ALL CATEGORY
Tak Ingin Jatuh di Lubang yang Sama Empat Kali, Prabowo Lakukan Zig-Zag Politik Lebaran
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampaknya jadi politisi yang paling sibuk di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Prabowo tengah melakukan safari Lebaran dari Hambalang, Jogjakarta, Teuku Umar lalu Tapal Kuda Jawa Timur. Jejak langkahnya terbaca bahwa ia sedang menjalankan politik Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh dan tata krama. Demikian analisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu 04 Mei 2022. Prabowo tampaknya tak ingin jatuh di lubang yang sama hingga empat kali. Sebelumnya ia pernah menjadi Capres berpasangan dengan Megawati, berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ia ingin mengakhiri kutukan sebagai Capres. Oleh karena itu, kali ini ia harus berhitung cermat dan akurat. Langkah zig-zag Prabowo terbaca jelas, setelah melaksanakan sholat ied di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Prabowo langsung bersilatuhrahmi dengan para kader Gerindra. Prabowo kemudian memulai perjalanan panjang dalam waktu yang singkat Kesempatan pertama ia bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi yang tengah berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dari Yogyakarta Prabowo kembali ke Jakarta untuk bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar kawasan Menteng Jakarta Pusat. Prabowo didampingi oleh putranya Didit Hadiprasetyo dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, sementara Megawati didampingi oleh putra dan putrinya Prananda dan Puan Maharani. Tampak juga dalam acara itu Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Kali ini makanan yang disuguhkan oleh Megawati bukan nasi goreng spesial andalannya, akan tetapi tapi opor ayam spesial dengan ketupat dan sayur. Setelah bertemu dengan Megawati pada hari Senin, kemudian pada hari Selasa Prabowo mulai perjalanan panjang ke Jawa Timur untuk bertemu dengan sejumlah Kiai dan Ulama di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur khususnya di daerah Situbondo dan Jember. Daerah ini dikenal sebagai kawasan santri ilmu dan posisinya orang Madura Overseas, Madura perantauan yang disebut sebagai komunitas pegadungan. Dari kawasan Tapal Kuda kemudian Prabowo kembali ke Surabaya bersilaturahmi dengan Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, Fahrul Ahyar dan kemudian pada malam harinya bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Walaupun Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membantah ada muatan politik dari Prabowo yang zig-zag dari Jakarta menuju Yogya lalu kembali ke Jakarta dan kemudian terbang ke Surabaya tetapi ke Jember terlebih dahulu, setelah itu ke Situbondo dan kemudian Surabaya, menurut Hersubeno agak sulit rasanya bagi kita untuk menepis bahwa silaturahmi Lebaran kali ini dimanfaatkan secara serius oleh Prabowo. \"Jadi ini kita sebut sebagai zig-zag politik Lebaran,\" papar Hersu. Dari daerah yang dituju Prabowo dengan siapa dia bertemu, sebetulnya publik bisa mendapat gambaran apa target yang ingin dicapai dan bagaimana cara dia memperolehnya. Menurut Hersu, tampaknya Prabowo ingin menempatkan dirinya sebagai politisi yang punya tata krama atau unggah ungguh. Ia sangat mengedepankan fatsun politik yang tinggi dalam kultur Jawa. Unggah-ungguh ini kata Hersu tampak dari pengakuan Prabowo perihal pencalonan dirinya di musim Pilpres 2024 ini. Hersu mengutip pernyataan mantan politisi PDIP Panda Nababan bahwa ada empat sosok orang yang ditanya Presiden Jokowi. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto. Kecuali Prabowo, mereka dengan lugas dan responsif menjawab pertanyaan Jokowi bahwa mereka akan maju sebagai Capres di 2024. Namun Prabowo tidak selugas mereka. Jawaban Prabowo ketika ditanya Jokowi bahwa ia akan maju jika diizinkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Hersu hal ini contoh unggah-ungguh politik yang bagus. Tata krama lain yang ditunjukkan Prabowo adalah saat di Jogjakarta Prabowo tidak berkunjung ke Sultan HB X karena menghargai Megawati. Prabowo juga ingin menjajaki dukungan NU dengan melakukan pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa karena dukungan PDIP dan NU mutlak diperlukan oleh Prabowo. Di Hari Raya ini, kata Hersu, Prabowo sedang belajar dari kegagalannya empat kali nyapres. Prabowo harus cerdik dan hati-hati untuk mengakhiri stigma kutukan kandidat capres. Apakaj ia akan terkutuk lagi atau ia bisa membuktikan dirinya menjadi presiden di tahun 2024. (sws)
Solusi Krisis: Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli!
