ALL CATEGORY

Sidang Edy Mulyadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers

Jakarta, FNN.co.id - Sidang perdana wartawan Senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi digelar Selasa pagi ini,  10 Mei 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia akan dibela oleh sedikitnya 32 orang pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Edy Mulyadi. Berdasarkan pantauan FNN, sebagian tim pengacara sudah datang sekitar pukul 9.00. Mereka antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir, Djudju Purwanto, Dedy Setiawan, Kurnia Tri Royani, Erman Umar, M. Hadrawi Ilham, Thorik dan Novel. Selain itu juga terlihat Ustaz Alfian Tanjung. Edy Mulyadi tiba di PN Jakpus sekitar pukul.09.45 dan langsung ke tempat transit di bassement, sebelum sidang dimulai. Edy yang mengenakan baju batik, celana hitam dibalut ikat kepala terlihat  bersemangat. Dia menyalami satu per satu pengacaranya. Berkas Dakwaan Paling Tebal Edy Mulyadi diadili terkait kasus pemindahan Ibu Kota Negara yang disebutnya sebagai \'Tempat Jin Buang Anak\'.  Namun menurut Tim pengacaraan Edy Mulyadi, dalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum, tidak hanya mempersoalkan tentang kritik Edy Mulyadi terhadap rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tetapi juga membawa-bawa produk jurnalistik karya Edy Mulyadi lainnya di akun YouTube Bang Edy Channel.  Menurut Herman Kadir, Koordinator Tim Pengacara Edy Mulyadi, dalam kariernya sebagai pengacara baru kali ini melihat ada berkas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tebalnya sampai 900 halaman. Tapi itu sinya banyak berisi lampiran.  Isi surat dakwaan tersebut, kata Tim pengacara Edy Mulyadi, mengancam kebebasan pers di Indonesia karena produk-produk jurnalistik lain yang ada di YouTube, berpotensi untuk dikriminalisasi.  Oleh karena itu bukan hanya menyangkut kasus produk jurnalistik Bang Edy Channel tetapi juga berpotensi merembet ke produk jurnalistik lain di kanal YouTube. Ketika diminta tanggapannya, Edy Mulyadi menyatakan, dia dilaporkan terkait dengan menyebut Fraser/kalimat tempat jin buang anak.  \"Tapi dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum, sejumlah produk jurnalistik lainnya yang saya buat di akun YouTube Bang Edy Channel juga dilampirkan. Ini sebenarnya bisa mengancam kebebasan pers, terutama produk jurnalistik yang ada di channel YouTube,\" kata Edy Mulyadi.  (TG)

Siapa yang Lebih Rasional Anis atau Ganjar di 2024

Oleh Al Ghozali Hide Wulalada - Akademisi dan Praktisi Hukum PEMILU 2024 nampaknya akan semakin terbuka karena terjadi percampuran politik identitas dan politik rasionalitas. Adapun yang saya maksudkan sebagai politik identitas ialah soal Islam politik  dan nasionalis sekuler. Islam Politik tentu tetap konsisten memilih Anis Baswedan,hal itu dikuatkan oleh kedekatan Anis selama ini. Sedangkan politik rasionalitas adalah pemilih yang menjadikan kinerja dan prestasi Anis dan Ganjar sebagai parameter memilih. Pemilu 2024 nanti sudah tidak musimnya mempertarungkan soal Islam dan nasionalis. Publik sudah sadar hal bodoh tentang mengidentikan Islam is radikalis teroris dan nasionalis is PKI . Pemilu 2024 itu Pemilu yang idiologis Rasionalis,artinya orang boleh saja menjadikan Islam sebagai piranti berkampanye tetapi setelah jadi pemimpin maka keberpihakan tetap rahmatan lil alamin. Menariknya,politik rahmatan lil alamin itu sudah dibuktikan Anis selama memimpin DKI Jakarta. Sebaliknya,Ganjar justru masih menggunakan narasi Islamiphobia sebagai piranti kampanye politik. Jadi,jika para Buzer sekarang masih saja menyerang Anis dengan isu politik identitas maka cara dan gaya itu sudah basih,ketinggalan zaman dan kuno. Faktor yang mempengaruhi ialah variebel mediatory,perlu dimanage dan dikendalikan. Soal kinerja dan prestasi, Anis jauh lebih baik dan bagus dari Ganjar. Lantaran Anis bisa sukses keluar dari persoalan ekonomi dan kemiskinan sedangkan Ganjar tetap pada indeks yang sama bahkan dinilai Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Jawa. Anis sukses membangun fasilitas publik dengan APBD tapi Ganjar tidak demikian,pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dominan oleh APBN. Beberap konten Development and  Gavermance lainnya bisa diadukan secara statistik,hasilnya Anis tetap di atas rata-rata.  Demokrasi yang ideal itu ialah menjadikan fariabel mediatory sebagai pijakan review kelayakan Capres. Tapi Pemilih kita belakangan ini masih tertipu dan  dibodohkan oleh buzzer yang fokus menilai Capres dari identitas dan entitasnya. Misalnya sentimen Kadrun pada Anis dan Cebong pada Ganjar ; Ganjar pribumi dan Anis non  Pribumi,walau fakta sejarah keluarga Baswedan adalah pejuang kemerdekaan RI. Jadi,sentimen politik yang picik seperti itu justru memundurkan demokrasi kita. Kecenderungan politik identitas itu memang sengaja diciptakan oleh kekuatan media yang kaloboratif secara ekonomi dengan kelompok kepentingan Politik. Kaloborasi seperti itu selalu diingkari oleh Politisi,tapi sikap membiarkan para buzzer berkeliaran itu juga sudah menunjukkan keberpihakan Politisi. Mereka yang selalu menyerang lawan dengan peluru identitas persona,menandakan bahwa para penyerang (Buzer) dan patronnya itu  tidak memiliki ilmu untuk berdialog dengan akal sehat dan tidak pula menyehatkan demokrasi. Pemilu 2024 akan ada migrasi besar besaran ke Anis,masa yang akan bermigrasi adalah yang saya maksudkan dengan masa rasional. Mereka itu kecewa terhadap kinerja JKW sebagai petugas Partai PDIP. Jadi,kedua subjek itu (JKW dan PDIP) merupakan satu kesatuan yang menjadi sasaran politik kritis. Anis sejak awal sudah cerdas memanage Islam politik sebagai gerakan kema\'rufan untuk politik nasional. Islam boleh saja dijadikan sebagai rajutan politik to Islam penuh dengan ajaran ajaran politik demokrasi dan bernegara,jadi apa salahnya para muslimin menjadikannya sebagai semangat kebatinan,itu kan nilainya sama dengan anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat akan bertugas sebagai pegawai atau pejabat Negara. Tetapi yang paling esensial ialah setelah jadi Gubernur,Anis ternyata tampilan dan kerja-kerjanya sangat nasionalis bahkan melebihi orang orang yang selama ini mengaku Nasionalis berpartai nasionalis. Jadi,selalu Anis mengatakan \"hadapi semua omongan di media itu,jangan jawab dengan kata-kata,tapi jawablah dengan kinerja\". Kalimat itu berbeda dengan narasi JKW yang \"Kerja-Kerja-kerja\" tetapi mengabaikan  nilai dalam setiap pekerjaan dan capaiannya. Sampai di sini harus nya sudah bisa difahamkan bahwa untuk membasmi Buzer itu sulit dengan kebijakan,karena justru buzzer itu buah skenario kekuasaan.  Tapi melawan Buzzer dengan narasi  kecerdasan dengan kemampuan merasionalisasikan fakta,data dan informasi serta strategi deseminasi yang tepat maka dalam waktu tak lama,para Buzzer itu bisa dikalahkan lalu kita akan memasuki ruang demoration election di 2024.  Publik sesudah cerdas,menilai mana yang hoax mana yang benar. Jadi,jangan dikira orang percaya,sebenarnya publik sedang menertawai para Buzzer itu. (*)

