ALL CATEGORY
SEAG ke-31, Thomas Cup, Sepakbola-Bulutangkis: Jumat Penuh Baroqah, Terima Kasih ya Allah
Oleh M. Nigara - Wartawan Sepakbola Senior, Komentator tvone, Penasehat PWI Pusat, Anggota SIWO Lintas-Generasi, Anggota AIPS, INA 0076/1 Jakarta, FNN - Jumat penuh barokah. Sungguh, suasana kebahagiaan ini sedang kita nikmati. Jumat (13/5/2022) malam, hati kita sebagai bangsa Indonesia sedang dicurahkan kegembiraan yang tak terkira. Dari panggung Sea Games ke-31, Vietnam, tim nasional sepakbola kita memetik kemengan 4-0 atas Filiphina. Dengan hasil itu, posisi kita untuk lolos ke babak semifinal semakin terbuka lebar. Padahal saat Fachrudin Aryanto kalah 0-3 di laga pembuka dari Vietnam, banyak orang yang pesimis begitu rupa. Beberapa jam setelah itu, kebahagiaan kita semakin menggelora ketika Anthony Ginting dan kawan-kawan berhasil mengandaskan Jepang 3-2, di laga semifinal Piala Thomas, di Bangkok. Laganya sangat menegangkan, maklum kita yang awalnya unggul 2-0, tersedak setelah Jepang marampas dua partai lanjutan, 2-2. Untung tunggal ketiga kita, Shesar Hiren Rhustavito alias Vito, anak muda berbintang Pices, kelahiran 3 Maret 1995,mampu menumbangkan Kodai Narako. Begitulah kebahagiaan yang telah Allah SWT limpahkan untuk bangsa kita di Jumat kedua bulan Mei 2022. Meski baru pada tahapan kemungkinan bisa lolos ke semifinal cabor sepakbola di Sea Games dan mampu kembali tampil di final Piala Thomas, untuk bukutangkis, sungguh, kesuksesan dari dunia olahraga itu seolah menjadi pelipur lara. Ampuh Keberhasilan itu seolah menjadi penyejuk hati kita yang tetap panas pasca pilpres 2019, karena banyak pihak yang terus mengaduk-aduk perbedaan itu dengan fitnah dan narasi-narasi propokatif. Sengaja menjaga perbedaan bahkan semakin dipertajam untuk kepentingan keekonomian kelompok tertentu. Keberhasilan itu seperti mampu menenggelamkan bayang-bayang kesulitan hidup lantaran bahan-bahan pokok terus merambat naik. Keberhasilan itu seperti sesuatu yang mampu menutup kisah sulit dan mahalnya minyak goreng. Ya, diakui atau tidak, olahraga adalah alat paling ampuh untuk menyatukan bangsa kita. Di stadion, saat menyaksikan tim nasional sepakbola dan bukutangkis, _maaf pandangan ini tidak menafikan cabor-cabor lain. Saya tetap bangga dengan para pesilat, para sprinter, para lifter, para karateka, para judoka, para petinju, para pedayung, dan para-para atlit lain-lainnya_. Tak sedikit pun kebanggaan itu berkurang dan akan tetap bersemayam di jiwa saya selama Indonesia dan merah-putih masih ada. Sungguh hanya karena sensasi dan masifnya, maka perhatian kita: saya dan anda, menjadi berlebih pada sepakbola dan bulutangkis. Untuk itu, setiap tim nas sepakbola serta bulutangkis kita berlaga, semua kita mendukungnya. Semua perbedaan ditanggalkan. Kita bisa duduk bersebelahan tanpa harus bertanya kamu siapa, dari mana, mendukung siapa? Tampa komando, kita berteriak bersama: INDONESIA! KITA berikan dukungan begitu rupa. Tidak ada _kampret_, tidak ada _cebong_. Tidak ada A, tidak ada Z. Saat tim nasional kita berlaga, semua hanya untuk MERAH-PUTIH! Semua hanya untuk kejayaan INDONESIA! Tak heran, Bung Karno, Presiden kita yang pertama, memilih membangun komplek keolahragaan Gelora Bung Karno, di Senayan. Tak heran pula, sekitar 6000-an warga dari beberapa kampung: Kampung Bendoengan, Bendoengan Oedik, Grogol Selatan, dan kampung Senajan, bersedia dipindahkan demi olahraga nasional. Dan Bung Karno mencanangkan: Membangun Olahraga, Membangun Bangsa. Ya, setiap bangsa yang warganya sehat, maka akan banyak capaian bisa mereka raih. Nah, menuju bangsa yang sehat, olahraga adalah jalannya. Jadi, tidak keliru jika saat ini kita sama-sama membangun olahraga kita. Tentu, sekali ini kita membutuhkan paradigma baru. Kita membutuhkan desain besar olahraga nasional. Kita bisa melakukannya sejak dini. Kita bisa mengarahkan setiap potensi menjadi prestasi. Butuh kebersamaan untuk majukan prestasi. Semoga Jumat baroqah itu benar-benar bisa kita nikmati. Sepakbola bisa meraih medali dan Bulutangkis kembali membawa tropy Thomas ke ibu pertiwi. Jayalah olahraga kita!
