ALL CATEGORY
MK Tidak Menerima Gugatan IKN
MK (Mahkamah Konstitusi) tidak menerima enam gugatan IKN terkait dari kedudukan hukum, posita dan petitum yang tidak jelas, pemohon dinilai tidak mengalami kerugian secara langsung atas pembentukan UU IKN. Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Kedudukan hukum terkait legal standing / keterkaitan pemohon uji formil dan materil, posita terkait dalil yang menggambarkan hubungan dasar suatu tuntutan dan petitum merupakan tuntutan yang diajukan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. UU IKN resmi diundangkan dan dimuat dalam lembaran negara pada 15 Februari 2022, atau dead line tuntutan uji formilnya pada 31 Maret 2022, adapun gugatan pemohon terkait tuntutan uji formil diajukan melebihi batas tenggang waktu 45 hari yang telah ditentukan. Ini mengingatkan saya sewaktu menghadiri sidang di PN Jakarta Pusat dalam agenda pembacaan putusan dalam pembelaan terhadap May Jen Purn Kivlan Zen dimana hakim menyampaikan bahwa pembelaan yang dilakukan tidak tertuang pada permasalahan di berkas perkara yang dibuat oleh kepolisian. Ini yang menjadi paradok, karena bisa saja masalah yang potensial sengaja tidak dimunculkan dalam berkas perkara, disisi lain bisa menjadikan hal yang meringankan bagi tim pembela untuk melakukan pembelaan sekaligus tidak memberikan peluang dalam ajuan pembelaan yang signifikan. Dengan kata lain hal hal yang sangat krusial dalam poin-poin kerawanan atau persyaratan IKN yang logis dan komprehensif tidak dituangkan dalam dalil dalil UU IKN. Salah satu contoh misalnya bahwa IKN merupakan center of grafity of state, atau setidaknya bahwa disekitarnya didomisili oleh mayoritas penduduk hingga 60 -- 70 persen, atau bahwa IKN harus dengan pertimbangan geografis, demografis, strategis, filosofis dan komunikatif , atau dihadapkan kepada hakikat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sudah selayaknya bahwa secara formil dan materil tidak bisa dibandingkan dengan berdirinya suatu perusahaan atau proyek tertentu. Oleh karenanya putusan MK terkait kedudukan hukum, posita dan petitum harus direlevansikan dengan syarat nilai strategis dan taktis tanpa mengabaikan waktu, sumber daya alam, sumber daya buatan serta situasi dan kondisi negara saat berlaku. Dengan demikian akan diperoleh suatu jawaban komprehesif yang mengkaitkan kepentingan hukum dengan kepentingan negara secara utuh. Sebenarnya ini mengatas namakan kepentingan orang banyak, sebagai hak warga negara yang ingin mencegah dan mengantisipasi segala perbuatan atau tindakan yang dapat mengarah kepada kerugian dan bahayanya suatu negara. Maka tidak salah jika ketua DPD RI AA Nyala Mahmud Mattaliti pernah mengingatkan bahwa hasil produk hukum MK sebaiknya tidak berdampak pada mencelakakan negara. Memang tidak sepenuhnya benar mengkaitkan hubungan pernikahan antara ketua MK dengan adik presiden Ir Joko Widodo yang mengkaitkan dengan pernikahan politik, namun setidaknya harus bisa dicegah hal hal yang berkaitan dengan KKN. (Bandung, 1 Juni 2022)
Miss World & Putri Temui Jokowi di Saat World Twilight War
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Media online suara.com pada 31/5/2022 mewartakan, bertempat di Istana Bogor Presiden Jokowi menerina kehadiran 34 peserta lomba Putri Indonesia 2022, Putri Indonesia 2019 dan Miss World 2018. Sepertinya pertemuan menggambarkan relasi Indonesia -dunia. Indonesia mesti concern dan aktual dengan pergolakan dunia. Pertemuan dengan Putri-putri dan Miss World bisa saja di-OK, tapi tak cukup jika mau antisipasi pergolakan dunia. Missile S300 Rusia beberapa hari lalu menyerang pesawat-pesawat tempur Israel. Sebelumnya Presiden