ALL CATEGORY
IHSG Ditutup Menguat, Ditopang Solidnya Laporan Keuangan Emiten 2022
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat seiring solidnya laporan keuangan emiten pada tiga bulan pertama 2022.IHSG ditutup menguat 16,17 poin atau 0,22 persen ke posisi 7.232,15. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,25 poin atau 1,06 persen ke posisi 1.075,11.\"Katalis positif hari ini yaitu solidnya beberapa laporan keuangan emiten di kuartal satu tahun ini dan menguatnya indeks di bursa Wall Street,\" tulis Tim Riset Indo Premier Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.Sementara itu terkoreksinya mayoritas harga komoditas seiring kekhawatiran perlambatan ekonomi China, menjadi katalis negatif bagi indeks.Dibuka menguat, IHSG tak lama melemah dan menghabiskan waktu di zona merah hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada awal sesi kedua, IHSG masih tak mampu beranjak dari teritori negatif namun kemudian menguat sampai penutupan perdagangan bursa saham. Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor terkoreksi dengan sektor teknologi turun paling dalam 1,26 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor transportasi & logistik masing-masing turun 1,12 persen dan 0,61 persen. Sedangkan tujuh sektor meningkat dimana sektor barang konsumen primer naik paling tinggi 1,8 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor properti & real estat masing-masing naik 1,41 persen dan 1,23 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp19,43 triliun. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp1,14 triliun.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.488.512 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,4 miliar lembar saham senilai Rp39,94 triliun. Sebanyak 241 saham naik, 295 saham menurun, dan 154 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 109,33 poin atau 0,41 persen ke 26.700,11, Hang Seng naik 65,37 poin atau 0,33 persen ke 19.934,71, dan Straits Times terkoreksi 17,54 poin atau 0,53 persen ke 3.322,05. (mth/Antara)
Menaker: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM Prioritas Utama PEN
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadikan sektor UMKM prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema \"Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur\" secara virtual, Menaker menyebut pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM.Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM.\"Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),\" kata Menaker.Menaker mengungkapkan pihaknya terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.“Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing,” katanya.Ia menambahkan pihaknya juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi.\"Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM,\" katanya.Menaker menyebutkann dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di era digital ini maka diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian.\"Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia,\" demikian Ida Fauziyah. (nth.Antara)
Presiden Skakmat Giring Soal Formula yang Ragukan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Kehadiran Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau pembangunan Sirkuit Formula-E di Ancol setidaknya telah menjawab keraguan Ketum PSI Giring Ganesha. “Saya ini ingin melihat persiapan Formula-E seperti apa. Dan, di lapangan ini seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya juga sudah siap. Kemudian yang dikejar mungkin paddock dan untuk granstand-nya,” kata Jokowi. Melalui akun Twitter resminya, Presiden Jokowi mencuit dua kali. Pertama dia menceritakan kunjungannya di Ancol. “Yang kedua, Jokowi mengatakan saya berharap bulan Juni nanti kita bisa melihat balapan mobil listrik,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa, 26 April 2022. Seakan bersangkut, Anies juga memberikan dukungan lewat Formula-E. Dia berharap, tampaknya tulisan itu juga diungkapkan dalam Bahasa Inggris, ini diungkapkan secara internasional, terutama pada para