Tiga Ketua Umum Partai “Membelot”, Presiden Sudah Seperti Bebek Lumpuh
Jakarta, FNN - Deklarasi kebulatan tekad tiga ketua umum partai politik masing-masing: Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP, dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN mengonfirmasi bahwa kabinet sudah lumpuh. “Ya, saya kira itu Airlangga akhirnya bikin pertahanan strategis, paling tidak, itu dulu. Belum perlawanan strategis atau penyerangan strategis, dan dia sudah bertahan. Karena itu, PPP dan PAN itu menganggap bahwa ada kubu alternatif,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Kenyataan ini menurut Rocky menunjukkan bahwa kekuasaan presiden sudah tidak efektif dan cenderung mandheg. “Ini selalu cebong marah, kalau kita bilang presiden sudah land duck. Sudah jadi bebek lumpuh. Mereka anggap istilah bebek lumpuh itu salah. Bebek lumpuh itu bukan betul-betul bebek. Itu istilah diplomasi politik untuk menerangkan inkapasiti dari Presiden,” tegasnya. Rocky menduga keadaan land duck itu diperhatikan oleh Airlangga untuk bersikap. “Karena itu Golkar saya kira akan tiba pada kesepakatan bahwa lebih baik bertahan untuk mempersiapkan perlawanan daripada diblejeti oleh mereka yang berupaya untuk menyingkirkan Airlangga,” paparnya. Rocky melihat Airlangga memang banyak problem, akan tetapi, cara-cara yang dipakai istana adalah cara-cara buruk. Rocky menerangkan bahwa dulu PPP juga dibelah oleh Jokowi, PAN juga dibelah. “Akhirnya tesis kita masih sama, Presiden Jokowi tentu menginginkan Golkar yang dilumpuhkan supaya bisa dikendalikan atau bahkan dimanfaatkan sebagai bumper presiden dalam menghadapi politik pasca dia lengser nanti,” tegasnya. Suasana politik saat ini, kata Rocky betul-betul panas dan sangat mungkin Airlangga akan mundur karena jelas-jelas dia sudah punya blok baru dengan PPP dan PAN. Dengan demikian beberapa menteri strategis juga akan ikut mengundurkan diri, sehingga problem ketegangan politik selesai. “Jadi, kalau Sri Mulyani mundur, Airlangga mundur, dua menteri ekonomi mundur, itu artinya kebijakan-kebijakan ekonomi harusnya ditata ulang. Dan biarkan Pak Jokowi memilih menteri keuangan baru atau menteri perekonomian baru, karena selama ini kita tahu kalau ada ketegangan antara rasionalitas, kan yang berpikir rasional dalam kebijakan ini cuma Sri Mulyani dan Airlangga yang berupaya untuk memberi nasehat teknokratis murni,” tegasnya. Pikiran rasional inilah kata Rocky yang gagal dipertahankan di kabinet, karena menteri-menteri lain berupaya untuk memusuhi Airlangga dan Sri Mulyani. “Dua orang ini yang harusnya jadi simbol kemasukakalan ekonomi, lepas dari soal-soal politik di Golkar,” paparnya. Namun Rocky melihat Airlangga tidak ada di dalam metodologi untuk memberi solusi teknokratik, membeli solusi rasional pada problem ekonomi. Demikkian juga Sri Mulyani, paham bagaimana anggaran itu harus didistribusikan secara rasional. “Yang terjadi Sri Mulyani dipaksa untuk mengalokasikan anggaran untuk hal yang irasional. Jadi saya kira itu pengelompokan baru. Saya senang ada pengelompokan baru di kabinet, pengelompokan semi oposisi,” tegasnya. Persekutuan tiga pimpinan partai politik itu menurut Rocky sesungguhnya mengkonfirmasi apa yang selama ini kita sampaikan bahwa bubarnya kabinet, soal menunggu waktu saja. “Sekali lagi, ini betul yang kita sebut land duck, tinggal nunggu waktu karena presiden enggak punya kapasitas lagi. Di dalam negeri yang dia tinggalkan, terjadi perkomplotan baru kalau nggak mau disebut perkelompokan baru,” tegasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa ini menunjukkan fakta apa yang oleh para buzzer ingin mempertahankan legitimasi presiden, akhirnya dibatalkan oleh fakta internasional, bagaimana presiden tidak dianggap warga Amerika Serikat dan di dalam negeri para menteri akhirnya berkomplot untuk membuat blok baru. (ida, sws)
