ALL CATEGORY
Tunisia Umumkan Setop Vaksin COVID-19 Johnson & Johnson
Tunis, FNN - Kementerian kesehatan Tunisia memutuskan untuk menyetop penggunaan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen), demikian dilaporkan kantor berita Tunisia, Tunis Afrique Presse, Senin (9/5).Menteri Kesehatan Ali Mrabet saat konferensi pers Senin mengatakan bahwa pemerintah Tunisia menyatakan penangguhan itu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) memutuskan untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen lantaran khawatir dengan berbagai komplikasi seperti pembekuan darah.Ia menambahkan bahwa kemenkes akan memastikan tindak lanjut yang diperlukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan global mengenai penangguhan penggunaan vaksin Janssen.Ia mengatakan kemenkes sedang menyusun inventaris vaksin Janssen yang akan dihancurkan setelahnya.Rekomendasi FDA untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen itu didasarkan atas hasil riset baru-baru ini yang menunjukkan vaksin tersebut telah menyebabkan pembekuan darah pada sejumlah orang di beberapa negara di seluruh dunia.Mrabet menegaskan bahwa tidak ada laporan kasus demikian yang disebabkan oleh penggunaan vaksin Janssen di Tunisia.Sekitar 1,3 juta dosis vaksin Janssen sudah digunakan di negara itu sejak COVID-19 melanda.Vaksin Janssen mengantongi izin penggunaan darurat di Amerika Serikat pada 27 Februari 2021. (mth/Antara)
Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah
Madinah, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi. Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI. Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022. \"Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla. Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat. \"Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz. Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina. “Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (*)
Hepatitis Misterius “Pesanan” Microsoft?
“Kami tidak tahu kapan yang berikutnya akan tiba, atau apakah itu flu, virus corona, atau penyakit baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya,” sebut Bill Gates. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KEMENTERIAN Kesehatan RI menyebut, penyakit Hepatitis Akut (Misterius) yang belum diketahui penyebabnya tersebut telah dilaporkan lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Dalam kurun waktu 2 pekan hingga 30 April 2022, 3 anak di DKI Jakarta meninggal setelah mendapatkan perawatan secara intensif di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Penyakit peradangan hati ini pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April 2022. Sejak saat itu, dilaporkan terjadi peningkatan kasus di Eropa, Asia, dan Amerika. WHO selanjutnya menetapkan penyakit Hepatitis Akut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 15 April 2022. Penyakit Hepatitis Akut menyerang anak usia 0-16 tahun, paling banyak anak usia di bawah usia 10 tahun. Virus ini sangat berbahaya, beberapa anak telah dilaporkan meninggal, bahkan 17 dari 170 anak dengan Hepatitis Akut itu membutuhkan transplantasi hati. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab Hepatitis Akut. Penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D dan E. Dugaan awal berasal dari Adenovirus 41, SARS CoV-2, virus ABV dll. Adenovirus umumnya menular melalui saluran cerna dan saluran pernafasan. Cara menularnya diduga dari droplet, air yang tercemar dan transmisi kontak. Gejala awal Hepatitis Akut tersebut adalah gangguan gastrointestinal seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Gejala dapat berlanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, BAB putih pucat, kulit dan mata kuning, bahkan sampai penurunan kesadaran. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah Hepatitis Akut pada anak? Tetap tenang, jangan panik. Kebersihan diri dan lingkungan berperan penting dalam mencegah infeksi Hepatitis Akut pada Anak. Rutin cuci tangan pakai sabun, masak makanan hingga matang, hindari kontak dengan orang sakit, terapkan etika batuk dan disiplin prokes COVID-19 seperti pakai masker serta jaga jarak. Tingkatkan kewaspadaan diri dengan mengetahui lebih dalam gejala Hepatitis Akut. Apabila anak mengalami satu dari gejala hepatitis Akut, disarankan segera dirujuk ke fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Jangan menunggu sampai mata anak kuning atau bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena kondisi Hepatitis Akut sudah berat, kemungkinan untuk