ALL CATEGORY
Dugaan Penyembunyian Aset Bupati Probolinggo Nonaktif Diusut KPK
Jakarta, FNN - KPK mengusut dugaan penyembunyian sejumlah aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) yang menggunakan nama pihak lain.KPK mendalami itu melalui pemeriksaan empat saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5), dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Puput Tantriana.\"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain,\" kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.Empat saksi, yakni Fajar Nugraha Eka Putra berprofesi sebagai advokat dan tiga pihak swasta masing-masing Muhammad Arief Budhi Santoso, Roni Y Hoetomo, dan Luqmanul Hakim.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi NasDem dan juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.KPK juga telah menyita berbagai properti serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya mencapai sekitar Rp50 miliar dalam kasus dugaan pencucian uang Puput Tantriana itu.Berbagai aset properti Puput di Kabupaten Probolinggo yang telah disita KPK ialah tanah dan bangunan di Kelurahan Sukabumi, tiga bidang tanah di Desa Karangren, satu bidang tanah di Desa Alaskandang, dan satu bidang tanah di Desa Sumberlele.Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat Puput dan Hasan sebagai tersangka. (Ida/ANTARA)
Bawaslu Masifkan Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN di Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Sosialisasi tersebut, kata Rahmat Bagja, akan dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.\"Yang belum masif, sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, kami akan bekerja sama, baik dengan KASN, Ombudsman, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,\" kata dia kepada wartawan usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Bagja mencontohkan hal yang dapat dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai penggunaan media sosial secara tepat di lingkungan ASN agar tidak memengaruhi netralitas mereka.Sejauh ini, menurut dia, ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui apakah penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.\"(Pembahasan dalam sosialisasi) Misalnya, apakah like, comment, dan share mendukung si A, si B, bermasalah atau tidak. Media sosial adalah hal yang baru, bahkan beberapa ASN, terutama yang masih berusia muda belum sadar bahwa penggunaan media sosial bisa memengaruhi netralitas mereka,\" kata Bagja.Dia menyampaikan, selama ini, pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu banyak terjadi di media sosial. Pelanggaran tersebut, ujar Bagja, tidak hanya diadukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh rekan sesama ASN.Untuk melindungi para pengadu atau pelapor, terutama mereka yang berasal pihak ASN di daerah, Bagja mengatakan Bawaslu masih memperbincangkan upaya perlindungan itu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menurutnya, pengadu yang berasal dari pihak ASN di daerah lebih rentan mendapatkan ancaman dan berbagai gangguan daripada ASN di kementerian/lembaga akibat kentalnya budaya politik lokal yang mengutamakan hubungan kekerabatan.\"Untuk perlindungan pengadu, masih dalam bentuk perbincangan (Bawaslu) dengan teman-teman LPSK,\" kata Bagja. (Ida/ANTARA)
Perlu Komunikasi untuk Mengatasi Polemik Penjabat Usulan Gubernur
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kepala daerah yang diusulkan gubernur.Menurut dia, perlu komunikasi antara Menteri Dalam Negeri dengan gubernur yang mengusulkan nama Pj kepala daerah namun ditolak pemerintah karena berbagai pertimbangan.\"Solusinya adalah Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur yang ditolak Mendagri dikembalikan saja atau langsung telepon gubernur. Ini masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultatif sehingga tidak menjadi gaduh,\" kata Anwar Hafid di Jakarta, Selasa.Dia berharap ke depannya pemerintah bisa lebih mengakomodir usulan Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur untuk menghindari kegaduhan di daerah.Menurut dia, gubernur yang mengusulkan Pj kepala daerah merupakan dalam rangka ciptakan asas desentralisasi pemerintahan.Anwar menilai dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sempat menolak melantik Pj kepala daerah yang ditunjuk Mendagri, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.