ALL CATEGORY
UAS dan Potensi Operasi Intelijen
Sikap tegas Presiden Jokowi perlu agar marwah bangsa yang mulai melemah di mata internasional dapat ditegakkan kembali. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR ADA tiga poin pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura terkait Deportasi Ustadz Abdul Somad (UAS). Pertama, membenarkan bahwa UAS ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan kembali ke Batam dengan feri dari Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada hari yang sama. Kedua, penolakan itu dilakukan karena UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segresi yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi syahid. UAS juga disebut mengkafirkan non muslim. Ketiga, menegaskan bahwa berkunjung atau mengunjungi Singapura tidaklah otomatis menjadi hak seseorang. Setiap kasus dinilai berdasarkan kasusnya masing-masing. Kita menghargai kedaulatan Singapura dan kebijakan pemerintahnya yang mengatur siapa yang bisa dan tidak bisa berkunjung ke negaranya. Namun, pelarangan itu menjadi aneh karena untuk ke Singapura dan negara ASEAN lainnya sebenarnya WNI tidak memerlukan Visa. Begitu pula WN Singapura yang ingin berkunjung ke Indonesia. Lalu mengapa UAS ditolak? Petinggi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif mengendus adanya operasi intelijen di balik kasus deportasi Ustadz Abdul Somad dari Singapura. Slamet meyakini, tidak mungkin UAS dideportasi tanpa ada informasi dari intelijen Indonesia. Memang, secara hukum hubungan internasional, ada lima cara untuk mendeportasi atau cekal terhadap seseorang atau lembaga/organisasi untuk masuk ke negara lain. Yaitu: Notice dari PBB, notice interpol, kebijakan keamanan dalam negeri atas UU ISA, Operasi Tangkap Tangan (OTT) perlintasan. Terakhir adalah soft-notice diplomatic atau “permintaan dari negara asal warga negara yang bersangkutan”. Ingat kasus dicekalnya UAS di Timor Leste pada akhir 2018 silam? Dalam keterangannya, UAS menyatakan bahwa pencekalan itu dilakukan karena informasi dari Jakarta melalui faks bahwa UAS adalah teroris. Jika tudingan Slamet Maarif benar, maka wajar tiga poin besar pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura terkait Deportasi Ustadz Abdul Somad terasa aneh, diskriminatif, dan berstandar ganda. Pertama, hampir seluruh pernyataan UAS disampaikan dalam forum pengajian tertutup atau terbatas yang audiensnya umat Islam. Pada akhir forum, UAS acapkali meluangkan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab inilah berbagai permasalahan umat dipertanyakan. Dan, UAS menjawab sesuai substansi pertanyaan, termasuk saat jamaah bertanya tentang bom bunuh diri di Palestina. Syahid diakui dalam Islam. Siapa yang ingin membantah keabsahannya? Permasalahannya muncul pada parameter-parameter untuk disebut syahid. Dan berdasarkan keilmuannya, UAS menyimpulkan bahwa pejuang Palestina yang mati dalam perang melawan penjajahan zionis Israel (apapun caranya sepanjang niatnya betul) adalah syahid. Salahnya di mana? Persoalannya, kajian terbatas itu divideokan oleh beberapa orang, kemudian di-upload ke media sosial sehingga menjadi komsumsi publik luas. Maklum, UAS adalah ulama kondang yang ceramahnya diminati jutaan orang. Di-upload-nya video tersebut pasti menimbulkan polemik. Berbagai perspektif ramai-ramai menganalisis. Padahal, ketika UAS membicarakannya, sudut pandangnya hanya satu, yakni bagaimana ajaran agama Islam memandang bom bunuh diri di Palestina. Pun dengan istilah kafir. Istilah ini adalah pemberian Allah melalui wahyu jauh sebelum Indonesia dan Singapura lahir. Istilah kafir diabadikan dalam Al Quran sehingga tidak mungkin Muslim merevisinya. Lagi pula, semua agama memiliki istilah yang sama bagi penganut agama lain di luar dirinya. Kenapa hanya Islam yang dipermasalahkan? Kedua, Singapura mendukung Israel dan menjalin hubungan diplomatik yang semakin mesra menyusul rencana mendirikan Kedutaan Besar di Israel. Ini hak Singapura. Namun ketika dukungan terhadap Israel itu dipersandingkan dengan pelarangan UAS masuk ke Singapura dengan alasan menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, persoalannya menjadi lain. Terlihat, ada standar ganda Singapura dalam memandang ekstremisme dan segregasi. Di satu