ALL CATEGORY
Kadin Harap Konflik Ukraina-Rusia Tak Surutkan Minat B20
Davos, Swiss, FNN - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid berharap agar konflik Ukraina dan Rusia tidak menyurutkan minat pebisnis global hadir pada gelaran Business 20 (B20).“Jangan karena konflik Ukraina Rusia dan segala macam sehingga akhirnya tidak datang karena ini penting sekali,” kata Arsjad kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Pada forum tersebut Arsjad mengimbau para perwakilan pebisnis yang hadir untuk mengajak pemimpinnya menjadi bagian dari B20 yang akan digelar di Bali pada 21-22 November mendatang.B20 menjadi penting karena akan membahas solusi dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir termasuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Selain itu, B20 juga akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia seperti energy cost dan juga inflasi yang tinggi.Menurut Arsjad, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia tapi negara-negara lain di seluruh dunia yang bisa berakibat pada food crisis dan berujung pada social crisis.“Oleh karena itu penting sekali forum G20 ini yang mencakup develop dan emerging country bersatu bersama. Makanya kita katakan tell your leaders, please come to Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut ia mengaku bahwa banyak negara yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada B20 dan merasa bahwa memang ini saat yang tepat. Terlebih Kadin juga telah menjelaskan mengenai UU Omnibus Law yang mendukung iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan.“Banyak yang ternyata ketika kita menjelaskan langsung di Amerika, mereka mengatakan wah sekarang Indonesia beda ya, izin izin cepat dan ini jadi momentumnya yang harus dibawa terus,” tuturnya.Arsjad berpendapat iklim investasi yang mendukung akan mendorong minat investasi yang besar sehingga bisa membantu terwujudnya Indonesia Emas 2045. (mth/Antara)
Jokowi Mimpi di Siang Bolong
Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PDI Perjuangan (PDIP) dapat mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tanpa berkoalisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya PDI Perjuangan yang punya lebih dari persyaratan 115 kursi parlemen yang bisa mengajukan calon. Jadi, yang baru bisa memenuhi PDIP. Bisa maju (pilpres) sendiri tanpa ikut orang lain. Sesuai Pasal 222 mengatur mengenai presidential threshold (pres-t) atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai untuk dapat mengajukan capres dan cawapres. Angka pres-t yang ditetapkan yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Pada Pileg 2019, PDIP meraih 128 kursi dari total 575 kursi anggota DPR. Artinya, persentase kursi DPR yang dimiliki PDIP sebesar 22,26%. Sementara Projo bukan partai politik, kekuatannya parsial dan mengambang yang kuat dugaan tidak paham tentang liku liku proses pertarungan capres. Kebanggaan Ganjar Pranowo atas dukungan Projo itu tersesat di jalan yang terang benderang. Kedua Capres baik Ganjar atau Puan Maharani itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Puan jelas memiliki kuasa politik PDIP, hanya di kancah Nasional kualitas untuk Capres masih butuh waktu pematangan kedepan. Sementara Ganjar mulai pintar meniru gaya Jokowi saat itu dengan tebar pesona dan pencitraan. Kelemahan Ganjar jelas tidak akan bisa berbuat dan bergerak apalagi bermanuver politik, sekedar untuk beli kendaraan capres saja tidak akan mampu tanpa topangan Bandar Politik (Oligarki ). Posisi Jokowi yang masih merasa jumawa mengendalikan kekuatan politik, yang sebenarnya sudah hambar, bahkan akan berhadapan dengan resiko politik dan hukum yang sangat besar. Bisa menyelamatkan diri, sudah untung apalagi akan menolong orang lain, hanya fatamorgana. Lagian, Ganjar salah bersandar pada ruang yang rapuh. Gaya Jokowi mempromosikan Ganjar di Rakernas Projo Magelang, tak punya kekuatan di politik signifikan bahkan itu cara sia-sia, menempatkan Ganjar di tempat atau titik agar mudah ditembak secara politis. Dari kedua Capres potensinya hanya akan