ALL CATEGORY
Cupras Capres dan Duklar Deklar
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KONSEP 2024 dipahami dengan pikiran mapan bahkan ada yang mengekspresikannya dengan arsip lama. Gejala perubahan itu dilihatnya sekedar sebagai arak2an belaka tanpa memperbandingkan secara empirik dengan peristiwa 1966 dan 1998. 2022, dan 1966 dan 1998, sama: penggerak aksi mahasiswa dan pelajar. Tidak semua peminat politik persepsinya begitu, tapi paling tidak kesimpulan dapat ditarik dari lagu pilpres yang lagi di-pop-kan dan pertanyaan2 kepada saya tentang peluang bagi capres yang dirindukannya. Gerakan perubahan yang dipelopori mahasiswa ditonton sambil lalu saja oleh kalangan tersebut tanpa mencoba paham persoalan mendasar yang dialami negri ini: 1. Sumber kuasa pindah ke oligarkhi 2. Situasi econ Indonesia merujuk The West di ambang ambruk. Kalau melihat politik secara induktif belaka maka konstruksi berpikir tak bergeser dari urusan cupras capres dan duklar deklar. Yang ingin bercapres pun ada yang saban hari ubah tampilan sehingga sulit dibedakan antara ramah dan kemayu. Lagi pula dari aksi2 yang saya amati sejak 28/10/2021 sampai sekarang tak ada nama capres seorang pun yang di-jel-kan, sambil berjoget, oleh pendemo. Dan berita cupras capres dan duklar deklar pun lenyap dari sosmed dan media mainstream. Melihat politik di Indonesia harus deduktif, ini sudah culturalized dalam kepolitikan Indonesia. Tahun 1951 kita tanda tangan Mutual Security Act dengan USA, tahun 1950-an Pakistan Mabes SEATO. Program Indo Pacific sudah diluncurkan, time table tak boleh berubah. Abad XIX M England rules the wave. Abad XXI USA rules the world. Suka atau tidak, kita tak dapat berpaling dari realita ini. Uji coba Ukraine War menunjukkan Rusia dan China pindah pentas, tak lagi opera. Dunia tak akan biarkan econ Indonesia kelojotan terus. Akan ada pertolongan pertama after the field has been cleaned. (*)
Paus Kutuk Kekejaman Perang Ukraina pada Misa Malam Paskah
Vatican City, FNN - Paus Fransiskus mengutuk kekejaman perang di Ukraina pada Sabtu pada Misa malam Paskah yang dia hadiri tapi tak dia pimpin, mungkin karena sakit kaki yang memaksanya untuk membatasi kegiatan.Misa dihadiri oleh Ivan Fedorov, wali kota Melitopol, yang ditahan oleh pasukan Rusia bulan lalu dan kemudian dibebaskan dalam pertukaran tahanan.Kardinal Italia Giovanni Battista Re menggantikan Paus memimpin kebaktian itu, yang melibatkan prosesi dalam kegelapan hampir menyeluruh di bagian tengah gereja terbesar Dunia Kekristenan itu.Paus duduk di depan Basilika Santo Petrus di kursi putih besar di samping, tampak waspada dan berdiri selama pembacaan Injil.Dia membaca homili sambil duduk tapi dengan suara normal dan kemudian bangkit untuk membaptis tujuh orang yang memeluk Agama Katolik.Paus berpaling dari teks yang disiapkan untuk menyapa Fedorov, keluarganya dan tiga anggota parlemen Ukraina yang duduk di depan.Dia berbicara tentang \"kegelapan perang, kekejaman\".\"Kami semua berdoa untukmu dan bersamamu. Kami berdoa karena ada begitu banyak penderitaan. Kami hanya bisa menemanimu, doa kami dan berkata kepadamu \'jangan berkecil hati, kami menemanimu,\'\" kata Fransiskus.Dia mengakhiri dengan mengatakan \"Kristus telah bangkit\" dalam bahasa Ukraina.Vatikan mengatakan Fransiskus bertemu secara pribadi dengan delegasi Ukraina sebelum Misa.Paus yang berusia 85 tahun itu menderita linu panggul, yang menyebabkan nyeri pada satu kaki dan mengakibatkan kesulitan berjalan dengan normal.Baru-baru ini Fransiskus juga mengalami sakit di lutut kanannya. Kondisi itu seolah kambuh dan pulih.Sebuah program yang dikeluarkan oleh Vatikan pada Jumat mencantumkan Paus sebagai kepala selebran (imam misa) pada kebaktian Sabtu malam.Vatikan tidak memberikan alasan resmi untuk perubahan itu.Pada Jumat sore, Paus cukup sehat untuk berjalan di sepanjang lorong baik pada awal dan akhir kebaktian Jumat Agung di basilika tapi dia tidak bersujud di lantai seperti biasanya selama kebaktian itu.Dia harus membatasi beberapa gerakannya selama perjalanan ke Malta pada awal April dan juga harus meminta seorang kardinal untuk menggantikannya dalam Misa pada Desember.Beberapa kegiatan Pekan Suci, yang berpuncak pada Minggu, menandai pertama kalinya sejak 2019 publik diizinkan untuk hadir setelah dua tahun pembatasan COVID-19.Pada Minggu Paskah, hari terpenting dalam kalender liturgi Kristen, Paus akan mengadakan Misa di Lapangan Santo Petrus dan kemudian menyampaikan pesan dan berkat \"Urbi et Orbi\" (Kota dan Dunia) dua kali setahun. (mth/Antara)