menyelamatkan pasien sangatlah tipis. Menurut Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog dan Peneliti, bila merujuk dari hal di atas, adanya KLB Hepatitis Misterius atau Akut yang dalam 1 bulan menyebar di 12 negara dengan jumlah kasus sebanyak 169. Beberapa diantaranya itu berakhir fatal, tampaknya kita harus bersiap untuk terjadinya Interseksi Pandemi, yaitu Pandemi Covid yang belum berakhir dan Pandemi Adenovirus yang baru dimulai. Dari catatan kasus maka Hepatitis Misterius ini memiliki CFR (Case Fatality Rate) sebesar 10%, equal dengan Covid awal dengan virus Corona tipe WIV1 yang menyerang dunia dalam kurun Desember 2019 sampai dengan Juli 2020 yang kemudian diikuti varian-varian hasil mutasi dengan CFR lebih rendah. “Apakah ada kaitannya dengan Vaksinasi Covid yang diberikan pada anak-anak usia 0 sampai dengan 16 tahun sebagai susceptible population pada kasus Hepatitis Misterius ini?” Beberapa laporan yang telah disampaikan Para Peneliti yang hasil simpulan sementaranya adalah: “Antara Vaksinasi Covid dengan kejadian Hepatitis Misterius ini, sangat mungkin berkorelasi, dan hampir tidak mungkin sebuah koinsidens atau kebetulan belaka,” ujar Dokter Tifauzia. Secara mudah kita bisa mengkomparasikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun-tahun lalu: Januari - Desember 2019: No Vaks Covid - No Hepatitis Misterius; Januari - Desember 2020: No Vaks Covid - No Hepatitis Misterius; Januari - Desember 2021: Vaks Covid Adult - No Hepatitis Misterius; Januari 2022 - April 2022: Vaks Covid for Children - Hepatitis Misterius existed. Apakah simpulan ini confirmed? “Perlu dibuktikan lagi secara lebih tajam dengan penelitian-penelitian dengan sample size lebih luas di negara-negara yang sudah memberlakukan Vaksinasi Covid kepada anak-anak,” ungkap Dokter Tifauzia. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pemerintah seharusnya tanggap. Segera hentikan Proyek Vaksinasi Covid, lakukan pengkajian dan penelitian. Lindungi nyawa rakyat. “Bukan malah sibuk menangkis dan menyangkal seakan-akan malah menjadi jubirnya Pabrik Vaksin, bukan pasang badan membela rakyat,” tegas Dokter Tifauzia. Ringkasan kasus seperti dilansir Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sebagai berikut: 5 April 2022 Inggris Raya menemukan kasus hapatitis akut sebanyak 10 kasus pada anak. Mereka dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan virus hepatitis A-E dalam pemeriksaan laboratorium. Pada 8 April 2022 dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukan 74 terjangkit, 8 diantaranya menjalani transplantasi hati. Hingga 11 April 2022 tak ditemukan kematiaan hepatitis akut. Sejak 21 April, berbagai negara melaporkan kasus ini, seperti Irlandia, Spanyol Amerika, Israel dengan variasi jumlah kasus dan usia anak antara 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Menyusul kemudian Jepang, Kanada dan Mei 2022 ditemukan di Singapura. Gejala dan Tanda Hepatitis Misterius: Penurunan kesadaran, demam tinggi, warna urine gelap, kuning, sakit seluruh persendian, mual, muntah, nyeri perut, lesu, hilang nafsu makan dan diare. Hepatitis Microsoft? Sebelumnya, seperti dilansir Radar Aktual (May 3, 2022), Bos Microsoft, Bill Gates membeberkan prediksi wabah Covid-19 bukan terakhir yang melanda bumi. Bill Gates menyebut bakal ada serbuan wabah 10 kali lebih ganas dari Covid-19. Bill Gates menyebut, akan lebih banyak merenggut nyawa manusia. Padahal Pandemi Covid-19 telah begitu dahsyat dampaknya bagi populasi manusia. Selain kesehatan, sektor ekonomi dunia pun dibuat porak poranda. “Kami tidak siap untuk pandemi berikutnya, pandemi ini lebih buruk, bisa 10 kali lebih serius,” kata Bill Gates dilansir dari laman Entrepreneur, mengutip ArahKata.com pada Selasa, 3 Mei 2022. Bill Gates meminta pemimpin dunia khususnya negara-negara maju untuk bersiap menindaklanjuti kemungkinan pandemi berikutnya. Ia juga meminta negara di dunia segera melindungi warganya dengan upaya apapun yang bisa dilakukan, termasuk membuat vaksin dan kebutuhan medis. Kenyataannya, kata dia, bahwa Covid-19 bukan pandemi terakhir. Muncul lagi varian-varian berikutnya, misalnya varian Delta. “Kami tidak tahu kapan yang berikutnya akan tiba, atau apakah itu flu, virus corona, atau penyakit baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya,” sebut Bill Gates. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Bill Gates begitu yakin adanya “pandemi lebih buruk” yang bakal muncul? Adakah kaitan antara pernyataan Bill Gates itu dengan munculnya Hepatitis Misterius ini? Apalagi pernyataan itu keluar sebulan sebelum WHO menyebut sebagai KLB pada 15 April 2022. Hepatitis sendiri merupakan peradangan organ hati. Organ ini adalah adalah organ vital yang berfungsi memproses nutrisi, menyaring darah, dan melawan infeksi. Peradangan hati dapat mempengaruhi fungsi organ ini, dan tingkat keparahan penyakit dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Sementara beberapa jenis hepatitis hanya memberikan dampak ringan dan tidak memerlukan pengobatan intensif, bentuk lain dari penyakit ini bisa menjadi cukup kronis dan berakibat fatal. (*)
