ALL CATEGORY
Jasa Marga Catat Rekor Arus Balik Tertinggi Sebanyak 170.078 Kendaraan
Jakarta, FNN - Jasa Marga mencatat rekor arus balik tertinggi di jalan tol yang mencapai 170.078 kendaraan melampaui rekor tertinggi sebelum pandemi pada tahun 2019 yakni 166.444 kendaraan.\"Rekor arus balik tertinggi di sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia kembali terjadi pada Sabtu 7 Mei 2022, atau H+4 arus balik Lebaran 2022 ini. Volume lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Timur (Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon dan Bandung) mencapai 170.078 kendaraan,\" ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut Heru, angka ini naik 159 persen dari angka lalu lintas (lalin) normal pada 2021, dan mengalahkan rekor tertinggi sebelum pandemi, yang terjadi pada Lebaran 2019 sebesar 166.444 kendaraan atau naik 2,2 persen.\"Lalin mudik dari arah timur merupakan lalin kumulatif arus balik di Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui dua gerbang tol yaitu GT Cikampek Utama untuk pemudik dari arah Jalan Tol Trans Jawa dan GT Kalihurip Utama untuk pemudik dari arah Jalan Tol Cipularang,\" katanya.Untuk GT Cikampek Utama dengan jumlah 124.761, naik sebesar 272 persen dari normal 2021 sebesar 33.535 kendaraan. Sedangkan GT Kalihurip Utama, dengan jumlah 45.317 kendaraan, naik sebesar 41 persen dari normal 2021 sebesar 31.968 kendaraan.Heru menambahkan bahwa pada H+5 Lebaran atau Minggu (8/5) masih akan terjadi kenaikan lagi, mengingat Jasa Marga memang sudah memprediksi sejak awal bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Meski lonjakan volume di Jalan Tol Jakarta-Cikampek luar biasa, namun kondisi lalu lintas dapat dikendalikan.\"Ini yang membedakan dari 2019” tutur Heru. “Pada tahun 2019 untuk mengurai lalin sebesar ini dibutuhkan waktu hingga 24 jam untuk menguras kepadatan luar biasa yang terjadi di berbagai segmen Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Tahun ini dengan perencanaan yang lebih matang, dan koordinasi yang jauh lebih intensif, relatif tidak terjadi kepadatan yang berarti di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” katanyaHeru menjelaskan bahwa Jalan Layang MBZ sepanjang 38 km yang saat ini digunakan, juga mendukung kelancaran perjalanan tahun ini. Pada tahun 2019 Jalan Layang MBZ masih dibangun.Saat ini dengan adanya Jalan Layang MBZ menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebesar 4 lajur untuk kedua arahnya. Hal ini menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting, dari 6 lajur dua arah, menjadi 10 lajur. (mth/Antara)
One Way dan Contra Flow Diterapkan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Karawang, FNN - Petugas melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dan contra flow di jalan Tol Cipali hingga Tol Jakarta-Cikampek dari arah Jawa Tengah, Barat dan lainnya menuju Jakarta dan sekitarnya karena sudah cukup padat.Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, dalam keterangannya di Karawang, Minggu menyampaikan hingga saat ini atau Minggu pagi, arus lalu lintas di jalan Tol Cipali hingga Jakarta-Cikampek cukup padat.Dengan kondisi itu, atas diskresi pihak kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way mulai KM 428 Jalan Tol Semarang ABC sampai KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB.Sementara dari KM 66 menuju arah Jakarta hingga KM 47 jalan Tol Jakarta-Cikampek, dilakukan rekayasa lalu lintas contra flow dua lajur.Selanjutnya dilakukan pula contra flow satu lajur KM 47 sampai KM 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Minggu pagi pukul 09.00 WIB.Ia menyampaikan kalau rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalan tol.\"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik,\" katanya.Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terpantau terjadi di jalan arteri Karawang. Pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor dari arah Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya terus mengalir di jalan arteri Karawang. (mth/Antara)
Aisyah Tambah Keunggulan bagi Indonesia atas Prancis Jadi 3-0
Bangkok, FNN - Keunggulan timnas Indonesia atas Prancis di babak penyisihan Grup A Piala Uber 2022 bertambah menjadi 3-0, setelah pebulu tangkis tunggal putri Aisyah Sativa Fatetani menyumbang satu poin dari partai ketiga di Bangkok, Thailand, Minggu.Aisyah yang tampil selama 49 menit di lapangan nomor empat, harus tertinggal di gim pertama sebelum akhirnya menghentikan perlawanan Leonice Huet dengan rubber game 12-21, 21-13, 21-15.\"Pertamanya memang masih kurang enak, dan menang angin juga. Dia juga lebih in lebih dulu, jadi saya kalah di awal. Sementara di gim ketiga karena sudah tahu cara main yang enak, belajar dari kesalahan di gim pertama. Jadi pelajaran buat saya,\" kata Aisyah saat ditemui setelah pertandingan di Impact Arena Bangkok.Pada gim pertama, pebulu tangkis peringkat ke-328 terlihat kesulitan menyesuaikan strategi yang cocok saat meladeni Huet di pertemuan perdana mereka.Ketidaknyamanan Aisyah terlihat dari gerakannya yang kurang fleksibel dalam melakukan pengembalian pukulan. Namun kekurangan ini segera tertutupi begitu memasuki gim kedua dan ketiga.Aisyah yang semula tertinggal, berbalik unggul dan mendominasi permainan pada dua gim terakhir.