ALL CATEGORY
Kementan Mulai Produksi Vaksin PMK
Jakarta, FNN - Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian mulai memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak guna menanggulangi wabah penyakit tersebut di Indonesia.\"Saya tadi menyaksikan sendiri saat ini proses pengembangan produksi vaksin PMK sedang berlangsung sejak Bapak Menteri menginstrusikan Pusvetma memproduksi kembali vaksin PMK,\" kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Kuntoro mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menginstruksikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar Pusvetma segera memproduksi vaksin setelah munculnya kasus kejadian PMK di Jawa Timur pada akhir April lalu.Kuntoro menyampaikan bahwa dengan upaya vaksinasi yang efektif, tindakan pengendalian yang ketat, sistematis dan berkelanjutan telah terbukti pemberantasan PMK di sebagian besar negara menjadi bebas PMK.Vaksinasi menjadi solusi dan harapan bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya vaksin PMK, Indonesia diharapkan bisa segera dapat disembuhkan dan kembali menjadi negara bebas PMK.Sebagai informasi, kemampuan Indonesia dalam produksi vaksin PMK dimulai sejak tahun 1952 dan melakukan program vaksinasi massal sejak tahun 1964. Indonesia sudah bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan diakui di lingkungan ASEAN sejak 1987, serta diakui secara internasional oleh organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties-OIE) pada 1990.Sementara itu, Kepala Pusvetma Kementan Edy Budi Susila menjelaskan proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma telah berlangsung sejak Menteri Pertanian menginstruksikan diproduksinya kembali vaksin PMK.Dia menjelaskan bahwa proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebelumnya pernah dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku pada 1983-1986. Bertolak pada pengalaman tersebut, ia meyakini bahwa Pusvetma dapat mengembangkan vaksin dalam negeri guna pengendalian PMK ke depan.Edy mengatakan proses produksi vaksin di Pusvetma dimulai saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan fase keenam.“Proses pembuatan vaksin PMK ini dengan menggunakan teknologi tissue culture dengan sel BKH 21. Vaksin bersifat inaktif dan diformulasikan dengan adjuvant,” katanya.Edy mengatakan pengembangan produksi vaksin PMK ini memerlukan proses karena Pusvetma sebelumnya tidak memproduksi vaksin penyakit tersebut sejak Indonesia dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990.Dengan berbagai tantangan yang ada, Edy memastikan Tim Pusvetma akan mampu melakukan pengembangan produksi vaksin yang dibutuhkan walaupun memerlukan berbagai penyesuaian. “Pusvetma akan memaksimalkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang ada di fasilitas produksi vaksin Pusvetma,” katanya. (mth/Antara)
Partai Koalisi Pemerintah Jebol
Pada kondisi pemerintah sudah dilepas (sapih) dari koalisi partai, tidak bisa lagi campur tangan dengan gerakan partai yang sudah terpecah. Bisa jadi Presiden justru masuk dalam permainan Pilpres mendatang sekedar menjadi makelar salah satu Capres. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETIAP parpol yang berada di kubu pemerintah tentu membawa kepentingan masing-masing partainya, dan itu potensi sebagai pemicu konflik diantara mereka. Juga akan menjadi embrio konflik di internal partainya. Saatnya tiba ketika mendekati Pemilu/Pilpres Partai Koalisi akan terpecah, itu normal karena mereka harus bisa mempertahankan hidup partainya dan/atau ada keuntungan politik untuk kelangsungan hidup partai dan Capresnya pada Pilpres 2024 mendatang. Sesungguhnya Presiden dan partai koalisi memiliki agenda masing masing. Keliru kalau menafsirkan bahwa koalisi partai gemuk mati-matian akan mengamankan program pemerintah dan tetap tenang dalam koalisinya. Keliru juga menafsirkan bahwa dalam kondisi partai akan terpecah dan lepas dari pemerintah, dianggap akan tetap bertugas mengamankan program pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Mereka saat itu solid bersatu, partai masih setia sebagai pelaksana remote Istana karena target keuntungan kepentingan politik ekonominya terpenuhi dengan masa waktu yang cukup bermanuver dalam koalisi gemuk. Menjelang Pemilu dan Pilpres sudah tidak peduli dengan program pemerintah (masa bodoh) juga tidak akan peduli lagi soal isu reshuffle kabinet menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi karena keuntungan politiknya sudah rendah. Di akhir pemerintahan itu memang para parpol sudah longgar komitmennya dalam satu koalisi gemuk dengan pemerintah karena mereka berupaya untuk menaikkan popularitas partai sendiri dan juga mencari peluang untuk bisa bertahan di kekuasaan mendatang, sedang Presiden akan berahir. Perbedaan pandangan antar partai politik di dalam koalisi menjelang akhir masa jabatan presiden merupakan suatu hal