Presiden Jokowi tentu saja tak perlu copy paste Dekrit Presiden Soekarno itu. Cukup menyatakan “Diberlakukannya Kembali UUD 1945”. Tiga poin lainnya tinggal disesuaikan dan ditata kembali saja. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN INDONESIA di ambang krisis ekonomi dan politik. Apalagi, hutang kita sudah mencapai angka lebih dari Rp 7.000 triliun. Entah berapa tahun lagi hutang ini terlunasi. Entah presiden siapa yang berhasil melunasinya. Anehnya, Pemerintah justru lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada membangun ekonomi kerakyatan. Tuntutan mahasiswa dalam setiap kali unjuk rasa sepertinya nyaris tak terdengar dan sulit dipenuhi. Dari 6 tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa BEM SI, Senin, 11 April 2022, yang dipenuhi baru tuntutan perpanjangan masa jabatan presiden dan soal penundaan Pemilu 2024. Pemilu tetap digelar 24 Februari 2024. Apakah tuntutan janji-janji semasa kampanye Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin bakal dipenuhi dalam waktu sekitar 2,5 tahun lagi? Belum ada jawaban dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Anggaran Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan KPU sebesar Rp 110,4 Triliun. Jangan sampai proses demokrasi mahal ini menghasilkan pemimpin petugas partai seperti yang terjadi selama 2 kali Pemilu (2014 dan 2019) ini. Ketika harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, yang sebelumnya didahului dengan “hilangnya” minyak goreng di pasaran, pemerintah dan DPR tidak bisa berbuat banyak. Padahal, rakyat sangat susah mencarinya. Begitulah kalau sumber-sumber kekayaan negara dikuasai segelintir menusia serakah yang dikenal sebagai Oligarki. Ribuan, bahkan jutaan hektar lahan di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, misalnya, dikuasai oligarki. Mereka menguasai perkebunan kelapa sawit. Ketika rakyat kesulitan mencari minyak goreng, ternyata mereka malah mengekspornya karena keuntungan yang diperolehnya lebih besar ketimbang dijual di dalam negeri. Itulah jahatnya oligarki! Mereka lebih mementingkan kelompoknya ketimbang rakyat yang mesti antri berjam-jam untuk membeli minyaknya. Meskipun ada upaya “mengendalikan” harga minyak goreng, pemerintah tidak dianggap oleh oligarki penguasa minyak goreng dan lahan kelapa sawit. Harga minyak goreng tetap saja mereka yang tentukan. Inilah akibat dari UUD 1945 yang telah mengalami Amandemen sampai 4 kali oleh MPR RI. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 itu telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan MPR. Rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945 seperti dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? (2019) karya Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan bisa dibaca berikut ini: 1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; 2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan di Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000; 3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001; 4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Pasal apa saja yang Mengalami Perubahan dalam Amandemen UUD 1945? Amandemen UUD 1945 yang pertama dalam Sidang Umum MPR 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Sedangkan Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 meliputi 5 Bab dan 25 Pasal. Amandemen UUD 1945 ketiga dalam Sidang Tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya. Terakhir, Amandemen UUD 1945 keempat yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab. Salah satu contoh ekses negatif dari amandemen UUD 1945 bisa dibaca dalam tulisan Koordinator INVEST Ahmad Daryoko, “Ternyata Penjualan PLN Tetap Jalan dengan UU Omnibuslaw!” Sebenarnya program penjualan PLN itu ada dalam UU Nomor 20/2002 dan UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK dengan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU - I/2003 pada 15 Desember 2004 dan putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 pada 14 Desember 2016. Tetapi, tulis Ahmad Daryoko, Rezim ini ternyata tetap “ngotot” menjual PLN dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Dalam Kluster Kelistrikan pasal 42 halaman 243 ) yang terbit pada 2020 kemarin. Akibatnya saat ini aset PLN nyaris habis. Hanya tersisa luar Jawa-Bali (atau 15 persen dari kelistrikan Nasional). Yang di Jawa-Bali, operasi pembangkit PLN kurang dari 10 persen perhari. Sementara pembangkit swasta IPP menyediakan 90 persen dari kebutuhan total rata-rata sekitar 25.000 MW. Sementara retail sudah dikuasai oligarki. Dekrit Presiden Untuk keluar dari krisis multidimensi yang sudah di depan mata ini, Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli. Sebab, sumber kegaduhan selama ini bermula dari amandemen UUD 1945 itu. Pasca amandemen UUD 1945 itu, banyak UU akhirnya diubah sesuai pesanan Asing dan Aseng. Untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden Jokowi bisa mencontoh langkah yang dilakukan Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Itulah dekrit pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Puluhan tahun kemudian, yakni setelah Reformasi 1998 yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, juga mengeluarkan dekrit tapi ditolak oleh MPR kala itu. Latar belakang dan alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 adalah dari kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Konstituante adalah badan atau dewan perwakilan yang dibentuk pada 1956 dan ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia. UUDS 1950 sendiri digunakan sejak 1950 seiring dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang semula dipakai sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Sejak dibentuk sebagai hasil dari Pemilu 1955, Konstituante mulai melakukan sidang pada 10 November 1956 untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga 1958, Konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya itu, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD baru yang disebabkan banyaknya kepentingan dari masing-masing kelompok memunculkan berbagai gejolak di berbagai daerah. Situasi negara ketika itu tidak kondusif dan cukup kacau karena gejolak tersebut. Kondisi tersebut membuat Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden 1959 sebagai “Hukum Keselamatan Negara”. Sehingga, tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 itu adalah untuk menyelamatkan negara berdasarkan staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Dengan adanya Dekrit Presiden 1959, maka masa Demokrasi Liberal atau Parlementer di Indonesia resmi berakhir dan dilanjutkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. Dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia (2021) yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, isi Dekrit Presiden 1959 secara ringkas adalah sebagai berikut: Dibubarkannya Konstituante; Diberlakukannya kembali UUD 1945; Tidak berlakunya lagi UUD 1950; Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Adapun isi Dekrit Presiden 1959 dalam format aslinya adalah sebagai berikut: DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Dengan ini menjatakan dengan chidmat: Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja; Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur; Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi; Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959 Atas nama Rakjat Indonesia Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang SOEKARNO Presiden Jokowi tentu saja tak perlu copy paste Dekrit Presiden Soekarno itu. Cukup menyatakan “Diberlakukannya Kembali UUD 1945”. Tiga poin lainnya tinggal disesuaikan dan ditata kembali saja. Sehingga, dalam sisa masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2024, penyesuaian yang dimaksud itu bisa segera dilakukan. Peraturan Perundangan yang dinilai merugikan rakyat, bisa dihapus seperti UU Omnibuslaw. Bila ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, insya’ Allah, pada akhir masa jabatan periode kedua ini, Jokowi bisa menjadi “Pahlawan” di mata rakyat karena telah menyelamatkan Indonesia dari krisis politik berkepanjangan. Mengenai hal-hal lain yang bersifat teknis dan sebagainya bisa dibicarakan di Senayan secara bersama dalam tempo sesingkat-singkatnya. (*)
Islamofobia Musuh Pancasila!