\"Dia lebih tinggi jadi gerakan kakinya lebih cepat dari saya, jadi saya harus kerja dua kali lipat dari dia untuk ambil bola,\" tutur Aisyah soal kesulitan menghadapi Huet.Menurut Aisyah, ketegangan juga menjadi faktor dirinya telat panas di gim pertama, mengingat dia baru pertama kali berlaga di ajang beregu bergengsi ini.\"Agak tegang ya memang, karena pertama kali turun di turnamen besar. Apalagi yang beregu bergengsi seperti ini. Jadi baru bisa adaptasi dengan baik di gim kedua dan mainnya normal,\" tuturnya.Sukses menyumbang poin bagi Skuad Merah Putih, Aisyah mengaku lebih lega dan akan bersiap untuk menghadapi babak penyisihan kedua melawan tim Jerman hari Selasa.Meski belum tahu apakah dia akan kembali dimainkan atau tidak, namun Aisyah akan tetap melakukan persiapan fisik dan mental jika dirinya kembali dipercaya bertanding.\"Karena belum tahu juga siapa yang akan diturunkan, jadi untuk sementara ingin siap-siap saja. Misal besok tidak main ya tidak apa-apa, asalkan setiap diberi kesempatan (tanding) harus menunjukkan yang terbaik,\" ujar Aisyah. (mth/Antara)
Muhadjir: Biasakan Berdoa untuk Kepentingan Umum
Malang, FNN – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam rangka menjadikan diri sebagai manusia bertakwa hendaknya perlu dibangun pembiasaan diri berdoa untuk kepentingan umum. Karena dari situ akan memunculkan kepedulian sosial, rasa simpati. “Sayangnya, kita kan lebih sering berdoa untuk diri sendiri. Jarang sekali kita memanjatkan doa untuk kebaikan bersama, memajukan masyarakat yang mungkin belum sejahtera,” katanya pada halal bi halal keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di kampus putih, Ahad (8/5/2022). Lebih lanjut, mantan Rektor UMM 4 periode ini mengatakan bahwa Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali ke fitrah dan suci. Jadi ketika bersih, maka doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan Tuhan. Terutama doa-doa yang menyangkut kepentingan umum. Doa untuk kebaikan bersama. Menurutnya, Tuhan merupakan zat yang Maha Sosial. Banyak ayat Al Quran yang menganjurkan manusia memiliki jiwa sosial tinggi. Ia menyitir Quran surah Ali Imran 133-134. “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yag luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” Muhadjir juga sempat membahas mengenai tantangan yang dihadapi di era digital. Bagaimana saat ini keburukan-keburukan malah dieksploitasi dan dijadikan keuntungan. Banyak masyarakat yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal berkat keberanian melewati batas akhlak. “Tapi kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan datang. Sementara kebatilan akan hilang sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi,” tegas Muhadjir yang juga guru besar Universitas Negeri Malang (UM) ini. Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan MPd mengatakan bahwa Ramadhan boleh berlalu, tapi nilai spiritual yang sudah dibangun harus terus dipertahankan. Utamanya dalam rangka menyempurnakan kehidupan yang sudah dijalani. Menurut Fauzan, kinerja yang sudah sivitas akademika Kampus Putih lakukan merupakan bagian dan cara untuk menjadi muttaqin (insan bertakwa). Apalagi jika mampu mengisi kinerja dengan nilai spiritualitas. “Insya’ Allah jika sivitas akademika UMM menggunakan mindset spiritual dalam mengembangkan pekerjaan, maka tentu Allah akan menurunkan hidayah dan nikmatnya yang melimpah,” tegas Fauzan.(mth/*)
Di Executive Brief DPD RI, Ekonom Anthony Budiawan Sebut Indonesia Bangkrut tanpa Daerah
Jakarta, FNN - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut jika tidak ada kontribusi dari daerah, Indonesia sudah sejak lama mengalami kebangkrutan. Hal itu dikatakan Anthony pada pertemuan \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' yang diselenggarakan di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Selain Anthony, \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' tersebut dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy serta Analis Kebijakan di DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang bertindak sebagai moderator. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol. Dikatakan Anthony, meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif, melanggar kedaulatan daerah dan melanggar konstitusi. Dahulu, dijelaskan Anthony, tak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah Hindia Timur yang kemudian diakui sebagai Hindia Belanda. \"Lalu pada tahun 1928 para pemuda dari seluruh daerah menyatakan sumpah bersatu atas nama Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1945 perwakilan daerah-daerah sepakat mendirikan Indonesia. Jadi, Indonesia ini didirikan oleh kumpulan daerah,\" papar Anthony. Tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Pada awal kemerdekaan dan ekonomi sulit, Anthony menyebut bahwa daerah merupakan penyandang dana bagi pembangunan Indonesia. Pada tahun 1950-an, Anthony menyebut ekonomi Indonesia bergantung pada sektor perkebunan, khususnya karet. Saat itu, Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia. \"Dari total ekspor, ekspor karet itu mencapai 60 persen. Sisanya merupakan ekspor komoditas mineral. Dari sana kita bisa lihat bahwa daerah-lah yang sesungguhnya membiayai kemerdekaan Indonesia,\" ujar Anthony. Saat itu, Sumatera bagian Selatan dan Timur merupakan daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Namun kejayaan karet tak berlangsung lama. Pada dekade 1960-an harga karet alam anjlok dan Indonesia mengalami kebangkrutan. \"Cadangan devisa turun dari USD293,75 juta pada 1960 menjadi hanya USD2 juta pada 1967,\" papar dia. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pulih dan kembali bangkit berkat minyak bumi dan gas alam. Ditopang keduanya, cadangan devisa kembali naik menjadi USD1.90,5 juta pada tahun 1974 dan menjadi USD5.014,2 juta pada 1981. Ekspor minyak bumi naik dari USD384 juta pada tahun 1969-1970 menjadi USD18.824 juta pada tahun 1981-1982 atau mencapai sekitar 82 persen dari total ekspor Indonesia. \"Penerimaan negara dan minyak bumi dan gas alam naik dari Rp65,8 miliar pada tahun 1969-1970 menjadi Rp8.627,8 miliar pada tahun 1981-1982 setara dengan 70,6 persen dari total penerimaan negara. Itu belum termasuk penerimaan negara dari mineral. Saat itu, hasil komoditas, migas dan mineral digunakan untuk kesejahteraan rakyat,\" papar Anthony. Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar terbentang dari Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Maluku dan Papua. Dijabarkan Anthony, penjualan migas dan mineral dari daerah digunakan untuk pembangunan Indonesia seperti prasarana dan sarana, pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lain sebagainya. \"Daerah tampil sebagai pahlawan penyelamat keuangan negara, penyelamat Indonesia,\" tegas Anthony. Namun pada era Reformasi, yang terjadi justru bangkitnya oligarki dengan konsep pembangunan yang eksploitatif dan melanggar kedaulatan daerah. Saat itu, ekspor batubara melesat dari USD1,3 miliar pada tahun 1999 melesat menjadi USD25,5 miliar pada tahun 2011. Total ekspor batubara mencapai Rp245 miliar selama periode 2000-2019. Pun halnya dengan sawit yang naik dari USD1,1 miliar pada tahun 1999 menjadi USD17,3 miliar pada tahun 2011. \"Hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dinikmati segelintir pengusaha oligarki. Sedangkan daerah dan rakyat di daerah tidak mendapat manfaat ekonomi, malah mendapat bencana alam. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terbesar bagi daerah dan rakyat daerah,\" tegas Anthony. Padahal, kata Anthony, daerah telah menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekayaan SDA-nya untuk membangun Indonesia. Tetapi banyak rakyat di daerah penghasil SDA masih hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem,\" papar Anthony. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Menurutnya, UU Minerba merupakan salah satu ujung pangkal masalahnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan smelter yang hanya menguntungkan oligarki dan tidak membawa manfaat bagi daerah. \"Harga mineral mentah anjlok akibat monopoli smelter. Tax holidays sektor Minerba memiskinkan daerah,\" Anthony menjabarkan. Saat ini, kata dia, politik anggaran berpihak kepada oligarki dan kontra terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pun haknya dengan UU Perpajakan yang pro oligarki. Di sisi lain, kenaikan PPN memberatkan rakyat kebanyakan. \"Penghapusan subsidi yang masih sangat diperlukan bagi kelompok tertentu meningkatkan kemiskinan,\" ujarnya. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi daerah berbasis industri tak berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutnya hanya ilusi dan memiskinkan daerah dalam jangka panjang. \"UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memiskinkan daerah, eksploitatif kekayaan SDA daerah secara besar-besaran dan melanggar kedaulatan daerah secara terang-terangan,\" papar dia. Dikatakan, berdasarkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan daerah, daerah mempunyai hak konstitusi mengganti rezim yang melanggar kesepakatan antardaerah yang dituangkan ke dalam konstitusi yakni mengganti rezim yang melanggar konstitusi. \"Daerah secara konstitusi mempunyai hak untuk berdiri sendiri apabila pemerintah pusat yang melanggar konstitusi dan kedaulatan daerah tak mau diganti, bahkan mempertahankan kekuasaannya secara represif,\" ulas Anthony. Dilihat dari apa yang telah terjadi, unsur tersebut menurut Anthony telah terpenuhi, di mana pemerintah saat ini sering melakukan pembohongan publik, mayoritas janji eksekutif tidak dipenuhi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban eksekutif, berkolusi dengan legislatif dan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguasaan kekayaan oleh rezim oligarki, juga berkali-kali berbohong mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Jadi pertanyaannya, NKRI ini baik untuk siapa? Jawabannya untuk oligarki,\" tutup Anthony. (sws)
