ALL CATEGORY
Mengenang Becak
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Tahun 1920 becak sudah muncul di daerah Jawa. Tak jelas apa sebenarnya arti kata becak. Pertama muncul, spare part becak banyak yang dari kayu. Tahun 1950-an bentuk becak sudah sangat menarik. Banyak ragam hias di body becak dan jok. Yang umum gambar panorama desa: gunung, sawah, dan pohon kelapa. Di samping itu bulu ayam yang tersusun jadi kemocéng (alat pembersih) ikut menghias becak. Populasi becak meningkat tahun 1950-an, walau muncul bemo, sebagai bentuk pampasan perang Jepang, kedudukan becak tak goyah. Bahkan walkot Jakarta Sudiro untuk mengurangi kepadatan lalin lebih suka hapuskan trem dari pada becak. Memasuki Demokrasi Terpimpin dilakukan penertiban becak dengan rayonisasi. Becak dilarang lintas rayon yang telah ditentukan. Identitas rayon diciri dengan warna becak. Becak pelanggar rayon dikempesi ban-nya dengan cara cabut pentil oleh petugas. Kang becak dapat akal, pentil becak diolesi tinja. Petugas akhirnya pikir ulang kalau mau cabut pentil, sebab sudah banyak petugas yang kena pentil bertinja Lama-lama ketentuan rayonisasi tak dijalankan tanpa pengumuman. Tukang becak, juga penumpang, lebih suka naik becak open kap. Buat tukang becak, kalau tutup kap kontrol mereka saat mengemudi terganggu. Buat kebanyakan penumpang open kap asyik, bisa melihat dan dilihat. Hanya kalau hujan kap ditutup. Orba yang selesaikan becak pasca periode Gub Ali Sadikin. Mula-mula yang dilakukan membuang becak ke laut bila melanggar lalin. Buat apa becak dibuang ke laut? Publik bertanya, dan pejabat daerah menjawab, buat bermain ikan. Becak akhirnya dilarang sama sekali. Becak-becak diangkut tidak lagi dibuang ke laut, tapi entah dibawa kemana. Sebaris lyric lagu 1950-an: Becak-becak coba bawa saya. Diganti menjadi: Becak-becak coba saya bawa. (RS).
Jaringan Saudagar Muhammadiyah, Berkolaborasi dengan Berbagai Elemen
Yogyakarta, FNN --- Selain berkolaborasi dengan perusahaan BUMN dan swasta, Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) siap untuk bekerjasama dengan berbagai elemen di Muhammadiyah seperti majelis, lembaga dan organisasi otonom lainya. Hal itu diperlukan dalam rangka mengembangkan pilar ketiga (bidang ekonomi) Muhammadiyah. Dengan begitu, konsolidasi kewirausahaan dan pengembangan ekonomi Muhammadiyah bisa cepat tercapai. Peryataan ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat JSM Bambang Wijonarko dalam acara safari bisnis dan halal bihalal JSM dengan tema: membangun ekonomi berkebudayaan dan berkemajuan di aula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahad (15/05/2022). Acara tersebut dihadiri oleh narasumber Ketua PWM DIY Gita Danu Prana, Budayawan Emha Ainun Nadjib, Munichy Edrees, Direktur Bisnis Bank KB Bukopin Syariah Agus Suhendro, Vice President Operation Antaraja Jimmy Krismiardhi, Bahana Batik Erwin Yuniarti dan Nugroho Dwi Sasongko dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan elemen di Muhammadiyah, lanjut Bambang, JSM akan mengoptimalkan peran dan fungsi Muhammadiyah Business Center (MBC) yang selama ini telah berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam membentuk inkubator dan kluster - kluster bisnis JSM. Tentunya kolaborasi ini akan disinergikan dengan berbagai elemen yang ada di Muhammadiyah. \"Kami sadar untuk menggerakkan pilar ketiga Muhammadiyah tak bisa sendiri oleh karena itu diperlukan berbagai pihak dan kami siap berkolaborasi,\" kata Bambang. Sementara Ketua PWM DIY Gita Danu Prana mengatakan, selain JSM dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dalam menggerakkan ekonomi Muhammadiyah perlu peran Lazismu, Majelis Wakaf dan Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah (MPM) untuk dilibatkan. Hal ini tak lepas dalam pengembangan bisnis di Muhammadiyah tak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan. \"Keberadaan JSM harus bisa berkolaborasi dengan mereka untuk membangun koneksitas dan integrasi,\"ucapnya. Potensi ekonomi Muhammadiyah, kata Gita, luar biasa besarnya, salah satu contohnya adalah tanah wakaf. Di Yogya saja ada 240 hektar tanah wakaf yang belum di optimalkan secara ekonomi. Disinilah peran dari JSM perlu adanya kolaborasi bisnis dalam memanfaatkan peluang - peluang ekonomi tersebut. \"Itu baru satu peluang, sementara di Muhammadiyah banyak sekali potensi - potensinya. Maka karya - karya JSM kedepan dipelukan untuk mewujudkan peluang ekonomi itu,\"tandasnya. Permodalan Bank Syariah Untuk mewujudkan karya bisnis dan bukan sekedar wacana bisnis, kata Ketua PWM DIY, itu bisa cepat di wujudkan asal ada konsolidasi yang terus menerus dilakukan oleh JSM. Sementara tentang permodalan dari bank syariah siap untuk memback-upnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bank KB Bukopin Syariah Agus Suhendro, yang mengatakan, bahwa produk - produk perbankan syariahnya memiliki banyak instrumen untuk menjembatani berbagai bisnis di Muhammadiyah. Bahkan sudah ada base practice pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah baik pendidikan dan kesehatan yang sudah di praktekkan. Tinggal bagaimana untuk mengoptimalkannya itu diberbagai sektor yang ada selama ini. \"Maka dari itu kerjasama dengan JSM dan terwujudnya MBC - JSM adalah sebuah kolaborasi strategi dalam memaksimalkan peran bank syariah dalam mendukung pengembangan pilar ketiga Muhammadiyah,\" tambah Agus. (TG)
