. Presiden berganti, sejarah berubah. Sayangnya, perubahan yang terjadi tidak lebih baik. Indonesia nyungsep, berkebalikan dari kata meroket yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Demokrasi terjerembab diiringi dengan lagu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode. Lagu dengan tiga judul berbeda namun satu esensi: haus kuasa. Di mana-mana, haus kuasa pasti menggerogoti demokrasi. Suara kritis rakyat dibungkam, UU ITE seolah menjadi alat pemenjara bagi rakyat yang kritis. Sementara itu, keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politis. Cebong dan kampret tak henti (dibuat) bertempur. Isu agama terus-menerus dikipasi. Maka wajar naluri dasar mahasiswa kembali menggeliat. Apalagi, sejumlah kebijakan yang ditempuh bukannya menjadi solusi, tetapi malahan semakin merapuhkan bangsa. UU Ibukota Negara Baru (IKN), UU Omnibus Law, atau utang negara yang semakin menggunung, misalnya. Segudang problem bangsa itulah yang membuat 300 perwakilan mahasiswa dari 34 provinsi bersama elemen buruh, akademisi, hingga aktivis 98 akhirnya melakukan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur pada 10-12 Mei 2022. Mereka merasa reformasi telah dikhianati. Tanggungjawab moral membuat mereka terpanggil, menggiring arah reformasi agar kembali pada rel sejatinya. Namun, tekanan lagi-lagi datang. Di hari H pelaksanaan, para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Tekanan itu tak menyurutkan semangat para pengawal reformasi tersebut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan di lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan dan melahirkan 17 poin tuntutan yang akan disampaikan melalui Aksi Nasional pada 19-20 Mei mendatang. Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Uniknya, aksi nasional 19-20 Mei juga mengangkat isu kesejahteraan guru honorer. Para peserta aksi bakal menuntut agar ribuan guru honorer tersebut diberikan haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan dan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya telah menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden. Melalui kerja maraton Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kerja Honorer (GTKH) yang saya pimpim, DPD RI secara formal telah mengirimkan surat berisi 10 rekomendasi penyelesaian guru honorer. Pansus GTKH bahkan merekomendasikan agar Guru Honorer berusia 40 tahunan ke atas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Namun, hingga saat ini tak sedikit pun presiden memberi respon hasil kerja maraton selama 6 bulan Pansus GTKH tersebut. Ketiadaan respon itu menunjukkan lemahnya empati negara. Juga sekaligus menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya sudah tepat. Mereka memahami persoalan rakyat lalu berjuang menyampaikannya kepada pemerintah melalui jalur-jalur konstitusional. Sulit menebak seperti apa eskalasi demo 19-20 Mei 2022 nanti. Akankah mahasiswa memantik revolusi lagi? Entahlah. Yang jelas, kita berharap bangsa ini baik-baik saja. Maka pengelolaannya harus baik-baik pula, agar warga bangsa tetap bersikap baik-baik. (*)
Soal Ruhut Rasis, Komandan Patriot Revolusi: Saya Akan Kejar, Jujur Saya Marah, Saya Tersinggung
Jakarta, FNN - Politisi PDIP Ruhut Sitompul tengah ketiban sial. Ia dihardik warganet setelah mengunggah foto Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua (Koteka) dengan caption menertawakan \"Ha ha ha kata orang Betawi usahe ngeri X Sip deh\". Dalam foto yang diunggah Ruhut Sitompul itu, Anies Baswedan tampak tersenyum dengan latar belakang pepohononan. Politisi yang juga artis sinetron itu kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega Keliduan karena dinilai telah menimbulkan kebencian antar-suku, ras, dan golongan melalui unggahannya tersebut. Patriot Revolusi merupakan organ sayap Paramiliter Partai Rakyat Ruhut dilaporkan dengan tuduhan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Unggahan Ruhut tersebut dianggap telah memberikan stigma buruk terhadap warga Papua. Kini berbagai kecaman terhadap politisi yang dijuluki kutu loncat itu telah memenuhi Twitter. \"Ini betul-betul rasisme yang ga lucu. Selain menghina pak @aniesbaswedan, pak Ruhut juga menghina saudara kita orang Papua,\" cuit akun @berlianidris. \"Inilah sampah politik yang mesti dimusnahkan di Republik ini. Nyari makan dari ngejilat penguasa pasti akan bertingkah semaunya,\" kata akun @akarrum30758044. Petrodes mengaku kaget dan marah terhadap postingan yang diunggah Ruhut. “Saya kaget tiba-tiba dapat postingan dari Ruhut Sitompul. Dalam kondisi rakyat Papua yang sedang berkonflik dan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah, adanya gerakan-gerakan yang cukup masif, lalu ada gerakan penolakan DOP, tiba-tiba ada seorang yang mencoba mengacaukan keadaan. Ini sangat mengacaukan, karena ini, walapun sederhana, tetapi ini akan berefek meluas dan akan memicu konflik,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 13 Mei 2022. Petrodas menganggap apa yang dilakukan Ruhut membahayakan rakyat Papau. “Menurut saya ini sesuatu yang konyol dan salah. Saya tetap akan kejar. Saya jujur saya marah. Saya tersinggung, karena saya aktivis sosial, mantan pimpinan mahasiswa. Walaupun berpartai sampai hari ini saya masih aktivis sosial. Saya masih aktif dalam perkumpulan rakyat Papua,” tegasnya. Petrodas semakin