bisa melakukan tebar pesona dan pencitraan, belum kuat bertarung di wacana intelektual negarawan tentang Indonesia masa depan. Jokowi bukan tanpa guna bisa saja difungsikan sebagai makelar Ganjar untuk berselingkuh dengan oligarki. Hanya apakah Jokowi masih ada kekuatan lobi dengan Oligarki, bisa berbalik berbanding lurus kejadiannya. Jokowi sendiri jika dalam detik-detik terakhir sudah tidak bisa ditolong secara politik pasti akan jadi mangsa, dikorbankan, dan bahkan dilemparkan dalam jurang bermacam-macam kasus hukum yang akan menimpanya, dibiarkan berkalang tanah. Di sisi lain, Oligarki juga sedang ada masalah yaitu goncangan krisis global yang kini mengancam, oligarki yang sejak awal mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia ini bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk massa dan munculnya people power atau Revolusi. Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oligarki tidak akan serta merta mengikuti pikiran Jokowi yang selama ini justru dalam kendali mereka. (*)
Haikal Hasan Menemui Ketua PP Muhammadiyah
Jakarta, FNN -- Ustaz Haikal Hasan menemui Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Pada kesempatan tersebut, kedua tokoh ummat Islam ini membicarakan tentang persatuan. \"Saya sangat prihatin dengan fenomena buzzer yang memecahbelah masyarakat, bahkan banyak yang melakukan penistaan agama,\" ungkap Anwar Abbas . Munculnya para buzzer seiring dengan berkembangnya platform media sosial membuat kekhawatiran banyak kalangan. Banyak isu sosial politik tiba-tiba menjadi kontroversial. Seolah-olah masyarakat hanya dipecah antara yang pro pemerintah dan anti pemerintah. Ulama Dihujat BuzzeRp Ungkapan Buya Anwar Abbas ini bukan tanpa alasan. Karena banyak ulama yang dibully dan dihujat oleh para buzzer. Kasus terakhir, misalnya Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura karena tuduhan sebagai ustadz radikal. Kasus serupa juga sering menimpa Ustadz Haikal yang biasa dipanggil Babe ini. \"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri ketika berkunjung ke Muhammadiyah untuk segera menangkap orang-orang yang menghina ulama dan menistakan agama, karena akan merusak keutuhan bangsa ini,\" lanjut Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum MUI. Menurut Buya Anwar, jika ada ustadz yang ceramahnya kritis terhadap pemerintah harus dipahami karena cinta dengan NKRI. \"Contohnya Ustadz Haikal kalau orang belum ngobrol langsung, mungkin dianggapnya negatif radikal,\" ujar Buya Anwar. Padahal, orang yang faham agama seperti Ustadz Haikal mampu menempatkan kapan berceramah keras atau lembut, bahkan mampu bergaul baik dengan yang satu pemahaman maupun yang berbeda, termasuk yang berbeda agama. Buya Anwar yang juga terkenal kritis ini mencontohkan Muhammadiyah. Organisasi Islam yang berdiri tahun 1912, lebih tua usianya dari Indonesia ini, juga sering melontarkan kritik-kritiknya terhadap pemerintah, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan siapa pun, termasuk para pejabat pemerintah dan tokoh politik. \"Inilah teladan yang harus ane ikuti sebagaimana yang juga telah dicontohkan rasululloh,\" ujar Babe Haikal sambil menyalami tokoh Muhammadiyah ini. (TG)
Partai Ummat Desak Kedubes Inggris Minta Maaf
Jakarta, FNN -- Ketua DPP Parpol Ummat Bidang Advokasi Hukum, Juju Purwantoro, menyatakan tindakan Kedubes Inggris dengan menunjukkan sikapnya mendukung LGBT, harus disikapi dengan protes tegas oleh pemerintah Indonesia. \"Mereka harus menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,\" Kata Juju di Jakarta, Selasa (24/5/2022). Baru-baru ini Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mengibarkan bendera pelangi atau bendera simbol bagi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Tindakan dari Kedubes Inggris tersebut, telah menuai reaksi dan kecaman keras dari pemerintah RI, juga berbagai pihak termasuk tokoh agama dan politisi Indonesia. Telah lama muncul isu dan polemik tentang keberadaan golongan LGBT, di masyarakat. Keberadaan LGBT ditengah masyarakat, ujar Juju, jelas akan