Kecewa dan Cemas di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERTUMBUHAN ekonomi triwulan I (Q1)/2022 tercatat 5,01 persen. Cukup mengecewakan! Loh, kok mengecewakan? Bukankah banyak pihak yang bangga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar ini? Mengecewakan, karena kenaikan harga komoditas yang tinggi ternyata tidak mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen. Padahal, kalau tercapai, lumayan untuk memenuhi janji kampanye, meskipun hanya satu kuartal. Mengecewakan, karena pertumbuhan ekonomi ternyata hanya 5 persen. Bayangkan, harga komoditas pada 2022 meroket. Harga Batubara mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga harga minyak sawit mentah. Kedua komoditas ini membuat ekspor Indonesia naik tajam. Ekspor Q1/2022 naik 35,2 persen dibandingkan Q1/2021, atau naik 17 miliar dolar AS. Sedangkan surplus neraca perdagangan naik 69 persen, dari 5,5 miliar dolar AS menjadi 9,3 miliar dolar AS, atau naik 3,8 miliar dolar AS. Tapi semua itu tidak membuat ekonomi meroket. Konsumsi masyarakat dan Investasi masih stagnan, masing-masing hanya memberi kontribusi 2,3 persen dan 1,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih rendah dari tahun 2012 ketika harga komoditas juga melonjak tajam. Ketika itu, konsumsi masyarakat dan investasi masing-masing memberi kontribusi 3,0 persen dan 2,9 persen. Artinya, kenaikan harga komoditas yang melonjak tajam tersebut dinikmati sendiri oleh para oligarki. Kenaikan ini tidak menetes ke masyarakat. Karena itu juga tidak membuat investasi naik. Selanjutnya, kenaikan harga komoditas membuat penerimaan negara melonjak. Penerimaan Negara dari Perpajakan naik 38,25 persen, dari Rp290,4 triliun pada Q1/2021 menjadi Rp401,8 triliun pada Q2/2022, atau naik Rp111,4 triliun. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), total kenaikan Pendapatan Negara menjadi Rp122,2 triliun. Tetapi, anehnya, Belanja Negara malah kontraksi, atau turun Rp32,4 triliun. Belanja Negara pada Q1 tahun lalu mencapai Rp523 triliun, sedangkan pada Q1 tahun ini hanya Rp490,6 triliun. Sehingga kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi minus 0,5 persen. Di lain sisi, masyarakat dibebani kenaikan harga pangan dan harga energi. Hal ini membuat daya beli masyarakat melemah, konsumsi masyarakat stagnan. Namun demikian, Pemerintah tidak membantu meringankan beban hidup masyarakat, tidak membantu stimulus ekonomi, di mana Konsumsi Pemerintah kontraksi. Apakah kebijakan fiskal yang tidak lazim ini hanya untuk mencapai surplus anggaran APBN, di tengah derita masyarakat? APBN pada Q1/2021 tercatat defisit Rp144,2 triliun, tiba-tiba menjadi suplus Rp10,3 triliun pada periode sama tahun ini. Hal ini menunjukkan kebijakan fiskal tidak pro rakyat. Kalau saja kebijakan fiskal dilakukan secara benar, pertumbuhan ekonomi 7 persen seharusnya tidak sulit dicapai. Tambahan 2 persen bisa diperoleh dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat dan investasi. Tetapi karena negara tidak diurus, karena para pejabat lebih sibuk dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen melayang. Tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga komoditas dunia menjadi faktor pendongkrak ekonomi Indonesia, membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 3,5 persen, merupakan kontribusi tertinggi sejak 2011. Tetapi, semua itu hanya dinikmati oleh para pengusaha oligarki. Masyarakat hanya mendapat getah berupa kenaikan harga. Kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen sudah menjadi bubur. Sekarang dunia sedang menghadapi koreksi kebijakan moneter. Suku bunga global akan naik untuk melawan inflasi. Koreksi kebijakan moneter ini akan membawa konsekuensi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas akan turun, suku bunga akan naik, kurs rupiah akan tertekan dan melemah, pendapatan negara akan turun tajam, defisit anggaran 2023 akan kembali menjadi maksimal 3 persen dari PDB dan membuat konsumsi pemerintah akan kontraksi. Artinya, masa depan ekonomi Indonesia hingga menjelang pemilu Februari 2024 terlihat sangat suram. (*)
Diplomasi Presiden yang Kalang-Kabut
Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEORANG Presiden harus menguasai minimal lima (5) fokus utama dalam penjalinan relasi dan berdiplomasi dengan negara lain, yaitu: Representing, kemampuan untuk mewakili negara; Priomoting, yaitu kemampuan untuk mempromosikan negara; Protecting, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan kepentingan negara; Negotiating, yaitu kemampuan negosiasi demi kepentingan negara; Reporting, yaitu melaporkan situasi dan kondisi suatu negara, termasuk sidang yang dilakukan demi kepentingan negara. Seorang Presiden dituntut untuk bisa berbahasa asing agar dalam percakapan dengan lawan bicara tidak terkendala. Sangat tragis ketika sedang berdialog dengan lawan bicara tampak senyum-senyum kecut seolah sedang menunjukkan dirinya paham apa yang sedang disampaikan lawan bicara. Padahal, yang sesungguhnya terjadi dalam otaknya mengalami kebuntuan dan kemacetan karena tidak paham apa yang sedang disampaikan lawan bicaranya. Seorang Presiden juga harus berwawasan luas, terutama jika bersinggungan dengan topik ekonomi, politik, dan budaya. Kemampuan untuk bernegosiasi juga diperlukan agar perundingan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi fenomena kebingungan pada nalarnya. Seorang Presiden harus memiliki kepribadian yang unggul dan wibawa itu diperlukan karena pada diri seorang Presiden menempel atas nama negara, dituntut untuk bisa bekerja diatas tekanan. Sementara itu, fungsi diplomasi lainnya dapat dipelajari selama berproses. Ketika