ALL CATEGORY
Berkas Dakwaan Terhadap Edy Mulyadi Seribu Halaman Seberat 10 kg, Rocky Gerung: Ini Baru "Big Data"
Jakarta, FNN - Wartawan senior Edy Mulyadi menjalani sidang perdana kasus Jin Buang Anak calon ibu kota negara (IKN) di PN Jakarta Pusat, Selasa (10/05) Tebalnya berkas dakwaan yang mencapai 900 halaman dan berat diperkirakan 10 kg tersebut dinilai layak masuk MURI (Museum Rekor Indonesia). Bahkan pengacara Edy Mulyadi, Herman Kadir menganggap ini berkas terbesar dalam sejarah dunia litigasi selama dia menangani perkara. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa kasus ini dianggap berat padahal sesungguhnya sangat ringan. \"Ini namanya dakwaan berbasis big data. Ini kasus ringan, tapi diperlakukan seperti kasus besar. Yang dipersoalkan malah bagian yang bukan intinya yaitu dia mengucapkan jin buang anak,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (10/05) Rocky menegaskan frasa Jin Buang Anak tersebut adalah dalam konteks pembangunan IKN, bukan mengolok olok orang. \"Dakwaan 1000 halaman itu isinya zonk. Dakwaan itu mustinya 1 pasal saja bahwa Anda melanggar kebebasan berbicara, titik,\" paparnya Dakwaan yang berkualitas kata Rocky adalah dakwaan yang padat dan singkat. \"Ini dakwaan terlalu panjang tidak fokus dan muter-muter buat menyeret seseorang,\" tegasnya. Dakwaan ini kata Rokcy artinya malah merusak lingkungan. Bayangkan 1000 halaman kertas itu berapa pohon yang ditebang untuk bahan baku kertas. Rocky menegaskan, dari kasus Edy Mulyadi ini sesungguhnya kita akhirnya bisa mengolok-olok kekuasaan karena memaksakan dakwaan dengan menebang pohon untuk bikin ibu kota baru yang tentu merusak lingkungan. Padahal yang diucapkan Edy justru ia ingin melindungi Kalimantan dari kerusakan lingkungan. \"Ini politik membalikkan keadaan hanya untuk memperoleh headline. Kelak media media bikin headline Edy Mulyadi bersalah,\" paparnya Menurut Rocky, Edy sebagai jurnalis justru ingin membela hak orang Kalimantan, hak demokrasi dan hak terbebas dari kerusakan hutan. \"Edy harusnya dibela bukan dipenjara,\" lanjutnya. Lebih jauh Rocky menyarankan nanti Edy Mulyadi di persidangan bisa minta Kompas untuk menjadi saksi ahli karena Kompas bulan lalu membuat survei bahwa pemerintah lebih fokus ke IKN daripada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menganggap pemerintah tidak peduli pada kesulitan ekonomi dan hanya fokus ke IKN. Rocky membaca tulisan Roberto Robert panelis ahli di majalah Tempo yang mengritik bahwa kemampuan kiita untuk mengevaluasi diri harus diutamakan. \"Jadi kasusnya ketika Tempo harus meminta maaf hanya karena membuat laporan yang menyudutkan korban. Sementara banyak media mainstream yang setiap hari mempromosikan intoleransi didiamkan saja dan dianggap sebagai upaya untuk melindungi keluasaan. \"Nah Edy Mulyadi justru melakukan kritik terhadap pembangunan IKN,\" tegasnya. Diakui Rocky bahwa sinismenya Edy Mulyadi dalam melontarkan kritik memang tinggi sekali tetapi Edy Mulyadi mengkritik kebijakan. \"Itu intinya. Ini bagian dari pengadilan kebebasan berbicara,\" lanjutnya. Edy Mulyadi menjalani persidangan atas tuduhan pencemaran dengan kalimat yang mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) dibangun di tempat jin buang anak. Rocky Gerung juga menyinggung soal buzzer yang berusaha membentengi istana dari kritik yang dilayangkan seseorang kepada pihak pemerintah. “Ini betul-betul pengadilan absurd kalau kita sebut pengadilan yang diatur iya memang karena seribu halaman hanya untuk mempersoalkan satu frasa bahwa IKN itu adalah lokasi tempat jin buang anak,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Ayat dan Mayat, Black Campaign yang Terus Dilesakkan
