ALL CATEGORY
Wapres: Indonesia Harus Transformasi Ekonomi Ekstraktif ke Inklusif
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menekankan Indonesia harus memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi dan juga ekologi.Penegasan tersebut disampaikan Wapres dalam sambutannya pada saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis.\"Ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup. Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan. Indonesia harus memulai transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif,\" ujar Wapres.Wapres menyampaikan Indonesia dikaruniai Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam di setiap jengkal tanahnya, salah satunya merupakan komoditas dengan cadangan terbesar di dunia, yaitu nikel.Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 persen dari total cadangan nikel dunia pada tahun 2020. Artinya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia.Namun Wapres mengingatkan, apabila Indonesia tidak bijak mengurus kekayaan alam yang dimiliki maka berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi.\"Lagi pula kekayaan bumi Indonesia tidak boleh dinikmati oleh generasi saat ini saja, tetapi juga harus membawa berkah bagi generasi mendatang. Dengan demikian upaya ekstraksi sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,\" katanya.Wapres mengatakan, kebijakan hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi fokus pemerintah bertujuan mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu ke hilir. Diharapkan, sektor tersebut memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.Untuk itulah, Indonesia menurutnya perlu memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif.Dia mengatakan transformasi ekonomi Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang paling sukses. Di Korea, strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor, didukung dengan sinergi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia.Wapres menjelaskan, pada awal 1970-an, PDB per kapita Indonesia tercatat 80 dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 dolar AS. Namun, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia.\"Pada tahun 2020, Korea Selatan mencapai 31.489 dolar AS dan Indonesia hanya sekitar 3.869 dolar AS, justru Indonesia turun dari 4.135 dolar AS pada 2019,\" kata dia.Wapres meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.Terlebih, kata dia, sampai April 2022 Kementerian Perindustrian mencatat ada 138 perusahaan kawasan industri yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.\"Peningkatan jumlah dan luas lahan untuk kawasan industri ini patut diapresiasi. Sedangkan khusus untuk smelter, pemerintah telah menargetkan 53 fasilitas akan beroperasi hingga 2024,\" jelasnya. (mth/Antara)
Oditur: Pengadilan Militer Berwenang Memproses Kasus Korupsi TWP AD
Jakarta, FNN - Oditur Militer Tinggi II Jakarta Brigjen TNI Murod mengatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD).Kewenangan tersebut, ujar Murod, salah satunya didasarkan pada amanat Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.\"Pasal 200 ayat (2) menyatakan apabila titik berat kerugian ditimbulkan oleh suatu tindak pidana yang terletak pada kepentingan militer, perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer,\" ujar Murod saat membacakan tanggapan atas eksepsi dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana TWP AD di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Kamis.Dengan demikian, kata dia, oditur militer selaku jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.Sebelumnya pada Kamis (12/5) dalam persidangan, terdakwa I Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (YAK) dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari (NPP), melalui masing-masing tim kuasa hukumnya, menyampaikan eksepsi yang dalam salah satu poin mempersoalkan kewenangan mengadili.Menurut mereka, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang memproses perkara dugaan korupsi dana TWP AD.Kuasa hukum terdakwa Brigjen TNI Yus Adi, yakni Muhammad Yunius Yunio menyampaikan perkara dugaan korupsi dana TWP AD sepatutnya diproses di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).