Presiden kita melakukan kunjungan kerja ke negara lain sebagian masyarakat kita merasa was-was, karena kemampuan dan keterbatasan yang melekat pada dirinya. Was-was akan terjadi kendala hanya mengandalkan penerjemah dan ketidak-mampuannya menangkap dan sekedar berdialog secara normal dengan mitra dialog dalam forum penting. Nama, harga diri, citra dan wibawa negara melekat dalam penampilan seorang Presiden saat berada dalam forum percakapan dengan Presiden atau kepala negara dalam percaturan dunia. Jangan sampai negara dipertaruhkan karena terjadinya kecelakaan, Presiden tidak paham situasi dan kondisi politik baik negara yang dikunjungi atau situasi politik global yang sedang terjadi dan menyelimuti masalah antar negara. Apa tidak mengetahui Presiden AS Joe Biden, sedang menggalang blok untuk mengepung Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi dia datang ke Biden ketika Indonesia berketetapan akan mengundang Putin pada pertemuan G.20. Over confidence seolah-olah Biden akan bisa ditaklukkan dalam diplomasi acak-acakan hanya bermodal pengalaman bisa marah-marah di dalam negerinya kepada para pembantu menterinya. Apa tidak mengetahui bahwa Singapura di-blacklist Russia, tapi dia mengekor Singapura untuk mencari perlindungan ke AS. Amerika dan sekutunya sedang sibuk luar biasa menggalang kekuatan melawan Rusia. Kepentingan Joe Biden dan PM Singapura Leen Hsien Loong dalam US-ASEAN Summit cuma mau melakukan diplomasi dan demonstrasi menekan Putin dan Presiden China Xi Jinping. Apabila Presiden kita mengabaikan situasi politik global, sedang di kepala sang Presiden, hanya karena ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia, dan mencari pinjaman berdalih menarik investasi, kalau ini yang terjadi maka terjadilah proses diplomasi yang kalang-kabut. Sinyal tidak ada sambutan resmi dari pemerintah Amerika. Dikabarkan ketika Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington D.C., Amerika, Selasa (10/5), sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau pukul 08.40 WIB, Rabu, tidak ada penyambutan resmi dari pejabat Amerika. Ini sinyal harus melangkah dan bersikap hati-hati. Itu sinyal politis, Amerika merasa tak berkepentingan dengan Indonesia atau lebih parah Indonesia hanya dianggap sebagai negara yang tidak diperlukan baik secara politik, ekonomi dan kekuatan yang layak diajak bicara apalagi untuk diajak masuk malam sekutu mereka. “Seperti kambing lapar mencium rumput, dia sadar ada harimau bersembunyi di situ. Tapi dia berharap sang harimau berbaik hati”, ini fatal sekali. Presiden Indonesia datang ke Amerika dalam rangka menghadiri US-ASEAN Summit (KTT ASEAN – Amerika membahas perubahan iklim). Kalau dalam fokus bukan perubahan iklim yang menjadi prioritas, “tetapi bagi Presiden Joko Widodo, ini langkah terakhir menyelamatkan krisis di dalam negerinya”. Dia datang ke Amerika pasti dengan kepala menunduk”. Presiden Jokowi mungkin sekuat tenaga berusah saat ketemu Joe Biden akan menyelipkan agenda mohon bantuan (mungkin juga akan berhutang dengan dalih investasi). Kalau itu yang menjadi agenda dalam pikirannya, proses diplomasi akan kocar-kacir. Presiden Jokowi harus siap mental, apabila negosiasi permintaannya akan ditolak atau minimal tidak direspon. Berbalik arah bisa jadi justru akan ditekan Biden yang bersikeras dan tegas minta Jokowi tidak mengundang Putin untuk hadir dalam G20 di Bali (batalkan mengundang Putin). Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Kalau itu tidak dipahami dan tidak direspon positif oleh Presiden Jokowi bisa terjadi sinyal terburuk datang dari Joe Biden: Anda harus segera berhenti jadi Presiden secepatnya. Bisa jadi dalam lingkup convidential dibatasi waktunya, agar secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Akibat kekacauan dalam komunikasi, lemahnya kepekaan dan kemampuan berdiplomasi dalam pertemuan tingkat tinggi berhadapan dengan negara adidaya dan atau pada pertemuan di forum internasional, itu akan berakibat fatal. Semoga semua itu tidak terjadi karena akibat diplomasi yang kalang-kabut, nama baik negara menjadi taruhannya. (*)
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi: Masyarakat Adat, LSM, Pemuda, dan Mahasiswa Akan Demo Besar-besaran
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi geram dengan salah satu perusahaan tambang batu PKP2B yang mengeruk sumber daya alam di Benua Etam, kalimantan Timur, tetapi malah menyalurkan dana CSR ke tiga Perguruan Tinggi di Jawa. Apa yang dilakukan perusahaan tambang itu semakin membuat masyarakat Kaltim kecewa. Pasalnya, dana CSR yang dikucurkan itu sebesar Rp 200 miliar. Sementara Kaltim tidak mendapatkan pembagian dana CSR di sektor pendidikan. Kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu 14 Mei 2022, Hadi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur itu luasnya sama dengan Pulau Jawa. Dulu waktu belum dipecah luasnya sama dengan Pulau Jawa plus Madura. “Pulau Jawa enam provinsi, kita satu provinsi, APBD kami tidak pernah lebih dari 15 triliun, itu tertinggi pada tahun 2012. Terjadi penurunan hingga sekarang 12 terliun. Kalau kita hitung-hitungan anak SD, 12 terliun dibagi 3,8 juta penduduk Kalimantan Timur, satu orang mendapat 3,1 juta pertahun,” paparnya. Hadi menyadari bahwa tidak harus seperti itu hitungannya. “Tentu kita tidak seperti itu ya, tetapi untuk sebuah provinsi yang luasnya sama dengan pulau Jawa, pembangunan di Kalimantan Timur sangat-sangat penting, karena dana kita tidak cukup, mengatasi banjir kewalahan, bangun