ALL CATEGORY
Banyak Capres Tuna Wisma Parpol, Rocky Optimistis PT 0 Persen Terwujud
Jakarta, FNN - Persyaratan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini menyuburkan praktik politik uang yang sering disebut politik transaksional. Aturan tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden. Ada kesadaran yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Menanggapi perubahan sikap politik PAN tersebut pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan bahwa sikap PAN perlu diikuti oleh partai-partai lain yang terjerat persyaratan PT 20 persen. “Saya kira ini Minggu yang akan menentukan awal dari perkelahian politik. Mulai terjadi semacam pengerucutan. Jadi kalau saya rumuskan dengan gampang Ketua PAN, Bang Zul sudah mulai sadar, sementara Cak Imin mulai panik. Semua hal sebetulnya ada di depan mata kita. Tapi kita tetap ingin agar demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky Gerung kepada warawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Mei 2022. Diketahui, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20 persen membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022). Rocky menegaskan keberadaan PT 20 persen sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Oleh karena itu untuk mengurangi beban politik dan memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa, Rocky menyebut PT 0 persen dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional tersebut. “Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia. Rocky menyarankan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20 persen perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut. Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review. “Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0 persen perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya. Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0 persen berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan. Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres. “Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” pungkasnya. (sof, sws)
Bang Yos Tidak Rasis, Cuma Khawatir Serbuan TKA China
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SEKITAR 6-7 tahun yang lalu, pengungsi Rohingya yang mendarat di pantai timur Aceh mendapat sambutan hangat dan ramah dari masyarakat. Namun, setelah para pengungsi itu mulai mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah setempat dan juga dari berbagai LSM sosial, spontan bermunculan kecemburuan masyarakat di sekitar lokasi permukiman mereka. Para pengungsi Rohingya itu hidup lebih enak ketimbang warga kampung di situ. Rumah disediakan, makanan selalu cukup, bantuan pakaian melimpah ruah. Inilah cerita yang saya dapatkan dari para relawan LSM yang memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Aceh waktu itu. Warga Aceh memperlihatkan rasa tak senang pada pengistimewaan pengungsi Rohingya. Seharusnya orang Aceh tidak cemburu. Nah, apakah ketidaksenangan warga Aceh itu muncul dari sifat rasis? Tidak mungkin. Mengapa? Karena orang Rohingya itu muslim. Orang Aceh sangat kuat dalam persaudaraan. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah setempat sangat senang menerima mereka. Ketiga, banyak pula orang Aceh sendiri yang menjadi relawan yang memberikan bantuan. Artinya, orang Aceh senang membantu. Kecemburuan terhadap pengungsi Rohingya itu hanya muncul di kalangan warga yang bertetangga dengan lokasi permukiman pengungsi. Di tempat lain tidak terjadi. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ada satu hal mendasar: bahwa suatu kelompok (komunitas) bisa membenci pendatang karena diistimewakan. Ada perlakuan khusus. Sementara penduduk lokal merasa mereka hidup susah. Contoh ini juga terjadi di banyak tempat yang didatangi “orang asing” dan kemudian mereka bisa hidup lebih baik. Masih segar dalam ingatan ketika terjadi bentrok besar antara suku Dayak dan perantau Madura di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Sampit, awal 2001. Apakah orang Dayak rasis terhadap orang Madura? Sama sekali tidak. Penyebab utama konflik ini adalah kesenjangan sosial. Faktanya, hampir semua sektor ekonomi lokal dikuasai oleh orang Madura. Pertambangan emas, pelabuhan, bisnis retail, perkebunan, transportasi, dlsb, dikuasai oleh orang Madura. Penyebab lainnya, seperti perbedaan kultural, hanyalah pemicu konflik itu. Contoh