\"Menurut perspektif hukum tim kuasa hukum terdakwa I, kurang tepat jika perkara korupsi ini diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena tidak memenuhi kaidah-kaidah kompetensi absolut suatu tindak pidana korupsi, meskipun terdakwa I merupakan anggota TNI AD,\" kata Yunius.Ia menjelaskan berdasarkan hukum, perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diadili pada pengadilan tipikor, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.\"Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi,\" ujar Yunius.Keberatan serupa disampaikan pula oleh tim kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari.\"Seharusnya, proses hukum yang harus ditempuh adalah melalui mekanisme peradilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009,\" ucap kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari Cepi Hendrayani.Selain menanggapi perihal kewenangan mengadili, Brigjen TNI Murod juga menyampaikan tiga permohonan lainnya kepada majelis hakim sebagai tanggapan atas eksepsi dari kedua terdakwa.Pertama, majelis hakim dimohon untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/08A/11/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan pada awal persidangan disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Kedua, majelis hakim diminta untuk menolak eksepsi dari para terdakwa dan menetapkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Brigjen TNI Faridah Faisal mengatakan pihaknya akan menanggapi eksepsi kedua terdakwa dan tanggapan oditur tersebut di sidang pembacaan putusan sela pada Rabu (25/5). (mth/Antara)
LSJ: Prabowo Capres Pilihan Generasi "Digital Natives"
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menyebutkan bahwa Prabowo Subianto merupakan calon presiden yang paling banyak menjadi pilihan generasi digital natives, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam dunia digital. \"(Prabowo) mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berada di bawahnya,\" kata Peneliti Senior LSJ Fetra Ardianto dalam siaran pers hasil survei yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis. Generasi digital natives, menurut LSJ adalah generasi yang lahir berdampingan dengan teknologi informasi, generasi di bawah 35 tahun. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif berselancar di internet mencari berbagai informasi, termasuk informasi tentang capres. Prabowo, dalam survei tersebut, memperoleh 24,9 persen suara responden yang merupakan berasal dari generasi digital natives. \"Mereka mempersepsikan Prabowo sebagai seorang negarawan yang paham dan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk masalah lapangan kerja yang paling menjadi perhatian dan dibutuhkan anak muda,\" kata dia. Alasan lainnya adalah dengan jarangnya Prabowo berpolemik atau memicu polemik di medsos maupun di panggung politik nasional akhir-akhir, justru diapresiasi para warganet yang mayoritas merupakan anak-anak digital natives. Di bawah Prabowo, menurutnya ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 20,6 persen, lalu 12,4 persen responden memilih Ganjar Pranowo, dan 10,1 persen menjatuhkan pilihan pada Sandiaga Uno. Nama-nama capres lain memiliki elektabilitas yang kurang signifikan di kalangan generasi digital natives. Hanya Ridwan Kamil, Ahok, dan Dedi Mulyadi yang tingkat elektabilitas sedikit lumayan, yakni masing-masing 5,7 persen, 5,4 persen, dan 3,6 persen. \"Suatu temuan menarik dari survei LSJ kali ini adalah rendahnya elektabilitas Ganjar Pranowo di kalangan generasi digital natives. Meskipun dalam berbagai rilis lembaga survei elektabilitas Ganjar disebut cukup tinggi, di kalangan digital natives ternyata tidak terlalu menarik,\" ucap Fetra Ardianto. Menurut dia, hanya 12,4 persen anak-anak digital natives yang mengaku akan memilih Ganjar jika pilpres dilaksanakan hari ini. \"Ini tentu sebuah fenomena anomali, mengingat Ganjar merupakan salah satu capres yang paling banyak manggung di media sosial yang notabene merupakan panggungnya anak-anak muda,\" kata dia. Sementara, LSJ melihat kenapa publik lebih memilih Prabowo dibandingkan Anies dan Ganjar yang lebih aktif di media sosial karena sosok Ketum Partai Gerindra itu dipersepsikan tidak ambisius menjadi presiden, berbeda dengan Ganjar dan Anies yang sangat aktif di medsos sebagai capres. Provokatif\"Pendukung Ganjar dan Anies yang sangat provokatif dan kontradiktif di medsos justru dikhawatirkan oleh generasi digital natives membuat negeri ini akan terus terjebak dalam polarisasi yang tidak produktif,\" katanya. Selain itu, safari Lebaran Idul Fitri yang dilakukan Prabowo dengan menemui sejumlah tokoh nasional dan ulama senior, tampaknya juga diapresiasi positif oleh generasi digital natives. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan oleh LSJ, sentimen negatif warganet dalam 2 minggu terakhir terhadap Prabowo Subianto sangat rendah (5 persen), sementara sentimen positifnya cukup tinggi (37,1 persen). \"Artinya, apa yang dilakukan Prabowo dalam 2 minggu terakhir dengan melakukan safari Idul Fitri diapresiasi positif oleh warganet dan oleh generasi digital natives khususnya. Sebaliknya pada saat yang sama, sentimen negatif terhadap Ganjar dan Anies cukup tinggi, yakni 18 persen dan 35,8 persen,\" ujarnya. Survei LSJ dilaksanakan pada 15 hingga April 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Proses penarikan sampel dilakukan secara purposif dengan klasifikasi berdasarkan usia 15-34 tahun (generasi digital natives). Proses penentuan jumlah responden menggunakan metode Lemeshow, diperoleh 1.225 sampel dengan margin of error plus minus 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik tatap muka dengan pedoman kuesioner. (mth/Antara)
Mahfud MD Berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja Dili
Dili, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili guna memberi penghormatan kepada pahlawan penjaga kesatuan Republik Indonesia di Timor Leste.“Ini menurut saya adalah bagian dari rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Kata Bung Karno dulu, hanya bangsa yang menghargai para pahlawannya yang bisa menjadi bangsa yang besar,” kata Mahfud MD ketika berkunjung ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili, Timor Leste, Kamis.Mahfud MD tiba di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili sekitar pukul 14.35 waktu setempat. Mengawali kedatangannya, Mahfud melakukan upacara penghormatan kepada para pahlawan yang disemayamkan di TMP Seroja Dili. Ia didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat.Selanjutnya, Mahfud MD menaburkan bunga di sejumlah makam, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon.“Indonesia sudah menjadi bangsa besar dan ingin tetap menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, di mana ada pahlawan, kami memberikan hormat seperti yang sekarang ini saya lakukan meski di luar negeri. Mereka adalah pahlawan nasional kita,” kata Mahfud.Kunjungan ke TMP Seroja Dili merupakan kunjungan lanjutan Mahfud MD setelah berkunjung ke Wisma Duta KBRI Timor Leste untuk melakukan dialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste.Sebelumnya, Mahfud sempat bertemu dengan Presiden Terpilih Timor Leste José Ramos-Horta, serta menyampaikan undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Ramos-Horta untuk berkunjung ke Jakarta, Indonesia, guna membicarakan hal-hal teknis dan substantif terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste. (mth/Antara)
BRIN-Mitra Sepakat Buat Jejaring Pemantauan Nasional Ekosistem Pesisir
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pattimura sepakat membentuk jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.Rekomendasi pembentukan jejaring pemantauan nasional tersebut telah dirumuskan dalam Program Workshop COREMAP-CTI dan ditandai dengan penandatangan naskah kesepakatan bersama di Jakarta pada Kamis.