Serikat Jurnalis SINDIKASI Desak Penyelidikan Menyeluruh Kematian Abu Akleh
Jakarta, FNN - Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menyatakan duka cita yang mendalam atas kematian jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Kami juga menyampaikan solidaritas dan simpati pada keluarga dan rekan Abu Akleh. Abu Akleh ditembak ketika meliput penggerebekan oleh Israel Defense Forces di wilayah pendudukan Tepi Barat, Jenin. Al Jazeera melaporkan bahwa ia ditembak oleh Israel Defense Forces. Kami mendesak penyelidikan menyeluruh terkait penyebab penembakan yang mengakibatkan ia terbunuh. Penyelidikan secara independen, transparan, dan akuntabel terkait pembunuhan tersebut harus dilaksanakan untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan dan mencegah tragedi serupa terulang. Pembunuhan itu meningkatkan tanda bahaya tentang keamajan jurnalis di wilayah pendudukan Palestina. Kematian Shireen Abu Akleh jelas-jelas menunjukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Berdasarkan rekaman kejadian, Abu Akleh menggunakan helm dan rompi biru dengan tulisan “Pers” ketika ia ditembak. Ini jelas menunjukan bahwa penembakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja. Lebih lanjut, SINDIKASI mengutuk pembunuhan itu karena merupakan upaya untuk membungkap suara rakyat terjajah. Abu Akleh dikenal kerap meliput warga Palestina yang dibunuh oleh tentara Israel. Ia telah melaporkan kebenaran terkait pendudukan Israel. Pembunuhan Abu Akleh merupakan ancaman kebebasan pers dan informasi serta ancaman terhadap akses informasi ke tanah pendudukan. SINDIKASI percaya bahwa informasi tentang wilayah pendudukan tersebut mesti transparan dan jelas untuk melawan ketidakadilan. Maka dari itu, keamanan jurnalis mesti dijamin untuk mencapai tujuan tersebut. Kami juga menyerukan komunitas internasional untuk bekerja bersama dalam mengakhiri impunitas dalam kasus-kasus pembunuhan jurnalis, terutama dalam konflik Israel-Palestina. Daftar jurnalis yang terbunuh dalam konflik tersebut harus diakhiri. The Committee to Protect Journalists mencatat ada 19 jurnalis terbunuh di Israel dan wilayah pendudukan Palestina antara 1992 hingga 2022. Abu Akleh mesti menjadi jurnalis terakhir yang terbunuh dalam meliput konflik tersebut. Tentang SINDIKASI Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) merupakan organisasi yang diinisiasi oleh para pekerja untuk menjadi wadah kolektif dalam mengatasi sejumlah tantangan ketenagakerjaan. SINDIKASI menaungi pekerja dari beragam profesi dan lintas perusahaan dalam sektor media dan industri kreatif. Sejak resmi tercatat sebagai serikat pekerja di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara dengan nomor pencatatan: 2279/III/SP/XII/2017.pada Januari 2018, SINDIKASI telah mengadakan berbagai kelas pendidikan ketenagakerjaan, diskusi, forum pertemuan rutin, penyebaran informasi, serta pendampingan dan advokasi masalah ketenagakerjaan. (sws)
Goa Jambul, Kini Istiqlal