jalan kuwalahan. Tetapi sumber daya alam kita luar biasa, ada batubara di sini, ada migas, kayu juga ada di sini, emas juga pernah ada di Kalimantan Timur, sawit juga terbesar,” paparnya. Hadi menyarankan seharusnya ada perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu di zaman Gubernur Awang Faruq itu pernah ada usulan agar Kaltim mendapatkan dana otonomi khusus, disampaikan ke DPR RI, ditolak, minta ada revisi DBH (dana bagi hasil) dari 15,5 persen berdasarkan kajian teman-teman akademis Unmul idealnya 30-50, juga ditolak oleh MK. “Sekarang ada undang-undang HKPD (hubungan keuangan pusat daerah) kemarin berkumpul di Bali dengan beberapa daerah, mengusulkan agar DBH migas yang 15,5 itu dinaikkan 30-50. Tapi ini belum tercapai,” tegasnya. Hadi juga menyadari bahwa APBN itu basisnya adalah jumlah penduduk. Makanya kalau ketika ia tanya ke Bappenas, ternyata APBN 60 persen di Jawa, 20 persen ada di Sumatera, sisanya Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. “Oleh karena itu ketika bapak presiden menginginkan ibukota pindah ke Kalimantan Timur itu sebuah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan dan peluang untuk membangun dan kesejahteraan di Kaltim. Walaupun kita tahu dananya terbatas, tetapi setidaknya ide ini mungkin dalam 10, 20, 30 tahun akan membuahkan hasilnya,” tegasnya. Satu sisi Hadi melihat, bahwa tahun 2021, ketika masyarakat Indonesia mengalami Pandemi Covid-19, ekspor secara umum mengalami kemandekan. Ekspor terbanyak kedua dari 34 provinsi itu dari Kalimantan Timur, pertama Jawa Barat, kedua Kalimantan Timur. “Artinya di tengah Pandemi, masyarakat Kaltim, ekspor batubaranya, ekspor sawitnya, termasuk ekspor UMKM-nya menempati kedudukan kedua. Itu semua kan dananya banyak ke pusat,” tegasnya. Hadi mengaku tergelitik ketika 2019-2021 salah satu perusahaan yang cukup besar di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada 30 PKP2B, tambang untuk ukuran yang dapat dihindari pusat, di dalamnya ada KPC, Berau, Bayan, itu terbesar di seluruh Indonesia. Nanti ada lagi yang ukuran kecil jumlahnya ratusan. Dalam konteks pendidikan keluhan dari teman-teman mahasiswa dari para rektor tiba-tiba ada dana CSR yang digelontorkan ke kampus-kanpus di Jawa. Masing-masing Perguruan Tinggi menerima dana CSR dengan rincian, UI Rp 50 miliar, ITB Rp 100 miliar, dan UGM Rp 50 miliar. Dana CSR itu kebanyakan digunakan sebagai beasiswa Pendidikan. Ada pula yang digunakan untuk pembangunan gedung dan pelatihan kepada mahasiswa. Hadi mengaku banyak pemberitaan terkait pemberian CSR perusahaan tersebut. \"Saya tahu dan menurut media, ya itu benar. Padahal ini baru satu kasus. Kami sudah pelajari semuanya, jadi hampir setiap perusahaan PKP2B itu tidak serius memberikan CSR Kaltim. Ini nyata di depan kita masyarakat Kaltim. Mudah-mudahan ada titik temu untuk mengkoreksi semua,\" ucap Hadi. Hadi mengatakan, Gubernur Kaltim kerap kali melontarkan kritik, bahwa produksi perusahaan tambang dj Bumi Mulawarman sebenarnya meningkat dan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Namun hal ini malah berbanding terbalik dengan apa yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Timur. Masyarakat Kaltim benar-benar marah dengan apa yang dilakukan perusahaan tambang batu bara tersebut. Hadi menyebut, bahwa masyarakat Kaltim pasti akan melakukan demo terhadap perusahaan tersebut. “Saya putra daerah Kalimantan Timur, lahir -TK-SD-SMP-SMA di Kalimantan Timur, walaupun saya tidak kuliah di Unmul, saya kuliah di Unhas, tetapi saya merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi seluruh perusahaan besar, ya kalau dalam bahasa agama itu bersedekahlah,” paparnya. Kalau tidak, lanjut Hadi, ya ini mohon maaf, saya sampaikan tolong jangan anarkis. “Ini semua warga Dayak, LSM dan Pemuda, mahasiswa sudah menghubungi, mau demonstasi besar-besaran. Kalau bahasa kasar mereka minta ditutup saja. Ya saya pikir tidak eloklah tutup-menutup tambang. Tapi ini penting menjadi perhatian,” tegasnya. DPRD Kaltim pernah melekat sidak kepada sebuah perusahaan PKP2B, itu tidak diterima, karena mereka izinnya pengawasan semua dari pusat. Terus misalkan pengawas tambang di dinas pertambangan itu jumlahnya 47 orang. Tambang kita jumlahnya ribuan, apa yang mau diawasi. Jadi, memang pengawasannya tanda kutip tidak berjalan dengan baik. (ida, sws)
Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen, DPD Tak Bisa Halangi “People Power”
Jakarta, FNN - Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh media online FNN, Anggota DPD (Senator) Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini sudah banyak kekacauan yang terjadi. Kita dipertontonkan banyak ketidak-warasan. Ada orang yang mencalonkan diri jadi Presiden, tetapi pada saat yang sama, balihonya terpasang di mana-mana, banner-nya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan tiga periode (presiden). “Ini kan sesuatu yang tidak waras, bagaimana ini, Bung Rocky (Rocky Gerung) yang selama ini mengajari akal sehat, kok tidak sehat ini,” sindir Tamsil yang dilansir kanal Hersubeno Point. Kemudian, lanjutnya, kita mau pemilu tahun 2024, ada 9 partai, tetapi kita punya Presidential Threshold 20%. Sementara 7 partai sudah berada di kubu yang itu (jumlah kursinya mencapai) 82%. “Berarti sisanya 18%, berarti tidak memungkinkan untuk mencalonkan ini. Ini satu lagi bentuk ketidakwarasan,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, DPD melakukan Judicial Revieuw (JR) yang diawali dengan anggota-anggotanya. Yang kemudian, sekarang