\"Para pihak setuju mengenai pembentukan jejaring pemantauan ekosistem pesisir secara nasional,\" kata Kepala Pusat Riset Oseanografi BRIN Udhi Eko Hernawan dalam konferensi pers dan penandatangan kesepakatan bersama hasil pembentukan jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta, Kamis.Ruang lingkup kegiatan pemantauan (monitoring) atau riset yang akan dilakukan oleh jejaring tersebut mencakup ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Jejaring pemantauan nasional akan menjadi suatu platform yang melibatkan banyak institusi pusat, daerah, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.Jejaring pemantauan nasional menetapkan rencana peta jalan (roadmap) 2022-2024, yang meliputi merancang pembentukan finalisasi kelembagaan jejaring nasional, pembuatan desain besar (grand design) pemantauan, serta integrasi dan peningkatan cakupan data ekosistem pesisir ke dalam satu platformDalam periode tersebut, jejaring pemantauan nasional juga akan melakukan pemantauan ekosistem pesisir, riset ekosistem pesisir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan naskah rekomendasi, dan konservasi ekosistem pesisir.Jejaring tersebut juga perlu mempunyai struktur dengan peran yang terdefinisi dengan jelas untuk memudahkan koordinasi baik dari sisi teknis maupun administratif.Udhi menuturkan struktur yang diusulkan untuk jejaring pemantauan nasional adalah Koordinator/Ketua (Kemenkomarvest), Sekretariat (BRIN), Kelompok Kerja Bidang Basis Data dan Informasi, Pokja Bidang Monitoring dan Konservasi Ekosistem Pesisir, Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Pokja Bidang Pembangunan Kapasitas.Sementara Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Beginer Subhan mengatakan pada tahap awal, yang dilakukan jejaring adalah memperkuat terlebih dulu sistem jejaring pemantauan nasional yang akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.Ia mengatakan ditargetkan data sudah terintegrasi dan bisa diakses berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga dan masyarakat pada 2025.\"Sekitar tahun 2025 itu, mudah-mudahan sudah terintegrasi targetnya seperti itu,\" ujarnya. (mth/Antara)
Bikin Blok di Dalam Kabinet, Airlangga Cs Dungu Juga Ternyata
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kader Partai Golkar untuk meningkatkan kerja sama dengan kader Partai Persatuan Pembangunan dan kader Partai Amanat Nasional dalam bingkai Koalisi Indonesia Bersatu. Airlangga menegaskan bahwa koalisi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengawal pembangunan hingga 2024. “Ini koalisi Pak Airlangga kadang kala pinter, kadang kala dungu juga. Karena orang mau dapat keterangan jelas dari beliau, dia bikin koalisi buat apa. Ini kan blocking baru di dalam kabinet dan kalau dia blocking lama ya bilang saja bahwa ini adalah extention dari kepentingan presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 19 Mei 2022. Rocky menegaskan dengan pernyataan Airlangga tersebut akhirnya publik menilai bahwa ia sama juga dengan bosnya, plin plan. Keterangan yang diberikan Airlangga bahwa PAN dan PPP itu mau bikin koalisi baru yang sifatnya netral dengan koalisi di istana. “Sekarang dia bilang kita nggak berbeda, kita bisa melanjutkan. Ngapain bikin koalisi di blok baru, bikin blok baru kalau untuk melanjutkan,” paparnya. Sebelumnya para analis kasih point bahwa bagus juga Pak Airlangga ambil inisiatif untuk memberi sinyal bahwa dia bagian rasional dari kabinet. “Tetapi sekarang dia bilang enggak, kita bagian dari Jokowi. Jokowi irasional, itu artinya kebijakan dia kemarin juga irasional kan?,” tegsnya. Rocky heran dengan sikap Airlangga yang tidak konsisten. Ia ingin agar logika semacam ini diluruskan. “Ini yang mau kita tuntun supanya jangan jadi dungu kalau bikin kebijakan. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin lihat, kalau Airlangga rasional mustinya dia berbeda dengan Jokowi yang irasional. Demikian juga dua pengikutnya itu. Kalau sekarang dia bilang hanya melanjutkan, berarti Airlangga Cs atau blok koalisi baru ini mau melanjutkan irasionalitas kebijakan Jokowi,” paparnya. Koalisi coba-coba yang berubah haluan itu, menurut Rocky mungkin karena ada tekanan baru. “Mereka tiba-tiba berubah. Jadi, begini-beginian ya sudahlah, memang ngga ada pemimpin. Mending kita bikin bangunan blok sendiri saja dari pada berharap kecelakaan di istana,” paparnya. Pola-pola gertak seperti Airlangga Cs itu menurut Rocky, sesungguhnya dalam upaya cari selamat. “Begitu ditegur, pasti soal komorbid dari tiga tokoh politik ini juga sudah dibongkar-bongkar oleh istana kan? Lalu mereka berubah, enggak, kami bikin blok justru untuk mem-backup bahkan melanjutkan Pak Jokowi, entah tiga periode atau perpanjangan kekuasaan,” paparnya. Dari