ALL CATEGORY
Ketua DPR Dorong Pemerintah Optimalkan Penyerapan Anggaran PEN
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat.\"Kami mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran Program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Sebaliknya, menurut dia, penyerapan anggaran PEN yang rendah akan menghambat pergerakan roda perekonomian nasional.Puan mengatakan DPR RI selalu mendukung Program PEN yang dijalankan pemerintah yang salah satunya melalui fungsi penganggaran.Oleh karena itu, ia meminta setiap kementerian/lembaga untuk merealisasikan program-program kerja mereka sehingga dana PEN bisa segera terserap.“Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, DPR RI meminta pemerintah untuk terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat,” ucap Puan.Puan mengatakan nilai penyerapan anggaran PEN pada tahun 2022 yang baru mencapai 17,73 persen atau Rp80,79 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp455,62 triliun per 13 Mei 2022 masih cukup rendah.“Kita harus belajar dari tahun lalu di mana realisasi anggaran Program PEN Tahun 2021 tidak mencapai 100 persen. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal,” tegas Puan.Ia menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42 persen atau Rp15,2 triliun dari alokasi sebesar Rp122,5 triliun. Secara khusus, Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).“Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi COVID-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraannya,” ucap Puan.Puan mengimbau pemerintah pusat agar terus mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif para tenaga kesehatan agar sesuai sasaran.Kemudian, tambah dia, pemerintah pusat perlu mengawasi pembayaran klaim penanganan COVID-19 melalui dana desa, insentif perpajakan vaksin, atau alat kesehatan.Pemerintah pusat, paparnya, didorong untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Program PEN yang ada di kementerian/lembaga mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program demi mempercepat penyerapan anggaran PEN. (mth/Antara)
Larangan Ekspor Energi Bersih Baik Untuk Meningkatkan Target Bauran
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menegaskan akan melarang ekspor energi baru terbarukan ke negara lain dan aturan terkait hal itu akan segera dibuat untuk memperkuat landasan dari kebijakan tersebut.Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Deendarlianto mengatakan kegiatan pelarangan ekspor energi baru terbarukan merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produksi energi bersih di dalam negeri.\"Regulasi yang akan dikeluarkan itu baik untuk meningkatkan produksi energi bersih nasional,\" ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Deendarlianto menilai pelarangan ekspor energi baru terbarukan tidak akan berdampak terhadap investasi mengingat kebutuhan Indonesia terhadap energi bersih masih sangat besar.Indonesia harus mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, sementara hingga akhir 2021 baurannya masih berada pada angka 11,7 persen.\"Hal itu tidak akan berdampak terhadap investasi karena yang dilarang energinya, bukan teknologinya,\" kata Deendarlianto.Ia menjelaskan apabila suplai energi baru terbarukan itu belum mencukupi kebutuhan nasional, maka larangan ekspor tidak akan menjadi masalah. Deendarlianto pun mencontohkan pemenuhan produk biodiesel untuk kebutuhan di dalam negeri harus menjadi prioritas pemerintah ketimbang ekspor.Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan meski pemerintah melarang ekspor energi baru terbarukan, namun bukan berarti Indonesia menghentikan investasi untuk membangun proyek-proyek energi bersih di dalam negeri.Bahlil mempersilahkan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke Indonesia dan membangun proyek energi baru terbarukan, namun dengan catatan energi bersih yang dihasilkan tidak untuk dibawa ke luar Indonesia. (mth/Antara)
Bertemu Kadin, Perusahaan Swiss di Danau Toba Ingin Perluas Usaha