stakeholder. Stakeholder Formula-E, baik itu diikuti oleh negara dan sponsor. “Dan ini saya kira dianggap oleh Anies sangat penting karena dia ingin menepis keras bahwa secara teknis maupun politis, persiapan gelaran international Formula-E akan bisa dilaksanakan,” ujar Hersubeno Arief. Kehadiran Presiden Jokowi di Sirkuit Formula-E yang telah 100 persen selesai treknya itu seolah menepis keraguan beberapa pihak akan kesanggupan Anies menyelesaikan proyek ini. Apalagi, kini Jokowi juga menjadi sorotan. Orang terdekat sekaligus andalannya, Luhut Binsar Pandjaitan tengah berada dalam sorotan dalam pusaran korupsi mafia minyak goreng ini. Demikian pula putranya Kaesang Pangarep, pemilik saham terbesar Persis Solo yang ternyata salah satu komisarisnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni dari PT Wilmart Nabati Indonesia. Tekananan terhadap Jokowi ini semakin berat, karena politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap sebuah fakta bahwa mafia minyak goreng yang berada di balik kelangkaan minyak goreng selama 6 bulan terakhir ini. Juga ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu polarnya sangat salah. Itu kalau gak dikelola dengan baik itu bisa menyambar Jokowi juga. “Anda pasti ingat yah wajah Presiden Jokowi pada saat itu tegang, lelah, dan tanpa ekspresi ketika dia menyetop larangan atau menyetop larangan dari minyak goreng dan bahan baku itu. Ketegangan itu masih mengendap di wajah Jokowi ketika dia memberikan keterangan pers bersama Anies,” ujar Hersubeni Arief. Anies kini juga tengah berada di bawah tekanan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait dengan penyelenggaraan Formula-E ini. Edi Marsudi kembali berniat membuka sidang pleno interpelasi. Sebelumnya, PDIP dan PSI menggelar sidang pleno interpelasi penggunaan dana APBD untuk penyelanggaraan balapan Formula-E. Namun sidang pleno itu gagal karena tidak memenuhi kuorum karena hanya didukung dua partai saja, yakni PDIP dan PSI. Tujuh fraksi lainnya menolak dan membentengi Anies dalam hak interpelasi. Karena itu kunjungan dan dukungan Jokowi ke Formula-E itu tentu saja akan membuat rencana sidang pleno hak interpelasi ini jadi makin mati angin. Dengan kunjungan itu Jokowi sendiri bisa memberikan signal kepada PDIP ini sebenarnya dicurigai ada di balik kasus minyak goreng ini. Jadi, Jokowi memberi sinyal yang sangat mungkin dia membuat aliansi baru bersama Anies dan para pendukungnya dari segi internasional. Ini juga sangat menguntungkan Jokowi, juga sangat menguntungkan menjelang pertemuan G20 yang akan berlangsung November mendatang di Bali. Berbeda dengan balapan sirkuit Mandalika, Formula-E adalah salah satu kegiatan balap yang ramah lingkungan. Dan, soal lingkungan ini banyak disoroti negara-negara maju, Indonesia selama ini banyak disoroti karena banyak diforestasi, tidak kemudian kerusakan lingkungan. Menurut Hersubeno Arif, sebenernya kalau mau diteruskan ada satu momen lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan itu dipastikan akan jadi sorotan dunia internasional. Dulu, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah menjanjikan akan membangun Stadion Persija senilai Rp 1,5 triliun. Ini sebuah sirkuit milik Persija yang dulu pernah dijanjikan oleh Jokowi maupun Ahok akan dibangun saat mereka menjadi gubernur DKI. (mth)
Soal DI TII, Rahman Sabon Nama Anggap KSP Moeldoko hanya Mendengar Cerita Sejarah Perjuangan RI
Jakarta, FNN - Pernyataan Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI Purn.Moeldoko atas munculnya gerakan DI/TII mendapat tanggapan serius dari pengamat politik Rahman Sabon Nama. Sabon menegaskan perbedaan pernyataan dan sikap sebagai pejabat publik dalam menghadapi situasi kebangsaan saat ini berpontensi menimbulkan perpecahan/disintegrasi bangsa. Sepertinya Moeldoko tidak membaca sejarah Indonesia atau tidak belajar sejarah, apalagi bukan sebagai pelaku sejarah dia hanya berpijak pada egosentris kepentingan politik sesaat untuk golongannya sendiri. Atas pernyataannya itu rakyat semakin mafum atas gelagat yang diperlihatkan rezim terseret dalam upaya