Ketika KM 50 Menjadi Sorotan Amerika
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA bagus bagi pejuang HAM di Indonesia. Kasus-kasus yang dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM ternyata menjadi konten laporan dari Departemen Luar Negeri AS. Kasus Papua dan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI termasuk di dalamnya, ini artinya telah menjadi perhatian dunia sekurangnya Amerika. Soal Papua lebih mudah difahami karena kepentingan AS ada di dalamnya. Akan tetapi soal pembunuhan oleh aparat 6 anggota Laskar FPI relatif lebih obyektif. Kementrian Luar Negeri melihat di samping pembunuhan itu unlawful juga jelas bermotif politik \'unlawful and politically motivated killings\'. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Pengawal HRS telah membuat Buku Putih \"Gross Violation of Human Rights--The Killings of Six HRS Guards\" yang dikirimkan ke berbagai elemen kepedulian dan pembelaan HAM dunia. Deplu AS mendasari Laporan dengan mengangkat temuan resmi Komnas HAM yang melihat bahwa peristiwa KM 50 itu adalah tindakan pembunuhan aparat terhadap orang yang sudah dalam posisi tahanan Polisi. Proses hukum peristiwa KM 50 ditangani dengan penuh rekayasa dan terbaca jelas oleh rakyat. Menjadi tragedi hukum. Kondisi termiris dalam abad ini adalah bahwa pembunuhan terhadap tahanan telah terbukti secara hukum tetapi nyatanya si pembunuh dilepas dan tidak tidak dihukum. Luar biasa. Sorotan Amerika atas kasus KM 50 tentu berimplikasi pada keyakinan bahwa kasus ini tidak dianggap selesai. Juga ancaman ke depan bagi penguasa untuk dapat dituntut. Isu terorisme yang diarahkan pada FPI sama sekali tidak beralasan dan dapat diabaikan. Sejalan dengan sikap formal AS yang mulai menghapus Islamophobia. Pembunuhan atau lebih tepat disebut pembantaian atas 6 anggota Laskar FPI adalah kejahatan serius. Meski skeptis, Komnas HAM harus membuka kembali kasus. Berbasis pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana Komnas HAM akan berstatus sebagai Penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai Penyidik. Dengan demikian keterlibatan aparat Kepolisian dapat diperiksa dengan lebih obyektif. Ketika KM 50 menjadi sorotan Amerika, maka seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia harus lebih banyak berbuat untuk mendesak Pemerintah agar tidak merekayasa dan menutupi fakta sebenarnya. Kasus serius ini jika disederhanakan maka sama saja dengan kebijakan yang terang-terangan menginjak-injak HAM dan Demokrasi. Wujud dari Pemerintahan otoriter \"Informasi yang terkandung dalam laporan ini sangat penting dan mendesak mengingat pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di banyak negara, kemunduran demokrasi yang terus berlanjut di berbagai benua, serta otorianisme yang merayap mengancam HAM dan Demokrasi\", demikian siaran Deplu AS. (*) Bandung, 18 April 2022
Kemenhub Pacu Pembangunan Infrastruktur Transportasi Sumatera Selatan
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung upaya akselerasi konektivitas di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan membangun infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan kreatif baik melalui kerja sama dengan BUMN maupun swasta.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang tengah dilakukan di Sumbagsel di antaranya Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel, Pelabuhan Panjang di Lampung, dan Pelabuhan Ujung Jabung di Jambi.“Saya dan Pak Erick (Menteri BUMN) kompak untuk membangunnya tidak pakai APBN. Begitupun dengan Bu Menkeu, bahwa kita menggalakkan swasta untuk aktif membangun infrastruktur yang potensial ini. Kalau ada swasta yang sudah masuk, baru saya sampaikan ke Menteri PUPR untuk membangun akses jalannya,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menhub mengungkapkan, untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju Provinsi Bengkulu akan dioptimalkan melalui pembangunan tol laut yang biayanya akan lebih rendah dibandingkan membangun infrastruktur kereta api.