ALL CATEGORY
Dari Universe ke Metaverse?
Bangsa ini perlu segera mereproklamasi kemerdekaannya kembali. Kita membutuhkan imajinasi negeri baru di universe, bukan negeri jongos dan zombie 2-dimensi di metaverse. Kita membutuhkan sistem pendidikan baru sebagi platform budaya untuk belajar merdeka di ruang 3-dimensi. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SELAMA duapuluh tahun terakhir ini, manusia secara diam-siam sedang diusir, jika bukan diungsikan, dari dunia nyata ke dunia semu. Melalui kekuatan-kekuatan ifrity yang bekerja melalui kedipan biner kosong-satu berkecepatan sangat tinggi, terjadi proses dua dimensionalisasi dari realitas tiga dimensi. Akibat proses reduksi dimensi ini, waktu menghilang. Padahal ruang dan waktu itu adalah prasyarat adanya pengalaman, yaitu sebuah penyadaran mengAKU. Hidup sebagai pengalaman spiritual memerlukan ruang 3 dimensi sekaligus waktu. Spiritualitas itu lenyap di metaverse. Begitulah reduksi dimensi ini adalah sebuah proses penzombiean. Setelah gagal mewujudkan janji-janjinya, para global oligarch berusaha menutup-nutupi kegagalannya di universe ini dengan menyodorkan metaverse, sebuah kehidupan palsu. Begitulah dajjal memalsukan Isa al Masih. Di sana neraka tampak seperti surga, sedang surga tampak seperti neraka. Di metaverse itu child free lifestyle dilihat halal, sedangkan berkeluarga dengan banyak anak dianggap kuno, close minded dan primitif. Riba dan bisnis spekulasi berjaya, sedang dinar dan agromaritim terpuruk. Hampir semua tata nilai kehidupan jungkir balik. Setelah kemerdekaan massal manusia dirampas melalui persekolahan paksa dan televisi – di Indonesia terjadi sejak Orde Baru –, manusia dijadikan buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia patuh bekerja bagi para majikan lokal yang menjadi kaki tangan oligarki global. Segera sejak proklamasi kemerdekaan sebagai operasi false flag, Republik ini tidak pernah dibiarkan untuk benar-benar merdeka. Pancasila dan UUD ‘45 tidak pernah berhasil diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sejak reformasi 1998, kita hidup dengan konstitusi palsu yaitu UUD 2002. Dengan UUD palsu itu kita dimurtadkan dari Pancasila secara kaffah. Begitulah prinsip keterwakilan dipalsukan oleh prinsip keterpilihan. Prinsip permusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan diganti dengan voting. Pemilihan melalui perwakilan diganti dengan pemilihan langsung. Reformasi justru menghasilkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maladministrasi publik terjadi di banyak sektor dimana undang-undang dan peraturan turunannya dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elit politik yang bermesraan dengan para taipan oligarch domestik maupun global. Sayang sekali, pemerintah yang semula dibentuk untuk melaksanakan misi negara justru takluk dengan tekanan oligarki ini. Berjuta hektar lahan negara dikuasai segelintir orang, buruh makin ditekan dengan upah murah dan perumahan kumuh, pendunguan massal terjadi terus menerus. Sedangkan rezim justru menjadi kaki tangan asing. Bahkan, dengan pakai dana APBN dan BUMN, rezim ini justru membuka jalan lebar-lebar bagi penjongosan massal. Fenomena IPO WIR Group adalah bukti mutakhir atas perayaan kepalsuan ini saat saham GOTO anjlog dan LUNA Crypto bangkrut. Bangsa ini perlu segera mereproklamasi kemerdekaannya kembali. Kita membutuhkan imajinasi negeri baru di universe, bukan negeri jongos dan zombie 2-dimensi di metaverse. Kita membutuhkan sistem pendidikan baru sebagi platform budaya untuk belajar merdeka di ruang 3-dimensi. Para patriot muda bangsa ini perlu bangkit dari kenyamanan mager sambil rebahan di metaverse, harus sanggup berdiri di atas kakinya sendiri dan bergerak berkeringat mengolah semua potensi-potensi agromaritim universe yang diberkati Allah ini. Gunung Anyar, 18 Mei 2022. (*)
Hikmah Al-Kahf dan Fitnah Kehidupan
Di Surah Yusuf dikisahkan perintah Ya’qub kepada anak-anaknya: “wahai anak-anakku pergilah cari Yusuf dan jangan berputus asa. Sesungguhnya yang berputus asa hanya orang-orang yang Kafir” (Surah 12: 87). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundaiton SURAH Al-Kahf termasuk salah satu surah pilihan yang disunnahkan untuk dibaca/dikaji setiap pekan. Membaca Surah ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW pada setiap hari Jum’at. Yaitu sejak terbenam matahari pada Kamis malam hingga terbenam matahari pada Jumat malam. Tentu banyak keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Kahf di hari Jumat. Di antaranya menjadi “kaffarah” (penghapus) dosa di antara dua Jum’at dan menjadi cahaya dalam kehidupan seorang Mukmin. Selain itu juga dengan membacanya seseorang akan terhindar dari fitnah Dajjal akhir zaman. Selain karena keutamaan-keutamaan membacanya, juga karena kandungan Surah Al-Kahf memang berbicara tentang ragam fitnah yang rentang terjadi dalam kehidupan manusia. Berbagai fitnah inilah yang kerap menjadikan manusia terjerumus ke dalam kehancurannya. Fitnah yang kita maksud adalah ujian atah cobaan kehidupan yang dihadapi setiap manusia dalam hidupnya. Bahwa semua manusia tanpa kecuali akan menghadapi tantangan atau cobaan hidup. Kesuksesan atau kegagalan hidup seorang insan justeru akan diukur pada bagaimana seseorang itu merespon fitnah dalan hidupnya. Dan karenanya, Sesungguhnya esensi permasalahan bukan pada fitnah itu sendiri. Bukan juga bagaimana melarikan diri dari fitnah atau tantangan itu. Karena tak seorang pun dapat melarikan diri darinya. Tapi lebih kepada bagaimana menghadapinya secara proporsional dan