ALL CATEGORY
Pelaku Usaha Mengingatkan bahwa Teknologi 5G untuk Komersial adalah Keniscayaan
Jakarta, FNN - Perusahaan teknologi semikonduktor multinasional Qualcomm mengingatkan bahwa penggunaan teknologi 5G untuk bidang komersial merupakan keniscayaan sehingga berbagai pihak perlu bersinergi untuk mewujudkannya.\"Saat ini penerapan teknologi 5G untuk penggunaan komersial sudah menjadi mainstream mengingat 5G membawa perubahan yang sangat signifikan,\" kata Country Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong, dalam rilis webinar tentang 5G Private Network yang diterima di Jakarta, Rabu.Shannedy mengatakan, 5G Private Network merupakan jaringan spesial dengan waktu pemasaran yang jauh lebih hemat biaya, terukur dan lebih cepat, di mana jaringan tersebut akan membantu perusahaan dan semua lini industri untuk menuju transformasi digital.Selain itu, ujar dia, Qualcomm menjalin kolaborasi dengan mitra global, termasuk dengan Microsoft, yang membawa E2E 5G Private Network komersial yang telah terintegrasi dari perangkat yang terhubung di edge ke jaringan Radio Access Network (RAN) dan Core, solusi chip-to-cloud pertama di industri.\"Kalau kita lihat secara global, datanya ada 850 juta orang yang baru pertama kali punya akses ke internet dan ini potensial. Kalau kita bisa menangkap potensi ini, maka akan bisa membawa perubahan yang signifikan sebesar 3,3 triliun dolar AS menambah GDP global pada 2032,\" ujarnya.Apalagi, masih menurut dia, saat ini telah bermunculan kawasan industri yang terintegrasi dengan pusat komersial dan area pemukiman, sekaligus menjelma sebagai sebuah kota industri “pintar” karena didukung dengan kecanggihan teknologi seperti IoT untuk mengantisipasi salah satu tren industri global yakni peningkatan otomatisasi dan pertukaran data dalam proses manufaktur, serta jaringan yang andal.Selain pengelolaan kawasan industri, lanjutnya, penerapan otomasi dan komputasi cerdas juga dapat dilakukan pada pengelolaan kawasan hunian dan sektor usaha yang melibatkan banyak sumber daya dalam suatu aktivitas sehingga optimalisasi ekosistem digital menjadi kunci pengembangan Industri 4.0.\"Kunci lainnya adalah kolaborasi, baik pemerintah, operator dan juga dari pemain industri teknologi yang mendukung terealisasinya 5G Private Network. Ini memang jaringan yang sangat spesial, karena tidak bisa mengandalkan arsitektur jaringan tradisional saja. Arsitektur hybrid di jaringan operator dengan slicing adalah satu contoh yang bagus, dan yang paling penting adalah spektrumnya,\" tutur Shannedy.Sementara itu, Vice President Network Architecture and Design Telkomsel, Marfani Hasan mengakui, ekosistem Indonesia memang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi teknologi 5G. Namun, pihaknya selalu berusaha mengadakan lokakarya maupun sosialisasi, khususnya kepada kalangan BUMN dan UMKM, terkait manfaat yang bisa mereka dapatkan dari teknologi 5G tersebut.Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan bahwa sejumlah perusahaan asing menyampaikan minat untuk mengembangkan jaringan 4G dan 5G di Indonesia pada World Economic Forum Country Startegic Dialogue.“Seperti Ericson yang sudah mengetahui betul Indonesia dan establish-nya di Indonesia sudah lama sekali dan mereka sangat berminat dan mengetahui betul potensi digital ekonomi Indonesia yang tinggi,” kata Menteri Johnny kepada media usai pertemuan di Davos, Swiss, Rabu (25/5).Pertemuan yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang itu membahas topik yang berkaitan dengan energi berkelanjutan untuk mendukung industri dan transformasi digital.Mitra-mitra bisnis Indonesia yang hadir pun menyampaikan minatnya untuk mengambil bagian dalam kebijakan dan rencana besar Indonesia melakukan transisi energi menuju energi berkelanjutan dan transformasi digital.Minat investor tersebut juga diperkuat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01 persen pada kuartal pertama 2022. Begitu juga dengan potensi digital ekonomi Indonesia dengan valuasi digital sekitar 315 miliar dolar AS yang semakin menarik minat para investor. (Sof/ANTARA)
Sosialisasi Cuaca Ekstrem di Arab Saudi Hendaknya Disampaikan kepada Jamaah Haji
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas dan ekstrem di Arab Saudi menjelang pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2022.\"Kami mendapatkan informasi bahwa musim haji tahun 2022 dengan temperatur udara yang cukup panas di Arab Saudi. Karena itu Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas ini,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Menurut dia, kondisi di Arab Saudi saat ini yang sedang mengalami musim panas dengan suhu rata-rata 40-44 derajat celcius, bahkan suhu bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.Menurut Ace, sosialisasi dan edukasi terkait cuaca ekstrem di Arab Saudi perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan petugas haji demi menjaga keselamatan jamaah haji.\"Komisi VIII DPR juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus memberikan pengetahuan kepada jamaah calon haji untuk mempersiapkan payung selama di luar hotel,\" ujarnya.Selain itu, Ace meminta kepada para jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan kebutuhan air minum agar tidak terjadi dehidrasi selama musim haji.Dia juga menyarankan agar para jamaah haji memperhatikan asupan makanan yang bernutrisi selama menjalani ibadah haji di saat musim panas di Arab Saudi.Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi melalui aplikasi e-Haj mengumumkan bahwa jamaah haji reguler mendapat 92.825 kuota. Sementara untuk haji khusus, Saudi juga sudah menentukan jumlah kuota-nya, sebesar 7.226 jamaah. Kuota petugas tahun ini berjumlah 1.901 orang. Sehingga, total jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 100.051 orang di tahun 2022.Jamaah yang bisa berangkat haji adalah mereka yang usianya berusia maksimal 65 tahun, kelahiran sebelum tanggal 30 Juni 1957. Selain itu, mereka juga sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. (Sof/ANTARA)