Oleh Ady Amar - Kolumnis FITNAH memang keji. Bahkan lebih keji dari pembunuhan. Itu kata agama (Islam). Jika logika agama yang dipakai, maka semestinya penyebar fitnah diganjar hukuman lebih berat dari hukuman bagi si pembunuh. Tapi mustahil itu diterapkan. Fitnah ditebar seolah itu hal biasa. Bahkan tanpa konsekuensi hukum. Memfitnah itu menjadi hal biasa. Lumrah. Tidak jadi persoalan serius. Menjadi serius jika fitnah mengena pada pejabat yang kebetulan \"berkuping tipis\", dan tengah berkuasa. Fitnah lalu bisa ditarik pada kasus hukum. Di era media sosial tanpa sekat, fitnah menjadi menu sehari-hari. Bisa dumunculkan kapan saja. Terutama pada pejabat atau bahkan personal yang memang dibidik untuk dihancurkan nama baiknya. Maka, gelontoran fitnah--dan itu masuk black campaign-- jadi andalan menghabisi siapapun yang dianggap lawan politiknya. Seolah orang boleh menjatuhkan lawan politik dengan berbagai cara, bahkan dengan black campaign. Sulit hal itu bisa dicegah, dan seakan tidak ada perangkat hukum bisa mencegahnya. Terutama bagi yang berlawanan dengan rezim. Melaporkan tindakan fitnah, itu menjadi sulit ditindaklanjuti. Sekadar laporan diterima tanpa ada kelanjutan memprosesnya secara hukum. Tumpul. Memilih tidak melaporkan lalu jadi pilihan untuk dipilih, setelah tidak ditemukan pilihan lain bisa dipilih. Membiarkan saja fitnah itu menggelinding tanpa kesudahan. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, jadi arus utama langganan fitnah. Anies memilih membiarkannya. Tidak sekalipun ia mencoba melawan fitnah dengan melaporkan pada pihak berwajib. Anies mengharuskan bertelinga tebal dengan cara tidak menggubrisnya. Memilih diam jadi pilihannya. Mengabaikan mereka yang memang bekerja untuk itu. Dibayar untuk mempengaruhi opini publik, dan itu membicarakan Anies dengan tidak sebenarnya. Opini ingin dibentuk dengan mencoba mengaburkan karya-karya Anies membangun Jakarta. Menjatuhkan Anies pastilah tanpa nalar, dan itu yang terus-menerus dilesakkan. Nalar publik ingin dikotori oleh opini fitnah yang dilempar begitu saja. Seperti menjejalkan makanan yang tidak layak pada bayi yang sedang bertumbuh. Jahat, memang. Fitnah Usang yang Terus Diangkat Menjual \"Ayat dan Mayat\" adalah salah satu fitnah yang terus ditebar. Pastilah itu masuk kelompok black campaign. Sekalipun Anies tidak terbukti pernah mengatakan sebagaimana yang dituduhkan. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, istilah itu dimunculkan dan terus dilestarikan sampai sekarang. Upaya menggiring opini publik, seolah kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI--mengalahkan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)--itu dengan menggunakan \"Ayat dan Mayat\". Memenangkan Pilkada seolah Anies mengusung politik identitas pada isu-isu keislaman. Dengan cara menakut-nakuti muslim dengan \"ayat dan mayat\", dan itu untuk memilihnya sebagai sesama muslim. Tidak memilih Ahok yang non muslim. Meski sekalipun Anies tidak pernah melakukan hal itu, tetap saja fitnah \"ayat dan mayat\" terus diangkat. Memang tidak menutup kemungkinan jika ada ulama/kyai/pemuka agama, saat di majelis-majelisnya, dan itu pada jamaahnya, memberi tausiah agar memilih pemimpin yang muslim. Seperti hal itu juga dilakukan para pendeta/pastor/pemuka agama diluar Islam, agar memilih pemimpin yang seiman. Itu hal biasa, yang berpijak pada ajaran agamanya. Tidak ada yang salah. Black campaign \"ayat dan mayat\" terus dilesakkan, itu memang hal yang disengaja. Menganggap efektif mampu menggerus elektabilitas Anies, yang anehnya tidak beringsut mengecil, tapi tetap kokoh teratas--dari berbagai lembaga survei politik. Anies jual \"ayat dan mayat\", fitnah usang, yang tanpa dilihat efektivitasnya mampu mempengaruhi publik. Menganggap rakyat bodoh, itu ibarat melakukan pekerjaan serasa berhasil diawalnya, yang tidak mustahil akan berkesudahan dengan hasil berkebalikan. Rakyat punya parameternya sendiri dalam menilai. Tidak bisa dicekoki pernyataan yang diulang-ulang, tanpa bisa dibuktikan. Nalar publik jangan dipaksa mempercayai berita fitnah usang yang terus diberitakan. Sulit bisa menemukan kerja Anies yang bisa dilihat sebagai bentuk pelanggaran, maka pilihan menebar berbagai berita fitnah akan terus dilakukan dengan tingkat intensitas tinggi dan kejam--setidaknya sampai 2024--itu sekadar untuk upah recehan yang tidak seberapa. Duh, kasihan. (*)
Jepang Akan Putuskan Waktu Embargo Minyak Rusia Sambil Pantau Kondisi