“Secara konsep kereta api akan menghubungkan antara Jambi ke Bengkulu. Namun kita harus realistis karena untuk membangunnya harus melalui Bukit Barisan. Oleh karenanya solusinya adalah dengan membuat tol laut,” ujarnya.Ia menjelaskan, akan mengintensifkan Pelabuhan Mesuji untuk meningkatkan konektivitas logistik ke arah Bangka Belitung.“Sementara jembatan belum jadi, konektivitas di Bangka Belitung dan Sumsel juga akan diintensifkan menggunakan kapal penyeberangan roro,” katanya.Lebih lanjut Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Maspro Sumbagsel yang telah menginisiasi kegiatan ini dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah Sumbagsel.Diharapkan, dengan adanya transportasi yang saling terintegrasi, dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di kawasan aglomerasi Sumbagsel. (mth/Antara)
KKP Bikin Terobosan Percepat Ekspor Ikan Keramba Jaring Apung di Ambon
Ambon, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BKIPM melakukan terobosan baru untuk mempercepat ekspor ikan hidup dari budidaya perikanan keramba jaring apung di Kota Ambon, Maluku.Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon Muhammad Hatta Arisandi di Ambon, Minggu, mengatakan untuk pertama kali di Indonesia KKP menyerahkan sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk instalasi karantina ikan pada keramba jaring apung, yakni untuk PT Rajawali Laut Timur yang beroperasi di perairan Desa Hunuth, Teluk Ambon.Alhasil, perusahaan tersebut bisa memangkas waktu untuk pengurusan sertifikat kesehatan ikan dari sebelumnya butuh tujuh hari, menjadi hanya sehari.\"Sebelumnya CKIB hanya diberikan kepada budidaya perikanan yang dilakukan di dalam ruangan, dan kami di Balai KIPM Ambon bisa meyakinkan bahwa dengan beberapa penyesuaian ini bisa dilakukan di keramba jaring apung. Sertifikat CKIB ini sangat berguna dan mempermudah kelancaran usaha perikanan karena dapat memangkas waktu layanan ekspor dari tujuh hari menjadi satu hari, bahkan bisa hanya satu jam,\" kata Hatta.Hatta menjelaskan terobosan baru itu bermanfaat guna mempersingkat proses pengurusan ekspor ikan hidup karena ada kontrol dari inspektur perikanan Balai KIPM terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, dan perairan di lokasi budidaya ikan keramba jaring apung.Pelaku usaha keramba jaring apung juga harus menerapkan sistem karantina untuk ikan-ikan yang sakit, dan apabila memenuhi syarat akan mendapat sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI).Dengan penerapan sistem tersebut secara konsisten, lanjutnya, pelaku usaha tidak perlu lagi mengirim sampel ikan untuk diuji kesehatannya sebelum ekspor. Selain itu, dengan mengantongi jaminan berupa sertifikat tersebut bisa meningkatkan daya tawar produk perikanan ke pasar yang lebih luas, terutama saat melakukan ekspor.\"Intinya kebijakan ini mempercepat proses layanan ekspor. Penerapan CKIB keramba jaring apung PT Rajawali ini juga jadi role model karena baru pertama kali di Indonesia, jadi dari daerah-daerah lain akan belajar ke Ambon,\" ujar Hatta.Ia menambahkan pengurusan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya! Menurut Direktur PT Rajawali Laut Timur Hasan, terobosan sertifikat CKIB tersebut menjadi angin segar untuk bisnis budidaya ikan keramba jaring apung yang lesu terkena dampak pandemi COVID-19.\"Kami termasuk yang beruntung masih bertahan selama ini, sedangkan rekan-rekan yang sama usahanya sudah banyak yang menyerah. Kami berterima kasih kepada instansi dari KKP dan Balai KIPM sudah mendukung dalam pengawasan dan bimbingan teknis. Banyak kendala di lapangan, tapi selalu diberi pelayanan cepat dan solutif,\" ujar Hasan.Setelah mengantongi sertifikat CKIB dan IKI, lanjutnya, PT Rajawali langsung melalukan kegiatan ekspor ikan kerapu hidup ke Hong Kong sebanyak 14.161 ekor dengan nilai sekitar Rp4,1 miliar.\"Setelah mengantongi sertifikat CKIB, harapannya produk ikan kami punya daya saing lebih tinggi di pasar negara tujuan ekspor.\" ujarnya.Berdasarkan data KKP, selama 2021 produk perikanan Maluku menembus pasar ekspor ke delapan negara, yaitu Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Korea. Komoditas unggulan seperti tuna nilai ekspornya mencapai 12,68 juta dolar AS, dan ikan kerapu sebesar 1,5 juta dolar AS.PT Rajawali Laut Timur selama 2021 mengekspor ikan kerapu hidup mencapai 81.720 ekor dengan nilai komoditi sebesar Rp18,9 miliar.Pada triwulan I-2022 ekspor ikan kerapu PT Rajawali mencapai 31.661 ekor dengan nilai sekitar Rp7,7 miliar dan mengalami kenaikan volume ekspor 60,5 persen dibandingkan periode sama pada 2021, yang mencapai 19.720 ekor dengan nilai Rp6,9 miliar. (mth/Antara)