lain adalah konflik antara warga lokal Timor Leste, khususnya di Dili, dengan pendatang dari Bugis pasca referendum 1999. Penyebabnya juga penguasaan sektor perekonomian oleh “orag asing”. Dalam hal ini perantau Bugis. Apakah orang Timor Timur (Timor Leste) rasis terhadap orang Bugis? Tidak. Yang terjadi adalah dominasi orang Bugis atas orang Timor Leste di bidang ekonomi-bisnis membuat tuan rumah marah. Setelah peritiwa itu berlalu, hubungan kedua etnis bisa pulih. Beberapa hari lalu, Bang Yos (Sutiyoso, mantan kepala BIN dan mantan gubernur DKI Jakarta) mengungkapkan kekhawatirannya tentang TKA asal RRC (China) yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti. Yang jelas, warga masyarakat menyaksikan begitu banyak orang yang diduga TKA China masuk lewat berbagai bandara internasional. Pemerintah tidak pernah transparan soal ini. Bang Yos berpendapat kalau TKA China dibolehkan masuk ke Indonesia seperti sekarang ini, maka suatu ketika Indonesia bisa mereka kuasai. Apakah ini rasis? Sama sekali tidak. Sebab, Bang Yos hanya mencemaskan dominasi orang asing, bukan siapa orang asingnya. Kebetulan orang asing itu adalah orang China (RRC). TKA China yang dibawa masuk ke proyek-proyek invetasi mereka tidak sebatas tenaga ahli melainkan tenaga kerja untuk pekerjaan kasar juga. Etnis apa pun yang masuk ke Indonesia dan mereka menguasai sektor ekokomi-bisnis, pastilah akan menciptaka gesekan. Inilah yang dicontohkan dalam kasus Dayak vs Madura, Timor Leste vs Bugis, atau warga Aceh vs Rohingya. Di Indonesia ini, gesekan itu pernah terjadi beberapa kali. Ada contoh gesekan lain. Rakyat Filipina diresahkan oleh tindakan agresif China di Kepulauan Spratly. China bertindak arogan. Main keras untuk menguasai wilayah sengketa regional itu. Militer China mengejar kapal-kapal Filipina. Akibatnya, di seluruh Filipina muncul sentimen anti-China. Rasiskah? Bukan! Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini akibat China semena-mena mengancam Filipina. Jadi, dalam konteks geopolitik regional, China adalah negara yang paling sering menjadi sumber masalah. Tetapi, sejumlah negara –termasuk Indonesia— menunjukkan sikap yang sangat akomodatif terhadap China. Meskipun kebijakan Beijing dalam berinvestasi dan memberikan pinjaman selalu mengikat, kalau tak mau disebut mencekik, tuan rumah. Tak terlepas Indonesia. Bang Yos tidak rasis. Beliau hanya mencemaskan masa depan bangsa dan negara di tengah serbuan TKA China. Mantan kepala BIN ini yakin mereka yang masuk ke Indonesia tidak akan pulang ke China. Kesimpulan ini bukan dalam percakapan kedai kopi. Bang Yos sangat terbiasa dengan data dan analisis intelijen.[]
RI-Inggris Akan Teken Kerja Sama Investasi Tiga Sektor Prioritas
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Inggris akan menandatangani kerja sama terkait investasi di tiga sektor prioritas pada puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 berlangsung di Bali, November mendatang.Tiga sektor prioritas dalam ruang lingkup kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Inggris itu yaitu industri hilirisasi tambang nikel dan mineral lainnya yang menghasilkan nilai tambah, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan industri kesehatan.Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone, di sela kegiatan World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/5).\"Saya pikir kita perlu membuat tim khusus untuk merealisasikan kerja sama ini. Perjanjian kerja sama akan kita teken saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022 berlangsung November mendatang,\" kata Bahlil lewat keterangan di Jakarta, Kamis.Pada pertemuan tersebut, Menteri Invetasi didampingi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie.Pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi Inggris tersebut, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM ke London, Inggris bulan Maret lalu.Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM mewakili Pemerintah Indonesia siap untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Inggris terkait dengan investasi.Menurut Bahlil, kerja sama dua negara ini nantinya akan berdampak positif pada peningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Inggris, dan mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone menyetujui rencana penandatanganan kerja sama yang akan dilakukan saat KTT G20 2022 di Bali, Indonesia mendatang. Lord Grimstone berharap kerja sama ini nantinya dapat terealisasi dengan baik.\"Saya senang bisa bertemu dengan Pak Menteri hari ini. Kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris ini perlu benar-benar kita kawal dan laksanakan dengan baik,\" ujar Lord Grimstone. (Ida/ANTARA)