Musuh Pancasila bukan Islam, maka tak ada alasan menebarkan Islamofobia. Musuh Pancasila adalah mereka yang mulutnya berteriak NKRI harga mati, namun tindakannya mengangkangi konstitusi. Oleh: Tamsil Linrung, Penulis adalah Ketua Kelompok DPD–MPR RI HARI-hari belakangan ini, wajah Islam dan umat Islam Indonesia terlihat kusam. Senyum yang dulu merekah, kini sirna terkoyak oleh narasi radikal, intoleran, ekstrem dan sejenisnya. Stigma yang demikian popular ini sambung-menyambung menari di atas isu demi isu. Isu itu ditiup bukan hanya dari mulut buzzer. Sejumlah pejabat, komisaris Badan Usaha Milik Negara, aparat keamanan, dan bahkan pimpinan Institusi Perguruan Tinggi ramai mengompori. Terbaru dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Budi Santosa Purwakartiko yang menuduh orang mengenakan jilbab sebagai manusia gurun. Begitulah, beberapa tahun belakangan ini, Islam seolah tiba-tiba menjelma menjadi agama penuh kontroversi. Dulu, jarang sekali ajaran atau simbol-simbol Islam dipersoalkan. Sesekali mungkin ada geliat, namun intensitasnya tidak seperti sekarang. Sangat disayangkan, diantara penyebar Islamofobia adalah mereka yang justru beragama Islam. Demi kepentingan tertentu, mereka mengolok-olok simbol Islam secara terbuka. Urusan jenggot yang sunnah dibilang kambing, urusan cadar dibilang ninja, urusan jilbab dibilang manusia gurun. Acapkali lagu Islamofobia didendangkan dari mulut pejabat atau pemangku kepentingan negeri. Narasi-narasi yang menyudutkan Islam tersebut malah menyembur dari mulut Menteri Agama, sosok yang seharusnya mengayomi dan menjaga keteduhan hati semua pemeluk agama. Uniknya, semua Menteri Agama yang telah menjabat di Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah kompak dalam satu sikap kontroversial itu. Apakah ini kebetulan? Wallahu a’lam. Lontaran narasi gonggongan anjing justru muncul saat Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan aturan penggunaan toa atau pengeras suara masjid, misalnya. Belum usai kontroversinya, Yaqut kembali dengan narasi agar masyarakat menghargai LGBT (Lesbian, gay, biseksual dan transgender). Sebelumnya lagi, saat diangkat menjadi menag, Menag Yaqut mengatakan bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Setali tiga uang, Menteri Agama pilihan Jokowi sebelumnya juga seperti itu. Sebutlah Menag Lukman Hakim Sjaefuddin. Jejak digital membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, menghargai orang yang tidak berpuasa, atau list 200 mubaligh masih mudah ditemukan. Begitu pula dengan menag Fahru Razy yang dulu heboh dengan wacana larangan cadar atau celana cingkrang bagi PNS dan sertifikasi penceramah. Pertanyaannya, apa relevansi semua argumentasi itu dengan persoalan utama bangsa? Tidak ada, kecuali membuat kita bertengkar satu sama lain, semakin terbelah, dan menjauhkan fokus perhatian rakyat dari masalah riil bangsa. Apa masalah riil itu? Tentu bukan Islam. Masalah riil bangsa itu antara lain ekonomi yang terus memburuk, juga syahwat memperpanjang masa jabatan, kemiskinan, kesenjangan, atau utang negara yang semakin menggunung yang kini telah menembus angka lebih dari tujuh ribu triliun rupiah. Masalah riil lainnya adalah harga-harga kebutuhan dasar (seperti sembako) yang terus merangkak tinggi, sementara kesejahteraan semakin menurun. Survei Penelitian dan Pengembangan Kompas menemukan, 7 dari 10 orang warga negara Indonesia pada awal April 2022 sulit membeli kebutuhan pokok. Jadi, Islamofobia di Indonesia boleh jadi tidak berdiri sendiri sebagai penyakit sosial an sich. Ada peluang Islamofobia sengaja dimunculkan. Untuk apa? Pertama, sebagai pengalihan isu. Kedua, sebagai cara oligarki mempertahankan eksistensinya, berkembang, dan memamah biak. Islamofobia membelah masyarakat, memunculkan pengelompokan politik yang saling berhadapan. Pertentangan dua kutub besar yang sering kita dengar dengan sebutan (maaf) Kadrun versus Kampret terus dipelihara, agar rakyat jauh dari persatuan. Dengan cara seperti itu, oligarki mengukuhkan kekuatannya. Padahal, dunia mulai tersadar bahaya Islamofobia. Baru-baru ini, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari internasional memerangi Islamofobia melalui resolusi GA/12408. Indonesia seharusnya mengikuti tren positif itu. Apalagi, kita memiliki jimat kebangsaan bernama Pancasila. Sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila menjadi koridor kita menjalani hidup selaku warga negara Indonesia. Itu dimungkinkan karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diakui Indonesia, termasuk ajaran agama Islam. Islam dan Pancasila justru saling mendukung satu sama lain. Islamofobia bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengharuskan menghargai agama yang diakui di Indonesia sekaligus menghargai pengikut-pengikutnya. Islamofobia juga bertentangan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, penting menguatkan kembali cita rasa Pancasila kita. Ini sama pentingnya dengan menguatkan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan semboyan NKRI harga mati. Penguatan itu diperlukan agar kita sebagai bangsa dapat mengokohkan jati diri di tengah dinamika politik yang semakin menjauh dari nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu untuk dilaksanakan, bukan dijadikan alat agitasi untuk membelah anak bangsa atau menggebuk mereka yang tidak sepaham akibat perbedaan politik dan persepsi. Pancasila adalah milik kita semua. Bukan milik satu golongan tertentu, kelompok tertentu, atau partai politik tertentu. Musuh Pancasila bukan Islam, maka tak ada alasan menebarkan Islamofobia. Musuh Pancasila adalah mereka yang mulutnya berteriak NKRI harga mati, namun tindakannya mengangkangi konstitusi. Musuh Pancasila adalah mereka yang ingin memperpanjang masa jabatannya, sementara konstitusi mengatakan cukup lima tahun atau paling lama dua periode. Musuh Pancasila adalah koruptor, oligarki, dan mereka yang nyata-nyata ingin mengotak-atik Pancasila. Dan, musuh Pancasila adalah Islamofobia! (*)