Belum Ada Tanda-Tanda Tentara Ukraina di Mariupol Menyerah Pada Rusia
Kiev/Lviv/Mariupol, FNN - Rusia meminta tentara Ukraina di Mariupol yang terkepung untuk meletakkan senjata mereka mulai Minggu pukul 06.00 waktu Moskow (10.00 WIB), namun belum ada laporan apa pun 30 menit setelah ultimatum.Sirene serangan udara terdengar secara berkala di seluruh Ukraina, tapi belum ada laporan tentang adanya pertempuran di kota pelabuhan itu.Rusia mengatakan pasukannya telah mengamankan kawasan perkotaan Mariupol dan hanya sejumlah kecil petempur Ukraina masih tersisa di dalam sebuah pabrik baja pada Sabtu.Klaim Moskow bahwa mereka telah merebut Mariupol – medan peperangan terbesar dan daerah bencana kemanusiaan paling buruk – tidak dapat diverifikasi secara independen.Jika klaim itu benar, Mariupol menjadi kota besar Ukraina pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak invasi mereka pada 24 Februari.\"Dengan mempertimbangkan situasi bencana yang berkembang di pabrik baja Azovstal, juga karena prinsip kemanusiaan semata, Angkatan Bersenjata Rusia menawarkan militan batalion nasionalis dan tentara bayaran asing mulai 06.00 (waktu Moskow) pada 17 April 2022 untuk menghentikan kekerasan dan meletakkan senjata mereka,\" kata kementerian pertahanan Rusia dalam pernyataan.\"Semua yang meletakkan senjata diberi jaminan bahwa nyawa mereka akan selamat,\" tulis pernyataan, seraya menambahkan bahwa petempur Ukraina bisa meninggalkan pabrik itu pada pukul 10.00 tanpa senjata dan amunisi.Belum ada respons dari pemerintah Ukraina di ibu kota Kiev.\"Situasinya masih sangat sulit\" di Mariupol, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy kepada portal berita Ukrainska Pravda.\"Tentara kami dikepung, begitu pula yang terluka. Terjadi krisis kemanusiaan… Namun demikian, mereka berusaha membela diri,\" kata dia.Moskow mengatakan jet-jet tempur mereka telah menggempur bengkel perbaikan tank di Kiev pada Sabtu. Sebuah ledakan terdengar dan asap terlihat di atas distrik Darnytskyi. Wali kota mengatakan sedikitnya satu orang tewas dan petugas medis berupaya menolong para korban.Militer Ukraina mengatakan jet-jet tempur Rusia yang lepas landas dari Belarus telah menembakkan rudal ke kawasan Lviv dekat perbatasan Polandia dan empat rudal jelajah berhasil dicegat.Kota di barat itu, yang sejauh ini relatif sepi dari pertempuran, telah menjadi lokasi yang aman bagi pengungsi dan badan bantuan internasional. (mth/Antara)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (4): Oligarki dan Investor China Merampok SDA Nikel Nasional
Oleh Marwan Batubara, IRESS – PNKN INDONESIA adalah negara produsen dan pemilik cadangan bijih mineral nikel terbesar dunia, yakni 4.59 miliar ton (24%). Negara-negara pemilik cadangan nikel terbesar berikut: Australia (23%), Brazil (12%), Rusia (8%), Cuba (5%), dan lain-lain. Namun begitu, rakyat Indonesia bukanlah penerima manfaat terbesar SDA nikel nasional. Pihak-pihak yang memperoleh untung BESAR adalah China, investor China, TKA China dan pengusaha oligarkis. Mengapa bisa demikian? Karena Pemerintahan Jokowi yang dimotori LBP memang telah menerbitkan berbagai kebijkan yang membuat pihak-pihak tersebut di ataslah yang menjadi penerima manfaat terbesar industri nikel. Kebijakan-kebijakan dimaksud merambah hampir seluruh lini industri nikel, mulai dari hulu hingga hilir, dari pajak hingga bea masuk, dan sampai pada TKA China yang bebas masuk melanggar aturan Covid dan datang hanya dengan Visa Kunjungan, bukan Visa Kerja! Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945 mineral nikel harus memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu pengelolaan SDA nikel harus berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ternyata BUMN kita (Antam) hanya menguasai sekitar 7-8% saja dalam bisnis tambang dan smelter nikel nasional (termasuk pemilikan saham Antam pada VALE). Ironisnya, Pemerintah Jokowi pun memilih untuk “membeli” saham VALE, padahal berkesempatan menguasai saham mayoritas melalui mekanisme perpanjangan kontrak. Dominasi investor China dan oligarki dimulai saat pemerintah, melalui LBP, mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan terbit beberapa hari setelah kunjungan pejabat dan investor China kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada bulan Juli 2019. Dua minggu setelah kunjungan, pada 12 Agustus 2019 larangan ekspor muncul dari Menko Kemaritiman LBP (bukan dari MESDM, Jonan!). Alasannya, stok nikel dari larangan ekspor masih bisa diserap “smelter lokal” milik China dan oligarki: PT Sulawesi Mining Investment (SMI), PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Huadi Nickel Aloy (HNA), dan PT Harita Nickel. Kebijakan larangan ekspor sarat moral hazard ini terbukti telah merugikan penambang lokal/pribumi. Mereka terpaksa menjual hasil tambang kepada smelter China dan oligarki yang disebut di atas, dengan harga lebih murah dibanding harga internasional. Harga Patokan Mineral (HPM) yang dirujuk dalam penjualan tersebut diatur oleh pemerintah dan oligarki melalui praktek kartel investor & konglo, rekayasa batasan kadar nikel, pemanfaatan lembaga survei abal-abal kredibel, dll. Karena harga jual yang rendah ditambah beban membayar royalti dan PPh, pembangunan smelter pengusaha-pengusaha domestik yang seharusnya dibantu pemerintah, gagal terlaksana. Sebaliknya, melalui larangan ekspor dan pemaksaan harga rendah, LBP dan Jokowi justru membantu investor China dan oligarki dapat untung BESAR. Bahkan karena investor smelter China/konglo bebas bayar royalti, PPh, dan pajak/bea ekspor, maka pendapatan negara pun berkurang! “Sistem” LBP & Jokowi telah bekerja sangat baik bagi investor China/konglo. Selanjutnya, LBP telah pula bekerja efektif memasukkan TKA China ke Indonesia saat pandemi korona sedang marak. Jangankan kedatangan internasional, perjalanan domestik untuk seluruh rakyat Indonesia saat itu dilarang. Ternyata, akibat kekuasaan LBP yang seolah tanpa batas, aturan kedatangan tersebut tidak digubris. Rakyat Indonesia dilarang bepergian, tapi tidak untuk TKA China! Alasan utama LBP: untuk menjamin terlaksananya investasi China. LBP mengangkangi UU dan peraturan yang berlaku. Maka, selama pandemi Covid-19, ada sekitar 10.482 TKA China masuk Indonesia menuju smelter-smelter yang ada di Sulawesi dan Maluku. Padahal Menaker mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Pelanggaran ini pun “melawan” kebijakan Presiden melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. LBP jelas melangkahi hukum! Tampaknya Presiden pun bersikap hipokrit! Berikutnya LBP membohongi publik terkait kualifikasi tenaga kerja. LBP berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: \"Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah\" Selasa (15/9/2020). Padahal puluhan ribu TKA China yang bekerja di smelter-smelter China/konglo, seperti VDNI, OSS, dan SMI, mayoritas berijazah SD, SMP dan SMA. Faktanya lebih dari 93% TKA China bekerja di VDNI dan OSS berijazah SD, SMP dan SMA, dan bergaji 3 - 4 kali lipat lebih besar dibanding gaji pekerja domestik. Sebagian besar gaji TKA China dibayar di China. Rezim Jokowi telah merampok hak pekerja domestik, diskriminatif, merendahkan martabat dan menghina bangsa sendiri, disebut berpendidikan rendah dan buruk (gak ada yang bagus). Selanjutnya, LBP juga sangat berperan dalam pemberian berbagai insentif, yang mestinya diatur oleh Kemenku, kepada investor China dan pengusaha oligarkis berupa: 1) bebas Bea Masuk; 2) bebas Royalti; 3) Tax Holiday; 4) bebas PPN; 5) bebas Pajak Ekspor; 6) bebas PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311). Hanya dari pembebasan pungutan ITAS dan DKPTKA atas TKA China yang bekerja dengan *Visa Kunjungan* pada puluhan smelter China di Sulawesi dan Maluku, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp 3.78 triliun per tahun. Jika ditambah kebijakan larangan ekspor dan berbagai insentif yang diberi pemerintah, maka NKRI kehilangan pendapatan puluhan triliun Rp setiap tahun. Sebalinya, kehilangan ini menjadi untung BESAR bagi China, investor China dan para pengusaha pendukung rezim oligarkis. Di samping kerugian negara puluhan triliun per tahun, kebijakan pemerintah pada industri nikel telah melanggar, UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Naker No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Naker