.webp)
Rubel Melemah Karena Bank Sentral Pangkas Suku Bunga Jadi 11 Persen
Moskow, FNN - Rubel Rusia melemah pada Kamis, karena bank sentral memangkas suku bunga menjadi 11 persen pada pertemuan kebijakan di luar jadwal dan periode pajak akhir bulan berlalu, meskipun kontrol modal membuatnya diperdagangkan tidak jauh dari tertinggi multi-tahun ke level tertinggi terhadap euro dan dolar AS.Bank sentral memangkas suku bunga utamanya sebesar 300 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut, melunakkan biaya pinjaman lagi setelah kenaikan suku bunga darurat menjadi 20 persen pada akhir Februari, beberapa hari setelah Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina.Gubernur bank sentral Rusia Elvira Nabiullina akan berbicara di forum perbankan pada Kamis waktu setempat.Pada pukul 07.48 GMT, rubel melemah 2,6 persen terhadap dolar AS pada 60,89, jatuh dari 55,80, level terkuat sejak Februari 2018 yang dicapai pada Rabu (25/5/2022) dan mendekati level terendah satu minggu.Rubel juga telah kehilangan 4,4 persen menjadi diperdagangkan pada 63,32 versus euro, setelah menyentuh level tertinggi tujuh tahun di 57,10 di sesi sebelumnya.Rubel mulai jatuh dari tertinggi multi-tahun pada Rabu (25/5/2022) karena pasar mengantisipasi keputusan bank sentral ketika ekspektasi inflasi turun dan dengan rubel yang lebih kuat menahan pertumbuhan harga-harga. Beberapa analis telah memperkirakan pemotongan 200 basis poin.Rubel telah didukung sepanjang tahun ini oleh kontrol modal, persyaratan pembayaran gas baru yang membutuhkan konversi mata uang asing ke mata uang dan penurunan impor.Tetapi sekarang telah kehilangan dukungan dari periode pajak akhir bulan yang biasanya melihat perusahaan yang berfokus pada ekspor mengubah mata uang asing menjadi rubel untuk membayar kewajiban lokal.Indeks saham Rusia beragam. Indeks RTS dalam denominasi dolar turun 0,7 persen menjadi 1230,4 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel naik 1,7 persen menjadi 2.378,4 poin. (Ida/ANTARA)
Anis Matta: Tokoh Reformasi Harus Memimpin Indonesia untuk Melanjutkan Reformasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah dalam sejarah perjalanan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun belum selesai dan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga memunculkan rasa penyesalan dari para pelaku sejarah reformasi atau tokoh reformasi seperti Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah, yang telah menumbangkan rezim Orde Baru dan melahirkan beberapa presiden. Namun, perubahan yang mereka ciptakan, ternyata tidak bisa dikontrol dan dikendalikan sesudahnya, oleh mereka sendiri. \"Saya kira, saya telah berhasil membuat tokoh reformasi ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Ke Mana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore. Anis Matta meminta Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah yang hadir dalam diskusi tersebut, untuk curhat dengan mimpi mereka sebagai seorang aktivis yang belum terealisasi atau belum menjadi kenyataan selama hampir seperempat abad reformasi. \"Saya ingin sedikit meminta komentar mereka berdua yang bisa personal, khususnya Mas Budiman Sujatmiko dan Bung Fahri. Kira-kira apa yang Anda sesali, mimpi apa sebagai aktivis yang belum terealisasi dalam waktu 24 tahun reformasi ini,? tanya Anis Matta kepada mereka berdua. Menurut Anis Matta, Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya. \"Itu menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol. Jalannya sejarah sesudahnya tidak seperti yang ada dalam rencana mereka. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai,\" katanya. Karena itu, Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari tokoh-tokoh reformasi agar agenda pekerjaan rumah reformasi bisa dituntaskan. \"Bisakah kita berharap, bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk Pemilu 24 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai,\" ujar Anis Matta. Sebab, cita-cita reformasi pada dasarnya adalah pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya demokrasi saja, meskipun kedua-duanya bisa berdiri sendiri. \"Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita,\" katanya. Hal itu seperti yang terjadi pada sintesa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Orla dikatakan memiliki kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan, sementara saat Orba ada kesejahteraan, tapi tidak ada kebebasan. \"Makanya saya membuat perumpamaan, Indonesia itu seperti burung. Dia disebut burung, kalau dia bisa terbang dan berkicau. Tapi kalau kalau dia lapar, dia tidak bisa terbang dan bisa berkicau saja, itu namanya burung dalam sangkar. Itu ada lagunya,\" kata Anis Matta sambil berseloroh. Indonesia, lanjut Anis Matta, itu seperti burung yang sudah bisa terbang, tapi tidak terlalu lapar, sehingga terbangnya rendah, tidak begitu tinggi, padahal langitnya sangat tinggi. \"Jadi lahirnya Partai Gelora sebenarnya, karena cita-cita reformasi yang ingin menjadikan Indonesia terbang tinggi. Sekarang sudah terbang, tapi terbangnya tidak terlalu tinggi, sementara langit Indonesia ini terlalu tinggi,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar para aktivis reformasi bisa mencari ilham dari kisah Nabi Yusuf, yang menafsirkan mimpi Raja Mesir. \"Bahwa Nabi Yusuf meramalkan akan ada krisis yang terjadi di Mesir seperti yang dimimpikan oleh Raja Mesir. Dia tahu bagaimana mengatasi krisis, tapi beliau meminta dijadikan penguasa dan sebagai bendahara keuangan negara agar bisa mengambil alih situasi krisis,\" katanya. Makna yang terkandung dari kisah tersebut, adalah para aktivis reformasi harus terjun untuk mengejar kekuasaan agar bisa melakukan perubahan dan menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai, tidak sekedar mengedepankan intelektualitas. \"Kita harus pertemukan semangat perubahan yang ada pada para aktivis intelektual ini, dengan semangat pengambil-alihan situasi krisis tersebut. Syahwat kekuasaan mereka saat ini kecil, sehingga tidak bisa mengendalikan jalannya sejarah reformasi,\" katanya. Menanggapi hal ini, Politisi dan Aktivis Demokrasi Budiman Sudjatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk mengejar kekuasaan di eksekutif. Ia mengaku sudah puas menjadi Anggota DPR di lembaga legislatif. \"Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun reformasi ini, karena secara pribadi, saya tidak punya ambisi perebutan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif. Itu saya sadari, hanya puas di legislatif,\" kata Budiman Sujatmiko. Mantan Anggota DPR dari PDIP mengatakan, penyesalan itu baru dia sadari sekarang ini, setelah 24 tahun reformasi, ternyata banyak agenda yang belum selesai dan tidak seusai dengan harapan seperti yang dicita-citakan reformasi. \"Jadi setelah 24 tahun reformasi, kita akan lebih menyesal lagi dari apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Sehingga perlu dorongan lebih kuat lagi supaya jelang 25 tahun reformasi, Indonesia punya lompatan yang lebih jauh lagi dalam pencapaian,\" katanya. Untuk memimpin lompatan tersebut, kata Budiman, harus dipimpin oleh orang-orang yang dulu berjuang pada tahun 1998. \"Sekarang bangsa Indonesia jelang 25 tahun hidup di sistem demokrasi. Kira-kira ada tidak, lompatan kualitatif yang bisa kita dorong lebih kencang lagi?\" ucapnya. Ia menyadari bahwa Indonesia saat ini, banyak kemajuan, tapi kamajuannya masih belum signifikan. \"Rasanya bisa digas, digas lagi deh, dan rasa-rasanya untuk bisa ngegas jalannya reformasi ini, syarat utama adalah seharusnya orang seperti teman aktivis (1998) untuk jadi garda depan untuk ngegas. Agar bisa keluar dari quarter life crisis kehidupan 24 tahun Idonesia pasca reformasi,\" ujarnya. Dengan melihat kondisi saat ini, Budiman merasa adanya suatu energi, tujuan, dan semangat bersama yang sama seperti pada tahun 1998. Namun yang berbeda dari 24 tahun lalu adalah cakupan dari isi dan konten. \"Menuju lompatan yang lebih jauh ini merupakan pekerjaan rumah tangga untuk satu tahun ke depan agar kelak saat 25 tahun usia reformasi, Indonesia sudah bisa mendapat skor yang jauh lebih positif lagi,\" katanya. Budiman Sudjatmiko mengatakan narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah narasi kemajuan. \"Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan saya ingin mendorong narasi kesetaraan dan keadilaan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan,\" ujarnya. Sementara Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 