Davos, Swiss, FNN - Delegasi Swiss-Asean Chamber of Commerce menyampaikan bahwa sebuah perusahaan ikan berkeinginan untuk memperluas usaha miliknya yang berlokasi di Danau Toba, Sumatera Utara kepada Kamar Dagang Indonesia.\"Mereka mau investasi karena kesuksesan ikan yang berhasil mereka ekspor ke berbagai negara dan mereka melihat kesempatan untuk ekspansi fasilitas mereka dan menanyakan potensinya seperti apa,\" kata Ketua Komite Bilateral Swiss Kadin Francis Wanandi usai pertemuan dengan Swiss-Asean Chamber of Commerce di Indonesia Pavilion, Davos, Swiss, Selasa pagi waktu setempat.Seiring dengan rencana Danau Toba yang akan dijadikan sebagai kawasan eco tourism, Francis menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memadukan industri ikan dengan turis. Oleh karena itu, perusahaan Swiss menanyakan potensi dan keuntungan yang akan didapat.Pertemuan yang menjadi bagian dari roadshow B20 tersebut juga membahas kerja sama vokasi agar pekerja Indonesia bisa dikirim ke Swiss dengan rentang waktu 2 tahun untuk menjadi profesional.\"Kita sedang melihat petanya, berbagai bidang sektoral yang bisa kita pekerjakan karyawan Indonesia ke Swiss,\" ujarnya.Tak hanya itu, Kadin juga meminta Swiss-Asean Chamber of Commerce untuk mencarikan perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Indonesia baik dari segi perikanan, udang, maupun lobster.Francis menyampaikan bahwa dalam forum tersebut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan bahwa kondisi Indonesia sangat disayangkan karena mengirim benih lobster untuk dijual ke Vietnam dan negara tersebut yang mendapatkan nilai value yang lebih tinggi.\"Swiss kan dikenal dengan negara yang walaupun mereka tidak punya laut tapi mereka punya teknologinya untuk mengembangkan perikanan maupun sampai ke proses. Jadi itu yang kita bicarakan,\" jelasnya.Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pengusaha Swiss adalah kepastian hukum, sehingga mereka menanyakan terkait security dan protection investment.\"Makanya ada tanda tangan protection investment antara BKPM dengan Seco supaya perusahaan Swiss punya security dalam hal investasi di Indonesia, tentu Kadin harus bisa memfasilitasi untuk hal itu,\" ucapnya. (mth/Antara)
Luhut Tawarkan Kawasan Industri Hijau Kaltara ke Elon Musk
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara (Kaltara) dalam negosiasinya dengan CEO Tesla Elon Musk.Luhut menyebut kawasan industri hijau terbesar di dunia itu akan dapat mewujudkan keinginan Elon Musk akan produk ramah lingkungan (green product).\"Ini salah satu bagian negosiasi saya dengan Tesla. Tesla itu kan tidak gampang negosiasinya. Saya bilang, \'Elon, kalau kau mau dapat end to end, dapat produk baterai yang green product, dapat mobil yang green product, ya tempatnya di sini\',\" katanya dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Tahun 2022 yang ditayangkan secara daring, Rabu.Luhut menyebut kawasan industri hijau di Kaltara akan mentransformasi Indonesia. Kawasan tersebut diklaim menjadi kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30.000 hektare.Luhut juga menyebut kawasan tersebut memiliki potensi 10.000 MW listrik dari tenaga air (hydropower), 10.000 MW listrik dari panel surya dan 2,9 TCF gas.\"Ini satu yang akan mengubah, atau mentransformasi Indonesia. Kita punya the largest integrated industry nanti di Kalimantan Utara,\" katanya.Pembangunan kawasan industri di Kaltara, itu telah dimulai pada Desember 2021 lalu.Menurut Luhut, proyek kawasan tersebut telah ia mulai sejak lima atau enam tahun silam.\"Ini sudah groundbreaking. Lima atau enam tahun lalu saya mulai proyek ini, saya tinjau. Sekarang kita akan punya petrochemical terbesar di dunia. Ini total 132 miliar dolar AS untuk seluruh proyek ini,\" katanya.Luhut menyebut tim Tesla sudah berkunjung ke Indonesia. Tim tersebut pun sudah diajak ke sentra industri nikel di Morowali dan terkesan dengan perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia. (mth/Antara)
PBB Puji Indonesia Berhasil Kendalikan COVID, GTelar GPDRR 2022