kenyataan ini, kata Rocky akhirnya masyarakat bisa mengukur kualitas kepemimpinan kita. Rocky menyarankan kalau memang punya komorbid, tidak usah sok-sok beroposisi dari dalam, sehingga membuat bingung masyarakat. “Sudahlah, itu kita anggap blok ini, akhirnya blok abal-abal juga. Dan kita kampanyekan saja bahwa jangan percaya pada keterangan dari blok yang baru ini. Lebih baik kita bikin blok tandingan saja. Dan semua kapasitas kita yang ingin kita investasikan bagi demokrasi jangan sampai tercuri atau seolah-olah ada harapan baru dengan blok ini. Ini blok yang sama juga,” tegasnya. Mulai sekarang, kata Rocky, kita anggap bahwa Airlangga (Golkar), PAN, dan PPP adalah ingin memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi karena mereka menyatakan bahwa kami ingin melanjutkan kepemimpinan dan strategi dan segala macamlah. “Jokowinomic akan dilanjutkan oleh Pak Airlangga, Jokowi-isme juga akan dilanjutkan oleh PAN, dan Jokowi, etc akan dilanjutkan oleh PPP. Jadi, ini tiga partai yang sebetulnya konyol, dianggap berisi ternyata kosong,” pungkasnya. (sof, sws)
Lima Tuntutan Radikal Demo Mahasiswa dan Elemen Rakyat Pada 19 Mei 2022
Jakarta, FNN - Sekitar seribu lebih massa mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR.Terlihat mahasiswa dari berbagai kampus berdatangan di antaranya dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pamulang (UNPAM), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Veteran UPN Jakarta, Universitas Moestopo Beragama, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Sekolah Tinggi Al Aqidah Jakarta, dll. Tampak juga bendera elemen KARAT, HMI MPO Cabang Jakarta, , Komando, Gertak, GN98, FBK, MPR, KIM, LAKSI, FPHI, Korp Nusantara, Front Angin Timur, Komju, dan lain-lain. Demonstrasi yang dilakukan dari pukul dua siang hingga menjelang maghrib ini dimulai longmarch dari titik kumpul di jalan depan TVRI kemudian menuju gedung DPR MPR. Tuntutan demonstrasi mahasiswa dan elemen lainya ini tergolong lebih radikal dari kelompok mahasiswa lainnya. Ada lima tuntutan yang tergolong keras dibanding kelompok mahasiswa lainnya. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ferdiditya (Adit), Balda, Thoriq, dan Nurjanah yang membacakan puisi. Berikut ini lima tuntutan mahasiswa yang keras dari 17 tuntutan yang mereka sampaikan : 1.Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Karena KKN merajalela terjadi dimana-mana, baik di DPR maupun Istana dan jalanya Negara dikendalikan oligarki maka DPR dan Istana sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Oleh karenanya layak membubarakan diri atau jika tidak membubarkan diri rakyat berhak membubarkan DPR dan orang-orang yang ada di Istana demi kepentingan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat. 3. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang berupaya mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan (tiga periode dan penundaan pemilu) serta terlihat bermaksud melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya atau mengundurkan diri dari jabatan politiknya. Oleh karena itu kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Tito Karnaviaan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan lainya yang mendukung upaya ‘kudeta konstitusi’ tersebut segera mengundurkan diri atau dimundurkan oleh rakyat dari posisi jabatanya saat ini baik di pemerintahan maupun di partai politik. 4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak. 5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang seperti Undang - Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, dan lain-lain. Semua produk undang-undang tersebut batal demi hukum. (sws)