No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian. Berbagai pelanggaran ini, berikut kerugian negara yang diuraikan di atas, telah disampaikan kepada Komisi II, VII, IX dan XI DPR. Namun tidak mendapat perhatian dan proses lebih lanjut sebagaimana mestinya. Skandal industri nikel ini harus diproses hukum. VDNI, OSS dan seluruh perusahaan yang mempekerjakan TKA China harus diaudit. Mereka harus dipidana karena minimal telah melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian. DPR dan BPK pun dituntut mengusut dan mengaudit berbagai kebijakan sektor industri nikel yang diduga sarat prilaku moral hazard. Selain itu, rakyat harus menggugat LBP dan Presiden Jokowi yang telah membuat kebijakan yang sangat merugikan negara dan rakyat, salah satunya dengan menggunakan hasil audit.[] Jakarta, 16 April 2022
Kejatuhan Jokowi dan Arus Balik Perlawanan Umat Islam Indonesia
Oleh R. Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia ADA perbedaan perubahan strategi global Amerika pasca perang dingin dalam mempertahankan hegemoninya di dunia. Ketika periode perang dingin, Amerika akan melakukan perang langsung “head to head” dengan musuhnya yaitu Uni Soviet yang beraliran komunis. Namun saat ini Amerika lebih cenderung menggunakan strategi proxy dengan gerakan yang seminin mungkin menghindar dan terlibat langsung dalam sebuah konflik. Strategi ini menggunakan “proxy” berupa pasukan sekutunya untuk berada di depan teater perang itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada perang Ukraina sekarang. Bagaimana bahkan “satu topi” pun tak ada tentara Amerika di sana. Begitu juga di perang Libya, Yaman, dan Suriah. Berbeda dengan invansi di Irak sebelumnya. Kenapa hal ini menarik kita bahas. Karena, perubahan geopolitik global ini punya relevansi terhadap geopolitik nasional kita. Kecolongannya Amerika di perang Rusia dan Ukraina, dengan berpihaknya negara Islam Cehcnya kepada Rusia dan ikut memerangi Ukraina secara militan, cukup memberi pelajaran berharga bagi Amerika. Tentu, Amerika tak mau kecolongan ini terjadi di teater konflik selanjutnya di Indo-Asia-Pasific. Dimana Indonesia sebagai negara muslim terbesar, akan menjadi sasaran utama untuk dirangkul Amerika dalam menghadapi ekspansi agresif China komunis. Apalagi dalam catatan politik lingkungan strategis dan dimata global, posisi Indonesia saat ini sudah tidak lagi “Bunny boy”-nya Amerika seperti era pemerintahan SBY. Tetapi, lebih condong dan terafiliasi ke China komunis. Dimana hal ini tentu akan membuat gerah Amerika. Ditetapkannya resolusi PBB tentang “Gerakan Anti Islam Fobhia” dan disahkannya UU anti Islamphobia baik di Amerika dan di dunia, adalah lampu hijau bagi ummat Islam dunia, tapi “warning” yang keras terhadap kelompok-kelompok yang memusuhi Islam sedemikian rupa saat ini. Seperti yang terjadi di pemerintahan saat ini. Gelombang demonstrasi yang tiada henti baik dari mahasiswa yang mulai bangkit dan terbangun dari tidur panjangnya, dari emak-emak militan, dari serikat buruh, dari para purnawirawan serta kelompok civil society ummat Islam, menandakan ada sesuatu perubahan besar dalam konstalasi politik nasional. Ternyata intimidasi, kriminalisasi, pembunuhan, diskriminasi, serta caci maki terhadap kelompok Islam beberapa tahun belakangan ini justru membuat mereka semakin solid dan terkonsolidasi. Begitu juga dengan elemen kekuatan lainnya seperti mahasiswa dan buruh. Ditambah berbagai persoalan “cash flow” keuangan negara Indonesia yang menurut media asing menuju “bangkrut”. Hutang menggunung menjadi beban APBN, kenaikan harga BBM dan sembako yang menggila, serta permasalahan sosial-politik-ketidakadilan hukum lainnya, bagaikan stimulus yang terus menjadi bahan bakar perlawanan rakyat di seantero negeri. Jadi wajar banyak pengamat ekonomi seperti Dr. Rizal Ramli, Faisal Basri, Said Didu, Antoni Budiawan, dan para mantan militer dan inteligent di negeri ini mengatakan ; Warning buat kejatuhan Jokowi sudah semakin dekat dan nyata. Apabila tidak ada “treatment” khusus dalam mengatasinya. Terbukti sudah juga bahwa, dukungan terhadap Jokowi selama ini dari masyarakat adalah dukungan semu dan absurd. Di sosial media semua tak lebih dari pada permainan para “buzzerRp” semata. Baik buzzer organik dari institusi aparatur pemerintahan, maupun para buzzerRp