yang wajar. Setiap partai mempunyai kepentingannya masing-masing untuk bisa bertahan hidup pada Pemilu dan Pilpres mendatang. Adanya fragmentasi atau terbelahnya suara di koalisi pemerintahan Jokowi sekarang ini, itu adalah normal. Muncul partai koalisi bermain dua kaki atau sepuluh kali, itu keniscayaan ketika mereka mulai membentuk koalisi partai menyongsong Pilpres. Sekalipun berkoalisi antar partaipun bukan persoalan yang mudah dan akan terpecah, sesuai kekuatan dan kepentingan politiknya masing masing. Antara partai besar dan partai kecil, akan berbeda pola dan bentuk manuvernya. Koalisi dalam sistem presidensial itu sifatnya tidak permanen tetapi lebih pada upaya bagaimana mencari keuntungan politik dan finansial. Ketika Presiden akan mengakhiri masa jabatannya maka partai saling berjuang untuk bisa bersekutu dengan pemenang Presiden mendatang. Hebatnya menjelang Pilpres ada kepentingan super pragmatis yaitu buka lapak jualan partai sebagai kendaraan capres yang berminat membelinya. Persoalan Capres memakai partai sebagai kendaraannya tidak peduli akan jadi atau tidak, akan menang atau kalah. Konon harga partai belum termasuk biaya operasional. Jadi semakin dekat dengan berakhirnya masa jabatan presiden, koalisi gemuk partai dengan pemerintah saat ini pasti pecah mencari selamat sendiri-sendiri dengan cara membuat koalisi partai menyongsong Pilpres mendatang tidak peduli lagi dengan pemerintah. Fragmentasi partai akan membentuk koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi partai politik di Indonesia yang terbentuk melalui kesepakatan politik antara tiga partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi Pemilu Presiden 2024. Terdengar juga akan ada koalisi Partai Nasdem - PKS dan Partai demokrat. Sementara PKB masih melayang di udara diduga masih menunggu lapaknya laku, dan PDIP relatif sedikit tenang sebagai satu satunya partai yang akan bisa mengusung Capresnya dengan Presidential Threshold 20%. Siapa yang akan menentukan mereka pada akhirnya bisa membentuk koalisi permanen menyongsong Pilpres 2024. Lagi-lagi ketika bersentuhan dengan finansial mereka berlomba cepat untuk mengajukan proposalnya kepada Bandar Pilpres. Ketika salah satu koalisi ditolak proposalnya oleh bandar politik oligarki, akan terjadi dua kemungkinan tetap eksis maju tanpa dukungan bandar politik atau pecah dengan istilah menjadi partai pengusung atau pasrah hanya sebagai partai pendukung. Di sini tetap ada harganya masing masing sekalipun dengan harga tanpa tawar-menawar, bisa hanya dengan harga seikhlasnya. Keadaan akan berubah total apabila ada keajaiban tiba-tiba MK memenuhi tuntutan perubahan Presidential Threshold menjadi 0 %. Partai tetap ada harganya tetapi peluang tawar-menawar harga melemah. Sementara Bandar Pilpres akan putar haluan cara kerja politiknya. Pada kondisi pemerintah sudah dilepas (sapih) dari koalisi partai, tidak bisa lagi campur tangan dengan gerakan partai yang sudah terpecah. Bisa jadi Presiden justru masuk dalam permainan Pilpres mendatang sekedar menjadi makelar salah satu Capres. Menyongsong Pemilu legislatif dan Pilkada setiap partai harus siap-siap untuk mengawasi daerah pemilihannya masing-masing untuk bisa bersaing dan memenangkan politik 2024. Karena itu soal nasib partai lolos ke Senayan atau harus hangus di tengah jalan. Sekiranya pemerintah saat ini masih over confidence merasa masih akan bisa mempertahankan koalisi gemuknya, pemerintah ini buta politik dan buta melihat prospek politik ke depan yang akan jebol, terpecah, memecahkan diri. (*)
Anis Matta: Sudah Waktunya Transformasi dari Demokrasi Prosudural ke Demokrasi Kualitatif
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore. Ketua KPU Hasyim Asy\'ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia. \"Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,\" kata Anis Matta. Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif. \"Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,\" ujarnya. Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus. Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja. \"Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. \"Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,\" katanya. Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja. \"Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,\" ujarnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2007. \" Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,\" kata Hasyim Asya\'ri. Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora. \"Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,\" kata Ketua KPU RI. Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang. \"Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,\" katanya. Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline. \"Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,\" tegasnya. Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran. \"Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,\" pungkas Ketua KPU. Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora. Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara. (*)