Semoga Keadilan Itu Masih Ada
Oleh Rahmi Aries Nova - wartawan senior FNN Jakarta, FNN - Di gedung ini enam tahun silam seorang yang \'dikriminalisasi\' pemerintah akhirnya dibebaskan oleh \'negara\'. Negara yang diwakili oleh yang terhormat hakim-hakim Pengadilan Tipikor, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan orang itu sekarang memimpin salah satu lembaga tinggi negara bahkan kini menjadi satu-satunya lembaga tumpuan masyarakat yang sudah semakin tidak percaya pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ya orang tersebut adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Mantan Ketua Umum PSSI yang karena mendukung mati-matian Prabowo dia harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, PSSI dibekukan Pemerintah yang berbuntut sanksi FIFA, dan dijerat berulang-ulang dengan kasus korupsi KADIN Jawa Timur yang tidak ia lakukan. \"Saat itu saya dizolimi, dihinakan, dirusak nama baik dan kehormatan saya,\" ungkap La Nyalla di sebuah forum diskusi di Bandung. Tapi ternyata penghinaan dari manusia itu tidaklah final. Bukan akhir dari segalanya. Sidang yang panjang dan melelahkan selama tujuh bulan justru memutusnya bebas murni. La Nyalla yang ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung di Lantai 7, dan di Kamar nomor 7, kini justru jadi pemilik mobil berpelat RI 7. Kini, Selasa (10/5) saya kembali ke gedung ini. Kalau dulu saya tidak pernah absen mengikuti jalannya persidangan La Nyalla dari awal hingga diputus bebas, semoga saya juga bisa mengikuti jalannya persidangan rekan kami Edy Mulyadi, yang menurut saya (pribadi) juga tengah dikriminalisasi oleh penguasa negeri ini, dari awal hingga akhir nanti. Kalaupun Pemerintah berlaku zholim dan tidak adil pada Edy, wartawan yang paling kritis yang saya kenal, semoga Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama hakim-hakimnya yang mulia dan adil menjadi pelindung bagi warga negaranya yang dizholimi dan diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Semoga keadilan itu masih ada dan hukum masih tegak di negeri ini. (*)
Sidang Edy Mulyadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers
Jakarta, FNN.co.id - Sidang perdana wartawan Senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi digelar Selasa pagi ini, 10 Mei 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia akan dibela oleh sedikitnya 32 orang pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Edy Mulyadi. Berdasarkan pantauan FNN, sebagian tim pengacara sudah datang sekitar pukul 9.00. Mereka antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir, Djudju Purwanto, Dedy Setiawan, Kurnia Tri Royani, Erman Umar, M. Hadrawi Ilham, Thorik dan Novel. Selain itu juga terlihat Ustaz Alfian Tanjung. Edy Mulyadi tiba di PN Jakpus sekitar pukul.09.45 dan langsung ke tempat transit di bassement, sebelum sidang dimulai. Edy yang mengenakan baju batik, celana hitam dibalut ikat kepala terlihat bersemangat. Dia menyalami satu per satu pengacaranya. Berkas Dakwaan Paling Tebal Edy Mulyadi diadili terkait kasus pemindahan Ibu Kota Negara yang disebutnya sebagai \'Tempat Jin Buang Anak\'. Namun menurut Tim pengacaraan Edy Mulyadi, dalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum, tidak hanya mempersoalkan tentang kritik Edy Mulyadi terhadap rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tetapi juga membawa-bawa produk jurnalistik karya Edy Mulyadi lainnya di akun YouTube Bang Edy Channel. Menurut Herman Kadir, Koordinator Tim Pengacara Edy Mulyadi, dalam kariernya sebagai pengacara baru kali ini melihat ada berkas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tebalnya sampai 900 halaman. Tapi itu sinya banyak berisi lampiran. Isi surat dakwaan tersebut, kata Tim pengacara Edy Mulyadi, mengancam kebebasan pers di Indonesia karena produk-produk jurnalistik lain yang ada di YouTube, berpotensi untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu bukan hanya menyangkut kasus produk jurnalistik Bang Edy Channel tetapi juga berpotensi merembet ke produk jurnalistik lain di kanal YouTube. Ketika diminta tanggapannya, Edy Mulyadi menyatakan, dia dilaporkan terkait dengan menyebut Fraser/kalimat tempat jin buang anak. \"Tapi dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum, sejumlah produk jurnalistik lainnya yang saya buat di akun YouTube Bang Edy Channel juga dilampirkan. Ini sebenarnya bisa mengancam kebebasan pers, terutama produk jurnalistik yang ada di channel YouTube,\" kata Edy Mulyadi. (TG)
