ALL CATEGORY
Pemerintah Akan Atur Pembelian BBM Bersubsidi
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia saat ini sedang merumuskan aturan terkait penunjukan teknis pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan regulasi itu akan mengatur dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga.\"Di dalam Perpres tersebut tidak hanya BBM jenis Pertalite yang akan disempurnakan, satu lagi yang lebih krusial BBM jenis solar karena solar masih disubsidi meskipun subsidi per liter, tetapi harganya masih sangat murah kalau dibandingkan dengan solar nonsubsidi,\" ujarnya dalam tayangan CNBC Energy Corner yang dipantau di Jakarta, Senin.Saat ini harga solar bersubsidi hanya dijual Rp5.100 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi sudah mencapai hampir Rp13.000 per liter.Djoko mengungkapkan perang Ukraina dengan Rusia telah membuat harga minyak dunia melambung terkhusus gasoline, sehingga harga Pertamax di dalam negeri terkerek naik menjadi Rp12.500 per liter.Sementara itu, pemerintah juga tidak menaikkan harga Pertalite yang membuat selisih harga BBM jenis penugasan ini juga serupa antara Solar dan Bensin. Hal itu lantas membuat konsumen beralih dari membeli Pertamax ke Pertalite.Situasi itu yang membuat beban keuangan Pertamina semakin berat karena perseroan harus melakukan impor sekitar 50 persen untuk bensin dengan harga yang tinggi, sementara harga jual produknya justru tidak naik sesuai harga keekonomian.\"Dua hal ini yang akan diatur lebih lanjut oleh Perpres yang baru tersebut,\" kata Djoko.Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Solar adalah prioritas pertama yang akan pemerintah atur karena BBM jenis ini digunakan tidak hanya oleh kendaraan bermotor, tetapi industri-industri pertambangan dan perkebunan, hingga kapal-kapal besar. Adapun Pertalite hanya terjadi pergeseran konsumen yang membuat volume penyalurannya bertambah.Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa parlemen telah bertemu dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas membicarakan terkait aturan pembelian BBM bersubsidi.Dalam pertemuan itu, ungkap Mulyanto, Pertamina mengharapkan agar aturan pembelian bisa ditata supaya penyaluran BBM subsidi dan penugasan bisa lebih tepat sasaran.\"Ketika harga Solar yang tidak disubsidi semakin meningkat, artinya disparitas semakin tinggi, ini semakin rawan, sehingga solar harus diatur. Kemudian ketika menyusul Pertamax ikut naik terjadi hal yang serupa ada gap yang tinggi antara Pertalite dan Pertamax,\" ujar politisi PKS tersebut.Pemerintah kini tengah merumuskan konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi. Sekarang secara umum yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah usaha kecil, usaha mikro, petani kecil lahannya di bawah dua hektare, kendaraan umum.Dalam berbagai forum, lanjut Mulyanto, ia cenderung mengusulkan agar pemerintah memperketat pembelian Pertalite, di mana mobil mewah maupun mobil dinas tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite termasuk juga Solar.\"Kami arahkan agar pembelian lebih tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Jadi, itu urgensinya,\" pungkas Mulyanto. (mth/Antara)
Danseskoau: Ada Kendala Koordinasi Antara Pejabat Sipil dengan TNI AU
Jakarta, FNN - Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Danseskoau) Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra menyebutkan masih terdapat kendala koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI AU terkait dengan penanggulangan potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang udara.\"Hasil penelitian pendahuluan melalui kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Pasis menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional,\" kata Iko.Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam Seminar Nasional Seskoau A-59 bertajuk \"Revitalisasi Bandar Udara Indonesia Sebagai Elemen Air Power dalam Mendukung Keamanan Wilayah Udara Nasional\" yang disiarkan di kanal YouTube Airmen TV Dispenau, dipantau dari Jakarta, Senin.Penyebab dari kendala tersebut, kata Iko, adalah mekanisme aturan tingkat bawah, seperti mekanisme pelibatan hingga jalur komunikasi dan koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI Angkatan Udara.Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pejabat sipil kebandarudaraan adalah pejabat kepabeanan, keimigrasian, serta kekarantinaan.Pejabat sipil kebandarudaraan juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan negara, mengingat bandara merupakan gerbang nyata Indonesia terhadap mobilitas barang dan manusia yang berasal dari luar yurisdiksi nasional.\"Masuknya orang, barang, dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kerawanan, berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional,\" ucapnya.Akan tetapi, lanjut dia, mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran tersebut tidak dapat secara parsial oleh pejabat sipil kebandarudaraan saja. TNI Angkatan Udara memiliki peran yang sangat penting untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi pelanggaran tersebut.Oleh karena itu, Iko memandang penting bagi para pejabat sipil kebandarudaraan dengan TNI AU untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna memperkuat ketahanan negara dalam hal keamanan udara.\"Bandar udara memiliki peran strategis sebagai penopang keamanan udara, juga sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian,\" kata Iko. (mth/Antara)
Wakil Gubernur Pimpin Sementara Pemprov Jawa Barat Hingga 4 Juni
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi pemimpin sementara pemerintahan di Pemprov Jabar hingga 4 Juni 2022, atau selama Gubernur Ridwan Kamil sedang menjalankan cuti atau izin khusus. \"Di dalam surat dari Mendagri disebutkan bahwa yang pertama pemerintahan di Jawa Barat harus terus berjalan. Yang kedua yang menjadi pimpinan selama Pak Gubernur melakukan izin dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022 adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur (Jabar),\" kata Setiawan Wangsaatmaja dalam jumpa persnya di Gedung Sate Bandung, Senin.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada tanggal 26 Mei 2022. Selama menjadi pemimpin sementara, kata Sekda Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat wajib berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. \"Otomatis jalannya pemerintahan ini (Pemprov Jabar) dalam kurun waktu sampai 4 Juni 2022 dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur Jabar. Akan tetapi, tetap harus berkoordinasi, khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur Jabar,\" kata dia. Sekda mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022. \"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya mulai 29 Mei hingga 4 Juni 2022 untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait dengan surat izin ke luar negeri dengan alasan penting,\" kata Setiawan. Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2022. \"Saya akan cerita, kurun waktu 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan. Ia melanjutkan, \"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur.\"Selanjutnya, kata Sekda, Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (mth/Antara)
Betty Epsilon: KPU Terus Mutakhirkan Data Jelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan lembaganya terus melakukan pemutakhirkan data pemilih menjelang Pemilu 2024.\"Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat,\" kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).\"Insyaallah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU,\" jelasnya.Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah.\"Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,\" katanya.Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap. (mth/Antara)
Uni Eropa Gagal Sepakati Embargo Minyak Rusia