Ajak Buka Masker di Musim Pandemi, Jokowi Dicap sebagai Produsen Kebohongan dan Kebingungan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan boleh tidak memakai masker di area terbuka mulai Rabu (18/5/2022). Namun masyarakat tetap diminta memakai masker di ruangan tertutup atau dalam transportasi massal. Alasan Jokowi membuat kebijakan itu didasari atas kondisi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Padahal, dalam pernyataan sebelumnya, 25 April 2022, Jokowi mengatakan tidak perlu tergesa-gesa membuka masker. Kebijakan buka masker, kata Jokowi, setidaknya dilakukan sekitar enam bulan lagi. Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan kebijakan Jokowi yang membingungkan masyarakat. Menurut Rocky, untuk memutuskan lepas masker di masa pandemi Covid-19 harus ada sinyal dari internasional atau Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Presiden itu produser kebingungan, sebelumnya dia produser kebohongan. Orang akhirnya melihat Presiden Jokowi itu dari bohong menjadi bingung, dari bingung menjadi bohong. Membohongi masyarakat dan membingungkan para analis,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 19 Mei 2022. Kebingungan ini diperparah dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menyatakan akan menyesuaikan Keputusan Presiden. “Kan mustinya presiden menyesuaikan dengan hasil riset dari Pak Wiku. Jadi terbalik-balik ini. Kita tidak tahu dasar pemikiran Pak Presiden apa untuk segera membuka, melonggarkan masker. Satu-satunya alasan yang bisa kita duga itu, karena ada big data lagi kan. Jadi big data mengatakan kalau dibuka sekarang ekonomi dalam enam bulan ke depan akan tumbuh. Kira-kira begitu logikanya. Padahal sebetulnya soal dunia, soal pandemi itu harus ada sinyal dari WHO, ada kesepakatan dari epidemiolog dalam negeri terus untuk bikin perbandingan kasus dan mortality atau kasus korban,” paparnya. Masyarakat, kata Rocky tidak mendengar apa pun yang diterangkan oleh Jokowi. Yang masyarakat tahu adalah sebelumnya Jokowi bilang nanti enam bulan lagi. “Jadi, kira-kira di istana itu ada semacam mesin yang setiap pagi dinyalain oleh staf khusus Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi nguping mesin itu, lalu mesin itu bilang sekarang, sekarang, sekarang. Jadi kira-kira begitu. Kayak ada mistik, sehingga ilmu pengetahuan tidak dipedulikan oleh beliau,” tegasnya. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan itu ditandai dengan kalkulasi-kalkulasi rasional oleh epidemiolog yang tidak dihitung secara cermat oleh Jokowi. Ia lebih percaya bisiskan ghaib. “Hasil analisis pakar dunia tentang pandemi, diabaikan oleh Pak Jokowi karena dukunnya bilang, sekarang lepas masker. Jadi itu yang disebut ghose in the machine. Ada dukun di mesinnya. Mesin bigdatanya yang harus kita periksa, siapa sebetulnya. Itu intinya,” papar Rocky. Rocky menegaskan, kebijakan semau gue dari presiden akhirnya membuat banyak hal berantakan di tangan Jokowi. Tapi para cebong pasti akan membela mati-matian Jokowi dan akan marah kalau kita bilang berantakan. “Berantakan bagaimana, wong semuanya sudah diatur.” Karena dia sendiri barusan mengatakan enam bulan lagi, terus diubah. “Jadi ini petunjuk bahwa presiden hanya ingin membingungkan publik, karena ada bisikan dari kalangan yang nggak mengerti ilmu pengetahuan. Kalau ikut ilmu pengetahuan, kan mustinya tunggu Satgas kasih sinyal. Tunggu WHO bikin evaluasi, tunggu epidemiologis bikin semacam seminar untuk menyimpulkan,” papar Rocky. Semua sudah telanjur, maka akhirnya para epidemiologis dan Satgas harus mengikuti apa yang sudah diputuskan Jokowi. Rocky menduga nanti mungkin mesinnya akan keluar suara-suara dan bilang ke Pak Jokowi “Anda salah membuat keputusan.“ Oleh karena itu, presiden akan ubah lagi. “Jadi, itu permainan begitu bikin kita - ya sudahlah kalau presiden berbohong masih kita maafkan, tapi kalau presiden membingungkan publik dalam hal yang sangat serius, yaitu kasus Covid-19 dan angkanya masih naik, masih ada kasus yang bertambah, itu artinya kita nggak punya pegangan siapa sebetulnya yang bisa kita anggap sebagai pemberi arah pada kesehatan publik,” paparnya. Menurut Rocky, sebetulnya keterangan presiden itu karena tidak didasarkan pada pengetahuan atau karena kapasitas dia kurang yang mengacaukan semua perencanaan. Perencanaan organisasi perencanaan ekonomis, kan semua berantakan lagi. “Jadi, sekali lagi, selebrasi satu-satunya adalah kita ketawa karena presiden mengucapkan sesuatu yang lucu, bahwa tiga minggu yang lalu bilang nanti enam bulan, sekarang dia bilang hari ini, mulai tanggal 18 Mei 2022, lalu kesibukan terjadi di pusat-pusat epidemiologi, semua cari cara bagaimana menafsirkan keterangan presiden. Ya semua orang dibikin bingung