ALL CATEGORY
Saya Bersaksi IKN Tak Tahu Diri
Oleh Mardhani, Jilal - Planolog Alumni ITB, Mantan Pendukung Jokowi KAMIS lalu, ketika mengunjungi lokasi ibukota negara yang baru, mas Imam menganjurkan via Kariangau. Dari sana harus menyeberangi teluk Balikpapan dengan feri selama 1,5 jam terlrebih dahulu. Setelah mendarat di Penajam Paser Utara, barulah menyusuri jalan darat menuju lokasi. \"Pulangnya nanti kita lewat Sepaku, pak. Masuk dari gerbang tol di Samboja dan langsung ke Samarinda,\" katanya. Sekitar jam 1 siang itu, kegiatan kami di Balikpapan memang sudah selesai. Aktivitas ke Tenggarong, Kutai Kertanegara, baru diselenggarakan keesokan harinya. Maka saya mengamini usul Imam. Sebab waktunya memang cukup longgar. Kami tak perlu menunggu lama. Sebab aktivitas penyeberangan di sana sudah berjalan tertib. Jadwal keberangkatannya tersedia setiap 15 menit. Kata petugas yang mengemudikan feri yang kami tumpangi, sistem yang berlaku sekarang mewajibkan mereka mematuhinya tanpa bergantung dengan jumlah penumpang. Maka kendaraan kamipun praktis tak perlu menunggu dalam antrian untuk diseberangkan. Dalam hitungan menit, langsung diarahkan masuk ke salah satu feri yang tak lama setelahnya mengangkat sauh bergerak menyeberangi bagian teluk Balikpapan yang melebar itu. Kita tentu patut mengacungkan jempol pada tata kelola angkutan penyeberangan tersebut. Memang sudah jauh berbeda dengan situasi yang saya alami langsung lebih dari 10 tahun lalu. Ketika beramai-ramai bersama pegawai kantor lainnya, menghadiri pernikahan salah seorang rekan kami di Penajam. Kendaraan yang dikemudikan Imam kemudian melaju di jalan raya yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu. Sebelum berbelok ke jalan yang menuju lokasi ibu kota negara yang baru. Sebagian membelah kawasan hutan tanaman industri. Sebagian lagi merupakan perkebunan sawit. Cukup banyak ruas jalannya yang rusak parah sehingga kami menempuhnya lebih dari 2 jam. Hampir jam 5 sore, kendaraan Toyota Kijang yang kami tumpangi akhirnya tiba di gerbang menuju Titik Nol IKN yang dijaga petugas. Di sana terpampang papan nama PT ITCI Hutani Manunggal. \"Bapak dari mana? Ini kawasan perusahaan. Harus ada izin untuk memasukinya,\" kata petugas yang menyebut nama pengusaha Sukanto Tanoto sebagai pemilik. \"Kalau lahan milik keluarga pak Prabowo yang sebelah sana,\" katanya kemudian ketika saya mempertanyakannya. Mungkin karena iba melihat kami yang telah menempuh perjalanan begitu panjang dan melelahkan, setelah menghubungi atasannya melalui sambungan telepon, kendaraan yang dikemudikan Imam akhirnya diperkenan juga masuk ke sana. Sesuai arah yang mereka tunjukkan, akhirnya kami menapakkan kaki di Titik Nol itu. Pada salah satu bagian lembah yang terletak di sisi jalan aksesnya, terdapat hamparan plaza yang melingkar. Tulisan besar Titik Nol ada pada salah satu sisinya. Di tengah terdapat prasasti berjudul \'Titik Kontrol Geodesi\' yang menandakan koordinat itu. Hari memang sudah senja. Kami berempat sempat menyusuri sedikit lebih jauh ke pedalaman. Melalui jalan tanah yang tersedia. Menyaksikan medan kawasan yang berbukit-bukit cukup ekstrim. Memang belum terlihat aktivitas yang seheboh perdebatan tentang ibu kota negara kontroversial itu. Padahal, sebelum tiba di sana, saya membayangkan kesibukan 24 jam yang sedang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Bersama saya, turut serta seorang arsitek dam seorang planolog. Masing-masing terpana memandangi kawasan itu yang akhirnya serempak saling bertanya tentang hal serupa, \"Bagaimana mungkin menangani medan yang begini sulit untuk membangun bagian kawasan inti ibu kota dalam waktu begitu singkat ya?\" Kita tahu, Joko Widodo sudah mencanangkan penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan tahun depan di sana. Juga memindahkan sebagian aktivitas pemerintahan di sana sebelum dia mengakhiri masa jabatan kedua dan terakhirnya. Lalu saya menimpali, \"Tapi mengapa di gerbang masuk tadi masih terpampang nama perusahaan yang menguasainya selama ini ya? Bukankah katanya IKN berdiri di atas tanah negara?