Buntut Pertemuan Jogja, Ada Gerakan Prabowo Presiden, Jokowi Wapres
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa momen silaturahmi Idul Fitri 2022 dari berbagai tokoh politik di Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Istana Gedung Agung Yogyakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung menilai silaturahmi antara Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Gedung Agung, Jogjakarta sesungguhnya memiliki tujuan khusus. Hubungan antara keduanya belakangan ini disebut publik menunjukkan kemesraan Jokowi-Prabowo menuju Pemilihan Presiden 2024. Keduanya didukung JakPro yang menginginkan Jokowi kembali sebagai calon Wakil Presiden di tahun 2024. Rocky juga mengaku dirinya sering mendapat pesan WhatsApp agar mendukung pasangan Prabowo (presiden) - Jokowi (wakil presiden). Rocky menegaskan, nanti masih akan ada acara halal bihalal yang isinya pembicaraan politik. \"Dan orang akan berebut untuk nyari undangan halal bihalal ke tempat di mana kekuasaan itu mulai terasa cengkeramannya,\" papar Rocky.kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 04 Mei 2022. Meski begitu, Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dengan tawa. Karena dari penilaiannya tidak ada dasar atau argumen yang memungkinkan keduanya kembali maju di Pemilu 2024 mendatang. “Ini sudah nggak jelas ini usulan itu, usulan dari Projo atau dari mana pun bahwa Prabowo dan Jokowi dipasangkan atau tukar tempat. Kalau tukar tempat mestinya Pak Prabowo Presiden dan Pak Jokowi Menteri Pertahanan kan begitu. Atau Pak Jokowi jadi Menteri Agama atau Menteri Sosial, itu lebih masuk akal,” kata Rocky. Menurut Rocky, kalau ditukar itu artinya, Pak Jokowi ini akan merembet ke Pak Prabowo dan nanti begitu pasangannya disuruh ‘wait’ ya Pak Prabowo turun elektabilitasnya karena Prabowo dipasangkan dengan Jokowi. Berdasarkan pada psikologi masyarakat tersebut, Rocky Gerung ingin agar Prabowo Subianto bisa melakukan pembenahan arah politik. Rocky menyarankan Prabowo bisa menjadi sebuah tawaran alternatif kepada masyarakat yang ingin melihat pilihan lain. “Jadi psikologi publik ingin agar Jokowi tidak muncul lagi di dalam radar elektabilitas. Karena apapun itu orang akan anggap pasti permainan big data lagi Prabowo-Jokowi,,” tutur Rocky Gerung. “Jadi kira-kira itu dan Pak Prabowo tentu tahu bahwa hal ini juga semacam upaya untuk membatalkan perjanjian beliau dengan Bu Megawati, yaitu Prabowo-Puan,” ucap Rocky Gerung. (Ida, sws)
.jpeg)
Jokowi Pilih Dua Hari Diam di Jogjakarta untuk Merenungi Kesalahan Dirinya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sedang merenungkan kesalahannya dengan mengasingkan diri ke Jogjakarta pada masa Lebaran 2022. Dugaan tersebut muncul dari pembicaraan antara pengamat politik, Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official Rabu, 04 Mei 2022. Rocky menyoroti pilihan mudik Jokowi pada saat Lebaran 2022 bukan ke Solo atau tetap tinggal di Jakarta. Hari pertama dan kedua Lebaran 2022, Jokowi memilih tinggal di Yogyakarta daripada di Jakarta atau di Solo. Padahal, kata Rocky jika mengikuti kebiasaan lama, Jokowi disebut harus berada di Jakarta sebagai pemimpin negara atau di Solo yang merupakan kampung halaman orang nomor satu di Indonesia itu. Itu yang belum bisa kita baca (alasan Jokowi memilih tinggal di Yogyakarta), karena secara konvensional, mustinya pak Jokowi pulang kampung. Kan Yogyakarta bukan kampungnya Jokowi,\" kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai pada saat ini Jokowi sedang merenung dengan kejadian pada saat Lebaran 2022 yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk tinggal di Yogyakarta. \"Namun kita mau pahami, sebetulnya satu keadana yang membuat pak Jokowi agak penuh dengan renungan karena pak Jokowi akhirnya mungkin melihat situasi di Jakarta Internasional Stadium (JIS), kan beritanya menggemparkan ke luar negeri,\" ujar Rocky Gerung. Salah satu media asing, Al Jazeera menyoroti sholat Idulfitri yang dilaksanakan di JIS dan disatukan dalam satu kompilasi video dengan ibadah hari raya umat Muslim di seluruh dunia. \"Jadi saya kira pak Jokowi lagi merenungkan apa yang salah dalam dirinya sehingga seolah-olah dalam satu minggu ingin sorotannya ke Anies Baswedan dan Prabowo,\" pungkasnya. Diketahui Presiden Jokowi bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Gedung Agung Jogjakarta dan dilanjutkan berlebaran di Kota Gudeg itu. Pilihan ini mendapat kecaman dari masyarakat termasuk Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Fadel Muhammad. Ia mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Yogyakarta ketimbang Jakarta untuk melaksanakan salat Idul Fitri tahun. Fadel berpendapat bahwa seharusnya Jokowi melakukan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia, apalagi ini pertama kali setelah dua tahun tidak melakukan sholat Idul Fitri. (ida, sws)
.jpeg)
MUI Didesak Bikin Badan Khusus Melawan Islamophobia
Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) didesak segera membentuk badan untuk melawan para pembenci Islam (Islamophobia). Desakan ini perlu disampaikan karena ada dugaan rezim Jokowi sengaja melakukan pembiaran atas gejala ini. Oleh karena itu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi perlu menyampaikan pernyataan sikap. Demikian disampaikan oleh KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan kepada redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. Adapun poin-poin pernyataan sikap itu antara lain: Bahwa, di Indonesia, kaum radikalis neo komunis, neo liberalis dan kalangan sekularisme selama dua periode kekuasaan Jokowi semakin mendapat angin dengan berbagai cara untuk menekan Islam. Padahal sejak dulu sampai sekarang Islam di Indonesia dengan berbagai ormas Islam dikenal moderat dan sangat toleran. Umat Islam di Indonesia telah mengemban amanah ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada umat lain. Bahwa kalangan minoritas non Islam di Indonesia tidak pernah merasa terancam, tidak terusir seperti di Negara lain Burma, India, Bangladesh, China (minoritas Islam di Uyghur), di beberapa Negara Barat dimana Islam sebagai minoritas, diperlakukan secara rasialis, diejek dan malah di bunuh, diusir, dan rumahnya dibakar serta larangan berpakaian muslim dan beribadah, di Indonesia perlakuan seperti hal tersebut terhadap kalangan minoritas tidak pernah terjadi. Bahwa baru di jaman rezim Jokowi berkuasa, ada buzzer dan influencer serta beberapa menteri yang terpapar sekularisme dan neo komunisme serta dibiaya oleh para kapitalis. Mereka sebarkan hoax dan ujaran kebencian terhadap Islam, serta berbagai kebijakan kementerian tentang azan, pendidikan PAUD, pesantren yang di stigma sebagai bibit terorisme. Serta usaha melemahkan dan menghilangkan tokoh Islam dalam sejarah Indonesia. Mereka memanfaatkan “ketakutan” di kalangan Barat dan RRC, dan ketakutan kalangan minoritas di Indonesia tentang kebangkitan Islam garis keras di Indonesia. Mereka takuti bahwa jika Islam garis keras akan berkuasa Indonesia nasibnya akan seperti Suriah dan Afghanistan. \"Ketakutan” tersebut “diciptakan” untuk mempertahankan kekuasaan dengan dukungan Negara Barat dan China Komunis serta mendapatkan bantuan dana dari kalangan minoritas dari usaha mereka menyebarkan kebencian serta adu domba terhadap umat Islam. Bahwa, dimunculkan daftar ulama yang dianggap radikal tidak diperbolehkan ceramah di masjid-masjid, Departemen Pemerintah dan BUMN. Ditimbulkan ketakutan bagi kalangan ulama, di incar kesalahannya, jika salah ucap di internal pengajian, dilaporkan sebagai pelanggaran pidana oleh para buzzerRP. Bahkan BNPT menyebarkan bahwa di sumbar ada kelompok teroris mendirikan NII, dan akan menurunkan pemerintah yang syah dengan “golok”, sesuatu yang tidak masuk akal. Baru-baru ini di bulan Ramadhan seorang Rektor ITK di Kalimantan Timur, yang kemungkinan terpapar sekularisme, atau neo komunisme menjadi rasis dan merendahkan Islam. Bahwa, ulama dikriminalisasi dan menyempitkan ruang gerak para organisasi Islam dengan berbagai istilah stigma mereka lekatkan seperti “kadrun”, radikal dan intoleransi bagi yang bertentangan dan kritis terhadap kekuasaan. Bahkan penangkapan beberapa ulama dan aktivis, tanpa alasan hukum yang logis. Sehingga menciptakan kecurigaan bagi sesama umat Islam. Bahwa, di Amerika dan dunia Barat, Islamophobia telah menjadi catatan sejarah kelam. Namun sekarang PBB telah menetapkan dalam Sidang Umum 15 Maret 2022, Hari Internasional Melawan Islamophobia. Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam SU PBB seharusnya menjadi momentum bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk membuat aturan-aturan hukum terkait. Bahwa, di AS dimana \"Combating International Islamophobia Act\" telah lolos dari House of Representative (DPR) dan Senat di AS. Di Kanada, upaya tersebut bahkan datang dari eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kanada bermaksud membentuk badan khusus melawan Islamophobia, dan sejumlah legislator telah mengajukan \'Our London Family Act\' sebagai RUU untuk melawan Islamophobia. Bahwa, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mestinya tampil aktif dan terdepan menjalankan keputusan SU PBB yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam upaya menghadirkan toleransi, harmoni dan moderasi dengan sukseskan perlawanan global terhadap Islamophobia. Mengingat hal tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan : 1. Meminta Pemeritah Jokowi hentikan rekayasa menyerang, melemahkan dan akan menghancurkan umat Islam. 2. Meminta Presiden Jokowi menindak tegas jangan justru “membiarkan” para pejabat, penceramah, rektor, buzzer, influencer dan pihak-pihak lainnya yang terus menyebarkan Islamophobia dengan anti terhadap Islam, Al Quran, Nabi Muhammad, Ulama, Pakaian Muslim dan apalagi terus mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan hal-hal negatif lainnya. Jika Jokowi sebagai presiden tidak sanggup mengatasi hal tersebut sebaiknya mundur dari jabatannya. 3. Sebagai negara yang mayoritas Muslim, meminta Pemerintah Indonesia, DPR-RI dan DPD RI harus bertindak proaktif dalam merealisasikan kesepakatan SU PBB tentang Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia tersebut dengan segera meratifikasi dan menyusun RUU untuk melawan Islamophobia. 4. Pemerintah harus menindak tegas dan menangkap setiap orang yang menghina Islam, termasuk ulama dan pemeluknya, seperti yang dilakukan Rektor ITK Profesor Budi Santoso harus diberhentikan secara tidak hormat dan dipidanakan, sebagai bentuk law enforcement dan shock terapy bagi para intelektual dan masyarakat lainnya. 5. Meminta agar setiap ormas Islam terutama MUI untuk segera membentuk badan khusus melawan Islamophobia. Pernyataan sikap KAMI Lintas Provinsi dikeluarkan di Surakarta, pada 04 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Mudrick SM Sangidu (KAMI Jawa Tengah), Syukri Fadholi (KAMI DIY), Daniel M Rasyid (KAMI Jatim), Syafril Sjofyan (KAMI Jabar), Djudju Purwantoro (KAMI DKI Jakarta), Abuya Shiddiq (KAMI Banten), Zulbadri (KAMI Sumatera Utara), Muhammad Herwan (KAMI Riau), H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA (KAMI Kalbar), Mahmud Khalifah Alam S.Ag (KAMI Sumsel), Gerald Geerhan (KAMI Sulsel), Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd. (KAMI Kepri), H. Suryadi (KAMI Jambi), H. Suryadi dan Sutoyo Abadi (Sekretaris KAMI). (sws).
