ALL CATEGORY
Menkominfo: Pembangunan IKN Terapkan Tiga Pendekatan Kesetaraan Akses
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengungkapkan bahwa pemerintah gunakan tiga pendekatan agar pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat.“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ujar Johnny seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu.Johnny menilai nantinya IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa ataupun simbol negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik tapi juga bisa menunjukkan visi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan transformasi digital.IKN Nusantara dijanjikan akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan menjadi contoh konkret pembangunan baik di Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur bisa setara.“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.Kehadiran IKN Nusantara diharapkan juga bisa menjadi solusi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia termasuk tantangan pemerataan ekonomi.Johnny mengungkapkan data Pemerintah terkait struktur ekonomi Indonesia secara spasial memang didominasi oleh kawasan Indonesia barat khususnya di Pulau Jawa yang mencapai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,8 persen, disusul Pulau Sumatera dengan 21,7 persen.Sementara untuk kawasan Timur yaitu Maluku dan Papua tercatat baru memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen.“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” ujar Johnny.Ia pun menyadari upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.Oleh karena itu pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret keputusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata. (mth/Antara)
Utusan PBB Soroti Pentingnya Penanggulangan Bencana, Iklim Bersamaan
Jakarta, FNN - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dibarengi dengan perlindungan terhadap lingkungan.“Tak ada negara yang luput dari dari dampak pandemi COVID-19 maupun kejadian-kejadian iklim yang ekstrem. Namun hal yang penting adalah kedua tipe bencana itu dapat dimitigasi dampaknya melalui pengurangan bencana,” ujarnya dalam konferensi pers persiapan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 yang dipantau dari Jakarta, Jumat.Forum GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali, kata dia, akan membahas upaya membangun ketahanan bencana yang berkesinambungan dengan perlindungan lingkungan.“Saya rasa Indonesia adalah tuan rumah yang tepat. Meski rentan terhadap bencana dan telah menghadapi berbagai bencana, (Indonesia) telah menemukan cara untuk mengatasi risiko bencana di tingkat nasional dan daerah,” katanya.Dia menjelaskan bahwa diperlukan kepemimpinan politik dari lapis teratas pemerintah daerah dan pusat untuk upaya tersebut.“Sejalan dengan tema besar G20 Indonesia dan kita bisa menjadikan risiko menjadi ketahanan (risk to resilience) dan meningkatkan perekonomian kita,” kata dia menambahkan.Selama COP26 pada tahun lalu, kata Mizutori, tampak jelas bahwa ketahanan terhadap bencana memiliki peranan penting, dan di COP27 tahun ini di Mesir, akan ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana adaptasi terhadap iklim dapat menyatu dengan penurunan risiko komprehensif.Hal tersebut menjadi penting khususnya bagi negara berkembang, negara kepulauan serta negara- negara kecil, kata dia.“Platform global ini akan menjembatani COP26 dan COP27 melalui diskusi terkait iklim dan pengurangan risiko bencana,” ujarnya. (mth/Antara)
Eddy Santana: Bismillah, Mulai Hari Ini Bandara Silampari Lubuklinggau Beroperasi Kembali