Melaporkan Gratifikasi Pun Anies Dapat Fitnah
Oleh Yarifai Mappeaty - Pengamat Sosial Politik Di negeri ini saat ini, siapa pemimpin yang tak mempan disuap tak ciut digertak? Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, semoga saja banyak bupati/walikota, gubernur, dan pejabat negara seperti itu. Namun sejauh ini, baru ada satu satu nama layak disebut : Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beberapa hari lalu, Anies diketahui melaporkan semua bentuk gratifikasi yang terjadi dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Tidak main-main, Anies menyampaikan 300 laporan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya mencapai 23 milyar rupiah, terjadi hingga tahun kelima masa jabatannya. Tetapi di media sosial, berita pelaporan itu diplintir sedemikian sehingga Anies terkesan menerima gratifikasi. Mereka membangun narasi bahwa Anies seolah-olah tahu kalau KPK telah mengendusnya, sehingga ia buru-buru melaporkannya agar tidak ditangkap. Bayangkan, betapa jahatnya mereka menyebar fitnah terhadap Anies. Siapa mereka sampai mau melakukan hal sejahat itu? Mereka adalah musuh seluruh rakyat Indonesia yang tak menginginkan bangsa ini memiliki pemimpin terbaik. Mereka adalah antek-antek oligarki yang rela memperbudak dirinya demi fulus untuk kenikmatan hidup dirinya dan keluarganya semata. Pokoknya, citra dan reputasi Anies harus dihancurkan agar rakyat tak memilihnya pada Pilpres 2024. Apapun caranya, Anies harus dijegal, sebab tuan-tuan mereka – kaum oligarki penguasa ekonomi negeri ini - tak menghendaki Anies menjadi presiden. Mengapa? Sebab Anies tidak bisa diajak berkolusi. Disuap saja tidak mempan, apa lagi hanya digertak. Sebagai contoh, masih ingat mega proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta? Di sana, meski digertak oleh seorang sekaliber Luhut Binsar Panjaitan, Anies tetap saja bergeming dan tak ragu sedikitpun untuk menghentikannya. Buntutnya, Anies kemudian difitnah menerima gratifikasi dari pengembang reklamasi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Anies diberitakan menerima gratifikasi berupa rumah mewah pada 2021. Tentu saja, selain karena dendam, fitnah itu bertujuan untuk menghadang Anies agar tidak maju sebagai capres. Lucunya, foto rumah mewah yang disebar secara masif itu, disebutkan berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, setelah ditelusuri oleh Drone Emprit, lokasi rumah mewah itu ternyata berada di Cipayung, Jakarta Timur. Kejahatan mereka memfitnah Anies pun terungkap. Hebatnya, meski penyebar fitnah itu pada akhirnya ketahuan, namun Anies tak tergerak sedikit pun untuk mengambil langkah hukum. Ia hanya berusaha tabah sembari mendo’akan yang bersangkutan agar menyadari kejahatannya dan bertobat. Tidak banyak yang tahu bahwa untuk membentengi dirinya dari jebakan permainan suap dan gratifikasi, Anies menciptakan sebuah mekanisme pencegahan. Di seluruh lingkup Pemprov DKI Jakarta, ia membuat ruangan khusus pelaporan gratifikasi yang ditangani oleh sebuah tim khusus. Pejabat yang menerima gratifikasi mengisi form pelaporan lalu disampaikan kepada tim khusus untuk disimpan. Form pelaporan itulah yang kemudian dikumpulkan oleh Anies untuk dilaporkan kepada KPK. Begitulah duduk persoalan pelaporan gratifikasi yang dilakukan Anies. Tidak hanya itu, dalam TGUPP Provinsi DKI Jakarta, terdapat organ yang disebut Komite Pencegahan Korupsi DKI (KPK – DKI). Di dalamnya terdapat Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, dua orang mantan pimpinan KPK. Ada Oegroseno - mantan Wakapolri, Nursyahbani Katjasungkana - pendiri Kontras, serta Tatak Ujiyati dari Indonesian Institute of Political Strategy. Kendati begitu, Anies tak juga berhenti diobok-obok. Seluruh proyek di Pemprov DKI Jakarta di ubek-ubek dan dikutui, demi menemukan petunjuk dan bukti Anies melakukan korupsi, menerima suap dan atau gratifikasi. Yang paling mutakhir adalah LHKPN 2021 yang dirilis KPK. Namun, mereka tentu kecewa karena harta Anies hanya bertambah 40 juta rupiah. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo yang tak pernah diusik, hartanya bertambah 1,2 milyar. Tetapi kita harus tetap berprasangka baik, sebab mungkin memang Ganjar Pranowo punya bisnis pribadi. Atau anggap saja Ganjar lebih pandai cari duit dari pada Anies. Ah, Anies, nasibmu. Benar saja kamu digituin, bagaimana jika sampai terpeleset, sedikit saja, mereka semua so pasti pada tepuk tangan. Maka, berhati-hatilah. Makassar, 08 Mei 2022.