Gelora Bung Karno, Gelora Anies
Bung Karno itu seorang pemimpin yang banyak bicara dan banyak bekerja. Menjadi politisi dan negarawan sekaligus seorang teknokrat. Banyak karya monumental yang telah ia hasilkan. Salah satunya yang menjadi cita-cita dan semangat nasionalismenya, berupa pembangunan Kawasan Senayan atau sekarang dikenal dengan nama Gelora Bung Karno (GBK). Tak ada langkah-langkah politiknya yang tidak ideologis, begitupun dengan kesehariannya. Kini dalam rentang waktu yang cukup jauh, lahir kepemimpinan Anies yang mengikuti jejaknya. Pemimpin yang menjadi harapan dan masa depan Indonesia. Salah satu prestasinya yaitu kehadiran Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jakarta, yang menjadi mahakarya, juga gelora Anies Baswedan. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI BUNG Karno merupakan figur pemimpin Indonesia yang begitu dinamis dan meledak-ledak. Begitu banyak pemikiran dan gagasan-gagasan besar mewarnai kepemimpinannya. Ide-ide yang visioner dan melampau jamannya, seperti lekat dengan presiden pertama Indonesia yang dijuluki Putra Sang Fajar, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Maka wajar saja pemilik nama kecil Kusno yang menjadi presiden pertama Indonesia itu, melahirkan karya-karya spektakuler dan bersifat mercusuar, baik skala nasional maupun internasional yang berhasil maupun yang terpaksa mengalami mangkrak. Proyek-proyek pembangunan fenomenal yang bersejarah, prestisius dan mencerminkan identitas bangsa, tak sedikit berhasil diwujudkan Bung Karno. Beberapa yang sampai sekarang menjadi warisan seluruh rakyat Indonesia, masih bisa dinikmati dan menjadi kebanggaan baik yang berupa fisik maupun maupun warisan nilai-nilai dan semangatnya. Proyek-proyek pembangunan fisik inisiasi Bung Karno yang sebagian besar berhasil dilaksanakan, boleh dibilang sangat istimewa di jamannya. Sebut saja Gelora Bung Karno yang biasa disebut rakyat dengan Senayan. Ada juga Jembatan Semanggi dan Masjid Istiqlal yang arsitekturnya kaya estetika dan langka setidaknya di kawasan Asia pada waktu itu. Selain itu yang sampai sekarang berdiri kokoh, Bung Karno juga menyisakan patung-patung besar nan heroik yang menghampar di penjuru kota Jakarta. Ada patung Pak Tani, Ada Tugu monumen selamat datang, patung Pancoran dll. Semua proyek dan bangunan-bangunan yang menguras perhatian dan biaya besar itu, tergolong menakjubkan dan luar biasa. Mengingat Indonesia saat itu menjadi negara yang baru menikmati kemerdekaan seumur jagung, dibayangi ambisi kolonialisme yang ingin menjajah kembali, dipenuhi konflik politik dan pemberontakan dalam negeri serta ekonomi dan demokrasi yang belum tumbuh dan menguat. Belum lagi, cita-cita dan semangat Bung Karno yang ingin membangun Indonesia secara mental spiritual. Pembangunan yang tidak sekedar fisiknya semata, namun juga pembangunan yang meliputi jiwa raganya, mental spiritualnya , pembangunan semesta alam seperti istilah Bung Karno. Seperti \"Bangunlah jiwanya bangunlah badannya\" yang ada dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itulah Bung Karno memaknai upaya pembangunan Indonesia. Bung Karno memang penuh gairah, eksotis dan begitu berambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar di dunia. Salah satu penggali Pancasila itu, menghentak dunia dengan politik gerakan Non-Blok yang kemudian mengemuka dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Tak cukup sampai disitu, Bung Karno juga menawarkan Pancasila sebagai sebuah nilai-nilai universal di atas hegemoni kapitalisme dan Komunisme, dalam suatu kesempatan sidang PBB. Bung Karno begitu giat dan gigih menggelontorkan ide-ide progressif terkait nasionalisme dan internasionalisme untuk membawa Indonesia sebagai negara bangsa yang diperhitungkan dan disegani dunia. Cukup menggetarkan dan menyita perhatian dalam negeri dan dunia, Bung Karno terus melakukan propaganda dan provokasi kebangsaan dengan jargon-jargon seperti \"To Build The World A New\", \"Go To Hell With The Aid\" dan tak kalah mengusiknya semboyan kekuatan berbalut \"New Emerging Forces\" dsb. Bahkan telah merancang Pusat reaktor tenaga atom dan menjadikan Indonesia sebagai poros ekonomi dunia dengan program \"Decon\". Pelbagai diksi dan narasi sarat historis, filosofis dan ideologis yang ikut menggerakan revolusi Indonesia. Betapa sangat radikal dan fundamental hasrat dan gelora jiwa Bung Karno ingin diwujudkan dalam pembangunan karakter nasional bangsa. Menjadikan Indonesia berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Membuat Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan antar bangsa. Menempatkan rakyat Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Bukan sebagai bangsa kuli di atas kuli dan bangsa yang menjadi korban eksploitasi bangsa atas bangsa serta korban eksploitasi manusia atas manusia. Meskipun pada akhirnya spirit Bung Karno yang berujung pada politik revolusi, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (resopim) itu harus pupus berhadapan dengan neo kolonialisme dan neo imperialisme. Bung Karno harus jatuh dan tersingkir oleh kekuatan bangsa asing maupun penghianatan segelintir bangsanya dan juga oleh kelengahannya sendiri. Dalam kekinian, situasi Bung Karno mirip dengan kecenderungan negara gagal yang dihadapi Indonesia karena pengaruh kekuatan kapitalisasi global mewujud oligarki. Pada saat itulah, empiris yang menjadi kegagalan Bung Karno atau dalam kata populer generasi sekarang, disebut proyek mangkrak Bung Karno, khususnya dalam pembangunan non fisik. Anies Seorang Soekarnois Meskipun serupa tapi tak sama. Anies seakan mengikuti jejak langkah Bung Karno. Boleh dibilang Anies menjadi pewaris pemikiran dan gagasan-gagasan Bung Karno. Terutama dalam soal-soal nasionalisme dan patriotisme. Apa yang diimpikan dan menjadi obsesi Bung Karno soal Marhaenisme, seperti tanpa banyak kata-kata oleh Anies direalisasikan dalam kebijakan populis. Menjadi Marhaenisme sejati yang satu kata dengan perbuatannya. Menjadi Gubernur Jakarta, Anies bukan hanya berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Ia juga menjadikan kota Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern namun tetap humanis. Anies mempercantik Jakarta tapi tetap tak menghilangkan kesalehan sosialnya. Pembangunan