membahayakan generasi muda dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani \'polemik LGBT\' agar tak terjadi degradasi moral, agama dan disintegrasi bangsa. Kemudian Juju mengutip ayat Al-Quran. \"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”_ (Q.S. al-A’raf : 80). Secara bahasa, kata \'Fahisyah\' menunjukkan sesuatu yang (buruk, keji dan dibenci). Bertentangan dengan UUD Walaupun kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas mereka, tapi hal tersebut jelas-jelas kontradiktif dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan antara lain : \"Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.\" Memang benar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur, menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum, namun pengertian tersebut tidak serta merta bahwa kebebasan yang dimiliki juga berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula. Dengan eksistensi atau jika diakuinya LGBT, tentu harus dipertimbangkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia akan rasa aman dan tertib mereka yang akan terancam. Sebagaimana menurut UUD 1945 pasal 28J tesebut, sudah secara tegas memasukkan \"hak warga negara atas rasa aman\". Juga hal yang sama, telah diatur dalam pasal 30 dan pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM, Selain itu Indonesia juga sudah jelas memiliki UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa pasal 1; \"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.\" Perkawinan salah satu tujuannya menambah dan melestarikan umat manusia. Ini sangat kontradiktif bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. \"Bila dibiarkan dan dilegalkan, LGBT akan berdampak dengan timbulnya berbagai masalah, antara lain norma dan agama. Juga bisa berdampak penyakit kelamin dan menurunnya angka kelahiran, karena pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan,\" ungkap Juju Purwantoro. Hal lain adalah bisa timbul sikap diskriminatif dan tindak kekerasan dari masyarakat yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT. (TG)
Partitur Politik
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Grup jazz hampir tak ada bermain dengan partitur. Dari interlude saja sudah improvisasi. Simphoni memang partituran, tapi itu dulu. Sekarang solisten orchestra sudah mulai bermain tanpa partitur, wilayah improvisasi sekali-sekali dimasuki juga. Memahami fenomena politik dengan disiplin ratio, itu konsep partitur dalam politik. Pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo 18 April 2022 bahwa negara dalam keadaan krisis di atas krisis, juga pernyataan-pernyataan Ketua DPD LaNyala dan Menko Mahfud yang kecam pemerintah dengan intensitas tinggi, ketiganya masih dalam disiplin partitur. Bagaimana memahami Megawati yang sebelum lebaran tak ada kabar, sesudah lebaran hadiri pelantikan Presiden Korea Selatan lalu bincang 4 mata dengan Presiden Korsel. Kembali ke Tanah Air lagi2 tak berkabar. Tak ada pula kabar Jokowi bertemu Megawati silaturahmi Idul Fitri. Kalau ini dipahami dengan konsep partitur politik bakal mentok. Karena fenomena ini beyond the poitics. Tak pula bisa pakai system lotre buntut, tebak-tebakan: Mega kecewa kali. Memang lotre buntut musim di sementara pemerhati politik. Luhut juga jarang tampak, bahkan pengumuman lepas pembungkus mulut penangkal kopat kopit bukan disampaikan Luhut. Kabinet pun tak terdengar beritanya kalau bersidang. Kebijakan disampaikan mondeling (lisan). Sekarang kita tak boleh jual ini barang. Minggu depannya keluar lagi ma\'lumat bi lisani (mondeling): Em sori (l\'m sorry), barang yang minggu lalu tak boleh dijual, sekarang boleh lagi. Seluruh fenomena politik internal sekarang harus dipahami dengan konsep non musik. Karena yang dimainkan bukan musik. Tetapi fenomena yang muncul dari pentas beyond the existing ruler itu music berkualitas, termasuk fenomena Mega, kaya dengan improvisasi hingga sulit diketahui lagu apa. Song theme terbenam dalam presentasi non partitur. Fly me to the moon And let me play among the stars. (RSaidi)
Prabowo "Dibobodo?"