secara kelembagaan maju, yang akan bersama dengan Partai Bulan Bintang, lawyer-nya langsung Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa teman. Semua yang mengajukan JR perorangan sudah ditolak dan dinyatakan tidak bisa diteruskan karena legal standing-nya. “Ini lagi satu bentuk ketidakwarasan, di mana MK yang kita harapkan menjadi penjaga konstitusi, tapi faktanya tidak demikian, malah dia melakukan kudeta konstitusi,” ungkap Tamsil. Karena itu, “Ketua DPD (AA LaNyalla M Mattalitti), saya tidak pernah menduga selama ini, tetapi dia sangat kencang, meminta saya mewakili dalam beberapa pertemuan, karena dia lagi Umroh,” ungkapnya. Pada 16 Mei 2022 Tamsil diminta Ketua DPD untuk berbicara dalam Sidang Paripurna. Tamsil diminta menyampaikan bahwa DPD telah menerima banyak aspirasi. Dan kalau tetap dipertahankan Pemilu 2024 dengan PT 20%, maka DPD tidak dalam posisi menghalang-halangi masyarakat melakukan People Power untuk menolak. “Kita berada dalam posisi yang sama untuk itu. Tidak setuju,” tegas Tamsil. “Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini Pemilu dipercepat. Karena selama ini kita mengikuti pendapat-pendapat bung Rocky bahwa 16 Agustus yang akan datang ini sudah presiden baru yang menyampaikan pidato nota keuangan,” ungkapnya diikuti tertawa para narasumber seperti Rocky Gerung, Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio, dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti. Kemudian Tamsil bercerita saat bertemu dengan Bachtiar Chamsah (tokoh senior PPP, mantan Menteri Sosial). Bachtiar mengatakan, baru-baru ini setelah sekian lama, Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba-tiba nyelonong di rumahnya. Bachtiar kaget saat Ketua PPP menyampaikan, “Pak, Kabinet ini pecah. Bu Sri Mulyani itu sudah enggak ada di sisi ini. Udah di seberang dia,” jelas Ketum PPP kepada Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil. Bachtiar mengatakan, Suharso juga mengetahui bahwa dari laporan intelijen, gerakan mahasiswa ini skalanya mengkhawatirkan. “Ini kita di kabinet sudah sampaikan. Cuman, kalau hutang negara saya bisa menjelaskan, bahwa itu tidak ada masalah. Itu bisa diselesaikan,” kata Ketum PPP kepada Bachtiar. “Saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Tetapi begini, kalau Anda punya pendapat seperti itu saya bisa mempertemukan dengan yang berpendapat yang lain. Kita bikinkan forum,” kata Bachtiar. “Oh siap.Tapi jangan yang kayak Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP. “Kenapa Ichsanudin Nursy?” tanya Bachtiar “Ya udah nanti ribut aja kalau Ichsanudin Nursy,” jawab Ketum PPP. “Lha, Ichsanudin itu kan cuma menyampaikan data. Bantah aja data-data yang disampaikan,” jawab Bachtiar. “Pokoknya jangan Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP bersikukuh. “Kalau begitu Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tentukan juga. Wah kalau itu tidak bisa,” kata Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil Linrung. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum itu mengatakan, bahwa nanti akan dikenang, pernah di suatu sore ada halal bihalal yang membicarakan tentang masa depan bangsa. Dan disimpulkan bahwa bangsa sudah tidak punya masa depan lagi. “Orang nggak berpikir lagi 2024, enggak ada pikiran itu. Kalau semua variabel politik ekonomi ditaruh di atas meja, sebetulnya yang terjadi adalah krisis di dalam Istana. Dan DPD itu satu-satunya lembaga demokrasi yang dipilih rakyat,” ungkap Rocky Gerung. “DPD itu singkatan dari Dewan Perlawanan Daerah. Dan saya tahu di daerah itu gerakan mahasiswa dan buruh nggak akan berhenti. Terus mengepung, tapi tidak dimuat di media. Tapi laporannya pasti masuk,” lanjutnya. Menurutnya, kita sedang berada di dalam susana orang berharap transisi ini dipercepat. Ini yang enggak bisa dibaca dengan baik oleh kekuasaan. Jadi, “Ini anggap saja situasi yang sering saya sebut “the beginning of end” (mulainya sesuatu yang akan segera berakhir).” Berbicara tentang calon presiden, lanjutg Rocky, semua rakat Indonesia layak jadi capres. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pencoretan “siapa yang tidak layak jadi calon presiden”. “Pencoretan. Siapa yang tidak layak dari daftar itu. Siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Siapa yang kedua. Siapa yang dari bawah kita coret. Kalau semuanya akhirnya kita coret kita mesti tentukan, taruh nama yang kita inginkan, bukan hasil survei segala macam,” jelas Rocky. Jadi, kata Rocky Gerung, kalau kita tanya pada publik (mana yang penting), elektabilitas, intelektualitas, atau etikabilitas. “Elektability itu sifatnya kuantitatif. Intelektuality itu mesti diuji di dalam debat. Tapi etikability itu wajib dimiliki oleh seseorang yang akan kita beri mandat memimpin negara. Elektabilitas itu urusan KPU. Intelektualitas itu urusan kita yang ingin tahu pemimpinnya punya konsep,” ujar Rocky. “Tetapi hati kecil kita selalu menganggap bahwa seandainya elektabiltas ditambahkan intelektualitas tapi kalau tidak punya etikabilitas, maka pemimpin itu juga akan terjebak dalam korupsi,” papar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, yang pertama diuji adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas. “Jadi sekali lagi percakapan kita pada sore hari ini yaitu untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat, dengan cara berpikir yang lain. Jadi, sekali lagi, kita ingin pastikan bahwa percakapan kita akan mengarah pada percepatan perubahan politik,” pungkas Rocky. (mth/sws)