Badung, Bali, FNN - Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan COVID-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung di Nusa Dua, Bali.\"Saya ingin menyampaikan apresiasi PBB kepada Presiden dan masyarakat Indonesia yang telah menjadi tuan rumah GPDRR 2022,\" kata Amina Mohammed dalam sambutannya pada acara pembukaan GPDRR 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali pada Rabu.\"Saya ingin mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi dan merespons pandemi COVID-19 yang memungkinkan kami semua untuk bertemu di konferensi ini secara langsung,\" ujar Amina.Deputi Sekjen PBB itu menilai upaya Indonesia untuk memvaksin 217 juta jiwa populasinya sebagai sebuah capaian besar.\"Kami memuji pemimpin Indonesia atas program vaksinasinya untuk menjaga semua orang tetap aman dan bertindak serta merespons pandemi COVID,\" ucap Amina.Menurut dia, Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting yang telah mengajarkan kepada dunia tentang upaya pengurangan risiko bencana.Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dinamis dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai situasi terkini dengan menjalankan \"kebijakan gas dan rem\" untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.\"Kebijakan itu terbukti telah memberikan dampak yang baik,\" kata Presiden Jokowi.Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia -- yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan populasi 217 juta orang -- telah menyuntikkan 411 juta dosis vaksin untuk warganya.Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kasus harian COVID-19 di Indonesia pun telah turun tajam, yakni dari 64 ribu kasus per hari pada saat puncaknya menjadi 345 kasus per hari pada Selasa (24/5).\"Selain itu, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada 5,01 persen serta inflasi di level aman 3,5 persen,\" ungkapnya.Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GP2022) di Bali pada 23-28 Mei 2022. (mth/Antara)
Panglima TNI Jamin Pengamanan IKN Maksimal
Yogyakarta, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjamin pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diupayakan secara maksimal.\"Intinya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru,\" kata dia, di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Rabu.Ia menegaskan bakal memaksimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini telah dimiliki untuk mendukung keamanan di Nusantara, nama ibu kota baru negara itu. \"Yang penting apa (alutsista) yang kami miliki kami berusaha untuk memaksimalkan gelar kami di sana,\" kata dia.Terkait potensi ancaman gangguan dan serangan udara di Nusantara, dia telah mengajukan pengadaan sistem persenjataan maupun penambahan kekuatan personel di kawasan itu. \"Tapi yang jelas khan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal,\" ujar dia.Karena itu, menurut dia, yang akan dilakukan saat ini adalah memaksimalkan aset-aset TNI yang sudah ada. \"Kalaupun yang baru belum ada kami akan geser, relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang yang ada,\" tutur dia.Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto mengatakan, lokasi Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.\"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,\" kata dia, saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5). Oleh karena itu dia meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar Nusantara perlu diperkuat. (mth/Antara)
Aksi 10 Juta Pohon Bernilai Terapi Kejut
Malang, FNN – Aksi penanaman 10 juta pohon yang digalang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki nilai terapi kejut terhadap sakitnya etika lingkungan yang sudah akut. “Agar aksi ini tidak berhenti menjadi sebatas jargon, harus ada kebijakan nasional yang tertulis untuk menjamin keberlanjutannya. Tanam pohon itu proyek generasi dan berjangka panjang,” kata Dr Abdul Aziz SR, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (25/5/2022). Aksi penanaman 10 juta pohon, di-launching Menko PMK) Muhadjir Effendy, Selasa (24/5/2022) di Bali. Aksi ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Aksi ini merupakan kerja kolaborasi antara Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Menurut Abdul Aziz, aksi tanam 10 juta pohon ini pada momentum terbaik. Sangat strategis. Saat ini kondisi lingkungan sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena sudah sangat lama kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi cederung abai terhadap etika lingkungan. Dampaknya, kata penulis buku Ekonomi Politik Monopoli ini, terjadi kerusakan lingkungan seperti merebaknya kawasan lahan kritis, menyusutnya sumber air, pengikisan pantai. Kerusakan ini, bukan hanya menjadi masalah domestik tetapi memberi kontribusi terhadap kerusakan global. Aksi ini bukan semata-mata proyek. Tapi harus menjadi gerakan pemerintah bersama masyarakat. Kalaulah disebut proyek, ini merupakan proyek jangka panjang atau proyek generasi. Menurut mantan Direktur Eksekutif Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya – lembaga pemikir yang menjadi mitra Pemprov Jatim jaman Guberur Imam Oetomo – proyek atau aksi semacam ini sudah seringkali dilakukan. Misalnya rebosiasi hutan. Tapi yang sering terjadi, proyek semacam ini tidak jelas kelanjutannya. Awal-awal saja kelihatan giat, penuh semangat tapi cepat sekali hilang tanpa kabar. Berhenti menjadi jargon semata. “Saya kira pernyataan Pak Menko PMK Muhadjir Effendy agar aksi ini tidak berhenti menjadi jargon merupakan ajakan atau otokritik agar kalangan pemerintah melakukan instropeksi, atau istilah Jawa mulat salira hanggroso wani,” katanya. Aziz mengatakan, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang kaya jargon. Mulai dari pusat sampai daerah hebat membuat jargon. Misalnya, keadilan untuk semua, kesejahteraan rakyat, maju bersama. Namun, jargon-jargon itu berhenti sebagai wacana politik. Jelas, sangat sulit terwujud dalam kenyataan sosial dan ekonomi. Otokritik Muhadjir ini baru berarti jika mampu menggoyang pemerintahan. Bukan menggoyang masyarakat dan kalangan pencinta lingkungan. “Kunci aksi tanam pohon ini pada keberlanjutannya. Untuk itu harus ada aturan tertulis yang memayunginya. Harus ada pemegang otoritas yang bertanggung jawab,” kata editor buku Politik Indonesia Kini dan buku Republik Salah Kelola ini.(mth/ano)
Presiden Pembohong
Jadilah presiden yang jujur, hanya memang kalau sifat pembohong sudah masuk menjadi kepribadiannya sangatlah sulit untuk diperbaiki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koorinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN terus menimbun kebohongan. Seperti mengikuti ajaran Lenin: \"bahwa kebohongan yang diajarkan terus menerus dikemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran\". Presiden berkali-kali berbohong – berbohong kok berkali-kali, sindir netizen di media sosial. Saking anyel, geli, jegkel bercampur marah. M Rasyid Prof. DR mengatakan bahwa: \"Big lies dengan big mouth - memang kalau bohong jangan_tanggung...perlu bohong besar agar meyakinkan banyak orang dungu\". Ditimpali oleh Dr Faisal Habib: \"menjadi role model para pejabat pemburu jabatan untuk memuaskan syahwat berkuasa harus tampil totalitas dalam berdusta atau berbohong\". Presiden akan semakin kehilangan legitimasi moral dan sosial, sekalipun masih mengantongi legitimasi konstitusional via pemilu yang diduga kuat tidak jujur – dan sangat kuat tampil mempesona sebagai pembohong. Kebiasaan berbohong, kebiasaan memungkiri janji, kebiasaan tidak bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang dilakukan, dan tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan dari perbuatan sendiri. Mereka telah mengkhianati rakyat dengan berkali-kali melakukan pembohongan. Pemerintah telah berkhianat dengan mengatakan Indonesia sejahtera sementara sesungguhnya rakyat menderita, dan macam macam modus lainnya. Ketika wawancara sering terbata bata dengan susah payah menata kata kebohongan melawan sifat fitrah manusia untuk condong kepada kebenaran. Sifat fitrah manusia yang sedang berbohong menunjukkan perilaku berbeda, akan tampak cepat berkeringat, gelisah, dan tingak-tinguk mengubah arah pandangannya dan kelainan sifat lainnya. Dampak kebohongan tidak main-main, rakyat resah, bingung bahkan sangat banyak stigma dengan cara apapun ucapannya, Presiden pasti bohong. Kebohongan bisa merusak masyarakat bahkan menumbangkan dan memporak-porandakan negara. Ketika Buya Hamka menanyai putranya Irfan Hamka apakah sudah shalat Isya, Irfan yang sedang asyik baca novel buru-buru menjawab