ALL CATEGORY
Emas Berbalik Menguat 1,3 Dolar Ditopang Pelemahan "Greenback"
Chicago, FNN - Emas naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya karena dolar AS melemah setelah pelaku pasar merespon pesan Federal Reserve tentang jalur suku bunga, namun pertumbuhan logam kuning tertekan rebound di ekuitas.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat 1,3 dolar AS atau 0,07 persen, menjadi ditutup pada 1.847,60dolar AS per ounce.Emas berjangka jatuh 19,1 dolar AS atau 1,02 persen menjadi 1.846,30 dolar AS pada Rabu (25/5/2022), setelah terangkat 17,60 dolar AS atau 0,95 persen menjadi 1,865,40 dolar AS pada Selasa (24/5/2022), dan terdongkrak 5,7 dolar AS atau 0,31 persen menjadi 1.847,80 dolar AS pada Senin (23/5/2022).Risalah pertemuan kebijakan Fed 3-4 Mei yang dirilis pada Rabu (25/5/2022) menyoroti sebagian besar peserta mendukung kenaikan suku bunga tambahan 50 basis poin pada pertemuan Juni dan Juli, namun hal itu tidak mengejutkan pasar.\"Risalah tidak mengubah apa pun. Pasar mulai menyadari bahwa Fed akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk mengendalikan inflasi,\" kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities, dikutip dari Xinhua.Pertumbuhan emas juga dibatasi karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (26/5/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS turun 8.000 menjadi 210.000 dalam pekan yang berakhir 21 Mei.Data ekonomi lainnya yang dirilis pada Kamis (26/5/2022) mendukung emas. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) riil negara itu turun pada tingkat tahunan sebesar 1,5 persen pada kuartal pertama tahun 2022, menyusul peningkatan sebesar 6,9 persen pada kuartal keempat tahun 2021.Sementara itu, National Association of Realtors melaporkan bahwa penjualan rumah tertunda AS turun 3,9 persen menjadi 99,3 pada April setelah jatuh 1,6 persen menjadi 103,3 yang direvisi pada Maret.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 9,5 sen atau 0,43 persen, menjadi ditutup pada 21,965 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 8,1 dolar AS atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada 937,4 dolar AS per ounce. (mth/Antara)
Luwu Kerajaan Tertua di Indonesia
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Seorang arkaeolog menyebut situs Malangka sebagai bangunan yang belum jadi. Kasihan \'tu bapak. Di Banggai saja ada beberapa kuburan muslim dari VII M. Kerajaan di Luwu diperkirakan berdiri tahun 1220. Angka tahun dihitung dari penjumlahan durasi berkuasa terpendek Datu Luwu XIII yang 15 tahun dan terlama Datu Luwu XVIII 41 tahun, total 56 tahun. Lalu diambil rata2 56 : 2 = 28 tahun. Ini rata-rata time frame kekuasaan tiap Datu Luwu. 12 Datu Luwu, sebelum Datu Luwu XIII, lama berkuasa ditotal 336 tahun. Masa berkuasa Datu Luwu ke-XIII dimulai tahun 1556. Maka Datu Luwu ke-I mulai bertahta tahun 1220, kurang lebih. Dapat disimpulkan (sementara) Luwu kerajaan tertua di Indonesia. Sedangkan Samudra Pasai berdiri tahun 1250, merujuk anno pada uang logam Pasai. Datu Luwu XIII s/d XVIII adalah: Datu Luwu XIII La Maoge 1556-1571 Datu Luwu XIV 1571-1587 Datu Luwu XV 1587-161 FC5 Datu Luwu XVI 1615-1637 Datu Luwu XVII 1637-1663 Datu Luwu XVIII 1663-1704 Merujuk makam-makam Banggai dan mesjid Malangka dapat disimpulkan orang Arab telah ke Andunisi VII--VIII M. Mereka mencari emas. Tanah di sekitar Luwu dapat diyakini mengandung deposit mas. Econ adalah indikator keberadaan mayor power system. Bukan cerita babad. Naskah La Galigo (artinya sumber) dapat diprakira ditulis mulai XIII M. Sawer-i-gading personifikasi perantau penyebar ilmu. (RSaidi)
Pilpres 2024 Kotak Suara Tetap Kardus, Pakar IT: Kecurangan Telah Dirancang