\"Sebaiknya usulan nama Pj dikembalikan ke gubernur untuk diperbaiki, itu lebih \'soft\' sehingga kewibawaan pemerintah bisa terjaga,\" katanya.Menurut dia, Kemendagri pasti telah melakukan penelitian dan penelusuran sebelum menerima atau menolak usulan nama-nama Pj kepala kepala daerah yang diusulkan gubernur.Dia menilai bisa saja karena calon yang diajukan gubernur tidak netral dan memiliki unsur politis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk Kemendagri sebagai Pj kepala daerah. (Ida/ANTARA)
Cuaca Mayoritas Kota Besar Diprakirakan Cerah Berawan atau Berawan
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca mayoritas kota besar di Indonesia cerah berawan atau berawan pada Selasa siang dan malam.Pada siang hari cuaca Kota Banda Aceh, Jambi, Surabaya, Samarinda, Tarakan, Pangkal Pinang, Ternate, Mamuju, Makassar, dan Padang diprakirakan cerah berawan, sementara Kota Denpasar, Serang, Jakarta Pusat, Semarang, Pontianak, Palangka Raya, Ambon, Mataram, dan Palembang diprakirakan berawan.Cuaca Kota Gorontalo, Pekanbaru, dan Manado diprakirakan cerah pada siang hari. Pada siang hari hujan disertai petir berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta dan hujan ringan diprakirakan turun di Kota Bengkulu, Banjarmasin, Bandung, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Kupang, Jayapura, Manokwari, Kendari, dan Medan.Malam harinya, cuaca cerah diprakirakan meliputi Kota Jakarta Pusat dan Gorontalo, sementara Kota Denpasar, Jambi, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Pangkal Pinang, Kupang, Mamuju, dan Palembang diprakirakan cerah berawanKota Serang, Yogyakarta, Bandung, Tarakan, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ternate, Mataram, Manokwari, Makassar, Kendari, Manado, dan Padang menurut prakiraan cuaca pada malam hari akan berawan.Menurut BMKG, hujan pada malam hari berpeluang turun di sejumlah kota. Hujan ringan berpotensi turun di Kota Bengkulu, Banda Aceh, Semarang, Surabaya, Palangka Raya, Ambon, Jayapura, dan Pekanbaru; hujan disertai petir berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta; dan hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Kota Medan. (mth/Antara)
KPK Segera Buru Dugaan Korupsi Rp 2,5 Triliun BOP di Kemenag
Jakarta, FNN – Ini kabar terbaru dan mengkagetkan, lagi-lagi ditemukan dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada Kemenag pada Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Rp 2,59 triliun. Adanya temuan kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliun ini, Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada KPK untuk membentuk Tim pemburu atau Tim penyidik agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan BOP. Muncul kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan ini, memperlihatkan Kemenag belum mau taubat-taubat atas korupsi yang pernah mereka lakukan selama ini. “Kemenag tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, dan hanya takut miskin atau tidak punya duit,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA. Maka untuk itu, agar punya duit berlimpah, lanjutnya, anggaran BOP mereka ambil dengan cara memotong antara 30- 50 persen, plus ada pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan program ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Selain itu, munculnya dugaan kasus BOP sebesar Rp 2,5 triliunan, terlihat seolah-olah Kemenag ingin mengulang korupsi lagi seperti Menteri Agama Suryadharma Ali yang pernah sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji TA 2012-2013. “Atau, ingin seperti menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri. Yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji,” ujar Uchok Sky Khadafi. Berdasarkan laporan Kemenag bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 Pondok Pesantren (ponpes) yang mendapatkan bantuan, 4.906 ponpes kecil, 4.032 ponpes sendang, 2.235 ponpes besar. Selain itu ada juga 62.514 Madrasah Diniyah dan 112.08 lembaga pendidikan Al-Qur’an. Untuk ponpes rata-rata digelontorkan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, dan madrasah serta lembaga pendidikan antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. (mth)