Siapa yang lebih Rasional Anis atau Ganjar di 2024

Oleh Al Ghozali Hide Wulalada - Akademisi dan Praktisi Hukum PEMILU 2024 nampaknya akan semakin terbuka karena terjadi percampuran politik identitas dan politik rasionalitas. Adapun yang saya maksudkan sebagai politik identitas ialah soal Islam politik  dan nasionalis sekuler. Islam Politik tentu tetap konsisten memilih Anis Baswedan,hal itu dikuatkan oleh kedekatan Anis selama ini. Sedangkan politik rasionalitas adalah pemilih yang menjadikan kinerja dan prestasi Anis dan Ganjar sebagai parameter memilih. Pemilu 2024 nanti sudah tidak musimnya mempertarungkan soal Islam dan nasionalis. Publik sudah sadar hal bodoh tentang mengidentikan Islam is radikalis teroris dan nasionalis is PKI . Pemilu 2024 itu Pemilu yang idiologis Rasionalis,artinya orang boleh saja menjadikan Islam sebagai piranti berkampanye tetapi setelah jadi pemimpin maka keberpihakan tetap rahmatan lil alamin. Menariknya,politik rahmatan lil alamin itu sudah dibuktikan Anis selama memimpin DKI Jakarta. Sebaliknya,Ganjar justru masih menggunakan narasi Islamiphobia sebagai piranti kampanye politik. Jadi,jika para Buzer sekarang masih saja menyerang Anis dengan isu politik identitas maka cara dan gaya itu sudah basih,ketinggalan zaman dan kuno. Faktor yang mempengaruhi ialah variebel mediatory,perlu dimanage dan dikendalikan. Soal kinerja dan prestasi, Anis jauh lebih baik dan bagus dari Ganjar. Lantaran Anis bisa sukses keluar dari persoalan ekonomi dan kemiskinan sedangkan Ganjar tetap pada indeks yang sama bahkan dinilai Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Jawa. Anis sukses membangun fasilitas publik dengan APBD tapi Ganjar tidak demikian,pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dominan oleh APBN. Beberap konten Development and  Gavermance lainnya bisa diadukan secara statistik,hasilnya Anis tetap di atas rata-rata.  Demokrasi yang ideal itu ialah menjadikan fariabel mediatory sebagai pijakan review kelayakan Capres. Tapi Pemilih kita belakangan ini masih tertipu dan  dibodohkan oleh buzzer yang fokus menilai Capres dari identitas dan entitasnya. Misalnya sentimen Kadrun pada Anis dan Cebong pada Ganjar ; Ganjar pribumi dan Anis non  Pribumi,walau fakta sejarah keluarga Baswedan adalah pejuang kemerdekaan RI. Jadi,sentimen politik yang picik seperti itu justru memundurkan demokrasi kita. Kecenderungan politik identitas itu memang sengaja diciptakan oleh kekuatan media yang kaloboratif secara ekonomi dengan kelompok kepentingan Politik. Kaloborasi seperti itu selalu diingkari oleh Politisi,tapi sikap membiarkan para buzzer berkeliaran itu juga sudah menunjukkan keberpihakan Politisi. Mereka yang selalu menyerang lawan dengan peluru identitas persona,menandakan bahwa para penyerang (Buzer) dan patronnya itu  tidak memiliki ilmu untuk berdialog dengan akal sehat dan tidak pula menyehatkan demokrasi. Pemilu 2024 akan ada migrasi besar besaran ke Anis,masa yang akan bermigrasi adalah yang saya maksudkan dengan masa rasional. Mereka itu kecewa terhadap kinerja JKW sebagai petugas Partai PDIP. Jadi,kedua subjek itu (JKW dan PDIP) merupakan satu kesatuan yang menjadi sasaran politik kritis. Anis sejak awal sudah cerdas memanage Islam politik sebagai gerakan kema\'rufan untuk politik nasional. Islam boleh saja dijadikan sebagai rajutan politik to Islam penuh dengan ajaran ajaran politik demokrasi dan bernegara,jadi apa salahnya para muslimin menjadikannya sebagai semangat kebatinan,itu kan nilainya sama dengan anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat akan bertugas sebagai pegawai atau pejabat Negara. Tetapi yang paling esensial ialah setelah jadi Gubernur,Anis ternyata tampilan dan kerja-kerjanya sangat nasionalis bahkan melebihi orang orang yang selama ini mengaku Nasionalis berpartai nasionalis. Jadi,selalu Anis mengatakan \"hadapi semua omongan di media itu,jangan jawab dengan kata-kata,tapi jawablah dengan kinerja\". Kalimat itu berbeda dengan narasi JKW yang \"Kerja-Kerja-kerja\" tetapi mengabaikan  nilai dalam setiap pekerjaan dan capaiannya. Sampai di sini harus nya sudah bisa difahamkan bahwa untuk membasmi Buzer itu sulit dengan kebijakan,karena justru buzzer itu buah skenario kekuasaan.  Tapi melawan Buzzer dengan narasi  kecerdasan dengan kemampuan merasionalisasikan fakta,data dan informasi serta strategi deseminasi yang tepat maka dalam waktu tak lama,para Buzzer itu bisa dikalahkan lalu kita akan memasuki ruang demoration election di 2024.  Publik sesudah cerdas,menilai mana yang hoax mana yang benar. Jadi,jangan dikira orang percaya,sebenarnya publik sedang menertawai para Buzzer itu. (*)