sisi Singapura mendukung negara yang meluluhlantakkan kemanusiaan, sementara di sisi lain negara Kota Singa ini melarang seorang warga negara terhormat masuk ke wilayahnya dengan alasan ekstremisme dan segregasi. Ada kematian perdata seorang WNI di negara lain. Namun negara kalem dan bahkan menganggap itu bukan urusan pemerintah, sebagaimana dikatakan tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Bagaimana mungkin WNI bukan urusan pemerintah? Bila Ngabalin benar, untuk apa Kedutaan Besar RI mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura dan mempertanyakan penolakan tersebut? Jadi, untuk satu perkara ini saja pemerintah tak satu suara. Di akar rumput, buzzer politik ramai-ramai menyudutkan UAS. UAS di-bully, sementara kasus relawan Jokowi bernama Lin Che Wei yang viral pada momentum yang sama akibat menjadi tersangka mafia minyak goreng, seolah-olah tidak mendapat perhatian. Politik dalam negeri telah begitu dalam merusak sendi-sendi persatuan bangsa. Nasionalisme terpinggirkan dan kecendrungannya berganti baju menjadi siapa mendukung siapa, atau kelompok mana yang harus dibela. Mereka yang tidak sepaham dengan pemerintah acapkali dituding radikal. UAS bukan ulama radikal. Namun, UAS juga bukan ulama pendukung pemerintah. Sebaliknya, ia berkali-kali mengkritik pemerintah sebagai wujud rasa cinta dan baktinya pada tanah air. Jadi, meski tidak berpolitik praktis, UAS adalah ulama kritis yang dipandang oposan. Kewajiban pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, termasuk UAS yang diperlakukan secara diskriminatif oleh negara lain. Konstitusi tidak memandang orang perorang, oposisi atau bukan, pendukung pemerintah atau bukan. Kita tidak berharap pemerintah mengintervensi kebijakan Singapura. Kita hanya ingin negara ini kukuh menopang marwahnya. Panggil Duta Besar Singapura, dan minta penjelasan terhadap alasan irasional dan standar ganda Singapura. Tidak boleh tidak, Presiden Joko Widodo harus tegas dan memperlihatkan gregetnya. Greget yang sama ketika memaksakan Undang-Undang Ibukota Negara Baru, yang tetap dilakukan meski sejumlah analis menyebut kebijakan itu keliru. Sikap tegas Presiden Jokowi perlu agar marwah bangsa yang mulai melemah di mata internasional dapat ditegakkan kembali. Tidak hanya pada kasus UAS, juga melemahnya cara dunia melihat Indonesia yang tertangkap saat Presiden menghadiri KTT Amerika Serikat-ASEAN belum lama ini. Dalam agenda acara tersebut, negara-negara Asean didaulat berbicara di depan audiens. Tapi Presiden Indonesia tidak. Pertanyaan yang menggantung, mengapa Indonesia mulai tidak dianggap? (*)
Rubel Rusia Kembali Menguat Jelang Pembayaran Pajak
Moskow, FNN - Nilai tukar mata uang rubel Rusia kembali menguat melewati 63 terhadap dolar AS pada Kamis, ditopang oleh kontrol modal serta menjelang pembayaran pajak yang biasanya memerlukan konversi ekstra mata uang asing ke rubel untuk memenuhi kewajiban lokal.Rubel telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik tahun ini meskipun ada krisis ekonomi skala penuh, yang secara artifisial didukung oleh kontrol yang dilakukan Rusia pada akhir Februari untuk melindungi sektor keuangannya setelah mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina.Pada pukul 07.49 GMT, rubel naik 0,8 persen pada 62,95 terhadap dolar di Moscow Exchange, mendekati level yang sebelumnya terlihat pada awal 2020.Terhadap euro, rubel menguat 1,5 persen menjadi 65,70 setelah pergerakan panjang kedua ke 61,1075 pada pembukaan pasar, yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan perdagangan dan menjadi titik terkuat rubel sejak April 2017.Rubel didorong oleh persyaratan bagi perusahaan yang berfokus pada ekspor untuk mengkonversi 80 persen dari pendapatan mereka, sementara permintaan dolar dan euro dibatasi oleh kontrol modal dan penurunan impor karena logistik yang terganggu setelah sanksi.Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah OFZ 10-tahun turun tipis menjadi 10,28 persen dari level sekitar 10,30 persen yang terlihat awal pekan ini.Imbal hasil, yang bergerak terbalik dengan harga obligasi, diperkirakan akan turun lebih jauh karena bank sentral akan memangkas suku bunga utamanya tahun ini guna menopang perekonomian dan karena inflasi melambat berkat penguatan rubel.Bank sentral kemungkinan akan memangkas suku bunga utamanya sebesar 100-200 basis poin dari 14 persen pada pertemuan dewan berikutnya pada Juni, kata Dmitry Polevoy, kepala investasi di LockoInvest.Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, inflasi tahunan melambat, menjadi 17,69 persen pada 13 Mei dari 17,77 persen seminggu sebelumnya, sementara angka inflasi mingguan turun menjadi 0,12 persen, jauh di bawah angka 2,22 persen yang terlihat pada awal Maret beberapa hari setelah Rusia memulai. apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" di Ukraina.Indeks saham beragam. Indeks RTS dalam denominasi dolar naik 0,1 persen menjadi 1.213,7 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0,9 persen menjadi 2.423,8 poin. (Ida/ANTARA)
DPR Mengingatkan RI Harus Bersiap Menghadapi Fed yang Lebih "Hawkish"
Jakarta, FNN - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengingatkan Indonesia harus bersiap menghadapi langkah Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang lebih hawkish ke depannya.\"Sejujurnya kami meragukan jika Fed ke depan akan terus memompa suku bunga acuan hingga 2,5 persen sampai 3,0 persen. Namun kita tetap harus bersiap diri,\" ucap Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Kamis.Menurut dia, suku bunga acuan yang tinggi akan memukul kredit properti, termasuk kredit konsumsi barang lainnya di Negeri Paman Sam.Selain itu, kenaikan suku bunga tinggi tidak otomatis memberi sugesti kepada warga Amerika untuk menyimpan uangnya melalui deposito di perbankan, begitu pula dengan investor AS yang sudah terbiasa dengan suku bunga rendah.Said menjelaskan kenaikan suku bunga acuan Fed sebesar 50 basis poin menjadi 0,75 persen hingga 1,0 persen pada pertemuan bulan ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada Indonesia, khususnya melalui nilai tukar rupiah.\"Dalam Undang-Undang APBN rupiah ditargetkan sebesar Rp14.300 per dolar AS, sedangkan beberapa hari terakhir rupiah ada di atas Rp14.500 per dolar AS dan berpotensi terus melemah,\" ungkapnya.Tak hanya berdampak pada mata uang Garuda, ia menilai kenaikan suku bunga Otoritas Moneter AS tersebut pun menekan mata uang global lainnya.Dengan demikian, normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Negeri Adidaya menjadi suatu dilema kebijakan yang sangat pelik lantaran di satu sisi Fed membutuhkan kebijakan yang dapat meredam kenaikan inflasi yang cepat.Namun, lanjut Said, di sisi lain kebijakan moneter Fed juga harus akomodatif dalam menjaga momentum pemulihan, baik di AS maupun dunia. (Ida/ANTARA)
IHSG Ditutup Menguat di Tengah Penurunan Bursa Regional
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup menguat di tengah penurunan mayoritas bursa saham regional.IHSG ditutup menguat 29,92 poin atau 0,44 persen ke posisi 6.823,34. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,8 poin atau 0,77 persen ke posisi 1.008,2.\"Indeks saham di Asia sore ini mayoritas ditutup turun tajam karena investor khawatir mengenai inflasi global, kebijakan Zero COVID di Tiongkok, serta perang di Ukraina,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Kamis.Filipina menjadi negara terkini di Asia yang mengetatkan kebijakan moneter, setelah India dan Malaysia, secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan bulan ini untuk menjinakkan tekanan inflasi.Untuk pertama kali sejak 2018, bank sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 2,25 persen untuk memerangi tingkat inflasi di negara itu yang mencapai 4,9 persen, tertinggi kedua di Asia Tenggara dan melampaui kisaran target 2 persen - 4 persen.Bank sentral Filipina juga mengumumkan perubahan dari program pembelian surat utang pemerintah era pandemi menjadi fasilitas pinjaman reguler untuk mengelola jumlah uang beredar.Dibuka melemah, IHSG terus berada di zona merah namun menguat jelang penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG terus berada di teritori positif hingga penutupan perdagangan bursa saham.Sepanjang perdagangan hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya NZIA, PEGE, YPAS, NFCX, DSSA. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya LUCY, YELO, BSSR, MPPA, INPS.