ideologis. Apalagi kalau berbicara dunia nyata. Tak pernah kita lihat, Jokowi diterima hangat dan membludak oleh masyarakat di luar basis massa “non-Islam”. Seperti di NTT dan Sumatera Utara. Itupun juga melalui konsolidasi pemerintah, tidak murni dari kehendak masyarakat. Betul, jika di dalam barisan pendukung Jokowi juga banyak tokoh Islam, namun kalau kita teliti dan telusuri lebih dalam, para barisan Islam pendukung Jokowi saat ini berasal dari kelompok Islam Nasakom, campuran dari penganut paham liberal, syiah, dan neo-komunis. Ini adalah fakta dan nyata. Jadi wajar saat ini, sering terjadi persekusi, diskriminasi, caci maki, terhadap kelompok Islam Al Sunnah Waljamaah. Sudah tak terhitung ulama dan tokoh Islam di penjarakan rezim saat ini seperti IB HRS, Ustad Alfian Tanjung, Ustad Maher, Gus Nur, Ustad Ali Baharsyah. Sudah tak terhitung agenda, dan narasi kebencian yang dilakukan oleh rezim saat ini. Mulai dari isu radikalisme, cadar, pesantren sarang teroris, kadrunisme, suara azan di permasalahkan, masjid masjid diintimidasi, ulama dan pendakwah tak ada harganya lagi. Sekolah keagamaan Islam disantroni seperti penjahat. Dan yang paling parah adalah, mengakitkan Islam dengan ancaman terorisne. Melalui lembaga bernama Densus 88 dan bahkan Kementrian Agama itu sendiri. Semua perlakuan buruk terhadap ummat Islam selama rezim Jokowi ini berkuasa, sangat berbahaya dan membara bagaikan api dalam sekam. Inilah yang “warning” keras kita maksudkan pada judul tulisan diatas, karea konstalasi politik global saat ini mulai bergeser dan berubah. Amerika saat ini punya kepentingan besar terhadap ummat Islam Indonesia dalam melawan hegemoni China komunis di Asia Pasifik. Di satu sisi, Islam Indonesia yang saat ini sedang “babak belur” di hajar rezim Jokowi dengan antek Nasakom nya, juga lagi butuh dukungan luar negeri untuk lepas dari cengkraman rezim otoriter saat ini. Dan apabila dua kekuatan dan kepentingan ini bersatu, maka ini akan menjadi “malapetaka” bagi Jokowi berserta dengan para Oligharki di belakangnya. Yang paling utama dari kekuatan Jokowi saat ini adalah, kekuatan besar oligharki di belakangnya. Para pengusaha raksasa, konglomerat yang kekayaan 9 orang itu sama dengan 120 juta kekayaan rakyat Indonesia. Para oligharki inilah yang mendikte dan mengendalikan rezim hari ini. Dan para oligarki ini juga yang menjadi “jembatan” dan pelaksana dari agenda China komunis di Indonesia. Dan tentu yang bisa menghadapi para Oligarki ini adalah kekuatan besar Amerika dengan berbagai macam kuncian dan infrastruktur kekuasaannya. Oligarki ini lumpuh, maka Jokowi lumpuh. Kalau “analisis” ini memang terjadi, inilah yang akan menakutkan kita semua. Tak terbayangkan bagaimana arus balik, perlawanan dan pelampiasaj dendam ummat Islam Indonesia terhadap kelompok rezim hari ini. Insiden pembugilan terhadap Ade Armando itu belum apa-apa, dan itupun terjadi di saat rezim ini berkuasa. Bayangkan kalau rezim ini runtuh ? Bagaimana nasib Denny Siregar, Abu Janda, Guntur Romli, Husein Shahab, Eko Kuntadhi, atau mereka yang dibina melalui PSI. Bagaimana nasib Luhut Panjaitan, nasib Yaqut, Mahfud, Tito, Gorries Mere, Hendro Priyono, Dudung, Fadhil, Diaz, Megawati, Jokowi dan keluarganya, Ali Mukhtar Ngabalin, Wiranto? Bagaimana nasib Sinar Mas group, Hartono Djarum, Jams Ryadi Lippo, Antoni Salim Group, Aguan, dan para Taipan lainnya? Potrait buram 1948, 1965, dan 1998 bisa saja terulang kembali. Ketika rakyat tertindas oleh kediktatoran sebuah rezim, maka ketika lahir monentum balik, maka arus pembalasan dendamnya bisa terjadi berlipat ganda. Bisa juga bumi hangus dan berdarah-darah. Astghfirullah. Untuk itulah, sebelum semua itu benar terjadi. Selagi masih ada waktu, kita semua berharap pemerintah hari ini segera berbenah diri dan merubah kebencian politik terhadap Islam (Islamphobia) segera. Dendam masa lalu dan kebencian yang perturutkan tak akan pernah usai. Toh selama ini semua sudah hidup harmonis berdampingan. Jangan hanya gara-gara strategi oligharki untuk mengadu domba sesama anak bangsa, lalu kita perang dan hancur lebur semuanya. Belajar dari sejarah dan statemen Pak Soeharto di tahun 1980-an. “Capek menghadapi ummat Islam”. Maka akhirnya Pak Harto mesra dengan Islam di masa 10 tahun akhir kepemimpinannya. So? Australia, 17 April 2022.