Arya Rana Manggala ZION yang Syahbandar

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Van der Zee seorang penulis sejarah yang bersahabat dengan MH Thamrin. Buku yang ditulisnya focus pada time frame 1602-1619 pada saat mana Syahbandar Sunda Kalapa Aria Rana Manggala. Van der Zee juga meragukan gelar prince di depan nama Jayakarta, Zee selalu menulisnya dengan membubuhi under quote and quote: \"prince\".  Saya menolak bahwa nama Jakarta dari Jayakarta. Zee menulis orang ini muncul di Jakarta 1610 dan menghilang tahun itu juga. Juan Barros pada tahun 1485  sudah mentranskrip toponim Majakatera dengan Jakatera, yang oleh Tom Pires 1512 ditulis Iacatra atau Jacatra. Nama Jakarta tak terkait dengan nama orang tadi yang baru muncul 1610 dan menghilang di tahun yang sama. Orang Arya yang berdiam di perbatasan Asia minor dan India memakai Arya di depan namanya. Arya Rana Manggala artinya rabbi yang berkalung tasbih. Rabbi? Yes. Orang Arya dari perbatasan India itu banyak yang menjalankan ritual Zion atau Sion dalam istilah mereka sendiri. Karenanya hunian  mereka di Mangga Dua disebut Sionka, kampung Sion. Diperkirakan mereka masuk Jakarta XVI M. Mereka bisnis uang yang disebut pinangsia dari kata financien. Mereka membangun tembok ratapan yang masih ada di Jalan Tongkol, Kota. Tongkol bukan nama ikan tapi artinya ratapan. Tembok ratapan di Jalan Tongkol lengkap dengan loji, tempat bermalam. Ada arkaeolog DKI yang dengan jenaka menyebut situs ini kasteel Batavia. Aria Rana Manggala yang berani menolak permintaan VOC untuk bangun kantor di kompleks Sunda Kalapa II pada  1619. Awalnya sejak 1602 orang-orang Belanda menginap berbayar di loji Sunda Kalapa. VOC akhirnya berkantor di pulau Kapal yang mereka ganti namanya jadi Onrust. Di Onrust sudah banyak bangunan kosong yang ditinggal begitu saja oleh orang Caucasia. Tak ada bangunan Belanda di Onrust. Coen membangun perumahan Belanda di Kalimati yang mereka sebut Binnenstad. Baru pada 1707 VOC bangun Stadhuis di kawasan yang disebut Kota Tua. Nama Aria Rana Manggala dilestarikan sebagai toll gate ke bandara Sutta dari Jakarta Barat. (*)