Brussels, FNN - Uni Eropa (EU) pada Minggu (29/5) gagal menyepakati embargo minyak Rusia, tetapi para diplomat EU masih akan berupaya untuk membuat kemajuan menjelang pertemuan tingkat tinggi pada Senin hingga Selasa (30-31 Mei).Pertemuan itu akan membahas tentang pengecualian pengiriman pipa ke negara-negara Eropa Tengah yang dikelilingi daratan, kata para pejabat EU.Namun, seorang diplomat senior EU mengatakan \"masih terlalu banyak detil yang harus diselesaikan\" untuk mengharapkan kesepakatan terjadi sebelum para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels pada Senin sore.Sanksi yang diusulkan terhadap impor minyak itu adalah bagian dari paket sanksi keenam Uni Eropa terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.Paket sanksi tersebut termasuk memotong bank terbesar Rusia, Sberbank, dari sistem pesan komunitas telekomunikasi keuangan antarbank seluruh dunia yang biasa disebut SWIFT.Selain itu, ada larangan dari EU bagi media-media Rusia dan tambahan lebih banyak orang ke dalam daftar individu yang asetnya dibekukan dan yang tidak dapat masuk ke Uni Eropa.Seluruh paket sanksi itu telah ditahan oleh Hongaria, yang mengatakan embargo minyak Rusia akan menjadi pukulan telak bagi perekonomiannya karena tidak dapat dengan mudah mendapatkan minyak dari negara lain. Slovakia dan Republik Ceko juga telah menyatakan keprihatinan yang sama.Pembicaraan EU tentang embargo minyak itu telah berlangsung selama sebulan tanpa kemajuan dan para pemimpin EU sangat ingin mencapai kesepakatan dalam pertemuan puncak mereka agar tidak terlihat terpecah dalam tanggapan mereka terhadap Moskow.Untuk memecahkan kebuntuan, Komisi Eropa mengusulkan agar larangan hanya berlaku untuk minyak Rusia yang dibawa ke Uni Eropa dengan kapal tanker.Usulan itu akan memungkinkan Hongaria, Slovakia dan Ceko untuk terus menerima minyak Rusia melalui pipa Druzhba Rusia untuk beberapa waktu sampai pasokan alternatif dapat diatur.Menurut para pejabat EU, Budapest mendukung usulan itu, tetapi pembicaraan pada Minggu (29/5) itu tersangkut pada masalah pembiayaan Uni Eropa di mana Hongaria ingin meningkatkan kapasitas pipa minyak dari Kroasia dan untuk mengalihkan kilangnya dari penggunaan minyak mentah Ural Rusia ke minyak mentah Brent.Hal itu akan dibahas oleh para utusan EU pada Senin pagi bersama dengan fokus pada persoalan tentang cara memastikan persaingan yang adil mengingat harga minyak lebih tinggi yang akan dihadapi negara-negara anggota EU yang bergantung pada pengiriman minyak mentah Brent sebagai akibat dari sanksi. (mth/Antara)
Penunjukan LBP Atasi Migor: Salah dan Sungsang!
Bisa saja mereka merasa percaya diri atas keadaan yang terjadi. Mereka tidak menyadari, cara mengatasi persoalan Migor hanya akan menarik kekuatan rakyat yang akan mengatasinya, rakyat akan melawan pemerintah. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dipercaya Presiden Joko Widodo alias Jokowi memegang jabatan baru. Kali ini, Luhut diperintahkan Jokowi untuk membereskan persoalan minyak goreng (Migor). Lagi-lagi penunjukkan LBP mengurus minyak goreng jelas salah tunjuk. Sebab mematikan fungsi-fungsi Mengko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Presiden sendiri berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet. Seolah-olah menteri terkait hanya sebagai menteri pajangan (mati suri). Penunjukan LBP juga berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Sebab, menurutnya, LBP dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng. Rakyat sudah mempersepsikan bahwa LBP itu bagian dari masalah, yang harus diatasi bukan justru ada penunjukan untuk mengatasi masalah. Ini hanya dagelan jeruk makan jeruk. Terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Isu negatif kedekatan LBP dengan para pemain sawit akan memperbesar masalah di tengah-tengah masyarakat. Trauma masyarakat masih sangat kuat, saat menjadi komandan penanganan pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh. Kala ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, terdengar adanya keributan keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA yang terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Inti masalah harga (saat ini) dan kelangkaan (saat itu), Migor itu soal produksi yang dilepas dikuasai oligarki, dengan segala masalahnya, termasuk menarik banyak pihak terseret oligarki untuk terlibat cari untung besar-besaran dan regulasi pemerintah yang tidak konsisten, karena kalah dan tunduk atas kuasa Oligarki