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy\'ari memastikan bahwa kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 berbahan kardus. Selain menghemat anggaran, kardus juga dinilai lebih mudah dalam penyimpanan. Menanggapi hal itu pakar IT, Agus Maksum memprediksi modus kecurangan Pilpres 2019 akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang, karena masih menggunakan undang-undang yang sama. “Saya agak kaget lalu saya bertanya-tanya kepada banyak pakar terkait dengan Undang-undang Pemilu, khususnya ibu Khusnul Mariah yang sangat intensif terhubung dengan beliau. Ternyata itu undang-undang tetap dipakai dan tidak ada perubahan, dimana undang-undang itu akan melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019 salah satunya adalah kotak kardus digembok,” kata Agus Maksum kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Menurut Agus, kotak kardus ini sebenarnya diproduksi karena Undang-Undang Pemilu yang dipakai pada waktu itu dan itu cukup menjadi perdebatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kini digunakan lagi “Nah di dalam Undang-Undang 2017 itulah yang melahirkan akhirnya kotak kardus digembok itu,\" tutur Agus. Undang-undang itu, kata Agus telah melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019, salah satu di antaranya adalah kotak kardus digembok. \"Kotak kardus digembok itu kan menjadi persoalan, karena penghitungan suara lambat sekali. Jadi 1 bulan, 17 April baru selesai 21 Mei, itu kan satu bulan lebih,\" ujarnya. Dalam perjalanan kardus dari TBS sampai ke tempat tujuan, banyak sekali berbelok arah ke mana-mana dulu, sebelum akhirnya ke tempat itu dan itu sangat mudah dibongkar dan diganti. “Aneh sekali, sekarang kardus itu tetap dipakai,\" tutur Agus. Sementara Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pertama adanya modus kecurangan, sedangkan kedua adalah terkait dengan presidential threshold atau PT 20 persen yang juga ada di dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan PT 20 persen ini sudah berkali-kali digugat oleh berbagai tokoh, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten menolak. \"Sehingga berarti PT 20 persen yang memungkinkan terjadinya pasangan capres itu hanya dua, ini akan terulang lagi Undang-Undang di situ,\" kata Agus Maksum. Sedangkan yang ketiga adalah adanya puluhan juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) abal-abal yang akan kembali memberikan suara pada Pilpres 2024. \"DPT abal-abal itu DPT yang sesungguhnya tidak ada orangnya tetapi dimasukkan ke dalam DPT sehingga kemudian DPT nya itu nanti ada suara-suara yang tercetak namun tidak ada pemilihnya dan itu jumlahnya puluhan juta,\" papar Agus. \"Dan itulah nanti surat suara yang akhirnya kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, itu terulang lagi,\" ucapnya. \"Daftar pemilih tetap ini kan di dalam Pemilu dan di dalam Pilpres, itu yang akan berubah menjadi suara, suara yang menentukan siapa pemenangnya,\" ujarnya menambahkan. Agus Maksum membebeberkan bahwa terdapat puluhan juta DPT yang tidak ada orangnya, tetapi ada di dalam daftar pemilih sehingga surat suaranya tetap dicetak dan suaranya juga masuk. \"Yang keempat, itu adalah dengan undang-undang itu, KPU itu kalau melakukan kecurangan atau bahkan namanya tindak pidana di dalam Pemilu itu dia tidak bisa ditindak oleh polisi atau Kejaksaan,\" kata Agus. \"Dia hanya bisa ditindak oleh Bawaslu, sehingga kemudian banyak sekali laporan-laporan yang kita lakukan kepada Bawaslu itu tanggapannya cuman simpel aja,\" ucapnya. \"Saya melaporkan berbagai banyak hal itu kepada Bawaslu, ketika kemudian menjelang hari-H Kok tidak ditanggapi saya datang \'ini bagaimana\' lah kok jawabannya tuh cuma simple \'Saya nggak bisa baca datanya\' loh kalau nggak bisa baca datanya kok baru sekarang bilang?,\" tuturnya menambahkan. Agus pun membeberkan lubang-lubang kecurangan mana saja yang akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi saya melihatnya dari sisi undang-undang, saya agak kaget ternyata undang-undang yang dipakai sama, karena Undang-Undang yang dipakai itu sama, maka dari Undang-Undang itulah lahir kotak suara kardus,\" tegas Agus. \"Lalu kemudian sudah menjadi berita bahwa KPU tetap akan menggunakan kotak suara kardus, dan itu berarti udah Jelas kan kotak suara kardus yang terulang disebabkan oleh undang-undang yang dipakai sama,\" ucapnya menambahkan. Selain itu, modus KPU yang tidak bisa digugat secara pidana juga akan kembali terulang. \"Yang kedua yaitu tadi modus KPU yang tidak bisa digugat pidana, Kenapa? Karena hanya kepada Bawaslu,\" ujar Agus. \"Sementara Bawaslu itu subordinat, lemah sekali. Sikap Bawaslu ke KPU itu seperti satu tim, jadi apa-apa dikoordinasikan gitu,\" ucapnya. \"Jadi itu pasti akan terulang, siapapun akan melakukan gugatan kecurangan, pidana Pemilu, itu pasti akan mentok di Bawaslu karena posisinya menurut saya lemah dalam undang-undang itu terhadap KPU,\" tuturnya menambahkan. Terakhir, akan