Pembangunanisme Ganjar Versus Pembangunan Manusia Anies-2

Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sosial Politik Institute for Democracy Education (IDe)  MAZHAB pembangunanisme telah berjalan lama di Indonesia, terutama sejak Orba. Kemudian, menemukan bentuknya yang sangat primitif di era Otoritarianisme Korup (Malevolent Authoritarianism) rezim Jokowi. Selama lebih dari 7 tahun terakhir, tidak ada yang tersisa dari pembusukan rezim Jokowi, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi, meluasnya korupsi, kemiskinan dan ketimpangan yang makin dalam, meroketnya utang negara, penegakan hukum yang diskriminatif, regresi demokrasi, stagnasi pembangunan manusia, hingga anjloknya tingkat kebahagian, dan meningkatnya ketegangan sosial. Bangsa ini nyaris kehilangan jejak untuk kembali ke cita-cita reformasi. Jalan yang dipilih dengan perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, terutama mahasiswa. Yang pasti, kompas negara ini telah jauh melenceng dari cita-cita  bernegara sebagaimana dinubuahkan para pendiri bangsa.  Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.  Ganjar Pranowo tumbalkan rakyat kecil atas nama pembangunanisme Dengan DNA politik ekstraktif dan ambisi nyapres 2024, Ganjar pasang badan menjalankan agenda serakah para oligark atas nama Proyek Strategis Nasional. Proyek tambang batu andesit di desa Wadas Jateng menjadi contoh nyata pemihakan Ganjar terhadap kepentingan kekuasaan dan oligarki.  Guna mengamankan proyek triliun tersebut, Ganjar ikut menggerakkan birokrasi dan aparat keamanan _membuldozer_ rakyat desa Wadas yang mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri. Ia tega menumbalkan rakyat kecil yang notabene pendukungnya sendiri, demi melayani kerakusan oligarki. Tragedi tersebut telah membongkar topeng licik Ganjar yang selama ini mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat. Faktanya, ia tak peduli dengan nasib rakyat. Hampir 10 tahun di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah tidak lepas dari predikat provinsi termiskin di Jawa, dengan rata-rata pendapatan penduduk hanya Rp38,67 juta pada 2021. Angka tersebut merupakan yang terendah se-Pulau Jawa, serta jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional sebesar Rp62,24 juta per tahun (BPS 2022). Seturut dengan itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 11,25 persen pada September 2021, nomor dua tertinggi di Pulau Jawa, setelah Yogyakarta dengan 11,91 persen, serta berada di atas presentase penduduk miskin nasional yang 9,71 persen (BPS, 2022). Dan sesuai data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah sebesar 72,16 pada 2021, hanya sedikit di atas IPM Jawa Timur (72,14), namun di bawah Jawa Barat (72,45), Banten (72,72), Yogyakarta (80,22), dan DKI Jakarta (81,11).   Ganjar telah gagal membangun Jawa Tengah, apalagi mau mengurus Indonesia, dengan segudang masalah yang sangat kompleks. Tidak ada yang bisa ditawarkan Ganjar kepada rakyat Indonesia, kecuali pencitraan kosong (gimik politik), tak bermakna. Ia juga tidak memiliki gagasan besar tentang Indonesia masa depan. Minimal, tidak pernah terdengar visi alternatifnya untuk membangun Indonesia di luar sistem dan strategi yang tersedia dalam Peta Jalan (Roadmap) oligarki.  Alih alih melawan oligarki yang merampok hak-hak rakyat, justru Ganjar menjadi kaki tangan mereka sebagai imbal balik sokongan finansial para oligark selama ini kepada patron politik Ganjar yaitu Presiden Jokowi. Pemihakan Ganjar terhadap kerakusan oligarki sekaligus menjadi persekot atau setoran awal politik kepada mereka dalam rangka dukungan modal nyapres 2024.  Penggalan cerita di atas tidaklah berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari jejak politik (political track record) Ganjar sejak lama. Sebelum menjabat gubernur Jawa Tengah, nama Ganjar terseret kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun. Kasus ini terjadi saat Ganjar menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Para terpidana kasus mega korupsi tersebut seperti Setya Novanto pernah menyebut Ganjar menerima uang 500.000 dolar AS dari proyek e-KTP. Hal ini dikonfirmasi  Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk terdakwa Setya Novanto (19/2/2018) bahwa  Ganjar menolak diberikan 100.000 dollar AS, tapi mau menerima 500.000 dollar AS. Anehnya, dugaan keterlibatan Ganjar menguap begitu saja. KPK mengaku belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dengan nir-prestasi dan rekam jejak politik tersebut, wajar bila Ganjar memoles citra dirinya di medsos menggunakan pendekatan emosional karena itulah kelebihannya untuk menarik simpati publik. Tidak ada hal substansial yang bisa dijual Ganjar dalam gelaran pilpres mendatang.  Bagaimana dengan Anies Baswedan? Beda dengan Ganjar, Anies membangun komunikasi publik, yang sarat makna dan muatan kinerja. Sebab, keunggulan Anies adalah kinerja dan karya yang sudah dikenal publik, yang dibelakannya ada narasi, dan sebelum narasi ada gagasan. Bagi Anies, tidak ada kebijakan dan karya tanpa gagasan. Gagasan, Narasi dan Karya ala Anies sangat kental dengan spirit pembangunan manusia yang dijadikan panglima dalam membangun Ibu Kota selama hampir 5 tahun ini. Dan, Anies berhasil menerjemahkanya ke dalam pilihan kebijakan dan intervensi program yang tepat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui gerakan kolaborasi. Gerakan kolaborasi yang dikemas dalam platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) mempertemukan berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga. KSBB hadir di seluruh wilayah DKI Jakarta, dan mencakup berbagai sektor, yaitu Pangan, UMKM, Pendidikan, Permukiman, Persampahan, dan Ketenagakerjaan, dengan ratusan kolaborator dari berbagai unsur non-pemerintah, dan lebih dari 100,000 keluarga penerima manfaat.  Spirit pembangunan manusia Anies tidak berhenti di Ibu Kota, namun, merambah ke daerah-daerah lain, seperti kolaborasi dengan para petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Hal ini tidak saja saling menguntungkan antar daerah serta meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani yang umumnya rendah. Tetapi, jika dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, skema kolaborasi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Anies juga melindungi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termasuk warga lanjut usia, perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas melalui beragam program perlindungan sosial, sebagai bagian dari fondasi pembangunan manusia. Ditambah skema subsidi kebutuhan pokok dan akses gratis terhadap fasilitas layanan publik seperti TransJakarta.  Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisik dijadikan faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan manusia. Melalui paket kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia, Anies memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pro-poor dan ramah lingkungan, dengan mengutamakan prinsip keadilan. Anies tidak anti-pemodal, tapi anti ketidakadilan. Ia tidak menolak orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Yang ditentangnya adalah kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan keadilan sosial.  Tiga belas (13) dari 17 pulau proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikannya karena terbukti melanggar banyak aturan, mematikan sumber kehidupan nelayan yang notabene rakyat kecil dan mengancam keselamatan lingkungan. Hal ini menjadi bukti keberanian politik Anies melawan episenter oligarki yang mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak. Sebuah perkecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan para taipan oligarkis.  Hasil persenyawaan gagasan, narasi dan karya Anies terekam dalam data BPS (2021) terkait indeks demokrasi yang sangat tinggi, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional sebesar 73,66. Indeks pembangunan manusia (sebagai gabungan indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan) juga tumbuh positif, mencapai 81,11 pada 2021, yang menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi (IPM ≥ 80). Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di Jakarta terus berkurang sebelum COVID-19. Proporsi penduduk miskin di Jakarta pada September 2019 hanya 3.4 persen, turun dari 3.8 persen pada 2017. Dus, perlu digarisbawahi, maha karya Anies Baswedan tidak terletak pada kemegahan bangunan fisik, tetapi lebih pada kualitas pembangunan manusia  Ibu kota. Di balik kemegahan infrastruktur seperti JIS, transportasi modern dan murah, taman-taman kota, JPO, halte, trotoar yang nyaman dan ramah penyandang disabilitas serta lansia, terselip aspek kesetaraan dan persatuan di antara semua warga Ibukota.  Hal tersebut sejalan dengan pikiran Anies bahwa, “persatuan hanya bisa dibangun dan dipertahankan bila ada keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan jadi kata kunci yang harus dihadirkan.\" (*)