Di Bulan Puasa Proses Perubahan Politik Bermula
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan BERDASAR hisab hari raya Idul Fitri jatuh tanggal 2/5 nanti, sedangkan puasa sudah di pertengahan bulan. Dalam suasana seperti ini baik melakukan kalkulasi dalam rangka introspeksi. Ramadhan 1443 H diwarnai dengan aksi2 demo mahasiswa dan rakyat. Tema terkait sepak terjang kekuasaan. Sasaran personal Presiden Jokowi dan Menko Luhut. Bulan Puasa 1966 juga berwarna demo mahasiswa dan pelajar. Tema sama: sepak terjang kekuasaan. Sasaran personal Presiden Soekarno dan Waperdam/Menlu Subandrio yang dijuluki dog of Peking (kini Beijing). Demo-demo di Indonesia tahun 1966 bareng dengan demo-demo di Kongo dengan tema tuntutan sama. Kalau demo-demo sekarang barengnya dengan Pakistan, yang kini sudah selesai, PM Imran Khan yang pro Rusia & China sudah terjungkal, tapi masih bareng dengan Sri Lanka yang pemerintahnya bubar, tapi Presidennya masih bertahan. Puasa tahun ini mayoritas rakyat menjalaninya dengan prihatin karena apa-apa serba mahal. Elit pemerintah cuma bisa beri solusi yang tidak proporsional. Ada yang menyuruh ganti menu dengan makan pisang saja, dan tak dijelaskan pula pisang lempénéng yang péot dan asem atau pisang batu. Ada lagi saran makanan agar dikukus saja jangan digoreng karena minyak susah dan mahal. Tak usah dikasih saran emak-emak juga tau kukus, soalnya apa ikan peda dan emping dikukus? Puasa tahun ini mesti punya kesabaran extra. Sabar hadapi godaan syaitan, dan sabar mendengar ocehan-ocehan elit pemerintahan yang aneh-aneh. Apalagi mereka suka bicara di-Inggris-inggrisi, misalnya Big Data. Menghadapi situasi yang sulit begini tampaknya pemerintah memilih diam, mungkin karena tak ada lagi yang dapat dikatakan. Media Eropa dan Amerika menghidangkan Big Data tentang proyek-proyek di Indonesia yang akan mendorong kejatuhan econ Indonesia. The West menyimpulkan econ Indonesia segera ambruk. Di bulan puasa ini kita berdoa kepada Allah hendaknya derita rakyat dapat berakhir. Amin. (*)
Para Mualaf di Kawasan Candi Cetho Mendapat Bantuan 100 Paket Pangan
Karanganyar, FNN --- Para mualaf yang tinggal di kawasan Candi Cetho Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, mendapat bingkisan berupa 100 paket pangan dari Tabung Infaq, Sabtu (16/4/2022). Penyaluran paket pangan dari Tabung Infaq itu dilakukan bekerjasama dengan Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi) di Masjid Al Hikmah, yang menjadi pusat dakwah mualaf di Jenawi Karanganyar. Ketua DKM Al Hikmah Ustadz Suhardi menyampaikan terimakasih kepada Tabung Infaq yang telah memberikan bantuan paket pangan untuk para mualaf. Menurut Suhardi, sejak tiga tahun belakangan Masjid Al Hikmah menjadi pusat dakwah dan pembinaan mualaf. Mereka adalah mualaf dari Hindu. \"Sudah tiga tahun dakwah Islam menyapa mualaf di sekitar lereng Cetho. Jumlah mualaf dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,\" kata Ustadz Suhardi. Bantuan dari Tabung Infaq ini, jelas Suhardi, sangat bermanfaat bagi para mualaf. \"Tentu bantuan ini dapat menguatkan iman Islam mereka. Mereka merasa diperhatikan oleh sesama muslim,\" jelas dia. Penyaluran paket pangan dibarengi dengan pembinaan mualaf dan buka puasa bersama. Kegiatan yang dihadiri 200 jamaah ini diawali dengan pembacaan Alquran oleh para santri TPA Masjid Al Hikmah. Tabung Infaq saat ini menjadi pendukung program Khatam Quran yang digagas Ustadz Bachtiar Nasir (UBN). Rencananya puncak acara Khatam Quran akan digelar secara hybrid di Jakarta pada Senin, 18 April 2022, bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. (TG)
POPULER