bijak sehingga keburukan akibat fitnah itu tidak saja bisa diminimalkan (diperkecil). Sebaliknya, bahkan bagaimana fitnah atau tantangan itu dibalik menjadi sumber keberkahan. Realitanya memang hidup itu identik dengan fitnah (tangangan/cobaan). Itu ditegaskan oleh Al-Quran: “Dialah (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik dalam karya (amala)” (Al-Mulk:1). Kata “ayyukum ahsanu amala” dimaknai sebagai “how to respond to each form of challenge”. Atau bagaimana merespon kepada setiap bentuk fitnah atau tantangan/ujian kehidupan. Hidup adalah ujian. Yang berbeda atau berubah kemudian hanyalah format atau bentuk dari ujian itu. Fitnah atau ujian/tantangan itu sendiri menurut Al-Quran dalam dua wajah: “Khaer atau syarr”. Bisa berwajah nyaman dan cantik. Tapi boleh juga berwajah jahat dan buruk. Namun intinya keduanya adalah fitnah atau tantangan/ujian. Di sìnilah makna “ahsanu amala” tadi. Yaitu bagaimana menyikapi fitnah atau ujian itu pada masing-masing wajahnya. Sebagai contoh saja. Ketika Anda sehat dan kaya. Apakah kesehatan dan kekayaan itu Anda syukuri dengan mempergunakannya di jalan kebaikan dan keridhoan Allah? Atau sebaliknya Anda kufur nikmat sehat dan kaya dengan keangkuhan seraya menggunakannya di jalan yang salah dan mendatangkan kemurkaan Allah? Pilihan yang benar dalam menyikapi sebuah bentuk ujian atau keadaan hidup itulah sikap yang dikategorikan “Ahsanu amala”. Dari pemahaman makna “ahsanu amala” ini yang membangun semangat amal (karya dan inovasi) kehidupan. Ketika seorang Mukmin berada pada posisi “lower hand”, unfortunate atau kurang beruntung maka dia akan menyikapinya dengan sabar (patience). Dan dalam konsep Islam patience is power (sabar itu adalah kekuatan). Bukan kelemahan. Apalagi frustrasi atau putus asa. Seorang Mukmin yang sadar dengan konsep hidup yang tertantang dan sadar pula dengan konsep merespon “ahsanu amala” akan selalu berakhir pada ujung yang optimis. Dan Karenanya hidup seorang Mukmin itu berkarakter optimis. Bukan pessimis. Karena memang pessimisme dalam Islam dilarang, bahkan dianggap “kekufuran”. Di Surah Yusuf dikisahkan perintah Ya’qub kepada anak-anaknya: “wahai anak-anakku pergilah cari Yusuf dan jangan berputus asa. Sesungguhnya yang berputus asa hanya orang-orang yang Kafir” (Surah 12: 87). Sebaliknya dengan tantangan hidup seorang Mukmin akan membangun “azimah”. Yaitu tekad atau keinginan yang tak kenal pamrih yang dibarengi oleh sikap tawakkal. “Fa idza azamta fatawakkal ala Allah” (jika kamu telah bertekad maka bertawakkallah kepada Allah). Lalu apa saja bentuk fitnah-fitnah kehidupan yang disampaikan di Surah Al-Kahfi? (Bersambung). (*)
Demokrasi di Indonesia Dikendalikan Istana
Pembusukan lahan demokrasi, dengan dimarginalkan pemilik sah kedaulatan negara yaitu rakyat. Adalah menjadi tragedi, catatan sejarah hitam kelam dan terburuk dalam demokrasi di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPERTI diketahui ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023. Mereka akan diganti dengan cara penunjukan oleh Presiden dengan eksekutor oleh Menteri Dalam Negeri. Hingga terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak November 2024. Keputusan/kebijakan ini akan merusak dan mencederai proses demokrasi. Legitimasi negara demokratis mutlak bahwa kekuasaan negara adalah di tangan rakyat. Prinsip demokrasi berbunyi: kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat (sovereignty of the people) dan pemerintah dijalankan atas persetujuan yang dipimpin dalam hal ini adalah rakyat (government based upon the consent of the governed). Mulai kapan demokrasi berbasis dan berprinsip pada appointment (penunjukan) oleh para penguasa. Sekalipun terjepit sebagai bawahan Presiden - Mendagri terus bertahan bahwa proses penunjukkan pengganti kepala daerah telah memenuhi syarat dengan orgumentasi andalannya bahwa Pengunduran Pilkada 2,5 tahun dilakukan oleh UU yang dibuat Oleh DPR. Sejak awal sudah diingatkan bahwa hakekat UU tidak boleh melanggar atau mengkudeta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Pelaksana negara (Eksekutif) mutlak harus taat aturan konstitusi di bawah UUD. Proses demokrasi tidak boleh diperkosa dan dilibas oleh akal-akalan penguasa. Dengan kata lain, semua norma dan aturan sebagai penjabaran dari UUD 45 yang diciptakan oleh pemerintah apapun bentuk dan isinya, tidak boleh mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat. Langkah yang dilakukan pemerintah mengarah pada pemaksakan seluruh kekuasaan kontrol dan penindakan berada di dalam satu tangan, dengan mengamputasi persyaratan dasar dan melanggar UUD adalah sesat dan kesalahan yang fatal. Bahaya lain – para penjabat hasil penunjukkan akan memiliki wewenang yang sama dengan kepala daerah definitif, yang terpilih oleh aspirasi rakyat melalui kontestasi politik di dalam ajang Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Sementara rakyat tidak pernah memberikan mandat dan legitimasi kepada mereka. Prediksi akan terjadinya kekacauan dan kegaduhan dikemudian hari akan terjadi, potensinya sangat besar. Pada acara diskusi Kompas XYZ Forum bertajuk “Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah vs Konservatisme Kebijakan”, Selasa (10/05/2022), Prof. Djohermansyah Djohan, salah satu pembicara mengatakan, di dalam tata cara penunjukan penjabat dari ASN, seharusnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP), sesuai saran pertimbangan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika PP belum jadi, sementara waktu Sekda bisa diangkat sebagai pelaksana harian