pengkaburan sejarah ke dalam gerakan yang berdasarkan ideologi lain di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi kesulitan hidup ,berbagai ketimpangan mahalnya harga kebutuhan pangan pokok khususnya minyak goreng dan lunturnya hukum dan keadilan belum juga diatasi pemerintah. Pemerintah seakan memberikan kesempatan semakin tumbuh berkembangnya ideologi komunis gaya baru untuk berusaha menjadi pahlawan guna mengatasi kesulitan rakyat dalam mendapatkan kebutuhan pokok lewat berbagai operasi pasar lewat tangan oligarki swasta bukan oleh pemerintah/ Bulog. Moldoko rupanya lupa ingatan bahwa munculnya pergolakan senjata paska proklamasi kemerdekaan hingga pada pemulihan kedalautan 27 Desember 1949 hingga pemberlakuan UU Dasar Sementara (1950-1955) terjadi perpecahan dan pertikaian bersenjata dengan beberapa daerah bersumber dari pelaksanaan kebijakan Soekarno berasas liberal diktator sentralistis dengan memusatkan kekuasaannya pada diri presiden sebagai pempimpin revolusi. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan para tokoh pejuang kemerdekaan di daerah, sehingga terjadi gerakan separatisme/provinsialisme serentak di seluruh Indonesia seperti : 1).DI/TII Karto Soewiryo di Jawa Barat 2).APRA di bawah pimpinan Westerling di Bandung, 3).RMS di Maluku 4).Permesta di Minahasa Sulawes Utara dan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, juga DI/TII Aceh pimpinan Tengku Abu Daud Breeh ,DI/TII Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah 5). Pemberontakan PRRI tidak hanya di Sumatera Barat tetapi meliputi (Sumatera Barat, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara) dengan bantuan senjata dari Amerika Serikat. 6).Pemberontakan bersenjata OSM Medan di bawah pimpinan Kolonel Naenggolan. Moledoko seharusnya tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ini terjadi karena penyimpangan yang dilakukan rezim Bung Karno adanya peningkatan gerakan komunisme semakin kuat terjadi dengan terjadinya pemberontakan bersenjata PKI di Madiun. Adanya perbedaan sikap dari para tokoh pejuang daerah diredam lewat kebijakan dari Jenderal Ahmad Yani ,beliau menghadap Presiden Soekarno untuk menghentikan pemberontakan bersenjata dengan merekruet para pejuang yg menjadi pemberontak untuk menjadi anggota TNI. Pemulihan keadaan itu dimanfaatkan PKI setelah gagal dalam pemberontakan bersenjata di Madiun, dengan melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatannya kembali berpusat di Komplek Merapi, Merbabu dan tempat lain sehingga eksis pada Pemilu pertama 1955 dan ketika gagal melakukan pemberontakan bersenjata dalam gerakan G30SPKI 1965 untuk mengubah Idologi negara Pancasila menjadi idologi komunis/markxisme. Di era pemerintahan Jokowi publik mengetahui ada upaya penghilangan jejak dan sejarah G30S PKI 1965 dengan berupaya membalikkan fakta sejarah lewat forum Seminar yang digagas oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan Cs (periode pertama Jokowi) agar pemerintah meminta maaf pada PKI, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Moeldoko dengan mendiskreditkan umat Islam lewat gerakan DI/TII . Oleh karena itu saya ingatkan bahwa upaya mengamputasi gerakan aksi demo mahasiswa saat ini dengan Isu DI/TII justru akan semakin memperburuk citra pemerintahan Jokowi, atas pernyataan kurang cerdas itu , justru menjadi bumerang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, yang seharusnya dihindari pemerintah di tengah semakin merosotnya legitimasi dan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin saat ini. (sws)
Pembuktian Anies Baswedan (Bagian Pertama)