Lubuklinggau, FNN - Bandara Silampari Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan beroperasi kembali secara parmanen mulai Jumat, setelah hampir satu tahun tidak beroperasi\"Setelah hampir satu tahun tidak beroperasi, mulai hari ini (Jumat, 22/4) Bandara Silampari Lubuklinggau ini beroperasi kembali secara permanen. Hari ini Saya bersama Pak Menhub Budi Karya terbang dengan pesawat pertama mendarat di bandara ini. Bismillah, mulai hari ini Bandara Silampari resmi beroperasi kembali secara permanen,\" ujar Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra.\"Kami terbang dengan maskapai Batik Air yang menjadi satu-satunya maskapai rute Soekarno-Hatta Cengkareng ke Silampari Lubuklinggau. Nyaman penerbangannya, juga saat landing di Silampari,\" lanjut politisi Partai Gerindra ini.Batik Air akan terbang satu kali pulang pergi perhari, dengan armada pesawat Airbus A320-200 dengan 12 kursi bisnis dan 144 kursi ekonomi. Terbang dari Cengkareng pukul 10 pagi dan tiba di Lubuklinggau pukul 11.10 WIB . Terbang kembali dari Lubuklinggau pukul 11.50 WIB.\"Dengan penerbangan yang ditempuh 1 jam 10 menit ini diharapkan membuat ekonomi Lubuklinggau dan daerah sekitarnya semakin maju pesat. Akses ekonomi jadi terbuka, dekat, dan cepat,\" tegas Eddy Santana.Dia menjelaskan, Selama Silampari ditutup, untuk akses penerbangan masyarakat Lubuklinggau butuh waktu 8 jam ke Palembang atau ke Jambi dengan waktu tempuh yang hampir mirip.Beroperasinya kembali Bandara Silampari merupakan aspirasi masyarakat Lubuklinggau yang diperjuangkan oleh Anggota DPR RI Dapil Sumsel I Ir. Eddy Santana Putra. Dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, soal Silampari selalu disuarakan oleh Eddy Santana.\"Alhamdulillah ini berkah Ramadhan dan perjuangan kita bersama, kebetulan saya mendapat amanah dari warga Lubuklinggau. Selamat kepada warga Lubuklinggau dan sekitarnya,\" ujar mantan Wali Kota Palembang dua periode ini.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Anggota Komisi IV DPR RI Eddy Santana menunaikan shalat Jumat di Mesjid Agung As-Salam. Keduanya juga sempat membagikan sembako kepada masyarakat. (mth/Antara)
Memaknai keberkahan Ramadan-04
Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BERBAGAI keberkahan Ramadan, ritual dan non ritual, telah disampaikan. Dan masih banyak lagi yang perlu disampaikan untuk menjadi ingatan bagi semua. Sekaligus mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan yang penuh dengan ragam amalan ritual. Tapi membawa keberkahan dalam segala lini kehidupan manusia. Di antara keberkahan Ramadan adalah bulan pelatihan karakter kemanusiaan kita. Bulan di mana setiap Muslim seharusnya melakukan apa yang biasanya saya sebut “character shaping” (pembentukan karakter). Baik karakter fisikal, bahkan yang terpenting adalah karakter non fisikal. Karakter fisikal itu nampak dalam perilaku nyata manusia. Ramah, lembut, berkata baik dan sopan, dan seterusnya. Sementara karakter non fisikal lebih kepada bentuk mentalitas manusia (mental state) yang sesungguhnya sangat menentukan warna Karakter fisikalnya. Karakter non fisikal itu akan terpatri dalam sebuah istilah atau terminologi keagamaan yang disebut “Al-ihsan”. Sebuah karakter batin (non fisikal) yang menggambarkan keindahan (hasan, husna, wa ahsan). Bahwa manusia yang memiliki sifat ihsan akan hidup dengan kehidupan yang indah, nyaman, dan aman. Al-ihsan ini tereksresi dalam dua dimensi kehidupan manusia. Yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Keduanya saling terkait dan saling menentukan. Dimensi vertikal ihsan akan membentuk dimensi horizontalnya. Dan dengan sendirinya dalam pandangan Islam karakter baik (ihsan) pada aspek fisikal kehidupan seseorang tidak lepas dari karakter batinnya (jiwa atau hatinya). Dimensi vertikal Ihsan diekspresikan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW: “hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mencapai tingkatan yang demikian, yakinlah jika Allah melihat engkau”. Fungsi puasa pada dimensi ini (seolah melihat Allah atau yakin jika Allah melihat kita) sangat menentukan. Sebab puasa adalah amalan ibadah yang sangat pribadi (personal) antara seorang hamba dan Tuhannya. Dengan sendirinya ibadah ini melatih seorang hamba untuk selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Kehadiran dimensi vertikal “ihsan” dalam diri seseorang ini menjadikannya mampu membangun dimensi horizontalnya dalam kehidupannya. Dimensi horizontal ihsan inilah yang terpatri dalam perilaku fisikal atau karakter seseorang. Ketika seseorang itu berbuat maka perbuatannya tidak terlepas dari kesadaran akan kehadiran Allah. Sehingga perbuatannya dalam segala bentuknya terikat oleh nilai-nilai samawi (dimensi vertikal ihsan) itu. Ikatan nilai-nilai samawi ini menjadikannya akan selalu dalam Karakternya tidak saja benar. Tapi juga indah, nyaman dan memberikan rasa aman. Semua itu tersimpulkan di agama ini dalam sebuah ekspresi: “makarim Al-Akhlaq”. Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu keberkahan (keutamaan) terpenting dari Ramadan adalah pembentukan karakter manusia melalui kesadaran ihsan pada dua dimensinya; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Semoga Ramadan kita penuh dengan keberkahan itu, termasuk keberkahan dalam bentuk prilaku yang lebih baik. Sehingga kita termasuk orang berpuasa yang tidak terancam: “ada orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga”. Artinya, jangan sampai karena pembatasan makna keberkahan Ramadan hanya pada aspek ritual semata, apalagi pada pemahaman bahwa puasa itu sekedar menahan makan dan minum, lalu tidak peduli dengan karakter atau prilaku, menjadikan Allah seolah berkata: “I don’t need your abstain from food and drink (Aku tidak perlu lapar dan dahagamu”. Selamat berpuasa! New York City, 22 April 2022. (*)
Korupsi Ekspor CPO dan Minyak Goreng Tidak Manusiawi, Kejaksaan Agung Wajib Usut Tuntas
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), member Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara. KEJAKSAAN Agung berhasil menangkap dan menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi terkait ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, minyak goreng, pada 19 April 2022. Empat orang tersangka tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dan pejabat dari tiga korporasi, masing-masing Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku komisaris utama PT Wilmar Nabati Utama, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair PT Permata Hijau Group dan Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affair PT Musim Mas. Pelanggaran peraturan ekspor CPO ini juga terindikasi melanggar peraturan kewajiban penyediaan bahan baku dalam negeri dengan harga tertentu, yang dikenal dengan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) yang masing-masing ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah ekspor dengan harga Rp9.300 per kg. Dampak korupsi pelanggaran ekspor ini mempunyai daya rusak sangat serius bagi kehidupan rakyat Indonesia. Minyak goreng tiba-tiba menjadi langka, meneror kehidupan masyarakat hampir di seluruh Indonesia. Terjadi antrian panjang, pembelian dijatah hanya boleh 2 liter per penduduk, dan harus melampirkan KTP dan KK. Antrian panjang memerlukan waktu berjam-jam hanya untuk bisa membeli dua liter minyak goreng. Bahkan menurut kabar ada dua orang meninggal dunia akibat antrian yang sangat melelahkan. Untuk mengatasi tragedi minyak goreng akibat korupsi ekspor tersebut, pemerintah malah mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah membatalkan DMO dan DPO, dan menetapkan harga minyak goreng kemasan mengikuti harga pasar. Harga kemudian melonjak dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebelumnya ditetapkan Rp14.000 per liter menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp28.000 per liter. Meskipun minyak goreng curah ditetapkan Rp14.000 per liter, tetapi di beberapa daerah sulit didapat dan sering kali harganya jauh melampaui Rp14.000 per liter. Pada saat bersamaan dengan penghapusan DMO/DPO, pemerintah menaikkan pungutan ekspor dan bea keluar CPO yang membuat penerimaan negara naik (maksimum) 300 dolar AS per ton, kalau harga CPO mencapai 1.500 dolar AS per ton atau lebih. Kedua paket kebijakan ini sangat menyakitkan dan tidak adil, sama saja negara merampas hak rakyat di tengah kesulitan keuangan akibat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok. Dengan terbukanya dan tertangkapnya empat tersangka kasus korupsi ekspor CPO dan pelanggaran DMO/DPO yang mengakibatkan kegaduhan