Waspadalah, Zionis Israel akan Kuasai Baitul Maqdis
Jakarta, FNN --Zionis Israel akan melakukan upaya penguasaan penuh atas Baitul Maqdis dan Al-Aqsa, pada Ahad, 29 Mei 2022. Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) Ustaz Bachtiar Nasir mengajak masyarakat Indonesia untuk bersiaga. \"Atas nama KIBBM, saya mengajak semua sahabat, mari pada hari Ahad 29 Mei 2022, kita satukan hati dalam ribath/apel siaga bersama murabith/pejuang siaga setia di Baitul Maqdis dan Al-Aqsa,\" kata Ustaz Bachtiar Nasir yang karib disapa UBN, Kamis (26/5/2022). Menurut UBN, masyarakat Indonesia bisa turut menjaga Baitul Maqdis dengan melakukan do\'a. \"Do\'a yang paling ikhlas dan paling khusyuk, memohon kepada Allah agar para murabith dikuatkan dan dimenangkan dengan pertolongan Allah,\" ujar UBN. Kemudian, membaca qunut nazilah di setiap shalat lima waktu. \"Kita mulai hari Jumat Subuh 27 Mei 2022 sampai Ahad malam 29 Mei 2022. Dalam sendirian maupun berjamaah,\" kata UBN. UBN juga menganjurkan agar masyarakat Indonesia membacakan dan mohon keberkahan surah Al-Isra kepada Allah azza wa jalla untuk Baitul Maqdis dan para murabith baik sendirian maupun bersama-sama. \"Ajak dan sebarkan semua informasi yang benar terkait rencana jahat Zionis Israel terhadap Baitul Maqdis dan Al-Aqsa pada hari itu,\" imbuh UBN. Sebagai bentuk pembelaan kepada Baitul Maqdis dan Al Aqsa, UBN akan menggelar Tilawah Al Isra untuk Al-Aqsa pada Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 20.00 WIB-selesai. Acara ini dapat disaksikan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di sosial media AQL Islamic Center dan Ustaz Bachtiar Nasir. (TG)
Bertemu Try Sutrisno, LaNyalla Dapat Wasiat untuk Selamatkan Bangsa dan Negara
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022). “Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkap pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu. Dikatakan Try, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Perubahan dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan keindonesiaannya. “Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini,” tuturnya. Puncaknya, kata Try Sutrisno, adalah diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). “Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan kapitalis. Semua ditentukan Partai Politik. Padahal Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat,” tandasnya. Dikatakan Try, situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat, red), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi menjelma menjadi parpol heavy. Karena DPR adalah kepanjangan parpol. “Saya mengikuti pernyataan dan aktivitas Anda. Saya mendukung, karena apa yang Anda katakan benar. Tetapi akan sulit memperjuangkan Keadilan Sosial untuk rakyat, kalau Konstitusi kita seperti hari ini, memberi ruang kepada Oligarki untuk menguasai negara,” bebernya. Karena itu, lanjutnya, Kaji Ulang Amandemen Konstitusi, dengan cara kembali kepada UUD Naskah Asli, lalu lakukan perbaikan-perbaikan melalui Adendum. Agar bangsa ini, dan anak cucu kita selamat. Bangsa ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik 270 juta rakyat. “Saya minta Anda, karena Kakek Anda itu pejuang lho. Perjuangkan Kaji Ulang Konstitusi kita. Pastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Pastikan Pancasila yang ditetapkan di Naskah Pembukaan UUD menjadi falsafah dan norma dari semua Pasal yang ada di Konstitusi. Ini wasiat saya,” pungkasnya. Menanggapi itu, LaNyalla pun mengaku siap memperjuangkan apa yang diamanatkan oleh Try Sutrisno. Ia memastikan DPD RI akan tetap konsisten mengawal semua upaya untuk kepentingan kedaulatan rakyat. “Insya Allah saya konsisten dengan sumpah jabatan saya, untuk membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Terima kasih atas semua nasehat, masukan dan amanat yang diberikan kepada saya,” tutupnya. LaNyalla hadir di kediaman Try Sutrisno didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Tampak mendampingi Try Sutrisno, Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra, dr Zulkifli Eko Mei. (sws)
Apa Misi Jepang Duduki Indonesia?