dan dibikin lucu saja,” tegasnya. Dengan kebingungan presiden, Rocky menduga di Fakultas Kedokteran UI orang pada saling kirim meme, “Ini orang pake otak apa nggak. Kira-kira begitu. Apalagi di kalangan netizen, pasti dibully kan,” katanya. Oleh karena itu masyarakat harus bisa menggarisbawahi bahwa Presiden tidak punya kapasitas untuk mengukur apa yang disebut efektivitas kebijakan. Atau mungkin dia baru dapat telpon atau WA dari Elon Musk bahwa Elon Musk akan kirim bantuan untuk mempercepat penanganan covid. Sejak awal sebetulnya, masyarakat ingin agar pandemi ini diolah oleh kaum profesional yang betul-betul punya kemampuan bikin prediksi hitung-hitungan. “Buat apa ada BRIN dibayar, banyak pusat-pusat riset untuk mengaktifkan metodologi, tiba-tiba presiden dengan satu kalimat yang lucu dan ajaib itu mengubah semua perencanaan kebijakan. Jadi itu yang membuat kita tidak percaya bahwa kita punya pemimpin, kita nggak percaya bahwa ada yang memimpin. Yang adalah 2-3 menteri di situ, tapi ada 3-4 dukun juga, untuk menentukan tanggal ajaib kapan Covid dinyatakan selesai,” paparnya. Rocky menegaskan dengan kejadian ini menunjukkan bahwa sinyal-sinyal ilmu pengetahuan tidak dimengerti oleh Jokowi, tetapi justru sinyal-sinyal metafisik yang dia pakai. Jokowi mengambil keputusan sebelum para epidemiologis kasih penanda itu, sebelum WHO kasih sinyal. “Jadi kita bertanya, apa dasar keputusan Pak Jokowi untuk menyatakan masker boleh dibuka. Kalau nggak ada keterangan akademis, pasti ada keterangan metafisik. Kan begitu intinya,” katanya. Karena itu, Rocky menduga ada dukun yang membisikkan Pak Jokowi bahwa ini waktu yang tepat, hari yang tepat, tanggal yang tepat, untuk buka masker supaya nanti ada wisdom baru Pak Jokowi dapat istirahat untuk bikin ekonomi tumbuh lagi itu. “Jadi bermain-main di dalam ketidakjelasan rasionalitas kebijakan, itu yang membingungkan publik, sekaligus membingungkan para pelaku bisnis, baik tukang sayur sampai ojek online. Apalagi perusahaan besar yang berupaya untuk melakukan planning baru, karena mereka menganggap jangan-jangan dua hari lagi Pak Jokowi bilang, enggak yang saya maksud adalah tanggal 18 Juni atau 6 bulan setelah ini. Jadi, kepastian itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa ini presiden memang nggak punya kapasitas untuk memimpin Republik Indonesia,” pungkasnya. (sof, sws)
Kunjungan Biden ke Jepang dan Korsel, Peringatan Buat China
Washington/Seoul/Tokyo, FNN - Kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Jepang dan Korea Selatan membawa pesan yang jelas bagi China: jangan coba-coba meniru aksi Rusia di Ukraina terhadap negara Asia mana pun, khususnya Taiwan, demikian menurut para analis.Perjalanan ke Asia itu menjadi kunjungan Biden yang pertama sebagai presiden AS. Dia akan berangkat pada Kamis untuk perjalanan selama lima hari.Dia akan bertemu dengan presiden baru Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo. Kedua pemimpin Asia itu sama-sama khawatir dengan Korea Utara dan China, dan berniat untuk memperkuat aliansi dengan Washington.\"Intinya, (kunjungan) ini adalah tentang membangun jaringan aliansi di Asia Timur,\" sebagai bagian dari upaya menghadapi tindakan China terhadap Taiwan, kata Evan Medeiros, penasihat urusan Asia di pemerintahan Barack Obama.Sanksi seperti yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia tak akan mudah dijatuhkan pada Beijing. China adalah mitra dagang terbesar Korsel dan sumber terbesar barang-barang impor bagi Jepang, sedangkan Amerika Serikat hanya menempati urutan kedua dengan selisih yang besar.Pesan yang dibawa Biden menjadi rumit ketika pemerintahannya tak punya rencana untuk merespons jika Beijing memutuskan untuk merebut Taiwan, bahkan ketika intelijen AS menilai persiapan China untuk melakukan hal itu sudah terlihat.Begitu pula ketika Beijing mengambil kebijakan \"nol COVID\" dan memberlakukan lockdown. Pemerintah AS dinilai hanya punya sedikit strategi untuk mengantisipasi resesi global akibat kebijakan China yang tegas itu.Namun dengan kekurangan-kekurangan itu, dukungan kepada Washington dari Seoul dan Tokyo dinilai lebih kuat dari sebelumnya.