kepala daerah. Materi muatan PP antara lain memastikan pengisian penjabat mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi dalam birokrasi, kompetensi dan kondisionalitas daerah. Untuk memastikan terpenuhinya prinsip demokratis, perlu dibentuk panitia seleksi untuk menutup celah politik transaksional. Setiap tahapannya juga diumumkan ke publik serta diawasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Negara harus dikendalikan dan dikelola taat konstitusi – jangan dimainkan dan dijalankan dengan cara-cara dagelan yang konyol seperti ini. Benar-benar parah: belakangan akan muncul masalah lain dari praktik penunjukkan kepala daerah yang tidak melibatkan DPRD yang notabene representasi aspirasi rakyat. Dipastikan akan muncul dampak ikutan yang lebih rumit, akibat praktik anomali demokratisasi anti demokrasi. Penunjukkan penjabat bukanlah sekedar memilih administrator, melainkan penjabat politik yang harus memiliki legitimasi dan kemampuan politik yang mumpuni. Kalau asal tunjuk oleh sang penguasa akan sangat mudah melahirkan perlawanan dan gugatan rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang bernama “keputusan inkonstitusional bersyarat”, dengan dalih dan dalil yang mengada ada. Pembusukan lahan demokrasi, dengan dimarginalkan pemilik sah kedaulatan negara yaitu rakyat. Adalah menjadi tragedi, catatan sejarah hitam kelam dan terburuk dalam demokrasi di Indonesia. Kesan pendegradasian lahan demokrasi itu terjadi justru saat lahan demokrasi yang relatif kering menjadi semakin gersang. Rezim ini berpotensi melanggar kedaulatan tertinggi rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Akan mengakibatkan kegaduhan dan kekacauan tak berkesudahan dikemudian hari dan keadaan negara akan terus meluncur menuju kehancurannya. Kecurigaan rakyat tiba-tiba muncul ke permukaan, terekam dan tertangkap melalui media sosial tercium bau busuk menyengat, ini ada rekayasa dari segelintir Penguasa dan Pengusaha (PengPeng) yang bersenyawa dengan makhluk oligarki, akan menyedot suara rakyat untuk meloloskan dan memenangkan Capres bonekanya pada Pilpres 2024. Rezim versus Oligarki tentu tidak peduli dengan proses demokrasi yang membusuk, bahkan akan dibuat busuk, asal kekuasan tetap dalam kendali dan remotnya untuk menguasai negara ini. (*)
Luka UAS, Luka Kita
Ada baiknya Pemerintah memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan alasan deportasi tersebut. Ketegasan itu harus terlihat. Kalau tidak, negara lain akan terus menyepelekan Indonesia. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI USTAZ Abdul Somad (UAS) mengalami peristiwa tidak menyenangkan saat hendak berlibur ke Singapura. Mubaligh kondang tersebut menuturkan, dirinya ditahan masuk Singapura tanpa proses wawancara. Juga tidak ada keterangan resmi dari keimigrasian Singapura kepadanya. Otoritas keimigrasian Singapura kemudian memintanya kembali ke Indonesia. Sebelum itu, UAS dipisahkan dengan istri dan anaknya, dan dimasukkan ke ruangan sempit berukuran 1x2 meter. Akibat perlakuan diskriminatif tersebut, agenda liburan UAS di Singapura pun batal. Terkait peristiwa itu, ada dua informasi yang berkembang. Pertama, bahwa UAS dideportasi oleh pihak imigrasi Singapura. Kedua, UAS tidak dideportasi, tetapi ditolak izin masuknya ke Singapura. Penjelasan ini disampaikan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Apapun bentuk pelarangannya, dampaknya tetap sama yakni UAS tidak dapat masuk ke Singapura dan harus kembali ke tanah air. Adalah hak pihak imigrasi atau pemerintah Singapura melarang warga negara lain masuk ke negaranya. Kita menghormati kedaulatan itu. Namun, imigrasi atau Pemerintah Singapura berkewajiban menjelaskan alasan pelarangan itu. Tidak ujug-ujug dilarang, dicekal, atau dideportasi begitu saja. Apakah UAS teroris? Tentu bukan. Kalau beliau teroris, Detasemen Khusus 88 jelas telah lebih dahulu bertindak. Apakah UAS punya sejarah buruk? Juga tidak. UAS adalah manusia terdidik. Beliau S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 Darul Hadith Maroko dan S3 Oum Durman Islamic University, Sudan. Tidak adanya penjelasan imigrasi Singapura melahirkan berbagai pertanyaan, di samping juga memunculkan spekulasi dan opini liar. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin, misalnya, menilai dideportasinya UAS dari Singapura tak terlepas dari kepanikan rezim ini atas pengaruh dakwah UAS di masyarakat. Apa iya ada peran Indonesia dalam peristiwa itu? Kita tidak tahu dan selamanya akan menjadi misteri kalau imigrasi atau pemerintah Singapura tidak memberi keterangan resmi. Ditolak mentah-mentah tanpa penjelasan jelas membuat siapapun terluka. Luka hati UAS adalah luka hati banyak rakyat Indonesia. Kita tahu, UAS adalah ulama dan intelektual muslim yang cukup berpengaruh. Beliau adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang terhormat. Maka, sangat tidak pantas UAS diperlakukan seperti itu. Perlakuan Singapura dapat dipastikan membuat sejumlah WNI kecewa. Peristiwa ini adalah pelecehan terhadap martabat seorang tokoh publik yang menjadi panutan banyak orang di Indonesia. Secara tidak langsung juga bisa dimaknai pelecehan bagi Indonesia. Terhadap peristiwa ini, saya menyesalkan dua hal. Pertama, deportasi atau larangan masuk warga negara terhormat dari Indonesia tanpa penjelasan memadai. Kedua, sikap Pemerintah Indonesia yang cenderung tidak tegas. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Singapura mengaku telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. Namun, dalam situasi sekarang, langkah itu agaknya belum cukup. Indonesia perlu bersikap lebih tegas. Ada baiknya Pemerintah memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan alasan deportasi tersebut. Ketegasan itu harus terlihat. Kalau tidak, negara lain akan terus menyepelekan Indonesia. Marwah bangsa di mata dunia internasional harus dijaga dan dikukuhkan dengan baik. Sebab, saat ini Indonesia terasa mulai dipinggirkan. Kesan ini tertangkap juga saat Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Amerika Serikat-ASEAN belum lama ini. Dalam agenda acara tersebut, negara-negara Asean didaulat berbicara di depan audiens. Tetapi presiden Indonesia tidak. Berbagai latar belakang politis berpotensi jadi pencetus. Tapi, tetap saja kita harus merefleksi diri. Mengapa kita mulai tidak dianggap? (*)