Kabar Duka, Lily Wahid Meninggal Dunia

Jakarta, FNN – Lily Chodidjah Wahid, adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid, meninggal dunia, Senin (9/5/2022). Kabar tersebut disampaikan oleh keponakan Lily Wahid, Firry Wahid. “Innalillahi Wa Inna Illaihi Rojiun. Telah meninggal dunia, Ibu Lily Chadijah Wahid binti KH Abdul Wahid Hasyim hari ini Senin, 9 Mei 2022, pukul 16.25,” kata Firry, Senin (9/5/2022). Jenazah Lily Wahid rencana akan dimakamkan di Ponpes Tebuireng Jombang. “Rencana perjalanan akan diinfokan,” ujar Firry. Lily merupakan adik kandung dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Lily Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Maret 1948 (74 tahun). Sejak usia remaja Lily sudah akrab dengan dunia politik. Pada usia 19 tahun, Lily sempat dicalonkan menjadi anggota DPR.  Namun hal itu tidak terealisasikan lantaran ia beranggapan kala itu sudah banyak anggota keluarganya yang menjadi calon legislatif. Meski demikian, nama Lily baru dikenal publik secara luas ketika mendukung kepengurusan PKB hasil Muktamar Ancol awal 2008. Pada Muktamar tersebut, Muhaimin Iskandar didapuk menjadi Ketua Umum. Lantaran mendukung Imin, Lily Wahid secara otomatis berseberangan dengan sang kakak, yakni Gus Dur. Ketika kepengurusan PKB Cak Imin disahkan, Lily diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Nama Lily semakin dikenal ketika menjadi inisiator pembentukan Tim Sembilan untuk mengusut skandal Bank Century. Kala itu dia duduk di Komisi I DPR RI Fraksi PKB. Bersama politisi perempuan dari partai lain, tim ini menggagas usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Gara-gara terlalu kritis menentang kenaikan BBM dan mendukung Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Lily diberhentikan dari partainya. Setelah dipecat dari PKB, Lily Wahid pindah ke Partai Hanura. (mth)                                                          