nasional, masyarakat Indonesia dapat melihat jelas betapa serakahnya pengusaha oligarki minyak sawit dan minyak goreng, dan sekaligus mereka tidak mempunyai empati sama sekali terhadap kesulitan masyarakat Indonesia yang sedang tercekik kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok. Kenaikan harga CPO internasional sudah membuat keuntungan mereka melonjak drastis, tapi sepertinya tidak pernah cukup. Mereka tidak rela menjalankan DMO dan DPO untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia, yang berdasarkan konstitusi adalah pemilik negeri ini: bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya wajib digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, korupsi ekspor CPO ini mencerminkan bahaya pemerintahan oligarki yang bisa mengatur kebijakan pemerintah. Mereka bisa sangat kejam terhadap rakyat jelata dengan turut menentukan kebijakan publik pemerintah untuk kepentingan kelompoknya. Melakukan ekspor dan melanggar kewajiban DMO dan DPO, yang akhirnya membuat barang di dalam negeri menjadi langka. Oleh karena itu, Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara menuntut Kejaksaan Agung agar dapat mengusut tuntas kasus korupsi yang sangat tidak manusiawi ini, dan membongkar semua pihak yang terlibat. Kami percaya bahwa keempat tersangka tersebut bukan satu-satunya pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung wajib mengusut apakah ada pejabat pemerintah dengan wewenang yang lebih tinggi dari Dirjen Daglu yang terlibat. Misalnya Menteri Perdagangan atau Menteri lain yang dekat dengan pengusaha tersebut, yang memberi katabelece dan “menekan” Dirjen Daglu? Dari sudut korporasi, tiga tersangka tersebut jelas bukan pengambil keputusan akhir yang berani melakukan korupsi ekspor CPO dengan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan. Mereka terlalu rendah dan jabatannya tidak relevan. Front Nasional Pancasila menuntut Kejaksaan Agung untuk membongkar siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kasus korupsi yang tidak manusiawi ini: Direksi, atau bahkan pemegang saham pengendali? Karena kasus korupsi ekspor CPO ini jelas-jelas menguntungkan korporasi yang melakukan ekspor dengan harga yang tinggi, maka Kejaksaan Agung juga wajib mempertimbangkan apakah kasus ini masuk kategori kejahatan korporasi, dan mempunyai konsekuensi pemerintah dapat mencabut izin usaha korporasi tersebut. Selain itu, Kejaksaan Agung juga wajib mengusut apakah ada pihak afiliasi dari direksi atau pemegang saham yang berdomisili di luar negeri diuntungkan dari kasus korupsi ekspor CPO ini. Menurut Kejaksaan Agung ada 88 perusahaan yang melakukan ekspor CPO dan turunannya selama periode Januari sampai Maret 2022. Karena itu, Kejaksaan Agung wajib mengusut tuntas apakah mereka melanggar peraturan DMO/DPO. Front Nasional Pancasila juga menuntut DPR memanggil pejabat pengambil keputusan dari tiga korporasi yang terlibat kasus korupsi ekspor CPO tersebut. DPR diharapkan dapat membentuk panitia khusus untuk mengusut tuntas Skandal Ekspor CPO karena tidak manusiawi dan dampak merusaknya sangat serius. DPR juga harus berani mengusulkan pencabutan izin usaha korporasi kalau yang bersangkutan memang aktif terlibat secara institusi. (*) Disampaikan pada Diskusi Publik, diselenggarakan oleh Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara Jakarta, 22 April 2022
Menkeu USA Janet Yellen: No More Bussiness As Usual
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KETIKA sementara orang lagi asyiq menunggu Formula E dan IKN yang konon akan berhadlir di negera kita, tiba-tiba Deputi Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, berkata: \"Kita sedang mengalami krisis yang parah\" Karena yang berbicara seorang Deputi Senior BI maka tentu yang dimaksudkannya dengan krisis disini adalah krisis keuangan. Kejadian menarik di forum Menkeu dan Gub Bank Sentral G20, Menkeu USA Janet Yellen bicara dengan Menkeu Indonesia Sri Mulyani, yang setidaknya disaksikan wartawan Reuters dan Washington Post, lengkapnya ujar-ujar Yellen ke Mulyani: There is no more bussiness