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor terkoreksi dimana sektor energi turun paling dalam yaitu minus 1,63 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor barang baku masing-masing minus 1,3 persen dan minus 0,89 persen. Sedangkan dua sektor meningkat yaitu sektor teknologi dan sektor keuangan masing-masing sebesar 1,8 persen dan 0,9 persen.Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing di seluruh pasar sebesar Rp265,64 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah jual bersih Rp293,68 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.508.374 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,56 miliar lembar saham senilai Rp17,97 triliun. Sebanyak 190 saham naik, 338 saham menurun, dan 149 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 508,36 poin atau 1,89 persen ke 26.402,84, indeks Hang Seng naik 523,6 poin atau 2,54 persen ke 20.120,684, dan indeks Straits Times terkoreksi 34,64 poin atau 1,07 persen ke 3.190,71. (Ida/ANTARA)
Revisi UU ASN Mengakomodasi Tiga Putusan MK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengakomodasi tiga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ASN.\"Rapat Panja RUU ASN tadi tidak mengambil keputusan apa pun, hanya memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ditetapkan MK. Kami akan mengakomodasi putusan MK tersebut dalam revisi UU ASN,\" kata Syamsurizal di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan ada tiga putusan MK yang akan diakomodasi dalam RUU ASN. Pertama, Putusan MK Nomor 41/PUU/XII/2014 yang menilai Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945.Menurut dia, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN disebutkan ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, presiden, dan wakil presiden harus mengundurkan diri.\"Namun dalam Putusan MK Nomor 41/PPU/XII/2014 disebutkan ASN yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden tak harus mengundurkan diri. MK benar itu, kalau daftar lalu tidak lolos, kasihan karena sudah mengundurkan diri,\" ujarnya.Kedua, menurut dia, Putusan MK Nomor 8/PUU/XIII/2015 yang mengubah Pasal 124 ayat (2) UU ASN, yang sebelumnya disebutkan \"Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat\".\"Ketika selesai jabatan negara bisa balik lagi, dikasih kesempatan 2 tahun kalau ada lowongan, kalau tidak ada maka diberikan kesempatan. MK usulkan 5 tahun,\" ujarnya.Ketiga adalah Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 terkait Pasal 87 ayat (4) UU ASN terkait \"PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki keputusan hukum tetap karena lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum\".Menurut dia, dalam Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 yang dihilangkan terkait pidana umum sehingga kalau melanggar jabatan, boleh diberhentikan tidak dengan hormat.\"Kalau pidana umum, misalnya, maling ayam yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ASN maka diberhentikan biasa. Namun kalau terkait jabatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, bisa diberhentikan dengan tidak hormat,\" katanya.Dia mengatakan ketiga putusan MK tersebut wajib diakomodasi dalam revisi UU ASN. (Ida/ANTARA)
Jangan Terjebak Euforia Pelonggaran Penggunaan Masker
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta masyarakat jangan terjebak euforia pelonggaran penggunaan masker di area terbuka sehingga abai terhadap kesehatan, kebersihan diri, dan lingkungan.Dia menilai kebijakan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka harus dimaknai sebagai bagian dari proses menuju endemi.\"Dalam proses menuju endemi memang perlu secara bertahap menguji imunitas masyarakat terhadap kondisi terkini. Karena itu, kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengendalian COVID-19 harus terus ditingkatkan,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan masyarakat perlu mencermati kebijakan tersebut karena pemerintah hanya memperbolehkan masyarakat melepas masker di area terbuka.Sementara itu, menurut dia, di ruang tertutup dengan jumlah kepadatan orang tertentu, maka penggunaan masker masih diperlukan.\"Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 persentase kelompok penduduk lanjut usia di Indonesia tercatat 29,3 juta jiwa atau setara dengan 10,82 persen. Kelompok lansia ini dinilai relatif rentan terhadap paparan COVID-19,\" ujarnya.Selain itu, menurut dia, masih ada kelompok masyarakat yang berisiko, seperti orang dengan komorbid yang meliputi diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal.Lestari berharap masyarakat tetap waspada dan disiplin mematuhi kebijakan pengendalian COVID-19 yang diberlakukan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Bank Dunia Umumkan Pembiayaan 30 Miliar Dolar Atasi Kerawanan Pangan