Semakin Anies dibully, sejauh itu Anies mengukir prestasi. Semakin Anies dihujat, seiring itu Anies menjadi kuat. Semakin Anies disingkirkan, seketika itu Anies diunggulkan dan meraih luasnya dukungan. Pun demikian, itu tidak serta merta memuluskan Anies menjadi presiden dalam pilpres 2024. Sesungguhnya, Anies masih menempuh jalan terjal dan batu sandungan melewati proses itu. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI KENAPA sampai saat ini Anies belum beririsan dan merapat ke Oligarki?. Sebab, saat namanya terus melambung menghiasi bursa capres jelang pilpres 2024. Muncul premis sulitnya menduduki kursi presiden saat sistem pemilu yang masih sangat kapitalistik dan transaksional. Lalu apa yang akan dilakukan Anies untuk menyiapkan diri menghadapi pesta demokrasi yang begitu berbiaya tinggi. Akankah Anies larut mengikuti persfektif itu untuk sekedar mendapat sokongan politik berupa finansial dari pemilik modal besar. Mungkin juga Anies telah mengambil sikap tegas berjarak dengan oligarki yang kadung menjadi musuh rakyat. Kemudian bagaimana dengan dukungan partai politik terhadap Anies. Adakah kepastian dari partai politik yang akan mengusung Anies sebagai capresnya. Kelangsungan pencalonan dan persaingan merebut kursi orang nomor satu di Indonesia, mutlak ditentukan oleh peran dan kewenangan partai politik. Sejauh mana pendekatan dan lobi-lobi politik telah dilakukan Anies dalam menghadapi salah satu mekanisme formal dan faktor utama pencalonan presiden itu. Mungkin ya mungkin juga tidak, telah ada hikmah permusyawaratan antara Anies dengan partai politik tertentu. Kadang terbesit juga pikiran-pikiran yang merisaukan. Bahwasanya yang mengganjal Anies menjadi presiden, faktor krusialnya bukan dari dukungan rakyat. Melainkan pada proses penyelenggaran pemilu dan kinerja KPU. Sebuah kekhawatiran yang wajar mengingat KPU tak pernah lepas dari kontroversi dan polemik kecendeungan potensi penyimpangan perhitungan suara. KPU seperti terlanjur dianggap sering menjadi mesin politik kepentingan tertentu untuk menggapai jalan pintas kekuasaan. Fenomena KPU yang seakan bagai hukum tak tertulis, dan menyiratkan pentingnya pengawasan ketat publik. Hal lain yang mengemuka, terkait tinjauan personal menyoal kehidupan pribadi dan keluarga. Ini juga memiliki korelasi yang tinggi dengan wacana pencapresannya yang semakin deras bergulir. Sebut saja tentang kepemimpinannya selaku Gubernur DKI Jakarta. Apa yang sudah menjadi prestasinya dan kekurangannya, termasuk bahkan kegagalannya jika ada. Soal lain yang tak kalah penting dan menarik, ketika Anies distigmakan dengan politik identitas yang kental diikuti tudingan figurnya yang dicap intoleran, radikal dan fundamental. Pelbagai serangan dan gempuran yang mencoba menutupi Anies yang sejatinya nasionalis dan berwawasan kebangsaan. Ada upaya dari kelompok tertentu yang berusaha melekatkan figur Anies sebagai pemimpin yang membahayakan kebhinnekaan dan kemajemukan. Lebih dari itu dan tak tanggung-tanggung, sorotan juga mulai mengarah ke wilayah yang privacy. Masuk ke dalam ranah syar\'i dan sensitif, mengusik sisi-sisi kehidupan spiritual dan keagamaan keluarga Anies. Tentang anak perempuan Anies yang tidak berhijab, akhirnya muncul juga ke permukaan. Sepertinya bagi kepentingan yang tidak bersesuaian dengan karir politik Anies lebih jauh, ini celah yang bisa digoreng-goreng tanpa minyaknya yang kebetulan susah didapat karena langka dan mahal. Semua anasir-anasir politik dan juga menjadi keingintahuan sebagian besar masyarakat. Sejatinya bukan sesuatu yang tabu, harus ditutup-tutupi dan mendorong rasa enggan untuk menjadi pemahaman publik. Boleh jadi, tak ingin \"membeli kucing dalam karung\" dan terus dimanfaatkan suaranya dalam pemilu. Rakyat sudah bosan dengan kebohongan para pemimpin pencitraan dan pengumbar janji tak bertepi. Apa yang menjadi sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlepas ada tendesi tertentu, telah menjadi komoditas politik dan bahkan cenderung menjadi kampanye negatif yang bisa berimplikasi pada pembunuhan Karakter Anies. Tentulah harus disikapi wajar dan biasa saja. Justru hal-hal yang demikian, menjadi momentum yang kondusif untuk seluruh rakyat Indonesia dapat mengenal dan memahami sekaligus lebih dekat dengan Anies. Menjadi layak ketika rakyat menginginkan pemimpinnya menjadi figur yang cenderung sempurna, setidaknya kediriannya berlimpah kebaikannya ketimbang kesalahannya. Begitupun bagi Anies. Ada peluang membangun opini dan rasionalisasi yang lebih utuh juga bertanggungjawab terhadap figur Anies dari semua aspek dan dinamika kepemimpinannya. Bukan sekedar persoalan elektabilitas semata, Anies berkesempatan mengupas tuntas tentang keraguan sekaligus ekspektasi rakyat selama ini. Dari sikap skeptis dan apriori yang silih berganti dan seiring-sejalan dengan harapan dan dukungan rakyat terhadap Anies. Seakan menegaskan masih terbelahnya sikap publik terhadap proyeksi Anies sebagai presiden Indonesia pasca Jokowi. Apakah Anies mampu memenuhi rasa keingintahuan dan penasaran sebagian besar rakyat?. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sesuatu yang menjadi proses \"down greeding\" atau \"up greeding\" bagi figur Anies?. Dalam politik selevel pilpres yang melingkupi kepentingan nasional dan internasional, politik jegal menjegal memang menjadi skenario yang tak terpisahkan. Lalu apa jawabannya. Bagaimana Anies akan merasionalkannya?. Akankah ini menjadi episode yang menghentikannya atau malah membesarkannya menuju pilpres 2024?. Menjadi penghalang atau menjadi ajang pembuktian bagi Anies Baswedan?. (*)
Planologi Era Kino: Wates Batas Kampung
Oleh Ridwan Saidi, - Budayawan Di Jakarta dan sekitar, antar dua kampung ada wates/batas bangunan terbuat dsri batu dua kaki. Hampir sama dengan ulu jami, yang artinya permulaan kampung, itu wates juga cuma 1 kaki. Kata lain gerbang adalah kaca2. Kaca2 artinya akses. Tak mesti kaca2 ditandai bangunan. Kampung yang saya kisahkan dalam time frame pra dan pasca VOC Hampir semua kampung ada fasitas Sumur Bor, sumur umum. Dan kalau malam ada Téng Loléng, penerangan, dan ronda yang istilah Betawi lamanya pen(Y)aringan, bukan Pen(J)aringan. Semua ini direncanakan dan dijalankan dengan disiplin. Selain itu tiap kampung juga sediakan jondol, tempat rehat bagi kelana berupa bale2 beratap. Tiap rumah harus sediakan air bersih di gentong dan diletak depan rumah untuk yang memerlukan . Kampung dibangun tidak asal2an. Orang Belanda bilang planmatig . Di jaman super modern begini kok pembangunan tanpa perencanaan? Ada kesan se-jadi2nya, dan aneh, kalau itu proyek mangkrak dianggap seperti hal yang wajar saja. Rencana pembangunan proyek juga muncul karena dipidatoni, dipidatokan. Ah, bikin kereta cepat aah. Lalu seorang tokoh partai merenung kenapa pembangunan berjalan seperti tanpa perencanaan. Oh ya, \'kan kita sudah buang GBHN. Ah, balik ke GBHN lagi aah. Di jaman Bung Karno hanya Istiqlal yang tak dapat diselesaikannya. Pembangunan proyek lain OK kok. Pak Harto jangan dikata. Ia memiliki disiplin perencanaan yang hagus. Tak ada pembangunan proyek yang mangkrak, pun tak ada juga pembangunan proyek yang sudah selesai, misalnya lapangan terbang, lalu dijadikan bengkel. Ini menyangkut disiplin perencanaan dan index kecerdasan. Mau kata apa, coba! (*)
Krisis Berkarat yang Membuat Sekarat
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Mahfud MD menilai masalah kenegaraan kini cukup berat, mengerikan narasinya, maka perlu orang kuat yang mampu melakukan terobosan. Tidak jelas maksud membandingkan dengan negara Amerika Latin yang sudah pasti mengambil langkah kudeta atas situasi seperti ini. Namun substansinya adalah bahwa situasi pengelolaan negara sudah parah sekali. Kegagalan menciptakan harmoni dan integrasi nasional bisa jadi akibat pola devide et impera antar golongan dan agama. Sementara korupsi seperti dibudayakan. Penindakan pun dilakukan dengan sarat muatan politik untuk memperkuat posisi tawar antar elemen oligarki. Konsekuensinya adalah \"tebang pilih\" dan \"rekayasa hukum\" dari proses awal hingga ruang pengadilan. Gambaran yang dikemukakan oleh Menkopolhukam tersebut cukup pas untuk mengkonfirmasi bahwa Indonesia sedang mengalami krisis berat. Masalahnya apakah hal ini merupakan krisis sesaat atau memang kulminasi dari proses yang berjalan lama dan bertahap hingga menjadi berkarat ? Tentu berkarat. Sejak Pemerintahan Jokowi menunaikan amanat. Kita coba tutup mata periode 2014-2019. Proses pembusukan atau perkaratan itu cukup dibaca 3 tahun masa pemerintahan terakhir dengan prestasi yang menyedihkan. Pertama, diawali dengan politik licik kompetisi untuk mempertahankan