Fahri Hamzah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan rasa penyesalan secara personal terhadap agenda reformasi yang belum selesai. \"Kita nggak boleh mengambil itu terlalu personal, tapi hanya sebagai sebuah kritik. Kita memang tidak memiliki sebuah desain tentang reformasi, tapi tahu-tahu mendadak kita masuk dalam revolusi perubahan itu,\" kata Fahri Hamzah. Reformasi ketika itu, kata Fahri Hamzah, hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan. \"Nafasnya zaman itu, orang sudah bosan, makanya ketika Soeharto mengundurkan diri, rakyat pesta, banyak yang potong ayam dan sapi, begitulah ekspresinya. Tidak punya ide atau gagasan,\" ungkap Fahri Hamzah. Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatenagaran dan perpolitikan kita, apabila tidak diatur secara tegas. Rakyat bisa menjatuhkan Presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan Presiden diatur. \"Kalau masa jabatan Presiden tidak dibatasi, ketika kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba itu yang berbahaya. Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi,\" katanya. Karena itu, Fahri Hamzah mengkritik mantan aktivis reformasi yang kini menjadi Anggota DPR dari PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soehato, karena dianggap kaki tangan Soeharto dan Orba. \"Saya dulu bentrok dengan temen-temennya mas Budiman Sudjatmiko, termasuk Mas Adian Napitupulu. Kenapa BJ Habibie ketika jadi Presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa BJ Habibie ini, manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun dia berada dibawah kekuasan Orde Baru. Dia ini orang Jerman, punya pikiran Eropa tentang konsep demokrasi,\" katanya. Habibie ini, menurut Fahri, memiliki pespektif lain dalam berbangsa dan bernegara. Ia justru disalahkan gara-gara membela Habibie, padahal dia melihat Presiden RI ke-3 itu, memiliki konsep arsitektur bangunan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. \"Jadi sebagai bangsa kita punya problem itu. Kita selalu lebih tertarik kepada orang, daripada pada gagasannya. Habibie dianggap dari bagian dari Soeharto yang harus diturunkan dan dihancurkan,\" paparnya. Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurutnya, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya, hanya sekedar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan Dwifungsi ABRI dan Otonomi Daerah. \"Setelah 24 tahun reformasi, kalau kita mau mengevaluasi, maka bangunan pemerintahan itu harus memiliki fondasi dan narasi yang kuat agar bisa dipertahankan,\" katanya. Sebab, gagasan yang diletakkan sebagai fondasi bangunan yang solid akan memelihara kebebasan dari sistem tersebut. \"Makanya kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) karena sudah dipilih rakyat, ya harus diterima, : katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi. \"Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama,\" ujarnya. Terakhir, adalah penyerdehanaan pola keterpilihan pemimpin politik, jauh dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. \"Tiba-tiba balihonya muncul di mana-mana, karena dia punya uang, ini tidak fair. Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan. Kalau orang seperti Mas Budiman Sujadmiko menjadi Presiden saya rela, tapi ini karena dia sekolah di luar negeri, punya uang banyak, menggunakan faslitas negara untuk populer, kita tolak karena orang seperti ini tidak punya gagasan,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta agar para aktivis reformasi tidak terjebak pada rasa penyesalan, karena akan membawa dampak pafa generasi berikutnya. \"Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan, tapi kita perlu mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi,\" kata Ryano Panjaitan. Ia berharap semua pihak tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung program-program investasi dan enterpreneur. \"Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang jiwa kemandirian jiwa, kreativitas dan inovatif. Negara dikatakan maju, karena memiliki banyak entrepeneur, dan pemerintah perlu menggalakkan program enterpreuner ini,\" katanya. (sws)
TNI-Polri Ditunjuk Menjabat Kepala Daerah, Jokowi Set Back ke Neo-Dwifungsi ABRI