Antara Hati dan Jantung Kau Bertahta

Oleh: Geisz Chalifah - Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Pemimpin adalah pemimpi plus N dan N itu adalah nyali.  Namun pemimpin tak hanya punya nyali tapi juga punya cinta. Dia tak hanya berani membuat kebijakan yang melawan kaum pemilik modal, tapi juga berani membela mereka yang terpinggirkan yang lemah secara ekonomi yang tak memiliki akses pada kekuasaan. Yang suaranya tak terdengar, yang disapa hanya ketika saat pemilu tiba. Beberapa waktu lalu  dua berita  ini mengguncang media. Anies Baswedan memimpin sholat jenazah petugas pemadam kebakaran. Anies tak hanya hadir di saat ribuan orang memberi tepuk tangan, Anies juga berkali-kali hadir di tengah keluarga yang sedang berduka. Di tengah ramainya cacian terhadap tiang bendera sederhana yang dipasang oleh masyarakat Penjaringan untuk menyambut Asian Games ramai di media sosial. Mereka mengecam dan menista partisipasi masyarakat Jakarta yg secara sederhana menyambut dengan gembira memasang bendera warna warni dengan tiang bambu. Kaum seolah kelas menengah ngehe, entah lahir di mana, mencela sehabis-habisnya. Seolah tak ada tempat bagi masyarakat sederhaha di kota ini. Mereka mencaci PKL yang berjualan tapi diam membisu terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan kaum pemilik modal.  Tiang bendera dari bambu yang dipasang masyarakat itupun mereka caci. Anies tampil ke depan membela warga sederhana yang ingin ikut bergembira dalam pesta bernama Asian Games. Membuat memo kepada Walikota Jakarta Utara. Dengan tegas mengintruksikan agar bendera dengan tiang bambu yang telah dicabut akibat kecaman di media sosial untuk segera dipasang kembali. Ada hati yang lapang untuk menerima kesederhanaan rakyat yang dipimpinnya. Ada simpati yang dalam pada keluarga yang berduka. Di hari ulang tahunnya di hari Sabtu yang waktunya libur dan menikmati suasana ulang tahun bersama keluarga, Anies meresmikan pembangunan Rumah Susun Kampung Bayam yang ditargetkan selesai pada bulan September lalu bersama Jak Mania mengadakan acara di JIS. Warga kampung Bayam bersuka cita ada janji yang ditunaikan sebagaimana janji yang telah lunas pada warga kampung Akuarium.  Jak Mania kini punya stadion kebanggaan setelah belasan tahun berlalu dengan hampa. Mereka merayakan ulang tahun sang Gubernur di stadion kebanggan warga Jakarta.  Di hari yang sama komunitas Tuna Rungu menunggu di rumahnya selama 4 Jam untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Gubernur yang begitu peduli pada mereka dengan berbagai kebijakan yang menyetarakan setiap orang.  Komunitas Tuna Rungu menunggu dengan sabar karena mereka ingin bertemu sang pemimpin yang tak hanya peduli lewat kata-kata namun nir pemihakan. Tapi pemimpin yang satunya kata dengan perbuatan.  Anies Baswedan tak hanya menjadi Gubernur yang secara formal berada di Balai Kota. Namun dia juga berada diantara hati dan Jantung rakyat jelata. Diantara kaum disabilitas  diantara semua  pemeluk & pemuka agama, apapun agamanya.  Di antara hati  dan jantung warganya yang waras, dia bertahta. (*)

Praktisi Hukum Dukung Edy Mulyadi, Gus Yasien: Hukum Ini Tebang Pilih!

Surabaya, FNN – Dukungan terhadap wartawan senior FNN Edy Mulyadi terus mengalir. Sejumlah praktisi hukum pada Ahad (8/5/2022) berkumpul di Museum NU, Surabaya. Mereka memberikan dukungan moral pada Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA, yang akan disidangkan Selasa (10/5/22). “Bang Edy ini korban hukum yang tebang pilih. Banyak kasus yang lebih layak, lebih serius tetapi faktanya terbebas begitu saja. Hukum ini hanya untuk orang yang kritis kepada pemerintah, selebihnya dibiarkan,” ungkap Tjetje Mohammad Yasien, SH, MH kepada wartawan, Ahad (8/5/22). Gus Yasien, demikian panggilan akrabnya, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Edy Mulyadi soal IKN (Ibu Kota Negara), ini adalah bagian dari kegalauan masyarakat luas. Tidak ada sama sekali untuk meredahkan yang lain. “Saya sendiri melihat kebijakan pemerintah soal IKN ini sudah ugal-ugalan, selain tidak ada feasibility study (studi kelayakan), duit dari mana ketika hutang sudah menggunung,” tegas Alumni PP Tebuireng, Jombang ini. Hadir dalam dukungan itu, tokoh muda Slamet Sugianto dan para aktivis dari LBH Pelita Umat Jatim. “Kalau hukum sudah mengikuti selera penguasa maka tinggal tunggu kehancurannya. Hari ini kita saksikan, betapa hukum sangat tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Saudara Ade Armando yang sudah jadi tersangka masih leha-leha, sementara Bang Edy harus masuk tahanan. Ini sungguh tidak adil,” jelas Slamet Sugianto. Selasa (10/5/22) besok adalah sidang perdana kasus Edy Mulyadi. “Kita beri dukungan moral bahwa apa yang dilakukan Bang Edy bukanlah pidana. Kita berharap kepada hakim serta jaksa untuk fair dalam masalah ini,” tegasnya. Edy Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan. Edy berharap dirinya segera diadili. “Enggak (mengajukan praperadilan) juga, sementara ini belum ada keputusan untuk itu. Sampai saat ini kami belum ada, ya, pertimbangannya biar segala sesuatunya terungkap saja kalau seandainya langsung pengadilan,” ungkap pengacara Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro, suatu ketika. Kriminalisasi Ia justru berharap proses hukum kliennya hingga di persidangan tidak diulur-ulur. “Kita berharap bisa lebih dipercepat saja gitu kan proses persidangan. Kalau memang harus melalui persidangan gitu. Artinya nggak usah lama-lamain gitu, ya tentu ada aturannya penahannya semua sesuai dengan aturan saja tidak harus diulur-ulur lagi gitu lah. Kita ikuti aturan yang ada aja,” kata Djuju. Tak hanya itu, pihak Edy Mulyadi yang semula mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan urung dilakukan. “Kami tidak ajukan penangguhan penahanan,” kata Djuju. Namun, ia tak membeberkan alasan pihaknya batal mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Djuju hanya menyebut bahwa keputusan itu hasil perundingan dengan Edy Mulyadi. “Sementara keputusan memang seperti itu (tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan). Ya pasti dengan perundingan kuasa hukum juga dan yang bersangkutan pasti begitu prosedurnya,” ucapnya. Edy Mulyadi sendiri masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Ia mengatakan sampai saat ini Edy masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Djuju menyebut Edy Mulyadi merasa dikriminalisasi. “Beliau (Edy Mulyadi) sangat yakin tidak melakukan kesalahan pidana apa pun dalam ujarannya, yang hanya merupakan bentuk kritik konstruktif atau pandangan ilmiah tentang IKN di Kalimantan. Juga tidak menyebut atau menyasar sama sekali tentang suku-suku di Kalimantan, termasuk suku Dayak. Beliau merasa dikriminalisasi,” paparnya. Dia mengatakan pihaknya bakal mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan. Dia yakin kliennya tidak bersalah. “Kita akan buktikan saja di persidangan bahwa EM tidak bersalah,” tegasnya. (mth)