kota Jakarta berteknologi dan memiliki estetika tinggi layaknya yang dilakukan Bung Karno kala itu, seakan menegaskan Anies itulah figur pemimpin nasionalis Marhaenis. Tak tumbang dicerca, tak terbang terbang dipuja, sebagaimana yang dilansir penulis Ady Amar. Anies memang pemimpin yang tangguh dan berintegritas meski dihujani isu, intrik dan fitnah. Framing jahat dan stereotif dengan cap politik identitas, intoleran, radikal dan fundamental tak mampu menggoyahkan apalagi sampai membunuh karakter Anies. Semua politisasi dan upaya kriminalisasi yang mengarah ke Anies, selalu dijawab dengan prestasi yang ditampuk penghargaan. Dedikasi dan pengabdian Anies kepada kepentingan publik, mampu mengalahkan rekayasa dan permukatan politik busuk. Terutama dari kelompok kepentingan yang bersembunyi di balik para buzzer dan kalangan haters. Anies bergeming dan berhasil merepresentasikan dirinya sebagai seorang marhaen, marhaenis dan penganut marhaenisme, tanpa pencitraan semu dan tanpa kamuflase. Anies perlahan dan pasti menjawab keraguan banyak kalangan akan kepemimpinannya. Anies menegaskan, Kata-kata seorang pemimpin itu bukan janji yang diingkari. Cita-cita dan pengabdian pemimpin kepada rakyatnya itu bukan mimpi. Anies mampu memberikan pengertian, sesungguhnya pemimpin itu adalah nama lain sekaligus perwujudan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Memaknai perjuangan wong cilik itu tidak sebatas pada panggung-pangung kampanye dan retorika politik. Seiring waktu dan terbukti, dari mulai program-program sosial politik, sosial ekonomi dan sosial ekonomi. Anies telah berupaya membangun jiwa raga warganya. Membangun lahir dan batin kotanya. Memodernisasi Jakarta dan memanusiakan manusia seluruh warganya. Bukan hanya sekedar nasionalis, Anies juga seorang Soekarnois. Secara substansi, seperti Gelora Bung Karno dengan manifestasi bangunan stadion Senayan. Maka kiprah generasi penerusnya, Gelora Anies membuncah pada Jakarta Internasional Stadium (JIS). Sebuah mahakarya kebanggaan warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia, dengan roh kebangsaan dan untuk semua anak negeri berkiprah dalam multi even. JIS siap menggelar agenda nasional maupun internasional demi kebanggaan Indonesia. (*)
Mahasiswa, Pelajar Bersama Rakyat Adakan Konsolidasi Nasional 10-12 Mei 2022
Jakarta, FNN - Sejumlah pemimpin mahasiswa, pelajar bersama petani, nelayan, buruh, akademisi, kelompok profesional aktivis 98, emak-emak, pedagang kaki lima, rakyat korban tambang, para advokat, rakyat korban represi dan beragam profesi lainya yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) akan melaksanakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) pada 10-12 Mei 2022, yang akan dilaksanakan dalam rangka menemukan solusi atasi masalah bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. “Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini mengambil hikmah atas perjuangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1908 ” ucap Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto di akun instagram @komiterakyatlawankkn, akun official dari KRL-KKN. Ia juga menyampaikan saat ini rakyat Indonesia harus mampu bangkit secara nasional atas apa yang menjadi keluhan rakyat Indonesia. “Memang secara umum keluhan keseluruhan masyarakat hari ini sebenarnya adalah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Dan Kita pastikan bahwa Kita akan melawan itu semua,” katanya. Febriditya juga menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini merupakan simbol bangkitnya rakyat tertindas. “Bangkitnya bapak kita karena PHK, bangkitnya ibu kita karena harga harga yang meroket dan bangkitnya kakak serta adik kita untuk mendapatkan hidup yang layak dan pendidikan yang wajib dirasakan secara merata,” ujarnya tegas. Menurutnya, KKN merupakan musuh bersama. Dan untuk mewujudkan cita-cita hukum, KKN haruslah dihentikan. “Menjawab momentum kebangkitan nasional, konsolidasi nasional ini akan menegaskan KKN sebagai musuh kita. Karena itu, hari ini, kita harus bersatu untuk rakyat dan kebangkitan nasional itu harus kita laksanakan,” ujarnya lagi. Konsolidasi Nasional, juga akan menjadi momentum almamater sebagai simbol kampus menjawab bahwa almamater bukan pemisah antara mahasiswa dengan rakyat. “Saya nyatakan dan saya buktikan, bahwa dalam catatan sejarah, almamater ada dan selalu ada dan selalu berdampingan dengan masyarakat,” katanya tegas. Sementara, Humas KRL-KKN Misbahul Anwar menyampaikan pihaknya mengundang semua pihak dalam kegiatan konsolidasi nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. “Kita akan mulai pada 10-12 Mei 2022. Kami, terutama yang ada di dalam KRL-KKN mengundang untuk mahasiswa, untuk pemuda atau rakyat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk berpartisipasi dalam agenda konsolidasi nasional Spirit perjuangan mahasiswa, pemuda dan rakyat bersatu,” ucapnya singkat. Secara terpisah Akademisi UNJ Ubedilah Badrun mengapresiasi upaya mahasiswa tersebut dengan sejumlah harapan. \" saya mengapresiasi setiap upaya untuk memperbaiki bangsa ini, apalagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang saat ini merajalela bahkan berkelindan bersama oligarki predator yang sangat merugikan rakyat banyak\" ujarnya. Lebih lanjut Ubedilah Badrun yang juga pelapor dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kedua putra Presiden dan anak petinggi perusahaan besarke KPK itu berharap agar konsolidasi tersebut membuahkan hasil untuk kepentingan negara dan rakyat banyak. \"Saya berharap langkah hebat mahasiswa bersama elemen rakyat ini membuahkan kesepakatan penting untuk bergerak bersama membela rakyat dan menyelamatkan masa depan republik ini dari kehancuran. Sebab seiring dengan KKN yang merajalela sesungguhnya negara ini juga mengalami kemunduran demokrasi dan kemerosotan ekonomi yang kini sangat bergantung dengan utang ditengah utang yang terus membengkak hingga Rp.7000 triliun lebih\" tegas Ubedilah Badrun. (sws)
Ketika Jokowi Bingung Beribadah