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Native Jakarta menjalani cave life, kemudian river basin community, sebagai lazimnya makhluk insani di dunia. Native Jakarta itu kemudian disebut Betawi, atau gerbang, merujuk bahasa Armen. Gua-gua di Jakarta: 1. Jambul, artinya membukit. Lokasi Istiqlal sekarang. Sumber air kali Ciliwung 2. Liang Bo, lubang hunian, lokasi dekat SMA Kartini, Jl Raya Kartini. Sumber air kali Ciliwung Gunung Sari, bukan Sahari. 3. Gedong Rubu, bekas gua yang runtuh karena erosi dari sodetan kali Sunter. Gedong = gua. Lokasi Sunter-Kemayoran. Sumber air kali Sunter. Sunter = air. Aér/ayér = gen. 4. Kapitan di Klender. Klender artinya keluar/tinggalkan gua. Kapitan gua dengan dua lubang/liang. 5. Le Gua atau Legua/Legoa. Lokasi Tanjung Priuk. Priuk = U-turn. Sumber air Sungei Bambu. 6. Gondang Dihiya. Lokasi Jl Gondang Dia dekat Wisma Aceh. Gondang Dihiya = wanita agung. Sumber air Kali Pasir. 7. Sekot, artinya ditarik. Lokasi dekat RS Budi Kemuliaan. Sumber air kali Jl. Abdul Muis. 8. Tenabang, panggilan bumi. Lokasi dekat mesjid Al Ma\'mur. Sumber air kali Krukut. 9. Monyet, lokasi pinggir kali Condet. Yang saya telah masuki gua Jambul. Tinggi lebih 2 meter, lebar hampir 3 meter. Panjang sekitar 100 meter. Lantai agak menurun. Penerangan datang dari bebatuan dinding gua. Gua Monyet Condet harus dimasuki dari tebing kali. Itu tak mudah. Liang Bo liangnya tinggi dari permukaan tanah. Saya masih kecil diajak kakek. Cuma lihat-lihat saja. Cave live Liang Bo meninggalkan tiga toponim: 1. Gunung Sari = gunung kecil, divermakt Belanda jadi Gunung Sahari 2. Lose = orang asli, diobras pemda DKI jadi Lautze. 3. Tuahong = hunian lama, tak jelas dipengapakan Pemda toponim kuno ini. Ini bahasa pasca cave life. (RS)
Ruhut Makin Kacrut
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RUHUT Sitompul terus mencari sensasi melalui berbagai postingannya. Untuk menarik perhatian tersebut Ruhut sepertinya tidak selektif sehingga nuansa hoax atau editan dapat tersebar dari postingannya tersebut. Risikonya Ruhut menjadi nyerempet-nyerempet pada pelanggaran hukum. Entahlah apakah hal ini tidak menjadi perhitungan dirinya atau ada keyakinan akan \"back up\" orang kuat yang dapat melindunginya. Setelah gonjang-ganjing Ruhut yang mendukung ocehan Habib Kribo soal negara akan hancur jika Anies Baswedan menjadi Presiden 2024, maka pada 9 Mei 2022 Ruhut memposting konvoi pengendara motor yang memakai kaos bertuliskan \"Haram Dukung Anies Baswedan\". Ditambah tempelan tulisan \"mantap..keren setuju\". Ruhut mencuit \"Ngeri kali kata anak Medan ini sich ngeri 2 sedaaaap, hey kalian tolong ya Pilpres masih 21/2 tahun lagi mohon sabar ya duduk diboncengan masing 2 pasti nanti indah pada waktunya. Merdeka\". Foto editan tersebut beredar viral. Pada 11 Mei 2022 muncul lagi unggahan foto, yang ternyata juga editan, Anies Baswedan digambarkan memakai baju adat Papua berkoteka yang disertai cuitan Ruhut \"ha ha ha kata orang betawi usaha ngeri x sip deh\". Atas unggahan ini Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ruhut memang kacrut dengan sentimen dan olok-olok berlebihan kepada Anies. Kedua postingan di atas bila terus diusut tentu memenuhi unsur perbuatan pidana. Jikapun ia meminta maaf maka Ruhut sebagai pengacara tentu mengetahui bahwa permintaan maaf itu tidak menghapuskan ancaman pidananya. Proses hukum tetap berlanjut. Ketika dilaporkan melanggar UU ITE ke Kepolisian, Ruhut menyatakan tidak ambil pusing \"saya senang, tambah beken. Aslinya sudah beken, nanti tambah beken lagi\", katanya. Ia lupa bahwa beken itu bisa karena kebaikan atau kejahatan. Beken sebagai penjahat jelas tercela dan terkutuk. Nero, Kaligula, Fir\'aun, H.H Holmes, atau Jack The Ripper itu orang-orang beken. Ruhut selalu berpindah-pindah partai yang berkuasa. Saat menjadi kader Golkar ia merasa paling Golkar, begitu juga saat bergabung dengan Partai Demokrat. Kini di PDIP pun ia habis-habisan membela berbagai kebijakan rezim. Model kutu loncat dan kutu jilat. Jilatan Ruhut itu luar biasa. Menurutnya Jokowi merupakan pemimpin yang dikirim oleh Tuhan untuk rakyat Indonesia. Belum ada yang bisa melebihi kemampuan Jokowi dalam mengurus negara. Pandangan Ruhut ini disampaikan saat wacana tiga periode marak di media. Ruhut makin kacrut. Kita semua akan melihat akankah nasib Ruhut akan seperti Hutahaean yang juga beken dan kini sedang menikmati udara penjara ? Atau tetap bebas ngoceh tabrak sana tabrak sini jilat sana jilat sini? Bandung, 14 Mei 2024