Washington. FNN - Bank Dunia pada Rabu (18/5/2022) mengumumkan tindakan yang akan diambilnya sebagai bagian dari tanggapan global yang komprehensif terhadap krisis ketahanan pangan yang sedang berlangsung, dengan pembiayaan hingga 30 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang sudah ada dan yang baru.Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembiayaan di bidang-bidang seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air dan irigasi akan tersedia untuk implementasi guna mengatasi kerawanan pangan selama 15 bulan ke depan. Ini akan mencakup upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, dan mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.Bank Dunia bekerja dengan negara-negara dalam persiapan 12 miliar dolar proyek baru untuk 15 bulan ke depan buat menanggapi krisis ketahanan pangan, menurut pernyataan itu.Selain itu, portofolio Bank Dunia yang ada mencakup dana yang belum dicairkan sebesar 18,7 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan masalah ketahanan pangan dan gizi, yang mencakup pertanian dan sumber daya alam, gizi, perlindungan sosial, dan sektor lainnya.\"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan,\" kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.Untuk menginformasikan dan menstabilkan pasar, sangat penting bagi negara-negara untuk membuat pernyataan yang jelas sekarang tentang peningkatan produksi di masa depan sebagai tanggapan atas perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.Dia mendesak negara-negara untuk melakukan upaya bersama guna meningkatkan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan penanaman dan hasil panen, dan \"menghapus kebijakan yang menghalangi ekspor dan impor, mengalihkan makanan ke biofuel, atau mendorong penyimpanan yang tidak perlu.\" (mth/Antara)
Sri Mulyani: Defisit APBN 2022 Diturunkan Jadi 4,5 Persen PDB
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan diturunkan menjadi 4,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target, yakni 4,85 persen PDB.\"Dengan demikian defisit anggaran tahun ini saya minta untuk diturunkan dari Rp868 triliun ke Rp840,2 triliun,\" kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan penurunan defisit tersebut akan berasal dari outlook pendapatan negara tahun 2022 yang lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan.Namun tak seluruh kelebihan pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran lantaran akan dibagikan ke beberapa pos lainnya seperti subsidi, perlindungan sosial, dan belanja pendidikan.\"Alokasi kelebihan pendapatan negara untuk menurunkan defisit itu sedikit sekali, hanya Rp27,8 triliun. Kalau kami mau ambisius fiskalnya bisa saja, tetapi untuk yang lain akan berkurang,\" ucap dia.Maka dari itu, ia menilai hal ini merupakan gambaran pilihan kebijakan yang diusulkan pemerintah dengan adanya proyeksi pendapatan negara yang meningkat Rp420,1 triliun sampai akhir tahun.Dengan adanya outlook defisit yang lebih rendah tahun ini, maka pembiayaan anggaran otomatis akan menurun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp868 triliun menjadi Rp840,2 triliun.Pembiayaan tersebut antara lain akan dilakukan dalam bentuk pembiayaan utang Rp943,7 triliun, pembiayaan pendidikan minus Rp97,4 triliun, dan saldo anggaran lebih (SAL) Rp127,3 triliun. (mth/Antara)
Tangis Odekta Naibaho Pecah Saat Sabet Emas SEA Games Vietnam
