ALL CATEGORY
Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera Dikoreksi
Jakarta, FNN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi. \"Saya kira ini babak-babak awal. Kalau ini tidak segera dicegah, apa yang sedang terjadi dengan memberikan semacam peluang kepada TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil,\" kata Lucius dalam keterangan di Jakarta Sabtu. Hal itu dia ungkapkan untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. \"Saya kira ini babak yang di 1998 lalu juga ditakutkan oleh publik ketika kemudian TNI/Polri menduduki jabatan sipil,\" kata dia. Lucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI/Polri aktif. Ia juga mengungkap potensi yang bisa muncul jika anggota TNI/Polri aktif semakin bebas menduduki jabatan sipil. \"Saya kira penting untuk sejak awal mendesak, mendorong pemerintah dan DPR untuk memastikan tegaknya aturan terkait dengan jabatan sipil yang tidak boleh disandang TNI/Polri,\" kata dia. Lucius mengatakan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, katanya juga melanggar aturan. Lucius khawatir penunjukan itu hanya menjadi awal dari penunjukan Pj kepala daerah yang tidak sesuai aturan. Menurutnya menjelang kontestasi 2024 aroma politik semakin hangat. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik. Puan menekankan agar proses tersebut bebas dari kepentingan politik. “Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar Puan. Sementara itu, Ray Rangkuti, pendiri Lingkar Madani menyatakan pengangkatan anggota TNI aktif melanggar UU No.5 tahun 2015 pasal 20 ayat 3 tentang jabatan sipil yang boleh diemban adalah yang berada pada instansi pusat dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU melarang TNI menduduki jabatan sipil, di luar 10 institusi. Institusi yang tertuang diantaranya Kemenkopolhukam, Kemenhan Lembaga Sandi Nasional, dan Mahkamah Agung. “Setidaknya 8 dari 10 yang diberikan untuk duduk di posisi masih berkaitan dengan fungsi mereka sebagai pertahanan. Pelibatan TNI aktif dalam Jabatan sipil tidak boleh jauh dari fungsi pokok mereka sebagai lembaga yang berurusan dengan pertahanan negara,“ ujar Ray. (mth/Antara)
50 Tahun Lebih Dewan Da'wah Masuk Pedalaman
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Da\'wah Islamiyah Indonesia Dr. H. Adian Husaini M.Si mengatakan selama ini Dewan Da\'wah identik sebagai lembaga pendidikan dan dakwah pedalaman. Menurut Adian, meski saat ini banyak lembaga Islam yang juga turut berdakwah di pedalaman, tetapi hal ini tidak membuat Dewan Da\'wah kehilangan ciri khasnya. Selama ini Dewan Da\'wah dikenal sebagai lembaga yang konsen dakwah di pedalaman. Hal itu disampaikan Adian saat memberikan sambutan pada Haflah dan Silaturahim Idul Fitri 1443 Hijriah di aula Masjid Al Furqan Dewan Da\'wah, Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022). \"Itu banyak sekali organisasi-organisasi Islam lembaga-lembaga yang terjun dakwah di daerah pedalaman. Tapi dakwah di pedalaman tidak bisa lepas dari Dewan Da\'wah. Sudah 50 tahun lebih Dewan Da\'wah menjalankan dakwah di pedalaman,\" ungkap Adian. Dikatakan Adian, langkah para pendiri Dewan Da\'wah mengirim dai-dai ke daerah pedalaman merupakan langkah strategis. Apalagi saat ini dilanjutkan dengan pola kaderisasi yang tersistem di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir. \"Alhamdulillah, STID Mohammad Natsir sudah berkiprah 20 tahun lebih. Sudah meluluskan lebih dari 700 dai tingkat S1. Sekarang kita masih mendidik 885 kader dai tingkat S1,\" jelas Adian. Adian melanjutkan, STID Mohammad Natsir ini bisa disebut sebagai satu-satunya pusat kaderisasi dakwah nasional untuk tingkat S1. Bahkan, keberadaan dan kiprah STID Mohammad Natsir mendapat apresiasi dari YADIM, yayasan dakwah yang berada di bawah pemerintahan Malaysia. Potensi