as usual for Russia. Omongan ini kalau tertuju pada Rusia saja kenapa diucapkan pada Mulyani dan di depan pers pula. Ini sisindiran. Mulyani berasa lah, wong dia pintar nyanyi. Belanda bilang gevoelig, halus rasa. Kenapa kita dibeginikan? Padahal dalam hal konflik Ukraine kita netral, kata Kastafpres Muldoko. The West tentu punya penilaian tentang vote Indonesia yang netral soal penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB. Indonesia juga berencana beli minyak Rusia. Mungkin The West merasa dimadu. Mereka ogah dimadu. Aku tak mau dimadu, aku tak mau Pulangkan saja diriku pada orang tuaku Pernyataan Deputi Senior BI harus ditempatkan dalam konteks ini. (*)
Tidak Mudah Menjadikan Anies Presiden
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik APA yang kurang di dalam diri Anies Baswedan untuk jabatan presiden? Tidak ada. Kecuali bagi orang-orang yang mendasari sikap mereka pada prinsip “pokoknya Anies tak boleh menjadi presiden”. Anies menyanggupi semua kriteria berat untuk posisi RI-1. Kapabilitas (kecakapan)? Kapasitas (kemampuan)? Integritas (nama baik)? Personalitas (kepribadian)? Semua ini sudah diuraikan banyak penulis sebagai testimoni. Diakui oleh puluhan lembaga penilai lewat “appraisal” mereka. Baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional. Deretan pengakuan itu tertulis di atas lembaran penghargaan, terukir di berbagai plakat, piala, dan prasasti mini, serta diucapkan secara terbuka di banyak acara apresiasi untuk gubernur/pemimpin kota besar. Tidak usahlah kita jelaskan lagi tentang bagaimana Anies memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan di atas. Cukuplah diingat bahwa selama 4.5 tahun ini, Anies meraih puluhan, atau mungkin ratusan, penghargaan. Bermacam-macam sudut penilaian. Termasuklah perbaikan drastis dalam sistem transportasi Jakarta, pembenahan trotoar untuk pejalan kaki, pembenahan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengelolaan keuangan, persaingan usaha, dlsb. Ada lagi layanan digital administrasi di semua sektor, pembangunan fasilitas umum dan olahraga, perumahan untuk warga tak mampu, perbaikan kawasan kumuh, hingga bantuan penuh untuk anak-anak difabel (fisik tak sempurna). Ini semua dikerjakan oleh Anies tanpa publikasi. Dan memang bukan publikasi yang menjadi tujuan. Itulah prestasi Anies. Sebagian kecil saja yang bisa dituliskan di sini. Banyak lagi yang tak diketahui publik, khususnya media massa. Berdasarkan tumpukan prestasi itulah kemudian orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia merasa Anies sangat pantas, bahkan lebih dari pantas, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tak berlebihan kalau disimpulkan bahwa rakyat menginginkan Anies duduk sebagai presiden. Fakta-fakta di lapangan (i.e. ketika Anies berinteraksi dan bertatap muka dengan masyarakat) membenarkan kesimpulan yang berbasis observasi itu. Silakan saja eksplorasi rekaman video yang tersedia di berbagai aplikasi umum maupun aplikasi terbatas (grup). Begitu juga pengukuran yang dilakukan secara ilmiah dan metodologis. Ini, misalnya, tampak dari berbagai hasil survei. Elektabilitas dan popularitas Anies terus mendaki. Semua ini dipicu oleh data, persepsi, dan keyakinan publik tentang kemampuan gubernur Jakarta itu. Mengamati semua ini, maka pikiran jernih dan perasaan yang jujur akan menyatu dalam kesimpulan yang telah disebut di atas tadi. Bahwa Anies wajar menjadi presiden dan dia akan menjadi sumber solusi untuk krisis jamak dimensi yang sedang melanda Indonesia. Tetapi, sayangnya, ada rombongan manusia berakal dan berkepintaran yang tak rela Anies menjadi presiden. Rombongan ini tidak besar tetapi sangat kuat. Mereka memusuhi Anies tanpa logika dan dialektika. Mereka terdiri dari orang-orang yang banyak aneka. Mereka bisa jadi dari kalangan intelektual yang cacat pikiran, bisa juga dari gerombolan pembenci Anies tanpa alasan, termasuklah buzzer murahan. Atau bisa pula dari kalangan pemodal dan pengusaha besar yang memiliki kekayaan triliun yang berbilang ratusan. Merekalah yang selama