ALL CATEGORY
Hersubeno: Perpecahan Jokowi vs Megawati Makin Nyata dan Dalam
Jakarta, FNN - Perpecahan antara Jokowi khususnya menghadapi Pilpres 2024 ini makin nyata dan dalam. Ada perbedaan kepentingan di antara keduanya yang membuat mereka memulai menempuh jalan masing-masing. Demikkian paparan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 02 Juni 2022. Semakin dalamnya antara Ketua Umum PDIP dengan petugas partainya itu setidaknya bisa kita saksikan dalam drama 2 babak yang berlansung hanya dalam waktu 2 hari berselang. Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila versi pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan pada Rabu 01 Juni 2022 dan digelar di Ende Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya Jokowi juga tidak hadir dalam peresmian Smart Campus Sekolah Tinggi Inteligen Negara di Sentul Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei 2022. Jadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 Jokowi tidak hadir dalam acara penting yang dihelat oleh Megawati dan giliran tanggal 1 Juni 2022 Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketidakhadiran 2 figur penting itu di 2 acara yang berbeda menyiratkan makna yang sangat simbolis. Acara yang digelar di Kampus Sekolah Intelegent Negara itu yang punya hajat adalah kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini figur yang sangat dekat dengan Megawati. Kalau kita kaitkan dengan Jokowi, ia punya jasa yang sangat penting yakni Pasca Pilpres 2019 bisa mempertemukan Jokowi dengan rivalnya yakni Prabowo Subianto yang sama-sama kita ketahui berakhir dengan Prabowo masuk kabinet Jokowi. Bukan hanya Prabowo tapi pasangan Cawapres Sandiaga Uno juga belakangan bergabung menjadi anak buah Jokowi. Sementara kalau dilihat dari namanya Smart Campus Dr. Honoris Causa Ir. Sukarno jelas ini nama yang secara personal melekat pada Megawati. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting bagi Megawati secara personal dan sudah selayaknya Jokowi hadir. Bagaimana dengan peringatan Hari Lahir Pancasila? Dengan memilih hari lahir Pancasila di Pulau Ende tentu saja ada maksud khusus dari Jokowi untuk merajuk hati Megawati. Di pulau inilah Bung Karno pernah mengalami pembuangan bersama salah satu istrinya yakni Nyonya Inggit Garnasih pada masa sebelum kemerdekaan. Ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai salah satu istrinya karena pada waktu itu satu-satunya istri memang Inggit Garnasih. Maksud saya ini kan Presiden Sukarno punya banyak istri dan pada waktu itu Bung Karno masih didampingi oleh Inggit Garnasih. Di tempat ini pula dikabarkan Bung Karno merumuskan Pancasila yang kemudian disampaikannya pada pidato di Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai BPUPK dan kemudian dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sudah lama keluarga Sukarno memperjuangkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun pemerintahan sebelumnya ini tidak menyepakatinya, sebab sekarang Pancasila yang rumusannya disepakati seperti yang kita tahu sekarang. Ini resminya baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Beda sekali dengan rumusan yang diajukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang paling mencolok adalah Sila Ketuhanan itu menjadi Sila kelima, pada formula komposisi dari Pancasila yang digagas oleh Bung Karno kemudian pada tanggal 1 Juni itu diklaim oleh Pemerintaan Jokowi sebagai hari lahir Pancasila. Banyak ahli sejarah yang tidak menyepakatinya. Tapi apapun itu sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi menjadi hari lahir Pancasila dan waktu itu upaya untuk melahirkan hari lahir Pancasila sudah dimulai gencar ketika Taufik Kiemas suami ibu Megawati menjadi ketua MPR ditahun 2009 sampai 2013. Barulah setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2016 melalui Kepres 24 tahun 2016 hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Kalau melihat proses ditentukan hari lahir Pancasila dan dipilihnya Ende sebagai hari peringatan, maka sesungguhnya ini penuh makna simbolis bagi Megawati dan keluarga Sukarno. Namun ternyata dia sendiri tidak hadir bukan hanya tidak hadir di lokasi, tapi dia tidak hadir melalui virtual karena banyak tokoh lain termasuk Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno juga hadir melalui virtual. Megawati berkilah ketidakhadirannya karena dia harus menghadiri acara yang penting yakni Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa yang juga diselenggarakan secara virtual. “Saya ditanya kenapa sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP ibu tidak muncul di sana. Biasa toh wartawan jahil, saya bilang kita bagi tugas di sana ada pengurus BPIP itu,” kilah Megawati kepada media. Kalau kita mau jahil tetapi agak sulit rasanya menerima masalah Megawati masalah waktu seminar. Ini kan tinggal batu akur atau waktunya mundur sebentar tidak harus diganti harinya, waktunya aja 24 jam. Sementara kalau kegiatan kenegaraan peringatam hari lahir Pancasila pastilah sudah terjadwal jauh-jauh hari sebelumnya. Peringatan ini tidak hanya sekadar kaitannya karena Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah BPIP tetapi makna historis secara personal sangat-sangat kuat bagi keluarga besar Soekarno. Dua peristiwa terakhir ini membuka mata publik. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius di antara Jokowi dengan Megawati, masing-masing sudah punya agenda dan kepentingan sendiri yang sulit dipertemukan sehingga, mereka mencoba menghindari dalam event ini. Kan penting bagi Jokowi untuk terus memanuver berjuang memperpanjang masa jabatannya atau setidaknya menyiapkan subsesor yang bisa mengamankan kepentingannya pasca dia lengser. Megawati juga tetap kukuh pada pendiriannya untuk memperpanjang eksistensj pra-Sukarno dengan mempersiapkan Putri Mahkota Puan Maharani menjadi Cawapres 2024, syukur-syukur kalo bisa menjadi Capres. Perbedaan kepeningan yang diametral antara ketua umum dan petugas partai inilah yang tampaknya menjadi pangkal pecahnya kongsi politik di antara mereka. Tanda awal perpecahan itu muncul setelah para pendukung Jokowi berjuang untuk memperpanjang masa Jabatan sebanyak 3 periode. Sebuah media mengutip saking kesalnya saking marahnya Megawati sampai mengucapkan kata memang negara ini milik mbahnya! Ini pernyataan yang sangat keras, untuk memperpanjang masa jabatannya Megawati sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR menarik diri PPHN atau pokok-pokok haluan negara kalau dulu dikenal sebagai GBHN pada pemerintahan masa Orde Baru. Padahal PPHN ini adalah gagasan yang diperjuangkan oleh Megawati, namun agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan Amandemen UUD 45 yang memungkinkan mengubah batas waktu periode kepresidenan dari dua periode menjadi 3 periode. Megawati bersama beberapa Parpol Koalisi pendukung pemerintah menutup rapat pintu amandemen sampai pada tahun 2024. Megawati sampai mau mengorbankan gagasannya untuk membuat PPHN itu demi menghadang langkah Jokowi untuk maju menjadi 3 periode. Tak mau menyerah lewat jalur Amandemen ini, di bawah komando Luhut Panjaitan para pendukung Jokowi berusaha menunda Pemilu dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai setidaknya tahun 2027. Upaya ini juga dimentahkan oleh Megawati dan partaj pengusung lainnya kecuali Golkar, PKB dan PAN yang waktu itu menggagas memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara menunda Pemilu. Sejak itu hubungan Megawati dan Jokowi merenggang, pada awal Idul Fitri lalu Jokowi memilih berlebaran di Jakarta. Ini ada kesan kuat ia menghindari Megawati yang biasanya selama Hari Raya, apalagi kita tahu Lebaran tahun ini adalah pertama orang bisa bebas bersilaturahmi setelah 2 tahun mengalami pengetatan pertemuan-pertemuan yang bersifat offline karena pandemi. Dan ketika tiba-tiba sekarang orang ingin leluasa bisa bersilaturahmi ternyata Jokowi malah memilih untuk berlebaran di Jogjakarta. Pada waktu itu Jokowi hanya Lebaran dengan Megawati by phone dan baru beberapa hari dia di Jakarta dia sowan ke Megawati di Jalan Teuku Umar. Jokowi lebih memilih berlebaran di Jogjakarta itu dan memperpanjang masa liburannya dengan berlibur ke Bali bersama dengan anak cucunya. Walaupun Megawati sudah menunjukkan ketidaksenangannya dengan langkah Jokowi, namun Jokowi tampaknya gak peduli juga. Pada saat bertemu dengan relawan Projo di kawasan Borobudur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022, Jokowi menunjukkan sikap bahwa dia seolah punya otoritas sendiri untuk menentukan siapa capres penggantinya. Ucapan Jokowi ini bisa ditafsirkan dengan beragam makna. Ada yang menyebut itu merupakan sinyal bahwa dia akan mendukung Ganjar yang juga hadir diacara tersebut, ada pula yang menafsirkan Jokowi akan maju kembali sebagai Capres untuk 3 periode. Apapun tafsirnya, namun ini sudah pasti Jokowi sudah punya pilihan sendiri dan tidak lagi tunduk pada keputusan partai yang dipimpin oleh Megawati. Ini kita jadi terkejut karena 5 hari berselang setelah itu yakni tanggal 26 Mei ketika Jokowi menikahkan adiknya, Hidayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Ambar Usman di Solo. Pesta besar-besaran itu dihadiri sejumlah tamu penting elit parpol dan juga petinggi negara namun Megawati dan keluarganya tidak tampak hadir. Ini beda sekali dengan saat Pak Jokowi menikahkan putra dan putrinya beberapa waktu yang lalu, hubungan keduanya tampak sekali kompak dan harmonis. Megawati bersama keluarganya lengkap mereka tampak berfoto bersama dengan kedua mempelai dan menebar senyum yang menunjukkan kebahagiaan. Kemesraan itu tampaknya kini sudah berlalu. Putri Megawati yakni Puan Maharani yang juga ketua DPR sempat mengaku tidak bisa hadir karena ada acara di Bali. Namun Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kepada media bahwa Megawati dan keluarga memang tak diundang dalam acara pernikahan adik Pak Jokowi itu. Beritanya sempat dikutip oleh tempo.co, namun beberapa saat berita tersebut hilang. Apakah memang keluarga Megawati tak diundang atau di undang tetapi tidak datang, itu menunjukkan adanya sesuatu yang sedang terjadi? Ketua DPD di MPR Tamsil Lingrung mengaku dia mendapat bocoran dari mantan Mensos Bakhtiar Chamzah bahwa Ketua Umum PPP yang kini menjadi kepala Bappernas yaitu Menteri Perencanaan Nasional dia diminta Jokowi untuk menjauhi PDIP. Apakah info tersebut akurat, faktanya kemuduan kita menyaksikan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN. Pembetukan koalisi itu terjadi tak lama setelah muncul kabar yang sangat santer bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu mau dikudeta dan dicopot dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian. Banyak yang menduga koalisi ini akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Ini ada 2 opsi, yang pertama akan digunakan sendiri oleh Jokowi dilihat dari keadaan amandemen UUD 1945 batasan untuk 2 periode menjadi 3 periode. Kalau dia tidak bisa dia terobos amandemen ini, maka dia akan gunakan sebagai kendaraan politik proxy-nya yakni proxy Jokowi. Nama yang sangat santer beredar itu disebut adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini. Nama Ganjar ini semakin menguat bahkan menjadi subsesor sekaligus proxy Jokowi ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Jokowi pada 24 Mei malam dan menyodorkan nama Ganjar-Anies sebagai