kursi. Presidential Treshold 20 % dan tidak non aktif sebagai Presiden adalah modal utama. Lanjut dengan dugaan kecurangan kotak suara kardus, otak atik angka dan pengukuhan hukum MK yang dipimpin oleh adik ipar Presiden saat ini. Kedua, tangan berdarah dan pelanggaran HAM. Pembunuhan sekurangnya 9 peserta aksi di depan Bawaslu, penembakan mahasiswa demo UU KPK, pembantaian 6 anggota laskar FPI, serta pembunuhan dokter Sunardi difabel yang tidak berdaya. Kesalahan hukum dicari-cari dan dipaksakan dalam kasus Kivlan Zen, HRS, Munarman, Syahganda, Jumhur, Anton Permana, Eddy Mulyadi, Farid Okbah, dan lainnya. Ketiga, ekonomi morat marit dan hutang luar negeri yang melangit. 7000 Trilyun lebih. Sri Mulyani terus mengeluh. Harga, tarif dan pajak rakyat dihajar naik, subsidi ke pengusaha besar, jual-jual aset, proyek KA mangkrak, mafia tanah dan minyak goreng, BPJS hutang besar ke rumah sakit, serta IKN Ibu Kota Ngimpi. Keempat, pandemi yang dipolitisasi dan ajang bisnis. Banyak larangan dan aturan yang mengganggu kebebasan rakyat. Sayangnya diskriminatif. Hak politik rakyat dibatasi sementara hak politik penguasa dominan dan menentukan. Vaksin dan PCR menguntungkan pejabat dan pengusaha. UU pandemi menjadi sarana korupsi. Kelima memarginalkan umat Islam. Kekuasaan berbau Islamophobia. Penistaan agama marak dan vulgar. Buzzer merajalela, isu radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme digalakkan dan itu menyasar umat Islam. Gaya politik seperti ini khas entitas komunis ketika berpengaruh. Memusuhi agama. Berkaratnya dosa politik rezim yang menurut Mahfud MD mengerikan ini bersumber pada korupsi kekuasaan dan keuangan. Akibatnya mahasiswa marah, buruh marah, purnawirawan marah, umat Islam juga marah kepada rezim yang mengelola negara dengan seenaknya. Ditambah lagi dengan keinginan Presiden untuk memperpanjang jabatan, meski dengan bahasa yang hipokrit. Menyangkal tapi bergerak. Dua tahun sebelum 2024 sangat terasa karat-karat itu. Emas dengan karat 24 itu bagus, tetapi politik menuju tahun 2024 penuh karat tentu berbahaya. Kata Mahfud butuh orang kuat untuk mengatasinya. Butuh pula semangat kuat dan gerakan kuat untuk mengubah keadaan yang sudah sekarat ini. Sudah sekarat. Bandung, 26 April 2024
Hersubeno: Sulit Mencari Istilah untuk Menggambarkan Jahat dan Zalimnya Rezim Ini
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief sangat heran melihat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ugal-ugalan dalam mengatasi krisis minyak goreng. Ia terlalu berani mengambil keputusan yang mendesak, tanpa mempertimbangkan dampak seriusnya. “Pada Senin, 25 April 2022, Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri melimpah. Apakah kita tidak salah mendengar kosa kata itu yang dipilih oleh Presiden Jokowi, yakni melimpah. Pilihan kosa kata itu pasti memiliki maksud tertentu. Secara psikologis setidaknya dimaksudkan agar hati emak-emak senang, rakyat juga senang,” paparnya dalam kanal Hersubeno Point, Senin, 25 April 2022. Jokowi, kata Hersu - panggilan akrab Hersubeno jelas ingin merebut kembali hati emak-emak setelah 6 bulan terakhir ini nyap-nyapan meghadapi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, pernah terjadi di Sumatera Utara ada rombongan emak-emak dari Sibolga yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke Kota Medan hanya untuk antre minyak goreng. Tak hanya itu, di Kalimantan Timur dan Banjarmasin ada emak-emak yang meninggal dunia karena berdesak-desakan antre minyak goreng. “Sungguh ironis, ibarat ayam mati di lumbung padi,” kata Hersu. Belakangan, masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sudah mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan Pemilu. “Kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak lebih marah lagi. Kurang ajar betul. Ini rupanya yang membuat kita menderita selama 6 bulan, ini karena ulah mereka,” tegasnya. Hersu menegaskan bahwa informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu, memang benar-benaer membuat kita jadi terperangah? “Kok jahat banget mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan menunda Pemilu, kemudian mereka tegar-teganya membuat kehidupan rakyat jadi sengsara ini. Ini benar-benar sulit mencari kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa lalim, penguasa yang jahat seperti yang terjadi saat ini,” paparnya. Hersu menegaskan publik selama ini bertanya-tanya untuk apa dana yang mereka kumpulkan dari mempermainkan surat ijin ekspor itu. “Yang sangat jelas adalah untuk membiayai kebulatan tekad yang hingga kini masih terus berlansung dari berbagai daerah, meskipun Presiden sudah melarang menteri memebicarakan soal penundaan Pemilu,” katanya. Kemudian bagaimana dengan lembaga survei? Hersu menegaskan, lembaga survei selama ini banyak yang menjadi lembaga Presiden Jokowi untuk wacana tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, masih sangat tinggi. Bahkan ada sebuah wacana yang sangat nekat mengatakan bahwa kepuasaan terhadap presiden Jokowi itu naik karena kebijakan terhadap minyak goreng. Akan tetapi, sekarang sebagian besar lembaga survei yang tadinya mendukung Presiden Jokowi itu, sudah mulai merilis hasil survei yang berlawanan dengan kehendak mereka. Disebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan Pemilu dan tidak ingin memperpanjang masa Presiden Jokowi. Tak hanya lembaga survei yang mulai sadar, partai politik pendukung pemerintah, semua juga menolak dan memasang badan tentang kehendak rakus itu. “Sekarang kita perhatikan tinggal Golkar dan PKB yang masih bertahan,” kata Hersu. Gelombang penolakan semakin membesar. PAN yang tadinya juga mendukung, kini sudah berbalik badan. Pukulan terhadap wacana penundaan Pemilu itu, setelah Kejaksaan Agung menetapkan langsung 4 orang tersangka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. (sof, sws)
Rocky Gerung Sebut Perang Dunia ke-3 Makin Dekat
Jakarta, FNN – Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung membuat analisis terhadap geopolitik internasional dari isu-isu terbaru yang beredar. Rocky Gerung memberikan komentarnya, yang dimulai dari terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis, hingga pergerakan Amerika di Indo-Cina. Menurut Rocky Gerung , terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis menandakan kemenangan rasionalisme di atas islamophobia dan fasisme kanan. Sementara itu, terkait pergerakan Ameirka untuk membendung proksi Rusia-Cina di Pasifik menandakan perang dunia ke-3 yang semakin berada di depan mata. “Betul banget kalau kita analisis masyarakat internasional hari-hari ini, tentu Eropa dan masyarakat dunia itu bergembira karena Perancis akhirnya keluar dari semacam bandonya, yakni dari kiri ke kanan seperti islamophobia dan ketakutan terhadap fasisme,” ujar kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Isu rasisme dan islamophobia ini dinilai Rocky Gerung muncul kembali karena perang Rusia dan Ukraina yang melahirkan banyak pengungsi, terutama mereka yang masuk ke perbatasan Turki. Pasalnya, berdasarkan data Rocky Gerung, ada sekitar 500.000 pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan orang. Namun dalam hal ini, Rocky Gerung menilai bahwa Islamofobia dan rasisme itu menjadi suatu yang tidak dimakan mentah-mentah rakyat Perancis. “Tapi rakyat Prancis bangkit pada rasional dan tidak tergoda dengan ide-ide posisi fasis kanan terutama rasisme dari mbak Le Pen, yang orang anggap berupaya untuk mengembalikan politik kanan,” kata Rocky Gerung . Dari hal itu, Rocky Gerung mengajak viewer dan masyarakat Indonesia untuk belajar dari nilai-nilai yang dimiliki rakyat Prancis. “Indonesia harus belajar dari situ bahwa pembelahan masyarakat di Indonesia itu masih berlangsung dan isu fasisme seperti islamofobi juga masih kuat,” sambung Rocky. Pada lain hal, Rocky Gerung juga berbicara tentang pergerakan Amerika yang mulai terlihat gesit dan dalam di daerah pasifik. “Kita baca aja ada media internasional, (bahwa) Amerika mengirim tim nya yang dipimpin Menteri-menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan negara-negara Solomon di pasifik,” kata Rocky Gerung. “Hal ini segala macem ini tentu untuk mengkonsolidasi