Umat Sementara itu Ketua Pembina Dewan Da\'wah Islamiyah Indonesia KH Didin Hafidhuddin menilai selama ini umat terlalu fokus membahas problem-problem internal. \"Kita lebih banyak berbicara masalah, problem. Seolah-olah kita hidup ini penuh dengan masalah. Tidak ada jalan keluar bagaimana mengatasi masalah,\" ungkap Kiai Didin. Menurut Kiai Didin, umat Islam memiliki berbagai macam potensi. Dengan sibuk membahas dan menggali potensi umat, maka rasa optimisme dalam memperjuangkan Islam terus membara. \"Sebenarnya kita ini adalah umat yang memiliki berbagai macam potensi. Jadi umat Islam itu di dalam Alquran disebut dengan ummatan wasathan, sebagai umat pertengahan,\" kata Kiai Didin. Ketika potensi umat ini tergali, jelas Kiai Didin, maka ini menjadi solusi mengatasi problem-problem internal umat. \"Dengan potensi itu Insya Allah, dengan ketekunan, dengan pertolongan Allah kita akan mengatasi masalah masalah problematika yang kita hadapi,\" jelas Kiai Didin. Salah satu potensi umat yang bisa digali adalah ekonomi syariah. Sebagai ajaran komprehensif, Islam mengatur aspek kehidupan seperti politik hingga ekonomi. Dikatakan Kiai Didin, saat ini negara-negara di dunia tengah mengalami kebangkrutan ekonomi karena praktek ekonomi ribawi. \"Allah menghancurkan riba dan menghidupkan sodaqoh. Allah akan mengembangkan sodaqoh. Sodaqoh yang bisa kita lakukan,\" ungkap Kiai Didin. (TG)
Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung LaNyalla Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dinilai tepat untuk menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia membutuhkan sosok strong leader seperti LaNyalla. Penilaian itu disampaikan Pengurus KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kota Pare-Pare saat beraudiensi dengan LaNyalla, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (28/5/2022). Hadir dalam pertemuan itu Muh. Salim Sultan (Ketua Harian KAHMI Pare-Pare), HM. Nur Azis T ( Ketua Dewan Penasehat), Ja\'far (Ketum HMI Kota Pare-Pare), Agussalim Alwi (Majelis Nasional KAHMI), Andi Tobo (Ketua Pakar KAHMI Sulsel) dan H.A Rahman Saleh (Presidium KAHMI). Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan staf ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Ditegaskan oleh Muh. Salim Sultan, kondisi bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan saat ini, dibutuhkan pemimpin yang kuat. Hanya dengan itulah bangsa ini bisa keluar dari krisis. \"Bangsa ini butuh strong leader. Sosoknya ada pada diri Pak LaNyalla. Kami melihat Bapak seorang yang punya keberanian, ketegasan dan sangat berpihak pada rakyat. Makanya kami mendukung Bapak sebagai Presiden,\" ujarnya. Realitasnya, lanjut Muh. Salim Sultan, ada aturan yang membungkam upaya tersebut. Yaitu ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Terkait hal itu juga, KAHMI Pare-pare menyampaikan persetujuannya dengan langkah Ketua DPD RI yang mengajukan mengajukan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Dalam pandangan kami, Presidential Threshold 20 persen merupakan tirani. Parpol sangat berkuasa. Akhirnya oligarki semakin mencengkeram dan bisa menentukan kebijakan karena mereka masuk di lingkar kekuasaan,\" ucapnya. Dalam kesempatan itu, KAHMI Pare-Pare juga ingin mengundang LaNyalla untuk hadir dalam Musyawarah Daerah yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Dalam rangkaian acaranya KAHMI akan menyelenggarakan diskusi terkait PT 20 persen tersebut. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan perjuangan DPD RI di Mahkamah Konstitusi. Harapannya MK menyadari bahwa lembaga tersebut didirikan untuk menjaga tegaknya konstitusi. \"Jadi kalau ada Undang-undang yang melanggar Konstitusi seharusnya MK membatalkannya,\" tukas dia. Menurut LaNyalla, UUD 1945 pasal 6A tidak mengatur ambang batas 20 persen pencalonan Presiden. Namun, pemerintah dan DPR yang merupakan representasi partai politik malah membuat adanya ambang batas 20 persen untuk Presiden yang dituangkan di pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Kita masih menunggu MK untuk menghapus pasal yang tidak derivatif dari Konstitusi tersebut. Akan jadi pertanyaan besar jika MK tak mau menghapusnya. Yang menggugat saat ini lembaga DPD RI loh. Tidak main-main,\" ucap LaNyalla. LaNyalla juga berharap Presiden Jokowi menunjukkan sikap pro konstitusi. Menurutnya Presiden dalam hal ini Pemerintah dan DPR adalah pihak yang membuat UU tersebut. \"Maka sudah seharusnya Presiden menunjukkan sikap yang tegas ikut menegakkan Konstitusi dengan meninjau kembali Undang-Undang yang tidak sesuai konstitusi itu,\" tegasnya. (sws)
Dokter Spesialis: Penggunaan Masker Lama Munculkan Penyakit Kulit
Solo, FNN - Dokter spesialis kulit Alamanda Murasmita menyebut penggunaan masker wajah terlalu lama memunculkan penyakit kulit yang saat ini banyak dikeluhkan oleh pasien.Dalam pembukaan MM Clinic Cabang Setiabudi di Solo, Sabtu, Alamanda mengatakan pasien dengan keluhan penyakit kulit yang disebut maskne ini melonjak sekitar 20 persen dari sebelumnya.\"Banyak pasien yang dulunya tidak berjerawat, saat pandemi jadi berjerawat. Dulu kan kita tidak kenal adanya maskne, tetapi sejak pandemi banyak orang pakai masker,\" kata Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) MM Clinic tersebut.Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah usai menggunakan masker terlalu lama, pasien tersebut tidak segera membersihkan wajahnya.Mengenai pelonggaran pemakaian masker oleh pemerintah, ia menyambut baik. Meski demikian, menurut dia, tidak masalah jika masyarakat tetap ingin mengenakan masker terutama di dalam ruangan.\"Namun, tetap harus diperhatikan durasi pemakaiannya, misalnya menggunakan masker sekali pakai dan tiap dua jam sekali harus diganti, plus harus tetap rajin membersihkan muka,\" katanya.Terkait dengan pembukaan cabang baru tersebut, Direktur MM Clinic, Kharisma Riesya Dirgantara mengatakan kondisi pandemi yang makin landai ini berefek positif bagi semua sektor.Ia mengatakan kondisi ekonomi yang membaik memberikan angin segar bagi banyak sektor, termasuk bisnis kesehatan kulit, terutama perawatan tubuh dan wajah.\"Peluang ini kami tangkap, ini momen yang baik, termasuk membangkitkan ekonomi dari sisi kesehatan dan medis. Kami optimistis bisnis menanjak terus sepanjang tahun ini, seiring dengan pelonggaran kebijakan pemerintah,\" katanya. (mth/Antara)
Rusia Lakukan Pembayaran Kupon Eurobond dalam Valuta Asing
Moskow, FNN - National Settlement Depository (NSD) Rusia pada Jumat (27/5) berhasil membayar kupon dalam mata uang asing atas dua Eurobonds, seorang perwakilan NSD mengatakan kepada Reuters, sebuah langkah yang dapat berarti Rusia mungkin sekali lagi menghindari gagal bayar (default).Rusia berada di puncak jenis krisis utang yang unik yang menurut para investor akan menjadi pertama kalinya ekonomi pasar berkembang besar didorong ke gagal bayar obligasi oleh geopolitik, daripada pundi-pundi kosong.NSD mengatakan telah membayar dengan mata uang asing kupon pada Eurobonds yang jatuh tempo pada 2026 dan 2036, keduanya jatuh tempo pada 27 Mei.Rusia bergegas maju untuk dua pembayaran utang internasional Jumat (27/5) dalam upaya terbaru untuk mencegah default, hanya beberapa hari sebelum AS memutuskan untuk tidak memperpanjang pengabaian utama yang memungkinkan transaksi pembayaran Eurobonds Rusia dalam mata uang asing.Rusia sekarang sedang mengerjakan mekanisme baru untuk melunasi utangnya dalam denominasi dolar yang akan memungkinkannya untuk melakukan pembayaran Eurobonds yang jatuh tempo pada Juni tanpa lisensi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dalam