Jokowi Menerjemahkan Secretary of Commerce menjadi Sekretaris Perdagangan, Rocky Gerung: Dia Tak Paham Adab Istilah Asing
Jakarta, FNN - Kedatangan Presiden Jokowi dalam ASEAN-US Special Summit 2022 di Washington mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Tak heran jika semua gerak dan ucapan Jokowi diperhatikan oleh para tokoh dan masyarakat di Indonesia. Sebelumnya gerakan Jokowi setelah foto bersama para pemimpin negara ASEAN bersama Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menjadi sorotan, kini sambutan Jokowi juga menjadi bahan koreksi yang mustinya tidak terjadi. Diketahui dalam video yang diedarkan Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut Secretary of Commerce sebagai Sekretaris Perdagangan sebagaimana kutipan pidato ini: “Ya terima kasih kepada sekretaris perdagangan Amerika Serikat Ibu sekretaris Gina Raymondo dan juga duta besar dan bisnis council atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting ini,” kata Presiden. Menanggapi kekeliruan translate tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa untuk urusan remeh-temeh pun Jokowi terlihat lemah. “Iya itu, beliau juga terlihat enggak dibrief dengan baik, sehingga seolah-olah presiden enggak ngerti kebiasaan tata negara Amerika yang memakai istilah secretary untuk status menteri. Nanti, Sekretaris Luar Negeri, misalnya, padahal US Secretary of State adalah Menteri Luar Negeri, nanti dibilang Sekretaris Negara, itu kan lain. Jadi, hal-hal dasar seperti ini juga dilihat oleh dunia bahwa presiden kok tidak dibrief dengan baik untuk paham adab penggunaan istilah di Amerika Serikat,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 14 Mei 2022. Rocky menyarankan Kemenlu tidak reaktif yang hanya menimbulkan bantah-membantah yang tidak efektif. “Kemenlu gak usaha membantah. Koreksi saja bahwa yang dimaksud presiden adalah Menteri yang dalam tradisi Amerika disebut Secretary. Hal elementer ini menunjukkan betapa Pak Jokowi memang dalam posisi sangat lemah,” katanya. Lebih jauh Rocky menyarankan, dalam geopolitik global sebetulnya Presiden Jokowi harusnya datang ke situ dengan profil tinggi sebagai pemimpin ASEAN. “Tapi masalahnya Jokowi bukanlah pimpinan ASEAN. Secara ekonomi kita buruk sekali, secara politik kita enggak mampu untuk menunjukkan kehadiran secara kekuatan militer di Cina Selatan, misalnya,” tegasnya. Hal-hal seperti ini, kata Rocky yang menyebabkan bangsa Indonesia diremehkan di dunia internasional. “Itu yang menyebabkan orang melihat bangsa Indonesia, bangsa yang besar tapi kapasitasnya dalam politik internasional itu kecil sekali. Itu enggak enaknya sebetulnya, negara besar dianggap recehan dalam politik global,” pungkasnya. Tak hanya Rocky Gerung yang mengkritik bahasa Presiden Jokowi, politisi Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo juga turut melontarkan kritiknya. Melalui akun twitternya @KRMTRoySuryo2 mengkritik sambutan Presiden Jokowi di ASEAN-US Special Summit with Business Leaders pada Kamis, 12 Mei 2022. Pada potongan video yang diunggah akun media sosial Biro Pers media dan informasi sekretaris Presiden, Roy Suryo mengatakan bahwa Presiden Jokowi salah menyebut jabatan Gina Raimondo. \"Saat ini VIRAL Video Sambutan ini. Ya, Saya Obyektif saja, TIDAK SALAH menggunakannya, diatur di UU (Apalagi jika Kurang Fasih Bhs Inggris). Tetapi ini SALAH MENYEBUT: Gina Raimondo itu MENTERI Perdagangan,\" kritik Roy Suryo pada Sabtu, 14 Mei 2022. Roy Suryo pun mengoreksi bahwa jabatan Gina Raimondo adalah Menteri Perdagangan, bukan sekretaris. \"Meski bhs Inggrisnya \"Secretary of Commerce\",\" ujar Roy Suryo. Meski begitu, pada unggahan Youtube Sekretariat Presiden, sambutan Jokowi yang menggunakan Bahasa Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. \"Indonesia bangsa yang besar. Orang dari luar negeri sebaiknya mempelajari bahasa Indonesia jika ingin memperoleh limpahan dari kebesaran bangsa Indonesia. Saya bangga dengan Bahasa!\" ujar warganet. (ida, sws)
Keragaman Itu Keberkahan yang Menantang
Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MASIH seputar interfaith dinner tahunan Florida Minggu lalu. Salah seorang pembicara ketika itu menekankan Urgensi diversitas (keragaman). Beliau bahkan menganalogikan keragaman itu bagaikan taman bunga yang indah karena ragam warna-warni di dalamnya. Pada sesi keynote speech saya menyetujui itu. Keragaman tidak saja indah. Tapi sejatinya menjadi sunnatullah (hukum atau aturan Allah) dalam cipta-Nya. Sekaligus menjadi salah satu ayat-Nya (tanda-tanda kebesaran-Nya) dalam penciptaan. “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi. (Demikian pula pada) perbedaan lisan (bahasa) dan warna (kulit) kalian. Sungguh yang demikian adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir” (Ar-Rum). Maka dengan sendirinya menolak eksistensi keragaman itu. Sesungguhnya tanpa disadari sekaligus menolak kekuasaan Tuhan. Mengingkari keragaman seolah mengingkari eksistensi kekuasaan Allah SWT. Keragaman (diversity) itu memaknai adanya perbedaan-perbedaan. Sehingga jelas keliru dan tidak rasional ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan segala hal. Satu di antaranya ingin menyamakan semua agama. Padahal agama-agama tersebut tidak mungkin sama. Semua agama memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Mereka yang mengaku pahlawan keragaman tapi di sisi lain ingin menyamakan (menyeragamkan) agama-agama mengalami “self paradox” (pribadi yang bertolak belakang). Jika semua agama dipandang sama/seragam berarti dengan