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERTARUNGAN antara oligarki melawan kekuatan rakyat akan tergambar pada proses Pilpres yang akan datang. Pengaruh Jokowi berada pada kutub oligarki. Polar budaya yang menghalalkan segala cara termasuk uang. Oligarki adalah penjajah negeri. Prabowo yang telah dirangkul Jokowi nyata kehilangan kaki kekuatan oposisi anti oligarki. Ia tengah mencari dukunganJokowi dan oligarki untuk menjadi Presiden pengganti. Jokowi memberi harapan dan Prabowo harus menjilat habis demi dukungan ini. Permainan Prabowo-Jokowi adalah bagiannya, meskipun model seperti ini akan menjadi pasangan tertawaan dunia. Survey dibuat seolah Prabowo tertinggi disusul Ganjar Pranowo dengan memerosotkan Anies Baswedan. Disain jitu untuk meninabobokan Prabowo. Oligarki berharap Ganjar sebagai boneka baru. Lalu pasangan disosialisikan gencar. Uji coba saat ini menemukan format Ganjar-Erik Thohir sang pengendali dan penguasa BUMN. Prabowo bukan bodo tetapi \"dibobodo\" yang dalam bahasa Sunda berarti dibohongi. Jokowi sebagai bagian oligarki tidak akan mempercayai Prabowo mantan lawan politik yang diduga sebagai pemenang sebenarnya dari Pilpres lalu. Apalagi Prabowo bahagia digadang-gadang untuk berpasangan dengan Puan Maharani, puteri Megawati yang menjadi seteru Jokowi saat ini. Prabowo dibobodo oleh disain survey, dibobodo oleh oligarki dan Jokowi, dan jika Megawati menyerah untuk akhirnya mendukung kader partainya sendiri Ganjar Pranowo, maka sempurnalah proses \"ngabobodo\" Prabowo. Hanya umat Islam yang tidak ngabobodo sebab sejak Prabowo dianggap berkhianat, umat telah tegas menyatakan tidak akan mendukung Prabowo untuk Presiden ke depan. Bagaimana dengan poros PAN PPP dan Golkar ? Jika benar ungkapan Airlangga bahwa poros ini dibentuk atas pesan Jokowi, maka poros ini dapat digunakan untuk wadah Ganjar-Erik sebagai mainan oligarki. Jokowi membuang Prabowo dan Megawati untuk kemudian optimalisasi poros tiga partai ini. Modal atau pendanaan bukan persoalan. Tetapi Airlangga dan Golkarnya tidak mudah untuk \"dibobodo\" karena dapat juga koalisi ini menjadi poros dari lawan oligarki. Misalnya pasangan Anies-Airlangga yang nampaknya akan cukup kuat juga untuk menghadapi siapapun. PKS, Nasdem, Golkar, PAN dan PPP akan menjadi koalisi kuat. Apalagi jika Demokrat ada di dalamnya. Prabowo akan menjadi figur yang terasing karena hanya berharap berpasangan dengan Puan, artinya koalisi Gerindra dan PDIP. Oligarki tidak berada di pihaknya. Ketika ujungnya PDIP pun lari dan juga ikut \"ngabobodo\" maka tamatlah Prabowo. Bagusnya Prabowo itu menjadi \"king maker\" saja daripada didorong menjadi \"king\" yang sebenarnya sedang \"dipermak\". Cerita penghianatan biasa berakhir dengan kesedihan dan kepahitan. Ini hanya sepenggal kisah dan analisa saja atas sikap manusia yang kebetulan bernama Prabowo. Tokoh yang dulu luar biasa bersemangat untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Akan tetapi kini rupanya ia telah tenggelam bersama Jokowi. Bravo, Prabowo. Eh no.. no, sorry. Bandung, 24 Mei 2022
People Power itu Tidak Berbahaya, Itu Hak Rakyat yang Powerless
Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat, gaduh, dan berisik. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi deng Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini publik menyebutnya “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir. “Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Jadi korupsi-korupsi semacam ini kan orang lupa. Rocky menegaskan bahwa pihaknya ingin mendoroang dengan satu tesis, sekarang telah terjadi deindustrialisasi sekaligus deinstitusionalisasi dalam demokrasi. “Jadi fungsi partai ambruk, kemampuan elit untuk memberi harapan sudah tidak ada. Maka orang melihat bahwa perkoncoan di dalam istana atau dalam elite itu menghina rakyat. Karena itu rakyat musti terhina oleh praktik politik busuk itu,” paparnya. Oleh karena itu, kata Rocky rakyat musti mempersiapkan cara sendiri untuk mengatasi perubahan politik yang jalannya adalah people power. Sampai saat ini, kata Rocky masih ada orang yang menganggap people power berbahaya. “Oke kalau enggak mau people power, biarkan hidup kita ditentukan oleh perkoncoan di satu dua kamar di istana. Jadi kan begitu intinya,” paparnya. Sebetulnya istilah people power itu istilah yang bagus, kekuatan rakyat itu, power dari rakyat itulah yang menentukan arah demokrasi. Jadi ini vitamin untuk memperkuat kita bahwa kedaulatan itu memang harus dipulihkan oleh rakyat, bukan oleh elit yang sekarang lagi berkonco. Bahkan PDIP yang sebetulnya harus di depan untuk mengatakan people power itu adalah hak konstitusional rakyat. Kan wong cilik itu artinya people power. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa PDIP kadangkala tidak mampu untuk secara cerdik dan cerdas mencari celah supaya people power itu justru berpihak pada dia. Kata Rocky, sekarang orang menganggap bahwa kalau begitu PDIP itu bagian dari elit doang, bukan wong cilik yang dia perjuangkan. Jadi sekali lagi, bahwa kita balik saja bahwa gumpalan kekuasaan ini harus dicairkan oleh people power. Hanya dengan cara itu, dalam sejarah dunia people power itu adalah hak etis rakyat untuk mendongkel kekuasaan. “Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa people power itu kerusuhan besar atau akan ada perampokan, pembunuhan, enggak. People power itu adalah hak rakyat yang powerless, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di dalam perubahan politik melalui kekuatan massa, bukan melalui kekuatan elit politik yang memang sudah busuk,” paparnya. Tugas kita sekarang, kata Rocky adalah menjadi juru pemurnian politik yang harus dimulai dengan people power. Ini jangan dikait-kaitkan dengan makar. Makar itu adalah teori politik dari orang yang terganggu kekuasaannya, kalau people power itu adalah hak resmi rakyat untuk mengatasi kebuntuan dengan mengerahkan massa. Massa itu makin lama makin terbentuk sebetulnya. Jadi tanpa kita ucapkan massa mahasiswa, buruh, rakyat adat, masyarakat adat, kelompok-kelompok lingkungan, mereka yang tersisih oleh politik tanah di era hari ini oleh Pak Jokowi yang seolah-olah mengatakan kami sudah melakukan pembagian tanah, padahal tanah-tanah yang dikuasai oleh konglomerat, oleh oligarki, tidak dibagi itu. Jadi tanah rakyat yang seharusnya menjadi hak dia dianggap sebagai hadiah dari pemerintah melalui sertifikasi. Padahal sertifikatnya sudah keluar sejak awal tinggal tunggu dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat semakin paham bahwa kekuasaan itu betul-betul menyembunyikan kebusukan dan bau busuk itu sama seperti bau duren bisa lebih cepat tercium. (ida, sws)
UNDRR: Indonesia Pimpin Upaya Global Mengurangi Risiko Bencana
Badung, Bali, FNN - Direktur Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) Ricardo Mena memuji Indonesia sebagai negara yang memimpin upaya global untuk pengurangan risiko bencana.\"(Upaya) ini sangat penting dan di sinilah kami pikir Indonesia memimpin dalam upaya global untuk mengurangi risiko bencana,\" kata Mena dalam wawancara khusus dengan ANTARA, Senin.Menurut dia, Indonesia telah memberikan pesan yang kuat mengenai pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dengan menjadi tuan rumah untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.\"Kami meyakini bahwa Indonesia memberikan pesan yang sangat kuat melalui keterlibatan dan penyelenggaraan GPDRR di Bali. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia,\" ujarnya.Mena juga menyoroti kepemimpinan Indonesia dalam pengadopsian rencana jangka panjang pengurangan risiko bencana.