ALL CATEGORY
Luhut dan Jokowi Ojo Kesusu Girang, Elon Musk Batal Berinvestasi dalam Waktu Dekat
Jakarta, FNN – Masih lekat dalam ingatan rakyat Indonesia, betapa sumringahnya wajah Presiden Jokowi saat bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk. Waktu itu video-video Pak Jokowi berttemu Ellon Musk dipublikasi secara masif. Luhut Panjaitan juga kelihatan wajahnya cerah ceria. Publik menganggap, Jokowi bakal mampu mengatasi kesulitan ekonomi pasca bertemu dengan orang terkaya di dunia itu. Namun anggapan publik ternyata keliru, belum sebulan pasca pertemuan, Menko Marives Luhut Pandjaitan memberi kabar tak sedap bahwa Elon Musk batal berinvestasi dalam waktu dekat. “Itu mungkin Pak Luhut baru sadar, demikian juga Pak Jokowi, ketika mereka periksa foto-foto, ternyata Elon Musk pakai kaos oblong waktu itu. Mungkin mereka nggak sadar itu kalau kaos oblong karena terpukau dengan Space X. Jadi, itulah keterangan yang lebih masuk akal karena keseriusan itu tidak bisa perlihatkan oleh Elon Musk. Mustinya Elon Musk sudah bisa kita nilai bahwa ini orang sekadar basa-basi, karena formalitas tidak ada,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 24 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa bagaimanapun di dalam tradisi perjanjian bisnis musti ada sesuatu yang diperlihatkan sebagai tanda yang masuk akal bahwa bisnis ini bisa dijalankan kedua belah pihak. “Jadi, bagus betul kalau Pak Luhut akhirnya akui bahwa itu sebetulnya pertemuan yang ilusioner, yang penuh ilusi, yang seolah-olah disihir masuk ke dalam suatu korporasi yang hitech, dengan segala macam kecanggihan - istilah itu - Pak Jokowi pasti nggak ngerti. Tapi belakangan kita paham bahwa tidak semudah itu. Dan Elon Musk juga orang yang pasti tahu tentang masa depan politik Pak Jokowi, yang segera berakhir mungkin sebelum 2024,” paparnya. Mengapa Elon Musk tahu nasib Jokowi, karena para analis juga tidak hanya menganalisis ruang angkasa, tetapi ruang istana Presiden juga mereka nguping sebetulnya. “Banyak bisnis intelijen yang beroperasi di Indonesia karena melihat Indonesia ada dalam keadaan krisis. Jadi, kalau Pak Luhut akhirnya bilang itu jangka panjang, itu artinya nggak akan terjadi. Jadi gampangnyya begitu,” tegasnya. Rocky menyarankan, mustinya Luhut bilang secara jujur bahwa dia dan Jokowi cuma menjajaki dan menjajaki itu sama dengan tanda tanya besar apakah kita bisa dapat bisnis dari Ellon Musk atau tidak. Itu lebih jujur sebetulnya. Sehingga Pak Luhut tidak usah lagi marah-marah pada Elon Musk. Orang seluruh Indonesa juga tahu, bahwa dulu Pak Luhut bilang: Emang kita republik pisang? “Sekarang Elon Musk bilang, nah kalian kepleset sama kulit pisang kalian sendiri,” sindirnya. Kebebalan Luhut dan sebagian rakyat Indonesia soal kaos oblong Elon Musk saat bertemu Jokowi, hari ini terjawab sudah bahwa di mata Elon Musk, sosok Luhut itu kecil. Apalagi jika ditunjukkan fakta saat Ellon Musk berkunjung ke Brazil bertemu dengan Presiden Brazil mengenakan jas, lalu diunggah oleh akun twitter-nya presiden Brazil, dan direply. Dulu Pak Jokowi juga mengunggah beberapa kali di tweeternya, Ellon Musk sama sekali tidak mereply. “Saya bayangkan kalau Ellon Musk paham bahasa Jawa mungkin dia akan pasang statusnya atau Twitternya: Pak Luhut, Pak Jokowi, Ojo Kesusu. Gitu kata Elolon Musk,” papar Rocky. Rocky menegaskan bahwa hal-hal semacam ini - yang melibatkan reputasi negara, harga diri bangsa segala macam, akhirnya diolok-olok penduduk dunia, terkena prank lagi dari Elon Musk. “Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk berdiplomasi memang dangkal sekali. Kan mustinya ada unit intelijen yang dikirim duluan, mantau bahasa tubuh Elon Musk, baru Pak Luhut datang. Setelah itu kirim ulang orang lagi, baru Pak Jokowi datang. Kalau sekarang Pak Jokowi cengar-cengir itu artinya akan jadi olok-olok baru dan akan terus ada di jejak digital. Sementara Elon Musk mungkin ketawa-ketawa, bego ini orang-orang ngapain sih berupaya untuk ndeketin gue tuh. Kira-kira begitu,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa bisnis dan politik hari ini, di dunia itu dipantau secara ketat karena menyangkut prospects recleaning dunia. Elon Musk pasti berpikir jauh bahwa apakah Indonesia bisa diandalkan kalau politik Indo-Pasifik Amerika menganggap Indonesia itu bukan proksinya itu. Kan itu semua menjadi bahan pertimbangan. “Jadi sekali lagi bahwa bisnis dan politik itu harus dirancang dengan kapasitas akal yang betul berlapis-lapis,” pungkasnya. (ida, sws)