Pidato Presiden dengan Pengusaha Amerika Serikat
Jakarta, FNN – Presidium KAMI Lintas Propinsi terus memantau dengan cermat dan hati-hati selama perjalanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan pada setiap momentum pertemuan yang dilakukan oleh Presiden, khususnya saat pertemuan dengan para Pengusaha/ Bisnismen dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Terpantau bahwa Presiden Jokowi dan sejumlah pemimpin negara ASEAN bertemu dengan para pengusaha AS dan Menteri Perdagangan & Bisnismen di USA: di Intercontinental the Willard Hotel, Washington DC, Kamis, 12 Mei 2022. Tampak hadir Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, US-ASEAN Business Council Ted Osius, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim John Kerry dan sejumlah pimpinan perusahaan AS antara lain Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, ConocoPhillips, Marriot International, dan lainnya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Presiden G20, ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. “Saya berharap para CEO perusahaan besar Amerika dapat membangun kerja sama konkret di G20, dan kerja sama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia,” ujar Presiden Jokowi. Khusus dengan Indonesia, Presiden Jokowi menekankan potensi kekuatan Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi hijau, dan ekonomi digital. “Sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia,” ujarnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Tidak sampai di situ, Indonesia juga berkembang pesat dalam pengembangan industri besi dan baja. Presiden menuturkan, kekayaan Indonesia dalam tambang bijih nikel dan industri besi dan baja ini akan diikuti oleh komoditas tambang lain, seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium. Pengembangan komoditas-komoditas tambang tersebut akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Selain itu, kata dia, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Indonesia kaya akan tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium, yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Saat ini, Indonesia memiliki 2.346 start-up, terbanyak kelima di dunia. “Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity-building, serta mendukung kami masuk global value chain melalui digitalisasi,” ujar Presiden. Jokowi memaparkan, pembangkit listrik tenaga hidro (PLTA) sangat potensial dengan 4.400 sungai di Indonesia. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTP) yang melimpah dengan potensi 29.000 MW. “Kami memastikan bahwa barang-barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan, dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” kata Presiden. Pada ahir sambutannya: “Kami mengundang pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” pinta Presiden Jokowi. Dari pantauan tersebut KAMI Lintas Provinsi, memberikan catatan khusus: 1. Presiden kurang hati-hati dari pidato tersebut terbayang oleh rakyat Indonesia bahwa pertemuan G20 tidak akan dihadiri Amerika dan sekutunya apabila Indonesia mengundang Putin. Sangat mungkin pertemuan G20 akan terkendala, mungkin akan berantakan, bahkan gagal total. Kalau gagal dilaksanakan terus apa yang akan dibahas dan dibicarakan. 2. Pidato Presiden seperti sangat kuat dan fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Indikasi kuat Presiden hanya menjadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli para menteri nya Jokowi sendiri. 3. Pidato Presiden tersebut diduga berhubungan dengan bisnis Penguasa dan Pengusaha (Pengpeng ) yang memiliki jaringan kuat dengan para Oligarki. 4. Dalam kunjungan ke Luar Negeri, Presiden mengesampingkan sektor ekonomi rakyat, semisal bidang perikanan, perkebunan dan pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya yang justru sesuai Visi dan Misi Presiden agar negara bisa berdikari dengan kekuatan ekonomi mandiri. 5. Selain prioritas kepentingan bisnis Penguasa-Pengusaha dan Oligarki sektor ekonomi lainnya seperti diabaikan, hilang sebagai agenda promosi yang dibungkus dengan nama bisnis investasinya dari negara lain. 6. Pidato Presiden seperti sangat fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Presiden hanya jadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli oleh para menterinya Jokowi sendiri. 7. Diduga kuat berhubungan dengan bisnis seorang menteri besar, stur up dan digital, berhubungan dengan kepentingan bisnis seorang menteri portfolio. Presidium KAMI Lintas Provinsi, menyimpulkan bahwa Pidato Presiden tidak bisa dinafikan indikasi kuat misi Presiden dalam menarik investasinya sangat kuat merupakan pesanan untuk para penguasa, pengusaha dan kepentingan Oligarki yang selama ini membelenggu dan mengikat dirinya. (mth)
Ibu Negara Sudah Berkemas, Jokowi Mau Pulang Kampung. Percaya?