Jokowi Dicuekin di Luar Negeri, Rocky: Kemenlu Kok Jadi Dungu?
Jakarta, FNN – Tragedi didiamkannya Presiden Joko Widodo oleh pejabat Amerika Serikat saat mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa 10 Mei 2022, terus bergulir. Meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) getol melakukan klarifikasi, namun tetap saja masyarakat merasa miris karena harga diri bangsa terwakili saat kepala negaranya berada di luar negeri. Kemenlu berkilah momen itu pertemuan mutilatrral sehingga tidak perlu penyambutan. Namun jika dibalik logikanya, berani gak nanti November 2022 saat acara G20 di Bali, Joe Biden tidak disambut pejabat Indonesia? Menanggapi kisah “Jokowi dicuekin di luar negeri” pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu mempertahankan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. “Di zaman Presiden Soeharto, itu Indonesia, profil politik luar negerinya kuat sekali, apalagi zaman Bung Karno. Demikian juga zaman SBY yang dalam setiap kesempatan kehadiran SBY ditunggu karena Indonesia punya call yang tinggi, terutama dalam soal OKI, organisasi negara-negara Islam waktu itu, soal OPEC segala macam. Jadi, dalam fora internasional, hanya pada periode Pak Jokowi, kita gagal untuk mempertahankan kredibilitas kita,” paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Rocky menyayangkan sikap Kemenlu yang defensif dengan mencari-cari alasan yang ujungnya tetap saja salah. “Tentu saja Menlu akan memakai segala macam alasan, tapi itu artinya Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Indonesia itu adalah faktor di dalam Indo-Pasifik, karena dianggap ya sudah, nanti juga dia ngikut. Kan itu yang musti diterangkan,” tegasnya. Apalagi nanti, kata Rocky Pak Jokowi mau bertemu dengan Ellon Musk. Namun kelihatannya Ellon Musk tidak ingin ketemu. “Mungkin Ellon Musk akan bilang, Lu kalau mau ketemu gue datang ke kantor guelah. Kira-kira begitu. Itu yang membuat kita miris ngapain sih Pak Jokowi berupaya untuk menemui Ellon Musk,” paparnya. Ngototnya Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang terlihat radikal mengatur Jokowi bertemu Ellon Musk juga menjadi pertanyaan sendiri buat Rocky. “Apakah Ellon Musk ini sesuatu yang betul dewa di dalam investasi ruang angkasa atau high technology? Kan masih banyak problem dengan perusahaannya, pasti yang belum bisa dikenali potensinya. Kalau misalnya cuma soal nikel segala macam, kan banyak investor di luar Ellon Musk yang justru industri baterai lithiumnya sudah jalan. Baterai listrik Korea Selatan justru lebih prospektif sebetulnya buat Indonesia. Jadi ini yang memalukan sebetulnya,” tegasnya. Jokowi, kata Rocky bertemu Ellon Musk atau tidak, dua-duanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Pertama, Ellon Musk belum jelas potensinya, kedua harga diri kepala negara jatuh ketika di luar negeri harus menemui seorang pengusaha. “Kalau nanti ternyata Pak Jokowilah yang berkunjung ke Ellon Musk, itu betul-betul tamparan terhadap diplomasi kita,” katanya. Apapun, kata Rocky, tragedi ini yang bertanggung jawab adalah panitia, yang dalam hal ini adalah menteri luar negeri. “Jadi jangan Menteri Luar Negeri cuma dilakukan. Di