marah karena Ruhut dianggap orang yang tahu adat bagirakyat Papua. “Saya marah karena ketika Pak Jokowi, benar-benar mencoba menaruh fokus membangun Papua dan mengembalikan hati rakyat Papua, tiba-tiba seseorang yang tidak tahu adat, seseorang yang tidak tahu menghargai pemerintah, seseorang yang tdak paham kondisi, tiba-tiba langsung mengupload hal seperti itu. Ini kan sebetulnya salah. Beliau salah,” paparnya. Oleh karena itu, ia akan mengambil sikpa tegas terhadap Ruhut. “Saya harus mengambil sikpa tegas, saya akan tegur dia, dan supaya tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Ini sifatnya rasis dan melecehkan budaya Papua. Walaupun malam hari, makanya saya langsung laporkan ke Polda MetroJaya,” paparnya. Petrodas mengaku bahwa pelaporan ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi presiden. “Ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan. Siapapun yang diperlakukan seperti itu, melakukan lelucon seperti itu, saya tetap akan proses. Ini bukan persoalan Anies Baswedan. Mungkin dia terget Anies, tapi saya tidak persoalkan Anies. Kenapa disematkan busana adat papua lau kemudian gambar Anies Baswedan mengenaan busana adat Papua yang ada taring babinya lalu pakai mahkota lalu dijadikan bahan lelucon. Itu kan sesuatu yang nilainya sakral, kenapa dijadikan bahan lelucon. Itu adat turun temurun panjang hubungan Tuhan, manusia, dan alam,” tegasnya. Petrodas mengaku sudah dipertemukan dengan Ruhut dan Ruhut minta maaf, akan tetapi dia tidak dalam kapasitas memberi maaf. “Ini sifatnya universal, saya hanya sebagai person. Persoalan dia minta maaf ke saya, saya bukan siapa-soapa. Kita bicara tentang rakyat Papua,” paparnya. Namun dalam tradisi di Papua bahwa minta maaf itu tidak serta merta hanya minta maaf di depan media lalu kemudian selesai. ‘Saya memang tidak mampu menjawab itu, karena saya bukan siapa-siapa. Ini langusng kepada rakyat Papua, apalagi suku Dani. Ini ornamen adat dari suku Dani di Papua. Saya tidak bisa mewakili Suku Dani atau mewakili rakyat Papua untuk menerima permintaan maafnya beliau. Nanti malah bisa merusak nama saya karena saya punya tujuan baik,” tegasnya. Petrodas mengaku mendapat dukungan dari Koordinator mahasiswa seJawa Bali, ada beberapa aktivis di kampus Uncen, mendoakan dan mendukung saya, termasuk Majelis Rakyat Papua. “Ada juga statamen tegas tentang apa yang dilakukan Ruhut. Saya maunya cepat supaya cepat diproses polisi. Saya cegah supaya tidak ada konflik horizontal,” katana. (sof, sws)
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
Prof. Syaiful Bakhri: Praktik Oligarki Dorong Perubahan
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH mengatakan, jejak-jejak perubahan kepemimpinan nasional telah mendapatkan respon dari para Cendekiawan, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Perempuan, dan para Buruh. Itu terjadi karena adanya kegagalan dalam mengelola kesejahteraan rakyat, merosotnya pelaksanaan prinsip keadilan sosial, merobohkan semangat penegakan hukum, menguasai kelembagaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara menyeluruh melalui perspektrum Oligraki dan membunuh demokrasi. Menurut pakar hukum pidana itu, ini menunjukkan pembusukan, regresi, dan memanipulasi negara hukum. Ketidakadilan dan kesenjangan menjadi konsekuensi yang berdampak pada menjauhnya cita-cita bernegara. “Perubahan itu telah nyata terjadi di depan mata, tidak terbendung laksana gelombang tsunami yang ditumpahkan oleh lautan,” tegasnya. Demokrasi yang sejati adalah pemenuhan persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan mendapatkan akses perlindungan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan, saat ini ketiga-tiganya tetaplah mitos hingga NKRI hanya wilayah tak bertuan. Profesor Syaiful mengatakan, hal ini tejadi akibat merebaknya praktik oligarki yang menancapkan pengaruh melalui kolaborasi Penguasa dan Pemegang Modal. “Pada akhirnya postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhenti sebagai jargon,” katanya. (mth)
Islam di Indonesia “Kacau-Balau”
Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DUNIA Islam itu paling sempurna, semua teratur, selalu terbuka menerima kritikan, terdepan dlm ilmu pengetahuan. Tetapi Islam di Indonesia kacau balau bahkan jadi “minoritas kualitas” di bidang ekonomi dan politik. Di Indonesia kok tanpa bentuk, tidak ada keteraturan ekonomi-sosial-politik-budaya dan seterusnya. Jadi, “Secara kategori sosiologis komunitasnya masih berkelas gerombolan atau kerumunan,” ungkap Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Bangsa Barat dan Timur yang telah maju justru Sangat Islami dari segi modal kesalehan sosial. Walaupun sekuler atau yang berdasarkan tradisi bangsanya (penelitian Rehman - Askari tentang “Keberislaman Negara-negara” dari George Washington University). Hal itu terjadi mungkin bermula dari umat Islam tak mau mengamalkan ilmu muamalah/semesta/utama sosial-praktek-strategi-membangun masyarakat-bangsa. Istilahnya Antonio Gramshi “Mekanik Tak Organik”. Dengan kacamata kuda “Newtonian cartesian” tanpa relevansi pada realitas sosial-politik-ekonomi-bangsa dan negara. Bahkan ada kritik yang cukup tajam kepada Bangsa Indonesia. Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Gubernur Jenderal De Jonge pada 1930-an masih juga berkata, Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Lemahnya mentalitas bangsa ini yang dengan mudah bisa dipecah-belah. Berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita sebenarnya adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” (het zachtmoedigste volk ter aarde). Sun Yat Sen mengatakan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kritik di atas dalam bahasa tidak langsung menyebut umat Islam. Tetapi realitas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Sekiranya ajaran Islam tersebut dijalankan dengan baik oleh umatnya, maka takkan ada orang miskin yang terlantar, tidak ada orang sakit yang tidak bisa berobat, dan tidak akan ada perpecahan, kebodohan, dan kejahatan kemanusiaan di kalangan umat Islam. Kata Syekh Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh umat Islamnya sendiri”. “Al-Islamu mahjubun bil-muslimin“. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam itu sendiri. Apakah Umat Islam akan tertutup padahal Islam sesuai yang dikutip oleh Hamzah Yakusai mengutip beberapa pernyataan tokoh-tokoh Filsafat Barat yang memprediksikan masa depan Islam. 1. Leo Tolstoy (1828-1910) “Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti, sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan hikmah”. 2. Herbert Wells (1846-1946) “Hingga akhirnya Islam kembali lagi, betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam, pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang”. 3. Albert Einstein (1879-1955) “Saya memahami bahwa kaum Muslimin melakukan itu semua karena kecerdasan dan kesadaran mereka, sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan dan hikmah yang akan membawa kepada kedamaian”. 4. Houston Smith (1919) “Ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini, dialah Islam... Jika kita mau membuka hati dan akal kita itu akan sangat baik bagi kita”. 5. Michael Nostrodamus (1566-1503) “Islam akan menjadi agama yang berkuasa di Eropa, dan salah satu kota terkenal di Eropa akan menjadi ibukota negeri Islam”. 6. Bertrand Russell (1872-1970) “Saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut-sudut Eropa, dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini”. 7. Gustaf Lebon (1841-1931) “Islam adalah agama satu-satunya yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan serta ajakan kepada orang-orang Nasrani untuk menghargai keimanan yang membawa kebaikan”. 8. Bernard Shaw (1856-1950) “Suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama… Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya, pasti mereka akan meminjam subtansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia”. 9. Yohan Jits (1749-1832) “Wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Andai saya diajak masuk Islam saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan, bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan”. Pertanyaan muncul, kenapa Islam sebagai konsep kehidupan yang paripurna, sementara umat Islam masih kacau-balau baik di bidang politik dan ekonomi. Ada harapan ada cahaya: Harapan itu harus disertai amal nyata, jika tidak maka ia hanyalah angan-angan belaka. --Syekh Ibnu Atha\'illah, Al-Hikam. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Kalau demikian sangat mungkin umat Islam memahami ajarannya lebih banyak hanya tekstual masih jauh dari ajaran Islam yang sempurna. (*)
Partai Buruh: 50-an Ribu Buruh Akan Ikuti May Day Fiesta di GBK
Jakarta, FNN – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada Sabtu, 14 Mei 2022. Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada pukul 10 00 – 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Sedangkan yang kedua, pada pukul 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail,” kata Said Iqbal. Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei 2022, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten. “Selain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah: 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya,” lanjut pria yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, akan diisi oleh orasi dari serikat buruh internasional dan Partai Buruh dari negara lain. Dari serikat buruh Internasional adalah Sekjend ITUC Sharan Burraw, Sekjend ITUC AP Shoya Yoshida, Presiden DGB, Konfederasi Serikat Buruh Brasil, Konfederasi Serikat Buruh Australia, Konfederasi Serikat Buruh Finlandia. “Sedangkan dari Partai Buruh dari negara lain adalah Partai Buruh Brasil, Australia, dan Finlandia,” tegasnya. Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan, sebagai berikut: 1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; 2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; 4. Tolak upah murah; 5. Hapus outsourcing; 6. Tolak kenaikan pajak PPn; 7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; 8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; 9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 10. Stop kriminalisasi petani; 11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; 12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; 13. Pemberdayaan sektor informal; 14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; 15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; 16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; 17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan 18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. (mth)
POPULER