yang sangat kuat hingga akhirnya membuka ruang bagi mereka untuk melakukan apa saja yang mereka mau, bebas berspekulasi, manipulasi dan melakukan penyeludupan. Terpantau LBP mengaku: sudah punya solusi untuk masalah minyak goreng. Ia mengatakan supai minyak goreng untuk masyarakat sudah cukup, namun perlu memastikan distribusi dan penyalurannya. Dia akan melakukan audit perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai Juni 2022. Indikasi ini awal petunjuk LBP akan melakukan kebijakan yang asal-asalan. Proforma awal sudah kelihatan tidak akan menyentuh akar masalah tetapi akan berputar-putar kesana kemari. Kalaulah kuasa presiden lebih kuat dari Oligarki tidak akan sulit mengatasi harga Migor dengan segala masalahnya. Saat pasokan jelas mencukupi untuk mengembalikan harga ke angka kisaran Rp 11.000/liter dan menghilangkam pasokan minyak goreng curah dan kemasan yang dimainkan distributor sangatlah mudah. Langkah LBP bisa ditebak yang akan muncul hanya kebijakan gimmick dan pencitraan, akan muncul seolah olah ada penurunan harga bahkan akan ada bantuan langsung tunai dan kebijakan lain yang sama sekali tidak mengatasi masalahnya. Kebijakan yang akan muncul tidak akan sampai bagaimana pengolahan minyak goreng dari hulu sampai hilir harus di kuasai negara melalu Badan Usaha Milik Negara, menurunkan harga ke angka Rp 11.000. Kebijakan Migor dalam satu harga (hilangkan harga disparitas), kepastian, kebijakan, keputusan negara yang bersifat tetap dalam menentukan HET tetapi hanya berputar putar tidak jelas arahnya. Negara dalam hal ini Presiden tidak akan berani stop Oligarki yang mencari keuntungan besar-besaran di atas penderitaan rakyat. Terbukti hanya dalam waktu 25 hari dari kebijakan negara melarang ekspor sawit mentah (CPO) yang dikeluarkan Presiden pada 28 April 2022 sudah menyerah dan dibuka kembali ekspor. Stigma masyarakat akan makin kuat dan terbukti benar setelah LBP gagal menjadi masalah Migor karena yang bersangkutan sesungguhnya bagian dari masalah yang harus diatasi bahkan dicegah jangan ikut campur mengatasi masalah minyak goreng. LBP akan gagal membatasi Migor dan rakyat akan tetap menjadi korban dari kebijakan Oligarki yang kuasanya sudah di atas kuasa Presiden. LBP tidak akan mampu mengatasinya, selain hanya akan melakukan kebijakan gimmick dan pencitraan. Bisa saja mereka merasa percaya diri atas keadaan yang terjadi. Mereka tidak menyadari, cara mengatasi persoalan Migor hanya akan menarik kekuatan rakyat yang akan mengatasinya, rakyat akan melawan pemerintah. Sudah banyak masalah yang menyengsarakan rakyat sementara Rezim seperti tuli dan menutup mata akan keadaan yang ada dan bahaya yang akan terjadi. (*)
Pengunduran Diri CPNS Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kasus pengunduran diri calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.\"Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam seleksi sampai tahap akhir. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan per orang, biaya tes SKB, SKD, bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Menurut dia, pengunduran diri ratusan CPNS tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena mereka merasa tidak sesuai dengan besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.Dikatakan pula bahwa formasi yang sudah disiapkan bagi CPNS yang mundur itu tentu akan kosong dan baru bisa diisi apabila ada usulan kembali dari instansi yang bersangkutan terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun CPNS.Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait dengan seleksi penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan jadi CPNS.Langkah itu, menurut Guspardi, agar para CPNS dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatu dan mengetahui hak serta kewajiban, termasuk juga jumlah gaji yang akan diterima sebelum mengikuti seleksi.Hal itu, kata dia, sangat penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara.Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021 dengan Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak, yakni 11 orang.Terhadap instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama,dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS 2022.