pasangan calon Presiden tahun 2024. Ketus DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui bahwa memang mereka menyodorkan nama Ganjar-Anies yang memang pilihan terbaik dengan alasan untuk mengatasi pembelahan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan nasib Puan? Selama ini namanya disebut-sebut sebagai Calon Wakil Presiden bagi Prabowo. Namun ini muncul opsi baru mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan mencoba menjadi Mak Comblang agar Puan berpasangan sebagai Cawapres Anies. Salah satu bukti seriusnya perjodohan Anies dan Puan ini indikasinya adalah saat ini Puan sedang menjalankan Umroh ke tanah suci Mekah didampingi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syafrudin yang dikenal sebagai orang dekat Jusuf Kalla. Jadi artinya kabar bahwa mereka ini dicoba dijodohkan oleh Jusuf Kalla ini benar dong dan disebutkan oleh Tamsil Lingrung mereka sudah bertemu sampai 3 kali. Sementara itu hari Rabu (1/06/2022) kemarin Prabowo justru diundang makan siang ke kantor Nasdem. Di depan Prabowo Surya Paloh mengakui dia bertemu Jokowi pada tanggal 24 Mei malam. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut dia membicarakan bagaimana kelanjutan pembangunan Indonesia ini pasca-Jokowi. Pernyataan Surya Paloh ini pernyataan sorang politisi yang multi tafsir. Nadanya mirip seperti yang dikatakan Airlangga Hertarto soal Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk untuk menjaga kelanjutan pembangunan di era Jokowi yang menurut dia sudah dirasakan manfaatnya. Kita bisa menafsirkan pernyataan-pernyataan dari elit politik ini tampaknya mereka sudah ada kesepakatan bahwa Jokowi akan berakhir masa jabatannya dan dia diyakinkan bahwa penggantinya adalah figur yang bisa menjaga kepentingan politiknya. Siapa nama itu yang jelas bukan Puan. Nasdem dengan tegas menyebut nama Ganjar berpasangan dengan Anies, bagaimana dengan Prabowo? Setelah dia bertemu dengan Surya Paloh dia mengatakan bahwa pertemuan itu adalah kangen-kangenan sesama alumni Partai Golkar, Anda percaya? Saya sih tidak. Satu hal yang pasti Jokowi jelas punya agenda politik sendiri dan itu berbeda dengan Megawati. Dia ingin kepastian politiknya terjaga setelah dia lengser. Para politisi yang sudah memanufer ini adalah bagian dari upaya mengaitkan Jokowi apakah janji mereka nantinya bisa dipegang oleh Jokowi? Satu hal yang pasti dalam politik itu tidak ada pertemanan abadi. Itu adagium yang berlaku di politik bahwa yang abadi itu adalah kepentingan. Itu hukum basic politik yang tidak bisa ditawar-tawar. (sof, sws)
Demi Marwah Partai, Puan Harus Capres
Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Oleh: Wahyudin, Koordinator Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik) PUAN Maharani, sebuah nama fenomenal. Perempuan pertama yang berhasil duduk di puncak singgasana parlemen. Ketua DPR RI. Boleh saja orang nyinyir, dianggap tidak pintar atau punya perilaku tidak etis karena sering mematikan mic saat anggota DPR sedang bicara. Tapi bisa dipastikan yang menyanjung jauh lebih banyak daripada yang nyinyir. Kehebatan Puan bukan saja karena dia Ketua Parlemen, tetapi sejak lahirpun dia sudah hebat. Betapa tidak, dia lahir dari seorang ibu yang anak presiden pertama Indonesia. Maka Puan adalah cucu presiden. Lebih dahsyat lagi ibunya kemudian menjadi presiden. Dan ibunya adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Maka sebutan Puan menjadi: Ketua DPR RI Perempuan pertama, Cucu presiden pertama dan anak presiden perempuan pertama di Indonesia. Masih ada predikat lain, yaitu Puan adalah kader andalan yang digadang-gadang menjadi calon presiden dari PDIP, partai pemenang partama di tiga kali pemilu era reformasi. Pendek kata, Puan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kriteria sebagai Calon Presiden. Posisi Ketua DPR merupakan simbol prestasi perjuangan. Dan menjalankan tugas sebagai ketua DPR adalah indikator seseorang memiliki pengalaman memimpin lembaga tinggi negara. Lalu jika menggunakan kriteria bibit, bebet, bobot, Puan memiliki semuanya. Bibit, jelas seperti dikemukakan di depan, dia keturunan orang hebat. Bebet, atau kekayaan secara ekonomi, Puan adalah isteri pengusaha sukses. Bobot, Puan jelas tokoh yang berbobot dengan segudang pengalaman memimpin lembaga besar. Disamping Ketua DPR, Puan juga pernah menjadi menteri. Bukan sembarang menteri. Tapi menteri koordinator. Artinya menteri yang membawahi beberapa menteri. Walhasil, Puan memenuhi kualifikasi sebagai Capres. Puan bisa menjadi obat kekecewaan kaum Marhaen selama hampir 10 tahun. Kecewa karena selama pilpres dilakukan secara langsung, PDIP tidak pernah dianggap menang secara hakiki. Dari empat kali pilpres, PDIP dua kali kalah dan dua kali kecewa karena tidak berhasil mengusung kader utamanya, Megawati Soekarnoputri. Pilpres 2004 dan 2009, PDIP mencalonkan Megawati dan kalah. Kemudian 2014 dan 2019 PDIP terpaksa menerima tekanan kuat, sehingga mau tidak mau menerima Joko Widodo sebagai Capres dari PDIP. Nama Puan sudah dimunculkan sebagai bakal calon sejak 2014. Hingga kini sudah memakan cukup waktu bagi Puan untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya menjadi Calon Presiden. PDIP sudah berpengalaman menjadi penguasa saat Megawati menjadi Wapres dan selanjutnya Presiden. Pernah beroposisi 10 tahun saat Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dua periode memiliki Presiden yang bukan pimpinan di partai dan bukan bagian langsung dari partai. Tentu PDIP sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Pasti sudah merumuskan kesimpulan, pada posisi mana PDIP harus memperjuangkan secara maksimal, mati-matian. PDIP sebagai partai besar dan tiga kali menjadi pemenang pemilu pada era reformasi ini tidak mungkin akan tinggal diam. Semampang masih pada tataran kewenangannya, maka PDIP harus menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan yang lebih baik. Kewenangan PDIP Sesuai Undang-undang, PDIP satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold. PDIP bisa mengusung Calon Presiden/Wapres sendiri tanpa partai lain. PDIP bebas menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung. Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Soal siapa yang akan dicalonkan, ukuran pertama adalah siapa yang memiliki komitmen tertinggi dalam merealisasikan mimpi PDIP tentang Indonesia. Yang paling bisa menjadi peluru perjuangan PDIP. Dan siapa kader yang paling bisa \'diajak bicara\' oleh PDIP dalam merealisasi mimpi-mimpi partai. Ukuran-ukuran itu mengharuskan PDIP untuk mencalokan kader pilihannya, tentu Puan Mharani. Bukan sekadar orang PDIP atau simpatisan partai. Dan untuk merealisasikan mimpi-mimpinya tentang Indonesia itu, PDIP harus mencalonkan kader utamanya menjadi Calon Presiden, bukan Wapres. Fakta yang tergambar jelas dalam sejarah Indonesia, Wapres tidaklah memiliki kewenangan besar dalam proses penyelenggaraan negara. Alangkah sangat disayangkan, jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu, satu-satunya partai yang yang berwenang secara mandiri menentukan Capres/Cawapres. Lalu hanya rela menjadikan kader andalannya sebagai Calon Wakil Presiden. Apalagi jika mengalami kekalahan dalam Pilpres, maka PDIP menjadi kalah dua kali. Kalah dalam proses dan kalah pada hasil. Tentu harga diri partai menjadi semakin kempes tak berdaya. Berbeda keadaannya, jika PDIP gagah berani mencalonkan kader utamanya menjadi presiden. Maka pada tahapan ini partai sudah menang dan membuat rasa bangga pada pendukungnya. Tentu saja harus diperjuangkan agar bisa menang Pilpres. Modal menang Pemilu 2019 harus dipelihara dan ditingkatkan agar pemilu berikutnya juga menang. Menang Pileg dan Menang Pilpres. Jikapun kalah dalam Pilpres, tidak mengurangi marwah partai. PDIP tetap gagah berani. Maka demi marwah PDIP dan membuat kaum marhaen bisa tersenyum, Puan Maharani harus menjadi Presiden. (*)
Media Sosial Revolusioner
Perlahan tapi pasti, media sosial terus mencairkan kebekuan demokrasi formal. Pseudo demokrasi yang hanya melahirkan pemimpin korup dan tiran, sedikit demi sedikit berhasil ditelanjangi dan diarak massal.Media sosial pada akhirnya menjadi etalase publik yang memajang distorsi penyelenggaraan negara. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SEIRING era keberlimpahan informasi, perkembangan teknologi komunikasi terasa kian massal, efisien dan efektif dimanfaatkan publik. Tak hanya menyentuh dimensi sosial, interaksi udara menunggang kehebatan dan kecanggihan satelit itu, leluasa menyasar dinamika peradabapan manusia secara lebih komprehensif. Persoalan budaya, politik, ekonomi, hukum, keamanan dsb, menjadi langganan tetap dan menu keseharian dari membuncahnya tema-tema media sosial. Menariknya, tak hanya menampilkan aspek kuantitatif dan kualiatif, konten media sosial juga dipenuhi keberagaman berita. Tentang pergerakan populasi manusia dan persoalan HAM, eksistensi perilaku dan habitat binatang, dinamika alam dan ekosistemnya, serta semua informasi lainnya yang saling bercampur mengisi hingar-bingar ruang lintas sosial tersebut. Alhasil, pelbagai isu dan intrik sesak menyeruak atas nama kebebasan berpendapat dan menikmati suguhan demokrasi. Sejalan dengan itu, antara hoax dan fakta semakin sulit dibedakan. Agitasi dan propaganda semakin tipis selisih identitasnya dengan keberadaan ujaran kebencian, permusuhan dan fitnah sekalipun. Ada pertarungan sengit antara yang gemar mengumbar kamuflase dan manipulasi data dengan yang masih setia mengusung suara marginal dan realitas obyektif rakyat. Pun demkian, selalu saja ada politisasi dan anggaran berbiaya besar yang menempel pada para buzzer dan pendengung yang beroperasi sebagai petugas pembelahan sosial, pemecah-belah bangsa dengan modus menghina agama dan melecehkan para ulama dan pelbagai gerakan moral. Belakangan semakin terus bertumbuh dan meningkat eskalasinya, dari sekedar media alternatif menjadi media pengharapan dan tempat bertumpu gejolak hati dan jiwa rakyat. Ketika terjadi penyumbatan saluran aspirasi dari mekanisme formal dan normatif, suara rakyat mengalir deras menyusuri kanal-kanal pembebasan. Amanat rakyat yang digaungkan seakan seperti air bah yang tak terbendung. Bukan hanya sekedar aspirasi, lebih dari itu, keinginan yang membatin dan lama bersemayam sebagai \"silent mayority\", kini menjelma menjadi amplitudo gugatan dan perlawananan serta pembangkangan. Media sosial akhirnya benar-benar menjadi media kesadaran kritis dan kesadaran makna bagi proses penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa. Mengungkap kenyataan secara terbuka dan ekspresif, tentang nilai-nilai dan betapa paradoksnya ketika dituangkan dalam praktek-prakteknya. Lebih polos dan murni mengurai syahwat KKN, memamerkan betapa betapa bugilnya para politisi, pejabat dan pengusaha tanpa aurat integritasnya, serta bangganya para pemimpin dan penguasa pada kerakusan dunia. Termasuk juga begitu masif dan serba permisifnya, distorsi penyelenggaraan negara tampil seronok, mabuk dan tanpa malu, marak di pangung-pangung sosial rakyat. Meskipun bagaikan berselancar dengan ranah pidana yang berbungkus UU ITE, media sosial tetap digandrungi rakyat sebagai wadah sekaligus sarana refleksi dan evaluasi kebangsaan. Sebuah gerakan gerilya opini dan berpotensi sebagai mobilisasi, juta langkah taktis dan stategis yang tak bisa