Jakarta, FNN – Wali Kota Solo kini merangkap menjadi “juru bicara” Presiden Joko Widodo (Jokowi). Putra sulung Jokowi tak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pihaknya menaati konstitusi bahwa masa jabatan presiden dua periode. Bahkan Gibran mengabarkan bahwa ibunya sudah mulai mengemas barang-barang di Jakarta untuk dibawa ke Solo, Jawa Tengah, meski masa jabatan Jokowi baru berakhir pada 2024. “Ya, saya kira akhirnya Gibran ini, atau anak Pak Jokowi, secara bijak mengambilalih kekacauan informasi. Itu bagus sebetulnya karena bagaimanapun selalu ada semacam pertahanan keluarga. Tetapi, problemnya bukan di situ. Tetap ini adalah persoalan negara. Jadi ya musti bicara adalah presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 17 Mei 2022. Rocky menegaskan kalau pembicaraan soal tiga periode, itu pembicaraan di meja makan keluarga di mana setiap anggota keluarga boleh bersikap. Lalu anak-analnya mengatakan bahwa tiga periode itu buruk. Kemudian, anak yang bungsu menyarankan sebaiknya ksiap-siap saja ngepak (packing). Hal itu menurut Rocky adalah urusan di dalam keluarga Pak Jokowi, hal yang bagus, problem keluarga dibicarakan bersama dalam keluarga. Tapi kalau problem bernegara, menurut Rocky tidak bisa anak presiden menjadi semacam sumber berita urusan publik. Tetap hal itu fungsi dari Sekneg, fungsi dari juru bicara Presiden, dan fungsi dari presiden sendiri. “Jadi harus dipisahkan. Kalau soal pernikahan, ya oke itu soal yang pasti ada ketua panitia dari keluarga Presiden Jokowi. Ini kita musti juga teliti menganggap bahwa wawancara dengan anak presiden ya boleh saja, tapi nggak boleh jadi acuan untuk menilai bahwa isu perpanjangan, isu tiga periode selesai. Itu soal yang lain lagi,” tegasnya. Apalagi lanjut Rocky kalau isu itu dipindahkan ke MPR lalu MPR dengan siasat tertentu mengakali lagi konstitusi, itu tidak bisa dicegah. Sebab kekuasaan itu selalu punya jalan untuk mencari peluang yang paling kecil sekalipun. Itu yang musti kita waspadai. “Jadi harus kita bedain antara isu kepala keluarga dengan isu kepala negara,” katanya. Jika isu soal kepala negara yang terkesan sepi, menurut Rocky hal itu cuma soal mendiamkan sejenak keadaan yang kemarin kacau, lalu seolah-olah sudah beres. “Enggak, itu belum beres. Apalagi Pak Jokowi pulang dari Amerika, pasti dengan semacam kegamangan baru karena di pesawat mungkin Pak Jokowi berpikir iya ya, saya sudah ketemu Elon Musk, tapi di forum internasional saya di-cuekin, agenda-agenda resmi saya nggak bisa pidato di situ, karena memang Amerika itu mau mendapat kepastian Indonesia mau pro-Cina atau pro gue, begitu kan,” tegasnya. Menurut Rocky, Amerika Serikat sengaja mempermainkan agenda untuk memberi sinyal pada dunia bahwa Indonesia masih ragu-ragu untuk masuk dalam blok Amerika. “Hal itu sesungguhnya bukan urusan kita sebagai negara yang berdaulat, tetapi dalam politik internasional, karena kita dianggap sebagai negara pinggiran walaupun besar penduduknya, tapi kecil kemampuan kita untuk mempengaruhi Indo – Pasifik, maka Amerika menganggap bahwa nggak usah bicara deh Presiden Jokowi. Itulah yang terlihat dan orang pertanyakan kok Pak Jokowi nggak ada dalam agenda pembicaraan kepala-kepala negara. Karena dianggap ya memang Presiden Jokowi tunggu saja di G20 untuk kasih keputusan. Tapi Amerika mau tagih lebih awal karena dia mau konsolidasi di faksinya dia, di Eropa dalam rangka perang total itu,” paparnya. Jadi sekali lagi, kata Rocky, Jokowi ketika pulang ke Indonesia, waktu di pesawat merenung, tiba di Jakarta apa yang akan terjadi, disambut oleh apa? “Oleh kegembiraan soal teknologi tinggi, enggak. Oleh kegembiraan masyarakat petani yang menganggap bahwa kami bergembira karena kami bisa demo lagi di istana. Itu kontras,” tegasnya. Jokowi kata Rocky akhirnya melihat lagi realitas bahwa minyak goreng itu telah memberatkan petani sawit dan itu tidak bisa ditolong melalui pertemuan dengan Elon Musk. Tapi aneh, Lembaga survei Indobarometer menyatakan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 78,3 persen. Menurut Rocky, survei itu dibuat untuk mengukur daya tahan dari barometernya sendiri. “Barometer kan mengukur tekanan udara berapa 76,01 atmosfer gitu. Dan kelihatannya memang ini survei-survei ini berupaya untuk nyari rumah-rumah itu. Walaupun yang lebih bodoh sebetulnya adalah pers yang memuat dua-duanya itu, dari Indobarometer dan dari Burhanudin. Kan harusnya pers musti timbang-timbang, yang mana yang masuk akal. Masa dua-duanya benar dan dua-duanya salah,” paparnya. “Satu di antaranya musti salah kan, 78 persen masih pro, sementara Burhanuddin mengatakan nggak, itu sudah di bawah 50% tuh. Kan mustinya pers, selain memberitakan, dia bikin perbandingan terus dianalisis supaya ketahuan mana yang Burhan bohong dan mana yang Indo bohong,” tegasnya. Menurut Rocky, yang terjadi media-media saat ini sudah mengalami jurnalisme fatigue, mengalami kelelahan jurnalistik. “Jadi dia pamerin saja di situ, supaya biarlah itu jadi kontroversi. Padahal bukan itu tugas media. Tugas media tetap adalah cari yang benar, dan mencari yang benar itu memang butuh energi dan butuh keberanian untuk berselisih dengan pemiliknya. Jadi sekali lagi, ini jurnalis kita didesain untuk membela hak rakyat. Jadi tetap, bagian yang membela hak rakyat itu yang dikedepankan. Bukan seolah-olah ini cover booth side,” pungkasnya. (sof, sws)
Bertemu Elon Musk, Diduga Presiden Cuma Dijadikan Bemper Oligarki