\"Saya pikir yang ingin saya soroti adalah bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah mengadopsi rencana jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana,\" katanya.\"Dan ini sangat penting karena jika Anda ingin benar-benar mengatasi akar masalahnya (risiko bencana), Anda tidak dapat melakukannya dalam dua, tiga atau lima tahun. Itu tidak mungkin. Kami sangat menyambut baik bahwa Indonesia memiliki rencana untuk mengurangi risiko bencana bahkan hingga melampaui tahun 2040,\" kata dia menambahkan.Mena juga mendorong pemerintah negara-negara lain untuk mengikuti langkah Indonesia dalam mengadopsi perencanaan jangka panjang untuk pengurangan risiko bencana.\"Jika tidak (membuat rencana jangka panjang), sangat sulit untuk melakukannya (pengurangan risiko bencana) dalam waktu yang singkat untuk mengatasi sejumlah besar risiko yang telah terakumulasi selama proses pembangunan dalam tiga dekade terakhir,\" ujarnya.Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GP2022) di Bali pada 23-28 Mei 2022.Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) merupakan forum internasional untuk mendiskusikan Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework 2015-2030).Kerangka kerja yang telah disepakati oleh 187 negara itu bertujuan untuk menjadi acuan kerja global dalam mengurangi berbagai risiko bencana di seluruh dunia di masa depan. (mth/Antara)
Lebih Baik People Power daripada Negosiasi Semu antara PDIP dan Jokowi
Jakarta, FNN - Panggung politik tanah air semakin hari semakin dinamis dan progresif. Para menteri yang masih aktif tak malu lagi untuk mencalonkan diri jadi presiden. Demikian juga presiden mencalonkan jagoan andalannya. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini, gonjang-ganjing politik saat ini tak terlepas dari kepentingan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. “Ya, kalau hari ini kita buka panggung duel itu pasti Jokowi vs Megawati. Tapi kita ingin agar supaya jangan hanya Jokowi dan Megawati. Itu urusan merekalah di dalam internal untuk memutuskan. Tapi hak-hak rakyat, itu yang harusnya ada panggung lain. Jadi kalau betul-betul kita mau demokrasi, ya sudah hentikan seluruh permainan politik ini dan bilang mungkin Ibu Megawati dan Jokowi bisa bikin sukses bersama untuk bikin konferensi pers, saya dengan petugas partai saya sudah memutuskan bahwa tidak boleh segera ada 2 blok ini. Karena itu berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, saya minta Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan kandidat yang lain. Kan selesai problem,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyarankan agar masyarakat jangan cuma nonton duel di atas ring tinju itu antara PDIP dan bloknya Jokowi, kemudian masyarakat bertepuk tangan seseorang menang, tapi sebetulnya sama juga, sebab menang atau tidak, itu artinya mengkhianati konstitusi. Karena itu di antara mereka yang mengaturnya,” paparnya. Rocky menegaskan sampai saat ini masyarakat masih mendapatkan sinyal publik bahwa etika politik penguasa buruk sekali. Oleh karena itu masyarakat akan gembira kalau Megawati betul-betul nonjok Jokowi. Setelah itu Megawati mengatakan oke saya fair, harusnya ada kandidat yang lain. Kalau tidak ada ucapan itu, kata Rocky maka kita tahu bahwa dua tokoh ini, Megawati maupun Jokowi, hanya dealer doang. “Di satu titik mereka juga akan sepakat akhirnya, oke kalau begitu dari pada kita duel, mari kita bagi kekuasaan. Itu menghina demokrasi, menghina kita sebagai orang yang paham tentang aturan-aturan demokrasi,” paparnya. Rocky menyarankan, seharusnya PDIP mengutip hasil riset, supaya PDIP regain peoples power. “Jadi kekuatan rakyat yang klaim sebagai wong cilik itu kan terkait