Putin saat Ukraine War bergejolak ingatkan dunia bahwa Rusia akan perangi Israel, seraya Putin mengaitkan dengan demografi Ukraine yang banyak Jewishnya, dan keterlibatan Ukraine dalam produksi senjata biologi. Serangan S300 Russia itu tak mendapat tanggapan Western Countries, sementara Israel mengaku tidak ke-napa2 oleh serangan yang ditudingnya dari Rusia. Western countries juga tak bereaksi ketika tahun lalu Hamas serang Israel selama hampir tiga minggu. Rusia dan USA sama menunjukan simpati mereka pada dunia Islam. Sehingga menjadi sulit menempatkan Rusia dan USA dalam posisi konfrontatif. Apalagi Menhan USA medio Mei berkata bahwa Rusia tantangan, China ancaman. Memang perang kata2 Presiden2 Rusia dan USA, sangat tajam. Yang terjadi twilight war, perang samar-samar. Jewish diasphora ramai bicarakan jenis-jenis kuman pandemi. Berawal kopat kopit, lalu omicron, kini cacar monyet. Orang kaitkan dengan guide stone Georgia, demografi manusia mau dipatok 500 juta jiwa saja. Bagi USA, China musuh terbuka. Bagi Rusia, Israel musuh terbuka. Ketika USA hajar China, Rusia buang muka. Pas Israel ada yang hajar, USA diam saja. Setuju dengan diam kalau dalam konteks membahas soal fiqih disebut ijma\' sukuti. Pemerintah harus menyimak dengan cerdas perubahan dunia. Apalagi keadaan Indonesia kata Bambang Susatyo, Ketua MPR, pada 18 April 2022, sudah krisis di atas krisis. Menkeu Mulyani 31/5/2022 pun mengucap kalimat yang sama. Sehingga makin meyakinkan publik bahwa sekedar rawat inap mustahil menolong. Dan dokter biasanya minta keluarga bawa pulang saja itu pasien. Perubahan bakal mampir di mari. Nyok kita ngopi. (RSaidi)
Dewan Pers: Jangan Hanya Diam Melihat Penyimpangan Pemerintah!
Jakarta, FNN – Ketua Dewan Pers yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra meminta pers jangan hanya diam ketika melihat penyimpangan yang dilakukan Pemerintah. Pernyataan itu menjawab wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa (31/5/2022). Seperti, pengangkatan pejabat TNI dan Polri aktif sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah melantik lima penjabat gubenur pada 12 Mei 2022. Pada Ahad (22/5/2022), Kementerian Dalam Negeri akan melantik 37 penjabat bupati dan 6 penjabat wali kota. “Ini saya kira reperkusi politik dari kebijakan yang bertolak belakang dengan reformasi,” ungkap Azyumardi. Reprekusi adalah dampak atau konsekuensi yang tidak terelakan. Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah. Sejumlah gubernur, ujarnya, turut menolak usulan keputusan pemerintah pusat karena usulan mereka tidak diakomodasi. “Padahal yang namanya otonomi daerah dengan susah payah dibangun,” imbuhnya. Ia menjelaskan, kebijakan yang kembali menguatkan resentralisasi bisa menimbulkan perlawanan. Ia mencontohkan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) muncul karena ketidakpuasan di daerah pada kebijakan pemerintah pusat. Gerakan ini muncul pada 1950-an. Kemudian ada Daud Beureueh yang memimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh. “Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah,” tegasnya. Azyumardi juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Indeks demokrasi Indonesia, ujarnya, disebut menurun, bahkan flawed democracy atau belum sempurna. “Tadi kalau saya bilang apa yang perlu syukuri, tapi ada juga yang perlu kita ratapi. Saya kira yang kita ratapi itu terkait perkembangan yang mungkin tak terlalu menyenangkanlah dari sudut Pers sendiri maupun sudut publik kita, masyarakat kita secara keseluruhan terutama dalam konteks demokrasi,” ujar Azyumardi. Mengenai pentingnya Pers itu ada yang menyebutnya sebagai one of pilars of democracy atau salah satu