kembali digunakannya DPT pada Pilpres 2019 yang sudah jelas terdapat kecurangan jumlah pemilih. \"Yang ketiga, DPT itu sudah pasti karena DPT disusun berdasarkan undang-undang itu, bunyinya begini, jadi DPT tahun sebelumnya itu digunakan sebagai sumber utama DPT karena dianggap ini valid. Kenapa kok valid? iya secara hukum kan sudah sudah diputuskan itu dipakai kemudian digunakan untuk sebuah perhelatan dan hasilnya diakui,\" kata Agus Maksum. \"(DPT ini) sumber utamanya itu DP4 Dukcapil, data penduduk potensial pemilih pemilu, ini biasanya diserahkan oleh Depdagri dan itu jumlahnya biasanya hampir sama dengan jumlah DPT,\" ujarnya menambahkan. Akan tetapi, dengan UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU, praktik yang terjadi adalah DPT sebelumnya dianggap valid. \"Kemudian DP4 dukcapil yang jumlahnya 196 juta itu, kalau tahun sekarang yang berarti hampir 200 juta itu, hanya diambil dua item, yaitu pemilih pemula, itu terjadi 2 item, satu mereka yang berusia 17 tahun Pada saat Pemilu, itu diambil,\" tutur Agus Maksum. Lalu bagi mereka yang pensiun dari PNS, TNI, dan Polri, itu kemudian diambil datanya. Itu kira-kira dari seluruh data Dukcapil itu kurang dari 10 persen, lalu ditambahkan ke DPT sebelumnya. Ini DPT yang kemudian akan jadi itu, inilah yang lalu dilakukan coklit dan pemutakhiran. Nah celakanya coklit dan pemutahiran itu ternyata tidak dilakukan menyeluruh, random,\" pungkasnya. (sof, pik, sws)
KPU Jabarkan Rincian Anggaran Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 triliun. \"Data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari lewat pesan elektronik di Jakarta, Kamis. Anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan yakni sebesar Rp8,061 triliun. Kemudian untuk 2023 sebesar Rp23,857 triliun dan 2024 Rp44,737 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Sementara itu, kata Hasyim Asy\'ari, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker. Berikutnya untuk uang kehormatan komisi, gaji dan tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia, untuk belanja operasional kantor, dukungan IT peralatan komputer, serta perekrutan KPU provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia. KPU merinci anggaran Pemilu 2024 itu untuk kebutuhan badan adhoc yakni honor dan operasional kerja badan adhoc sebesar Rp34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran. Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat. Misalnya, honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga, honor PPK di 2019 sebesar Rp1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta. Lebih lanjut anggaran untuk kebutuhan logistik pemilu porsinya Rp16,017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran. KPU juga membuat pos anggaran untuk alat pelindung diri sebesar 6,07 persen atau Rp4,652 triliun. Terakhir, KPU juga menganggarkan untuk Pemilihan Presiden putaran kedua. Anggaran itu untuk honor KPPS selama 1 bulan, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yakni Rp14,479 triliun atau 18,89 persen dari anggaran. (mth/Antara)
Rusia Akan Buka Koridor Perairan ke Laut Hitam Bagi Kapal Asing
Ankara, FNN - Rusia akan membuka koridor perairan ke Laut Hitam bagi kapal-kapal asing, menurut media setempat pada Rabu (25/5).\"Untuk memastikan jalan keluar kapal asing dari pelabuhan Mariupol aman, koridor sepanjang 115 mil dengan lebar 2 mil menuju Laut Hitam akan diatur,\" kata kantor berita pemerintah TASS mengutip sumber Kementerian Pertahanan Rusia. Berkat langkah yang diambil oleh Angkatan Laut Rusia, bahaya ranjau di pelabuhan Mariupol sudah tidak ada dan langkah-langkah untuk membangun kembali infrastruktur pelabuhan juga sedang berlangsung, katanya.Sedikitnya 3.974 warga sipil tewas dan 4.654 orang terluka sejak perang di Ukraina dimulai pada 24 Februari, menurut perkiraan PBB.Jumlah korban sesungguhnya diyakini jauh lebih tinggi.Hampir 6,6 juta orang berhasil menyelamatkan diri ke sejumlah negara. Sedangkan lebih dari 7,7 juta orang mengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB. (mth/Antara)
Kemenkeu: G20 RI Prioritaskan Keberlangsungan Makro Ekonomi