sendirinya keragaman tidak lagi eksis. Oleh karenanya pemahaman tentang keragaman yang benar adalah tetap meyakini adanya Perbedaan bahkan seringkali bersifat mendasar di semua agama. Konsep Islam tentang Yesus (Isa AS) dan Kristen berbeda secara mendasar (prinsip). Maka Islam dan Kristen adalah dua bentuk keyakinan yang ragam (berbeda). Oleh karena keragaman adalah karunia (ciptaan, aturan, hukum, keputusan) Allah maka dengan sendirinya keragaman merupakan keberkahan (blessing) Allah dalam hidup manusia. Dengan keragaman manusia dapat memilih yang terbaik berdasarkan pikiran dan kebebasan kemanusiaannya. Sehingga agama itu berdasar pada pilihan dan personal. Agama tidak mungkin bisa dipaksakan karena bertentangan dengan tabiat dasar nanusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Islam dalam hal ini jelas dengan “Laa ikraaha fid diin” (tiada paksaan dalam agama). Pada sisi lain walaupun keragaman itu adalah keberkahan namun penuh dengan tantangannya. Saya menyebutnya dengan “a challenging blessing” atau keberkahan yang menantang. Dikatakan menantang karena walau bersifat alami dalam hidup manusia, bahkan menjadi sunnatullah, sering tidak disadari dan dengan mudah manusia mengoyaknya. Hal itu karena pada diri manusia ada tendensi egoisme yang tinggi. Di sìnilah sering kita lihat keragaman tidak membawa keberkahan (atau dalam bahasa agama Islam sebagai rahmah). Sebaliknya justeru menjadi jembatan perpecahan, permusuhan bahkan peperangan. Islam pun hadir dengan penawaran solusi. Saya mengistilahkan solusi ini dengan “nourishment” atau gizi keragaman. Itulah konsep “ta’aruf”. Seperti yang ditegaskan Al-Quran: “dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk lita’arafu atau saling mengenal”. Ta’aruf itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas, lebih dari terjemahan “saling mengenal”. Saling mengenal hanya langkah awal dari ta’aruf. Karena kata ini bermakna ‘urf misalnya yang berarti tradisi, kebiasaan, bahkan semua yang menjadikan orang lain dikenal dengannya. Dari saling mengenal akan tumbuh saling memahami (understanding). Pada tataran ini akan tumbuh sikap toleransi. Sebagai contoh saja. Saya tidak sepakat/tidak setuju dengan orang itu. Tapi saya paham kalau orang itu juga merasa benar dengan keyakinannya. Karenanya saya memahami sikap dan keputusannya. Pada tingkatan ini secara alami akan tumbuh rasa solidaritas dan kedekatan (compassion). Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sebenarnya lebih jauh lagi kerjasama itu harus ditingkatkan kepada saling membantu dan membela antara satu sama lain (defending for one another). Dunia kita adalah dunia global yang “deeply interconnected” (saling terkait). Satu contoh yang terasa di Amerika adalah bahwa “Islamophobia & Antisemitisme” adalah dua hal yang senyawa. Keduanya adalah bentuk kebencian kepada orang lain karena keyakinannya. Dalam dunia yang saling terkait keburukan yang menimpa seseorang itu adalah sejatinya keburukan yang menimpa semua orang. Perang Rusia-Ukraine saat ini berdampak pada semua manusia di semua penghujung dunia. Dan karenanya benar sebuah pernyataan yang mengatakan: “enough for evil to thrive when the good people say or do nothing” (cukuplah bagi kejahatan untuk merajalela ketika orang-orang baik diam atau tidak berbuat apa-apa”. Palestina mungkin menjadi contoh terdekat akhir-akhir ini. Para penguasa Muslim, khususnya Timur Tengah diam membisu bak tidak punya rasa melihat kekerasan-kekerasan yang menimpa saudara-saudaranya. What a tragedy! Jamaica City, 14 Mei 2022. (*)
Demo Mahasiswa dan Reproklamasi Republik
Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DEFORMASI kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun lebih terakhir terjadi semakin membahayakan Republik melalui pembuatan undang-undang dan tafsirnya yang semakin diabdikan bagi kepentingan oligarki, bukan publik. Oligarki semakin brutal merampas masa depan publik berusia produktif, terutama mahasiswa, sebagai komponen yang seharusnya paling tercerahkan itu. Oligarki hampir berhasil menumbangkan Republik menjadi semacam Romawi di tangan Nero. Pada saat sindrom profesionalisasi melanda kampus-kampus, demonstrasi dinilai sebagai tindakan yang close minded, dan tidak profesional, nyaris proses negara ini perlahan runtuh sebagai failed state luput dari perhatian mahasiswa. Template lulus tepat waktu, cum laude, lalu bekerja pada BUMN atau MNC dengan gaji besar dan tunjangan yang menggiurkan, sambil asyik masyuk di dunia maya benar-benar telah mengerdilkan mereka menjadi robot 2-dimensi dengan imajinasi dan visi yang menyedihkan serta dengan mudah remotely controlled. Sebagian lagi bermimpi menjadi Youtuber wannabes semacam DC. Sambil khusyu\' dalam pemberhalaan Science, Technology, Engineering and Maths (STEM), mahasiswa dan kampusnya makin mati rasa. Rasa dianggap fitur kompetensi yang buruk karena tidak rasional, sumber kecengengan, dan tidak profesional. Banyak yang tidak memahami bahwa pemujaan STEM, penelantaran liberal arts seperti seni dan sejarah adalah strategi kekuatan nekolim dan oligarki untuk menjongoskan bangsa ini. Bangsa ini perlahan tapi pasti menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan oligarki. Adalah rasa yang menggerakkan dan mengubah, bukan pikiran rasional. Adalah rasa merdeka sebagai pengalaman jiwa yang paling penting. Narasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah narasi bak gonggongan srigala sementara kafilah penjongosan tetap berlalu. Rancangan dasar sistem pendidikan