elemen penting yang esensial dalam demokrasi itu ada juga pokoknya perannya sangat pentinglah. Karena untuk memainkan peranya itu tentu saja pers harus bebas. Freedom of press itu adalah bagian dari demokrasi. “Kalau tidak ada kebebasan ya berarti tidak ada demokrasi, ya kan kira-kira sederhananya seperti itu,” lanjutnya. Peran Pers itu sangat penting dalam demokrasi. “Pertama saya kira yang tadi itu sebagai medium untuk terwujudnya kebebasan berekspresi melalui media. Jadi itu yang bisa dibaca dan diikuti oleh publik kira-kira begitu,” tegasnya. Yang kedua, lanjut Azyumardi, pentingnya Pers dalam demokrasi itu sebagai kekuatan chat and balance. “Saya mengatakan hal ini mungkin agak baru, kadang-kadang agak kaget juga ada orang bilang bahwa tidak ada dokumen-dokumen Dewan Pers. Yang saya lihat, apa yang saya kemukakan ini bahwa Pers yang bebas itu harus menjadi critical partners of goverment atau bahkan juga masyarakat crirical partners of goverment of society katakanlah begitu,” papar Azyumardi. Menurutnya, pers harus bisa menjadi mitra kritis dari pemerintah, dan bukan hanya pemerintah saja. Sebetulnya ada this cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang menjadi kekuatan critical partners. Apresiasi atas apa yang dilakukan yang positif dilakukan oleh pemerintah, eksekutif maupun yudikatif. Kita apresiasi, kita dukung, kita hargai tapi pada saat yang sama kita juga harus tes itu juga, bisa bicara dengan tegas, dengan jelas dan jujur mengenai hal-hal yang dilakukan ketiga cabang pemerintahan. Yang tidak pada tempatnya tidak patutlah dilakukan atau merusak kehidupan bangsa dan bernegara secara berkeseluruhan. Misalnya, diam dalam soal-soal korupsi, banyaklah. Menurut Azyumardi, yang terakhir ini tentu saja pers harus berani bicara mengenai proses pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang tidak sesuai dengan proses-proses demokrasi, tidak transparan, dan itu harus dikemukakan oleh Pers. Pers itu jangan melihat keadaan itu kemudian bertindak sebagai corongnya dari tiga cabang pemerintahan itu. Termasuk MK, MA, dan Yudikatif. Ada juga eksekutif presiden dengan kabinet dari pusat. “Kemudian ada pusat daerah dan ada DPD, DPR. Juga, ada MPR. Ada banyak hal positif yang mereka lakukan, tetapi juga banyak hal yang mencemaskan, terutama dalam kaitannya dengan demokrasi itu tadi yang sudah saya sebut contohnya, pengangkatan penjabat kepala daerah yang kalau saya sebetulnya menolak pilkada yang harus ditumbukkan semua pada 27 November 2024,” ujar Azyumardi. Pejabat yang pada 12 Mei 2022 pejabatnya dilantik itu bisa berkuasa sampai pertengahan 2025. Memang menjabatnya selama 1 tahun, tapi 1 tahun bisa diperpanjang diperpanjang diperpanjang, mengapa sampai 2024 atau 2025? Karena kalau terjadi pertikaian hasil-hasil pemilu di KPU atau di Bawaslu tak akan selesai, harus tertundalah pengesahan dan pelantikan penjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada itu. Jadi, bukan sekedar 2 tahun. Penjabat itu jika lebih dari 2 tahun atau bahkan sebetulnya menurut Undang-Undang tak boleh penjabat itu lebih dari 2 tahun setengah dari masa jabatan. “Katakanlah 2 tahun 6 bulan, itu jelas tidak boleh, tapi mungkin pemerintah mengakalinya dengan Kementerian Dalam Negeri mengangkat penjabat itu per 1 tahun ya kan, tapi per 1 tahun itu bisa sampai 3 tahun,” ungkap Azyumardi. Mungkin juga cara mengakalinya dengan digilir-gilir, yang tadinya di Banten dipindahkan ke DKI menggantikan Anies Baswedan. Bisa juga terjadi begitu. Bahkan juga kemudian menjadi masalah itu pengangkatan TNI aktif menjadi penjabat Bupati Serang. “Itu salah satunya, ini baru langkah awal saja udah rame. Pejabat pemerintah