\" Tentu sulit mengabaikan fikiran liar tentang hal yang sesungguhnya berlangsung, di balik pembangunan IKN \'impossible\' yang hingga kini terus-menerus digadang pengikutnya. Maka saya bersaksi, cita-cita itu bakal maha sulit diwujudkan. Juga bergumam dalam hati, \"Siapa sih yang perlu banget dan bakal diuntungkan oleh gagasan omong kosong yang amat sangat sembrono itu?\" Semoga rekan Bambang Susantono yang biasa kami sapa dengan panggilan akrab Abeng itu, sungguh-sungguh berkenan mempertimbangkan usulan manajemen resiko yang pernah saya ssmpaikan ketika sempat bertemu langsung tempo hari. Setidaknya, semua sumberdaya yang sempat dicurahkan untuk membangunnya, tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis yang lain, meski ibu kota Negara tak terwujud nanti. Sebab sejatinya, kita memang tak sedang parade kepongahan maupun kekuasaan. Tapi semata bagi masa depan anak-cucu yang kelak meneruskan. Janganlah mewariskan beban yang justru tak tertanggungkan. (Mardhani, Jilal -- 18 April 2022)
Jelang Akhir Ramadhan, UBN: Jangan Kasih Kendor
Mekah, FNN - Ramadhan 1443 H tinggal beberapa hari lagi. Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) meminta umat Islam untuk tidak kendor beribadah di akhir-akhir Ramadhan ini. UBN mengatakan, beribadah itu tak cukup hanya dengan niat saja. Melainkan dengan tekad dan istiqomah. Teramasuk ketika beribadah pada momen Ramadhan. Setiap muslim, jelas UBN, didorong untuk menutup Ramadhan dengan penutup yang paling indah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus istiqomah. “Ini menunjukkan bahwa semangat ibadah itu tidak boleh kendor. Tapi justru semakin memuncak pada akhir-akhir Ramadhan,” ungkap UBN pada program Munajat dari Tanah Suci Bersama UBN, Rabu malam (27/4/2022). Program yang didukung Tabung Infaq dan UBN Podcast ini disiarkan secara langsung dari Makkah Arab Saudi melalui berbagai kanal media. Pada kesempatan itu, UBN mengingatkan umat agar tidak melupakan Masjid Al Aqsha di Palestina, kiblat pertama umat Islam. “Kesucian kota Mekkah dan Madinah ini tidak perlu diragukan lagi tetapi bagaimana dengan nasib Aqsa kita? Bagaimana nasib Baitul Maqdis kita?” ujar UBN. Kita patut bersyukur, Indonesia merupakan wilayah aman. Tetapi solidaritas sebagai sesama muslim harus tetap kita tunjukan kepada umat Islam di India, Rohingnya, Suriah, dan wilayah-wilayah lain. Pada malam ganjil 27 Ramadhan waktu Arab Saudi, UBN mengajak umat Islam untuk mendoakan saudara muslim seluruh dunia. UBN kembali mengajak agar umat tak menyia-yiakan momen akhir Ramadhan. Ia menyerukan agar umat meningkatkan ibadah dengan intensif berinteraksi degan Alquran. “Tilawah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya baca Alquran. Memahami sedalam-dalamnya. Mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain dan mempersiapkan diri kita agar di luar Ramadan kita menjadi orang-orang yang hidup bersama Alquran,” ungkap UBN. Tawaf berdesakan Dikatakan UBN, umrah pada momen Ramadhan menjadi pilihan umat. Sehingga, kawasan Masjidil Haram dipenuhi jemaah dari berbagai negara. Bahkan untuk tawaf pun, jemaah harus berdesakan baik di lantai dasar hingga di rooftop Masjidil Haram. Program Munajat dari Tanah Suci Bersama UBN pada malam 27 Ramadhan menjadi special karena diikuti oleh berbagai tokoh dan ulama dari berbagai negara. Pada acara ini, Bambang Wijayanto (mantan Wakil Ketua KPK), Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Erick Yusuf, Ustaz Bendri Jaysurrahman turut memberikan semangat kepada umat Islam untuk beribadah, mengencangkan ikat pinggang di akhir Ramadhan 1443 H. (TG)
Simpang Siur Ekspor CPO, Hersubeno: Kita Betul-betul Speechless