diremehkan, sangat memungkinkan menjadi stimulus meraih capaian tuntututan kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan lepas dan tanpa beban, namun tetap tajam dan menohok menguliti para pemimpin dan aparat pemerintahan yang korup dan dzolim. Rakyat larut menjadikan media sosial sebagai sidang sekaligus vonis dari pengadilan rakyat yang sesungguhnya. Mungkin dan boleh jadi ini cara sebagian besar rakyat berkomunikasi, setelah negara dan aparat pemerintahannya gagal menyampaikan bahkan sekedar memahami kehendak dan aspirasi rakyat. Ketika media mainstream tak berperan memainkan fungsi kontrol dan menyampaikan kebenaran, maka media sosial seakan meniadi kawan seiring sejalan dalam berdemokrasi dan ramah menerima kegelisahan dan kecemasannya. Sama halnya dengan suara kritis, perlawanan dan pembangkangan yang selalu dikawal tindakan represif, penjara dan ancaman kematian. Maka celoteh rakyat yang sejatinya menjadi representasi dari upaya mencari nafkah keadilan dan kebebasan yang terbelenggu. Sepertinya, dapat mewakili anomali konstitusi, terutama saat pendapat rakyat tak lagi dapat dicegah untuk mengemuka dan memenuhi ruang publik, meskipun itulah satu-satunya dan yang terbaik yang dimikili rakyat dalam berdaulat sebagai warga negara dan warga bangsa. Duhai media sosial yang revolusioner, meski tanpa pasukan dan senjata dan uang negara yang berlimpah, serta para pemuja dan penghamba kekuasaan yang berlindung atasnama negara. Semoga tetap dinamis dan mengupayakan perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Layaknya keindahan jargon-jargon Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang sering dikumandangkan. (*)
Vaya Con Dios
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Prabowo terkait capres: Kalau bisa yang pengalaman, tidak harus saya (Derik.com) Megawati membuat pernyataan yang merangsang nieuwsgierig, rasa ingin tahu. Megawati khawatirkan kondisi RI, \"kalau aku sudah \'ndak ada, piye yo\", katanya. (Detik.com) Sebait lyric lagu Melayu Sekedar Bertanya nyanyian Babay Suhaeni tahun 1970-an membantu kita memahami motif pernyataan kedua tokoh di atas: Wajahmu dulu berseri-seri Senyummu sungguh manis sekali Pandangan matamu bercahaya Tetapi kini jauh berbeda. Pernyataan Prabowo mengesankan reluctancy terhadap pencapresan. Jokowi menggunakan istilah ojo kesusu ketika di Jateng Projo bersemangat untuk mencapresi Ganjar. Megawati sudah lama tak menyebut akronim capres. Capres jadwalnya tetap, tapi kutipan sikap-sikap di atas tidak terhubung dengan realisasi jadwal. Juga SBY tak bicara capres, AHY tidak melakukan lobbies seperti Ketua PAN atau Nasdem. Semangat bercapres ria berkobar pada capres-capres non-partai. Bagaikan api nan tak kunjung padam laiknya, mengutip Sutan Takdir Alisyahbana. Sidang-sidang kabinet lama tak tersiar. Untuk soal-soal teknis Presiden cuma kordinasi dengan Menko Luhut. Content jadwal Jokowi lebih pada kunjungan ke pasar-pasar. Nada sendu membayang dalam tampilan pembesar. Di wajahmu tak lagi kulihat bulan. The lady who knew too much, itulah latar ucapan Megawati yang dikutip di atas. Ia dikenal akrab dengan Presiden Korea Utara Kim Jo Il dan penerusnya sekarang, tapi berhadir di pelantikan Presiden Korsel, dan bicara empat mata sesudah itu. Korsel dekat dengan USA semua orang tahu. Megawati dengan Presiden Korsel bila bicara tentang Ukraine atau China, dalam term ilmu fiqih dikatakan mustahil pada akal, karena tidak proporsional. Yang dibahas tentu Indonesia. Itu tercermin dari kata-kata Mega, gimana kalau saya sudah \'ndak ada. Facta: Mega mitra wicara. Vaya con dios mi vida Vaya con dios lu sudah (RSaidi)
Jokowi Berkhianat pada PDIP dan Megawati
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan INI belum berbicara soal pengkhianatan Jokowi pada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Amanah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa dinilai gagal ditunaikan dan menyimpang. Perhatian kita tertuju dahulu kepada pengkhianatan Jokowi kepada partai pengusung utama dan Ketua Umum Partai tersebut. Jokowi diajukan sebagai Capres pada Pemilu 2014 maupun 2019 oleh PDIP meskipun yang bersangkutan bukan berasal dari kader PDIP. Saat menjadi Gubernur DKI sebelumnya Jokowi diusung oleh Partai Gerindra bersama PDIP. Peran PDIP baik untuk Pilgub 2012 maupun Pilpres untuk menggoalkan Jokowi sangat besar. Bahkan dapat disebut sebagai penentu utama. Tetapi kini ternyata Jokowi mulai menjaga jarak dengan PDIP. Perseteruan Jokowi dengan Megawati semakin meruncing. Sejak KPK \"milik Jokowi\" dan Kejagung \"milik Megawati\" maka target-target hukum saling berbalas. Pembongkaran kasus korupsi jadi mainan untuk memperkuat posisi. Waktu Iedul Fitri lalu, Jokowi dengan Megawati tidak berhalal bihalal, Jokowi memilih ke Jogyakarta. Dalam perhelatan pernikahan adik Jokowi baik Megawati maupun Puan tidak menghadiri. Sebaliknya di saat acara penting BIN Smart Campus Soekarno yang dihadiri Prabowo, Budi Gunawan dan Hendropriyono, Jokowi yang tidak hadir. Aktivis PDIP Bambang Pacul menyatakan ada pihak yang menjauhkan Jokowi dari Megawati dan PDIP. Rupanya Jokowi \"mutung\" karena kemauannya tidak didukung. Soal perpanjangan masa jabatan tiga periode. Akhirnya saling bermusuhan. Namun \"hengkang\" nya Jokowi dari Mega dan PDIP dapat berkonsekuensi apalagi jika kualifikasinya sampai pada pengkhianatan. Tiga kemungkinan akibat politik ke depan yang dapat terjadi akibat Jokowi berkhianat, yaitu : Pertama, bersama kekuatan oposisi PDIP akan melakukan upaya untuk menurunkan Jokowi sebelum tahun 2024 baik dengan melakukan tekanan politik maupun proses Sidang Umum MPR. Mengendalikan trium virat dan