bilang, ini kan putusan MK itu tidak mewajibkan. Karena hanya rekomendasi. Kemudian dibantah petinggi MK sendiri, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan kemudian Sekretaris dan Sekjennya. Itu yang gak terlalu banyak media-media yang memberitakannya,” tegas Azyumardi. “Kalau di luar dari konteks demokrasi itulah yang tadi saya lihat semua itu, mungkin harus kita ratapi keadaan seperti itu yah! Sehingga, demokrasi kita bukan jadi semakin kuat tapi makin gak jelas arahnya,” lanjutnya. Kemudian kaitannya dengan Pers, “Kalau dulu Pers itu kan telah menemukan kebebasannya di jaman Presiden Habibie, Menteri Penerangannya Pak Yunus Yosfiah. Itu yang membuka peran kebebasan pers setelah pada masa Presiden Soeharto itu media-media kritis sering dibredel.” (mth/sws)
Terdakwa Penendang Sesajen di Gunung Semeru Divonis 10 Bulan Penjara
Lumajang, Jawa Timur, FNN - Hadfana Firdaus yang menjadi terdakwa dalam kasus menendang sesajen di lokasi awan panas guguran Gunung Semeru divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang lanjutan yang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur, Selasa.Terdakwa mengenakan baju kemeja putih dengan rompi hijau saat mengikuti persidangan secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Lumajang dan Ketua majelis hakim Bayu Prayitno membacakan putusan terdakwa divonis 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider dua bulan kurungan.\"Terdakwa divonis 10 bulan penjara dengan denda Rp10 juta subsider 2 bulan kurungan dan dipotong masa tahanan,\" kata hakim ketua Bayu Prayitno dalam persidangan.Sementara Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang Mirzantio Erdinanda mengatakan vonis yang dijatuhkan hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 7 bulan penjara dan denda Rp50 juta.\"Untuk itu, JPU masih berpikir-pikir dan meminta waktu tujuh hari atas hukuman yang dijatuhkan terdakwa,\" katanya.JPU Kejari Lumajang, lanjut dia, masih bersifat pikir-pikir dan akan berkonsultasi dengan pimpinan terkait dengan hasil putusan tersebut karena ada perbedaan.\"Putusan yang dijatuhkan lebih berat dari JPU merupakan pertimbangan dari majelis hakim karena secara umun pertimbangannya sama dengan JPU. Mungkin majelis hakim punya pertimbangan khusus untuk menjatuhkan putusan yang berbeda dengan JPU,\" tuturnya.Usai pembacaan vonis, hakim menyampaikan kepada terdakwa apakah menerima putusan tersebut atau melakukan banding, kemudian terdakwa pun menjawab pertanyaan hakim bahwa menerima vonis yang dijatuhkan tersebut. \"Saya terima vonis majelis hakim,\" kata Hadfana Firdaus singkat.Sebelumnya viral di media sosial tentang terdakwa yang menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru pada awal Januari 2022 dan akhirnya polisi berhasil menangkapnya di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pertengahan Januari 2022. (Sof/ANTARA)
Ardern Akan Bertemu Biden untuk Membahas Keterlibatan AS di Indo-Pasifik
Wellington, FNN - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Selasa akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas berbagai hal, termasuk keterlibatan AS di kawasan Indo-Pasifik.\"Yang paling penting bagi kami, di samping situasi di Ukraina, adalah situasi di kawasan kami,\" kata Ardern kepada media Selandia Baru pada konferensi pers di Washington.