Publik Ojo Kesusu Girang Mafia Minyak Goreng Ditangkap, Jika Bandar Besarnya Bebas Berkeliaran
Jakarta, FNN – Masyarakat ojo kesusu girang beberapa mafia minyak goreng sudah ditangkap polisi, salah satunya Lin Che Wei. Padahal Lin Che Wei merasa bukan dia yang disasar karena dia direkrut Menteri Perdagangan Muhamad Luthfi. Oleh karena itu, bandar besarnya harus segera ditangkap. “Ya, Lin Che Wei adalah konsultan swasta yang berhak mendapat fee dari oligarki karena itu kan urusan korporasi untuk memberi nasihat apa untung-rugi ekspor-impor. Tetapi, harusnya Pak Luthfi juga sebagai menteri tahu bahwa Lin Che Wei adalah konsultan. Jadi jangan pakai Lin Che Wei untuk membujuk korporasi. Demikian juga sebaiknya, korporasi jangan pakai Lin Che Wei untuk memperoleh kebijakan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 24 Mei 2022. Menurut Rocky urusan CPO, penanggung jawab utamanya adalah menteri perdagangan yang plin-plan pada waktu itu. Bahkan mencari-cari alasan soal harga naik, tapi barang tidak ada. “Di awal kalau kita balik lagi soal rekaman skandal CPO ini, Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan tidak punya decides, tidak decitif, tidak mampu membuat keputusan. Nah orang menduga dengan tidak mampu membuat keputusan karena punya kepentingan dengan industrialis CPO dan kepentingan dengan sinyal Pak Jokowi. Jadi keragu-raguan itu mustinya di awal kasus ini Pak Luthfi sudah mengundurkan diri,” paparnya. Orang-orang, kata Rocky pasti sedang menunggu targetnya. Orang tidak bisa berhenti pada Lin Che Wei. Apalagi hanya sekadar berhenti pada Dirjen yang memang punya track record ngatur-ngatur kepentingan di Departemen Perdagangan. “Jadi sekali lagi, itu yang kira PDIP harusnya dorong lebih jauh dong bahwa soal ini harus berakhir pada pertanggungjawaban menteri. Jangan senang dengan sekadar Lin Che Wei diborgol itu,” paparnya. Rocky menyarankan agar masyarakat tidak berhenti di headline hanya untuk menyogok, supaya publik puas bahwa soal skandal ini selesai dan sudah ditemukan pelakunya adalah Lin Che Wei. Itu sangat buruk. “Jadi bersiaplah Pak Lutfi deg-degan dan deg-degannya Pak Lutfi pasti berimbas ke deg-degannya orang semacam Pak Muhaimin. Nanti orang mencari kaitanya dengan Pak Muhaimin? Lalu ke atasnya orang cari kaitannya lagi dengan Erick Thohir atau macam-macamlah, tapi tetap jalinan yang merumitkan ini harus diurai satu-satu supaya ada kejelasan, ada keadilan, dan ada kebenaran,” tegasnya. (sof, sws)
Airlangga Tegaskan Negara G-20 Harus Solid Jaga Stabilitas Dunia
Davos, Swiss, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara-negara G20 harus solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.“Selama krisis keuangan global 2008, G20 lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi,\" kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Senin (23/5/2022).Negara-negara yang membentuk G20, lanjutnya, terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85 persen dari PDB dunia, 75 persen dari perdagangan dunia, dan 80 persen dari investasi global.“Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini,” ujarnya.Airlangga juga merefleksikan pengalaman dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada dua tahun terakhir dimana pada tahun terakhir, semua negara berada dalam keadaan sulit akibat pandemi COVID-19.“Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan mulai menunjukkan proses recovery dimana perekonomian Indonesia pada Triwulan I tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 persen yoy,” tuturnya.Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai isu global terutama permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia.Ia juga menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan-permasalahan global lainnya yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.“Perang di Ukraina mempertanyakan eksistensi G20. Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang harus atau tidak boleh diundang. Sebagai Presidensi G20, kepentingan Indonesia adalah menjaga keutuhan G20. G20 harus dipertahankan sebagai G20, bukan menjadi G19, atau G13,” tegas Airlangga.WEFAM akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk kembali terlibat melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.Indonesia Pavilion adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, mengadakan seminar, dan menjalin koneksi dengan entitas dari negara lain. Sedangkan Indonesian Night bertujuan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia. Sebelumnya Indonesia juga pernah membuka Indonesia Pavilion di WEFAM 2018, 2019, dan 2020. (mth/Antara)
Sri Mulyani: Perubahan Iklim Hingga Pengetatan Likuiditas Ancam Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini dunia menghadapi tiga ancaman besar mulai dari perubahan iklim, normalisasi kebijakan moneter, hingga pengetatan likuiditas.“Saat ini kita dihadapkan dengan dinamika global yang sangat nyata,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.Sri Mulyani menjelaskan normalisasi kebijakan keuangan terutama di bidang moneter dilakukan untuk merespons kenaikan inflasi akibat kenaikan harga komoditas.Normalisasi kebijakan moneter dan pengetatan likuiditas ini telah menimbulkan disrupsi di seluruh dunia termasuk Indonesia. “Disrupsi rantai pasok yang muncul akibat meningkatnya geopolitik menjadi perhatian dan harus kita waspadai,” ujarnya.Terlebih lagi, konflik antara Rusia dan Ukraina turut memperparah situasi geopolitik dunia saat ini yang pada akhirnya menimbulkan ancaman krisis mulai dari energi, pangan, sampai keuangan.Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk sebuah grup untuk mengantisipasi tiga potensi krisis dunia yaitu energi, pangan, dan keuangan.Sri Mulyani menegaskan Indonesia harus mampu merespons secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat aksi terhadap berbagai potensi ancaman dunia.Ia optimistis pemerintah akan mampu mengatasi gejolak global mengingat upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi krisis seperti krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 mulai membuahkan hasil.Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 telah memberikan dampak positif yakni membangkitkan aktivitas ekonomi domestik.Implementasi kebijakan makro fiskal melalui APBN yang responsif mampu membuat pemerintah merespon secara fleksibel dan sinergis dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tidak mudah.Ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01 persen pada triwulan dari China sebesar 4,8 persen, Jerman 3,7 persen, Korea Selatan 3,1 persen dan Singapura 3,4 persen.Pertumbuhan yang kuat ini juga didukung oleh stabilisasi tingkat harga atau inflasi yang tercatat 0,95 persen (mtm) atau 3,47 persen (yoy) pada April 2022.“Angka inflasi Indonesia masih dalam rentan target 3 plus minus 1 persen dan jauh di bawah inflasi di dunia yang bahkan ada yang mencapai double digit,” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)
Menko Airlangga Bahas Akselerasi Transisi Ekonomi di WEF
Davos, Swiss, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas akselerasi transisi energi di emerging and developing economies saat menjadi panelis lokakarya World Economic Forum (WEF).Lokakarya yang diselenggarakan di Davos, Swiss, Senin, mendiskusikan tentang mekanisme transisi energi dan menekankan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat global.Pemateri dan partisipan yang hadir dalam lokakarya ini adalah delegasi berbagai negara, perusahaan multinasional, multilateral development banks, investor pada bidang energi, dan International Energy Agency (IEA).Panelis lain yang hadir adalah Chairman and Managing Director of ReNew Power, Group Chief Sustainability Officer HSBC, dan Executive Director International Energy Agency dan dimoderatori oleh President and CEO Bezos Earth Fund Andrew Steer.Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap transisi energi yang adil dan terjangkau, pentingnya investasi pada sektor transisi energi, dan pentingnya regulasi transisi energi.Dalam sesi panel diskusi dibahas beberapa topik pilihan, diantaranya kolaborasi dan model bisnis yang diperlukan untuk segera beralih dari komitmen ke tindakan nyata yang mendukung transisi energi.Kemudian mekanisme pembiayaan yang berpotensi membuka dan meningkatkan investasi masa depan untuk mendukung energi terbarukan dan teknologi dekarbonisasi, lalu memastikan bahwa pendanaan hijau terhubung dengan kebutuhan aktual di lapangan kemudian praktek terbaik di negara maju.Pembahasan juga mencakup bagaimana negara berkembang dan emerging economies dapat memanfaatkan peluang transisi yang diperlukan dari batu bara ke energi terbarukan, langkah-langkah untuk menciptakan Zona Energi Terbarukan, serta tindakan yang perlu diambil untuk memastikan akses energi bersih ke jutaan orang yang kekurangan energi dan mencapai target SDGs.Melalui lokakarya tersebut diharapkan mampu memberikan masukan dan wawasan terbaru bagi pemangku kepentingan seperti upaya katalisasi pada proses mekanisme percepatan transisi energi di wilayah negara emerging dan negara berkembang, mempercepat upaya yang sedang dilakukan pada proses transisi energi, melihat peluang dari proses transisi, dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat akibat transisi energi, dan penyelarasan dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. (mth/Antara)
Indonesia Berupaya Penuhi Kebutuhan Talenta Digital
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menjelaskan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan talenta digital demi mempercepat agenda transformasi digital nasional yaitu dengan mengadakan pelatihan keterampilan di berbagai tingkatan.\"Permintaan talenta digital sangat besar. Pada tahun lalu, kami melakukan pelatihan keterampilan digital dasar bagi 12,5 juta penduduk Indonesia dalam satu tahun dan menargetkan jumlah 5,5 juta peserta ikut ambil bagian di tahun ini,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di World Economic Forum di Swiss, dikutip dari siaran pers.Pengembangan talenta digital adalah salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya untuk mempercepat transformasi digital nasional.Kominfo, dalam hal pengembangan talenta digital, mengadakan program Gerakan Nasional Literasi Digital berupa pelatihan agar masyarakat memiliki kecakapan digital tingkat dasar.Pada saat yang sama, Kominfo juga mempersiapkan talenta digital dengan kecakapan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship.\"Tahun ini yang akan kita lakukan adalah sekitar dua ratus ribu milenial. Kami membutuhkan 9 juta talenta digital intermediate untuk 15 tahun ke depan, artinya setiap tahun kami harus memastikan memiliki 600.000 keterampilan digital intermediate, hal yang tentunya tidak mudah,\" kata Johnny.Dari kebutuhan 600.000 talenta digital per tahun, pemerintah memberi dukungan dengan melatih 200.000 peserta.\"Dukungan Pemerintah sebanyak sepertiga dari 600 ribu pelatihan kecakapan dan saya berharap ekosistem juga bergabung untuk memastikan talenta digital menengah akan tersedia dalam jumlah kualitas dan kapasitas mereka,\" kata Johnny.Sementara pada tingkat mahir (advance) Kominfo menyediakan pelatihan untuk para pembuat kebijakan. Untuk segmen ini, kuota yang diberikan tidak banyak, hanya untuk 500 peserta setiap tahun.\"Ini bekerja sama dengan universitas global terkemuka seperti Oxford, Cambridge, Tshinghua dan banyak lainnya, untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan digital akan tersedia untuk Pemerintah,\" kata Johnny.Menteri Johnny didampingi oleh, antara lain, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo Anang Latif di WEF. (mth/Antara)