Hanoi, FNN - Tangis pelari Indonesia Odekta Elvina Naibaho pecah saat berhasil menyabet emas nomor maraton putri SEA Games ke-31 dalam perlombaan yang digelar di sekitar Hanoi National Sports Complex, Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Kamis.Berlari dengan kondisi cuaca yang sejuk sekitar 21-23 derajat celcius tetapi lembab, pelari kelahiran Desa Soban, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara itu meraih emas dengan catatan waktu 2 jam 55 menit 27 detik.Sesaat setelah menyentuh garis finis, Odekta tersungkur dan merebahkan diri ke lintasan. Dia sempat mengalami kram pada kedua kakinya. Setelah dipapah oleh tim medis, Odekta sempat mual-mual, namun kondisinya membaik.Odekta kemudian mendapat pelukan hangat dari teman-temannya para atlet cabang atletik. Dia mulai menangis ketika pelari Emilia Nova memeluknya.Tangisan Odekta pecah ketika dia menghampiri pelatihnya dan semakin menjadi ketika dia menunjukkan kertas yang bertuliskan:“Akhirnya… Impianku selama ini terwujud mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia. Terima kasih Ayah Ibu atas doa restumu.”Bersaing dengan lima pelari dari tiga negara lain, Odekta mengalahkan dua pesaing terberatnya, Christine Halllasgo (Filipina), dan Jasmine Goh (Singapura) yang harus puas meraih medali perak dan perunggu. Kemenangan kali ini menjadi balas dendam atas kegagalan Odekta pada SEA Games Filipina 2019. Kala itu Odekta yang memimpin perlombaan sejak awal terjatuh sekitar 600 meter jelang finis dan tak bisa melanjutkan perlombaan.Pada SEA Games ke-30 itu Odekta hanya berhasil merebut medali perunggu di nomor 10.000 meter putri.Sementara itu, kemenangan Odekta menjadi emas kedua dari cabang olahraga atletik, setelah Eki Febri Ekawati meraih peringkat pertama dalam nomor tolak peluru, Selasa.Pada perlombaan sebelumnya, Agus Prayogo dan Hendro masing-masing berhasil menyumbang perak pada nomor maraton putra. Dengan begitu, cabang olahraga atletik SEA Games Vietnam telah mempersembahkan dua emas, lima perak dan empat perunggu. (mth/Antara)
Indonesia Masuk "Whitelist" Keamanan Kapal PSC Tokyo MoU
Jakarta, FNN - Indonesia kembali masuk dalam daftar negara whitelist atas kelaikan dan keamanan kapal berdasarkan laporan tahunan Port State Control (PSC) Tokyo MoU untuk wilayah Asia-Pasifik tahun 2021.Laporan tersebut merupakan data kegiatan kontrol kepelabuhanan sepanjang tahun 2021 di 21 negara anggota tetap Tokyo MoU.\"Sejak tahun kemarin, Indonesia sudah masuk dalam daftar negara whitelist. Jadi tahun 2019 kita masuk greylist, 2020 kita resmi jadi whitelist. Untuk tahun 2021 laporannya baru kita terima awal Mei tahun ini. Alhamdulillah, kita whitelist lagi,\" kata Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Okto Irianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Menurut Okto, selama dua dekade lebih kapal berbendera Indonesia memiliki citra yang buruk atau tidak aman. Maka, jika sewaktu-waktu diperiksa di luar negeri, ada kemungkinan besar kapal tersebut akan ditahan tidak boleh berlayar (detensi).Okto berharap status whitelist tersebut akan bisa berdampak positif, khususnya bagi daya saing kegiatan ekspor dan impor.\"Status whitelist ini tentu berpengaruh positif pada logistic cost kita. Kegiatan ekspor-impor yang menggunakan kapal berbendera Indonesia akan mampu bersaing dengan kapal-kapal asing. Kita mengharapkan pelaku ekspor-impor akan semakin banyak yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia yang biayanya murah dan aman,\" tambahnya.Okto yang juga Ketua Tim Pokja Kapal Berbendera Indonesia itu mengungkapkan masuknya Indonesia selama dua tahun berturut-turut dalam daftar whitelist menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan kapal berbendera Indonesia.Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.Pada laporan Tokyo MoU tahun 2021 tersebut diketahui selama tiga tahun terakhir dari 589 inspeksi yang dilakukan terhadap kapal berbendera Indonesia, hanya 22 kapal saja yang berujung pada detensi.Jumlah kapal yang terdetensi tersebut pun berangsur menurun, yaitu 11 kapal pada tahun 2019, 6 kapal pada tahun 2020, dan hanya 5 kapal pada tahun 2021.Selain posisi Indonesia yang kembali masuk daftar negara whitelist, laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU tersebut menunjukkan adanya kenaikan performance level dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) dari level medium menjadi level high performance.Naiknya level BKI sebagai RO dengan performance level high, lanjut Okto, perlu dijaga dengan keterlibatan sejumlah pihak terkait. Begitu pula monitoring berkala terhadap kapal-kapal high risk perlu dilaksanakan sesuai dengan parameter Tokyo MOU. (mth/Antara)
POPULER