Jakarta, FNN – Ada kesan pertemuan CEO Tesla Elon Musk dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Stargate SpaceX, USA dipaksakan, sebab sebelumnya produsen baterai listrik itu sudah bertemu Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan. ”Presiden Jokowi memaksa untuk bertemu Elon Musk itu sudah ajaib kan. Kalau soal bisnis, ya kirim saja tim bisnis. Jadi, terlihat bahwa mungkin ada semacam kebanggaan gitu, wah gua datang ke pusat teknologi mutakhir dan di dalamnya seluruh next teknologi futuristik ada di situ. Tapi kan orang lihat bahwa Elon Musk adalah konglomerat besar yang sekarang sedang mengendalikan dunia, bahkan opini publik akan dikendalikan lewat penguasaan Twitter, misalnya,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 16 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa Indonesia dirancang bukan untuk cun in dengan para monopolistik di bidang kapital. “Sinyal itu musti terlihat bahwa Indonesia bukan negara kapitalis. Karena itu, musti ada semacam tradisi untuk mengatakan bahwa saya Presiden Republik Indonesia, negara sedang berkembang, dan ingin mengetahui teknologi ke depan. Tetapi musti ada semacam forum yang agak bermutu,” katanya. Yang terjadi tidak demikian, ia datang hanya untuk bangga dengan melihat semua teknologi. “Kita juga musti melihat bahwa teknologi basisnya adalah pengendalian persepsi. Kita tidak tahu apa betul prospek dari space X itu memungkinkan kita untuk membayangkan Indonesia akan maju dalam 3-4 tahun ke depan,” paparnya. Padahal, kata Rocky rencana lompatan teknologi itu akhirnya batal karena mau bikin IKN. “Jadi musti konsisten. Kalau kita mau investasi di bidang hi-tech ngapain kita bikin infrastruktur-infrastruktur konvensional. Jalan tol, bangunan ini, transportasi konvensional. Langsung aja bikin lompatan,” paparnya. Yang tampak saat ini adalah bahwa presiden mungkin senang melihat ada mainan baru. “Tapi mungkin juga bukan itu problemnya. Nanti juga Elon Musk akan bilang kalian sudah siap apa belum untuk saya datangi dengan investasi besar-besaran, kemampuan Anda untuk melakukan transfer teknologi, Anda punya lembaga riset apa enggak? Lalu presiden bilang kami punya BRIN. Apa itu BRIN? Badan riset teknologi. Lalu mereka ketawa ngapain riset teknologi itu,” paparnya. Menurut Rocky pertemuan Jokowi dengan Elon Musk, seolah-olah hanya head line yang bisa membuat orang bangga presidennya. “Iya, tapi pertemuannya isinya apa. Jangan-jangan presiden justru dimanfaatkan sebagai bumper dari para pemain bisnis Indonesia untuk supaya lebih mudah. Padahal justru desain-desain perjanjian bisnis, bukan G to G atau G to B, tapi B to B. Jadi itu intinya,” sindirnya. Dugaan dijadikan bemper, kata Rocky terlihat nyata dengan sosok yang dibawa presiden selama di Amerika Serikat bahwa mereka pebisnis semua, bukan orang yang paham tentang masa depan bangsa ini sebagai bangsa yang memerlukan teknologi mutakhir. “Jadi bukan teknologi yang sedang diincer oleh Jokowi, tetapi bisnisnya itu. Nah, bisnisnya itu dikendalikan oleh orang-orang di sekitar presiden yang nama-namanya kita tahu dari fotonya. Jadi itu ngincer bisnisnya, bukan ngincer alih teknologi,” tegasnya. Rocky menyebut unicorn yang dibangga-banggakan Presiden di depan Elon Musk, itu seungguhnya punya asing yang digelontorkan untuk jadi showcase saja. “Kan unicorn Indonesia itu adalah tempat pajang unicorn-unicorn asing. Jadi, cuman mampir pasang nama saja. Dan semua yang disebut sebagai investasi berbasis digital, itu hancur semuanya. Bahkan menyeret sekandal antara Menteri BUMN dan kakaknya yang adalah pemegang saham di beberapa start up,” tegasnya. Dari fakta ini, kata Rocky tampak bahwa Presiden Jokowi tidak punya semacam intelektual standing untuk baca secara cermat. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekali lagi seluruh informan di istana yang membisiki presiden cuma mau ambil bisnisnya saja. “Kan mustinya ini dievaluasi oleh Kementerian, Menko, Menteri Keuangan, kemasukakalan dari perjalanan Presiden itu. Jadi sekali lagi, Indonesia akan didera oleh bahkan distagflasi, inflasi dan stagnasi. Karena betul tadi, begitu kita ditekan karena musti beli food yang mahal dari luar negeri, import, gandum yang pasti makin tinggi, lalu biaya energi juga jadi mahal karena NATO dan Amerika sudah pasti akan berhadapan dengan Rusia di panggung Eropa, lalu kita mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa,” paparnya. Hal semacam ini, kata Rocky tidak dipikirkan oleh presiden bahwa presiden malah bilang kalau ketemu Elon Musk maka Elon Musk bisa selesaikan inflasi dua digit Indonesia. Padahal, kita sudah mulai merasakan tekanan itu dari sekarang. “Jadi pasti soal-soal semacam ini yang kalau presiden pulang ke Indonesia diposisionir lagi. Namun, tiba-tiba Bank Indonesia menaikkan suku bunga, lalu uang beredar ditarik lagi untuk mengatasi inflasi. Ini hal-hal yang teknis harus disesuaikan di dalam negeri yang memerlukan konsentrasi presiden dengan kabinet itu nggak dipikirkan,” katanya . “Jadi begitulah. Tapi kan di media massa wah hebat, Presiden Jokowi ketemu Eden ketemu Joe Bi dan Elon Musk. Itu namanya imago saja, bermain dalam image. Uniknya, oran tiba-tiba orang merasa masih ada harapan, “Oh Pak Jokowi hebat di fora internasional maka buat para pendukung dia the Cebongers, ini kemudian mengelu-elukan lagi, lalu lupa fakta-fakta riil di dalam negeri, soal inflasi, kenaikan harga energi, harga pangan, segala macam yang akan berakibat pada kerusuhan sosial,” tegasnya. Menurut