nasional yang didominasi oleh persekolahan massal tidak berubah sejak Orde Baru membuka kran investasi asing untuk program pembangunan ala Wijoyo Nitisastro dkk hingga hari ini. Persekolahan dan perkampusan kita masih tetap menjadi instrumen teknokratik untuk menyiapkan negeri ini sebagai bangsa buruh bagi kepentingan Dunia Pertama. Seharusnya, sistem pendidikan kita menjadi strategi budaya untuk mengenali dan mengembangan rasa, karsa dan cipta bagi bangsa ini untuk belajar merdeka. Di tengah kemerosotan demokrasi, desentralisasi dan pemberantasan korupsi, kita menghadapi sebuah prospek negara gagal karena mekanisme self-correction-nya lumpuh dibajak oleh oligarki. “Hukum Besi Sejarah” membuktikan, bahwa oligarki akan perlahan menjadi anarki. Oleh karena itu penting bagi gerakan mahasiswa untuk mencegah agar jangan sampai deformasi permanen kehidupan berbangsa dan bernegara oleh full-fledged oligarch terlanjur terjadi. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Baiklah, perlu diingat bahwa jika Bung Karno dan Bung Hatta hanya kuliah melulu, keduanya tidak mungkin menjadi proklamator dan Republik ini tidak pernah ada. Bandar Lampung, 15 Mei 2022. (*)
Islamopobia Kini dan Akhir Zaman
\"Episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man).” Oleh Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. - Ketua Umum HRS Center Islamophobia merupakan hasil kerja ideologi politik global guna kepentingan hegemoni dan dominasi kaum anti Islam. Berbagai deskripsi memperlihatkan ekspresi kebencian terhadap Islam yang demikian overdosis. Islamophobia tidak akan pernah mengakui kebenaran absolut syariat Islam dengan universalitasnya. Pembentuk Islamophobia sesungguhnya sadar akan superioritas syariat Islam. Islamophobia dimaksudkan untuk mendiskreditkan umat Islam agar terjadi transformasi syariat Islam yang berujung inferori. Syariat Islam hendak dinegasikan dalam ekonomi politik global. Oleh karena itu transplantasi pikiran global ditanamkan ke dalam pikiran para komprador. Komprador inilah yang menjadi eksponen terdepan Islamophobia disuatu negara, termasuk Indonesia. Masifnya agitasi ditujukan guna membentuk pikiran secara salah di masyarakat. Eksponen terdepan Islamophobia menebar berita hoaks, provokasi yang didalamnya sarat dengan kebencian dan adu domba. Islam dilabelkan sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan, kesetaraan, demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Islamophobia yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global, regional maupun nasional. Kesemuanya itu saling berhubungan yang pada akhirnya membentuk titik ekuilibrum. Suatu kondisi terbentuknya pemufakatan jahat antara penerima manfaat (aktor global) dengan komprador Islamophobia. Pemufakatan jahat menunjuk pada tujuan menempatkan syariat Islam di bawah hukum positif. Kedaulatan Tuhan digantikan dengan kedaulatan rakyat yang dioperasionalkan secara semu, untuk tidak mengatakan palsu. Produk hukum semakin menimbulkan mudarat, para pejabat ingkar amanat dan rakyat menghamba pada korporat. Pada akhirnya aktor global mampu menjadikan negara merdeka sebagai negara satelit. Demikian itu memang telah direncanakan sejak lama guna sistem global dalam tatanan dunia baru (novus ordo secrolum). Pengendali sistem global ini tiada lain adalah Dajjal. Pastinya si “mata satu” ini akan muncul pasca al-Malhamah al-Kubro (Barat: Armageddon). Sudah demikian banyak para pakar menyampaikan hal demikian. Terkait dengan novus ordo secrolum yang dicirikan dengan globalisasi (liberalisasi ekonomi), maka kondisi saat ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara semakin pudar. Peran negara telah tergantikan dengan actor nonstate. Oligarki ekonomi dan politik memiliki posisi dominan yang terhubung dengan kepentingan global. Sejalan dengan itu, peranan agama Islam semakin mendapatkan tekanan dengan menguatnya paham sekularisme. Di sisi lain persekusi dan kriminalisasi dilakukan klasterisasi. Penerapannya demikian terstruktur, sistemik dan masif. Klasterisasi hukum dimaksudkan terhadap pihak yang berseberangan dengan pemangku posisi dominan. Demikian itu semakin mengokohkan upaya penegasian syariat Islam. Untuk kepentingan itu eksponen terdepan Islamophobia menjalankan agenda global. Agenda global dimaksud adalah mencegah kebangkitan Islam. Tegasnya memutus peta jalan sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Tidaklah heran, jika Islam selalu digambarkan sebagai ancaman lipat tiga: ancaman politik, ancaman peradaban, dan ancaman demografi. Kemudian memberikan stereotip yang menggeneralisasi seperti, \"Islam fanatik,\" \"Islam militan,\" \"Islam fundamentalis,\" “Islam teroris” dan seterusnya. Fukuyama dan Huntington pernah meramalkan Islam akan menjadi musuh bebuyutan Barat. Terlepas asumsi tersebut diterima atau tidak, namun yang jelas ada ketakutan (fobia) terhadap kebangkitan Islam kelak di akhir zaman. Kekhalifahan Islam di bawah komando Imam Mahdi akan menghancurkan kaum kafir dan zionis Israel. Dajjal akan dieksekusi oleh Nabi Isa as. Saat itulah terjadi benturan yang demikian dahsyat. Bukan benturan peradaban (Clash of Civilizations) sebagaimana dikatakan Huntington, akan tetapi puncak benturan antara yang haq dan bathil. Antara haq dengan bathil tidak akan mungkin bersatu. Dikatakan demikian oleh karena haq itu berpihak kepada Allah, sementara bathil berpihak kepada musuh-musuh Allah. Pada akhirnya episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man). Jakarta, 15 Mei 2022.
POPULER