Jakarta, FNN – Masyarakat terbengong dan speechless menyaksikan drama pelarangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dalam sepekan terakhir. Ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh Dirjen, ada Keputusan Presiden dibatalkan oleh seorang Menko, lalu keputusan Menko dibatalkan kembali oleh Presiden. Demikian analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 28 April 2022. “Sebagai rakyat kita bertanya-tanya, omongan dan keputusan siapa sesungguhnya yang harus dipatuhi. Siapa sebenaanya yang memimpin negara ini, siapa sesungguhnya presiden negara ini?” tanya Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief. Hersu menegaskan bahwa seharusnya keputusan tertinggi negara ini ada di tangan presiden. Tidak boleh ds keputusan presiden yang dibatalkan oleh bawahannya. Seorang kepala negara yang dipilih rakyat melalui pemilu adalah pemimpin tertinggi pemerintahan. Namun bila kita menyimak dan mengamati apa yang terjadi dalam sepekan terakhir, wajar kalau rakyat bingug, siapa yang berkuasa di negeri ini. Omongan siapa yang harus kita dengar dan taati. Keruwetan di internal istana, kata Hersu bisa disimak dalam jejak pemberitaan di kanal Kepresidenan Republik Indonesia. Pada hri Jumat 22 April 2022, Presiden Jokowi sudah mengumumkan keputusan penting bahwa terhitung hari Kamis 28 April 2022 melarang bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Tujuannya agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi dengan harga Rp 14 ribu per liter. Dalam keputusan itu, Jokowi menggunakan kalimat murah dan melimpah. Jokowi tidak scara eksplisit menyebut pelarangan CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah. Dari keputusan yang terkesan ambigu itu, kata Hersu, publik dan negara pengimpor memahaminya bahwa yang dilarang Jokowi adalah minyak goreng dan CPO. Karena CPO ini memang bahan minyak goreng, tetapi bahwa CPO bisa untuk bahan biodiesel dan bahn kosmetik adalah perkara lain. Keputusan ini, kata Hersu, sampai Senin pagi, 25 April 2022, semuanya clear, tidak ada perdebatan soal apa saja yang dilarang, bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut tak ada masalah. Yang menjadi perdebatan, mengapa Keputusan Presiden Jokowi melakukan kebijakan pelarang secara total. Padahal kalau kebijakan DMO (domestic market obligation) seperti keputusan Menteri Perdagangan ditaati, maka dipastikan tidak akan ada kelangkaan minyak goreng. Data data di Kementerian Perindustrian juga begitu, kebutuhan minyak goreng tercukupi jika DMO dipatuhi. CPO bukan barang yang dilarang ekspor semakin jelas ketika Selasa malam (26 April 2022), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers menjelaskan bahwa barang-barang turunan CPO yang dilarang ekspor yang berlaku 28 April 2022 sampai minyak goreng tercukupi di dalam negeri. Oleh Menko Perekonomian Hartarto, CPO tidak termasuk yang dilarang. Ini artinya, kata Hersu, Keputusan Jokowi dibatalkan oleh bawahannya, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ini bukan hal baru, pada bulan Januari 2022 Keputusan Jokowi melarang batubara juga dibatalkan oleh Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan,” paparnya. Publik akhirnya mengomentari keputuan Jokowi yang dibatalkan oleh Airlangga Hartarto sebagai bahan candaan. Yang lebih mengejutkan lagi Keputusan Jokowi dibatalkan Airlangga sebelum 3 hari dilaksanakan. Kegaduhan di istana akhirnya tak bisa ditutupi lagi karena publik lebih pintar membacanya. harus terbaca publik. Akhirnya Menko Airlangga Hartarto kembali mengadakan jumpa pers beberapa jam sebelum keputusan presiden berlaku. Produk CPO termasuk dalam produk yang dilarang ekspor mulai 28 April 2022. Hal ini update dari keterangan pemerintah sebelumnya bahwa larangan ekspor sebelumnya pada RDB Palm olein. \"Kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil. Sudah tercakup pada Permendag mulai malam ini jam 00.00,\" kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya, Rabu malam (26/4) sekira pukul 21.00 WIB. Pernyataan Airlangga ini kata Hersu, berbeda dengan keputusan sebelumnya bahwa CPO dilarang diekspor. “Sekarang dilarang dengan ada tambahan kalimat didetailkan,” katanya. Tak lama setelah Airlangga memberikan penjelasan, Presiden Jokowi kemudian muncul memberikan penjelasan melalui Channel YouTube Sekretariat Presiden. “Saya ingin menegaskan bagi pemeritah kebutuhan pokok masyaralat adalah yang uatam,” Ironsi produsen terbesar tapi kesulitan mendpaatkan minyak goreng. Tak mungkin presiden membiarkannya. Untuk itu pemeriah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat,” kata Presiden. “Kita betul-betul speechless,” kata Hersu. (ida, sws)
Ada Apa dengan La Nyalla?
Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. Oleh: Anwar Hudijono, Wartawan Senior Tinggal di Sidoarjo TIBA-tiba Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattaliti menggetarkan persada perpolitikan Indonesia. Dia seperti singa yang lepas dari kebun binatang lantas masuk rimba raya. Di situ melakukan transformasi. Begitu muncul kembali ia menjadi raja rimba yang mengaum dahsyat, siap menerkam dan mencabik-cabik siapapun yang hendak merusak ekosistemnya. Ekosistem yang dibela La Nyalla adalah konstitusi. Siapapun tidak boleh main-main dengan konstitusi. Tak peduli manusia setengah gajah atau seperempat godzila sekalipun. Tak peduli yang giginya kuat dan mampu mengeremus beli geligen. Konstitusi bagi suatu negara itu layaknya akar tunjang pada sebuah pohon. Jika sampai akarnya rapuh maka sangat mungkin pohon itu akan tumbuh meranggas, enggrik-enggriken, bahkan ambruk. Untuk itulah dia langsung menolak keras ketika Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bilang punya big data bahwa rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda. Tanpa tedeng aling-aling La Nyalla menuding big data itu hoaks. Bagi La Nyalla, menunda pemilu berarti mengoyak konstitusi. Di sini La Nyalla menunjukkan dirinya tidak merinding sama sekali demi menjaga konsititusi. Padahal siapapun sudah sangat mafhum siapa sosok LBP. Orang kuat negeri ini. Sampai ada yang menyebutnya “perdana menteri”. Ada yang menyebut lord. Untuk menjaga konstitusi pula La Nyalla bersama tiga pimpinan DPD melakukan gugatan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mensyaratkan presidential threshold 20 persen. Dia menilai, pasal itu melanggar konstitusi. Bisa mengakibatkan negara lumpuh. Kematangan Spiritual Transformasi pada diri La Nyalla boleh dibilang merupakan pertanda kematangan spiritual politik. Ia kini berada di puncak piramida politik. Dia hanya melihat ke bawah. Tidak lagi ada atasan yang dilihatnya kecuali Tuhan. Melihat apa yang menjadi aspirasi rakyat. Berbeda dengan misalnya DPR. Anggota DPR tidak hanya melihat ke bawah tetapi juga harus melihat ke atas, yaitu partai atau lebih sempit pimpinan partai. Bahkan melihat ke atas seringkali lebih penting daripada melihat ke bawah. Jika bawah bilang apem, sementara atas bilang bikang maka anggota dewan yang terhormat akan memilih bikang. Sebab kalau bilang apem, berisiko kena pergantian antarwaktu (recall). Yang repot jika partai terserah apa dawuh oligarki (persekutuan jahat misterius). Nah, di sinilah betapa urgensinya menumpukan keselamatan konstitusi/negara ada pada bahu DPD. Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.” Itulah hakikat kekuasaan. Adapun misi kekuasaan itu tertera di Qur’an surah Shad ayat 26. (Allah berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” Khalifah bisa berarti luas termasuk pimpinan lembaga negara dan masyarakat. Langkah La Nyalla memang tidak mudah. Medan rimbanya terlalu belukar. Tidak sedikit singa berkepala dua yang jusru ingin ekosistem ini berantakan. Bagaimana selanjutnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi setidak-tidaknya La Nyalla telah memulai. Mengamalkan qulil haqqa walau kana murrah (katakanlah kebenaran sekalipun pahit). Menggedor kepala batu. Menyentak yang pulas. Membuka kenyataan bahwa negara sedang bahaya. Tabek. Rabbi a’lam. (*)
Dua Kapal Tanker Muat "Palm Oil" dan CPO Diamankan TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur Komando Armada I mengamankan dua kapal tanker berbendera asing memuat \"palm oil\" dan \"crude palm oil\" (CPO) karena diduga melakukan pelanggaran dokumen. Kapal tanker yang diamankan, yakni MT World Progress yang berlayar dari Dumai menuju India di Selat Malaka dan MT Annabelle dari Kijing Pontianak menuju Shajarh, UAE di Perairan Barat Kalimantan.Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan Koarmada I selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas melaksanakan operasi dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang mengimplementasikan dengan menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi Indonesia secara intensif.