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Pelopor pembentukan mayor power system: 1. Luwu, anno 1220, muslim 2. Samudra Pasai, anno 1250, muslim 3. Majapait, anno 1293, muslim. 4. Kutai Kartanegara, anno 1300, muslim 5. Pagaruyung, anno 1347, muslim Note: dalam time frame ini di Singapura berdiri pada 1299 kerajaan Melayu Temasik. Sebelum ini tak ada mayor power system yang terbentuk di Indonesia atau semenanjung, apa pun agama mereka. Pada abad XIV - XVI menyusul berdiri mayor power system Pakuan, Mataram, Banjar, dll. Kerajaan yang exist dan berfungsi di era Nederlands Indie sampai menjelang XX M Kesultanan Aceh. 8 Maret 1942 Gemeenteraad van Nederlands Indie menyerah kepada Dai Nippon Taekoku. Yugun Ianfu, persundalan, Romusha, kerja paksa, menyakitkan untuk dikenang. Apakah ini missi pendudukan Jepang, atau ekses pendudukan? Yang dilakukan Jepang: 1. Bentuk Majlisul Islam \'Ala Indonesia, wadah federasi ormas Islam, 1943 2. Angkat putra Minang Dahlan Abdullah sebagai Walikota Jakarta, 1943. 3. Bentuk Dokoritsu Zyunbi Tsosakai, 29 Mei 1945, yang kemudian jadi PPKI yang menetapkan UUD 45. Kelak reformasi acak2 kostitusi ini. 4. Fasilitasi pertemuan persiapan proklamasi pada 16 Agustus 1945 5. Mengamankan jalannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945. Kemerdekaan bukan hadiah Jepang, tapi Jepang melakukan pembiaran. Lho, kena apa? Aap puche ham jawap denge, tuan tanya saya jawab: Apakah perang USA vs Japan pada PD II artificial? Maybe yes, sejatinya USA mau akhiri penjajahan negara2 Eropa, terutama Perancis dan Belanda di Asia Tenggara dengan cara begini. Lalu bom atom yang hantam Hiroshima dan Nagasaki bagaimana? Berpengaruhlah. OK? (RSaidi)
Buya Syafii Itu Seperti Nabi Khidir
Buya pun mendapat inspirasi untuk segera mengambil langkah: S elamatkan Muhammadiyah! Oleh: Anwar Hudijono, Wartawan Senior Tinggal di Sidoarjo “RASUL-Rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain”. Begitu pembukaan juz tiga Quran surah Al Baqarah ayat 253, posisi kiri paling atas. Allah memilihkan jenis kelebihan pada rasul-Nya untuk menjawab persoalan umat mereka. Sesuai tuntutan jamannya. Sesuai momentumnya. Rasulullah Yusuf diberi kelebihan soal ekonomi dan bisnis karena pada jamannya terjadi krisis ekonomi. Nabi Ayub diberi kelebihan kesabaran yang tiada batas untuk menghadapi krisis di atas krisis. Rasulullah Musa diberi mukjizat yang dahsyat karena jamannya dikuasai Oligarki atau persekutuan Firaun (despotisme politik dan militer), Qarun (kapitalisme) dan Hamam (teknologi dan sihir). Mirip-miriplah dengan Amerika sekarang. Rasulullah Sulaiman diberi kelebihan bidang sains dan teknologi karena menghadapi persekutuan rahasia umat Yahudi dengan setan ahli sihir dan teknologi. (Quran Al Baqarah 102). Persekutuan ini yang kemudian disebut Yakjuj dan Makjuj. Mereka memiliki tuhan yang dibelenggu (Quran Al Maidah 64). Siapa yang dibelenggu? Jawabnya ada di Hadits Tamin Ad-Dhari. Yaitu Dajjal. Demikian pula cara Allah memilihkan pemimpin Muhammadiyah itu disesuaikan dengan permasalahan persyarikatan, umat dan bangsa. Pas dengan mementumnya. Tuntutan dan kebutuhan. Semua itu indikator betapa sayang dan ridha-Nya kepada Muhammadiyah. Pak AR dihadirkan saat Muhammadiyah harus menghadapi kepemimpinan nasional gaya “Raja Jawa”. Figur Pak AR itu seperti pohon kelapa. Sangat kuat tetapi luwes. Arah angin diikuti sedikit tapi tidak sampai mentelung. Malah sebaliknya jadi kelihatan indah karena blaraknya melambai-lambai seperti tangan penari remo. Dia bisa nyurteni (memahami) dan ngemong Pak Harto. Karena rejim tidak mempan oleh amar ma’ruf nahi munkar gaya Pak AR, bahkan semakin mbegudul karepe dewe (menjadi-jadi) lantas Allah mengganti pemimpin Muhammadiyah dengan Amien Rais. Suaranya lantang, jago mengramesi kata-kata, saraf takutnya sudah putus sehingga berani melengserkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Bagaimana dengan Prof Haedar Nashir? Saya sangat yakin Allah memilihkan dia juga karena pada momentum terbaiknya. Sesuai masalah yang dihadapi persyarikatan, umat dan bangsa. Sepadan dengan tuntutan jaman. Jelasnya bagaimana? Nah, insya Allah saya jelentrehkan di lain waktu. Kali ini saya fokus ke Buya Syafi\'i Maarif dulu. Selamatkan Muhammadiyah! Allah mengijinkan (memilih) Buya Syafi\'i Maarif untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1998 menggantikan Amien Rais yang harus meletakkan jabatan sebagai konsekuensi menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Saat itu bangsa Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah sedang dilanda badai euforia reformasi. Manusia seperti asyik menari-nari di atas pasir sehingga tidak sadar kalau sedang diseret ombak. Semua terlihat menyenangkan. Indah. Mempesona. Tidak sadar bahwa sedang menonton realitas palsu. Buya Syafii tidak ikut menari atau sekadar duduk di hamparan pasir tersebut. Dia memilih duduk sidikara (istirah) di atas batu yang berada di pertemuan dua samudera. Dari “keterasingannya” dia melihat euforia reformasi bukan dengan mata eksternal (fisik) tetapi dengan mata batin (bashirah). Buya seolah seperti Rasulullah Sulaiman yang dengan bashirahnya melihat ada “jazad” yang tergeletak di singgasananya. (Quran, As-Shad 34). Jazad ini berambisi menguasai dunia dari Yerusalem atau Al Quds. Ini sangat bahaya. Maka Sulaiman pun berdoa, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.” Buya melihat (dengan basyirah tentunya) bahaya yang sangat dahsyat. Ada kekuatan tidak kasat mata yang punya obsesi hendak menguasai Indonesia dan menindas bangsanya. Kekuatan itu memafaatkan momentum reformasi ini untuk menggolkan agendanya sendiri. Atau bahkan sangat mungkin memegang skenarionya. Bukankah dalang selalu di belakang layar? Agar bisa menguasai dan menerkam Indonesia maka pilar-pilar penyangganya harus dihancurkan. Umat Islam, dan khususnya Muhammadiyah adalah salah satu pilar penyangga sangat vital. Muhammadiyah adalah salah satu elemen yang mendirikan negara ini. Tiga tokohnya menjadi perumus dasar negara ini. Tokohnya lagi, Jenderal Besar Soedirman adalah Bapak TNI. Buya pun mendapat inspirasi untuk segera mengambil langkah: S elamatkan Muhammadiyah! Caranya, meneguhkan Muhammadiyah akan tidak terseret euforia reformasi. Diantara langkah strategisnya adalah Muhammadiyah tidak menjadi fasilitator atau pemrakarsa pendirian partai politik. Muhammadiyah tetap konsisten sebagai organisasi dakwah dengan menekuni bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Tembok Zulkarnain Buya pun seolah menjadi tembok Zulkarnain untuk melindungi umat manusia dari aksi fasad (perusakan), Yakjuj dan Makjuj (Quran, Kahfi 94). Maka bagi saya, eksistensi kepemimpinan Buya 1998 – 2005 itu adalah rahmat Allah untuk Muhammadiyah. Sikap tegas, kokoh Buya ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh puritan Muhammadiyah seperti Prof Abdul Malik Fadjar. Tapi juga tidak sedikit yang kecewa, menentang. Terutama dari kalangan warga dan simpatisan Muhammadiyah yang sedang dilanda euforia politik. Mengapa mereka kecewa? Karena kalau parpol didirikan atau setidaknya difasilitasi Muhammadiyah, dan pengurusnya boleh rangkap jabatan, maka akan menjadi parpol yang besar. Kalkulasinya sekitar 30 juta warga Muhammadiyah akan tumplek blek memilih parpol itu. Tentu saja ini kalkulasi awur-awuran. Tapi biasa politisi itu kalau ngobral optimisme kayak yak-yak’o. Dari situlah badai fitnah mulai menghantam Muhammadiyah. Badai fitnah itu direbakkan kekuatan yang ingin Muhammadiyah lembek atau hancur layaknya menyiramkan bensin di bara api jerami. Buya pun mendapat hujatan habis-habisan. Merebak isu bahwa Buya Syafii dengan Amien Rais pecah. Terlibat konflik hebat. Tentu saja spekulasi pepesan kosong. Buya itu seperti ikan tanpa tulang dan duri, mustahil mau konflik apalagi dengan kawan seiring dalam membesarkan Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005, Buya menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda yaitu Prof Dien Syamsuddin. Buya mengikuti kaderisasi dalam regenerasi sebagai sunah Rasul. Rasulullah Muhammad menyiapkan kaderisasi Ali bin Abi Thalib. Ali kepada Hasan dan Husein dan seterusnya sampai nanti pada khalifah akhir zaman Muhammad bin Abdullah Al Mahdi. Seusai purna tugas di Muhammadiyah, Buya memilih madek (menjadi) begawan atau resi. Ngamandita. Seperti seorang pertapa yang duduk sidikara di atas batu yang berada di tengah pertemuan dua samudra. Madek sepuh. Apa itu sepuh? Sepi hawa awas loro ning atunggil. Sidikara Buya bukanlah seperti rahib yang sendirian bak embun di dedaunan yang segera kering manakala matahari merebaknya sinarnya. Melainkan proses lelaku untuk membina sepi hawa atau mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan mendorong kepada kesesatan. “Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”. (Quran, As Shad 26). Hawa nafsu tidak pudar bersamaan dengan umur yang menua. Sampai ada istilah tua-tua keladi, tambah tua tambah kayak keledai eh .. semakin menjadi. Hawa nafsu hanya bisa dikekang, dikendalikan dengan lelaku. Sidikiranya Buya adalah seperti duduknya matahari. Tetap memberikan cahayanya bagi kehidupan. Buya tetap memberikan nasehat kepada bangsa, umat sebagai pengamalan wa tawa shaubil haqqi wa tawa shaubis shabr. Wa tawa shabil marhamah (saling menasehati dalam kebaikan, kesabaran dan kasih sayang). Hanya jiwa yang sudah sepi hawa nafsulah yang akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang (nafsul mthmainnah). Jiwa yang ridha, ikhlas bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada-Nya (sangkan paraning dumadi). “Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke golongan hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam surga-Ku”. (Quran, Al Fajr 27-30). Semoga Buya termasuk golongan yang dirdha dan dirihai Allah. Sugeng kundur, Buya. Astaghfirulla. Rabbi a’lam. (*)
Istri Para Menteri Jalan-jalan ke Swiss Pamer di Medsos