Pembangunanisme Ganjar versus Pembangunan Manusia Anies - Bagian 1
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol & Inisiator Majelis Habaib Progresif KENDATI beririsan pada tataran praksis, mazhab pembangunanisme (developmentism) dan pembangunan manusia (human development) berbeda secara diametral pada tataran paradigmatik dengan pilihan kebijakan dan dampak yang berbeda pula. Pembangunanisme berorientasi pada kemajuan infrastruktur fisik di bawah kendali oligarki dan pemburu rente ekonomi. Rakyat dipandang sebagai obyek pembangunan semata. Kemaslahatan hidup mereka disandarkan pada kemudahan akses terhadap infrastruktur fisik yang ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dengan mantra trickle-down effect (efek menetes ke bawah), tingkat kesejahteraan rakyat diasumsikan terkerek secara otomatis. Dari segi perangkat lunak pembangunan indikator utama pembangunanisme adalah kecerdasan instrumental dan keterampilan teknis-teknokratis sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada produktifitas tenaga kerja. Dengan kata lain, SDM diperlakukan sebagai faktor produksi dan subordinat pertumbuhan ekonomi lewat proyek-proyek infrastruktur mercusuar. Selain itu, motif dan orientasi pembangunanisme, sejalan dengan pendekatan pembangunan SDM, bersifat ekonomistik utilitarian. Dalam praktiknya, SDM (termasuk di dalamnya kalangan intelektual) dijadikan pelayan bagi kepentingan relasi antara penguasa dan pengusaha. Sehingga, yang mendominasi ruang publik adalah kaum intelektual tukang atau intelektual kelas kambing, meminjam istilah Romo Mangun, untuk menggambarkan perselingkuhan akademisi dengan kekuasaan hingga tidak bisa berpikir dan bersikap obyektif. Dengan demikian, pembangunanisme berjarak cukup jauh dari motivasi pembebasan, (liberating spirit) dan pemberdayan rakyat (people empowerment). Bahkan bersebarangan dengan kedua aspek maha penting tersebut. Ia menelantarkan isu-isu sentral dan fundamental pembangunan, mulai dari demokrasi substantif, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, corak kelembgaan ekonomi-politik dan kepemimpinan, penegakan hukum, hingga daya rusak oligarki dan korupsi. Sementara itu, mazhab pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Tujuannnya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati kehidupan yang panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan kreatif (Mahbub ul_Haq). Lebih jauh, Amartya Sen (1999), peletak landasan konseptual pembangunan manusia, mendefinisikan pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom). Bagi Sen, kebebasan (baik kebebasan positif maupun kebebasan negatif) tidak saja menjadi tujuan utama pembangunan, tetapi juga sarana penting untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Pembangunan manusia bertumpu pada rasionalitas substantif yang menembus perkara pokok pembangunan (core issues of development). Dan, pada gilirannya, mendorong lahirnya kebijakan dan kebajikan publik (public virtue) yang bervisi jangka panjang, memberdayakan dan berkeadilan bagi semua, terutama rakyat kecil. Perbedaan pembangunanisme dan pembangunan manusia mensyaratkan strategi, pilihan kebijakan, pendekatan dan langkah langkah berbeda. Hasil dan dampaknya pun berbeda, bahkan bisa berbanding terbalik jika penekanan strategi dan pilihan kebijakan tertukar diantara keduanya. Di Indonesia, pembangunanisme berlaku sejak lama, terutama di masa Orba, dan berlanjut pasca reformasi. Kemudian, mengristal dengan karakter yang makin ekstraktif dan brutal sejak Presiden Jokowi berkuasa pada 2014. Kata \'pembangunan\' dijadikan mantra yang siap membuldozer siapa saja yang menghalanginya, termasuk wong cilik basis pendukung Presiden Jokowi. Mereka yang mempertahankan dan menuntut hak asasinya atas tanah dan sumber penghidupan yang layak, dianggap melawan pembangunan dan dikriminalisasi. Bahkan menerima tindakan represif aparat negara yang seharusnya mengayomi rakyat. Watak rakus dan laku represif rezim Jokowi atas nama pembangunan tercermin dalam pilihan kebijakannya yang jauh dari semangat pemberdayaan dan pembebasan. Sejumlah peraturan perundang undangan dan proyek infrastruktur mercusuar di era Presiden Jokowi tidak lebih dari turunan Peta Jalan (Roadmap) para taipan oligarkis dalam mengeruk kekayaan Indonesia dan mengeksploitasi sumberdaya rakyat. Sebut saja Omnibus Law, pengebirian KPK, UU Minerba, kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Bandar Udara Kertajati, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, semuanya atas nama pembangunan, yang bermuara pada kepentingan oligarki dan elit kekuasaan. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pernah melontarkan pernyataan yang bertentangan dengan tugasnya untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup. \"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,\" tulis Menteri Siti melalui twitter (3/11/2021). Alih-alih berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat, Peta Jalan Oligarki yang dijalankan atas nama pembangunan justru menguras uang rakyat dan menyebabkan tumpukan utang negara. Konsekuensi logisnya, untuk mengisi kas negara dan bayar utang, selain mengambil utang baru (gali lubang tutup lubang), pemerintah merampas hak-hak dasar rakyat melalui berbagai beleid dan instrumen kebijakan yang tidak masuk akal dan melanggar konstitusi. Baru baru ini, Presiden Jokowi mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual beli tanah. Dalam hal ini, pemerintahan tidak saja mengingkari hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya (asas universalitas), sesuai amanat konstitusi, tetapi juga menghukum mereka dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pada saat yang sama, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%, harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup melambung, di saat rakyat terpukul dampak pandemi COVID-19. Tak ayal, rakyat makin sengsara. Belum lagi menyebut residu sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur ala pembangunanisme terhadap generasi masa depan Indonesia. Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. * ___________________________ *) Pendekatan pembangunan Ganjar vs Anies dibahas pada bagian II tulisan ini).
Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Oleh Sugeng Waras - Panglima Lapangan Harkitnas 2022 KONSEP awal bangsa Indonesia adalah kekeluargaan dan permufakatan bukan persaingan atau menang menangan! Namun sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, sistim pemilihan Presiden, kepala kepala daerah, Anggota MPR, DPD, DPRD, MK, MA dilaksanakan dengan sistim demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD \'45. Semuanya tidak bisa terlepas dan dipisahkan dengan berdirinya organisasi sosial intelektual BUDI UTOMO pada 20 Mei 1908 oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan dalam mengubah pandangan dan sikap menghadapi penjajah Belanda dari kekuatan seporadis daerah menjadi satu kekuatan nasional yang berpegang pada *Persatuan dan Kesatuan Nasional* hingga bermuara tercapainya kemerdekaan Indonesia. Kini...terasa, persatuan dan kesatuan Nasional itu telah pudar bahkan terancam musnah. Akankah terus berlarut dan kita biarkan? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab rakyat ! Presiden sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara adalah pengelola negara tapi bukan pemilik negara. Dalam pengelolaan negara segala kebijakan diatur oleh undang undang yang bersumber dari Pancasila dan UUD\'45, dilaksanakan bersama rakyat dalam suasana seimbang, selaras, serasi dan harmonis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Faktanya fenomena dan suasana negara kini gonjang ganjing, gaduh, amburadul, semrawut, tak terkontrol dan tak terkendali. Segala koreksi, kritik membangun baik secara halus dan kasar dianggap angin lalu. Pemerintah menganggap cara berpikir dan tindakan sebagian besar rakyat bak lawan akut. Spersikusi, intimidasi, diskriminasi dan ekskusi terhadap golongan tertentu bak mengabaikan prosedur hukum dan HAM. Penyajian janji janji kosong, kebohongan dan pencitraan yang tidak populer justru ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Disisi lain begitu abainya terhadap para pencoleng, pecundang, pengkianat dan koruptor yang telah merugikan dan membahayakan negara, cenderung dibiarkan, penegakan hukum dan keadilan bak menjadi barang langka. Para pemegang peran yang telah dipilih dan diharapkan rakyat, justru nampak mandul, infungsional. TNI POLRI adalah alat negara, bukan hanya alat pemerintah saja, tapi faktanya bak Partai Politik dibawah pembinaan presiden yang diarahkan dan dimanfaatkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pemerintah dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaanya, jauh dari suara dan keinginan rakyat. Begitu mudahnya label teroris ditempelkan pada rakyat yang peka dan peduli terhadap jalanya roda pemerintahan. Dengan kata lain terindikasi pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan otoriter, sewenang wenang, yang menindas, mendzolimi dan menyengsarakan rakyatnya, cenderung menjalankan politik dan strategi adu domba, memecah belah rakyat, yang menodai semangat BUDI UTOMO. Oleh karenanya, kepada seluruh rakyat yang mendambakkan kemajuan dan kejayaan Indonesia dari manapun asal suku, agama, golongan, ras, mahasiswa, buruh , tani , elemen\', lsm, ormas, orpol dan komunitas manapun, kecuali yang berpaham komunis, saya menghimbau: 1. Kita hadir dan berkumpul disekitar gedung DPR / MPR RI di Jakarta..pada jam 10.00 -- selesai, untuk mengenang dan membangkitkan kembali semangat *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* yang telah dicetuskan oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan, untuk dijadikan pegangan dan pedoman pergerakan perjuangan dalam mensukseskan dan menyelamatkan NKRI, masing masing dengan membawa bendera kebangsaan MERAH PUTIH, juga diperbolehkan membawa bendera ormas, orpol, lsm, komunitas, yang akan menyemarakkan semangat aneka ragam bangsa Indonesia dalam bingkai *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* Indonesia ( keanekaragaman ini yang menginpirasi dr Wahidin dkk untuk.menyatukan niat dan pandangan melawan penjajah ) 2. Pada kesempatan ini antara lain ada agenda orasi dari para orator perwakilan dari masing masing elemen dan komunitas, dengan memedomani keharusan dan larangan yang telah dikeluarkan oleh panitia, bersumber dari tema tema yang sudah ditentukan oleh panitia 3. Menjaga dan mematuhi hal hal yang sudah ditentukan oleh panitia termasuk pelaksanaan prokes 4. Silahkan menunjuk perwakilan masing masing, jika ada yang ingin meyampaikan aspirasinya kedalam gedung DPR RI, mengingat aturan dan keterbatasan, penentuan dan penetapan yang bisa masuk atas keputusan panitia dengan seadil dan seobyektif mungkin 5. Panitia mengajak berpikir positif, bahwa kegiatan ini sebagai ajang kebersamaan dalam persatuan dan kesatusn bangsa Indonesia di mata Internasional. Sekali.lagi, saya menghimbau untuk tertib, hikmat dan korperatif dengan para petugas TNI POLRI demi terselenggaranya kegiatan ini dengan tertib, lancar, sukses dan aman. Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan! Oleh karenanya REBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT! Bandung, 8 Mei 2022
Nyalakan Api Revolusi
Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIKET Pilpres 2024 saat ini dalam realitas kuasa politik masih ada di tangan para cukong hitam Oligarki. Ada Pilpres 2024 sekarang atau kapanpun jika Pilpres berlangsung, gerombolan cukong hitam Oligarki berpotensi sebagai pemenangnya. Gerombolan mereka telah mempersiapkan segala cara dan bentuk kecurangan agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Mereka ingin rezim penguasa tetap saja sebagai bonekanya Oligarki adalah kelompok kecil yang mempengaruhi, bahkan menentukan kebijakan negara. Oligarki terdiri dari dua kelompok, yaitu elit penguasa dan pengusaha papan atas, yang memiliki sumber finansial sangat besar dan bisa membeli semua instrumen politik untuk kepentingan politik dan ekonominya. Penguasa dan pengusaha – ekonom senior Rizal Ramli menyebutnya sebagai PengPeng – ingin mengamankan kepentingannya ke depan. Secara hukum aman, kepentingan politik berkelanjutan, dan nasib bisnis para pengusaha terjaga, bahkan berkembang. Paska upaya rekayasa perpanjangan masa jabatan atau masa jabatan Presiden tiga periode ada perlawanan dari rakyat. Cukong hitam Oligarki harus berpikir ulang super hati-hati untuk memilih dan memenangkan calon Presidennya pada Pilpres 2024. Calon Presiden yang menjadi pilihannya dalam pemilu nanti pasti harus dalam radar kendalinya. Untuk mempertahankan kepentingan politik dan bisnis mereka, salah kalkulasinya yang terjadi bisa sebaliknya. Saat ini Oligarki dipaksa untuk bersikap realistis, mereka akan merapat dan memberi dukungan kepada calon yang potensial menang. Siapapun calon yang harus dimenangkan, bagi cukong hitam Oligarki, mutlak harus menjaga dan mengamankan kepentingan mereka – adalah aman secara hukum, politik dan ekonomi. Jika mereka salah atau terlambat mengambil langkah yang tepat, maka ini akan menjadi bumerang bagi masa depan mereka, baik masa depan politik maupun masa depan ekonomi. Bahkan, resiko hukum menjadi bayang-bayang ancamannya. Sejak awal sudah dirancang koalisi partai gemuk (non PKS dan Partai Demokrat) kekuatan politik telah mencapai 82 %. Seandainya bisa dipertahankan oleh oligarki, itu artinya Pilpres 2024 saat ini sudah selesai. Inilah