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan menyatakan pertemuan Framework Working Group kedua (2nd FWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan keberlangsungan makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect pandemi COVID-19.“Diskusi dalam pertemuan 2nd FWG ini terfokus pada situasi ekonomi global terkini serta area prioritas Presidensi yakni dampak makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect,” kata Co-chair Presidency Nella Sri Hendriyetty di Jakarta, Kamis.Pertemuan 2nd FWG yang berlangsung di Jakarta pada 24-25 Mei 2022 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FWG pertama pada Januari 2022 dan 2nd FMCBG pada April 2022.Dalam 2nd FWG para delegasi mendiskusikan outlook dan risiko ekonomi global yang dipicu perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan persisten serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.Salah satu pandangan yang banyak mengemuka pada diskusi hari pertama adalah perlunya kewaspadaan dunia terhadap ancaman ketahanan pangan dan energi yang berpotensi menghambat pemulihan dan menekan kesejahteraan.Sementara pada hari kedua pertemuan, isu utama yang menjadi pokok bahasan adalah dampak perubahan iklim terhadap makro ekonomi dan upaya memitigasinya.Nella yang sekaligus Kepala Pusat Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan menekankan perlunya aksi kolektif dari para negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara.Isu kedua yang dibahas adalah scarring effect yakni adanya rencana negara anggota untuk menghentikan secara bertahap dukungan kebijakan penanganan pandemi termasuk stimulus perpajakan.Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain membaiknya situasi pandemi, pemulihan ekonomi, produktivitas mulai meningkat, kenaikan pendapatan dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.”Di antara berbagai dampak pandemi, yang paling memprihatinkan adalah scarring effect pada aspek pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” kata Co-chair dari India Anantha Nageswaran.Hasil pertemuan 2nd FWG akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ketiga (3rd FMCBG) yang diselenggarakan pada Juli 2022. (mth/Antara)
Dua Hakim Lebak Disidangkan Temannya Sendiri Karena Terseret Narkoba
Lebak, FNN - Dua hakim berinisial YR (39) dan DA (39) yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Selain dua hakim itu, RASS (30) sebagai panitera juga terlibat. Dua hakim dan seorang panitera itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan temannya sendiri di pengadilan untuk menjalani proses hukum. \"Ketiga orang itu ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba dan kini resmi sudah menjalani tahanan,\" kata Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung di Serang, Rabu. BNNP Banten tidak main-main untuk menyelesaikan kasus perkara yang tersangkanya hakim dan panitera hingga ke meja hijau, sebab narkoba adalah musuh negara dan bisa menghancurkan generasi bangsa. Karena itu, kata Hendri, BNNP Banten hingga kini masih mendalami kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan hakim dan panitera PN Rangkasbitung. Penetapan tersangka terhadap dua hakim dan satu kurir tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Bahkan, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah DA positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kini masih dalam pemeriksaan. Informasi Warga Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua hakim dan panitera PN Rangkasbitung tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pengiriman narkotika melalui jasa pengiriman (ekspedisi). Tim BNNP Banten bersama Bea Cukai Kanwil Banten melakukan penyelidikan dan pendalaman. Selanjutnya, pada hari Selasa (17/5) pukul 10.00 WIB, dipimpin Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung berhasil menangkap RASS di Jalan Ir Juanda Rangkasbitung. Berdasarkan hasil interogasi terhadap RASS dikembangkan ke Kantor PN Rangkasbitung dan mengamankan YR. Petugas BNNP Banten menggeledah ruangan YR juga mengamankan DA yang merupakan teman kerja YR yang ikut menggunakan narkoba bersama dengan YR. Dari penggeledahan di ruangan kantor YR ditemukan barang bukti satu buah alat hisap sabu atau bong di laci meja kerja YR dan dua buah alat hisab sabu serta dua buah pipet dan dua buah korek gas dari tas DA. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas BNNP Banten membuka paket yang sebelumnya diambil oleh RASS, dimana isi kiriman paket itu ada dua bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu warna putih dan ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis kristal sabu berwarna biru yang pada saat itu belum diketahui beratnya. \"Kami saat ini terus mengembangkan dan mendalami jaringan dari tersangka itu, \" kata Hendri. Barang Bukti BNNP Banten kini mengamankan barang bukti sebanyak 20,634 gram narkoba jenis sabu juga resi pengiriman TIKI, empat unit telepon genggam beserta lima SIM Card, satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 259 ABS beserta STNK, tiga lembar KTP, tiga buah alat hisap sabu atau bong, dua korek gas, dua pilet dan satu buah kacamata. Ketiga tersangka itu dikenakan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU RU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu juga Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penggiat perkumpulan antinarkotika Indonesia (Perank) Kabupaten Lebak Novi Agustinah sangat menyayangkan oknum hakim terlibat narkoba dan secara etik tentu harus diberikan tindakan tegas hingga pemberhentian. Selain itu juga secara sosial mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Semestinya, kata dia, aparat penegak hukum memberantas dan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, namun mereka terlibat dalam kasus narkotika itu. \"Kami berharap BNN dapat memproses secara hukum dua oknum hakim itu,\" katanya. Selama ini, peredaran narkoba di Kabupaten Lebak cukup mengkhawatirkan, karena banyak korban di berbagai strata sosial mulai pelajar, mahasiswa, masyarakat hingga aparatur sipil negara (ASN) . Pihaknya mengapresiasi BNNP Banten yang menangkap tiga ASN dan dua di antaranya hakim dan panitera di PN Rangkasbitung. \"Kami sangat mendukung hakim itu diberhentikan dari ASN jika terbukti pemakai narkoba,\" kata Novi. Pemberhentian dua hakim tersebut diharuskan karena dapat mencoreng nama institusi atau lembaga PN Rangkasbitung. Tidak terbayangkan jika hakim itu pemakai narkoba, bagaimana dalam memproses dan memutuskan persidangan di Pengadilan. \"Kami sebagai penggiat dari Perank mendesak BNNP Banten terus mengembangkan kasus penyalahgunaan narkoba dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain, \" katanya. Copot Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mendesak Mahkamah Agung mencopot Kepala PN Rangkasbitung, terkait dua hakim yang terlibat narkoba. Wakil rakyat Kabupaten Lebak tentu sangat prihatin karena lembaga pengadilan yang semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat juga jernih dalam memutuskan perkara hukum di persidangan. Namun, perbuatan dua hakim di PN Rangkasbitung mencoreng lembaga peradilan karena melakukan pelanggaran dengan keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Pihaknya mendesak Mahkamah Agung segera mencopot jabatan Kepala PN Rangkasbitung, karena khawatir dalam memutuskan vonis perkara tidak profesional dan juga mudah terjadi dugaan \"transaksional\" atau suap menyuap, karena kebutuhan hidup konsumsi narkotika cukup besar. Saat ini, kata dia, citra peradilan di Kabupaten Lebak sangat buruk dengan adanya oknum hakim yang terlibat narkotika itu. \"Kami juga banyak menerima laporan dari masyarakat tentang keputusan vonis di PN Rangkasbitung yang tidak adil, termasuk dirinya pernah melaporkan kasus pelanggaran UU ITE Pasal 27 dan pelakunya ASN hanya diancam hukuman ringan tiga bulan,\" kata Ketua Fraksi DPRD Lebak. Pihaknya juga mengapresiasi lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten dengan tidak tebang pilih dalam memberantas peredaran narkotika, sekalipun itu hakim. Narkotika membahayakan generasi bangsa dan bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Dia juga meminta Komisi Yudisial (KY) segera menangani persoalan hakim yang terlibat narkoba di PN Rangkasbitung agar kepercayaan masyarakat pulih terhadap lembaga peradilan. Dia mengutuk perbuatan hakim yang terlibat narkoba dan sangat memalukan karena semestinya mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. (mth/Antara)
Forum Pemuda NTT Mendukung Indonesia yang Inklusif