\"Kami akan mendorong Amerika Serikat untuk benar-benar melanjutkan dan memperkuat keterlibatan di kawasan kami (Indo-Pasifik), termasuk keterlibatan ekonomi, yang sangat penting bagi kawasan kami,\" ujarnya.Pertemuan itu menjadi lebih penting karena Selandia Baru dalam beberapa pekan terakhir telah mengungkapkan keprihatinannya tentang pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik menyusul kabar bahwa Beijing telah menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.China berusaha mengembangkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dan Menteri Luar Negeri Wang Yi saat ini berada di Tonga sebagai bagian dari tur di kawasan Pasifik.Ardern mengatakan selain bertemu dengan Biden, dia juga dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan koordinator AS untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell.\"Ini bukan tentang pengumuman. Ini bukan tentang inisiatif baru. Ini sebenarnya tentang hubungan,\" kata Ardern.Dia mengunjungi AS sebagai bagian dari delegasi perdagangan yang mempromosikan Selandia Baru dan bisnis. Ia juga menyampaikan pidato untuk acara kelulusan di Universitas Harvard.Selandia Baru dan AS adalah teman dekat tetapi pertemuan Ardern dengan Biden tertunda setelah Ardern dinyatakan positif COVID-19 pada awal Mei. Tiga anggota delegasi Ardern kini juga dinyatakan positif COVID. (Sof/ANTARA/Reuters)
Freeport Serap 1.800 Tenaga Kerja pada Pembangunan Smelter di Gresik
Gresik, Jatim, FNN - PT Freeport Indonesia telah menyerap sebanyak 1.800 tenaga kerja konstruksi pada pembangunan smelter di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jatim, dengan rincian 98 persen pekerja Indonesia dan sisanya pekerja asing.\"Untuk rincian pekerja, sekitar 8 persen adalah pekerja dari warga sekitar proyek atau ring 1. Kemudian ring 2 mencapai 14 persen dan ring 3 ada sekitar 28 persen, sementara di ring 4 adalah 50 persen,\" kata Project Manajer Smelter Freeport, Erika Silva, dalam acara diskusi dengan wartawan di Gresik, Selasa.Ia juga mengatakan progres pembangunan smelter saat ini telah mencapai 30 persen, dengan sebanyak 7.500 tiang pancang telah terpasang, serta tangki air, tangki asam sulfat dan beberapa item lainnya.Oleh karena itu, lanjut Erika, pihaknya akan terus mengebut megaproyek pabrik pengolahan yang dibangun di kawasan JIIPE itu, agar pada akhir 2022 ini kemajuan bisa mencapai 50 persen.Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan investasi untuk membangun smelter berkapasitas 1,7 juta ton ini mencapai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp43 triliun, dan sampai akhir tahun akan membutuhkan sekitar 1,6 miliar dolar AS untuk mencapai progres 50 persen.Dengan adanya smelter, kata Riza, nantinya 100 persen konsentrat hasil tambang dari PTFI akan diolah di Indonesia. Rinciannya 1,7 juta ton di Smelter JIIPE dan 0,3 juta ton di PT Smelting. \"Serta precious metal refinery (PMR) mencapai 6.000 ton per hari,\" katanya.Ia menambahkan fasilitas pemurnian ini akan memproses produk 550 ribu katoda tembaga, 35 ton emas dan perak murni batangan, platinum group metals (PGM) dan produk samping asam sulfat, terak, gipsum dan timbal.\"Untuk limbah produksi akan terserap industri sekitar seperti asam sulfat yang diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun yang akan dipakai oleh PT Petrokimia Gresik untuk bahan baku produksi pupuk, juga terak tembaga sebesar 1,3 juta ton yang akan digunakan PT Semen Indonesia,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Neraca Komoditas Dapat Meningkatkan Efektivitas Ekspor-Impor