Tokyo, FNN - Jepang akan memutuskan waktu dan metode untuk melakukan embargo terhadap impor minyak Rusia sambil mempertimbangkan kondisi aktual, kata Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda pada Selasa.Langkah untuk mengambil keputusan itu perlu dilakukan setelah Jepang menyetujui larangan bersama negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya untuk melawan invasi Moskow ke Ukraina.Untuk membantu mengamankan pasokan energi global yang stabil, Amerika Serikat memiliki peran utama sebagai produsen minyak dan gas alam, kata Hagiuda dalam sebuah konferensi pers.Sebelumnya Hagiuda mengaku bahwa Jepang akan menghadapi \"kesulitan\" untuk segera mengikuti langkah memotong impor minyak Rusia.\"Mengingat Jepang memiliki keterbatasan sumber daya, kami akan menghadapi beberapa kesulitan untuk segera mengikuti langkah (embargo minyak Rusia) bersama negara-negara lain,\" kata Hagiuda kepada wartawan pada Kamis (5/5).Impor minyak Rusia menyumbang empat persen dari keseluruhan impor minyak Jepang untuk tahun fiskal terakhir hingga Maret.Gas alam dari Moskow berkontribusi sembilan persen dari total impor gas Tokyo, dan Rusia menyumbang 11 persen dari total impor batubara Jepang. (mth/Antara)
Anggota DPR Mengingatkan Pemerintah Terkait Vaksin Halal
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19.\"Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.\"Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua,\" kata politisi PKS itu.Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.\"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada,\" kata Kurniasih menegaskan.Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.\"Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini,\" katanya pula. (mth/Antara)
Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura
Jayapura, FNN - Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman kepada ANTARA di Jayapura mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan, aku Kombes Firman tanpa mau mengungkapkan jumlah dan identitas yang ditangkap. \"Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,\" ungkap Kombes Muhammad Firman yang dihubungi melalui telepon seluler-nya. Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu tercatat 1.181 orang yang disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura. Aparat keamanan berhasil membubarkan para pendemo di beberapa titik yang ada di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. (mth/Antara)
Dewan Keamanan PBB Akan Bahas Peluncuran Rudal Korut
New York, FNN - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Rabu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, kata sejumlah diplomat.Pemerintah AS berupaya mendorong dewan beranggotakan 15 negara itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korut.Korut menembakkan sebuah rudal balistik dari kapal selam pada Sabtu, kata Korea Selatan, insiden terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilarang DK PBB.Washington juga menilai bahwa Korut bisa jadi bersiap untuk melakukan pengujian nuklir paling cepat bulan ini.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahnya menginginkan agar DK-PBB menggelar pemungutan suara pada Mei untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut.Namun, dua negara pemegang hak veto China dan Rusia telah memberi sinyal akan menentang tindakan itu.Korut telah menjadi target sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh DK-PBB dalam rangka memangkas pendanaan Korut bagi program senjata nuklir dan rudal balistiknya.Namun, negara Asia yang terisolasi itu berhasil menghindari sejumlah sanksi PBB, menurut pemantau independen tentang sanksi PBB.Pemimpin Korut Kim Jong Un bulan lalu berjanji akan mempercepat pengembangan senjata nuklir di negaranya. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Bertolak ke Washington DC Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa pagi bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit (KTT Khusus ASEAN-AS) yang berlangsung selama dua hari.