Minyak Naik di Atas 121 Dolar Karena China Longgarkan Pembatasan
London, FNN - Harga minyak naik di atas 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Senin (30/5/2022), mencapai level tertinggi dua bulan karena China melonggarkan pembatasan COVID-19 dan para pedagang memperkirakan ekspektasi bahwa Uni Eropa pada akhirnya akan mencapai kesepakatan untuk melarang impor minyak Rusia.Aktivitas perdagangan diredam karena hari libur umum di Amerika Serikat pada Senin (30/5/2022).Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, yang akan berakhir pada Selasa, ditutup naik 2,24 dolar AS, atau 1,9 persen, menjadi menetap di 121,67 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,99 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi 117,06 dolar AS per barel pada pukul 18.03 GMT.\"Salah satu alasan yang dikutip untuk ini adalah pencabutan pembatasan virus corona di Shanghai, yang memicu harapan bahwa permintaan minyak akan meningkat lagi di China,\" kata analis di Commerzbank dalam sebuah catatan kepada klien.Shanghai mengumumkan berakhirnya penguncian COVID-19 selama dua bulan, dan akan memungkinkan sebagian besar orang di kota terbesar China itu untuk meninggalkan rumah mereka dan mengendarai mobil mereka mulai Rabu (1/6/2022).Sementara itu, Uni Eropa bertemu pada Senin (30/5/2022) dan Selasa untuk membahas paket sanksi keenam terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus.\"\"Eropa telah tawar-menawar tentang hal ini selama lebih dari sebulan, tetapi semakin pasar menilai (sanksi tambahan) sebagai risiko,\" kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas senior di TD Securities di Toronto.Negara-negara Uni Eropa gagal menyepakati larangan impor minyak Rusia meskipun ada tawar-menawar di menit-menit terakhir sebelum KTT berlangsung di Brussels. Tetapi para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa pada prinsipnya akan menyetujui embargo minyak, menurut rancangan kesimpulan KTT mereka, sambil meninggalkan rincian praktis dan keputusan sulit sampai nanti.Larangan lebih lanjut pada minyak Rusia akan memperketat pasar minyak mentah yang sudah tegang untuk pasokan di tengah meningkatnya permintaan bensin, solar dan bahan bakar jet menjelang puncak musim permintaan musim panas di Amerika Serikat dan Eropa.Menggarisbawahi ketatnya pasar, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang dijuluki OPEC+, akan menolak seruan Barat untuk mempercepat peningkatan produksi ketika mereka bertemu pada Kamis (2/6/2022).Mereka akan tetap pada rencana yang ada untuk menaikkan target produksi Juli sebesar 432.000 barel per hari, enam sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters. (mth/Antara)
Menteri PUPR Mengingatkan Ancaman Krisis Air Saat Hadiri ICOLD Prancis
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Kongres Ke-27 Komisi Internasional Bendungan Besar (International Commission On Large Dams/ICOLD) di Marseille, Prancis, seraya mengingatkan mengenai ancaman krisis air global.Menteri Basuki dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (30/1) malam, menjelaskan bahwa saat ini krisis air merupakan tantangan global seiring dengan meningkatnya permintaan air karena pesatnya urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19, dan isu perubahan iklim.Studi OECD menyatakan permintaan air global akan meningkat sebesar 55 persen hingga tahun 2050, terutama karena pertumbuhan penduduk dan industri. Untuk itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara efektif.“Kita harus membangun lebih banyak bendungan dan mengelola bendungan eksisting lebih efisien. Sejak tahun 2015, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan melakukan optimasi 231 bendungan/waduk eksisting untuk meningkatkan ketersediaan air mendukung pertanian, industri, pariwisata, perkotaan, kebutuhan domestik, dan kegiatan lainnya,” kata Basuki.Kongres dan Pertemuan Tahunan ICOLD yang merupakan agenda rutin komunitas bendungan internasional dengan pembahasan isu pembangunan dan pengelolaan bendungan besar diselenggarakan pada 30 Mei hingga 1 Juni 2022.Untuk meningkatkan kapasitas retensi banjir pada musim hujan, kata Basuki, Kementerian PUPR RI akan menambah pintu air pada 21 bendungan baru dan 24 bendungan yang sedang dibangun.Selain itu, untuk menjaga keseimbangan air pada wilayah sungai, saat ini telah dan akan terus dibangun fasilitas interkoneksi antarbendungan.“Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita mampu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi informasi terkini untuk mengelola dan mengoperasikan waduk secara efektif. Sebagai contoh, untuk mendapatkan parameter hidrologi yang lebih akurat dan juga mengurangi risiko bencana, dilakukan pemodelan perkiraan inflow bendungan,” kata Basuki.Basuki juga menekankan bahwa seluruh pihak harus menaruh perhatian lebih besar pada isu keselamatan bendungan, seperti pekerjaan perbaikan bendungan, rehabilitasi instrumentasi bendungan, dan penyesuaian pola operasi waduk.Selain itu, Basuki berharap pertemuan ICOLD tahun ini dapat mendukung pertukaran pengetahuan tentang pembangunan dan kemajuan bendungan di seluruh dunia dan dapat menghasilkan beberapa ide atau terobosan baru dalam pembangunan bendungan.Turut mendampingi Menteri Basuki, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Konjen RI Marseille Arief Basalamah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Bendungan Airlangga Mardjono, dan Pengurus Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar. (mth/Antara)
Teten: "Vending Machine" Jadi Terobosan untuk Tingkatkan Omzet UMKM
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan adanya vending machine khusus menjual produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diluncurkan oleh Blibli serta JumpStart merupakan terobosan untuk meningkatkan omzet usaha itu.\"Saya kira ini mengombinasikan market offline dan online dengan vending machine. Dengan ini, produk UMKM mudah diakses di mana saja dan oleh siapa saja,” katanya dalam acara peluncuran vending machine di West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Senin.Menurut Menkop, vending machine menjadi platform bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran dan distribusi produk dengan lebih efisien secara omnichannel.Platform tersebut dapat dimanfaatkan pelanggan untuk menikmati pengalaman baru dalam membeli produk-produk lokal.Dengan adanya vending machine UMKM, Teten optimistis tahun ini menjadi kebangkitan UMKM dan ekonomi Indonesia.“UMKM itu punya kekayaan produk variatif di daerah dengan kemasannya yang bagus, branding oke, dan produknya juga enak,” ujar dia.Saat ini, lanjut Menkop, masyarakat Indonesia harus didorong untuk memberi produk lokal sebagaimana masyarakat Korea Selatan yang memiliki kebanggaan menggunakan produk dari negeri Ginseng tersebut.Karena vending machine baru diluncurkan, ia juga yakin rakyat Indonesia kian bangga menggunakan produk dalam negeri.\"Jadi harus dilihat market itu trennya sekarang lebih suka produk unik dan kalau ada pendekatan baru untuk menjual produk UMKM, ini potensinya sangat besar. Saya senang kita bisa berkolaborasi,\" kata Menteri Teten.Chief Marketing Officer Blibli Edward K. Suwignyo menambahkan bahwa 74 persen dari pelaku UMKM sudah memahami e-commerce dan platform online.Namun, pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi hanya mencapai 20 persen.Dengan demikian, upaya Blibli dan JumpStart menghadirkan vending machine UMKM dinilai merupakan cara yang tepat untuk memberikan akses pemanfaatan teknologi bagi UMKM.Dalam kesempatan yang sama, CEO Jumpstart Brian Imawan menyatakan kolaborasi ini dapat mendukung digitalisasi produk lokal dan UMKM Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat kebanggaan akan produk lokal.\"Semoga vending machine ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan awareness, mencapai target pasar, hingga memperkuat product showcase dengan lebih efisien,\" ungkap Brian.Blibli telah menggandeng 36 UMKM untuk menghadirkan 180 varian produk lokal yang dapat langsung diperoleh pelanggan di vending machine yang disediakan oleh JumpStart.E-commerce tersebut turut memaksimalkan jangkauan yang luas terhadap para pelaku UMKM di Indonesia untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk yang ditawarkan untuk menjamin kualitas barang. (mth/Antara)