indo-pasifik, karena untuk Amerika proksi antara Rusia dan Cina di Indo pasifik sudah mulai berlebihan,” ucap Rocky. Bila diperhatikan dengan seksama, Rocky Gerung menilai bahwa Australia mulai diberikan peringatan untuk lebih berhati-hati karena sudah mulai melanggar berbagai komitmen. Hal ini yang dinilai Rocky Gerung menjadi sebuah hal harus diperhatikan bahkan G20 dinilai sebagai suatu organisasi yang mungkin tidak akan berfungsi kembali di keadaan seperti ini. “Kondisi-kondisi seperti ini yang luput di dalam pembicaraan, namun bagi kita FNN, kita tahu hubungan kekacauan politik dalam negeri dan variable politik luar negeri,” ujar Rocky. (ida, sws)
Teroris Minyak Goreng
Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN MINYAK Goreng terbukti telah menjadi “senjata ekonomi” yang sangat ampuh dalam membuat kegaduhan di dalam negeri. Pemerintah sudah dibuat manut pada kemauan pengusaha sawit dan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi sendiri mengaku, tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi mafia minyak goreng. Adanya permainan mafia ini juga diakui Presiden Joko Widodo. Menyusul penetapan empat tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung yang diduga terlibat korupsi ekspor minyak sawit mentah itu juga direspon Presiden Jokowi. Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas. “Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas,” tulis Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya (@Jokowi), Rabu (20/4). Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng. Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. “Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022. “Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” lanjutnya. Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. Namun, keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) itu dikritik Ekonom Senior DR Rizal Ramli. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer. “Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya via Twitter, @RamliRizal, Sabtu, 23 April 2022. Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi (penalti) yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, seperti China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Malaysia. Mengutip Tempo.co, dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun. Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. Yang menarik, meski pelarangan itu diumumkan pada Jumat, 22 April 2022, toh mulai diberlakukan pada Kamis, 28 April 2022, sehingga ada jedah waktu selama 6 hari bagi pengusaha untuk menggenjot ekspornya. Mengapa Jokowi tidak langsung melarang ekspor ketika mengumumkan itu? Apakah memang sengaja untuk memberi kesempatan mengekspor sebanyak mungkin mumpung larangan itu belum diberlakukan? Apalagi, pihak Kejaksaan Agung sendiri tidak menyegel tiga perusahaan yang diduga terlibat kasus ekspor minyak goreng, seperti yang diumumkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Selasa (19/4/2022). Seperti diberitakan, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga telah menerbitkan izin ekspor CPO untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (Domestic Market Obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (Domestic Price Obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie mengungkapkan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kemendag harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,” imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Mendag Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Artinya, jika memang benar bahwa Luthfi akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka, karena “kewenangan yang terbatas” seperti disebutkannya. Apa yang dia lakukan itu atas perintah Menteri “Super Power”. Apalagi, belakangan ini muncul isu bahwa keuntungan hasil ekspor minyak goreng itu ternyata digunakan untuk operasi penundaan Pemilu 2024 yang dimotori oleh pejabat Istana dan lingkar Presiden Jokowi. Jika minyak goreng saja sudah bisa membuat kegaduhan, ini sebenarnya tidak ubahnya dengan “teroris minyak goreng”. (*)
POPULER