\"Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Koarmada I membuahkan hasil, KRI Beladau-643 menangkap Kapal Tanker MT World Progress yang mengangkut \'palm oil\' 34.854,3 metrik ton (MT) di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia pada Rabu (27/4) pagi,\" kata Arysad.MT World Progress merupakan Kapal Tanker Berbendera Liberia dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah ABK 22 WNA (7 Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India) diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain.Hal itu merupakan pelanggaran Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.\"Di tempat terpisah, KRI Siribua-859 juga menangkap Kapal Tanker MT. Annabelle yang mengangkut \'crude palm oil\' (CPO) sebanyak 13.357,425 metrik ton (MT) dan metanol sebanyak 98 drum (5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai) di perairan Barat Kalimantan,\" ujar Arsyad.MT Annabelle merupakan Kapal Tanker Berbendera Marshal Island dinakhodai oleh Zhao Junfeng Warga Negara Tiongkok dengan jumlah ABK 24 orang warga negara Tiongkok diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.Hal itu melanggar Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Penangkapan MT. World Progress dan MT. Annabelle merupakan implementasi perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan ketat, serta menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor CPO atau minyak sawit beserta turunannya yang resmi dilarang oleh Pemerintah Indonesia.\"Kasal menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus\" tegas Pangkoarmada IDisinyalir, katanya, penyelundupan ataupun pengiriman minyak serta bahan baku minyak ke luar negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di Tanah Air saat ini. Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.Ia menyampaikan bahwa dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap 5 kapal membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan.KRI Beladau-643 yang dikomandani Mayor Laut (P) Nana Suryana selanjutnya menggiring MT. World Progress untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai.Sedangkan KRI Siribua-859 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Jasmin Mudianto yang selanjutnya mengawal MT. Annabelle menuju Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak guna proses penyelidikan lanjutan. (Ida/ANTARA)
Kasal Menegaskan akan Menangkap Kapal yang Melakukan Ekspor CPO
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut akan menangkap kapal yang nekat melakukan ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya crude palm oil (CPO), kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Jakarta, Kamis.\"Karena Presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kami tangkap. Tetapi tetap kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,\" kata Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.Yudo memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli untuk mencegah penyelundupan minyak sawit mentah atau CPO ke luar negeri.\"Tentunya (meningkatkan patroli). Kalau patroli, kami sebenarnya tiap hari sudah rutin. Tadi sudah saya sampaikan terdapat 30-40 kapal setiap hari di seluruh wilayah Indonesia,\" kata mantan Pangkogabwilhan I tersebut. Namun, lanjutnya, patroli saat ini akan mengutamakan pada antisipasi penyelundupan CPO. Selain itu, Yudo juga telah menginstruksikan seluruh personel TNI AL untuk bersiaga di tempat-tempat pemberangkatan CPO untuk ekspor. \"Karena tempat-tempatnya sudah kami petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kami awasi karena sudah perintah,\" tuturnya.Hingga saat ini, TNI AL telah mengamankan tujuh kapal yang mengangkut CPO di wilayah perairan Indonesia karena diduga melanggar hukum. Selain terkait CPO, tambahnya, jajaran TNI AL juga telah menangkap 11 kapal bermuatan batu bara yang diduga melanggar hukum.\"Nanti kami proses lebih lanjut. Untuk itu, dengan maraknya ekspor ilegal ini, maka kami berharap dukungan dari masyarakat apabila menemukan hal seperti ini; agar disampaikan kepada kami supaya kami tindak lanjuti,\" jelasnya.Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, termasuk CPO, yang berlaku mulai Kamis. Keputusan terkait larangan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4).\"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,\" kata Jokowi dalam keterangan videonya yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. (Ida/ANTARA)
Skandal Migor: Tangkap dan Adili Pejabat & Konglomerat Sawit Oligarkis!