Jakarta, FNN - Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung Indonesia yang inklusif untuk mempererat, memperkuat, merawat, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antarsuku dan umat beragama.Ketua Umum Forum Pemuda NTT Yohanes Hiba Ndale mengatakan pihaknya terus melaksanakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai inklusif, salah satunya halalbihalal di Jakarta, Kamis.\"Acara ini merekatkan persaudaraan untuk seluruh putra dan putri NTT di Jabodetabek dan seluruh anak bangsa di Indonesia,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu menjadi momentum menguatkan persatuan dan menjadikan perbedaan sebagai warna dari Bhinneka Tunggal Ika.\"Program ini akan berlanjut guna mempertahankan nilai persatuan Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama,\" katanya.Sementara itu, Penasihat Forum Pemuda NTT Dicky Yohanes mengatakan kegiatan itu turut membagikan santunan kepada 540 anak yatim piatu se-jabodetabek sebagai bentuk persaudaraan antarumat beragama.Dicky Yohanes yang merupakan CEO Diesel One Group itu mengatakan perusahaan terus mendukung program yang dilaksanakan Forum Pemuda NTT karena para putra putri NTT telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan usaha.Ia menuturkan dari awal Diesel One Grup berdiri putra-putra NTT telah banyak berkontribusi. Dirinya sangat dekat dengan orang-orang NTT.\"Sekarang, kita sudah bisa memberi dan menyalurkan berkat. Saya percaya ketika kita dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan lagi untuk hal-hal yang lebih besar,\" kata Dicky.Corporate Secretary Diesel One Group Ayuningtyas Widari Ramdhaniar menyatakan tema acara ini sesuai dengan visi misi Diesel One Group.\"CSR dari grup perusahaan disalurkan melalui yayasan dengan brand \'Diesel One Solidarity\',\" katanya.Diesel One Solidarity akan terus mendorong inklusivitas dalam berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. (mth/Antara)
Banyak Capres Tuna Wisma Parpol, Rocky Optimistis PT 0 Persen Terwujud
Jakarta, FNN - Persyaratan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini menyuburkan praktik politik uang yang sering disebut politik transaksional. Aturan tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden. Ada kesadaran yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Menanggapi perubahan sikap politik PAN tersebut pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan bahwa sikap PAN perlu diikuti oleh partai-partai lain yang terjerat persyaratan PT 20 persen. “Saya kira ini Minggu yang akan menentukan awal dari perkelahian politik. Mulai terjadi semacam pengerucutan. Jadi kalau saya rumuskan dengan gampang Ketua PAN, Bang Zul sudah mulai sadar, sementara Cak Imin mulai panik. Semua hal sebetulnya ada di depan mata kita. Tapi kita tetap ingin agar demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky Gerung kepada warawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Mei 2022. Diketahui, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20 persen membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022). Rocky menegaskan keberadaan PT 20 persen sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Oleh karena itu untuk mengurangi beban politik dan memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa, Rocky menyebut PT 0 persen dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional tersebut. “Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia. Rocky menyarankan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20 persen perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut. Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review. “Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0 persen perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya. Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0 persen berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan. Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres. “Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” pungkasnya. (sof, sws)
Bang Yos Tidak Rasis, Cuma Khawatir Serbuan TKA China