Jakarta, FNN - Pengamat Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengungkapkan kemungkinan Presiden Jokowi bermain mata dengan TNI-Polri dalam Pilpres 2024. Dengan demikian pemerintah Jokowi telah set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, dimana TNI-Polri menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan seperi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Jadi dalam sejarah politik Indonesia hubungan sipil-militer ini mengalami pasang surut, ada kalanya hubungan dikendalikan oleh sipil atau sebaliknya militer yang mengendalikan sipil,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Ginting mencontohkan, pada masa demokrasi parlementer era Sukarno intervensi sipil dalam urusan militer semakin dalam, kemudian militer merasa terpolarisasi oleh kepentingan partai politik, sehingga militer di era itu juga coba mempengaruhi Sukarno untuk dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan presiden. Sama dengan presiden juga membujuk TNI dan Polri untuk memperkuat bargaining posisi terhadap partai politik. Menurut Ginting, yang menarik ketika posisi kepala daerah diisi oleh TNI dan Polri menjelang Pilkada atau Pemilu. Yang dikhawatirkan adalah pejabat gubernur itu bagian dari rezim yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa yang ingin kembali menempatkan personilnya menjadi pejabat atau gubernur bupati maupun walikota. “Saya cenderung kalau di daerah-daerah konflik misalnya Aceh, Papua, Maluku memang bisa masuk akal. Kalau dari background militer atau polisi yang mengetahui konflik-konflik,” paparnya. Tetapi kalau dari birokrat dikhawatirkan mereka bisa dipengaruhi oleh afiliasi dari partai-partai supaya bisa memperlancar calon-calonya untuk bisa mempengaruhi jabatan-jabatan di posisi gubernur, bupati atau walikota yang sebelumnya ditempati oleh kader partai yang bersangkutan. Menurut Ginting, praktek buruk politik semacam ini pernah pula dilakukan pada eraa Orde Lama maupun Orde Baru. \"Sejak tahun 62, era Soekarno itu, di situ kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik,\" tuturnya. Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya. Nah apakah sekarang juga seperti itu? tentu akan kita uji,\" ucapnya. \"Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa,\" ujarnya menambahkan. Oleh karena itu Ginting mengungkapkan kemungkinan Jokowi bermain mata dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). \"Nah sekarang juga begitu, partai politik begitu berkuasa, jangan-jangan kemudian Presiden Jokowi juga main mata dalam hal ini untuk merangkul TNI dan Polri agar kemudian mendapatkan keuntungan dalam mempertahankan kekuasaannya,\" katanya. \"Jadi ada pembagian peran yang yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi,\" ucapnya menambahkan. Selamat Ginting kemudian membeberkan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. \"Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an,\" tuturnya. Di situ kata Ginting, muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution. “Jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah,\" ujarnya. Ginting melihat, hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer. Kondisi tersebut sampai saat ini masih sama, hanya berbeda aparat yang mendominasinya. “Sekarang ini kondisi memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi,\" katanya. Oleh karena itu, Ginting melihat Jenderal Tito Karnavian tampak sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun walikota daripada militer. Dulu itu Menteri Dalam Negeri itu Era Soekarno dan Soeharto itu seperti jatahnya militer tapi di era Jokowi kan berubah dari posisi ini dipegang oleh partai pemenang Pemilu Tjahjo Kumolo waktu itu dan juga kemudian diserahkan kepada Tito Karnavian, mantan Kapolri,\" ujar Selamat Ginting menambahkan. Ginting menegaskan, Dwifungsi ABRI yang telah dominan sejak tahun 1982 akhirnya kembali terjadi di era Jokowi. \"Jadi kita ingat dwifungsi ABRI yang bagaimana peran sosial politik itu sangat dominan, terutama setelah tahun 82 ke atas 82, 83, dan seterusnya ini akhirnya kita ingat kembali kasus penempatan seperti Adi Chandra,\" ucap Selamat Ginting. Ginting juga mengingatkan bahwa tidak ada aturan main dalam penempatan personel TNI-Polri untuk di jabatan BUMN. “Tapi nyatanya, kita tahu sendiri komisaris-komisaris BUMN itu banyak sekali, mungkin lebih dari sekitar 15 komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN itu dipegang oleh jenderal-jenderal purnawirawan,\" katanya. Bahkan, sebelumnya kita tahu beberapa Jenderal polisi dan juga Jenderal TNI masih aktif tapi dialihkan menjadi komisaris di BUMN. Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI. \"Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main,\" pungkasnya. (ida, sws)