Siapa yang Lebih Rasional Anis atau Ganjar di 2024
Oleh Al Ghozali Hide Wulalada - Akademisi dan Praktisi Hukum PEMILU 2024 nampaknya akan semakin terbuka karena terjadi percampuran politik identitas dan politik rasionalitas. Adapun yang saya maksudkan sebagai politik identitas ialah soal Islam politik dan nasionalis sekuler. Islam Politik tentu tetap konsisten memilih Anis Baswedan,hal itu dikuatkan oleh kedekatan Anis selama ini. Sedangkan politik rasionalitas adalah pemilih yang menjadikan kinerja dan prestasi Anis dan Ganjar sebagai parameter memilih. Pemilu 2024 nanti sudah tidak musimnya mempertarungkan soal Islam dan nasionalis. Publik sudah sadar hal bodoh tentang mengidentikan Islam is radikalis teroris dan nasionalis is PKI . Pemilu 2024 itu Pemilu yang idiologis Rasionalis,artinya orang boleh saja menjadikan Islam sebagai piranti berkampanye tetapi setelah jadi pemimpin maka keberpihakan tetap rahmatan lil alamin. Menariknya,politik rahmatan lil alamin itu sudah dibuktikan Anis selama memimpin DKI Jakarta. Sebaliknya,Ganjar justru masih menggunakan narasi Islamiphobia sebagai piranti kampanye politik. Jadi,jika para Buzer sekarang masih saja menyerang Anis dengan isu politik identitas maka cara dan gaya itu sudah basih,ketinggalan zaman dan kuno. Faktor yang mempengaruhi ialah variebel mediatory,perlu dimanage dan dikendalikan. Soal kinerja dan prestasi, Anis jauh lebih baik dan bagus dari Ganjar. Lantaran Anis bisa sukses keluar dari persoalan ekonomi dan kemiskinan sedangkan Ganjar tetap pada indeks yang sama bahkan dinilai Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Jawa. Anis sukses membangun fasilitas publik dengan APBD tapi Ganjar tidak demikian,pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dominan oleh APBN. Beberap konten Development and Gavermance lainnya bisa diadukan secara statistik,hasilnya Anis tetap di atas rata-rata. Demokrasi yang ideal itu ialah menjadikan fariabel mediatory sebagai pijakan review kelayakan Capres. Tapi Pemilih kita belakangan ini masih tertipu dan dibodohkan oleh buzzer yang fokus menilai Capres dari identitas dan entitasnya. Misalnya sentimen Kadrun pada Anis dan Cebong pada Ganjar ; Ganjar pribumi dan Anis non Pribumi,walau fakta sejarah keluarga Baswedan adalah pejuang kemerdekaan RI. Jadi,sentimen politik yang picik seperti itu justru memundurkan demokrasi kita. Kecenderungan politik identitas itu memang sengaja diciptakan oleh kekuatan media yang kaloboratif secara ekonomi dengan kelompok kepentingan Politik. Kaloborasi seperti itu selalu diingkari oleh Politisi,tapi sikap membiarkan para buzzer berkeliaran itu juga sudah menunjukkan keberpihakan Politisi. Mereka yang selalu menyerang lawan dengan peluru identitas persona,menandakan bahwa para penyerang (Buzer) dan patronnya itu tidak memiliki ilmu untuk berdialog dengan akal sehat dan tidak pula menyehatkan demokrasi. Pemilu 2024 akan ada migrasi besar besaran ke Anis,masa yang akan bermigrasi adalah yang saya maksudkan dengan masa rasional. Mereka itu kecewa terhadap kinerja JKW sebagai petugas Partai PDIP. Jadi,kedua subjek itu (JKW dan PDIP) merupakan satu kesatuan yang menjadi sasaran politik kritis. Anis sejak awal sudah cerdas memanage Islam politik sebagai gerakan kema\'rufan untuk politik nasional. Islam boleh saja dijadikan sebagai rajutan politik to Islam penuh dengan ajaran ajaran politik demokrasi dan bernegara,jadi apa salahnya para muslimin menjadikannya sebagai semangat kebatinan,itu kan nilainya sama dengan anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat akan bertugas sebagai pegawai atau pejabat Negara. Tetapi yang paling esensial ialah setelah jadi Gubernur,Anis ternyata tampilan dan kerja-kerjanya sangat nasionalis bahkan melebihi orang orang yang selama ini mengaku Nasionalis berpartai nasionalis. Jadi,selalu Anis mengatakan \"hadapi semua omongan di media itu,jangan jawab dengan kata-kata,tapi jawablah dengan kinerja\". Kalimat itu berbeda dengan narasi JKW yang \"Kerja-Kerja-kerja\" tetapi mengabaikan nilai dalam setiap pekerjaan dan capaiannya. Sampai di sini harus nya sudah bisa difahamkan bahwa untuk membasmi Buzer itu sulit dengan kebijakan,karena justru buzzer itu buah skenario kekuasaan. Tapi melawan Buzzer dengan narasi kecerdasan dengan kemampuan merasionalisasikan fakta,data dan informasi serta strategi deseminasi yang tepat maka dalam waktu tak lama,para Buzzer itu bisa dikalahkan lalu kita akan memasuki ruang demoration election di 2024. Publik sesudah cerdas,menilai mana yang hoax mana yang benar. Jadi,jangan dikira orang percaya,sebenarnya publik sedang menertawai para Buzzer itu. (*)