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU aneh jika ibadah itu membingungkan. Bagi pelaksana ibadah yang khusyu dan ikhlas ibadah itu menenangkan dan menyenangkan. Iman yang kuat menjadi modal bagi petunjuk dari Allah SWT. Muslim diingatkan bahwa taat beribadah itu menjadi sebab bimbingan Allah SWT. Artinya tidak mungkin dibuat bingung. \"falyastajiibuu lii wal yu\'minuu bii la\'allahum yarsyuduun\"--maka ikuti syari\'at-Ku dengan iman kepada-Ku, niscaya mereka akan terbimbing dan tercerahkan (QS 2: 186). Lebih jelas \"alaa bidzikrillahi tathmainnul quluub\"--ketahuilah dengan ingat (ibadah) kepada Allah maka akan tenang jiwa/hati (QS 13: 28). Ibadah itu dapat membuat bingung jika ada motif atau terdapat banyak pertimbangan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Apakah motif politik, pertimbangan harga diri, atau mengarusutamakan pencitraan. Fenomena Presiden Jokowi melaksanakan shalat Ied 1443 H di Yogyakarta cukup menarik. Netizen banyak yang melemparkan kritik. Mengapa tidak shalat bersama Menteri dan pejabat tinggi lain di Masjid Istiqlal Jakarta ? Masjid Negara di Ibukota. Usut punya usut rupanya dugaan kuat hal ini berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah shalat Ied di Jakarta International Stadium (JIS) yang dihadiri oleh Anies Baswedan. Rupanya ibadah shalat Ied saat ini membingungkan pak Presiden. Jika shalat di Masjid Istiqlal dan jumlah jama\'ah tidak se membludak di JIS, maka publik termasuk media akan membandingkan pengaruh dan wibawa kedua pejabat Jokowi dan Anies. Dan hal Ini tentu menyangkut prestise politik sang Presiden sendiri. Jika Jokowi konsisten \"bersahabat\" dengan Anies sebagaimana kunjungan ke Sirkuit Formula E Ancol yang lalu yakni dengan melaksanakan shalat Ied di JIS, maka lagi-lagi publik dan media akan menilai \"kekalahan\" kesekian kali Jokowi. Di samping tentu akan menuai marah dari kubu Megawati yang semakin kurang akur akhir-akhir ini. Pilihan politik atas kondisi yang membingungkan ini ya hengkang dari Jakarta menuju Istana Yogyakarta. Mengapa bukan Surakarta kampung halamannya ? Ini pun membingungkan sebab jika \"mudik\" ini terjadi, akan melanggar fatsoen lebaran yaitu anak yang pulang untuk berkumpul dengan orang tuanya bukan ayah bunda yang pulang ke rumah anaknya. Kata Wamenag alasan shalat Ied di Yogyakarta karena Jokowi ingin menyapa warga dan Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Negara. Entah relevan atau tidak alasan ini faktanya Jokowi tidak shalat di Jakarta. Para Menteri juga bertebaran shalat di mana mana, terpisah dan terpecah-pecah. Magnet Wapres KH Ma\'ruf Amien yang shalat di Istiqlal tidak begitu kuat. Pikiran nakal bisa juga muncul, jangan-jangan pilihan shalat di Yogyakarta itu akibat dari bisikan gaib. Yogya tempat yang pernah menjadi ibu kota lama dan ingin memiliki ibu kota baru. Untung tidak ada bisikan untuk sholat Ied di IKN Kalimantan. Jama\'ah terbatas atau seorang diri. Selfi lagi. Bisa berabe menghadapi komentar publik kalau begini. Pandangan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang menyayangkan Presiden tidak shalat Ied di Istiqlal sangat wajar. Semestinya Jokowi menang harus mendeklarasikan diri tetap sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, bukan warga negara biasa yang harus ikut-ikutan mudik. Lucunya baru Prabowo yang menghadap dan berhalal bil halal di Istana Yogyakarta. Mungkin ada maunya, nih. Presiden minta rakyat berhalal bil halal tanpa makan dan minum, tapi di Yogyakarta Jokowi dan Prabowo berhalal bil halal dengan makan dan minum hidangan opor dan tempe bacem. Membingungkan. Dari urusan ibadah hingga makan minum ternyata membingungkan. Semoga bangsa Indonesia kelak tidak memiliki pemimpin yang terus menerus bingung apalagi linglung. Bandung, 4 Mei 2022
Presidium ARM, Nico Silalahi, Berkunjung ke Rumah DPD RI
Jakarta, FNN - Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta itu. Aktivis ARM menyampaikan aspirasi mengenai laju bangsa yang telah dikuasai oleh oligarki. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh, Fachrul Razi. Sementara aktivis ARM yang hadir adalah sejumlah Presidium, di antaranya Menuk Wulandari, Ida Nurhaida, Tita, Silvia Christie, Esa dan Nico Silalahi. Presidium ARM, Nico Silalahi, mengatakan tak ada lagi harapan yang bisa diandalkan untuk menyalurkan aspirasi selain DPD RI. \"DPR sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saat ini, negara kita sudah dibajak oligarki. DPD RI adalah palang pintu untuk menghalau hal tersebut sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat,\" kata Nico, Selasa (3/5/2022). Dikatakannya, tersumbatnya saluran hal politik rakyat untuk dipilih sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu bukti bahwa oligarki sudah mencengkeram begitu kuat bangsa ini. \"Hak rakyat tak diberikan dalam mencalonkan diri selain calon yang disodorkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Tentu ini sangat menciderai konstitusi kita,\" kata Nico. Ida Nurhaida, Presidium ARM lainnya, menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar konsolidasi Nasional di depan Gedung DPR RI untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka. \"30 ribu buruh korban PHK akibat pemberlakuan Omnibus Law sudah siap untuk bergabung. Kita harus luruskan kembali arah bangsa yang sudah melenceng jauh,\" kata Ida. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika arah perjalanan bangsa ini mesti diluruskan karena sudah melenceng jauh dari konstitusi. \"Namun, cara-cara yang ditempuh juga harus sesuai dengan Undang-Undang. Jangan sampai kita mau meluruskan arah perjalanan bangsa ini dengan cara-cara yang inkonstitusional,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai bagian dari rakyat, ARM mempunyai hak melekat yang tak dapat diganggu-gugat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. \"Tapi sekali lagi, harus konstitusional. ARM juga punya hak untuk mengontrol laju jalannya pemerintahan. Justru bagi saya, seharusnya kita berterimakasih terhadap semua elemen yang melakukan kontrol terhadap pemerintah, karena kepedulian itu masih ada,\" kata LaNyalla. Sebagai Pimpinan Lembaga Negara, LaNyalla mengaku menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Sejauh ini, katanya, sudah banyak aspirasi yang diterima oleh DPD RI. \"Ada banyak sekali aspirasi yang kami terima dan tampung. Kami akan meneruskan aspirasi itu kepadanya pemerintah, termasuk apa yang disampaikan oleh Presidium ARM hari ini,\" tutur LaNyalla. (sws)
POPULER
