ALL CATEGORY
Mahfud Mau Maju atau Mundur?
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJUTAN datang dari Menkopolhukam Mahfud MD yang mengakui bahwa Pemerintahan Jokowi dalam keadaan tidak baik baik saja. Korupsi merajalela di semua bidang dan kalangan. Ia menyatakan bahwa korupsi kini lebih gila daripada masa Orde Baru. Menurut Mahfud harus ada strong leader yang mampu melakukan terobosan. Saat Jokowi selesai 2024 nanti, maka penggantinya harus orang kuat yang siap untuk melakukan pembersihan. Di negara-negara Amerika latin kondisi seperti ini lazim rezim digulingkan dengan cara kudeta. Ungkapan Mahfud MD Menkopolhukam ini cukup menarik. Sekurangnya untuk dua hal, yaitu : Pertama, pengelolaan negara di bawah Presiden Jokowi telah gagal dan menimbulkan situasi yang mengerikan. Eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia usaha terjebak dalam kubangan korupsi. Korupsi yang semakin tidak terkendali. Ketika sudah merambah ke semua sektor maka Istana pun tentu tidak steril lagi, bahkan dapat berubah menjadi sarang atau sumber dari korupsi. Kedua, tidak ada harapan pada dua tahun terakhir masa jabatan Jokowi akan ada perubahan signifikan. Artinya Jokowi dan pemerintahannya sedang mengalami fase sakaratul maut. Menuju kematian yang penuh kegelisahan. Meninggalkan warisan berat kepada rakyat dan siapapun yang pemimpin ke depan. Pandangan Mahfud MD semestinya membawa konsekuensi kepada dirinya sendiri untuk maju atau mundur. Maju dalam arti sebagai Menkopolhukam, Mahfud harus mengkoordinasikan kementrian atau instansi yang berada di bawah kendalinya untuk secepatnya melakukan operasi pembenahan besar-besaran. Gebrakan dahsyat untuk dua tahun terakhir. Mundur, jika merasa sudah tidak mampu melakukan pembenahan apa-apa. Dengan alasan kuatnya sistem yang telah mencengkeram. Mahfud pernah mengingatkan Tap MPR No VI tahun 2001 yang meminta agar pejabat yang merasa gagal untuk segera mengundurkan diri. Kini aturan ini berlaku untuk Mahfud MD sendiri. Kadang kecendekiawanan Mahfud MD muncul di tengah kedudukannya sebagai birokrat. Akibatnya terasa ada \'split personality\' atau kepribadian ganda. Oleh karena itu jika ingin selamat dan berdampak bagi kemaslahatan rakyat, maka tiada pilihan lain untuk Mahfud MD selain secepatnya mundur dari jabatan Menteri. Membantu, apalagi mengekor, hanya akan berakibat malapetaka bagi diri dan keluarga. Ayo Pak Mahfud berfikir jernih dan bertindaklah sesuai tuntunan akal sehat. Pak Jokowi segera tamat. Menjadi penyelamat adalah pekerjaan berat, karenanya lebih baik memberi makna bagi rakyat dengan secepatnya mengembalikan mandat. Jangan takut dimarahi oleh Jokowi karena Jokowi yang kini sedang dimarahi oleh rakyat. Maju atau mundur..? Atau mau menjadi undur-undur ? Bukan saatnya untuk tidur atau berlibur. Negara dalam keadaan babak belur. Bad leaders make country is destroyed. Mahfud MD adalah salah satu di antara pemimpin buruk itu. Bandung, 25 April 2022
Anies Pilihan Realistis
Kekuasaan tertinggi sementara ini ada di tangan oligarki, meski Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Terlanjur mengidap pseudo demokrasi, konstitusi dimanipulasi walau berlandaskan UUD 1945. Pembelahan sosial mengarah konflik, terus meluas menimbulkan luka menganga dan menyejarah, bahkan saat semua mengagungkan NKRI. Lalu siapa pemimpin sejati yang mampu merangkul dan merajut kebangsaan di tengah krisis peradaban serta kebhinnekaan dan kemajemukan yang menjadi sekedar fatamorgana dan tanpa makna? Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI FIGUR Anies Baswedan secara perlahan tapi pasti, telah memulung serpihan-serpihan simpati dan empati. Rakyat terus menaruh perhatiannya mulai dari pandangan mata, menyimak perkataannya dalam-dalam, hingga masuk ke dalam relung jiwa dan batin. Pikiran, ucapan dan tindakannya, menghapus kerinduan yang tak habis-habisnya. Rakyat Indonesia sepertinya sedang menyiapkan kelahiran Putra Sang Fajar di tengah milenialnya jaman. Anies, anak kandung sekaligus pemimpin yang begitu diidamkan rakyat dan begitu dibutuhkan negara. Duhai Anies, ia memang pemimpin hari ini, esok dan masa depan Indonesia. Anies khu\'su bekerja tanpa hingar bingar dan kegaduhan. Menyapa masyarakat dengan hati, menyelami pergulatan hidup warga dengan membuka ruang kesadaran dan kepekaan. Dengan sentuhan Anies, Jakarta bukan saja menjadi kota megapolitan nan modern. Ibukota negara yang menyimpan historis, tempat bergumulnya pemikiran ideolgis, menyemburkan gelora nasionalisme dan patriotisme. Juga menyajikan kehangatan, keramah-tamahan dan karakteristik kota yang manusiawi. Kota yang memanusiakan manusia. Duhai Anies, ia memang pemimpin yang humanis. Prestasi Anies tak akan pernah tenggelam dan terkubur oleh ketidaksukaan, apalagi kebencian dan fitnah. Karena Anies mengabdi bukan untuk sanjungan dan pujian. Bukan pula memenuhi selera orang per orang dan sekumpulan kepentingan ego. Anies hanya tunduk pada cita-citanya yang dipenuhi kebaikan-kebaikan bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Narasi-narasi stereotif