Siapa yang lebih Rasional Anis atau Ganjar di 2024
Oleh Al Ghozali Hide Wulalada - Akademisi dan Praktisi Hukum PEMILU 2024 nampaknya akan semakin terbuka karena terjadi percampuran politik identitas dan politik rasionalitas. Adapun yang saya maksudkan sebagai politik identitas ialah soal Islam politik dan nasionalis sekuler. Islam Politik tentu tetap konsisten memilih Anis Baswedan,hal itu dikuatkan oleh kedekatan Anis selama ini. Sedangkan politik rasionalitas adalah pemilih yang menjadikan kinerja dan prestasi Anis dan Ganjar sebagai parameter memilih. Pemilu 2024 nanti sudah tidak musimnya mempertarungkan soal Islam dan nasionalis. Publik sudah sadar hal bodoh tentang mengidentikan Islam is radikalis teroris dan nasionalis is PKI . Pemilu 2024 itu Pemilu yang idiologis Rasionalis,artinya orang boleh saja menjadikan Islam sebagai piranti berkampanye tetapi setelah jadi pemimpin maka keberpihakan tetap rahmatan lil alamin. Menariknya,politik rahmatan lil alamin itu sudah dibuktikan Anis selama memimpin DKI Jakarta. Sebaliknya,Ganjar justru masih menggunakan narasi Islamiphobia sebagai piranti kampanye politik. Jadi,jika para Buzer sekarang masih saja menyerang Anis dengan isu politik identitas maka cara dan gaya itu sudah basih,ketinggalan zaman dan kuno. Faktor yang mempengaruhi ialah variebel mediatory,perlu dimanage dan dikendalikan. Soal kinerja dan prestasi, Anis jauh lebih baik dan bagus dari Ganjar. Lantaran Anis bisa sukses keluar dari persoalan ekonomi dan kemiskinan sedangkan Ganjar tetap pada indeks yang sama bahkan dinilai Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Jawa. Anis sukses membangun fasilitas publik dengan APBD tapi Ganjar tidak demikian,pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dominan oleh APBN. Beberap konten Development and Gavermance lainnya bisa diadukan secara statistik,hasilnya Anis tetap di atas rata-rata. Demokrasi yang ideal itu ialah menjadikan fariabel mediatory sebagai pijakan review kelayakan Capres. Tapi Pemilih kita belakangan ini masih tertipu dan dibodohkan oleh buzzer yang fokus menilai Capres dari identitas dan entitasnya. Misalnya sentimen Kadrun pada Anis dan Cebong pada Ganjar ; Ganjar pribumi dan Anis non Pribumi,walau fakta sejarah keluarga Baswedan adalah pejuang kemerdekaan RI. Jadi,sentimen politik yang picik seperti itu justru memundurkan demokrasi kita. Kecenderungan politik identitas itu memang sengaja diciptakan oleh kekuatan media yang kaloboratif secara ekonomi dengan kelompok kepentingan Politik. Kaloborasi seperti itu selalu diingkari oleh Politisi,tapi sikap membiarkan para buzzer berkeliaran itu juga sudah menunjukkan keberpihakan Politisi. Mereka yang selalu menyerang lawan dengan peluru identitas persona,menandakan bahwa para penyerang (Buzer) dan patronnya itu tidak memiliki ilmu untuk berdialog dengan akal sehat dan tidak pula menyehatkan demokrasi. Pemilu 2024 akan ada migrasi besar besaran ke Anis,masa yang akan bermigrasi adalah yang saya maksudkan dengan masa rasional. Mereka itu kecewa terhadap kinerja JKW sebagai petugas Partai PDIP. Jadi,kedua subjek itu (JKW dan PDIP) merupakan satu kesatuan yang menjadi sasaran politik kritis. Anis sejak awal sudah cerdas memanage Islam politik sebagai gerakan kema\'rufan untuk politik nasional. Islam boleh saja dijadikan sebagai rajutan politik to Islam penuh dengan ajaran ajaran politik demokrasi dan bernegara,jadi apa salahnya para muslimin menjadikannya sebagai semangat kebatinan,itu kan nilainya sama dengan anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat akan bertugas sebagai pegawai atau pejabat Negara. Tetapi yang paling esensial ialah setelah jadi Gubernur,Anis ternyata tampilan dan kerja-kerjanya sangat nasionalis bahkan melebihi orang orang yang selama ini mengaku Nasionalis berpartai nasionalis. Jadi,selalu Anis mengatakan \"hadapi semua omongan di media itu,jangan jawab dengan