sudah. Buya tahu Irfan bohong lantas menasehati kepada putranya bahwa \"jikalau engkau hendak berbohong, maka haruslah pandai terlebih dahulu. Karena ketika seseorang berbohong, ia harus memiliki perkataan yang lancar, pendirian yang kuat, serta janganlah jadi pelupa\". Kelemahan pembohong adalah jadi pelupa. Orang yang jujur dan benar tidak akan lupa karena kebenaran itu senantiasa terekam dalam otaknya. Sebaliknya, menahan kata-kata bohong itu sangat berat karena sering keterjang sifat sering lupa. “Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Orang yang berani menerima perkataan terus terang adalah orang yang membimbing jiwanya kepada kemerdekaan”. Jadilah presiden yang jujur, hanya memang kalau sifat pembohong sudah masuk menjadi kepribadiannya sangatlah sulit untuk diperbaiki. Cara murah untuk menghilangkan atau mengatasi Presiden yang suka bohong, segera ganti Presiden yang jujur, cerdas dan amanah. Demikian juga kalau negara sudah menjadi anarkis – semua harus dibabad dulu... ganti yang baru (Plato). (*)
Poros Cap Kaki Tiga
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU aneh ada poros seperti ini, namun maksudnya adalah bacaan atas koalisi 3 partai politik yaitu Partai Golkar, PAN dan PPP. Meski hanya berbahasa untuk meningkatkan kerjasama akan tetapi semua faham koalisi ini tidak dmapat dilepaskan dari kepentingan dan konstelasi Pilpres 2024. Sekurangnya ada tiga disain yang memungkinkan dari terbentuknya koalisi tiga partai yang dibentuk di Rumah Heritage dengan dihadiri langsung ketiga Ketumnya Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa tersebut. Pertama, menjadi poros serius untuk mendorong salah satu diantara ketiganya untuk menjadi Calon Presiden. Airlangga yang berpeluang untuk diajukan atas dasar dominan kekuatan Partai Golkar meskipun figur Airlangga termasuk jeblok dalam survey. Kedua, sebagai koalisi Pemerintahan Jokowi gabungan tiga partai politik ini menjadi poros pesanan. Kepentingan \"kemauan Jokowi\" yakni untuk mendukung figur pilihan Jokowi dan oligarki. Bisa saja poros pesanan ini menjadi wadah untuk majunya figur Ganjar-Erik Thohir yang realitanya nir-partai. Ketiga, menjadi poros cadangan untuk bergabung dengan poros lain. Melihat merapatnya Zulhas dan Monoarfa ke Anies Baswedan, maka potensial poros cadangan ini hanya untuk menyiapkan Calon Wakil Presiden. Paketnya adalah Anies Baswedan-Airlangga Hartarto. Kubu kuat gabungan PKS, Partai Nasdem, Golkar, PAN, PPP dan mungkin Partai Demokrat. Dengan berspektrum \"Cap Kaki Tiga\" maka poros ini memiliki posisi daya tawar yang strategis. Apalagi PKB telah menyatakan siap untuk bergabung meskipun dengan syarat Cak Imin harus diajukan sebagai Capresnya. Syarat yang sudah pasti direaksi dengan tertawa terbahak-bahak. Poros \"Cap Kaki Tiga\" yang awalnya bermaksud meredam panas dalam Istana khususnya perseteruan antara kubu Jokowi dan Megawati akan tetapi sebaliknya justru akan menambah panas di dalam Istana. Hal ini berkaitan dengan tidak atau kurang terakomodirnya kepentingan masing-masing atau karena Istana yang memang sedang membakar dirinya sendiri. Poros \"Cap Kaki Tiga\" inipun dapat berfungsi dengan baik jika Threshold 20 % tetap berlaku, akan tetapi jika putusan MK mengubahnya atau aksi sosial mampu mendobrak dekadensi demokrasi atau meruntuhkan penjajahan oligarki, maka konstelasi dipastikan berubah. Tokoh-tokoh \"oposisi\" seperti LaNyalla Mattalitti atau Rizal Ramli atau lainnya akan semakin berkibar. Poros \"Cap Kaki Tiga\" yang menyebut dirinya \"Koalisi Indonesia Bersatu\" menyatakan menolak politik identitas. Entah apa maksudnya dan jika itu adalah semisal penonjolan identitas keagamaan, maka Koalisi ini menjadi kontra produktif. Faktanya untuk Pilpres maupun Pileg selalu saja suara keagamaan itu diburu dan dikejar, bahkan ditiru. Puan yang berpose berjilbab dan Erik Thohir yang bersorban peci adalah contoh peniruan tersebut. Politik identitas yang dibutuhkan. Dahulu Jokowi pun ada yang mengidentifikasi dengan Khalifah Umar bin Khattab segala. Walaupun berbeda jauh, Umar bin Khatab itu bukan pendusta, gemar pencitraan, atau penghutang besar. Apalagi menjadi boneka oligarki dan pelanggar hak asasi. Poros \"Cap Kaki Tiga\" harus berani keluar dari kungkungan oligarki. Jika tidak dan hanya menjadi pengukuh dari kekuasaan oligarkis, maka Koalisi Indonesia Bersatu ataupun Koalisi lainnya hanya akan berkedudukan sebagai alat penjajahan semata. Rakyat harus melawan penjajahan dalam segala bentuknya itu. \"Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan\". Oligarki itu tidak manusiawi dan tidak berperikeadilan. Karenanya lumpuhkan, hapuskan, dan hancurkan. Bandung, 25 Mei 2022