Rocky, kalau dibilang itu lagi cari rekanan bisnis, iya betul, tetapi kita tahu bahwa kalaupun rekanannya adalah BUMN, sementara BUMN dikendalikan juga oleh oligarki. “Dengan contoh tadi, investasi Telkomsel di Goto yang kemudian membusuk di situ karena harga sahamnya jatuh. Atau Pak Jokowi dimanfaatkan saja oleh pebisnis-pebisnis yang ingin dapat akses langsung pada investor-investor Amerika. Jadi nggak ada urusan dengan apa yang disebut undang-undang dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nggak ada,” tegasnya. Tapi kemampuan analisis dari pendukung Jokowi, terutama buzzer, hanya sekadar ingin memberi harapan palsu sebetulnya. “Dan harapan palsu itu mungkin bisa dibuat harapan riil kalau presiden ada di atas kepentingan-kepentingan ini, kalau presiden paham anatomi BUMN, presiden paham anatomi bisnis Indonesia, maka kita percaya kalau presiden ke Amerika itu pasti karena presiden sudah memilih sesuatu untuk kepentingan bangsa,” katanya. Rocky menambahkan bahwa dari awal Pak Jokowi memang tidak punya kapasitas. “Bahkan membaca faksi-faksi bisnis di Amerika yang berlain-lainan arah idiologinya, ada yang tetap demokrat, ada yang ke republik, dan itu berbeda dalam soal urusan teknologi, kalau Republik dia mau teknologi senjata, kalau demokrat ingin teknologi yang makin lama makin humanitis. Jadi peta teknologi dunia Pak Jokowi nggak paham,” paparnya. “Kan presiden senang ketemu Elon Musk, tapi dia nggak ngerti apa artinya. Presiden juga senang ketemu Joe Biden, tapi dia nggak ngerti sebetulnya,” tegasnya. Hal ini menurut Rocky sangat berbahaya, jika presiden tidak diimbangi dengan kapasitas presiden sendiri. “Lain kalau presiden betul-betul datang di depan konferensi pers lalu terangkan itu dari A sampai Z, lalu kita paham bahwa presiden memang in touch di dalam soal-soal semacam ini, dan itu tidak ada,” pungkasnya. (ida, sws)
Format Demokrasi Indonesia
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Sejak Proklamasi sampai KMB Desember 1949 negara dalam proses diformatkan. RI jadi negara bagian dari RIS. Tetapi RIS hanya berusia 8 bulan setelah itu kita kembali jadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Demokrasi (liberal) berjalan sampai dengan Agustus 1960. Ini demokrasi barat. Gara-garanya UUDS 1950, katanya. Dekritkan UUD 1945 sebagai solusi. Pembentukan DPR dan MPR melalui penunjukan. Sampai dengan 1 Oktober 1965 Presiden berkuasa mutlak. Barulah BK menyadari kemutlakan dia berakhir tatkala BK pada 2 Oktober 1965 tak dapat memaksakan keinginannya pada Pangkostrad Suharto dalam hal kebijakan penumpasan G.30.S/PKI. \"Demokrasi\" Orde Baru dengan kemutlakan kuasa executive yang mendekati optimal berakhir pada 21 Mei 1998. Ini biangnya UUD 45 asli, kata pihak reformasi, harus diketok magic agar konstitusi jadi solutip. Solutip kata bentukan dari solusi made in reformation, mirip selotip. Pada mulanya reformasi menarik hati. Lembaga-lembaga perwakilan otoritatif. Bahkan konflik Presiden dengan DPR, yang dijuluki Taman Kanak-kanak, berakhir dengan kejatuhan Presiden Gus Dur pada tahun 2001. Tampilnya Presiden Megawati, tanpa disadari, diiringi, atau lebih tepat, dikintili oligarkhi. Setelah hampir dua dasawarsa sebelum tahun 2020 publik politik siuman bahwa oligarkhi menjadi shadow penguasa. Sementara RRC dihebat-hebati. Kembali publik politik siuman setelah Ukraine War, ternyata RRC, dan Rusia, cuma begitu-begitu saja. UUD 45 dijalankan dengan baik pada November 1945 dengan dibentuknya KNIP dan KNIPDA sebagai lembaga perwakilan (sementara). Orang-orang yang ditunjuk di pusat dan daerah mereka yang merupakan tokoh sejati. Executive jadi respect. Misal, ketua KNIPDA Jakarta Mr Muhammad Roem. Menghadapi oligarkhi yang cempla\'i kekuasaan, kita harus kembali ke konstitusi revolusi. Oligarkhi lahir dari konstitusi reformasi. (RSaidi)
Mimbar Bebas di Depan Kampus Muhammadiyah Ciputat : Serukan Aksi Serentak 19-20 Mei
Jakarta, FNN - Dari pinggiran selatan Jakarta sejumlah elemen mahasiswa dan elemen rakyat melakukan mimbar bebas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Cireundeu Ciputat. Mereka menyatakan bahwa Reformasi telah dikhianati dan menyampaikan seruan aksi nasional pada tanggal 19-20 Mei 2022 dan seterusnya di gedung DPR/MPR. Sejumlah elemen mahasiswa dan rakyat yang hadir dalam mimbar bebas di depan kampus Muhammadiyah ini diantaranya Front Millenial Jabodetabek (FMJ), perwakilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (UNPAM), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), UPN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, PTIQ, STAI Al-Aqidah, Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, Universitas Islam Djakarta (UID), hadir juga Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando), HMI MPO Cabang Jakarta, HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, dll. Dari elemen rakyat di antaranya hadir Komunitas Masyarakat Jakarta Utara (Komju), Forum Pegawai Honorer Indonesia (FPHI), emak-emak Melati Indonesia, ARM, Front Nusantara, aktivis GN98, Buruh Jakarta utara, buruh Cikampek, LAKSI2000, KIM, KARAT, MPR, dan lain lain. Dalam orasinya mahasiswa menyampaikan bahwa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) telah merajalela di Indonesia, mereka meminta diberantas dan diberi hukuman tegas kepada siapapun yang melakukan KKN termasuk mereka yang ada di istana. \"Reformasi telah dihianati, sebab faktanya korupsi merajalela di Indonesia\" tegas Febriditya (Adit) dalam orasinya. M.Thoriq dari Front Millenial Jabodetabek mengemukakan bahwa agenda mimbar bebas ini sebagai kelanjutan konsolidasi nasional 10-12 Mei 2022 di Cibubur. \"Agenda mimbar bebas ini adalah kelanjutan dari konsolidasi nasional 10-12 Mei 2022, dan hari ini kami menyampaikan seruan aksi serentak nasional yang akan dilaksanakan pada 19-20 Mei dan seterusnya \" tegas Thoriq, aktivis FMJ dari UPN Jakarta. Masa aksi juga mengingatkan kepada aparat agar tidak bertindak represif kepada para mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan aspirasi \" kepada para aparat jangan represif karena kami demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi UUD 45 \" tegas Yasri Nurdin dari HMI MPO Cabang Jakarta. (sws)