sebuah wawancara TV yang ditayangkan pada Jumat (27/5).Rusia akan membayar kupon Eurobonds yang jatuh tempo pada 2027, 2028, dan 2048 pada akhir Juni.Rusia telah menghadapi prospek gagal bayar sejak Barat memberlakukan sanksi besar-besaran setelah keputusannya untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Negara itu telah terputus dari sistem keuangan global dan telah melihat kira-kira setengah dari 640 miliar dolar AS cadangannya di luar negeri dibekukan.Tetapi para pejabat Rusia mengatakan negara itu memiliki cukup uang untuk membayar utangnya dan bahwa apa yang mungkin dianggap negara lain sebagai default akan menjadi peristiwa teknis dan diatur.Siluanov mengatakan minggu ini Rusia akan terus membayar kewajiban Eurobond negaranya dalam rubel jika tidak mampu membayar dalam mata uang asing, dan akan mempertahankan perannya sebagai peminjam yang dapat diandalkan dengan segala cara yang mungkin.Siluanov mengatakan tidak akan ada dampak pada ekonomi jika Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dalam default teknis pada Eurobonds-nya.Tetapi para analis lebih skeptis tentang dampak potensi kejatuhan pada ekonomi Rusia dalam jangka panjang, karena defisit Rusia dapat berkembang sangat tajam atas invasinya ke Ukraina, kata Takahide Kiuchi, seorang ekonom di Nomura Research Institute.“Perekonomian Rusia tidak dapat berdiri tanpa pembiayaan atau uang dari luar negeri. Jadi dalam hal ini, tidak ada akses ke pasar global dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi Rusia dalam jangka panjang,” kata Kiuchi. (mth/Antara)
Istri-istri Menteri Pamer Kemewahan di Luar Negeri, Rocky Gerung: Tidak Sensitif
Jakarta, FNN - Para menteri Kabinet Jokowi hadir ke acara World Economic Forum di Davos, Swiss pada 26-29 Mei 2022. Menteri-menteri ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto ini antara lain ada Mendag Muhammad Lutfi, ada Bahlil Lahadalia, ada Agus Ginanjar. Bersamaan dengan itu, istri-istri para menteri itu ikut liburan bersama keluarganya, foto-fotonya di Instagram sangat eye catching dan instagramable. Pengamat politik Rocky Gerung menyentil para istri menteri yang pamer kemewahan saat sebagaan masyaraat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. \"Pamer-pamer di Instagram, ini kita anggap sebetulnya sebagai insensitivity, ketidaksensitifan. Bukan sekadar Indonesia ada di dalam kemelaratan dan pameran Instagram, itu pasti pamer pameran semacam festival of the kemewahan. Jadi kontras itu yang sepertinya dipersoalkan oleh netizen,\" paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 28 Mei 2022. Rocky menegaskan secara akademis bahwa orang untuk pamer-pamer di Instagram boleh saja, tetapi selalu ada konteks. \"Masyarakat dunia lagi berupaya untuk mempersoalkan akumulasi dari kapitalis dan Davos. Yang menjadi pusat akumulasi justru sedang berubah paradigmanya menuju pada hal yang lebih egaliter, solidaritas, sementara masyarakat Indonesia justru menyaksikan pameran kemewahan di situ,\" katanya. Rocky menduga masyarakat Swiss justru mempertanyakan maksud para istri menteri yang banyak sefie selfie. \"Mungkin mereka justru bertanya, ini bagaimana orang Indonesia, justru saya sebagai pendiri sedang mempromosikan solidaritas dan sensitivitas sosial. Kenapa kalian pamer-pamer di sini,\" katanya. Rocky menegaskan bahwa Swiss sekarang jadi pembicaraan dunia karena ada Word Economic Forum, satu forum yang mungkin dari tahun 1970 dibentuk untuk memantau ekonomi dunia sekaligus soal-soal justice. Sayang juga di Swiss ada berita yang sampai sekarang masih mengkhawatirkan yaitu hilangnya anak dari Pak Ridwan Kamil. Tentu kita berharap ditemukan dan dalam keadaan selamat. \"Saya prihatin dengan keadaan itu. Itu sebetulnya keadaan yang membuat netizen sekarang bercakap-cakap soal