TNI AL Kerahkan Tiga KRI Jaga Perairan Bali Selama GPDRR 2022
Denpasar, FNN - Sebanyak tiga KRI dikerahkan untuk menjaga wilayah perairan Bali saat pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.\"Kami mengerahkan tiga KRI yaitu KRI Sultan Hasanuddin, KRI Keris dan KRI Surabaya. KRI surabaya stand by untuk sewaktu-waktu digerakkan dalam kegiatan ini,\" ujar Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto di Denpasar, Rabu (25/5).Selain KRI, pada pengamanan GPDRR 2022 pihaknya juga menyiapkan satu unit helikopter yang disiagakan di kawasan Nusa Dua untuk kepentingan kedaruratan serta kapal sea rider.\"Helikopter akan digunakan untuk mengantisilasi kedaruratan. Sedangkan sea rider kami juga siapkan untuk apapun pergerakan-pergerakan sehingga nanti bisa menuju lokasi apa yang diperlukanIwan Isnurwanto yang didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo mengatakan, sekitar 550 orang prajurit TNI AL juga dikerahkan dalam pengamanan GPDRR 2022, baik dari unsur KRI, Lanal Denpasar serta personel dari helikopter.\"Semua personel ini sudah sesuai dengan pengawakan yang sudah ditentukan. Kami akan meng-cover dan melaksanakan penyekatan area di laut di mana tempat pelaksanaan GPDRR sehingga tidak ada wahana laut yang masuk dan menembus daerah tersebut,\" ungkapnya.Selain melakukan pengamanan wilayah laut, TNI AL juga menyiagakan para prajurit di kawasan pelabuhan dan pangkalan untuk menyisir berbagai daerah dan area guna menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022.\"Dengan adanya dua filter dari laut dan pelabuhan ini kami harapkan tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu pelaksanaan GPDRR 2022. Kami selaku unsur pengamanan sektor laut harus ambil bagian dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini,\" ujar Iwan Isnurwanto. (mth/Antara)
Teten: Forum GPDRR 2022 Jadi Momentum UMKM Bali Kian Dikenal Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan forum Internasional 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 menjadi momentum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bali agar semakin dikenal di level internasional.“Dengan melibatkan UMKM pada GPDRR ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19,” ucap dia di Bali, Kamis.Seperti diketahui, Bali terpilih menjadi tuan rumah GPDRR 2022 yang merupakan forum multi-pemangku kepentingan hasil inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanggulangan risiko bencana.Acara ini berlangsung dari 23 Mei 2022 dan akan berakhir pada 28 Mei 2022.Belajar dari dampak pandemi terhadap perekonomian Bali, lanjutnya, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan.Strategi tersebut antara lain menjadikan Bali tidak hanya bertumpu terhadap sektor pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan, dan investasi yang komprehensif.Karena itu, ia mendorong Pulau Bali dapat menghadirkan berbagai event internasional yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM berkualitas.\"Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,\" kata Teten.Menkop menilai Bali harus pula memperkenalkan program mitigasi bencana, pasca bencana, dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan.Kemudian, Pulau Dewata perlu menginformasikan kearifan lokal masyarakat tanah air dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu dari empat zona showcase produk UMKM, yaitu di zona 1 dengan tema The Rising Phoenix, mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia.Adapun tema di zona 2 ialah Memento of Indonesia, menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah ramah lingkungan dan zero waste product. Lalu zona 3 bertema Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif, serta zona 4 Local Rhythm yang menampilkan pertunjukan lokal dan hiburan.\"Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,\" ujarnya.Showcase produk UMKM di dalam forum GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dengan melibatkan lima k/l serta lebih dari 200 UMKM.Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 - 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi.Pertama berada di tiga hotel, yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM.Lokasi kedua berada di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM, bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.\"Potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari lima ribu delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali,\" ungkap Menkop. (mth/Antara)