\"Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK,\" kata Satya ketika dihubungi ANTARA, Kamis.Berdasarkan data dari BKN, instansi pemerintah pusat, selain Kemenhub, yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (satu orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu orang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dua orang), Kementerian Kesehatan (dua orang), Badan Intelijen Negara (satu orang), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (satu orang).(Sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Diizinkan Berada di Luar Negeri Sampai 4 Juni 2022
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada 26 Mei 2022.\"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2022, untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait surat izin ke luar dengan alasan penting,\" kata Setiawan saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022.Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada 27 sampai 28 Mei 2022.\"Saya akan cerita, kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan.\"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur,\" katanya, menambahkan, selanjutnya Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (Sof/ANTARA)
Muhadjir Tanam 10 Juta Pohon, Pof Nuhfil: Makna di Baliknya Luar Biasa
Malang, FNN – Di balik aksi tanam 10 juta pohon pada dasarnya tersimpan makna yang luar biasa. Yaitu, meneguhkan kembali pintalan tiga jalur benang merah dalam pembangunan manusia Indonesia. “Untuk itu, aksi ini harus mendatangkan efek bola salju sehingga menjadi gerakan seluruh anak bangsa secara massif, kontinyu dan berkelanjutan. Aksi ini wujud riil gerakan revolusi mental,” kata kata Prof Dr Nuhfil Hanani, mantan Rektor dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang, di Malang, Senin (30/5/2022). Menuru Nuhfil, tiga jalur benang merah itu adalah terbinanya keselarasan dan keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Tiga jalur ini saling berkelindan dan berintegrasi. Aksi penanaman 10 juta pohon, di-launching Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pada Selasa (24/5/2022) di Bali. Aksi ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Aksi ini merupakan kerja kolaborasi Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Menegaskan pesan Presiden Jokowi, Muhadjir wanti-wanti agar aksi ini tidak berhenti menjadi jargon belaka. Pola tiga jalur benang merah ini pada dasarnya merupakan kekayaan budaya agung Indonesia. Leluhur telah mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan. Dicerminkan pada budi daya pertanian, penataan lingkungan kehidupan (habitat), pemanfaatan alam sebagai sumber ekonomi dan sebagainya. Namun, seiring dengan masuknya sistem dari luar, khususnya yang berlatar belakang Barat, keseimbangan pintalan tiga jalur benang merah ini menjadi terkoyak. Kenapa? Karena, Barat itu menggunakan dasar hak individual dan kebebasan. Maka dalam berhubungan dengan alam, mereka cenderung sekehendaknya, semena-mena dan eksploitatif. “Jadi, kerusakan alam yang salah satu dampaknya berupa pemanasan global ini sebenarnya juga bermula dari Barat. Tapi, kini mereka justru yang lantang berteriak-teriak, terkadang menyalahkan negara lain,” katanya. Cahaya Tuhan Nuhfil melanjutkan, pola Barat ini kemudian mendominasi pembanguan fisik dan ekonomi di Indonesia. Pendirian industri, pembangunan infrastruktur semata mengejar efisiensi, efektivitas dan profitabilitas meski mengabaikan etika lingkungan. Mengabaikan kepentingan strategis generasi. Hal demikian sudah berlangsung cukup lama. Dampaknya, berbiaklah rusaknya keseimbangan dan keselaran kehidupan manusia dengan alam. Alam yang telah rusak memantik terjadinya bencana. Terbuangnya secara mubazir sumber daya ekonomi dari alam. Yang sering tidak disadari bahwa ketika manusia dan alam tidak lagi selaras dan serasi, secara spiritual terjadi kemerosotan nilai kemanusiaan. Kenapa? “Tuhan itu mencahayai bumi, langit dan seluruh isinya. Maka ketika hati tidak lagi menjadi