Oleh: Tjahja Gunawan - Wartawan Senior FNN Luar biasa. Para istri menteri bidang ekonomi sedang jalan-jalan ke Davos, Swiss. Kegiatan senang-senang itu, mereka pamerkan di media sosial. Mereka berlibur ke luar negeri karena mengikuti perjalanan dinas suaminya yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sementara pada waktu yang bersamaan, Emmeril Khan Mumtadz (Eril), putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hanyut terbawa arus sungai di Swiss, pada Rabu (26/5). Hingga kini, polisi dan petugas SAR setempat masih melakukan pencarian terhadap Eril. Sedangkan istri Menko Bidang Perekonomian Yanti Airlangga, istri Menteri Perindustrian Loemongga Haoemasan dan istri Menteri Perdagangan Bianca Adinegoro, terlihat sedang jalan-jalan dan kongkow-kongkow di Davos Swiss. Aktivitas liburan dan senang-senang tersebut dipamerkan di akun Instagram ketiga istri menteri tersebut. Dalam foto yang diunggah di akun IG Yanti Airlangga, bisa dilihat ketiga istri menteri tersebut wajahnya saling berdekatan satu sama lain. Kemudian wajah mereka sengaja difoto secara close up. Sedangkan akun IG Bianca Adinegoro antara lain memperlihatkan foto Menteri Perdagangan M. Lutfi bersama istri dan anaknya. Aksi mereka seperti layaknya para artis dan kelompok sosialita. Ketiga istri menteri ini memang sebelumnya dikenal sebagai model. Namun, sekarang mereka sudah menjadi istri pejabat negara (menteri). Istri menteri dan keluarganya memang mempunyai hak untuk liburan. Tapi apakah etis dalam kondisi bangsa Indonesia sedang krisis seperti sekarang ini, istri para menteri itu beramai-ramai jalan-jalan ke luar negeri? Dipamerkan pula di Medsos. Patut diduga para istri menteri tersebut menggunakan biaya perjalanan dan fasilitas perjalanan ke luar negeri yang dimiliki suaminya. Pamer di ruang publik Seperti diketahui, setiap perjalanan dinas pejabat negara biasanya menggunakan uang negara. Dugaan lain bisa saja mereka berangkat jalan-jalan ke luar negeri ditanggung oleh perusahaan swasta besar seperti misalnya produsen minyak goreng/pengusaha kelapa sawit. Perjalanan para istri menteri ke Davos Swiss tersebut, dipastikan dalam rangka \"mendampingi\" para suaminya yang sedang melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Davos adalah sebuah kota di Swiss bagian timur, tepatnya di Sungai Landwasser. Davos merupakan kota tertinggi di Swiss dan Eropa. Perjalanan dari Zurich, Ibukota Swiss, ke Davos ditempuh sekitar tiga jam melalui perjalanan darat. Seperti diberitakan portal berita Detik, delegasi Indonesia hadir dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung oleh sejumlah kementerian lain. Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Saat pandemi tahun lalu, Presiden Jokowi sempat melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari kepala negara. Ketika itu Jokowi meminta kepada seluruh jajaran di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Walaupun Indonesia belum menyatakan secara resmi pandemi berakhir, para menteri sudah beramai-ramai pergi ke luar negeri dengan dalih mempromosikan Indonesia jelang perhelatan G-20 bulan Oktober 2022. Perjalanan dinas ke luar negeri itu membawa istri dan keluarga pula. Pamer kemewahan ditengah penderitaan rakyat. Jika kilas balik, pada September 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK setelah mendarat dari perjalanan dinas ke Hawaii Amerika Serikat bersama isterinya, Iis Rosita Dewi. Waktu itu Edhy Prabowo ditangkap dan diadili terkait izin ekspor benih lobster. Apakah nanti akan ada menteri yang ditangkap Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi minyak goreng dan izin pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) ? Kita lihat saja perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang sekarang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. ***
Peringatkan Bahaya Serbuan TKA Cina, Bang Yos Nasionalis Bukan Rasialis
Jakarta, FNN - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn.) Sutiyoso mengaku khawatir dengan membludaknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang terus berdatangan ke Indonesia. Menurut mantan Gubernur DKI itu, TKA Cina berpotensi akan semakin bertambah banyak yang datang dan memilih tinggal hingga menjadi mayoritas di Indonesia. Atas pernyataan Sutiyoso tersebut, para simpatisan Presiden Jokowi merasa keberatan dan menuntut permintaan maaf. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung meyakini para buzer sedang bekerja untuk memelintir dan menggoreng pernyataan tersebut agar bangsa ini selalu gaduh. ”Semua orang sudah mengucapkan itu. Pak Gatot dulu bahkan analis-analis ekonomi Faisal Basri mengucapkan itu. Kenapa tiba-tiba Bang Yos yang kemudian diserbu? Jadi kelihatannya soal ini mau dieksploitasi aja bahwa orang-orang ini rasis, sara, dan segala macam,” katanya kepada wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 27 Mei 2022. Apa yang dikatakan Sutiyoso, Faisal Basri, dan lainnya adalah betul yang konteksnya adalah persaingan bisnis di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik. “Jadi bukan sekadar 1-2 orang, tetapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo-Pasifik. Maka kita musti anggap bahwa satu persiapan perang Cina juga membutuhkan semacam bemper, semacam