Polri Siapkan Rencana Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 meliputi anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana.\"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras (sarana dan prasarana), cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Persiapan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari beserta jajarannya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).Menurut dia, setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh anggota KPU memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda-beda dengan eskalasi yang juga beda-beda.Untuk itu, seperti disampaikan Kapolri usai audiensi dengan anggota KPU RI bahwa Polri perlu persiapkan pengamanan lebih awal.\"Tujuannya agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan,\" ujar Dedi.Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan bahwa Polri bakal menggelar Operasi Mantap Brata secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran.Operasi Mantap Brata ini dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian penahapan Pemilu 2024. Waktu pelaksanaan operasi ini diputuskan setelah rapat dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penahapan pemilu.Ia mengatakan bahwa Polri juga bekerja sama atau bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, penyelenggara pemilu, dan pemda,\" kata Dedi. (mth/Antara)
Luhut Diminta Presiden Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.\"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali,\" kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.\"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,\" imbuh Jodi.Ia mengatakan pemerintah juga akan menggunakan aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng.\"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,\" pungkas Jodi.Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.\"Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per 28 April 2022, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat. (mth/Antara)
Airlangga Dorong Daerah Bentuk Pusat Ekonomi Baru Perluas Industri
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perluasan sektor industri dengan membentuk pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di daerah.“Dalam strategi mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan investasi di tingkat daerah dan mendorong perluasan industri melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di tingkat daerah,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam The International Conference On Eco-Industrial Parks, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa.Salah satu wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan memberikan insentif kepada kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan.Adapun pembangunan tersebut akan mengikuti kerangka berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).Selain itu pemerintah juga mendorong terwujudnya Eco-Industrial Park (EIP) secara bertahap bagi seluruh industri di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kinerja industri dengan minimalisasi dampak lingkungan.Adapun Presidensi G-20 Indonesia mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung EIP untuk berkontribusi pada ketahanan proses produksi dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.Presidensi G20 Indonesia juga momentum bagi para pelaku usaha khususnya korporasi industri dan kawasan industri untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi pertemuan bisnis sehingga akan mendorong ekosistem yang lebih kompetitif di pasar regional.“Kawasan industri dan industri dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan nilai tambah, mendorong kegiatan usaha dan menarik investasi,” tutup Menko Airlangga. (mth/Antara)
Tim Pengacara Edy Mulyadi Bantah Dakwaan Jaksa