dalam framing negatif yang menjadi badai dan tsunami bagi kiprah serta jati dirinya, selalu dihadapi dengan kesabaran dan ilmu hikmah. Duhai Anies, ia memang pemimpin yang akrab dengan penderitaan. Anies lahir dari latar keluarga yang mengandrungi pendidikan dan keagamaan. Kakeknya AR Baswedan yang pernah menjadi anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pahlawan nasional yang religius. Sedangkan ayahandanya Drs. Rasyid Baswedan seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan ibundanya Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd., menjadi Guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies sendiri sebagai pendiri program Indonesia mengajar, pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan Menteri Pendidikan. Anies begitu dikelilingi keluarga yang terdidik dan menjadi pendidik. Duhai Anies, ia memang pemimpin yang tercerahkan dan mencerahkan. Sebagai Gubernur Jakarta, Anies berjibaku membuat maju kotanya, bahagia warganya. Tanpa amarah, tiada keluh kesah dan jauh dari umpatan caci-maki terhadap keterbatasan dan kekurangan warganya. Meski langka dari sorot kamera dan publikasi media, Anies bergeming seolah menjawab ia tidak memburu citra. Anies terus saja sibuk berkarya untuk Jakarta dan Indonesia. Sederet keberhasilan kebijakan dan pembangunan populis yang semakin sulit dihitung dengan jari, membuat Anies ada di dalam sanubari rakyat. Anies memenuhi dahaga rakyat, akan pemimpin sejati yang semakin sulit ditemukan belakangan ini. Anies menabur cinta dan kasih sayang bagi semua, baik lawan maupun kawan politiknya. Anies selalu mengumbar seyum dimanapun, bahkan saat dalam tekanan hebat sekalipun, santun kepada kalangan atas terlebih pada teras jelata. Anies menjadi pemimpin yang membuat kenyamanan sekaligus rasa aman bagi kebhinnekaan dan kemajemukan. Sebagai pemimpin yang nasionalis, moderat dan demokratis. Anies telah berhasil memelihara keharmonisan dan keselarasan dalam warna keberagaman. Anies memang tak sempurna, tapi setidaknya ia mampu berbuat nyata dengan keteladanan yang memesona bagi semua. Duhai Anies, bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia, ia memang pemimpin dan pilihan yang realistis.
Larang Ekspor CPO, Jokowi Bisa Dikudeta Oligarki Sawit
Jakarta, FNN - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dinilai bisa mengganggu sistem perekonomian Indonesia. Utamanya pendapatan dari industri sektor sawit. Bahkan langkah itu juga berpotensi membuat Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit. Pernyataan itu diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022. \"Apalagi soal CPO yang seolah-olah Pak Jokowi bilang “saya hebat nih, saya hentikan”. (Padahal) itu (bisa) juga mengganggu sistem perekonomian kita tuh,\" ujar Rocky. Rocky mengingatkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara drastis lewat sebuah keputusan, maka dapat mengganggu sistem perekonomian yang ada. \"Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu. Dan atasi dengan kebijakan yang terukur. Ini kan kebijakan yang bisa-bisa nih Pak Jokowi (malah) dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit,\" kata Rocky. Sebelumnya, pimpinan DPR RI menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang secara total menutup keran ekspor CPO, berikut produk turunannya. Kebijakan ini bahkan dinilai berlebihan. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B. Najamudin, jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah. Kendati tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya, namun Najamudin mengungkapkan kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global. Utamanya bagi para eksportir. Najamuddin menyarankan pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita. (ida, sws)
Rebutan Dana Sawit di Istana, Rocky: Brutus Itu Mengarah Pada Luhut Pandjaitan
Jakarta, FNN – Situasi politik terkini tanah air semakin ngeri-ngeri sedap. Jika mengutip pidato Bung Karno pada HUT RI Ke-16 tahun 1964 yang disebut tahun vivere pericoloso yang berarti hidup penuh bahaya, hari ini tengah terjadi di Indonesia. “Yang paling ngeri adalah kita membayangkan masa depan Presiden Jokowi. Kalau kita anggap bahwa keadaan normal, presiden juga akan soft landing. Tapi kelihatannya pertarungan antara Kurawa melawan Pandawa ini tidak akan berakhir sekadar dengan percakapan-percakapan konstitusional. Tapi ada hal yang lebih fundamentalis di situ yaitu kecemburuan yang berbasis uang,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022. Disebut kecemburuan karena tukar-menukar politik basisnya tukar-menukar transaksi uang, transaksi sogok menyogok, yang diduga tidak terbagi merata sehingga menimbulkan ketegangan. “Kalau soal minyak itu sesuatu yang kita lihat di atas kertas saja. Tapi sebetulnya ada yang lebih jauh itu, yaitu kemarahan Ibu Megawati yang tidak bisa diobati lagi oleh istana,” papar Rocky. Menurut Rocky, elite PDIP melihat ketegangan itu ternyata disebabkan oleh dominasi Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang terlampau kuat dan mendikte. “Orang mencari personifikasinya apa? Ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP, bahwa Luhut adalah biang kerok. Kan nggak mungkin Ibu Megawati bilang Luhut biang kerok, tapi kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah-istilah brutus dan segala macam, makin telanjang dan orang akhirnya tahu bahwa Ibu Megawati akhirnya sudah nggak bisa menahan lagi, semacam basa-basi politik dengan istana,” paparnya. Masyarakat sesungguhnya tengah menunggu bagaimana penyelesaian atas kisruh yang terjadi di istana. “Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya. Kan ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Airlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih atau bahkan tidak di dalam konteks,” paparnya. Rocky menyangsikan keputusan presiden atas larangan ekspor sawit. “Kita mau lihat nanti, apakah ini betul-betul larangan ekspor atau berakhirnya nanti akan ada juru bicara presiden bilang ini bukan larangan, cuma pembatasan saja sementara,” tegasnya. Di balik itu semua, Rocky mencium ada gelagat tidak beres di internal istana. “Kita mau tahu sebetulnya, kenapa dalam dua bulan ini kok dipermainkan? Apa ada fee yang belum penuh ke setoran-setoran politik sehingga fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas,” tanyanya. Rocky menduga, urusan politik belakang, akan diselesaikan terlebih dahulu, baru bicara tentang rasionalitas dari pasal CPO yang sebetulnya dunia, permintaannya biasa-biasa aja. Namun demikian hal inilah yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa ini memang ada kongkalikong yang mulai terbuka, bukan dengan kesaksian tapi dengan foto-foto yang beredar. “Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya,” paparnya. Yang dipamerkan oleh pemerintah kata Rocky adalah bahwa Indonesia sebetulnya tidak mungkin bangkrut. “Tetapi, kalau kita masuk lebih dalam lagi, persoalannya misalnya Kalimantan Timur itu pendapatan perkapitanya paling tinggi Indonesia. Tapi angka itu bukan angka riil yang diterima oleh buruh sawit. Itu angka yang menunjukkan bahwa disparitasnya tinggi sekali karena faktanya upah operasional di Kalimantan Timur rendah sekali,” tegasnya. Mahalnya harga minyak goreng menunjukkan ada masalah ketidakadilan di sini. Anehnya, Menkeu Sri Mulyani dengan gampang mengatakan bahwa, iya itu cuma soal waktu. Sebentar lagi bisa kita atasi dan subsidi juga akan kita turunkan, bukan subsidi tetapi dana sawit yang akan segera dicairkan. “Masalah itu yang sebetulnya kita tunggu, tetapi dalam penantian itu orang semacam Ibu Megawati menganggap bahwa ini sebetulnya satu paket saja dengan pembusukan politik di istana. Kita juga menangkap itu,” tegas Rocky. Jadi, lanjut Rocky aktor-aktor istana berebut dana sawit sambil diterangkan ke publik bahwa ini cuma soal satu dua orang. “Jadi sebetulnya nggak fair terhadap beberapa korporasi yang mau melakukan akumulasi secara ekonomis. Tapi sayang, kemudian diganggu oleh persaingan politik sehingga mereka mulai berpikir ulang bagiamana kita mau membayangkan bisnis plan, kalau tiba-tiba CPO nggak boleh diekspor. Padahal itu adalah komoditas global. Kan itu problem kita,” katanya. Rocky menegaskan bahwa masalah ekonomi yang tidak didikte oleh kebijakan itu justru menimbulkan blunder makin panjang. “Jadi poin itu akhirnya orang ingat lagi, aspirasi apa? Aspirasi betul-betul petani sawit atau aspirasi dari pemilik sawit? Lalu orang tanya, konduktornya siapa? Kok tiba-tiba petani sawit bisa punya aspirasi sebanyak itu. Kan petani sawit mau dapat harga yang bagus saja dan sebagian besar, itu tidak punya kepentingan politik. Petani sawit cuma ingin harganya stabil. Itu saja,” pungkasnya. (ida, sws)
UUD 2002 Hasil Amandemen Keblinger Menjadikan Negara Perseorangan
Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEKALI lagi soal UUD 2002 hasil amandemen hasil diskusi dengan Mas Bagus Taruno Legowo yang hampir semalam suntuk berlanjut sampai 3 hari tiga malam semakin pelik dan bodohnya bangsa ini. Kita berdiskusi tentang HAM dimana para pengamandemen UUD itu tidak mampu membaca dan mencerna konstitusi sehingga dianggapnya Indonesia tidak mengenal HAM, sehingga begitu bodohnya piagam PBB tentang HAM dicopas tanpa mikir panjang dimasukan di dalam UUD hasil amandemen. Kalau PBB bicara HAM dengan Frasa kata setiap orang benar, sebab PBB meliputi seluruh dunia. Sehingga setiap orang di dunia ini bagian dari aturan PBB itu. Kalau masuk dalam UUD suatu negara, maka yang harusnya berlaku adalah warga negara atau rakyat atau penduduk bukan setiap orang. Ketidak-cermatan pengamandemen UUD 1945 ini menyebabkan kekacauan dalam berbangsa dan bernegara. Dan lebih aneh lagi para elit politik termasuk Presiden, DPR, MPR, tidak ada yang bicara kesalahan pada UUD 2002 hasil amandemen. Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal sebagaimana tertuang dalam Bab XA Pasal 28 A-J. Contoh pasal yang menggunakan frasa kata setiap orang. Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.**) Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**) Siapakah setiap orang itu kok bukan setiap warga negara atau setiap penduduk. Sebab, kalau warga negara atau penduduk itu kan dibatasi oleh wilayah. Misal Warga Negara Indonesia dibatasi oleh wilayah Negara Indonesia begitu juga dengan penduduk. Tetapi kalau setiap orang siapa saja tidak peduli dia warga negara Indonesia atau warga negara asing maka pasal ini berlaku, apa ya begitu kita bernegara ini padahal arti setiap orang itu dari sisi hukum tak hanya menyangkut orang tapi juga menyangkut badan hukum atau tak berbadan hukum atau korporasi kan ruwet kalau begini coba kita beda arti setiap orang. Setiap Orang (1) adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” ( Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan) “Setiap Orang (2) adalah individu atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).“ Setiap Orang Setiap Orang (1) adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan) . “Setiap Orang (2) adalah individu atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ).“ Setiap Orang (3) adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).“ Setiap Orang (4) adalah orang atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (5) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).“ Setiap Orang (6) adalah orang atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).“ Setiap Orang (7) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (8) adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).“ Setiap Orang (9) adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional).“ Setiap Orang (10) adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). “(adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).“ Jadi dari contoh diatas jelas tidak tepat menggunakan kata setiap orang, apakah dengan demikian masih layak UUD 2002 hasil amandemen itu? Kesalahan seperti ini apa akan kita biarkan? Apakah betul UUD 1945 itu tidak bicara tentang HAM, Indonesia satu-satunya negara yang anti terhadap penjajahan bahkan di dalam pembukaan UUD ditulis pada alinea ke 1 anti terhadap penjajahan. Sejak UUD 1945 diamandemen bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada di Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktual, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro Soal Sifat Manusia Sebagai Dasar Kenegaraan. Di dalam pembukaan terdapat unsur-unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernyataan, “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannya hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung-jawabkannya lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” juga bukan hak kemerdekaan individu yang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanya pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Jangan sekali-kali lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernyataan hak kemerdekaan bangsa daripada pembukaan itu tidak ada tempat bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnya, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya spesimen atas dasar atau dalam lingkungan jenisnya (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknya bukan maksudnya juga untuk menyatakan, bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggota bangsa, melulu penjelmaan jenis, akan tetapi seraya itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” juga sebagai alasan untuk menghapuskan penjajahan, lagipula termasuknya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam asas kerohanian Negara menunjukkan, bahwa dikehendaki untuk menjadikan unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi Negara, dan hakekat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya, ialah individu dan makhluk sosial kedua-duannja. Terkandung di dalam unsur-unsur Pembukaan itu tidak hanja hal negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunjai sifat individu dan makhluk sosial kedua-duanya, akan tetapi djuga tidak menitikberatkan kepada salah satunya. Yang dikehendaki bukan Negara yang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknya Negara yang bersusun kolektif atau organis, sebagai kesatuan total yang menyampingkan diri daripada manusia perseorangan. Akan tetapi yang dimaksud ialah Negara yang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan makhluk sosial terpakai sebagai dasar yang sama kedudukannya. Pentingnya arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat, sifat daripda negara sendiri, djuga menentukan susunan, tujuan dan tugas bekerjanya negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannya dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan yang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternyata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa “pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang harus terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia. Dengan lain perkataan sistim Negara harus demokratis, jadi di sini dititikberatkan kepada unsur sifat individu daripada manusia, dan demokrasi jang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang telah terdapat dan terselenggara padanya, ialah kedaulatan rakyat atas dasar permusyawaratan/perwakilan. Lain dari itu ditegaskan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat) ...... Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas)”. Dengan diamandemennya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhkan oleh MPR, Setelah diamandemen Pasal 1 ayat 2 menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas. Jelas bahwa pada alenea ke 1 pembukaan UUD 1945 adalah kehendak seluruh bangsa Indonesia menghendaki penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Bukannya inti dari HAM adalah peri kemanusiaan dan peri keadilan? Bukannya Pancasila dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan inti dari HAM? Bukannya Indonesia juga sudah meratifikasi HAM. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apakah kita membiarkan negara ini mempunyai UUD yang tidak lagi mempunyai privat bagi warga negara nya, dan bertentangan dengan Pancasila yang mempunyai nilai kebersamaan kolektivisme, gotong royong dan bukan setiap orang yang nggak jelas apakah bangsa sedunia ini yang ditampung di dalam UUD 2002 yang keblinger itu atau bangsa ini sudah mulai sadar mengembalikan tatanan mula negara Republik Indonesia? (*)
Ekspor CPO, Skandal Korupsi Terbesar dalam Sejarah Politik Indonesia
Jakarta, FNN - Kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Ada permainan penguasa dan koorporasi besar yang hendak digunakan untuk menunda pemilu. Bila Kejaksaan Agung serius menganganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Adanya dugaan skandal besar itu diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Demikian dikemukakan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 24 April 2022. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menegaskan bahwa anggota Komisi 11 DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait pengumpulan dugaan dana atau fund raising untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil). Menurut Hersu, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu wajar jika Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi tersebut. Masinton menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya begitu mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund raising, untuk memelihara dan menunda Pemilu itu, sebagaimana dikatakan Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 April 2022. Dalam kesempatan tersebut Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapat dirinya, namun ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif kepentingan tersebut. “Harus kita telaah, tapi kita tidak boleh mengabaikan informasi tersebut mengenai Masinton, apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menulusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligarki,” kata Hersu. Hersu menegaskan bahwa Masinton kemudian merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. “Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga menyatakan ada aspirasi dari para petani sawit untuk menunda Pemilu. Ini dilakukan setelah dia ketemu petani sawit di Riau,” papar Hersu. Hersu menegaskan, mengutip informasi yang diperoleh Masinton, petani-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu Masinton juga berkaca pada informasi dan investigasi TEMPO terkait perkara bahan pokok itu. Sebagai informasi, kata Hersu, dugaan tersebut sebenarnya pernah diungkap Masinton lewat cuitan di akun twiter pribadinya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi kelangkaan minyak goreng juga melawan konstitusi. Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas Togar Sitanggan. Kasus ini diselidik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu pemerintah melalui kementrian perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligarion (DPO) agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. “Dahsyat ya, ini gak main-main sinyalemen dan informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Anda pasti masih ingat saat Masinton menyerang Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal penundaan Pemilu. Saat itu dia menyebut Luhut sebagai brutus alias pengkhianat dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi,” papar Hersu. Hersu menegaskan, sebagai buntut serangan, Masinton itu kemudian dilaporkan ke majelis kehormatan DPR. Namun laporan itu tak ingin ditanggapi oleh Masinton, dia menolak menanggapinya dan dia menilainya itu sebagai lawak. Masinton menyebutkan legal standing dari pelapor, karena yang melaporkan dia ini adalah sebuah LSM bukan Luhut sendiri. Kan harusnya kalau yang merasa dicemarkan Luhut Panjaitan yang seharusnya Luhutlah yang melaporkan ke MKD, bukan orang lain atau LSM. “Kalau Anda lihat, ini serangan Masinton sangat sistematis. Kalau kita kumpul-kumpulkan, ini jadi semacam offside, pertama dia menyerang ke Luhut sebagai brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi. Kemudian dia menyampaikan informasi yang pada Kamis sebelumnya, dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan mereka ini koorporasi besar ini harus dihukum karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi. Dan