BI: Pameran KKI 2022 Catat Komitmen Temu Bisnis UMKM Rp282,2 Miliar
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 mencatat komitmen temu bisnis UMKM sebesar Rp282,2 miliar atau meningkat 36 persen dari pelaksanaan KKI pada 2021.Pada saat yang sama, perhelatan selama 26-29 Mei 2022 tersebut mencatat omzet sebesar Rp28,2 miliar, yang terdiri dari omzet penjualan secara luring sebesar Rp9,15 miliar dan daring sebesar Rp19,05 miliar, yang masih akan meningkat melalui penjualan daring dengan e-catalogue UMKM pada web KKI.\"KKI sebagai panggung bersama diharapkan dapat memberi motivasi kepada pelaku UMKM untuk terus menuju Go Digital dan Go Global, sehingga dapat semakin meningkatkan kreativitas, inovasi, dan semangat untuk tumbuh menjadi yang terbaik,\" kata Deputi Gubernur BI Doni Joewono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menekankan bahwa koordinasi dan sinergi ini tetap menjadi hal utama untuk pelaksanaan KKI ke depan.Digelar selama empat hari secara hybrid, KKI 2022 diramaikan oleh 85.960 pengunjung yang terdiri dari pengunjung website sebanyak 36.367, pengunjung fisik sebanyak 6.975 pengunjung, dan peserta webinar sejak 18 Mei sebanyak 42.618 peserta.UMKM pada puncak perhelatan KKI kali ini mencetak berbagai pembaruan tak hanya dari nilai kesepakatan temu bisnis dan penjualan, namun juga konsep baru seperti kehidupan berkelanjutan, digitalisasi antara lain melalui digital fitting room, serta konsep cerdas berdaya dengan pencapaian tertinggi atas literasi perlindungan konsumen.Doni menuturkan dalam pelaksanaan temu bisnis yang digelar pada KKI 2022, terdapat 174 UMKM binaan BI yang berpartisipasi dan kementerian/lembaga, empat bank umum, delapan bank pembangunan daerah, dan dua lembaga keuangan non-bank untuk temu bisnis pembiayaan.Selain itu, terdapat 109 UMKM binaan BI dan kementerian/lembaga, tiga agregator ekspor e-commerce, serta 14 pembeli potensial dari delapan negara untuk temu bisnis ekspor.Adapun terdapat tiga hal utama yang didorong melalui perhelatan KKI 2022, yaitu optimisme kebangkitan UMKM dan kecintaan masyarakat akan produk UMKM, semangat sinergi antar kementerian/lembaga, asosiasi dan industri dalam pengembangan UMKM, serta terus mendorong inovasi UMKM untuk go digital dan go global.KKI 2022 diwarnai oleh berbagai kegiatan seperti temu bisnis, talk show, webinar digitalisasi dan ekspor UMKM, serta pameran produk UMKM secara luring maupun virtual, yang diikuti oleh UMKM binaan 46 Kantor Wilayah BI maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia.KKI senantiasa tetap hadir dalam laman www.karyakreatifindonesia.co.id sebagai etalase produk UMKM unggulan. (mth/Antara)
Nasib Rakyat Miskin: Antara Subsidi BBM & Politik Perlindungan Sosial (Bagian I)
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol & Analis Ekonomi-Politik Perlindungan Sosial AWAL 2014, saya menulis artikel bertajuk “Why are the poor getting poorer? (Mengapa rakyat miskin semakin miskin?)” yang dimuat Harian the Jakarta Post. Tulisan ini sempat mendapat sorotan sejumlah kalangan di pemerintahan SBY, termasuk para elit Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Sekretariat Wakil Presiden, lembaga tempat saya bekerja saat itu. Inti tulisan tersebut, di antaranya, pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berkontribusi terhadap kenaikan jumlah dan tingkat deprivasi penduduk miskin. Konon, kebijakan ini terpaksa dilakukan guna mengurangi tekanan terhadap kas negara, dan dalam rangka menggelar keadilan di tengah-tengah masyarakat karena sebagian besar subsidi BBM dinikmati kalangan berpenghasilan menengah ke atas, bukan rakyat miskin. Alasan normatif ekonominya adalah subsidi barang, seperti BBM, mendistorsi mekanisme pasar. Saat itu, untuk mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin, pemerintah menggelontorkan paket kompensasi bantuan sosial, dalam bentuk program bantuan langsung tunai sementara tanpa syarat (BLSM) dengan nilai Rp150 ribu kepada rumah tangga miskin setiap bulan selama empat bulan. Pemerintah juga memperluas program bantuan sosial yang sudah ada, termasuk beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Bantuan Tunai Siswa Miskin (BSM). Paket-paket