kata-kata,tapi jawablah dengan kinerja\". Kalimat itu berbeda dengan narasi JKW yang \"Kerja-Kerja-kerja\" tetapi mengabaikan nilai dalam setiap pekerjaan dan capaiannya. Sampai di sini harus nya sudah bisa difahamkan bahwa untuk membasmi Buzer itu sulit dengan kebijakan,karena justru buzzer itu buah skenario kekuasaan. Tapi melawan Buzzer dengan narasi kecerdasan dengan kemampuan merasionalisasikan fakta,data dan informasi serta strategi deseminasi yang tepat maka dalam waktu tak lama,para Buzzer itu bisa dikalahkan lalu kita akan memasuki ruang demoration election di 2024. Publik sesudah cerdas,menilai mana yang hoax mana yang benar. Jadi,jangan dikira orang percaya,sebenarnya publik sedang menertawai para Buzzer itu. (*)
Arya Rana Manggala ZION yang Syahbandar
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Van der Zee seorang penulis sejarah yang bersahabat dengan MH Thamrin. Buku yang ditulisnya focus pada time frame 1602-1619 pada saat mana Syahbandar Sunda Kalapa Aria Rana Manggala. Van der Zee juga meragukan gelar prince di depan nama Jayakarta, Zee selalu menulisnya dengan membubuhi under quote and quote: \"prince\". Saya menolak bahwa nama Jakarta dari Jayakarta. Zee menulis orang ini muncul di Jakarta 1610 dan menghilang tahun itu juga. Juan Barros pada tahun 1485 sudah mentranskrip toponim Majakatera dengan Jakatera, yang oleh Tom Pires 1512 ditulis Iacatra atau Jacatra. Nama Jakarta tak terkait dengan nama orang tadi yang baru muncul 1610 dan menghilang di tahun yang sama. Orang Arya yang berdiam di perbatasan Asia minor dan India memakai Arya di depan namanya. Arya Rana Manggala artinya rabbi yang berkalung tasbih. Rabbi? Yes. Orang Arya dari perbatasan India itu banyak yang menjalankan ritual Zion atau Sion dalam istilah mereka sendiri. Karenanya hunian mereka di Mangga Dua disebut Sionka, kampung Sion. Diperkirakan mereka masuk Jakarta XVI M. Mereka bisnis uang yang disebut pinangsia dari kata financien. Mereka membangun tembok ratapan yang masih ada di Jalan Tongkol, Kota. Tongkol bukan nama ikan tapi artinya ratapan. Tembok ratapan di Jalan Tongkol lengkap dengan loji, tempat bermalam. Ada arkaeolog DKI yang dengan jenaka menyebut situs ini kasteel Batavia. Aria Rana Manggala yang berani menolak permintaan VOC untuk bangun kantor di kompleks Sunda Kalapa II pada 1619. Awalnya sejak 1602 orang-orang Belanda menginap berbayar di loji Sunda Kalapa. VOC akhirnya berkantor di pulau Kapal yang mereka ganti namanya jadi Onrust. Di Onrust sudah banyak bangunan kosong yang ditinggal begitu saja oleh orang Caucasia. Tak ada bangunan Belanda di Onrust. Coen membangun perumahan Belanda di Kalimati yang mereka sebut Binnenstad. Baru pada 1707 VOC bangun Stadhuis di kawasan yang disebut Kota Tua. Nama Aria Rana Manggala dilestarikan sebagai toll gate ke bandara Sutta dari Jakarta Barat. (*)
Pembangunanisme Ganjar Versus Pembangunan Manusia Anies-2
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sosial Politik Institute for Democracy Education (IDe) MAZHAB pembangunanisme telah berjalan lama di Indonesia, terutama sejak Orba. Kemudian, menemukan bentuknya yang sangat primitif di era Otoritarianisme Korup (Malevolent Authoritarianism) rezim Jokowi. Selama lebih dari 7 tahun terakhir, tidak ada yang tersisa dari pembusukan rezim Jokowi, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi, meluasnya korupsi, kemiskinan dan ketimpangan yang makin dalam, meroketnya utang negara, penegakan hukum yang diskriminatif, regresi demokrasi, stagnasi pembangunan manusia, hingga anjloknya tingkat kebahagian, dan meningkatnya ketegangan sosial. Bangsa ini nyaris kehilangan jejak untuk kembali ke cita-cita reformasi. Jalan yang dipilih dengan perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, terutama mahasiswa. Yang pasti, kompas negara ini telah jauh melenceng dari cita-cita bernegara sebagaimana dinubuahkan para pendiri bangsa. Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo tumbalkan rakyat kecil atas nama pembangunanisme Dengan DNA politik ekstraktif dan ambisi nyapres 2024, Ganjar pasang badan menjalankan agenda serakah para oligark atas nama Proyek Strategis Nasional. Proyek tambang batu andesit di desa Wadas Jateng menjadi contoh nyata pemihakan Ganjar terhadap kepentingan kekuasaan dan oligarki. Guna mengamankan proyek triliun tersebut, Ganjar ikut menggerakkan birokrasi dan aparat keamanan _membuldozer_ rakyat desa Wadas yang mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri. Ia tega menumbalkan rakyat kecil yang notabene pendukungnya sendiri, demi melayani kerakusan oligarki. Tragedi tersebut telah membongkar topeng licik Ganjar yang selama ini mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat. Faktanya, ia tak peduli dengan nasib rakyat. Hampir 10 tahun di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah tidak lepas dari predikat provinsi termiskin di Jawa, dengan rata-rata pendapatan penduduk hanya Rp38,67 juta pada 2021. Angka tersebut merupakan yang terendah se-Pulau Jawa, serta jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional sebesar Rp62,24 juta per tahun (BPS 2022). Seturut dengan itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 11,25 persen pada September 2021, nomor dua tertinggi di Pulau Jawa, setelah Yogyakarta dengan 11,91 persen, serta berada di atas presentase penduduk miskin nasional yang 9,71 persen (BPS, 2022). Dan sesuai data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah sebesar 72,16 pada 2021, hanya sedikit di atas IPM Jawa Timur (72,14), namun di bawah Jawa Barat (72,45), Banten (72,72), Yogyakarta (80,22), dan DKI Jakarta (81,11). Ganjar telah gagal membangun Jawa Tengah, apalagi mau mengurus Indonesia, dengan segudang masalah yang sangat kompleks. Tidak ada yang bisa ditawarkan Ganjar kepada rakyat Indonesia, kecuali pencitraan kosong (gimik politik), tak bermakna. Ia juga tidak memiliki gagasan besar tentang Indonesia masa depan. Minimal, tidak pernah terdengar visi alternatifnya untuk membangun Indonesia di luar sistem dan strategi yang tersedia dalam Peta Jalan (Roadmap) oligarki. Alih alih melawan oligarki yang merampok hak-hak rakyat, justru Ganjar menjadi kaki tangan mereka sebagai imbal balik sokongan finansial para oligark selama ini kepada patron politik Ganjar yaitu Presiden Jokowi. Pemihakan Ganjar terhadap kerakusan oligarki sekaligus menjadi persekot atau setoran awal politik kepada mereka dalam rangka dukungan modal nyapres 2024. Penggalan cerita di atas tidaklah berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari jejak politik (political track record) Ganjar sejak lama. Sebelum menjabat gubernur Jawa Tengah, nama Ganjar terseret kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun. Kasus ini terjadi saat Ganjar menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Para terpidana kasus mega korupsi tersebut seperti Setya Novanto pernah menyebut Ganjar menerima uang 500.000 dolar AS dari proyek e-KTP. Hal ini dikonfirmasi Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk terdakwa Setya Novanto (19/2/2018) bahwa Ganjar menolak diberikan 100.000 dollar AS, tapi mau menerima 500.000 dollar AS. Anehnya, dugaan keterlibatan Ganjar menguap begitu saja. KPK mengaku belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dengan nir-prestasi dan rekam jejak politik tersebut, wajar bila Ganjar memoles citra dirinya di medsos menggunakan pendekatan emosional karena itulah kelebihannya untuk menarik simpati publik. Tidak ada hal substansial yang bisa dijual Ganjar dalam gelaran pilpres mendatang. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Beda dengan Ganjar, Anies membangun komunikasi publik, yang sarat makna dan muatan kinerja. Sebab, keunggulan Anies adalah kinerja dan karya yang sudah dikenal publik, yang dibelakannya ada narasi, dan sebelum narasi ada gagasan. Bagi Anies, tidak ada kebijakan dan karya tanpa gagasan. Gagasan, Narasi dan Karya ala Anies sangat kental dengan spirit pembangunan manusia yang dijadikan panglima dalam membangun Ibu Kota selama hampir 5 tahun ini. Dan, Anies berhasil menerjemahkanya ke dalam pilihan kebijakan dan intervensi program yang tepat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui gerakan kolaborasi. Gerakan kolaborasi yang dikemas dalam platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) mempertemukan berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga. KSBB hadir di seluruh wilayah DKI Jakarta, dan mencakup berbagai sektor, yaitu Pangan, UMKM, Pendidikan, Permukiman, Persampahan, dan Ketenagakerjaan, dengan ratusan kolaborator dari berbagai unsur non-pemerintah, dan lebih dari 100,000 keluarga penerima manfaat. Spirit pembangunan manusia Anies tidak berhenti di Ibu Kota, namun, merambah ke daerah-daerah lain, seperti kolaborasi dengan para petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Hal ini tidak saja saling menguntungkan antar daerah serta meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani yang umumnya rendah. Tetapi, jika dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, skema kolaborasi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Anies juga melindungi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termasuk warga lanjut usia, perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas melalui beragam program perlindungan sosial, sebagai bagian dari fondasi pembangunan manusia. Ditambah skema subsidi kebutuhan pokok dan akses gratis terhadap fasilitas layanan publik seperti TransJakarta. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisik dijadikan faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan manusia. Melalui paket kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia, Anies memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pro-poor dan ramah lingkungan, dengan mengutamakan prinsip keadilan. Anies tidak anti-pemodal, tapi anti ketidakadilan. Ia tidak menolak orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Yang ditentangnya adalah kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan keadilan sosial. Tiga belas (13) dari 17 pulau proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikannya karena terbukti melanggar banyak aturan, mematikan sumber kehidupan nelayan yang notabene rakyat kecil dan mengancam keselamatan lingkungan. Hal ini menjadi bukti keberanian politik Anies melawan episenter oligarki yang mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak. Sebuah perkecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan para taipan oligarkis. Hasil persenyawaan gagasan, narasi dan karya Anies terekam dalam data BPS (2021) terkait indeks demokrasi yang sangat tinggi, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional sebesar 73,66. Indeks pembangunan manusia (sebagai gabungan indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan) juga tumbuh positif, mencapai 81,11 pada 2021, yang menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi (IPM ≥ 80). Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di Jakarta terus berkurang sebelum COVID-19. Proporsi penduduk miskin di Jakarta pada September 2019 hanya 3.4 persen, turun dari 3.8 persen pada 2017. Dus, perlu digarisbawahi, maha karya Anies Baswedan tidak terletak pada kemegahan bangunan fisik, tetapi lebih pada kualitas pembangunan manusia Ibu kota. Di balik kemegahan infrastruktur seperti JIS, transportasi modern dan murah, taman-taman kota, JPO, halte, trotoar yang nyaman dan ramah penyandang disabilitas serta lansia, terselip aspek kesetaraan dan persatuan di antara semua warga Ibukota. Hal tersebut sejalan dengan pikiran Anies bahwa, “persatuan hanya bisa dibangun dan dipertahankan bila ada keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan jadi kata kunci yang harus dihadirkan.\" (*)
Kabar Duka, Lily Wahid Meninggal Dunia
Jakarta, FNN – Lily Chodidjah Wahid, adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid, meninggal dunia, Senin (9/5/2022). Kabar tersebut disampaikan oleh keponakan Lily Wahid, Firry Wahid. “Innalillahi Wa Inna Illaihi Rojiun. Telah meninggal dunia, Ibu Lily Chadijah Wahid binti KH Abdul Wahid Hasyim hari ini Senin, 9 Mei 2022, pukul 16.25,” kata Firry, Senin (9/5/2022). Jenazah Lily Wahid rencana akan dimakamkan di Ponpes Tebuireng Jombang. “Rencana perjalanan akan diinfokan,” ujar Firry. Lily merupakan adik kandung dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Lily Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Maret 1948 (74 tahun). Sejak usia remaja Lily sudah akrab dengan dunia politik. Pada usia 19 tahun, Lily sempat dicalonkan menjadi anggota DPR. Namun hal itu tidak terealisasikan lantaran ia beranggapan kala itu sudah banyak anggota keluarganya yang menjadi calon legislatif. Meski demikian, nama Lily baru dikenal publik secara luas ketika mendukung kepengurusan PKB hasil Muktamar Ancol awal 2008. Pada Muktamar tersebut, Muhaimin Iskandar didapuk menjadi Ketua Umum. Lantaran mendukung Imin, Lily Wahid secara otomatis berseberangan dengan sang kakak, yakni Gus Dur. Ketika kepengurusan PKB Cak Imin disahkan, Lily diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Nama Lily semakin dikenal ketika menjadi inisiator pembentukan Tim Sembilan untuk mengusut skandal Bank Century. Kala itu dia duduk di Komisi I DPR RI Fraksi PKB. Bersama politisi perempuan dari partai lain, tim ini menggagas usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Gara-gara terlalu kritis menentang kenaikan BBM dan mendukung Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Lily diberhentikan dari partainya. Setelah dipecat dari PKB, Lily Wahid pindah ke Partai Hanura. (mth)
POPULER