terakhir dia lansung ke jantung persoalan yakni bahwa mereka-mereka ini para mafia minyak goreng ini tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepntingan yang lebih besar yakni untuk pendanaan penundaan Pemilu,” kata Hersu. Menurut Hersu, serangan Masinton kepada Luhut, ini tidak boleh dilihat merupakan serangan pribadi. Kita harus melihat partai politik yang ada dibelakangnya, yakni PDIP. Untuk melawan seorang Luhut, perlu keberanian yang besar dan juga backup yang besar. Bagaimana pun Luhut ini adalah orang yang berkuasa di Indonesia dan dia disebut sebagai Menteri Segala Urusan. Luhut itu memegang jabatan setidaknya ada 10 jabatan yang diberikan Jokowi. Demikian juga Masinton, kata Hersu, jangan dilihat sebagai Masinton pribadi. Saat ini dia cuman 1 waterpass pasukan tempur, yang diterjunkan dulu di garda depan untuk menjajaki kekuatan sekaligus menghancurkan konsentrasi lawan. Caranya dengan mencicil informasi dan terakhir dia meledakkan informasinya. Ini ada kaitanyya dengan Ketua Umum Megawati yang tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati sebagaimana pernah disebutkan seseorang yang dekat dengan dirinya itu dikutip oleh inilah.com dia sampai bersuara keras. Dia mengingatkan orang-orang yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan nada keras sekali, “Memangnya negara ini milik nenek moyang lu?” Hersu menegaskan, penolakan PDIP secara resmi setidaknya bisa kita baca dari pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penolakan itu bahkan disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan termasuk ketika Luhut gagal melobi Puan Maharani. Anda masih ingat pernah ada terjadi pertemuan di sebuah restoran di Bali. Tapi permintaan itu juga secara tegas ditolak oleh Megawati dan kata Hasto, kalau mau ketemu secara pribadi, tidak ada urusannya dengan penundaan Pemilu. Anytime Muhaimin bisa datang kepada Megawati, karena hubungan mereka sebenarnya cukup dekat. Muhaimin ini kan salah satu dari dua orang yang ingin bertemu dengan Saifullah Yusuf yang dititipkan kepada Megawati oleh Gus Dur. Hersu mengingakna bahwa lewat fraksi di DPR, PDIP juga menarik kembali usulan pembahasan PPHN yang mengharuskan membuka kembali terjadinya peluang untuk amandemen UUD 1945. PDIP khawatir pintu amandemen ini akan digunakan penumpang gelap. Yang dimaksud penumpang gelap itu adalah mereka yang akan memanfaatkan pintu amandemen untuk menunda pemilu yang selama ini kondekturnya adalah Luhut Panjaitan dan yang akan diperpanjang masa jabatannya adalah Jokowi. (anw, sws)
Persis Solo Terima Dana Sponsor dari Wilmar?
Jakarta, FNN – Setelah ramai diberitakan bahwa salah satu sponsor Persis 0Solo terlibat korupsi minyak goreng, Persis Solo memutuskan mengakhiri kerja sama dengan perusahaan sawit Wilmar. Hal itu merespons kasus minyak goreng yang menyeret Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. “Persis (Solo) memahami isu yang sedang berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir tentang Wilmar. Kami turut menyesalkan atas adanya kejadian tersebut,” kata Persis Solo, Kamis, 21 April 2022. Persis Solo merupakan salah satu tim yang promosi ke Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu merupakan juara Liga 2 musim 2021-2022. Selain Persis, dua tim yang promosi ke Liga 1 ialah Rans Cilegon FC dan Dewa United. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ikut merembet ke berbagai pihak. Salah satunya adalah klub sepak bola Perisis Solo. Pasalnya klub milik Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo itu disponsori oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu anak perusahaan Wilmar Group. Kerja sama klub milik putra bungsu Presiden Jokowi itu terjalin sejak klub sepak bola yang bermarkas di Stadion Manahan itu masih berlaga di Liga 2. Musim ini Persis Solo bakal bertarung di Liga 1. Pada jersey Persis Solo terpampang logo Wilmar bersama dengan sponsor lain seperti Free Fire, Bank Aladin Syariah, dan Gurih. Dalam keterangannya pada Oktober 2021, Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darwin Indigo, mengakui pihaknya menjadi sponsor Persis Solo. Darwin menambahkan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini, sesuai dengan produk-produk yang di hasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, manajemen Persis menyatakan kontrak dengan Wilmar merupakan bentuk kerja sama profesional. Kerja sama mereka didasari untuk pengembangan sepak bola yang lebih berprestasi di Kota Solo. Menurut manajemen Persis, dalam perjanjian tidak ikut campur atau terlibat dalam sistem kerja (manajerial) perusahaan masing-masing, kecuali dalam konteks lingkup kerja sama sebagai sponsorship Persis di Liga 2 2021. Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep mengatakan pihaknya bangga Wilmar bisa menjadi bagian dari sponsor Persis Solo musim ini. Sebab, Wilmar merupakan perusahaan yang sudah memiliki prestasi level internasional. Persis, kata Kaesang, ingin jika kerja sama itu untuk jangka panjang, tidak hanya ingin satu kompetisi saja karena antara Persis dengan Wilmar memiliki banyak kesamaan. Sebelumnya Presiden Jokowi merespons adanya penetapan tersangka kasus dugaan ekspor korupsi minyak sawit mentah oleh Kejaksaan Agung. Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas. “Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas,” tulis Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya (@Jokowi), Rabu (20/4). Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng. Kanal Hersubeno Point, Sabtu (23/4/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengungkap, sponsor Persis Solo tidak hanya Wilmar saja. Free Fire, salah satu game online terpopuler di Indonesia juga menjadi sponsor Persis Solo. Free Fire ini memang sedang menjadi game online yang dimainkan oleh masyarakat milenial dan kini resmi menjadi partner Persis Solo. Persis Solo mendapatkan tawaran kerja sama melimpah jelang peluncuran tim dan jersey pekan depan. Terhitung 14 perusahaan mendukung Persis musim ini. Perubahan manajemen pada musim ini telah menjadi pemantik bergabungnya perusahaan-perusahaan besar ke Persis. Keberadaan Kaesang Pangarep bak magnet yang mendorong Persis memiliki finansial berlimpah. Nilai pasar skuad Persis bahkan menyentuh Rp 43,89 miliar, lebih besar dari beberapa klub Liga 1 merujuk Transfermarkt. Komisaris Utama PT Persis Solo Saestu, Kevin Nugroho, mengatakan Persis Solo sampai kewalahan menerima tawaran kerja sama dari perusahaan pada musim ini. Terakhir, perusahaan agribisnis internasional asal Singapura, Wilmar, turut mengucurkan koceknya untuk Laskar Sambernyawa. Wilmar disebut menjadi salah satu sponsor utama Persis musim ini. Wilmar adalah salah satu perusahaan terbesar menurut kapitalisasi pasar Bursa Efek Singapura. Aktivitasnya meliputi bisbis perkebunan kelapa sawit, penyulingan minyak masakan, hingga pemrosesan gandum. “Yang jelas [Wilmar] menjadi salah satu sponsor utama,” ujar Media Officer Persis, Bryan Barcelona, kepada Solopos.com, Jumat (17/9/2021). Sebelumnya dalam pramusim, deretan brand muncul di jersey Persis. Brand lainnya yang tercatat sebagai sponsor Persis Solo adalah Aladin, sebuah bank syariah yang di dalamnya terdapat nama Anthony Pradiptya. Anthony merupakan partner dari Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, di bisnis GK Hebat, perusahaan induk yang berkantor di Generali Tower, Jakarta Selatan, yang membawahi sejumlah bisnis seperti Sang Pisang, Yang Ayam, Ternakopi, Siap Mas, Let\'s Toast, dan Enigma Camp. GK Hebat juga menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. Anak muda berusia 35 tahun ini adalah putra Gandi Sulistiyanto, mantan Managing Director Sinarmas Grup yang kini menjabat Dubes Korea Selatan. Bersama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, Anthony dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ke KPK terkait pencucian uang hampir Rp 100 miliar. Tampaknya, supaya kasus mafia minyak goreng yang melibatkan Wilmar ini tidak sampai ke Persis Solo, makanya Kaesang memutus kerjasama. (mth)
Umrah Ramadhan Tumbuhkan Empati Pada Orang Miskin
Mekah, FNN — Kegiatan ibadah umrah pada bulan Ramadhan dapat menumbuhkan rasa empati dan syukur. Rasa empati itu tumbuh, karena beratnya menjalani umrah saat berpuasa Ramadhan. Jemaah umrah merasakan haus dan lapar lebih dari biasanya seperti yang biasa dirasakan orang miskin. Sementara Rasa syukur tumbuh, karena tidak banyak orang yang berkesempatan umrah pada bulan Ramadhan. Hal itu dikatakan Ustaz Bachtiar Nasir pada program Munajat dari Tanah Suci yang disiarkan secara langsung dari Masjidil Haram, Makkah di beberapa kanal media, Sabtu (23/4/2022) sore waktu setempat. “Ketika sampai di tanah suci, puasa di sini terasa banget hausnya, laparnya. Kita tawaf. Keluar dari hotel menuju masjid, panas (cuacanya), silau,” ungkap UBN, panggilan Ustadz Bachtiar Nasir. Kondisi ini, jelas UBN, semakin memantapkan rasa empati dalam berpuasa. “Terutama empati kita kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan,” jelas UBN. Mereka yang umrah pada bulan Ramadhan, terlebih pada masa itikaf adalah orang-orang yang dimampukan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Menurut UBN, umrah pada masa itikaf Ramadhan memerlukan biaya akomodasi yang lebih dibanding umrah pada bulan lain. “Sama-sama kita ketahui harga hotel di bulan Ramadan di Makkah ini walaupun nginapnya satu hari, harus bayar paket 10 hari. Paketnya 10 hari walaupun tinggalnya hanya tiga hari. Ini tidaklah murah,” kata UBN. “Disinilah kami merasakan kesyukuran, kesyukran kami bukan hanya bisa merasakan empati tapi diberi rezeki,” imbuhnya. UBN mengungkapkan, mereka yang sukses menjalankan umrah pada masa itikaf merupakan bagian dari menyempurnakan seruan surat Al Baqarah ayat 183. Bagi orang beriman, menyambut seruan dari Allah seperti halnya kewajiban puasa tidak dilakukan dengan hal yang biasa, melainkan dengan hal yang luar biasa. “Kenapa orang-orang yang saat ini (Ramadhan) pergi berumrah ke tanah suci? Karena ingin menyempurnakan seruan kewajiban itu. Mereka sempurnakan 10 hari terakhir dengan berumrah,” ujar UBN. UBN yang juga Pimpinan AQL Islamic Center ini menyelenggarakan perjalanan umrah bersama 60 jamaah dalam rangka menggapai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadhan 1443 H. Rombongan umrah UBN berangkat ke Arab Saudi pada 19 April 2022 dan rencananya kembali ke Tanah Air pada 5 Mei 2022. Jamaah terlihat khusyuk dan menikmati ibadah terakhir Ramadhan di Kota Suci Makkah. Kegiatan tadabur Al-Qur\'an juga ikut mewarnai perjalanan umrah ini. Selama perjalanan, para jemaah sibuk membaca Alquran, baik ketika di bandara maupun di atas pesawat. ***