yang kini sedang dimainkan Muhaimin Iskandar (PKB) ditengarai setelah menjadi pion Luhut Binsar Pandjaitan untuk perpanjangan masa jabatan gagal di tengah jalan. Dalam rumor politik, Muhaimin juga gagal membuka lapak jualan partainya untuk Capres pada Pilpres 2024. Paska tuntutan bergelombang Yudisial Review Presidential Threshold (PT) 20 % menjadi 0 % semua dirontokkan (ditolak MK) – penentuan Capres harus mentaati PT 20 %, maka kendaraan partai adalah menjadi persyaratan mutlak bagi semua Capres. Koalisi besar yang saat ini masih dalam kendali oligarki berpotensi akan pecah dengan mulai muncul Capres Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar (adalah kader dari pemilik partai). Sementara, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Ganjar Pranowo, Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan (non partai). Terkait dengan partai akibat PT 20 % gagal menjadi PT 0 % – adalah hanya para tataran peluang bagi partai untuk buka lapak bagi Capres yang mau membeli partainya untuk maju Capres 2024 – otomatis berpotensi koalisi besar partai di pemerintahan bisa retak dan bubar. Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Sampai di sini harus dipahami bagaimana caranya agar setiap Capres pada Pilpres 2024 bisa lepas dari genggaman Oligarki. Menghancurkan peran oligarki rasanya mustahil dengan cara-cara konstitusional yang semuanya ditolak rezim boneka saat ini. Satu satunya jalan keluar adalah dengan kekuatan People Power dan atau Revolusi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Maka seruan Kobarkan dan Nyalakan Revolusi jangan di maknai semata perbuatan makar tetapi itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan Indonesia. (*)
Presiden AS Open House dengan Muslim di Istana, Jokowi Harus Belajar dari Joe Biden
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2022 di Gedung Putih bersama masyarakat pemeluk agama Islam. Rocky Gerung menyototi momen Lebaran di Amerika Serikat lantaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) justru absen dari Istana dan lebih memilih merayakan Lebaran di Yogyakarta. \"Presiden Jokowi seharusnya belajar dari Biden bagaimana memperlakukan umat Islam secara baik,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 07 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa dirinya sebetulnya iri dengan kehidupan yang penuh etis di AS yang dipimpin oleh Joe Biden yang memperlihatkan bahwa jangan sekali kali memberi sinyal islamopobia. \"Itu yang harus didengar oleh pemimpin di sini termasuk LSM, masyarakat sipil di sini yang menganggap Indonesia hanya bisa dilanjutkan kalau islamopobia dipakai terus untuk melakukan pembelahan. Belajarlah dari Biden,\" paparnya. Lebih lanjut Rocky menegaskan bahwa apa yang dilakukan Biden adalah sindiran halus terhadap pemimpin negara lain yang masih gemar melakukan permusuhan terhadap Islam. \"Ini sinisme yang sangat bagus hari ini ditunjukkan oleh Joe Biden melakukan pendekatan yang maksimal dalam mengabarkan kepada dunia bahwa Islam dalam ancaman,\" tegasnya. Anehnya, kata Rocky Indonesia justru terus mengolah isi-isu Islam. \"Padahal semua isu radikalisme itu bersumber dari kekacauan ekonomi dan kemelaratan manusia. Kalau manusia bahagia dan baik baik, tidak akan ada radikalisme atau fundamentalisme,\" tegasnya. Isu radikalisme lanjut Rocky adalah isu yang sengaja dibuat untuk menutupi ketidakadilan sosial. Biden juga mengutip ayat Al Qur\'an yang artinya Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum untuk saling mengenal. Biden juga jelas perhatiannya kepada muslim Rohingya dan Uighur. Rocky menegaskan bahwa isu agama secara global dibaca bagus oleh Amerika. Dan Amerika sering bermain diplomasi di soal-soal seperti ini. \"Tapi musti paham bahwa dunia ini ada revabelisme dalam politik Islam. Yang kita takutkan bukan revaibelisme itu, tetapi impacknya ke dalam cara cara kita mengelola perbedaan ini. Kalau memang ada perkembangan politik Islam, ya karena Islam memang mayoritas di Indonesia. Kenapa musti ditakuti sesuatu yang secara sosiologis memang mayoritas. Bisa gak pemerintah bersikap adil terhadap ekonomi rakyat yang mayoritas beragama Islam,\" pungkasnya. Sekali lagi Rocky menegaskan bahwa basis radikalisme itu adalah ketidakadilan sosial. Rocky sangat menyayangkan bahwa ia melihat orang-orang Istana justru mengolah isu Islam untuk membuat kegaduhan di kalangan publik. Nah, di Indonesia justru kalangan istana yang terus mengolah isu Islam,\" tuturnya. (Ida, sws)
POPULER