Jakarta, FNN - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta, mengatakan implementasi neraca komoditas dapat meningkatkan efektivitas birokrasi perdagangan internasional Indonesia karena sistem ini terintegrasi dengan data dan proses perizinan sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah administrasi ekspor impor.“Namun, jika tidak disertai dengan pemahaman soal kompleksitas rantai pasok, neraca komoditas bisa malah membawa masalah baru,” kata Krisna dalam keterangan resmi, Selasa.Ia mengemukakan, sistem perizinan perdagangan Indonesia memiliki banyak masalah, antara lain proses yang panjang, kurangnya transparansi, dan kualitas data yang buruk.Penggunaan neraca komoditas merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja 2020 yang bertujuan menghilangkan hambatan untuk investasi dan perdagangan.Neraca komoditas adalah salah satu sistem database nasional yang berisi data informasi, serta gambaran sisi produksi dan sisi konsumsi secara komprehensif dan real-time dari beberapa komoditas ekspor-impor Indonesia. “Implementasi neraca komoditas akan memotong satu langkah dari proses perizinan dan mengurangi peluang korupsi. Sistem ini juga akan memudahkan proses transparansi dan berpotensi mengurangi celah korupsi,” tambah Krisna.Namun, implementasi neraca komoditas dihadapkan pada banyak tantangan, seperti pengumpulan data konsumsi dan produksi di tingkat perusahaan, konsumen, produk, industri, dan nasional, serta belum adanya estimasi dan pemetaan dampak data ini pada rantai nilai industri dan jaringan produksi global.Krisna juga mengatakan, masih terdapat ketidaksepakatan antara kementerian yang mengumpulkan data terkait data mana yang harus digunakan.Sejauh ini, neraca komoditas akan digunakan untuk melacak lima komoditas, yaitu beras, garam, gula, daging sapi, dan produk perikanan.Penerapan kepada lebih banyak produk di 2023 pun diprediksi akan meningkatkan level kompleksitas penerapannya.“Kita ambil contoh baja. Baja memiliki banyak karakteristik teknis yang sangat beragam dan seringkali didesain khusus untuk produk tertentu sehingga dampaknya akan sangat besar terhadap industri hilir andalan Indonesia seperti otomotif dan elektronika,” katanya.Kendati begitu, Krisna mengapresiasi inisiatif pengumpulan data yang lebih baik untuk mewujudkan basis data perdagangan Indonesia yang akan bermanfaat untuk analisis data dan studi berbasis bukti yang lebih baik dalam rangka penyusunan kebijakan, tapi penggunaan data tersebut secara terburu-buru berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha, terutama usaha industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global.“Seiring transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih kompleks, perdagangan internasional pun akan menjadi semakin kompleks. Kami berharap agar neraca komoditas tidak memberikan ilusi bahwa mengontrol industri dan perdagangan adalah sesuatu yang mudah dilakukan,” kata dia. (Sof/ANTARA)
Eco Industrialisasi Parks Dorong Industrialisasi Inklusif
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pengembangan Eco Industrial Parks (EIP) akan mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.Penerapan EIP dinilai perlu dilakukan mulai tahap penyusunan rencana induk (masterplan) yang berisikan rencana pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan dengan menggunakan energi baru terbarukan, pemanfaatan sumber daya air yang efisien, hingga penerapan sistem manajemen lingkungan yang terstandar.“Sedangkan untuk Kawasan Industri terbangun, penerapan EIP dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari perubahan sudut pandang manajemen melalui workshop dan capacity building, serta pembuatan regulasi,” kata Menperin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.Menperin menyampaikan hal itu pada Konferensi Internasional Eco Industrial Parks dengan tema “Accelerating Eco-Industrial Parks for Inclusive and Sustainable Industrialization” dalam rangka Road to G20 Event Indonesia 2022 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).Kegiatan itu disponsori oleh Switzerland Economic Cooperation (SECO) dan dilakukan secara hybrid di Hannover dan Jakarta.Industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 di tahun 2022. Pengembangan Industri 4.0 erat kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola standar.Untuk itu, akselerasi penerapan Industri 4.0 mutlak diperlukan, termasuk di Kawasan industri dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, efisiensi energi dan sumber daya, serta perlindungan lingkungan.Kebijakan pengembangan Kawasan Industri di Indonesia telah memasuki generasi keempat, dengan membawa aspek-aspek smart industry yang berkelanjutan.Mengadaptasi Sustainable Development Goals (SDGs), UNIDO, World Bank, dan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) merancang pengembangan Eco Industrial Parks (EIP) yang menyatukan inovasi dan kelengkapan infrastruktur untuk mendorong pemenuhan tujuan-tujuan terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diimplementasikan dalam Global Eco Industrial Parks Program (GEIPP).Kawasan Industri dapat dikatakan mulai menerapkan EIP apabila telah meningkatkan performansi dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial, efisiensi sumberdaya, serta kemudahan konektivitas dan komunikasi.Hal tersebut dapat dicapai melalui minimalisasi dampak lingkungan dan transformasi digital dengan terciptanya desain hijau (green design) dari infrakstruktur, perencanaan dan penerapan konsep produksi bersih, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan efisiensi energi.Konferensi Internasional EIP itu bertujuan mempercepat pengembangan EIP melalui transformasi kawasan industri eksisting di Indonesia. Diharapkan, kawasan-kawasaan industri tersebut menjadi EIP yang berdaya saing dan berkontribusi dalam global value chain.Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, strategi Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi, meliputi peningkatan investasi di daerah dan penumbuhan sektor industri, salah satunya dilakukan melalui penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di daerah, pembentukan kawasan strategis ekonomi yaitu Kawasan Indutri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Pembangunan Kawasan Industri dan KEK beserta infrastruktur pendukungnya diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut selaras dengan kesepakatan bersama di tingkat global melalui 17 pilar SDGs.“Kami mendukung upaya yang dilakukan Kemenperin bersama dengan UNIDO dalam upaya mewujudkan EIP di Indonesia. Melihat besarnya manfaat dari EIP, kami mendorong agar seluruh Kawasan Industri dan KEK di Indonesia segera menerapkan implementasi EIP,” kata Airlangga. (Sof/ANTARA)
Aplikasi Pencari Tukang Buatan Anak Bangsa Merambah ke Surabaya
Surabaya, FNN.co.id - Gravel, aplikasi penyedia jasa pencari tukang berkualitas, resmi membuka kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur pada 22 Mei 2022 yang lalu. Sejak 2019, aplikasi Gravel telah membantu ribuan owner proyek untuk menemukan pekerja konstruksi yang terjamin kualitasnya, mengatur waktu pengerjaan sesuai dengan kebutuhan dan mengontrol progress proyek para pekerja melalui aplikasi tanpa harus hadir ke lokasi. Sementara itu ribuan mitra konstruksi juga telah disalurkan dan mendapatkan pekerjaan. “Gravel memiliki misi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemakmuran pekerja konstruksi, khususnya di wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Dengan dibukanya kantor cabang Surabaya, kami berharap dapat bekerja sama dalam mempercepat pembangunan daerah,” ujar Georgi Putra CEO Gravel, di acara pembukaan kantor cabang Gravel. Pemilihan kota Surabaya sebagai cabang pertama juga tidak lepas dari keinginan Georgi yang