tempat melakukan suaka, kira-kira begitu. Kan ini potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau bisa dimulai di Cina Selatan atau di Selat Taiwan,” paparnya. Rocky melihat, para cebong ini enggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semuanya jadi soal sara. Ya tentu radar dipasang di mana-mana. “Apakah ada infiltrasi tenaga kerja asing, pasti ada. Berapa banyak yang masuk ke Indonesia. Ya sedikit sekali. Iya, tapi kalau semuanya intel bagaimana? Kan itu intinya,” paparnya. Menurut Rocky, ini perang proksi, musti begitu lihatnya. Dua tiga orang saja itu artinya Cina pasti pasang kuping, mata, telinga untuk memantau Indonesia, apakah Indonesia sudah buka semacam tes agreement, atau perjanjian diam-diam dengan Amerika. Itu yang dimaksudkan. Karena Sutiyoso adalah orang BIN, maka wajar kalau mengerti hal seperti itu. “Kalau cebong-cebong ini kan cuma mau melihat sensasinya. Pakai data ya cuma sekian persen kok yang masuk Indonesia. Yaelah, itu perang dunia kedua itu yang masuk ke Eropa cuma 20 orang, CIA misalnya untuk memantau Jerman. Demikian juga intel Jepang yang masuk ke Indonesia sebelum tahun 1945, itu cuman 3-4 orang. Tapi kemudian itu jadi semacam laporan,” tegasnya. Menurut Rocky mendeteksi potensi counter intelijen yang bisa berlangsung di Indonesia karena Indonesia lemah dalam bidang itu. Jadi persaingan Cina dan Amerika bisa masuk Indonesia justru itu yang musti kita pahami. Bukan soal sara. “Ya nggak mungkinlah Pak Sutiyoso sebagai mantan Panglima Pangdam, punya jabatan tinggi, di BIN, kok jadi sara. Jadi ini digoreng terus. Mustinya yang mereka persoalkan adalah minyak goreng yang nggak turun harganya, bukan menggoreng-nggoreng isu sara,” paparnya. (ida, sws)
Pengamat Kebijakan Publik Pastikan Luhut Binsar Gagal Puaskan Jokowi Atasi Persoalan Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menyatakan keyakinannya bahwa Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan akan gagal dalam menjalankan perintah Presiden Jokowi mengurus minyak goreng. Menurutnya, menteri andalan Jokowi ini tidak akan berhasil menurunkan harga minyak goreng yang sampai saat ini masih tinggi di pasaran. “Orang banyak menyatakan, seorang jenderal tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Tetapi untuk kali ini saya berani mengatakan beliau akan gagal,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 26 Mei 2022. Dia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari alasan kegagalan Luhut Binsar Pandjaitan ini. Yang pertama adalah pak Luhut ini adalah sosok yang tidak independen terhadap pengusaha sawit. “Kalau kita ingat ada tersangka yang disangkakan oleh kejagung terkait penyalahgunaan ekspor CPO di mana harusnya ada aturan DMO dan DPO yang dipenuhi oleh satu perusahaan kalau dia tidak memenuhi itu maka dia tidak bisa ekspor, nah ini dilanggar,\" tutur Achmad Nur Hidayat. Achmad Nur Hidayat menyatakan, pelaku ada tiga perusahaan besar, pertama Wilmar, kedua Musim Mas, dan yang ketiga adalah Permata Hijau. “Ketiga orang ini ya sayangnya, berarti 2/3 dari tersangka ini adalah orang Batak. Masalahnya adalah karena ada kekhasan satu suku ya, Pak Luhut juga orang Batak, jadi kekhasan satu suku itu seringlah menurut saya sering bertemu, berinteraksi,\" ucapnya. Bahkan, Achmad mengaku mendapat informasi, bahwa Komisaris Wilmar yang menjadi tersangka itu suka bolak-balik ke kantornya Pak Luhut. “Dan itu kayak ada satu ruangan. Kalau dia mau ketemu Pak Luhut dia tinggal masuk aja, dia bukan orang asing di kantor Menko Marves,\" paparnya. Achmad menambahkan bahwa meski Jubir Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertemuan semacam itu biasa, dia menganggap bos Wilmar ini tidak biasa. “Iya, biasa itu kan buat menetralkan, tapi tidak biasa kalau orang yang diundang itu sering bolak-balik. Dia kalau masuk menemui Pak Luhut tinggal masuk aja, nggak perlu ada protokoler. Itu kan berarti sudah lebih dari biasa kalau menurut saya,\" ujarnya. Oleh karena itu Achmad menilai, Luhut tidak independen terhadap pengusaha sawit. Kalau sudah tidak independen berarti dalam rumusan kebijakannya, Luhut tidak akan mencari satu titik harga yang di mana itu harga sebetulnya menguntungkan publik dan sudah menguntungkan para pengusaha meskipun marginnya sedikit. Alasan kedua kata Achmad, adalah distribusi dari minyak kelapa sawit yang menjadi akar masalah ini sangat kompleks dan sulit untuk disimplifikasi. \"Dalam arti begini, namanya distributor, kita lupakan dulu produsennya, distributor ini selalu mencari harga yang tinggi. nah di satu sisi dia dapat harga dari produsen sekian, dan dia melihat di pasar itu ada dua, satu pasar minyak curah, satu pasar kemasan,\" ucap Achmad Nur Hidayat. Menurut Achmad, yang namanya orientasi bisnis para distributor jelas akan memilih untung yang lebih besar. “Mereka akan bilang \'Lebih baik saya kasih ke pasar kemasan\'. Kenapa? let\'s