bantuan tersebut disalurkan melalui satu Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan didistribusikan kepada 25 persen penduduk termiskin yang mencakup sekitar 15,5 juta rumah tangga. Setelah itu, apa yang terjadi? Ada kemungkinan paket kompensasi ikut berperan dalam mencegah terjadinya keresahan sosial. Selain itu, beban sebagian masyarakat miskin, yang timbul akibat kenaikan harga BBM, mungkin menjadi lebih ringan. Tetapi, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per September 2013 sebanyak 28,55 juta (11,47%), naik 480 ribu jiwa, dari 28,07 juta (11,37%) pada bulan Maret tahun yang sama. Artinya, paket kompensasi tidak mampu membantu rakyat dalam mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM. Sederhananya, masyarakat miskin mengalami kerugian neto (net-loss) dalam neraca kesejahteraannya. Oleh karena itu, hipotesis bahwa pengurangan subsidi, yang disertai paket kompensasi, mendatangkan keadilan bagi rakyat miskin, gugur dengan sendirinya. Alih-alih keluar dari jeratan kemiskinan, masyarakat miskin justru semakin menderita. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Hal yang sama terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi, dengan dampak negatif yang lebih luas. Kendati berjanji tidak akan ada kenaikan harga BBM, tak lama berselang setelah pelantikannya, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada bulan November 2014. Kompensasi yang diberikan kepada rakyat kecil, tidak sebanding dengan dampak yang diterima akibat kenaikan harga BBM. Tak ayal, kondisi kehidupan mereka tergerus. Lima bulan kemudian, pada Maret 2015, tercatat jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 860 ribu jiwa (hampir dua kali lipat jumlah kenaikan pada 2013) dengan deprivasi (penderitaan) yang semakin parah. Di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi berkali kali menaikkan harga BBM. Kini, di saat sebagian besar rakyat masih tertekan dampak pandemi COVID-19, Presiden Jokowi kembali akan mengurangi subsidi BBM, listrik dan gas, sehingga harganya akan segera naik. Deretan dalih pemotongan subsidi tidak jauh berbeda dari alasan-alasan klasik yang dipakai selama ini, mulai dari kuatnya tekanan terhadap APBN, pemborosan uang negara, hingga mantra keadilan dan transisi menuju BBM ramah lingkungan. Dalih yang terakhir ini sangat bertolak belakang dengan perilaku pembangunanisme pemerintahan Jokowi yang ugal-ugalan menjalankan proyek-proyek infrastruktur fisik dengan mengorbankan keselamatan lingkungan hidup dan kepentingan rakyat banyak. Yang sangat memperihatinkan, Presiden Jokowi secara serampangan membandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga yang berlaku di sejumlah negara, termasuk negara-negara maju, dengan pendapatan per kapita berpuluh kali lipat dan tingkat ketimpangan yang jauh lebih rendah, dibandingkan Indonesia. Selain itu, layanan dasar dan perlindungan sosial di negara-negara tersebut sudah sangat komprehensif dan mencakup sebagian besar penduduk. Bahkan beberapa diantaranya, terutama negara-negara dengan sistem demokrasi sosial (social democracy) telah menerapkan skema perlindungan sosial cakupan semesta (universal social protection) sejak lama, ketika mereka masih miskin. Jika harga BBM, gas dan tarif dasar listrik, naik sekaligus, tidak terelakkan penduduk miskin dan rentan miskin, yang jumlahnya lebih dari 100 juta jiwa, akan menlonjak, dengan kondisi kehidupan yang semakin terpuruk. Belum lagi menyebut 115 juta jiwa kelas menengah baru (Aspiring middle class) versi Bank Dunia (2019) dengan pengeluaran hanya berkisar antara 1,5 dan 3,5 kali garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan pada September 2021 (BPS 2022), artinya pengeluaran kelompok tersebut berada di kisaran Rp. 730.000 – Rp. 1.700.000, di bawah Rp2 juta per orang dalam satu bulan. Lebih jauh, kelaparan masif bisa saja berulang seperti yang pernah dilaporkan ADB (2019), mana kala 22 juta rakyat Indonesia menderita lapar kronis antara 2016 dan 2018. Lantas, apa pra-syarat atau pra-kondisi ekonomi politik pengurangan subsidi energi seperti BBM sehingga tidak merugikan rakyat kecil? Tulisan berikutnya (bagian kedua) akan menjawab pertanyaan ini. (*)
POPULER