ini, terkhusus dua pilpres terdahulu, mengatur siapa yang harus menjadi presiden. Mereka pula yang memberikan warna kental dalam pembuatan legislasi. Kepada merekalah kekuasaan berpihak dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka paham siapa Anies dan apa yang akan diakukannya di kursi presiden. Rombongan yang minus logika dan minus dialektika itu siap menjegal. Banyak yang bisa mereka lakukan. Proses demokrasi dengan aturan-aturannya menjadi tak penting bagi mereka. Dan tak akan menghalangi keinginan mereka. Jadi, Anies memiliki semuanya untuk kemajuan Indonesia. Tapi, tidak mudah menjadikan beliau sebagai presiden. Ini bukanlah bayangan pesimistis. Hanya notifikasi agar semua orang bersiap-siap menghadapi situasi yang sangat getir.[] Medan, 23 April 2022
Presiden dan Wakil yang Kurang Bermutu
Oleh M. Rizal Fadillah Pengamat Politik dan Kebangsaan EMPATI kepada rakyat semestinya menjadi sikap utama seorang pemimpin. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dan diamanati oleh rakyat. Dalam situasi pandemi atau menghadapi problema serius maka empati harus lebih tinggi. Mampu menggembirakan dan memberi solusi nyata. Wakil Presiden yang menyarankan rakyat untuk makan dua pisang sebab dinilai cukup mengenyangkan sangat menyinggung. Masalahnya hal itu bukan konsumsi yang dicontohkan oleh Wakil Presiden sendiri. Bahkan di media ditampilkan Wakil Presiden sedang menyantap hidangan yang serba lengkap di depan mejanya. Pisang bukan makanan pokok, kecuali untuk onyet. Sementara Presiden minta masyarakat agar saat halal bil halal pasca Ramadhan untuk tidak makan dan minum. Sesuatu yang tidak lazim bahkan aneh. Justru budaya melekat pada halal bil halal adalah makan dan minum. Wujud dari silaturahim, tasyakur dan kebahagiaan umat. Jika \"dilarang\" makan dan minum maka dipastikan nilai halal bil halal tersebut menjadi hambar. Jangan jangan Pak Presiden yang pelit ga mau ngasih makan pada tamu. Eh bukan pelit tapi kopit kopit. Presiden dan Wakil Presiden kurang memiliki kepekaan sosial. Waspada memang perlu tetapi paranoid adalah keliru. Yang bahaya justru jika pandemi ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Setelah dua tahun pandemi berjalan maka saatnya untuk segera melakukan audit menyeluruh dana pandemi tersebut. Juga evaluasi kebijakan politik yang diduga menyimpang. Termasuk ocehan-ocehan Menteri yang dinilai ngawur atau mengada-ada. Julukan-julukan di masyarakat seperti Presiden raja dusta, boneka, jago pencitraan, tukang lempar-lempar hadiah, rindu tapi didemo kabur, menuduh radikal atau hobi jual aset adalah bukti rendahnya wibawa dan keraguan atas kualitas dirinya. Begitu juga dengan Wapres yang pendiam. Keberadaannya tidak dirasakan . Ada sama dengan tiada. Musibah bagi bangsa Indonesia yang memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang kurang bermutu. Di dunia internasional juga kurang membanggakan. Satu dua media dunia ikut mencibir eh prihatin. Tapi sudahlah toh sebentar lagi juga akan ada proses penggantian. Jika ada aspirasi pasangan ini agar diperpanjang, maka itu \'out of the box\' atau kata orang Sunda \'mahiwal\'. Mungkin berbasis big data abal-abal. 2024 adalah tahun harapan untuk memiliki pemimpin bangsa yang lebih baik. Tentu dengan ikhtiar yang lebih keras dan do\'a lebih khusyu. Siapapun boleh berkompetisi dan hasilnya adalah \'primus inter pares\' yang terbaik yang menang. Kita bukan bangsa keledai yang terperosok dua kali di lubang yang sama. 2024 adalah tahun perubahan untuk prosesi normal. Tapi semua tergantung rakyat. Jika rakyat mau lebih cepat maka itupun haknya, ada aturan Konstitusi yang mengaturnya. Yang pasti jika menunda atau memperpanjang maka hal ini namanya melawan atau melanggar Konstitusi. Dan itu tidak boleh. Pemimpin itu datang dan pergi. Jika sebelumnya Presiden atau Wakil Presiden dinilai kurang bermutu, kita rakyat Indonesia berharap penggantinya jauh lebih baik. Lebih berkhidmat pada kepentingan rakyat, adil dalam menegakkan hukum, tidak memperkaya diri dan kroni, serta siap mundur atau dimundurkan jika gagal menjaga kemurnian Ideologi dan Konstitusi. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebaiknya fokus untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jangan berusaha untuk menumpuk kekayaan terakhir dengan baik. Bekerja demi nama baik, agar dikenang rakyat Indonesia. Bila tidak baik, maka akan ada buku yang berjudul \"Dari Istana ke Penjara\". 2024 adalah batas akhir. Batas akhir. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 23 April 2022