bagian integral dari alam secara intens, maka cahaya Tuhan tidak menembus hati manusia. Hati manusia yang tidak mendapat cahaya Tuhan akan kian rakus, aniaya dan merusak,” katanya. Nuhfil menegaskan, langkah Muhadjir tanam 10 juta pohon ini hendaknya tidak cuma dilihat secara harfiah 10 juta pohon. Tetapi harus dilihat makna di baliknya. Ini menjadi entry point penting menyelamatkan masa depan generasi sebagai pewaris Indonesia. Menjadi edukasi nonformal untuk seluruh anak bangsa. “Sekaligus memberi kontribusi terhadap penyelamatan dunia. Kita makin sadar bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global,” katanya. Untuk itu, aksi ini harus mendapat dukungan seluruh anak bangsa. Seluruh jajaran pemerintah dengan berani menanggalkan egosentrisme sektoral dan departemental. “Harus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Sangat mungkin hasilnya baru akan bisa dirasakan lebih 10 tahun mendatang,” kata Nuhfil mengunci percakapan. (mth/ano)
Uni Eropa Janjikan Dukung Ukraina, tapi Sanksi Baru Rusia Tidak Siap
Brussels, FNN - Para pemimpin Uni Eropa akan bertemu pada Senin, untuk menyatakan dukungan berkelanjutan bagi Ukraina guna membantunya menangkis serangan Rusia, tetapi pembicaraan itu akan dibayangi oleh kegagalan mereka untuk menyepakati paket sanksi baru terhadap Moskow.Selama dua hari, para pemimpin blok 27 negara itu akan membahas cara terbaik untuk membantu Ukraina empat bulan setelah invasi Rusia dan bagaimana menangani dampak konflik seperti harga energi yang tinggi, kekurangan pangan yang akan datang dan kebutuhan pertahanan Uni Eropa.Tetapi draf kesimpulan pertemuan itu, yang dilihat oleh Reuters, menunjukkan bahwa sementara Uni Eropa akan bermurah hati dengan dukungan verbal untuk pemerintah di Kyiv, akan ada sedikit dalam hal keputusan baru pada salah satu topik utama.\"Setelah serangan Rusia ke Ukraina, kami melihat apa yang bisa terjadi ketika Eropa bersatu. Dengan pandangan ke KTT besok, mari berharap terus seperti ini. Tapi sudah mulai runtuh dan runtuh lagi,\" kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck pada Minggu (29/5/2022).Yang paling nyata adalah dukungan politik para pemimpin untuk paket pinjaman Uni Eropa senilai 9 miliar euro, dengan komponen hibah kecil untuk menutupi sebagian bunga, sehingga Ukraina dapat mempertahankan pemerintahannya dan membayar upah selama sekitar dua bulan.Namun demikian, keputusan baru akan dibuat nanti setelah Komisi Eropa membuat proposal tentang cara mengumpulkan uang.Meskipun berupaya sejak awal Mei, pemerintah Uni Eropa tidak dapat menyetujui paket keenam sanksi terhadap Moskow karena salah satu elemen - embargo pembelian minyak Rusia - tidak dapat diterima Hongaria dan masalah besar bagi Slovakia dan Republik Ceko.Elemen lain, seperti memutuskan hubungan Sberbank, bank terbesar Rusia, dari sistem pesan SWIFT, melarang penyiar Rusia dari Uni Eropa dan menambahkan lebih banyak orang ke daftar yang asetnya dibekukan dan yang tidak dapat masuk ke Uni Eropa, semuanya tertahan oleh kurangnya kesepakatan tentang larangan minyak.Rancangan kesimpulan KTT menunjukkan para pemimpin Uni Eropa akan mendukung pembentukan dana internasional untuk membangun kembali Ukraina setelah perang, tanpa rincian, dan ingin melihat kemungkinan penyitaan aset Rusia yang dibekukan untuk tujuan itu.Tetapi ungkapan hati-hati itu disengaja karena masalah ini secara hukum sulit, kata para pejabat.Para pemimpin akan berjanji untuk mempercepat pekerjaan buat membantu Ukraina memindahkan gandumnya ke luar negeri ke pembeli global melalui kereta api dan truk karena angkatan laut Rusia memblokir rute laut yang biasa dan mengambil langkah-langkah untuk lebih cepat mandiri dari energi Rusia.Draf tersebut menunjukkan para pemimpin siap untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengekang kenaikan harga energi, termasuk kelayakan memperkenalkan batas harga sementara, untuk memotong birokrasi dalam meluncurkan sumber energi terbarukan dan berinvestasi dalam menghubungkan jaringan energi nasional lintas batas untuk lebih membantu satu sama lain. (Ida/ANTARA)
POPULER