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SEKITAR 6-7 tahun yang lalu, pengungsi Rohingya yang mendarat di pantai timur Aceh mendapat sambutan hangat dan ramah dari masyarakat. Namun, setelah para pengungsi itu mulai mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah setempat dan juga dari berbagai LSM sosial, spontan bermunculan kecemburuan masyarakat di sekitar lokasi permukiman mereka. Para pengungsi Rohingya itu hidup lebih enak ketimbang warga kampung di situ. Rumah disediakan, makanan selalu cukup, bantuan pakaian melimpah ruah. Inilah cerita yang saya dapatkan dari para relawan LSM yang memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Aceh waktu itu. Warga Aceh memperlihatkan rasa tak senang pada pengistimewaan pengungsi Rohingya. Seharusnya orang Aceh tidak cemburu. Nah, apakah ketidaksenangan warga Aceh itu muncul dari sifat rasis? Tidak mungkin. Mengapa? Karena orang Rohingya itu muslim. Orang Aceh sangat kuat dalam persaudaraan. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah setempat sangat senang menerima mereka. Ketiga, banyak pula orang Aceh sendiri yang menjadi relawan yang memberikan bantuan. Artinya, orang Aceh senang membantu. Kecemburuan terhadap pengungsi Rohingya itu hanya muncul di kalangan warga yang bertetangga dengan lokasi permukiman pengungsi. Di tempat lain tidak terjadi. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ada satu hal mendasar: bahwa suatu kelompok (komunitas) bisa membenci pendatang karena diistimewakan. Ada perlakuan khusus. Sementara penduduk lokal merasa mereka hidup susah. Contoh ini juga terjadi di banyak tempat yang didatangi “orang asing” dan kemudian mereka bisa hidup lebih baik. Masih segar dalam ingatan ketika terjadi bentrok besar antara suku Dayak dan perantau Madura di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Sampit, awal 2001. Apakah orang Dayak rasis terhadap orang Madura? Sama sekali tidak. Penyebab utama konflik ini adalah kesenjangan sosial. Faktanya, hampir semua sektor ekonomi lokal dikuasai oleh orang Madura. Pertambangan emas, pelabuhan, bisnis retail, perkebunan, transportasi, dlsb, dikuasai oleh orang Madura. Penyebab lainnya, seperti perbedaan kultural, hanyalah pemicu konflik itu. Contoh lain adalah konflik antara warga lokal Timor Leste, khususnya di Dili, dengan pendatang dari Bugis pasca referendum 1999. Penyebabnya juga penguasaan sektor perekonomian oleh “orag asing”. Dalam hal ini perantau Bugis. Apakah orang Timor Timur (Timor Leste) rasis terhadap orang Bugis? Tidak. Yang terjadi adalah dominasi orang Bugis atas orang Timor Leste di bidang ekonomi-bisnis membuat tuan rumah marah. Setelah peritiwa itu berlalu, hubungan kedua etnis bisa pulih. Beberapa hari lalu, Bang Yos (Sutiyoso, mantan kepala BIN dan mantan gubernur DKI Jakarta) mengungkapkan kekhawatirannya tentang TKA asal RRC (China) yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti. Yang jelas, warga masyarakat menyaksikan begitu banyak orang yang diduga TKA China masuk lewat berbagai bandara internasional. Pemerintah tidak pernah transparan soal ini. Bang Yos berpendapat kalau TKA China dibolehkan masuk ke Indonesia seperti sekarang ini, maka suatu ketika Indonesia bisa mereka kuasai. Apakah ini rasis? Sama sekali tidak. Sebab, Bang Yos hanya mencemaskan dominasi orang asing, bukan siapa orang asingnya. Kebetulan orang asing itu adalah orang China (RRC). TKA China yang dibawa masuk ke proyek-proyek invetasi mereka tidak sebatas tenaga ahli melainkan tenaga kerja untuk pekerjaan kasar juga. Etnis apa pun yang masuk ke Indonesia dan mereka menguasai sektor ekokomi-bisnis, pastilah akan menciptaka gesekan. Inilah yang dicontohkan dalam kasus Dayak vs Madura, Timor Leste vs Bugis, atau warga Aceh vs Rohingya. Di Indonesia ini, gesekan itu pernah terjadi beberapa kali. Ada contoh gesekan lain. Rakyat Filipina diresahkan oleh tindakan agresif China di Kepulauan Spratly. China bertindak arogan. Main keras untuk menguasai wilayah sengketa regional itu. Militer China mengejar kapal-kapal Filipina. Akibatnya, di seluruh Filipina muncul sentimen anti-China. Rasiskah? Bukan! Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini akibat China semena-mena mengancam Filipina. Jadi, dalam konteks geopolitik regional, China adalah negara yang paling sering menjadi sumber masalah. Tetapi, sejumlah negara –termasuk Indonesia— menunjukkan sikap yang sangat akomodatif terhadap China. Meskipun kebijakan Beijing dalam berinvestasi dan memberikan pinjaman selalu mengikat, kalau tak mau disebut mencekik, tuan rumah. Tak terlepas Indonesia. Bang Yos tidak rasis. Beliau hanya mencemaskan masa depan bangsa dan negara di tengah serbuan TKA China. Mantan kepala BIN ini yakin mereka yang masuk ke Indonesia tidak akan pulang ke China. Kesimpulan ini bukan dalam percakapan kedai kopi. Bang Yos sangat terbiasa dengan data dan analisis intelijen.[]
POPULER