merupakan lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) agar kemudahan mencari tukang berkualitas untuk renovasi dan membangun rumah juga bisa didapatkan di kota terbesar kedua di Indonesia ini. Diresmikannya kantor cabang di Mulyorejo ini merupakan tanda dimulainya komitmen Gravel untuk pembangunan daerah Surabaya dan Jawa Timur. “Hadirnya Gravel di Surabaya adalah untuk menjangkau dan mempermudah pemilik proyek di Surabaya dan beberapa kota lain di Jawa Timur, agar mendapatkan pekerja konstruksi berkualitas, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar kepada para pekerja konstruksi di Jawa Timur,” jelas Fredy Yanto, CPO Gravel. Misi ini tercerminkan pada tagline Gravel, Hari Ini Kerja, Besok Pasti Gajian. “Kami percaya bahwa tenaga kerja yang bahagia dan terpenuhi kebutuhan hidupnya akan dapat bekerja dengan lebih fokus, menyelesaikan proyek dengan kualitas yang terbaik dan tepat waktu. Maka itu, di sini Gravel memastikan adanya gaji yang dibayarkan setiap harinya, agar para pekerja konstruksi dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan memperbaiki taraf kehidupan mereka,” jelas Georgi Putra CEO Gravel. (mth)
Gde Siriana Anggap Kepemimpinan Nasional Hari Ini Ibarat Sopir Tembak
Jakarta, FNN – Ugak-ugalan. Itulah kesan yang terbaca di masyarakat atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama tujuh setengah tahun. Tabiat buruknya dikeluhkan sejumlah kalangan masyarakat lantaran tak memberikan perubahan yang lebih baik untuk demokrasi di Indonesia. Salah satu yang memberikan evaluasi terhadap rezim Jokowi ialah Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana Yusuf. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tak memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat. Kata Gde, contoh nyata yang dia lihat yakni Jokowi telah melampaui batas membangun dinasti politik. Di mana bukan hanya memasang anak dan menantunya sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah, tapi juga melebarkan sayap hingga ke lembaga yudikatif dengan mengawinkan adiknya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. \"Jika kedaulatan rakyat dilanggar oleh pemerintahan hari ini (Eksekutif Legislatif dan MK), kepada siapa lagi rakyat mengadu?\" ujar Gde Siriana kepada FNN di Jakarta, Selasa (31/5). Tak cuma itu, Gde Siriana juga menilai tata kelola pemerintahan Jokowi sudah masuk ke tataran ugal-ugalan. Utamanya dari segi perekonomian, dimana utang negara di masanya sudah mencapai Rp 7.052,5 triliun per Maret 2022.Dari situ, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) ini memberikan pengibaratan kepada Jokowi soal gaya kepemimpinannya yang terkesan abai dengan masa depan bangsa.\"Kepemimpinan nasional hari ini ibarat sopir tembak, enggak peduli dengan kerusakan mobil yang diwariskan kepada sopir berikutnya,\" tuturnya. Di samping itu, Gde Sirian juga menyampaikan pandangannya terkait minimnya upaya rezim Jokowi memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Indikator yang dipakainya yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang di masanya masih dipertahankan, alih-alih tidak ada upaya menghapus dari partai koalisi pemerintahan Jokowi.\"Demokrasi dengan pemberlakuan presidential threshold 20 persen, jangan dilihat hanya dari perspektif Pemilu atau Pilpres saja, tetapi itu secara sistematis menghancurkan sistem regenerasi kepemimpinan dalam Parpol,\" tuturnya. \"Karena itu Parpol akhirnya tidak melakukan regenerasi calon-calon kepemimpinan, lebih suka memilih pemimpin-pemimpin instan yang punya elektabilitas karena dipoles pencitraan media. Tidak melihat kapabilitas dan visi seorang pemimpin,\" pungkasnya. (sws)
POPULER