Perludem Rekomendasikan Sekretaris Daerah Jadi Penjabat Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah.\"Opsi penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN (aparatur sipil negara) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024,\" tutur Titi.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk \"Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada\" yang disiarkan di kanal YouTube Perludem, dipantau dari Jakarta, Minggu.Selain merekomendasikan posisi penjabat kepala daerah untuk diisi oleh sekretaris daerah, Titi juga merekomendasikan agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat untuk dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya sehingga bisa dapat menjalankan tugasnya dengan fokus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota.\"Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat,\" ujarnya.Sebelum pemilihan nama, tutur ia melanjutkan, agar terlebih dahulu meminta usulan kriteria dan nama yang diharapkan atau dibutuhkan oleh daerah. Serta, setelah memiliki nama calon penjabat, Presiden maupun Menteri Dalam Negeri juga sebaiknya meminta respon atau pendapat dan masukan atas nama calon penjabat tersebut.Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat.\"Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif,\" ucap dia.Terkait dengan Pemilihan Penjabat di Provinsi Papua, Titi berharap agar pemilihan tersebut memperhatikan afirmasi Orang Asli Papua (OAP).\"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian Penjabat Kepala Daerah, serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,\" ucap Titi.Guna memastikan netralitas, Titi merekomendasikan agar KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum dapat lebih bersiaga dan jeli terhadap potensi praktik transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah. (mth/Antara)
Inspeksi Bandara Soetta, Menhub Apresiasi Masyarakat Mudik Lebih Awal
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk mudik lebih awal, guna menghindari kepadatan di masa puncak mudik yang diprediksi terjadi pada 28-30 April 2022 mendatang.Menhub menyampaikan hal tersebut saat melakukan inspeksi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu.“Sebelumnya pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 400 pergerakan pesawat per hari. Tetapi dua hari ini sudah meningkat menjadi 900 pergerakan per harinya. Okupansinya sudah mendekati 100 persen. Ini berarti anjuran mudik lebih awal sudah dilakukan,” kata Budi Karya.Menhub mengungkapkan juga telah menanyakan kepada sejumlah penumpang alasan melakukan mudik lebih awal.“Penumpang yang sengaja mudik lebih awal mengatakan, selain untuk menghindari kepadatan di hari puncak, juga harga tiketnya lebih murah,” katanya.Dalam inspeksinya, Menhub memimpin apel gabungan para petugas di Bandara Soekarno Hatta yang terdiri dari berbagai unsur yakni Otoritas Bandara Kemenhub, Angkasa Pura II, Airnav Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.Menhub menjelaskan aspek keselamatan menjadi penting untuk disiapkan. Mulai dari pemeriksaan kelaikan pesawat melalui kegiatan ramp check, maupun pemeriksaan kesehatan awak pesawat.Selain itu, ketersediaan armada pesawat dan juga pengecekan syarat kesehatan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan juga menjadi perhatian utama.Ia meyakini dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar unsur terkait, penyelenggaraan mudik tahun ini bisa dilakukan dengan baik, seperti yang sudah pernah dilakukan saat menangani jamaah penerbangan untuk umroh beberapa waktu lalu.“Kepada para petugas, lakukan dengan tegas namun tetap sopan, bersahabat, dan melayani dengan ramah. Mari bersama-sama kita wujudkan mudik yang aman dan sehat,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan pergerakan penumpang pesawat terus mengalami peningkatan jelang lebaran.“Pada tahun 2019 per harinya bisa sekitar 1.200 penumpang, sekarang sudah 900 penumpang. Diprediksi menjelang Lebaran, bisa mencapai 1.200 sampai 1.300 penumpang per hari,” ungkapnya.Ia menambahkan dengan meningkatnya jumlah penumpang, sejumlah maskapai sudah melakukan permintaan untuk mengadakan extra flight.Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, telah dilakukan optimalisasi operasional bandara dari sebelumnya 12 jam menjadi 18 - 24 jam.Pada mudik tahun ini, diprediksi sebanyak 8,9 juta orang akan mudik menggunakan pesawat atau sekitar 10 persen dari total pemudik yang diprediksi mencapai 85,5 juta orang. (mth/Antara)
POPULER