Ramadan: Restorasi Kehidupan

Jika tidak maka puasa kita masih terancam tidak bermakna. “Boleh jadi ada yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga” (hadits). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu dilema Umat dalam menjalankan tugas ubudiyah-nya, seperti yang pernah disampaikan, adalah pembatasan makna ubudiyah pada aspek ritual semata. Akibatnya ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi bagaikan praktik rutinitas yang hampa dari makna atau nilai kehidupan. Tentu tanpa mengingkari makna ritualnya sebagai lahan akumulasi pahala. Dilema ubudiyah ini Sesungguhnya tidak saja menimbulkan kegersangan makna (nilai). Tetapi juga membawa kepada tumbuhnya Karakter dan personalitas ganda yang paradoks. Di mana pada ruang atau waktu tertentu seseorang bisa memiliki karakter tertentu. Tapi ketika berada pada ruang dan waktu yang lain Karakter dan personalitas itu berubah nilai. Perubahan Karakter (perilaku) dan personalitas seperti ini dari orang yang sama disebut “double standard personality” (kepribadian ganda) yang salah satunya disebabkan oleh kegagalan dalam memahami memahami makna ibadah dalam Islam. Bahwa ibadah dalam Islam itu berkarakter komprehensif dan “unifying” (satu kesatuan) yang tidak terpilah-pilah. Hal ini tentunya memerlukan pemahaman yang benar tentang Islam dan ibadah itu sendiri. Umat ini harus paham bahwa Islam itu adalah agama kehidupan. Dan ibadah itu adalah misi kehidupan. Sehingga dalam realitanya Islam dan ibadah tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding masjid itu. Juga tidak lagi dibatasi oleh akhir dari hitungan waktu. Islam dan ibadah ada di masjid tapi juga di pasar dan parlemen. Islam dan ibadah itu ada di bulan Ramadan dan dzuhijjah tapi juga ada di bulan-bulan yang lain. Islam dan ibadah itu ada di lima waktu sholat. Tapi juga ada di antara waktu-waktu itu. Islam dan ibadah ada di Mekah dan di Musim Haji. Tapi juga ada di Makassar atau New York di segala musim. Pemahaman tentang Islam seperti inilah yang akan melahirkan karakter atau personalitas yang bersifat intergratif dan komprehensif. Bukan karakter dan personalitas yang pecah (broken personality). Hanya dengan kesadaran dan pemahaman Puasa Ramadan seperti ini yang akan membawa kepada Restorasi Karakter kemanusiaan. Karakter yang mulia dan terpuji (karimah). Karakter yang menjadi esensi religiositas kita sekaligus menjadi konklusi misi Islam (innama bu’itstu li utammima makaarimal akhlaq). Jika tidak maka puasa kita masih terancam tidak bermakna. “Boleh jadi ada yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga” (hadits). Bahkan lebih runyam lagi ketika puasa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu justeru menjadi kebangkrutan di hari pertanggung jawaban kelak. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyampaikan bagaimana seseorang yang hadir di Mahkamah Ilahi dengan semua amalan ritualnya. Sayang selama hidupnya orang itu gagal membangun akhlak yang baik. Pada akhirnya semua amal ritualnya tidak memberinya apa-apa. Semoga puasa Ramadan telah mampu menjadi restorasi Karakter dan Kepribadian bagi Umat. Sehingga akhlak kita semakin membaik. Baik pada tatara vertikal (hablun minallah) maupun padatataran horizontalnya (hablun minannas). Insya Allah… Udara NYC-Florida, 8 Mei 2022. (Bersambung)

Apa Yang Tidak Dipersoalkan Dari Anies?

Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa GAK perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden. Anies itu ancaman. Pertama, ancaman buat bisnis gelap. Segelintir orang terlalu kaya di Indonesia merampok uang negara dengan sangat leluasa. Anies terbukti dan akan selalu dianggap berpotensi menjadi penghalang. Kedua, Anies ancaman buat kepentingan politik pihak tertentu. Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Lawan politik akan terus menghalangi dan menjegalnya. Mereka tidak hanya pasang kuda-kuda, tetapi secara sistemik dan masif akan terus menyerang. Satu-satunya serangan yang dianggap paling efektif selama ini adalah \"black campaign\" atau \"fitnah Anies\". Mereka menggunakan pertama, buzzer. Ini orang-orang bayaran dan sangat profesional. Kedua, memanfaatkan pihak-pihak yang kecewa atau membenci Anies. Efek pilkada DKI tahun 2017 masih ada, meski sedikit. Ketiga, kelompok yang tidak suka atau pernah berseteru dengan para pendukung Anies. Mereka disuplai \"berita fitnah dan provokatif\" secara terus menerus.  Dari sini, muncul istilah kadrun, intoleran, radikal, dan stigma-stigma rasis lainnya.  Anies pernah menantang kapada mereka untuk membuktikan dan menunjukkan \"kebijakan mana yang intoleran dan diskriminatif\". Ini tidak akan bisa dibuktikan, karena tujuan mereka memang bukan untuk membuktikan. Semata-mata menjalankan \"strategi fitnah dan privokatif\" untuk tujuan pembusukan dan menjegal Anies.  Secara umum, fitnah kepada Anies ada tiga model. Pertama, model rasis. Mereka menyoal asal usul dan kelompok. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Selain melanggar UUD 1945, juga berpotensi menciptakan perpecahan bangsa. Kedua, serangan yang bersifat umum. Misalnya, Anies distigmakan sebagai gubernur gagal dan tidak bisa bekerja. Anies dituduh gak punya prestasi. Jakarta dianggap amburadul selama dipimpin Anies. Semua penghargaan yang diterima Anies dibilang rekayasa.  Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Bertolak belakang dengan semua yang dituduhkan.  Ketiga, tuduhan yang bersifat spesifik. Sasarannya lebih detil. Semua kebijakan Anies terus dicari celahnya untuk dijadikan sasaran fitnah. Dalam konteks ini, tim buzzer berbayar harus diakui memang sangat kreatif dalam mendesign fitnah, dan sangat lihai menentukan angle-nya. Benar-benar profesional. Dengan kemampuan inilah mereka dibayar mahal. Silahkan lacak dari mana meme dan video serangan terhadap Anies. Lalu, cari tahu berapa harga mereka.  Reklamasi disegel Anies. Lalu ada yang membuat video dengan konten ruko-ruko di pulau reklamasi yang sudah dibangun oleh pengembang. Ada pesan ke publik bahwa penyegelan pulau reklamasi hanya pencitraan. Padahal, 35 persen pulau reklamasi memang hak pengembang untuk membangunnya. 65 persen pulau reklamasi diambil dan menjadi hak Pemprov DKI. Soal Formula E. Gagal interpelasi di DPRD, ada yang datang ke lokasi untuk mencari gerombolan kambing. Ini memang terlihat konyol. Tanda sudah kehabisan cara. Semua tumpul. Mereka frustasi, sampai kambingpun diajak berpolitik.  Anggaran sumur resapan sebagai program naturalisasi untuk mengurangi banjir tidak disetujui di DPRD. Program sumur resapan distop. Datang seorang tokoh partai terperosok, atau memperosokkan diri, di salah satu sumur resapan. Ini juga terlihat konyol. Manuver yang tidak berkelas.  Interpelasi dan stop anggaran, ini memang permainan kasar dan terkesan arogan. Sekaligus mennjukkan bahwa upaya untuk jegal Anies memang dilakukan dengan all out.  Tahun 2022 berdiri JIS (Jakarta International Stadium). Selain ada larangan nonton final dan soft launchingnya, disoal pula anggaran dan shalat Idul Fitri di JIS. Shalat Id politik lah, memaksa pegawai lah... Kumpulan para kadrun dan Islam intoleran lah... dsb. Bahkan ada yang ribut soal penggagasnya. Anies dianggap tidak berhak klaim itu sebagai karyanya. Dan memang, Anies tidak pernah klaim JIS, juga semua prestasi Pemprov DKI sebagai karya dan hasil kerja pribadinya. Itu kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.  Padahal, kalau mau obyektif, sengketa tanah JIS baru selesai Tahun 2020. Design JIS dibuat tahun 2019. Designnya beda dengan design stadion BMW yang dirancang sebelumnya. BMW dirancang untuk menampung 40 ribu penonton. JIS sekarang menampung 80 ribu penonton. Intinya, harus juga diakui, semua ikut andil dan berkontribusi. Gak usah dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Bikin gaduh aja.  Any way, semua tuduhan terhadap Anies selalu mendapatkan bukti sebaliknya dengan data dan fakta yang cukup lengkap dan detil. Meski begitu, tuduhan atau fitnah (black campaign) tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan. Bahkan mungkin akan lebih sistemik dan masif, mengingat jadual pilpres semakin dekat.  Bagi rakyat Indonesia, ini ironi. Sebuah demokrasi yang ternoda, karena didominasi oleh berita hoax dan fitnah. Mental rakyat dirusak oleh segelintir orang yang takut keserakahan  dan ambisi politiknya terganggu jika Anies jadi presiden. Mereka menggunakan isu-isu agama dan ideologi yang sensitif, serta slogan-slogan rasisme untuk jegal Anies. Ini semata-mata hanya bertujuan untuk memproteksi kepentingan mereka saja. Ada sekelompok masyarakat yang awam politik dimanfaatkan oleh mereka untuk ikut nyerang Anies. Kasihan!  Rakyat mesti sadar dengan selalu melihat pada fakta, dan bersikap obyektif. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak ikut terjebak dalam \"design fitnah\" yang dikelola oleh segelintir mafia itu.  Banjarnegara, 9 Mei 2022