mana-mana, Presiden Republik Indonesia yang mayoritas muslim itu sudah satu faktor. Kedua, kedudukan strategis di Indo-Pasifik itu faktor baru lagi. Tidak mungkin Biden itu tidak akan menyambut kalau dia tidak menganggap lagi Indonesia,” paparnya. Rocky menganggap tragedi ini merupakan kesalahan Kementerian Luar Negeri yang lemah yang membuat Indonesia kehilangan kredibilitas. “Jadi sekali lagi, ini Departemen Luar Negeri jadi dungu juga dalam mem-backup. Iya, karena dia mau menjelaskan sesuatu seolah-olah kalau bilateral, ya memang bilateral, tetapi problem kita kan bukan begitu,” tegasnya. Sekali lagi, kata Rocky, itu soal kapasitas seorang presiden Republik Indonesia di mata Amerika Serikat. “Dan itu yang kita tahu dari awal bahwa Amerika Serikat selalu melihat Indonesia sebagai rekan strategisnya. Bahkan, Indonesia ada dalam Kawasan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization-red) dulu. Sekarang kehilangan profil internasionalnya,” pungkasnya. (ida, sws)
Mahasiswa, Haruskah Revolusi Lagi?
Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD RI di MPR RI HUJAN mengguyur Jakarta. Namun kumpulan mahasiswa itu bergeming, kukuh berbaris di kawasan patung kuda, 12 Mei 2022. Para mahasiswa merapatkan barisan, bergandeng tangan, membasah bersama Bumi Pertiwi. Hari itu, sang intelektual muda berkumpul untuk memperingati “Tragedi Trisakti”, 12 Mei 1998 silam. Kala itu, empat mahasiswa tewas dalam peristiwa kelam ini. Tak terhitung yang terluka. Darah dan nyawa, itulah harga yang mahasiswa harus bayar demi penyelamatan negeri. Buahnya, revolusi indah bernama Reformasi. Kini, reformasi nyaris berusia seperempat abad. Namun, situasi memaksa mahasiswa turun ke jalan dengan idealisme yang sama: menyelamatkan Indonesia. Apa boleh buat, perjalanan reformasi yang kini anti klimaks, sekali lagi membutuhkan pekik cadas agen perubahan ini. Untungnya, mahasiswa setia dan memiliki tanggungjawab moral mengawal reformasi. Dari Cibubur, Jawa Barat, genderang perang melawan kebatilan itu digagas. Bersama buruh, petani, nelayan, akademisi dan aktivis 98, elemen mahasiswa mengagendakan aksi nasional menyelamatkan negara ini dari kerusakan dan kehancuran. Momentumnya dipilih pada 19-20 Mei 2022. Momen 19 Mei tentu membuat bulu kuduk penguasa berdiri, siapa pun penguasanya. Pasalnya, pada tanggal yang sama 24 tahun lalu, para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir. Aksi yang kemudian menggulingkan rezim Soeharto sekaligus melahirkan reformasi. Perjalanan reformasi memang penuh liku. Namun, pelan tapi pasti, negeri ini membenahi diri, mencoba mengukukuhkan demokrasi pada segenap sendi-sendi interaksi. Hasilnya mulai terlihat pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, demokrasi terasa mekar meski belum mewangi semerbak. Sepuluh tahun kepemimpinan Yudhoyono diakhiri dengan damai. Tak ada aktivis yang diterungku. Pergantian pucuk pimpinan negeri pun terlaksana dengan baik, tanpa huru-hara politik sebagaimana pergantian presiden lainnya. Presiden berganti, sejarah berubah. Sayangnya, perubahan yang terjadi tidak lebih baik. Indonesia nyungsep, berkebalikan dari kata meroket yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Demokrasi terjerembab diiringi dengan lagu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode. Lagu dengan tiga judul berbeda namun satu esensi: haus kuasa. Di mana-mana, haus kuasa pasti menggerogoti demokrasi. Suara kritis rakyat dibungkam, UU ITE seolah menjadi alat pemenjara bagi rakyat yang kritis. Sementara itu, keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politis. Cebong dan kampret tak henti (dibuat) bertempur. Isu agama terus-menerus dikipasi. Maka wajar naluri dasar mahasiswa kembali menggeliat. Apalagi, sejumlah kebijakan yang ditempuh bukannya menjadi solusi, tetapi malahan semakin merapuhkan bangsa. UU Ibukota Negara Baru (IKN), UU Omnibus Law, atau utang negara yang semakin menggunung, misalnya. Segudang problem bangsa itulah yang membuat 300 perwakilan mahasiswa dari 34 provinsi bersama elemen buruh, akademisi, hingga aktivis 98 akhirnya melakukan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur pada 10-12 Mei 2022. Mereka merasa reformasi telah dikhianati. Tanggungjawab moral membuat mereka terpanggil, menggiring arah reformasi agar kembali pada rel sejatinya. Namun, tekanan lagi-lagi datang. Di hari H pelaksanaan, para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Tekanan itu tak menyurutkan semangat para pengawal reformasi tersebut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan di lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan dan melahirkan 17 poin tuntutan yang akan disampaikan melalui Aksi Nasional pada 19-20 Mei mendatang. Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Uniknya, aksi nasional 19-20 Mei juga mengangkat isu kesejahteraan guru honorer. Para peserta aksi bakal menuntut agar ribuan guru honorer tersebut diberikan haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan dan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya telah menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden. Melalui kerja maraton Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kerja Honorer (GTKH) yang saya pimpim, DPD RI secara formal telah mengirimkan surat berisi 10 rekomendasi penyelesaian guru honorer. Pansus GTKH bahkan merekomendasikan agar Guru Honorer berusia 40 tahunan ke atas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Namun, hingga saat ini tak sedikit pun presiden memberi respon hasil kerja maraton selama 6 bulan Pansus GTKH tersebut. Ketiadaan respon itu menunjukkan lemahnya empati negara. Juga sekaligus menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya sudah tepat. Mereka memahami persoalan rakyat lalu berjuang menyampaikannya kepada pemerintah melalui jalur-jalur konstitusional. Sulit menebak seperti apa eskalasi demo 19-20 Mei 2022 nanti. Akankah mahasiswa memantik revolusi lagi? Entahlah. Yang jelas, kita berharap bangsa ini baik-baik saja. Maka pengelolaannya harus baik-baik pula, agar warga bangsa tetap bersikap baik-baik. (*)
Soal Ruhut Rasis, Komandan Patriot Revolusi: Saya Akan Kejar, Jujur Saya Marah, Saya Tersinggung
Jakarta, FNN - Politisi PDIP Ruhut Sitompul tengah ketiban sial. Ia dihardik warganet setelah mengunggah foto Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua (Koteka) dengan caption menertawakan \"Ha ha ha kata orang Betawi usahe ngeri X Sip deh\". Dalam foto yang diunggah Ruhut Sitompul itu, Anies Baswedan tampak tersenyum dengan latar belakang pepohononan. Politisi yang juga artis sinetron itu kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega Keliduan karena dinilai telah menimbulkan kebencian antar-suku, ras, dan golongan melalui unggahannya tersebut. Patriot Revolusi merupakan organ sayap Paramiliter Partai Rakyat Ruhut dilaporkan dengan tuduhan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Unggahan Ruhut tersebut dianggap telah memberikan stigma buruk terhadap warga Papua. Kini berbagai kecaman terhadap politisi yang dijuluki kutu loncat itu telah memenuhi Twitter. \"Ini betul-betul rasisme yang ga lucu. Selain menghina pak @aniesbaswedan, pak Ruhut juga menghina saudara kita orang Papua,\" cuit akun @berlianidris. \"Inilah sampah