langsung dengan soal kehidupan dasar itu, termasuk minyak goreng kan. Jadi wong cilik dan minyak goreng itu satu nafas dan itu yang sebetulnya orang tunggu bahwa PDIP betul-betul ingin membela wong cilik. Itu artinya persoalkan habis-habisan soal minyak goreng,” tegasnya. Rocky mengingatkan bahwa sejak awal Megawati mengatakan beliau memimpin semacam pemberontakan terhadap kartel minyak goreng yang memang begitu dibongkar pasti terkait dengan politik di istana, dengan kroninya Pak Jokowi. Tetapi, karena sama-sama dipelihara oleh kroni dengan proksi yang berbeda, akhirnya terjadi semacam saling tahulah. Cukup Lin Che Wei yang ditangkap. “Jadi bagian ini yang seolah-olah membuat kita nggak percaya apapun kalau yang bicara politisi. Kita hanya percaya kalau revolusi. Kita hanya percaya kalau people power. Kan begitu yang terjadi,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa lebih baik ada people power daripada negosiasi semu di antara PDIP dan Pak Jokowi, yang akhirnya adalah tukar tambah. Rocky mengajak memperhatikan survei-survei yang mulai masuk akal karena memang beberapa survei juga akhirnya tahu bahwa demokrasi musti diselamatkan. “Yang boleh dihancurkan adalah kompetisi di antara elit saja, biarin saja hancur. Tetapi, demokrasi sebagai institusi, sebagai value, itu musti diselamatkan. Dan itu tidak terlihat hari ini,” pungkasnya. (ida, sws)
Aksi Tanam 10 Juta Pohon Dilaunching Besok
Jakarta, FNN - Aksi penanaman 10 juta pohon, menurut rencana akan di-launching Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hari Selasa (24/5/2022) di Bali. Ditandai dengan penanaman pohon buah di SMP PGRI 3 Denpasar, dan penanaman pohon mangrove di Pantai Mertasari, Sanur. \"Aksi ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022,\" kata Deputi V Kemenko PMK, Dr Didik Suhardi di Jakarta, Senin (23/5/2022). Menurut dia, aksi ini merupakan kerja kolaborasi Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Penanaman pohon akan dilakukan di lahan kritis seperti bekas pertambangan dan daerah aliran sungai (DAS). Area hutan. Area umum pemukiman dan fasilitas publik. Area sekolah, perguruan tinggi. Jenis pohon yang dibudidayakan antara lain pohon buah, tanaman keras, pohon penghijauan dan mangrove. Pemilihan jenis pohon dan lokasi di atas, katanya, bertujuan sebagai langkah revitalisasi alam, peningkatan produktivitas lahan. Juga mempetimbangkan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Di samping itu, untuk mendorong terciptanya sumber ekonomi dan kemandirian masyarakat yang hasilnya dapat dinikmati bersama. Apa hubungan penanaman pohon dengan penanaman nilai revolusi mental dan karakter? \"Melalui proses penanaman pohon kita diajarkan nilai integritas yaitu tanggung jawab, kejujuran, harmoni antara pemikiran dan tindakan,\" kata mantan Sekjen Kemendikbud ini. \"Menanam pohon tidak hanya sampai tertanam namun kita juga bertanggung jawab merawat hingga pohon dapat hidup, bertumbuh, dan dapat memproduksi hasil dan manfaat yang maksimal. Konsistensi perawatan, pemupukan, penyiangan dan membutuhkan kegigihan dan etos kerja untuk memberikan lingkungan dan asupan yang baik bagi pohon bertumbuh,\" ujarnya. Proses kolaborasi dan gotong royong oleh seluruh anggota keluarga, siswa, mahasiswa, masyarakat sekitar tempat bertumbuhnya pohon untuk merawat dan menjaga kelestarian pohon tersebut. Nilai integritas etos kerja dan gotong royong ini diharapkan membentuk karakter peduli lingkungan. Pembudayaan gaya hidup cinta lingkungan ini, katanya, bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik yang mengurangi potensi bencana. Memperbaiki keseimbangan ekologi. Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan hasil pohon serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. (mth/ano)
POPULER