Transformasi Digital Indonesia Tarik Minat Industri Global
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebijakan pemerintah soal transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital mendapat perhatian dan minat industri global.\"Hari ini, kami baru saja melakukan pertemuan berkaitan dengan Country Strategy Dialogue, mendiskusikan yang berkaitan dengan energi berkelanjutan untuk mendukung industri dan transformasi digital,\" kata Menkominfo di World Economic Forum di Davos, Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis.Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (25/5) waktu setempat.Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Johnny, mitra bisnis yang sudah lama mengenal Indonesia sangat berminat untuk mengambil bagian dalam kebijakan dan rencana besar Pemerintah melakukan transisi energi menuju ke energi yang berkelanjutan dan transformasi digital.\"Saya kira pertemuan di World Economic Forum ini banyak manfaatnya dalam rangka mempromosikan Indonesia sebagai negara yang sangat ramah untuk investasi,\" kata Johnny.Potensi kerja sama dengan mitra perusahaan global diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki valuasi di atas rata-rata.\"Pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, pada kuartal pertama mencapai 5,01 persen, tentu ini yang menarik minat investasi. Juga dukungan-dukungan dalam rangka untuk pembiayaan infrastruktur khususnya pembiayaan hijau,\" kata Johnny.Johnny menyebutkan setidaknya ada dua perusahaan global yang menunjukkan minat kuat untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu Schneider dan Ericsson. Perusahaan yang disebutkan terakhir itu berminat dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G di Indonesia.Valuasi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan senilai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 juga menjadi pertimbangan bagi para investor, menurut Johnny.Diskusi dengan mitra perusahaan global juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif selama di WEF Davos, Swiss. (mth/Antara)
Airlangga Tekankan Penerapan Just And Affordable Transition dalam EBT
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan prinsip just and affordable transition dalam penerapan transisi energi baru terbarukan (EBT) yaitu terkait keadilan dan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya.Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam pertemuan bersama Executive Director International Energy Agency Fatih Birol di Davos, Swiss pada Selasa (24/5).“Tidak hanya memperhitungkan cost and benefits tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.Menurut Airlangga, jika dikelola dengan baik maka transisi energi dapat berdampak positif di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berupa pekerjaan baru dan lapangan kerja yang lebih luas.“Sebaliknya transisi energi juga memiliki risiko pengangguran dan defisit transaksi berjalan,” ujarnya.Ia menuturkan Indonesia sendiri akan merealisasikan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dengan beberapa sumber EBT yang potensial seperti matahari, air, angin, panas bumi dan laut yang menyumbang 442 GW.Meski demikian, langkah itu ternyata masih memiliki tantangan yaitu keterbatasan jaringan, teknologi, dan pembiayaan sehingga pembiayaan dan transfer teknologi pada transisi energi menjadi penting.Ia menjelaskan Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat.Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda atau common but differentiated responsibilities.Khusus untuk Indonesia, mekanisme keuangan sangat penting dalam proses phase down batu bara dimana Indonesia berkomitmen merealisasikan target ini pada 2060 atau lebih cepat.Oleh sebab itu, mobilisasi sumber daya termasuk keuangan dan peningkatan kapasitas seperti penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi serta subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini.Tak hanya itu, cara untuk mengatasi masalah pendanaan adalah diperlukannya sumber pendanaan yang kuat seperti dari Asian Development Bank (ADB) atau dana multilateral lainnya. (mth/Antara)
POPULER