kenapa Swiss itu jadi pusat pembicaraan publik. Yang pertama tentu kita tahu bahwa Davos itu ibukota kapitalis dunia,\" paparnya. Di Davos, kata Rocky, seluruh pemimpin negara besar ada di situ bertemu dengan CEO dari perusahaan besar dan dari tahun 80-90. \"Saya pelajari itu karena itu menjadi semacam mata kuliah untuk memahami global political economy. Akan tetapi lebih dari itu saya mengikuti perkembangan intelektual di the Economic Forum, setiap kali tahun 2000 awal bahkan setiap ada pertemuan di Davos, di antara para kapitalis di sampingnya ada pertemuan LSM dunia untuk protes Word Economic Forum.,\" katanya. Hal itu kata Rocky biasa dilihat sebagai balancing supaya dunia tidak diambil alih oleh hegemonic para kapitalis. \"Belakangan saya masih membaca buku-buku yang ditulis oleh direktur dari pendirinya seorang Jerman bernama Clause Swap. Ia mulai berpikir bahwa dunia ini kalau tidak dituntun oleh solidaritas akan berantakan. Buku terakhir misalnya Default Industrial Revollution berupaya membayangkan bahwa ke depan dunia harus dituntun dengan ide keadilan. Jadi berseberangan dengan misi awal sebetulnya untuk membackup dunia dengan ide-ide kapitalisme. Jadi bahkan Clause swap sebagai pendiri dari Davos World Economic Forum itu berubah pikiran karena melihat banyak ketimpangan sosial sehingga yang dulu disebut sebagai gross oriented bertumpu pada pertumbuhan, sekarang dia berbalik menjadi human solidarity,\" paparnya. Jadi kata Rocky, kalau kita lihat kontrasnya, orang ke Davos sekarang justru buat melihat perubahan mindset dari sang pendiri, yaitu dari seseorang yang mengandaikan dunia bisa dihasilkan ulang dengan pertumbuhan, sekarang dia berbalik menjadi dalam pikirannya solidaritas nomor satu. \"Jadi kalau kita bahas secara lebih filosofis, misalnya, pameran kemewahan dari pejabat-pejabat Indonesia di situ atau istri mereka, justru bertentangan dengan ide baru di Davos, yaitu solidaritas. Jadi begitulah kira-kira,\" pungkasnya. (ida, sws)
Dubes RI di Swiss: Tak Ada Batas Waktu Pencarian Putra Ridwan Kamil
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menyatakan tidak ada penetapan batas waktu untuk mencari Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang ketika berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss.Kepastian tersebut diperoleh dari pihak polisi sungai dan tim SAR yang melakukan pencarian terhadap Eril, panggilan akrab Emmeril, sejak hilang pada Kamis pagi (26/5) waktu Swiss.“Sebetulnya tidak ada batas waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan, karena ketika kemarin kami bertemu dengan tim SAR dan polisi sungai mereka mengatakan ‘adalah menjadi tugas kami untuk memastikan keamanan sungai ini\',” ujar Muliaman dalam konferensi pers secara daring, Sabtu.Polisi yang bertugas di Sungai Aare menegaskan bahwa pencarian Eril akan terus dilakukan karena itu menjadi tugas mereka untuk memantau situasi di sungai terpanjang di Swiss tersebut.Namun, otoritas Swiss menyatakan bahwa tiga hari pertama menjadi waktu yang sangat krusial dalam pencarian, meskipun pada sebagian besar kasus yang terjadi sebelumnya, korban baru bisa ditemukan setelah tiga minggu dinyatakan hilang.“Mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9 persen (kemungkinan) ditemukan dalam tiga minggu. Itu menurut pengalaman polisi air yang puluhan tahun menjaga sungai ini,” ujar Muliaman.Dia menambahkan ada 15-20 kasus orang hilang ketika berenang di Sungai Aare per tahun.Muliaman menegaskan bahwa KBRI Bern akan terus berkoordinasi intensif dengan otoritas setempat dalam upaya pencarian Eril.“Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian Saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia,” tutur dia.Eril dilaporkan hilang karena terseret arus ketika berenang di Sungai Aare pada Kamis (26/5) sekitar pukul 09.40 pagi waktu Swiss (14.40 WIB).Ketika berusaha naik ke permukaan, Eril yang berenang bersama adik dan kawannya, terseret arus sungai yang cukup deras dan dinyatakan hilang sampai berita ini diturunkan.Upaya pencarian Eril langsung dilakukan sesaat setelah kejadian dengan melibatkan polisi, polisi medis, polisi sungai, dan pemadam kebakaran.Namun hingga Sabtu pagi, pencarian belum membuahkan hasil. Tim SAR setempat akan melanjutkan pencarian di area 8 kilometer sekitar Sungai Aare dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan perahu, serta menerjunkan penyelam profesional.Eril bersama keluarga diketahui berada di Swiss untuk mencari sekolah karena akan melanjutkan ke jenjang S2.Ridwan Kamil beserta istrinya, Atalia Praratya, juga terus memantau proses pencarian putra mereka. (mth/Antara)
Keluarga Kabarkan Kondisi Ridwan Kamil di Swiss Baik
Bandung, FNN - Pihak keluarga besar Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil yang diwakili adik kandung Elpi Nazmuzaman menuturkan kondisi orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat beserta istri yang saat ini berada di Swiss dalam kondisi baik-baik saja. \"Beliau (Ridwan Kamil) kondisinya sekarang terpantau sehat, tabah, sabar menjalani ujian ini,\" kata Elpi Nazmuzamam dalam jumpa pers di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Sabtu. Saat ini, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan keluarga saat ini berada di Swiss, terkait dengan pencarian putra sulungnya yakni Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hilang terserat arus Sungai Aaree, Bern, Swiss pada Kamis(26/5). Elpi juga menuturkan Ridwan Kamil minta maaf karena belum bisa secara langsung menyampaikan kondisi atau kabar terkini terkait musibah yang sedang dihadapinya saat ini. \"Beliau (Ridwan Kamil) juga menyampaikan mohon maaf belum bisa menyapa langsung teman-teman di sini, mohon doanya juga,\" kata dia. Pada kesempatan tersebut, Elpi tak kuasa menahan air mata di hadapan puluhan awak media yang sudah berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Mengetahui hal tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinam Pemprov Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman yang berada di samping Elpi mencoba menenangkan adik Ridwan Kamil tersebut. (mth/Antara)
BAKTI Upaya Tuntaskan Pembangunan Menara BTS Meski Anggaran Terbatas
Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di tengah keterbatasan anggaran.Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menegaskan pembangunan tersebut harus terus dilakukan agar jaringan telekomunikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Indonesia bisa tersedia dengan baik.\"Kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyerah untuk membuat Indonesia terkoneksi,\" kata Anang saat dihubungi ANTARA, Sabtu.Anang mengatakan COVID-19 membuat pemerintah mengatur ulang fokus anggaran demi memulihkan dampak pandemi. Anggaran untuk infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu yang terkena pemotongan tersebut.Namun kata Anang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah memberi arahan bahwa proyek pembangunan menara BTS harus tetap dilanjutkan dan diselesaikan.Terkait anggaran, Anang menyebut bahwa Menkominfo sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komisi I DPR, dan Badan Anggaran DPR agar pembiayaan sektor telekomunikasi bisa menjadi prioritas.Sambil menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan, BAKTI Kominfo menggunakan anggaran yang ada untuk melanjutkan pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T.