Oleh Marwan Batubara, IRESS – PNKN Minggu lalu, Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng (migor) dan migor (22/4/2022). Larangan berlaku sampai waktu yang ditentukan kemudian. Belakangan larangan berubah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan yang dilarang tidak termasuk CPO, tetapi hanya migor dan refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, yaitu bahan baku migor (26/4/2022). Namun kemarin (27/4/2022) Menko Perekonomian kembali merubah kebijakan: ekspor CPO dan semua produk turunannya dilarang, berlaku sejak hari ini, 28 April 2022 hingga waktu yang ditentukan. Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor di atas segera setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan ditangkapnya empat tersangka mafia migor di Jakatrta (19/4/2022). Keempat tersangka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, dan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Konon mereka saat ini ditahan di Gedung Bundar Kejagung dengan pengawalan ketat oleh aparat BIN. “Berhasilnya” penangkapan para pengkhianat rakyat ini patut diapresiasi, meskipun datang dari Kejagung. Sebab, semula pada Raker dengan Komisi VI DPR, Mendag M. Lutfi pernah sesumbar sudah mengantongi terduga mafia migor (17/3/2022). Lutfi mengaku telah berkordinasi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo guna mengungkap terduga mafia dalam dua hari berikut (19/3/2022). Ternyata Polri tidak kunjung mengungkap siapa mafia dimaksud. \"Belum ada rencana rilis mafia minyak goreng,\" kata Kabag Penum Divisi Humas Polri (21/3/2022). Ternyata salah satu tersangka “terduga mafia” yang ditangkap Kejagung adalah Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, pejabat yang menjadi pembisik Mendag Lutfi saat Raker dengan Komisi VI DPR (17/3/2022). Kata Lutfi saat Raker: \"Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tau Pak Dirjen, hari Senin (maksudnya 21/3/2022) sudah ada calon tersangkanya\". Tampaknya sang Dirjen sedang bermain sandiwara guna menutupi kejahatan yang dilakukan. Selain itu, sesumbar Lutfi pun hanya pepesan kosong, mungkin pula hanya sandiwara. Akhirnya, terduga mafia batal diumumkan Polri, sampai sekarang. Dari informasi di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan spekulatif. Pertama, tampaknya tidak terjadi sinergi lembaga penegak hukum untuk menangani kejahatan. Sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi pun “tak berdaya” mengendalikan lembaga-lembaga tersebut secara penuh. Berikutnya, Kemendag tidak memiliki “informasi komprehensif” guna menuntaskan masalah. Namun di sisi lain, bisa pula mereka sedang bermain sandiwara guna menutupi kebijakan bermasalah, sesuai pesanan oligarki. Lalu, selain kementrian-kementrian terkait, Polri pun bisa pula ikut “terpengaruh” oligarki, sehingga “gagal” mengungkap mafia yang dimaksud Lutfi. Selain itu, kita pun bisa berspekulasi bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam penerbitan kebijakan didukung oleh gank atau konglomerat sawit yang berbeda, sehingga peraturan yang diterbitkan pemerintah menjadi tidak solid. Spekulasi lain, terduga rombongan mafia yang dimaksud Lutfi tampaknya berbeda dengan gank mafia yang dicokok Kejagung. Tampaknya, inilah penyebab mengapa terbit sembilan (9!) kebijakan pemerintah hanya dalam 3 bulanan sejak Januari 2022: peraturan-peraturan spekulatif, coba-coba, tidak solid dan sarat kepentingan oligarki. Namun, apapun spekulasi yang berkembang, tampaknya motif di balik terbitnya kebijakan yang terus berubah tersebut pada dasarnya adalah kepentingan oligarki untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itu, tampaknya salah satu target utama: *memperpanjang jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.