Menyedihkan Penjelasan Dubes RI untuk Singapura soal UAS
Oleh : Tjahja Gunawan - Penulis Wartawan Senior FNN SUNGGUH menyedihkan penjelasan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengenai kasus deportasi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS). Suryopratomo membantah kalau UAS dideportasi. Kata dia, UAS itu tidak mendapat izin masuk Singapura sehingga diminta kembali. \"Beliau tidak dideportasi tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke Singapura sehingga diminta untuk kembali,” kata Suryopratomo lewat pesan teks, Selasa, 17 Mei 2022, sebagaimana dikutip portal berita Tempo. Sementara itu UAS membenarkan bahwa dirinya dideportasi bersama dengan keluarga dan sahabatnya. \"Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax,” kata UAS dalam wawancara yang ditayangkan Channel YouTube ‘Hai Guys Official’, Selasa 17 Mei 2022. \"Saya dimasukan ke dalam ruangan lebarnya satu meter, panjang dua meter, pas liang lahat. Satu jam saya di ruang kecil. Persis seperti luas kuburan,” papar UAS. UAS mengakui sempat ditahan di ruang mirip tahanan imigrasi sejama satu jam, kemudian di ruang pemeriksaan imigrasi selama tiga jam. UAS dan rombongan akhirnya dideportasi Singapura pada Senin sore (16/5/2022), sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Arti deportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Nah, penjelasan UAS diatas sudah sesuai dengan kategori deportasi sebagaimana disebutkan dalam KBBI. Lalu kenapa Dubes RI untuk Singapura sampai harus membantah deportasi yang dialami UAS. Kalau memang UAS yang notabene Warga Negara Indonesia (WNI) ini tidak boleh masuk Singapura, sebagaimana disebutkan Suryopratomo, seharusnya pihak imigrasi Singapura bisa menjelaskan secara langsung kepada UAS begitu dia tiba di Singapura. Yang terjadi, UAS justru dimasukkan ke dalam ruangan ukuran 2x1 meter. Dubes Ngeles Dari penjelasan UAS itu, sudah sangat terang benderang bahwa ustaz kondang ini dideportasi. Lalu kenapa Dubes RI untuk Singapura masih saja ngeles dan mengelak dari peristiwa penghinaan yang dialami WNI yang juga tokoh agama ini? UAS bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi dia juga dikenal di luar negeri dan sering diundang berceramah ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Selama ini dia aman-aman saja keluar masuk negara tersebut. Ini Singapura negara kecil yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan Indonesia, justru malah telah melakukan penghinaan terhadap tokoh agama Islam Indonesia. Seharusnya pemerintah Singapura mengumumkan saja secara terbuka alasan dibalik pendeportasian UAS agar rakyat Indonesia khususnya umat Islam bisa paham. Kemudian kami rakyat di Indonesia juga bisa mengambil sikap yang jelas terhadap sikap dan penjelasan pemerintah Singapura tersebut. Hal ini penting bukan hanya terkait kasus UAS tetapi juga menyangkut kedaulatan rakyat Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia khususnya Dubes di Singapura diam saja atau lepas tangan menghadapi kasus seperti ini, akan menjadi preseden buruk bagi WNI yang bepergian ke luar negeri. Mereka bisa tiba-tiba dideportasi dari negara lain tanpa alasan yang jelas seperti yang dialami UAS di Singapura. Jika membaca Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Dubes adakah mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI serta melindungi WNI. Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes RI untuk Singapura malah justru meminta pihak lain (UAS) agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta. Seharusnya seorang Dubes itu bisa menjalankan tugas pokoknya dengan benar. Dalam kasus UAS, misalnya, Dubes Suryopratomo seharusnya bisa menghubungi Kementerian Luar Negeri Singapura untuk meminta penjelasan mengapa UAS dilarang masuk atau dideportasi dari Singapura. Dengan begitu, Dubes yang bersangkutan juga jadi tahu dan mengerti alasan dan latar belakangnya. Selain itu rakyat Indonesia terutama umat Islam pun bisa jadi paham duduk perkara yang sebenarnya. Bukan malah rakyat Indonesia yang harus meminta penjelasan dari pemerintah Singapura. Kalau begitu, untuk apa ada perwakilan diplomatik (Dubes) di Singapura. Dalam keterangan kepada portal berita Tempo, Suryopratomo tak menjelaskan alasan UAS tak mendapatkan izin dari Singapura. Dia mengatakan yang bisa menjelaskan alasan tersebut adalah pemerintah Singapura. Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo seharusnya paham tugas pokoknya. Apalagi dia latar belakangnya seorang wartawan senior. Jika seorang perwakilan diplomatik tidak bisa melindungi WNI di luar negeri, jangan disalahkan kalau ada yang menduga kebijakan deportasi terhadap UAS dan beberapa Ustadz lainnya adalah karena adanya \"pesanan dari Jakarta\" . **
POPULER