mempengaruhi MPR untuk menghasilkan pasangan yang dianggap menguntungkan PDIP. Kedua, ikuti alur waktu hingga Pemilu 2024 dimana PDIP maju dengan Capres sendiri, tidak mendukung \"calon kepanjangan tangan\" jokowi. Jokowi kehilangan basis partai pelindung. Akhirnya akan masuk fase penghukuman pasca masa jabatan. Ketiga, penunjukkan Plt Kepala Daerah yang dipastikan \"orang orang Jokowi\" akan diganggu PDIP sehingga skenario bantuan Kepala Daerah untuk sukses Pilpres dapat digagalkan. Bandar atau oligarki dibuat ragu untuk tetap berada di belakang kepentingan Jokowi. Dengan melepaskan diri dari PDIP dan Megawati, Jokowi kehilangan sandaran partai politik. Jokowi semakin teralienasi dan menyebabkan pilihan hanya satu yaitu mundur. Dalam hal tidak mundur, Jokowi tetap ingin menempatkan diri sebagai \"king maker\" untuk banyak kandidat Ganjar, Erik, Sandi, Anies bahkan Prabowo. Berharap \"king\" nya nanti dapat menyelamatkan pribadinya baik kekayaan maupun keluarganya. Dengan memusuhi PDIP yang telah berjasa melahirkannya justru Jokowi itu berkhianat di akhir. Sejarah banyak mencatat bahwa pengkhianat selalu memiliki garis ujung kehidupan yang tragis. Jokowi dengan Megawati bukan sekedar pecah kongsi tetapi soal bukti teman yang tidak berbalas budi. Puan yang semestinya dibantu dan didukung, justru ditelikung. Ganjar Pranowo telah menjadi boneka jokowi dan oligarki untuk menghabisi Megawati dan Maharani. Meskipun begitu, Jokowi akan habis masa kekuasaannya sebentar lagi. Dan demi menyelamatkan diri terpaksa ia harus tabrak sana sini. Tapi semua itu adalah tahap sakaratul maut yang tidak akan bisa menolong untuk menghidupkan kekuasaan menjadi seribu tahun lagi. \"Betrayal is not a way of calm, victory and happiness but a form of restless, defeat and suffering\" Berkhianat bukan jalan bagi ketenangan, kemenangan, dan kebahagiaan tetapi wujud dari kegelisahan, kekalahan, dan penderitaan. Bandung, 03 Mei 2022
Jokowi Akan Hadir di Formula E, Rocky Gerung: Nyumbang Kagak, Nongol Iya
Jakarta, FNN – Setelah melalui pergulatan panjang, akhirnya seluruh BUMN tidak memberikan sponsor pada ajang balap mobil Formula E di Ancol Jakarta, 4 Juni 2022. Sempat terbersit di benak BUMN untuk memberikan sponsor, tetapi dalam bentuk barang bukan cash value, publik menyebutnya bantuan nasi kotak. Pertamina membantu bahan bakar, PLN kasih supply listrik, dan Telkom kasih komunikasinya. Di detik-detik akhir ada satu yang masih bertahan yaitu Pertamina, tapi itu diputuskan untuk ditolak karena sponsornya terlalu kecil, hanya barter dan potongan harga, dikhawatirkan jadi temuan KPK. Menanggapi sikap BUMN yang terkesan ogah-ogahan mensponsori Formula E, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan keheranannya. “Itu ajaib. Harusnya Pak Jokowi malu dong. Masa nyumbang kagak, tetapi minta diundang. Kan begitu. Ini adalah hak Gubernur sebetulnya untuk protes. Ini event metropolitan dan disaksikan oleh publik internasional,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02 Juni 2022. Namun demikian Rocky memaklumi karena keputusan memberikan sponsor atau tidak tergantung Jokowi. Sementara dia punya beban berat jika harus membantu rival politiknya. “Dari awal kita tahu bahwa ini juga persaingan. Jadi tentu Pak Jokowi bilang bahwa saya akan datang di situ supaya ada berita bahwa saya membuka, berada di tengah peristiwa internasional itu. Tapi jangan sponsori. Kalau sponsori, kalau saya di situ dan ada sponsor bisa yang menang politik racing ini, ini kan racing politik, Anies Baswedan. Jadi itu konyolnya. Kan mustinya ada kelegaan untuk sportivitas. Ini mendukung sportivitas, jangan ada upaya untuk menunggangi headline di Formula E. Jadi Formula E dibatalkan oleh Formula U, Formula Uang. Itu soalnya,” kata Rocky. Inti dari semua itu masyarakat Jakarta sudah tahu bahwa ini permainan untuk menggusur Anies. “Tapi itu enggak mungkin terjadi lagi karena Anies sudah digadang-gadang bakal dibawa oleh Pak JK ke Ibu Mega. Jadi sekali lagi, jika Anies semakin dilecehkan, dia akan semakin moncer. Itu kira-kira begitu kondisinya,” paparnya. Absennya BUMN dalam ajang bergengsi itu sesungguhnya justru akan merugikan kalkulasi ke politik istana. “Bayangkan Pak Jokowi masuk ke sirkuit lalu orang teriak Anies, Anies. Lain kalau Pak Jokowi menyumbang. Kan Pak Jokowi yang menentukan nyumbang atau tidak. Kan bisa diperintahkan eh nyumbang semua ya, kan saya mau ada di situ. Supaya teriakannya oke Pak Jokowi tiga setengah periode, tiga setengah periode. Kan bisa diatur massanya. Jadi, konyol juga nih istana,” tegasnya. Rocky menganggap Jokowi terlalu “Baper” dalam menghadapi perhelatan ini. Momentum yang bisa mengakrabkan masyarakat melalui sportivitas justru dimanfaatkan sebagai permainan curang. “Jadi, sekali lagi Anies akan dikendalikan oleh mental-mental yang nggak berani berkompetisi. Dan rasa iri itu yang akan membuat masyarakat Indonesia mengatakan oke kalau begitu kita pro Anies saja deh karena Anies dikhianati terus itu, dizolimi. Kalau istilah itu sudah muncul maka elektabilitas Anies naik,” katanya. Rocky menduga di area balap, akan ada poster yang dipasang secara demonstratif, “Nyumbang Kagak Nongol Iya.” Lalu orang-orang menghubungkan dengan Pak Jokowi. “Jadi, ya sudah kita terima kecerdasan publik Jakarta untuk mengolok-olok dan membuat satire terhadap Pak Jokowi itu, enggak kalah tajamnya dengan kelantangan Masinton dan Trimedya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menohok. Kira-kira begitu. Kita akan menonton dua peristiwa nanti di Ancol, yaitu racing mobil dan racing politik. Dan kita tahu siapa yang menang,” papar Rocky. Rocky menyayangkan pilihan sikap Jokowi dan