say dia di level di pasar kemasan itu bisa Rp18.000, sementara di pasar tradisional di bawah jauh ya, kalau kita mau patok itu mungkin sebesar Rp12 ribuan,\" ujarnya. Dari kenyataan ini menurut Achmad bahwa harga minyak curah tidak mungkin di level yang rendah, yang ada adalah dilepas semuanya ke pasar kemasan. Akhirnya minyak goreng kemasanlah yang ada di masyarakat. “Dan kita saksikan hari ini minyak curah nya tidak ada di masyarakat,\" katanya. Alasan yang ketiga, Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa harga minyak sawit internasional sudah tinggi, dan terakhir berada di angka 1.500 Dolar AS (Rp21,8 juta) per metrik ton. \"Jadi ini sudah di level dalam pungutan ekspor yang ditetapkan BPDPKS ini sudah level tertinggi yang dikenakan pungutan ekspor sekitar 375 US Dollar per ton. Kalau harga di atas itu harga pungutan ekspor udah nggak bisa naik lagi karena ini batas tertinggi,\" ucapnya. Dengan harga begitu, kata Achmad, maka tiap produsen CPO tidak lagi punya insentif untuk melepasnya ke pasar dalam negeri ataupun malah mengubahnya menjadi minyak goreng karena harganya sudah tinggi. “Mereka berpikir \'ya saya ingin mendapat profit, saya lepas aja keluar, ke ekspor. Toh tidak ada larangan ekspor kan hari ini\',\" tuturnya. Hal semacam ini kata Achmad akan menambah the complicated lagi ketersediaan CPO-nya di dalam negeri. “Jadi. dengan harga yang sebegitu sudah tinggi ya CPO itu menjadi ngapai cuman dijadikan minyak goreng yang maunya juga harganya rendah gitu,\" tegas Achmad. Keempat kata Achmad, alasan mengapa Luhut Binsar Pandjaitan akan gagal menurunkan harga adalah karena minyak goreng masih dikuasai oleh pasar oligarki. “Jadi Pak Luhut tidak punya kemampuan untuk meminta seluruh oligarki ini tunduk. Toh oligarki ini adalah orang yang berjasa besar dalam pemenangan presiden sekarang,\" kata Achmad Nur Hidayat. Jadi dengan logika begitu, maka oligarki ini power-nya lebih besar dibandingkan oleh power-nya atasannya pak Luhut sekalipun. “Oleh karena itu saya melakukan prediksi bahwa Pak Luhut ini akan gagal menurunkan minyak goreng sampai ke level Rp11.500. Kalau bicara turun, bisa saja mengklaim turun Rp100 perak, Rp200 perak, tapi apakah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat?,\" ujarnya menambahkan. Achmad Nur Hidayat menilai, meski nantinya Luhut Binsar Pandjaitan berhasil menurunkan harga minyak goreng, tidak menjamin angkanya akan stabil seperti itu. \"Rp11.000 pun bisa tercapai, tetapi apakah bisa sustain? Bisa aja dalam satu waktu, secara nasional bahkan saya ingin sampaikan, itu bisa sehari, dua hari, seminggu, mungkin bisa. tetapi ini Enggak akan sustain karena persoalannya adalah yang memproduksi minyak goreng ini adalah swasta sementara yang memaksa harganya ke level rendah adalah negara, kan nggak matching,\" tuturnya. Achmad Nur Hidayat memberikan tiga saran yang akan efektif tapi sulit untuk Pemerintah dalam mengatasi polemik minyak goreng ini. \"Harusnya, saya juga sarankan itu ada tiga tahap kalau Pak Luhut ingin berhasil, dan saya kira ini adalah tahapan yang cukup panjang proses yang gak bisa sebulan, dua bulan,\" ucapnya. \"Di antaranya adalah kita sarankan BUMN yang ada, yang sudah ada, itu ditambah investasinya untuk dia masuk ke minyak goreng. Jadi pemain terbesar minyak goreng bukan lagi swasta tapi BUMN ini,\" ujarnya. Saran yang kedua, Pemerintah harus memastikan orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah orang yang benar-benar berpikir untuk kepentingan publik. \"Saran yang kedua adalah orang yang kemudian terlibat dalam policymaking ini adalah orang yang berpikir kepentingan publik, jadi penempatan nanti orang-orangnya kemudian termasuk yang di Kementerian Perdagangan ini orang-orang yang berani melawan oligarki,\" kata Achmad Nur Hidayat. \"Sehingga dia nanti membuat law enforcement yang tegas terhadap orang-orang atau pelaku-pelaku usaha yang bermain-main dengan harga,\" tuturnya menambahkan. Terakhir, Achmad Nur Hidayat menyebutkan bahwa untuk jangka panjang, Pemerintah harus menetapkan satu harga untuk minyak goreng. \"Jadi minyak goreng itu enggak boleh ada minyak goreng kualitas rendah dijual ke masyarakat bawah dalam bentuk minyak curah, sementara ada minyak goreng kualitasnya tinggi ditambah kemasannya bagus dijual ke masyarakat atas,\" ujarnya. Saya kira harusnya kalau dalam sistem yang lebih adil, minyak goreng itu harus satu jenis saja. dia grade-nya yang memang layak ya, standar buat masyarakat,\" ucap Achmad. Akan tetapi, ketiga saran tersebut tampaknya akan sangat sulit dibuat oleh Pemerintah, mengingat oligarki akan sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, Achmad menilai Luhut Binsar Pandjaitan akan gagal. “Jenderal yang tidak pernah gagal dalam tugas, mohon maaf Pak Luhut ya, untuk kali ini Anda akan gagal,\" pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