Dilema Indonesia Perihal Ukraine War
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan MEMIMPIN sidang Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington di tanggal2 20-an April 2022 mungkin tak mengenakkan Menkeu RI Sri Mulyani. Giliran wakil Rusia bicara secara virtual dari negerinya, utusan USA, UK, dan Canada tinggalkan ruang sidang. Bahkan usai wakil Rusia itu pidato, secara virtual wakil Canada bicara pada wakil Rusia yang pidato itu dengan kecaman-kecaman keras. Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey yang melakukan walk out pada 20/4 dari sidang itu menyatakan kegusarannya atas perbuatan Rusia menyerang Ukraine yang dianggapnya sebagai serangan terhadap tatanan kehidupan bersama. Andrew juga menyinggung negara-negara India, Indonesia, China, dan Afrika Selatan yang tidak ikut sama-sama negara Barat memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Di depan Dubes-Dubes negara Uni Eropa KSP Muldoko berkata Indonesia tak berpihak kepada siapa-siapa dalam konflik Ukraine vs Rusia. Pada hari-hari pertama pengepungan USA dan mitra terhadap RRC, Presiden USA berkata yang netral terhadap masalah ini Amerika Serikat anggap sebagai lawan. Indonesia di PBB juga netral saat voting penangguhan keanggotaan Rusia di Dewsn HAM PBB. The West agaknya juga tak berkenan dengan sikap negara2 yang tidak ikut memberi sanksi econ kepada Rusia. Misal saja masih mau beli minyak mentah dari Rusia. Dalam periode pemerintahan sekarang agak sulit pahami polugri Indoneia karena Menlu tampaknya pendiam. Sehingga yang menerima Dubes Amerika tgl 22/4 kemarin Kastaf Presiden. Betapa pun Indonesia dipuji oleh media Rusia karena berani melawan intimidasi Amerika dan sekutunya (Sriwijaya Post). Apa pun, statement Gub Bank Sentral Inggris dan pertemuan Dubes-Dubes Uni Eropa dengan Kastaf Presiden materinya mempersoalkan kebijakan polugri pemerintah Jokowi terkait konflik Rusia vs Ukraine. The West menuntut keberpihakan karena unvasi Rusia ke Ukraine tak ada dasar dan sebuah kejahatan perang. Missi pertemuan Dubes2 Uni Eropa dengan Kastaf Presiden tampaknya untuk confirmasi. O, begitu. Understand lah. Dalam logat Betawi, Gué ketara\'in lu. (*)
Bank Indonesia Proyeksi Inflasi April 2022 Mencapai 0,74 Persen
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Maret mencapai 0,48 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm), yang disumbang oleh kenaikan harga minyak goreng.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu ketiga April 2022 yang mencerminkan perkembangan harga tetap terkendali.Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2022 sebesar 1,95 persen secara tahun kalender (year to date/ytd) dan 3,26 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).Ia menuturkan, penyumbang utama inflasi April 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,26 persen (mtm), bensin sebesar 0,18 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,08 persen (mtm), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen (mtm).Selain itu, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, dan jeruk masing-masing menyimbang sebesar 0,02 persen (mtm). Daging sapi, bawang putih, tempe, bayam, kangkung, nasi dengan lauk, ayam goreng, rokok kretek dan rokok kretek filter masing-masing menyumbang sebesar 0,01 persen (mtm).Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode minggu ini yaitu tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm).BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat.BI juga akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (Sof/ANTARA)
POPULER