* Caranya dengan menunda pemilu. Untuk itu, diduga di bawah pimpinan LBP sebagai aktor utama “Jokowi 3 Periode”, diperlukan perencanaan dan rekayasa sistemik berupa kampanye massif, rekayasa pencitraan, penggalangan dukungan, termasuk meminta paksa dukungan politisi-politisi nirmoral yang tersandera kasus KKN. Semua rencana sistemik ini butuh dana besar, dan rencana ini tampaknya masih akan terus hidup. Diyakini, salah satu sumber pendanaan besar untuk menyukseskan target Jokowi 3 Periode adalah rekayasa kebijakan dan peraturan seputar industri sawit atau CPO. Dengan naiknya harga CPO dunia, maka rente yang diperoleh dan terkumpul, melalui “permainan” kebijakan yang diduga sarat moral hazard, guna mendukung agenda oligarki, *akan semakin besar*. Dalam tulisan IRESS kedua (22/3/2022) diperkirakan keuntungan pengusaha sawit (2016 -2021) diperkirakan Rp 264 triliun, belum termasuk rekayasa subsidi program biodiesel B30, yang dinikmati segelintir pengusaha oligarkis secara konspiratif, minimal mencapai Rp 90 triliun. Proyek perburuan rente sawit tampaknya akan berjalan lancar karena mayoritas anggota kabinet, yang berada di bawah kendali LBP, sudah satu suara, didukung pula terutama oleh Menko Airlangga Hartarto yang merupakan koordinator penghubung, poros oligarki penguasa dan pengusaha sawit. *Puluhan triliun Rp rente sawit akan tersedia sangat besar untuk proyek “Jokowi 3 Periode”*, sambil terus menampilkan Jokowi seolah tak butuh tapi sebenarnya ambisius. Hipokrisi yang sudah menjadi predikat The King of Lips Service. Untunglah konspirasi sarat moral hazard tersebut mendapat perlawanan dari PDIP, terutama yang muncul dipermukaan adalah Jaksa Agung dan Anggota DPR Masinton Pasaribu. Masinton mengaku mempunyai data lengkap tentang mafia yang ditangkap oleh Kejagung. Namun Masinton pun yakin jika Kejagung sudah mempunyai infromasi yang juga lengkap (26/4/2022). Semoga dengan data tersebut skandal bisa tuntas hingga akarnya. Dalam hal ini kita patut mengapresiasi dan mendukung upaya Kejagung membongkar dan memproses para terduga mafia migor tersebut. Karena itu, rakyat berharap dan menuntut agar penyidikan menuju proses pengadilan oleh Kejagung *tidak hanya berhenti pada empat tersangka* yang telah diumumkan. Ratusan juta rakyat pasti sangat happy, serta *kerugian dan kesengsaraannya terbalaskan* jika para tersangka, termasuk para aktor-aktor dan master mind yang terlibat dalam skandal migor ini, dihukum setimpal. Menurut UU Tipikor No.20/2001, KKN atau korupsi di tengah penderitaan rakyat sangat layak divonis dengan hukuman mati. Rakyat juga menuntut agar konglomerat pebisnis sawit, termasuk dan terutama yang memiliki usaha dari hulu hingga hilir, antara lain Wilmar, Sinar Mas dan Permata Hijau, merupakan target utama yang harus diusut dan diadili oleh Kejagung dan lembaga penegak hukum lain. Mereka adalah konglomerat yang bisa saja lolos jerat hukum karena berada dalam lingkar kekuasaan oligarkis, seperti terjadi dalam skandal proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta yang Melibatkan Ahok, Aguan dan James Riyadi. Dalam hal ini objektivitas, independensi dan keberanian Kejagung sangat diharapkan rakyat. Terakhir, karena telah menelan korban dan merugikan ratusan juta konsumen migor di seantero negeri, rakyat pun menuntut agar skandal migor, *perburuan rente untuk Jokowi 3 Periode* harus dituntaskan sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai Pancasila dan UUD 1945, hukum adalah panglima, sehingga proses hukum harusnya tidak pernah kalah dan berada di bawah kepentingan politik. Karena itu rakyat menuntut agar master mind dan biang kerok, berikut para konglomerat sawit harus segera ditangkap dan diadili. Selain itu, kepada para aktor dan master mind Jokowi 3 Periode: hentikan rekayasa dan rencana busuk yang melawan kontitusi dan demokrasi itu![]
Percepat Pembiayaan, Kemenperin Revisi Aturan Penyediaan Minyak Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Revisi Permenperin yang terbit 26 April 2022 itu bertujuan untuk mempercepat pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS kepada para pelaku usaha produsen peserta program dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian.“Alur pembayarannya, pelaku usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengunggah dokumen seperti laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer, serta faktur pajak,” jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.Selanjutnya, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah, dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Setelah melakukan verifikasi, Direktur Jenderal akan menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS.\"Semua tahap ini dilakukan secara elektronik,” jelas Putu.Untuk mempercepat proses pembayaran, Permenperin Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai kondisi dalam hal permohonan pembayaran diajukan oleh pelaku usaha sebelum surveyor independen ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Direktur Jenderal dapat menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada BPDPKS secara elektronik setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.Pelaku usaha kemudian menandatangani surat pernyataan yang paling sedikit memuat kesediaan/kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang sudah diterima paling lambat sepuluh hari kerja sejak menerima surat penagihan kelebihan pembayaran dari BPDPKS.“Dengan langkah percepatan dan mekanisme pembayaran secara elektronik melalui SIINas, kami meyakini bahwa surat perintah pembayaran pembiayaan minyak goreng curah dapat dikirimkan kepada Dirut BPDPKS mulai hari ini tanggal 27 April 2022,” pungkas Putu. (mth/Antara)
Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Merak Padat
Merak, Banten, FNN - Arus lalu lintas di Gerbang Tol Merak, Banten, padat oleh kendaraan pemudik yang hendak menuju Pelabuhan Merak, Kamis.Wadirlantas Polda Banten AKBP Alfaris Pattiwael mengatakan bahwa dalam satu jam terakhir, kondisi lalu lintas padat sekali.\"Arus mudik yang mengarah ke Sumatera memang sangat padat dalam sejam terakhir, sehingga dalam tiga zona yang kami lakukan, sekarang kami melaksanakan pola zona tiga yakni situasi merah. Jadi kita overhandling dari Direktorat Lalu Lintas kemudian bekerja sama dengan Satlantas Polres Serang Kota, kemudian Cilegon dan dari unsur Korlantas Polri,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Polda Banten memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di wilayah Gerem yang berdekatan dengan Gerbang Tol Merak dan Jalan Gerem, Merak yang mengarah ke Jalan Cikuasa Atas pada Kamis.\"Secara on the spot kami melaporkan di Pos Gerem kami melakukan rekayasa lalu lintas di sini mengarah ke jalan Cikuasa Atas. Jadi di Cikuasa Atas, di jalan layang, di mana kami menunggu apabila kondisi di Cikuasa Atas itu sudah lengang maka kami akan kirim ke sana,\" ujar di Gerem.Polda Banten juga melakukan rekayasa lalu lintas mulai Cikupa, kemudian di Serang Timur sampai dengan Cilegon Barat.Polda Banten juga berkoordinasi dengan PT Marga Mandalasakti (MMS) sebagai pengelola jalan Tol Tangerang-Merak.\"Sudah (berkoordinasi), jadi kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan sosialisasi, bahkan dari pihak PT Marga Mandalasakti (MMS) sendiri sebagai pengelola tol sudah melaksanakan sosialisasi tersebut, dari mulai pemberlakuan zona hijau, kuning, maupun merah,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Berdasarkan pantauan Antara di lapangan pada pukul 05.00, terjadi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Merak.Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Gerem di mana skema rekayasa lalu lintas turut diberlakukan.Berdasarkan data yang dirilis ASDP Cabang Merak, hingga Rabu (27/4) pukul 20.00 WIB, jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak tercatat sebanyak 261.741 orang.Jumlah tersebut terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 12.307 orang dan penumpang dalam kendaraan sebanyak 249.434 orang.Jumlah kendaraan yang menyeberang dari Merak tercatat sebanyak 60.734 kendaraan, dengan kendaraan roda dua tercatat sebanyak 9.129 kendaraan, kendaraan roda empat 32.218 kendaraan, kemudian bus 2.044 kendaraan dan truk 17.343 kendaraan.Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga menjelaskan prediksi puncak mudik akan terjadi sekitar tanggal 28-30 April 2022. (mth/Antara)
Presiden Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Jika Domestik Terpenuhi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah tercukupi. Presiden Jokowi dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, menekankan pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, termasuk minyak goreng, menjadi prioritas terpenting dari kebijakan pemerintah. “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,” kata Presiden. Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas. “Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi. Menurut Presiden, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia. Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir. Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan Pasar Domestik (Domestic Market Obligation), Penetapan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi. Pemerintah akan resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB. (mth/Antara)
POPULER