politik yang mesti dimusnahkan di Republik ini. Nyari makan dari ngejilat penguasa pasti akan bertingkah semaunya,\" kata akun @akarrum30758044. Petrodes mengaku kaget dan marah terhadap postingan yang diunggah Ruhut. “Saya kaget tiba-tiba dapat postingan dari Ruhut Sitompul. Dalam kondisi rakyat Papua yang sedang berkonflik dan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah, adanya gerakan-gerakan yang cukup masif, lalu ada gerakan penolakan DOP, tiba-tiba ada seorang yang mencoba mengacaukan keadaan. Ini sangat mengacaukan, karena ini, walapun sederhana, tetapi ini akan berefek meluas dan akan memicu konflik,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 13 Mei 2022. Petrodas menganggap apa yang dilakukan Ruhut membahayakan rakyat Papau. “Menurut saya ini sesuatu yang konyol dan salah. Saya tetap akan kejar. Saya jujur saya marah. Saya tersinggung, karena saya aktivis sosial, mantan pimpinan mahasiswa. Walaupun berpartai sampai hari ini saya masih aktivis sosial. Saya masih aktif dalam perkumpulan rakyat Papua,” tegasnya. Petrodas semakin marah karena Ruhut dianggap orang yang tahu adat bagirakyat Papua. “Saya marah karena ketika Pak Jokowi, benar-benar mencoba menaruh fokus membangun Papua dan mengembalikan hati rakyat Papua, tiba-tiba seseorang yang tidak tahu adat, seseorang yang tidak tahu menghargai pemerintah, seseorang yang tdak paham kondisi, tiba-tiba langsung mengupload hal seperti itu. Ini kan sebetulnya salah. Beliau salah,” paparnya. Oleh karena itu, ia akan mengambil sikpa tegas terhadap Ruhut. “Saya harus mengambil sikpa tegas, saya akan tegur dia, dan supaya tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Ini sifatnya rasis dan melecehkan budaya Papua. Walaupun malam hari, makanya saya langsung laporkan ke Polda MetroJaya,” paparnya. Petrodas mengaku bahwa pelaporan ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi presiden. “Ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan. Siapapun yang diperlakukan seperti itu, melakukan lelucon seperti itu, saya tetap akan proses. Ini bukan persoalan Anies Baswedan. Mungkin dia terget Anies, tapi saya tidak persoalkan Anies. Kenapa disematkan busana adat papua lau kemudian gambar Anies Baswedan mengenaan busana adat Papua yang ada taring babinya lalu pakai mahkota lalu dijadikan bahan lelucon. Itu kan sesuatu yang nilainya sakral, kenapa dijadikan bahan lelucon. Itu adat turun temurun panjang hubungan Tuhan, manusia, dan alam,” tegasnya. Petrodas mengaku sudah dipertemukan dengan Ruhut dan Ruhut minta maaf, akan tetapi dia tidak dalam kapasitas memberi maaf. “Ini sifatnya universal, saya hanya sebagai person. Persoalan dia minta maaf ke saya, saya bukan siapa-soapa. Kita bicara tentang rakyat Papua,” paparnya. Namun dalam tradisi di Papua bahwa minta maaf itu tidak serta merta hanya minta maaf di depan media lalu kemudian selesai. ‘Saya memang tidak mampu menjawab itu, karena saya bukan siapa-siapa. Ini langusng kepada rakyat Papua, apalagi suku Dani. Ini ornamen adat dari suku Dani di Papua. Saya tidak bisa mewakili Suku Dani atau mewakili rakyat Papua untuk menerima permintaan maafnya beliau. Nanti malah bisa merusak nama saya karena saya punya tujuan baik,” tegasnya. Petrodas mengaku mendapat dukungan dari Koordinator mahasiswa seJawa Bali, ada beberapa aktivis di kampus Uncen, mendoakan dan mendukung saya, termasuk Majelis Rakyat Papua. “Ada juga statamen tegas tentang apa yang dilakukan Ruhut. Saya maunya cepat supaya cepat diproses polisi. Saya cegah supaya tidak ada konflik horizontal,” katana. (sof, sws)
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
POPULER