\"Arahan Pak Menteri sudah jelas bahwa setelah kami mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan, kami akan tetap melanjutkan proyek yang masih belum tuntas hingga 100 persen ini di tahun ini juga, dengan tentunya pembiayaan yang kami siapkan all out untuk menyelesaikan ini segera,\" kata Anang.Terkait progres pembangunan saat ini, Anang mengatakan banyak material menara BTS 4G yang sudah ada di berbagai lokasi pembangunan.Artinya, proses pengerjaan sudah mencapai 90 persen, lantaran hanya tinggal menghubungkan menara BTS 4G tersebut dengan operator seluler.Anang berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan itu di tengah keterbatasan yang ada.\"Tiap site harus bisa selesai walaupun selesainya berbeda-beda waktu. Tugas kami menyelesaikan pembiayaan itu sehingga proyek bisa tetap berlanjut. Kami sudah menemukan solusinya untuk bisa menyelesaikan kontrak ini sesegera mungkin,\" kata Anang.Saat ini pembangunan menara BTS fase pertama di wilayah 3T telah mencapai 86. Sebanyak 1.900 dari target 4.200 lokasi sudah terkoneksi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 4.200 BTS 4G itu adalah sebesar Rp11 triliun. (mth/Antara)
Kementan Mulai Produksi Vaksin PMK
Jakarta, FNN - Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian mulai memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak guna menanggulangi wabah penyakit tersebut di Indonesia.\"Saya tadi menyaksikan sendiri saat ini proses pengembangan produksi vaksin PMK sedang berlangsung sejak Bapak Menteri menginstrusikan Pusvetma memproduksi kembali vaksin PMK,\" kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Kuntoro mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menginstruksikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar Pusvetma segera memproduksi vaksin setelah munculnya kasus kejadian PMK di Jawa Timur pada akhir April lalu.Kuntoro menyampaikan bahwa dengan upaya vaksinasi yang efektif, tindakan pengendalian yang ketat, sistematis dan berkelanjutan telah terbukti pemberantasan PMK di sebagian besar negara menjadi bebas PMK.Vaksinasi menjadi solusi dan harapan bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya vaksin PMK, Indonesia diharapkan bisa segera dapat disembuhkan dan kembali menjadi negara bebas PMK.Sebagai informasi, kemampuan Indonesia dalam produksi vaksin PMK dimulai sejak tahun 1952 dan melakukan program vaksinasi massal sejak tahun 1964. Indonesia sudah bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan diakui di lingkungan ASEAN sejak 1987, serta diakui secara internasional oleh organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties-OIE) pada 1990.Sementara itu, Kepala Pusvetma Kementan Edy Budi Susila menjelaskan proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma telah berlangsung sejak Menteri Pertanian menginstruksikan diproduksinya kembali vaksin PMK.Dia menjelaskan bahwa proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebelumnya pernah dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku pada 1983-1986. Bertolak pada pengalaman tersebut, ia meyakini bahwa Pusvetma dapat mengembangkan vaksin dalam negeri guna pengendalian PMK ke depan.Edy mengatakan proses produksi vaksin di Pusvetma dimulai saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan fase keenam.“Proses pembuatan vaksin PMK ini dengan menggunakan teknologi tissue culture dengan sel BKH 21. Vaksin bersifat inaktif dan diformulasikan dengan adjuvant,” katanya.Edy mengatakan pengembangan produksi vaksin PMK ini memerlukan proses karena Pusvetma sebelumnya tidak memproduksi vaksin penyakit tersebut sejak Indonesia dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990.Dengan berbagai tantangan yang ada, Edy memastikan Tim Pusvetma akan mampu melakukan pengembangan produksi vaksin yang dibutuhkan walaupun memerlukan berbagai penyesuaian. “Pusvetma akan memaksimalkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang ada di fasilitas produksi vaksin Pusvetma,” katanya. (mth/Antara)
POPULER