teman-temannya yang terlalu dangkal dalam menghadapi event olah raga internasional yang seharusnya dijunjung tinggi dengan fair. Pendangkalan ini terjadi karena kekhawatiran istana tentang perubahan politik. “Kalau istana santai saja kan tidak ada soal. Justru kekhawatiran itu bahwa istana enggak punya kader lagi, terjadilah saling jegal ini. Sinyal bahwa di arena balapan mobil ada balapan politik. Itu buruknya,” tegasnya. Rocky membayangkan, keadaan akan semakin asyik ketika nanti ternyata ada Megawati hadir di situ lalu duduk di samping Anies yang diapit oleh Puan Maharani. “Saya bayangkan, Pak Jokowi wajahnya seperti apa nanti. Itu kan kesulitan protokoler juga. Tapi kita ingin saksikan juga sebetulnya, Ibu Mega bilang, saya PDIP akan mengerahkan warga buat nonton itu dan saya ingin sekali duduk di samping Anies. Dan ibu Puan juga akan mengapit Anies. Itu sinyalnya langsung bercahaya tuh. Nah itu yang tidak mampu dihitung oleh para penasihat Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi menjadi konyol di situ,” tegasnya. Rocky juga khawatir nanti publik akan mengolok-olok Jokowi saat hadir di arena. “Jokowi Pulang, Jokowi Pulang.” Apalagi kalau sinyal itu menjadi kasar, maka hilang peradaban sportivitas kita. “Kita mau mencegah itu. Saya terangkan itu sebagai potensi, bukan saya ingin terjadi potensi itu. Masih ada waktu Pak Jokowi untuk perintahkan Erick Thohir bantu Formula E. Selesai problem,” tegasnya. Pemboikotan sponsor untuk Formula E adalah contoh betapa tidak baiknya perilaku pimpinan kita dalam berpolitik. Padahal berpolitik dengan kemanusiaan sebenarnya sangat adiluhung. “Politik itu adalah aktivitas yang adiluhung. Jadi, semakin adi seseorang itu, dia harus dituntut untuk makin luhur cara-cara berpolitiknya. Adab itu yang tidak ada di kita. Jegal menjegal,” pungkasnya. (ida, sws)
Kemarahan Megawati kepada Jokowi dan Ganjar Sudah Sampai Ubun-ubun
Jakarta, FNN - Keretakan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi tak bisa ditutup-tutupi lagi. Jokowi dicap sebagai orang bebal dan Ganjar Pranowo distempel sebagai orang yang belagu, kemlinthi, dan sok pintar. Anehnya, banyak orang yang tidak percaya kalau mereka berseteru. Publik menganggap hanya settingan belaka. Pengamat politik Rocky Gerung menilai perseteruan mereka serius dan kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. “Kemarahan Ibu Mega bisa kita dengar melalui kalimatnya Masinton yang menyebut Jokowi bebal. Juga kalimatnya Trimedya yang menyebut Ganjar itu kemlinthi. Pilihan bahasa ini sudah di ubun-ubun,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02 Juni 2022. Rocky menduga, barangkali mereka sudah ada rapat khusus DPP untuk memilih istilah tersebut. “Mungkin mereka pikir disebut apa? Sebut banyak tingkah atau bacot, tetiba dipakai istilah bebal. Pasti mereka tidak akan pakai istilah dungu karena itu istilah saya,” paparnya. Kemarahan para kader PDIP terhadap Jokowi dan Ganjar, bisa dibaca juga dengan melihat watak Megawati Soekarnoputri yang ingin agar supaya ada yang lurus di dalam politik partainya sendiri. “Nah, Jokowi yang diasuh sebagai - bahkan Pak Jokowi sendiri suatu waktu pernah mengganggu, ya hubungan saya dengan Ibu Mega bukan sekadar hubungan kader atau tugas, tapi saya sudah anggap orang tua, jadi ibu saya sendiri. Apalagi kalau itu kita kenang kembali, terus-terus Ibu Mega merasa ini anak kurang ajar betul ya. Jadi neko-neko atau plintat plintut ini bagi ibu Mega atau Pak Jokowi itu sudah selesai. Dan itu saya kira nggak bakal bisa dipulihkan lagi,” papar Rocky. Rocky menegaskan, tentu Jokowi sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah frontal atau diametral dengan PDIP. Itu yang menandakan kenapa dalam beberapa peristiwa terakhir Mega tidak menghadiri peristiwa yang seharusnya ia hadiri, yaitu perkawinan adik Jokowi, lalu peresmian kota Pancasila di Ende. “Jadi seluruh aktivitas politik minggu ini memperlihatkan ada ketegangan yang nggak mungkin lagi dijembatani,” tegasnya. Rocky meyakini olok-olok dari Trimedya dan Masinton terhadap Jokowi dan Ganjar merupakan manifestasi dari kemarahan Megawati. “Jadi betul-betul ini adalah suara Ibu Mega melalui dua kadernya yang paling tajam dalam membuat olok-olok. Itu sudah enggak mungkin dipulihkan lagi. Sudah langsung dimengerti oleh Pak Jokowi sebagai orang Solo. Itu kan kasar sekali. Tapi Pak Joko Widodo merasa bahwa kalau begitu nggak bisa dipulihkan,” tegasnya. Jadi, ini betul-betul menohok. “Batin Jokowi itu pasti terluka. Dan itu konsekuensi dari tidak taat pada perintah pemimpin partai. Kan sebetulnya dalam etika politik Pak Jokowi tetap memang kader PDIP. Ya bikin negosiasi dengan PDIP,” tegasnya. Rocky mengingatkan masyarakat bahwa sudah seringkali Megawati merasa tidak didenger nasihatnya. “Jadi, Mega sebagai orang yang membesarkan Presiden Jokowi berhak untuk memilih kalimat yang akan diucapkan melalui dua kadernya. Itu kira-kira bacaan psikologi politiknya,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa saat ini persaingan-persaingan politik sudah terbaca, dan gerak politik yang menganggap Ganjar itu kita tinggalkan saja, terbaca melalui beberapa statement PDIP yang seolah-olah memberi angin kepada Panglima Andika. Pasangan Andika – Puan, kata Rocky, lalu muncul kemarin yang betul-betul brilian dari Pak JK yang berupaya untuk mengambilalih isu dan menyodorkan duet Anies dan Puan. Jadi, menurut Rocky semua fasilitas itu sudah dibaca publik dan tinggal tunggu kejelasan PDIP kapan Ganjar mau dipecat dari partai. “Tapi ini sudah disebut bebal, sudah disebut sebagai kemlinthi, kenapa nggak dipecat. Sekarang bolanya balik PDIP. Konsisten dong supaya jangan dianggap bahwa PDIP marahnya cuma pura-pura. Tapi kita tahu pasti Bu Mega akan lakukan kemarahan itu secara sempurna,” tegasnya. (ida, sws)