\"Presiden (Biden) beruntung mendapatkan mitra-mitra (seperti Jepang dan Korsel),\" kata Michael Green, spesialis Asia di Center for Strategic and International Studies, sebuah wadah pemikir di Washington.\"Menurut perhitungan saya, sekitar 20 tahun telah berlalu sejak seorang presiden Amerika mengunjungi Jepang dan Korea dan mengandalkan pemimpin kedua negara itu yang sangat pro-aliansi,\"Biden diperkirakan akan menawarkan kolaborasi yang lebih kuat kepada para sekutu dalam sejumlah inisiatif teknologi dan menyoroti kemitraan publik-swasta yang baru untuk mengurangi kendala di rantai pasokan.Dia juga akan mendukung inisiatif Korsel dan Jepang untuk memodernisasi kemampuan pertahanan dan mengembangkan kapasitas serangan militer mereka.Biden tidak akan mengunjungi zona demiliterisasi yang berbatasan dengan Korut, dan pemerintahannya belum punya gagasan baru tentang bagaimana mengelola hubungan dengan negara terisolasi itu.Korut mengabaikan larangan untuk menguji coba rudal balistik antarbenua dan kemungkinan akan segera melanjutkan tes nuklir.Negara itu baru-baru ini mengaku sedang berjuang menghadapi wabah COVID-19, tapi tidak mengindahkan seruan untuk kembali berdiplomasi dan tampaknya tak siap menerima bantuan dari negara lain, bahkan dari China.Di Jepang, Biden akan bertemu dengan perdana menteri dari tiga anggota kelompok \"Quad\": Kishida dari Jepang, Narendra Modi dari India dan siapa pun yang memenangi pemilihan PM Australia pada Sabtu.Meskipun bukan aliansi militer seperti NATO di Eropa, Quad dipandang Washington sebagai kunci untuk menjaga nilai-nilai pro-demokratis.Biden akan menyoroti kerja sama vaksin COVID, bantuan kemanusiaan, pengembangan infrastruktur, iklim, ruang angkasa dan keamanan siber.Kishida dan Biden diperkirakan akan berbicara ringan dengan Modi soal apa yang dianggap oleh Washington sebagai sambutan hangat India pada invasi Rusia di Ukraina.Di Jepang, Biden juga akan meluncurkan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, sebuah kemitraan untuk mendorong dialog dan investasi lintas perbatasan yang terkait dengan perdagangan, ketahanan rantai pasokan, infrastruktur, dekarbonisasi, serta aturan perpajakan dan anti korupsi.Namun, apa yang paling diinginkan oleh negara-negara di Asia –akses yang lebih luas ke ratusan juta konsumen Amerika seperti yang disepakati dalam Kemitraan Trans-Pasifik dan diabaikan oleh Donald Trump pada 2017– tidak termasuk dalam kesepakatan itu.Kishida diperkirakan akan menekan Biden untuk bergabung kembali dengan kemitraan itu, kata para analis. (Ida/ANTARA/ Reuters)
Penembakan di AS Marak, WNI Diminta Lebih Waspada
Jakarta, FNN - Warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat diminta untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di tengah maraknya aksi kekerasan bersenjata di beberapa wilayah negara itu dalam dua bulan terakhir.Berdasarkan laporan media dan perwakilan RI, tercatat ada empat penembakan yang terjadi di New York, South Carolina, dan California. Insiden terakhir terjadi pada 15 Mei lalu di sebuah gereja di California yang digunakan oleh komunitas Gereja Protestan Indonesia.“Dari serangkaian peristiwa kekerasan bersenjata tersebut, tidak ada korban WNI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.Guna mengantisipasi kasus serupa, seluruh perwakilan RI di AS terus menjalin komunikasi intensif dan pertemuan dengan komunitas masyarakat Indonesia.WNI telah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berjalan kaki sendirian (menggunakan buddy system), menghindari tempat-tempat rawan, dan dalam keadaan darurat segera menghubungi otoritas keamanan setempat serta perwakilan RI terdekat.“Kita juga mempererat koordinasi dengan otoritas setempat, terutama otoritas keamanan,” tutur Judha.WNI dapat melaporkan kasus atau menghubungi perwakilan RI melalui nomor hotline yang tersedia, atau melalui Portal Perlindungan WNI dan aplikasi Safe Travel Kemlu.“Di situ semua informasi nomor hotline bisa diakses dan ada platform darurat yang bisa segera direspons oleh perwakilan kita,” ujar Judha.Pemerintah Indonesia memiliki enam perwakilan di seluruh AS: KBRI Washington DC, KJRI New York, KJRI Los Angeles, KJRI San Francisco, KJRI Chicago, dan KJRI Houston. (Sof/ANTARA)
POPULER