Jumhur Didesak KSPSI Ambil Langkah Nekat Batalkan UU Omnibuslaw
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat didesak anggotanya untuk lakukan aksi demonstrasi besar-besaran atau ambil langkah nekat untuk batalkan Omnibuslaw Cipta Kerja bikinan rezim oligarki yang sangat merugikan buruh/pekerja. Desakan kepada DPP KSPSI agar lebih kuat dalam gerakan pencabutan UU Omnibuslaw ini disampaikan peserta Rakerda Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSP-PP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar 24-25 Mei 2022 di Medan. Menjawab tantangan tersebut, Jumhur menyampaikan bahwa DPP baru saja Rapat Pleno dan telah diputuskan agar KSPSI bergerak lebih serentak. \"Dalam waktu sekat ini akan tiba instruksi dari DPP dan kita semua harus siap satu komando. Insya Allah dengan perjuangan bersama dan serentak nanti, bukan saja KSPSI tapi juga konfederasi atau federasi serikat pekerja lainnya bersatu, maka UU Omnibuslaw ini akan dicabut,\" tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim Orba di LP Nusakambangan ini. KSPSI adalah serikat buruh terbesar yang memiliki anggota di seluruh Indonesia serta berbagai perwakilan di negara-negara luar negeri. Ia mengungkapkan, masih banyak yang beranggapan bahwa urusan UU Omnibuslaw Cipta Kerja itu hanya urusan buruh dengan upah minimum. Saat kelompok buruh ini mau berdemo dilarang-larang oleh manajer atau atasannya. \"Setelah hampir 2 tahun UU ini berlaku, barulah mulai dirasakan oleh pekerja papan atas ini. Saat pensiun harusnya terima X rupiah, tapi gara-gara UU Omnibuslaw jadinya hanya terima Y rupiah dan bedanya bisa lebih Rp500 juta bahkan milyaran,\" papar Jumhur. Sekarang ini, ungkap Aktivis buruh senior ini, jutaan Pekerja Papan Atas atau Pekerja Kerah Putih mulai resah karena semua perencanaan pasca pensiun akan berantakan karena anjloknya nilai penerimaan pensiun mereka. \"Berkali-kali saya sudah bilang, bahwa pekerja atau karyawan setingkat di bawah Direktur itu adalah juga pekerja,\" bebernya pula. \"Hanya Direktur dan Komisaris saja yang mewakili Pemilik Modal. Karena itu pekerja papan atas berkerah putih, janganlah larang-larang karyawan anda berdemonstrasi,\" ungkap Jumhur. \"Bila perlu Anda juga ikut berdemonstrasi. Malu donk sama Pekerja Kerah Biru, yang upahnya hanya UMP tapi saat tuntutannya dipenuhi anda semua paling mendapat keuntungan super besar,\" tambahnya. Dari pantauan ke berbagai industri selama ini, lanjut dia, sebenarnya banyak pengusaha yang tidak mempermasalahkan penggunaan UU yang lama karena mereka memang mampu. \"Pekerja juga tahu diri kok kalau perusahaan lagi kurang sehat, buruh tidak akan menuntut macam-macam. Jadi harusnya negara tidak mengajarkan para pengusaha untuk pelit,\" tandas Jumhur. \"Kan ngakunya Saya Pancasila, kok malah ngajarkan pelit kepada rakyatnya. Kalau pekerja punya tambahan rejeki kan sangat bagus untuk ekonomi domestik kita karena rejeki uang yang diterima buruh tidak disimpan di Singaputa atau luar negeri seperti para koruptor kelas kakap yang total jumlahnya diperkirakan bisa ribuan triliun,\" ungkapnya pula. Ditegaskan, uang lebih yang dimiliki buruh itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh dari produksi dalam negeri termasuk UMKM. \"Kan ekonomi jadi hidup, berkembang dan tumhuh,\" paparnya. Hadir dalam Rakerda antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP-PP Achmad Mundji, Ketua Umum Pimpinan Daerah FSP-PPN Sumatera Utara Suriono, wakil dari Gubernur Sumut, wakil dari Kapolda Sumut diwakili, Deputi BPJS Ketenagakerjaan, Ketua BKSPPS (Badan Kerja Sama Pertanian dan Perkebunan Sumatera). (sws)
POPULER