“Adapun rangkaian yang akan saya hadiri, antara lain pertemuan dengan anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika (Serikat), dan juga pertemuan dengan Wapres Harris (Kamala Harris, Red) dan tim perubahan iklim Amerika Serikat,” kata Jokowi sebelum keberangkatan ke Washington, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.Selain itu, tentunya dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden.Saat ini, kata Presiden, Indonesia menjadi koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024.Indonesia mengharapkan KTT Khusus ASEAN-AS ini akan menghasilkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.\"Dengan ASEAN Outlook On the IndoPacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk AS dalam mengembangkan kerja sama yang konkret, inklusif dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” ujar Presiden.Presiden akan kembali dari Washington, AS setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei 2022, dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu, 15 Mei 2022. (mth/Antara)
Kominfo Lanjutkan Akselerasi Transformasi Digital Nasional
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak sivitas kementerian untuk melanjutkan agenda akselerasi transformasi digital nasional setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Mudik panjang yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan menandakan semangat baru dalam menyukseskan program kerja dan berbagai target. Saya berharap momentum ini memberikan semangat baru, recharged, memompa semangat dalam melanjutkan agenda transformasi digital nasional kita,\" kata Johnny, dikutip dari siaran pers, Selasa.Kominfo memiliki tugas untuk mempercepat transformasi digital nasional. Menurut Johnny, masih banyak tugas yang perlu diselesaikan untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan dan memberdayakan.\"Seperti misalnya suksesnya Analog Switch Off (ASO) yang telah kita awali dan kita mulai pada tanggal 30 April tahun 2022 beberapa hari yang lalu, pembangunan infrastruktur digital Base Transceiver Station (BTS), akses internet, penggelaran optik dan lain sebagainya,\" kata Johnny.Pembangunan dan pengembangan talenta digital nasional di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut juga menjadi bagian dari transformasi digital.Selain itu, Indonesia juga sedang menjadi Presidensi G20, Kominfo mengemban tugas sebagai komunikasi publik acara ini.\"Saya mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo untuk terus melakukan lompatan-lompatan yang inovatif yang besar sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan dapat tercapai dengan baik,\" kata Johnny.Menteri Johnny menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pelaksana di satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan penyerapan anggaran secara lebih progresif.\"Saya minta agar jangan sampai aturan yang dibuat sebagai tuntunan untuk pelaksanaan kegiatan bernegara dan amanat Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) justru menghambat kita dalam melakukan akselerasi penyerapan anggaran,\" kata Johnny.Menurut data Kominfo per 8 Mei, penyerapan anggaran belum optimal. Oleh karena itu, Johnny menginstruksikan agar sivitas Kementerian Kominfo mengelola anggaran dengan baik agar bermanfaat bagi rakyat.\"Jadi ini perlu menjadi perhatian bersama kita. Hasil pungutan, hasil jerih payah rakyat melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik penyerapan anggaran tahun 2022 maupun dalam merancang program dan anggaran tahun 2022,\" kata Johnny.Jika penyerapan anggaran tertunda, dampaknya akan terasa kepada pembangunan untuk rakyat.\"Makin cepat penyerapan anggaran, mudah-mudahan makin cepat pula manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita,\" kata Johnny.Akselerasi penyerapan anggaran, menurut Johnny, tetap harus menjaga akuntabilitas dan proses yang prudent agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. \"Seperti yang kita bersama harapkan, daya serap anggaran akan berikan dampak langsung, akan berikan sambung rasa langsung dengan harapan masyarakat, dengan tujuan bernegara kita, kesejahteraan rakyat,\" kata Johnny.Saat ini, uni pelaksana teknis kementerian yang memiliki tingkat penyerapan anggaran tinggi adalah Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Komunikasi dan Informatika Makassar, lebih dari 42 persen.Menkominfo mengharapkan pejabat pimpinan tinggi madya melakukan monitoring dan evaluasi langsung, melakukan pendampingan-pendampingan langsung pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). (mth/Antara)