Menteri ATR: Kebutuhan Anggaran Bank Tanah Rp2,5 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kebutuhan anggaran bank tanah sebesar Rp2,5 triliun.\"Sudah mendapatkan modal awal Rp1 triliun. Mudah-mudahan dapat lagi Rp1,5 triliun pada tahun anggaran ini,\" katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan bank tanah merupakan badan baru yang berdiri 1 Januari 2022. Operasional bank tanah dalam rangka upaya mendukung jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.\"Namun, karena kondisi APBN yang sulit, mudah-mudahan komitmen pemerintah tetap jalan, dengan demikian bank tanah bisa efektif dan kami bisa segera merekrut dewan pengawas perwakilan masyarakat, yang nantinya mendapatkan persetujuan DPR,\" harapnya.Kata dia, pagu anggaran Kementerian ATR tahun 2022 sebesar RpRp8,3 triliun. Anggaran itu mengalami dua kali penyesuaian yakni Rp270 miliar dan Rp263 miliar.\"Sampai saat ini, capaian program dengan serapan anggaran sebesar Rp2,06 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran,\" jelasnya.Sementara, pagu anggaran yang diberikan tahun 2023 sebesar Rp7,49 triliun atau jauh lebih rendah daripada pagu 2022. (mth/Antara)
BI Targetkan Transaksi BI-FAST Capai Rp811 Triliun Sepanjang 2022
Jakarta, FNN - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan pihaknya menargetkan transaksi BI-FAST akan mencapai Rp811 triliun sepanjang tahun ini.“Kita menargetkan, kita memproyeksikan Rp811 triliun sampai akhir tahun. Hopefully akan tercapai,” katanya dalam acara Akselerasi Implementasi BI-FAST di Jakarta, Kamis.Sementara hingga 29 Mei 2022, transaksi BI-FAST telah mencapai Rp320,6 triliun dari 85,3 juta transaksi.Untuk periode selama Ramadhan dan libur Idul Fitri yaitu 3 April sampai 8 Mei 2022, transaksi BI-FAST mencapai 27,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp107,4 triliun.Tak hanya itu, rata-rata harian volume transaksi selama Ramdhan dan libur Idul Fitri juga naik 29 persen menjadi 767.169 transaksi yang lebih tinggi dibanding rata-rata harian Maret 2022 sebanyak 596.771 transaksi.Filia mengaku optimis target transaksi Rp811 triliun akan tercapai mengingat biaya transfer antarbank melalui BI-FAST lebih hemat yaitu Rp2.500 sehingga sangat menguntungkan termasuk bagi para pelaku UMKM.“Biasanya kita melakukan online transfer Rp6.500 sekarang hanya Rp2.500 jadi perbedaannya Rp4.000. Kalau untuk UMKM itu terasa banget, kalau dia melakukan pembayaran 10 kali sehari,” jelasnya.Terlebih lagi, Filia menuturkan tarif transfer antarbank melalui BI-FAST yang sebesar Rp2.500 merupakan harga maksimal sehingga ada beberapa bank yang memberi promo dengan menggratiskan.Ia pun tak memungkiri adanya peluang untuk menurunkan biaya transfer tersebut setelah dilakukan review berkala oleh Bank Indonesia.“Kita nanti mungkin, dalam ketentuan kita disebutkan melakukan review berkala. Jadi nanti pada saatnya hal ini (Rp2.500) bisa diturunkan,” tegasnya. (mth/Antara)
Indonesia Sudah Lepas Dari Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat Merah
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Indonesia telah melepas ketergantungan impor \"povidone iodine\" sebagai bahan baku produksi cairan pembersih luka antiseptik atau obat merah untuk kebutuhan dalam negeri.\"Bahan \'Povidone iodine\' itu dipakai buat obat merah, kalau luka biasanya dikasih Betadine. Itu 100 persen tadinya masih impor, tapi dengan adanya bahan baku ini bisa beli di dalam negeri,\" katanya usai meresmikan pabrik bahan baku obat pavodine iodine di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.Ia mengatakan bahan baku obat yang umum dikenal masyarakat sebagai obat merah itu kini diproduksi di dalam negeri oleh PT Kimia Farma Sungwun Pharmachopia Delta Silicone 1 Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Menurut dia bahan baku povidone iodine didatangkan dari salah satu tambang milik PT Kimia Farma di kawasan Jawa Timur untuk diproduksi bagi kebutuhan konsumen dalam negeri di Cikarang.\"Saya baru tahu, bahwa bahan baku ini ternyata adalah barang tambang yang didatangkan dari tambang miliki Kimia Farma di Jawa Timur,\" katanya.Menkes mengatakan impor bahan baku obat selama ini menguntungkan sektor ekonomi di luar negeri sebab penyerapan tenaga kerja justru terjadi di negara produsen bahan baku.Ia menganalogikan impor povidone iodine layaknya produksi tambang nikel menjadi baja. \"Ini sama kasus nikel jadi baja. Nikelnya diimpor dari Indonesia, balik lagi menjadi baja. Itu kan penambahan nilai ekonominya di luar negeri. Tenaga kerja di serap di luar,\" katanya.Kemenkes mengapresiasi kinerja PT Kimia Farma yang telah berkontribusi membangun ketahanan kesehatan dalam negeri dengan memanfaatkan bahan baku domestik menjadi produk jadi di dalam negeri.\"Bahan tambangnya ada di Jawa Timur, produk jadinya ada di Indonesia. Jadi dari hulu ke hilir, semuanya bisa diproduksi di Indonesia,\" kata Budi Gunadi Sadikin.Pada acara yang sama Direktur Utama PT Kimia Farma Honesti Basyir mengatakan povidone iodine merupakan bagian dari peta jalan produksi 24 bahan baku obat dalam negeri. Sebanyak 12 di antaranya telah diproduksi dan memperoleh sertifikasi serta dinyatakan halal.Bahan baku tersebut di antaranya Klopidogrel, Atorvastatin, Simvastatin, Atorvastatin, Clopidogrel, Efavirenz, dan Entekavir.\"Kalau sekarang Indonesia masih mengimpor lebih dari 90 persen, PT Kimia Farma bisa mengurangi hingga 20 persen ketergantungan bahan baku obat dengan target road map sampai 2026,\" demikian Honesti Basyir. (mth/Antara)
POPULER