Jakarta, FNN --- Dalam sidang lanjutan wartawan senior Forum News Network (FNN) dalam kasus \"Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan, Tempat Jin Buang Anak,\", di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022), Tim Pengacara Edy Mulyadi membantah seluruh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Agenda utama sidang adalah pembacaan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan JPU. Nota keberatan setebal 52 halaman itu dibaca secara bergantian oleh tim pengacara Edy Mulyadi, di antaranya oleh Dr Herman Kadir SH, M. Hum, Dr Ahmad Yani, SH, MH, Juju Purwantoro SH, MH dan Dr. Yusuf M. Said, SH, MH., Sari Nurmala, SH., Nora, SH., Srimiguna, SH.MH. Menurut Tim pengacara, surat dakwaan JPU tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena itu surat dakwaan harus dibatalkan. Perbuatan Edy Mulyadi bukan termasuk tindak pidana melainkan termasuk ranah pekerjaan pers. Dalam konteks kebebasan berbicara, maka dalam kapasitasnya sebagai seorang wartawan, apa yang disampaikan Edy Mulyadi dilindungi konstitusi dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Edy Mulyadi adalah anggota PWI Jaya, dan FNN terdaftar di Dewan Pers serta memiliki badan hukum resmi dari notaris. SIUPP dan SIT (Surat Izib Penerbitan Pers dan Surat Izin Terbit) tidak berlaku lagi sejak ada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentag Pers. Dalam UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selain itu kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dijamin dan dilindungi Pasal 28 UUD1945. Hal itu merupakan hak konstitusional setiap orang tanpa terkecuali seorang wartawan seperti Edy Mulyadi yang bekerja di lembaga pers bernama FNN. Kemerdekaan Pers Menurut Ahmad Yani, anggota tim pengacara EM, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, menyampaikan infomasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki sehingga kemerdekaan pers justru harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun dan bukan dikriminalisasi. Adapun penggunaan Istilah “Jin Buang Anak” dalam forum tersebut adalah jenis gaya bahasa/majas perbandingan atau yang lebih dikenal sebagai gaya bahasa Litotes (lawan dari gaya bahasa Hiperbola) yaitu ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri untuk menarik perhatian pemirsa atau audien. Sedangkan istilah ‘Jin Buang Anak’ sendiri merupakan istilah yang sudah popular sejak era tahun 1960 (dulu), yang mempunyai konotasi khususnya yang mengacu pada tempat-tempat yang jauh dan sepi. Sehingga jelas tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina terhadap Ras, Suku maupun menimbulkan Ujaran Kebencian. \"Terlebih Terdakwa EM diundang sebagai nara sumber yang mana semua kata-kata atau kalimat yang secara spontan keluar bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pembawa acara, \" jelas Ahmad Yani. Tim pengacara Edy Mulyadi menyatakan bahwa dalam UUD 1945, dengan tegas Indonesia memberikan hak konstitusional kebebasan mengeluarkan pendapat kepada setiap Warga Negaranya. Kebebasan mengeluarkan pendapat pada hakikatnya merupakan hak dasar manusia yang melekat yang tidak bisa dipisahkan. Maka kebebasan tersebut tidak bisa dilimpahkan, diambil atau diserahkan kepada orang lain. Pengambil alihan kebebasan seperti itu adalah bentuk dari perbudakan yang sudah barang tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan menentang praktik penjajahan atau perbudakan. Oleh karena itu, Pasal 28 UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berbicara yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dipertegas kembali lewat perubahan kedua pada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Lebih khusus lagi, kebebasan berbicara diatur didalam perubahan kedua pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Amanah konstitusi tersebut juga termuat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana secara tegas menjelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa “kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara”. Artinya, tidak ada yang boleh menghalangi kegiatan pers, meskipun itu pemerintah. Tidak hanya itu, dalam ayat 4 dijelaskan bahwa “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”. Tetapi Pers melayani Hak Jawab serta melayani Hak Koreksi sebagaimana tertulis didalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3. (Tim FNN)
POPULER