Kolonel Priyanto Tolak Dakwaan Pembunuhan Berencana Handi-Salsabila
Jakarta, FNN - Kolonel Infanteri Priyanto melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyebut dia melakukan pembunuhan berencana dan penculikan terhadap Handi Saputra dan Salsabila.Dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, Anggota Tim Kuasa Hukum Letda Chk Aleksander Sitepu menyampaikan Priyanto saat kejadian beranggapan Handi-Salsabila telah meninggal dunia sehingga dia pun membawa kabur keduanya dan membuang mereka ke Sungai Serayu.“Kolonel Infanteri Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” kata Aleksander saat membacakan nota pembelaan (pledoi) untuk Kolonel Priyanto saat sidang.Pasal 340 KUHP yang menjadi dakwaan primer Oditur mengatur hukuman pidana pembunuhan berencana yang ancamannya maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.Sementara itu, Pasal 328 KUHP mengatur soal pidana penculikan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun.Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy dalam tuntutannya yang dibacakan saat sidang bulan lalu menyampaikan Priyanto terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga ia meminta majelis hakim memvonis terdakwa penjara seumur hidup.Menurut kuasa hukum, Priyanto hanya bersalah melanggar Pasal 181 KUHP sebagaimana masuk dalam dakwaan subsider ketiga Oditur. Pasal 181 KUHP mengatur hukuman menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Perbuatan pidana itu diancam hukuman penjara maksimal 9 bulan.Oleh karena itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, untuk membebaskan Kolonel Priyanto dari dakwaan primer dan dakwaan kedua alternatif pertama, serta melepaskan dia dari segala tuntutan hukum yang berpedoman pada dua dakwaan tersebut.“(Kami meminta majelis hakim) menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Letda Aleksander.Dalam nota pembelaan yang sama, kuasa hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan rekam jejak Priyanto selama berdinas di TNI Angkatan Darat.“Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi di Timor-Timor (sekarang Timor Leste, Red.),” kata Aleksander.Priyanto, kata kuasa hukumnya, memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, dan 24 Tahun, serta Satya Lencana Seroja.Kemudian, kuasa hukum juga menyampaikan terdakwa menjalani persidangan dengan sikap yang baik, berterus terang, serta menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya. (mth/Antara)
China Luncurkan Wahana Antariksa Kargo untuk Pasokan Stasiun Luar Angkasa
Wenchang, China, FNN - China meluncurkan wahana antariksa kargo Tianzhou-4 pada Selasa (10/5) untuk mengirimkan pasokan ke stasiun luar angkasa milik China yang dijadwalkan akan merampungkan proses konstruksinya tahun ini.Roket Long March-7 Y5, yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou-4, meluncur dari Situs Peluncuran Wahana Antariksa Wenchang di Hainan, provinsi pulau di China selatan, kata Badan Antariksa Berawak China (China Manned Space Agency/CMSA), seperti dilansir Xinhua, Selasa. Seperti beberapa penerbangan wahana antariksa kargo sebelumnya, Tianzhou-4 mengangkut tiga kategori pasokan, mencakup perlengkapan kebutuhan hidup enam bulan bagi para astronaut, suku cadang untuk pemeliharaan stasiun ruang angkasa, serta peralatan penelitian ruang angkasa, ujar Kepala Perancang Wahana Antariksa Kargo Tianzhou dari Akademi Teknologi Luar Angkasa China Bai Mingsheng. Roket Long March-7 Y5, yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou-4, meluncur dari Situs Peluncuran Wahana Antariksa Wenchang di Provinsi Hainan, China selatan, pada 10 Mei 2022. (Xinhua/Guo Cheng)Nantinya, Tianzhou-4 akan berlabuh (docking) dengan kombinasi modul inti stasiun luar angkasa Tianhe dan wahana antariksa kargo Tianzhou-3, papar CMSA.Pada 20 April lalu, Tianzhou-3 melepaskan diri dari tambatan bagian belakang (rear docking) Tianhe dan melakukan dockingpada bagian depan modul. CMSA mengatakan bahwa kombinasi Tianhe dan Tianzhou-3 dalam kondisi baik. (mth/Antara)
POPULER