KPU Kirim Surat Permohonan Harmonisasi PKPU ke Kemenkumham
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) M. Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengesahkan dan mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan Pemilu 2024.\"Koordinasi KPU dengan Kemenkumham telah dilakukan berupa mengirim surat permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham hari ini, Rabu 8 Juni 2022,\" kata Afifuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Draf PKPU Tahapan Pemilu 2024 telah disetujui bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR, Pemerintah dan KPU pada Selasa, 7 Juni 2022. Oleh karena itu, kini PKPU akan segera diundangkan.\"KPU bergerak cepat untuk segera memproses harmonisasi, pengesahan, dan pengundangan PKPU Tahapan Pemilu 2024,\" tutur Afifuddin melanjutkan.Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan merespon positif terkait dengan permohonan untuk melakukan harmonisasi PKPU. Kemenkumkam juga sudah menjadwalkan harmonisasi RPKPU Tahapan Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 8 Juni 2022 pukul 18.30 WIB.\"Kami berharap PKPU Tahapan Pemilu 2024 dapat diundangkan pada hari Kamis, 9 Juni 2022, atau paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sehingga sudah tersedia payung hukum yang kokoh untuk dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 ini,\" kata Afifuddin berharap.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.Salah satu poin yang disepakati di dalam RDP tersebut adalah masa kampanye yang dipangkas dari 90 hari menjadi 75 hari.\"Dari sisi pemerintah, semakin pendek semakin baik. Kami harapkan anggaran bisa berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama, yakni hanya 75 hari,\" tutur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Sof/ANTARA)
AS, Korsel, Jepang Kecam Uji Coba Rudal Korut, Desak Perundingan
Seoul, FNN - Uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara baru-baru ini merupakan provokasi yang \"serius dan melanggar hukum\", kata para wakil menteri luar negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, Rabu.Mereka mendesak Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan dan menerima tawaran bantuan kemanusiaan COVID-19.Desakan itu disampaikan oleh Wakil Menlu Korsel Cho Hyun-dong, Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Wakil Menlu Jepang Takeo Mori usai bertemu di Seoul, tiga hari setelah Korut melakukan uji coba rudal baru-baru ini.Pertemuan tiga hari ketiga menlu itu –pertama kali sejak November– menegaskan urgensi dan gawatnya uji coba senjata Korut yang terus meningkat.Para pejabat Seoul dan Washington sebelumnya mengatakan Korut siap melakukan uji coba senjata nuklir pertama sejak 2017. Sherman ketika itu mengatakan uji coba semacam itu akan mengundang reaksi keras dan tegas. (Ida/ANTARA/Reuters)
Defisit Indonesia Punya Potensi di Bawah 3 Persen pada 2023
Jakarta, FNN - Kepala Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman Mukhlis mengatakan defisit anggaran Indonesia sangat memiliki potensi untuk terealisasi di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023.Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan target pemerintah terkait konsolidasi fiskal 2023 yaitu mengembalikan defisit anggaran ke level 3 persen pada 2023 setelah diizinkan di atas 3 persen melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.“Yang terjadi pada 2023 adalah defisit kembali ke 3 persen atau kurang dari 3 persen. Apa masih mungkin? Kami pikir begitu. Kami pikir itu masih mungkin,” katanya dalam acara Asian Development Bank Indonesia bertajuk Indonesia Development Talk 6, di Jakarta, Rabu.Helmi menuturkan defisit anggaran tahun depan berpotensi di bawah 3 persen karena terdapat beberapa faktor pendukung termasuk sangat terkendalinya pandemi COVID-19.Ia menjelaskan, kasus COVID-19 di Indonesia yang sangat terkendali nantinya menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk penanganan sektor kesehatan khususnya terkait pandemi ini akan turun. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam penanganan pandemi tersebut seperti biaya vaksinasi dan biaya rawat inap pasien COVID-19.Realisasi vaksinasi COVID-19 per 7 Juni 2022 pukul 18.00 WIB telah mencapai 96,34 persen atau 200,65 juta untuk dosis pertama, 80,58 persen atau 167,82 juta dosis kedua dan 22,52 persen atau 46,91 juta dosis ketiga.“Biaya vaksinasi dan biaya rawat inap untuk COVID-19 ini kemungkinan besar bisa turun banyak tahun depan,” ujar Helmi.Selain dari sisi pengeluaran pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19, faktor lain yang mendorong defisit di bawah 3 persen adalah adanya pijakan ekonomi yang lebih kokoh.Pijakan ekonomi yang kokoh ini salah satunya bisa dilihat dari sudah banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta sehingga pemberian subsidi dari pemerintah diperkirakan turun.Terlebih lagi, Helmi memperkirakan harga komoditas global terutama minyak akan turun pada tahun depan sehingga semakin menambah optimisme defisit anggaran di bawah 3 persen.Di sisi lain, katanya, harga batubara dan minyak sawit yang juga akan turun akan menyebabkan pendapatan negara di sektor sumber daya alam (SDA) akan lebih rendah.“Namun kami kira dampaknya masih positif bagi anggaran, artinya masih bisa menurunkan defisit fiskal. Tapi yang perlu kami soroti adalah keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM,” katanya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Lanjutkan PPKM Sebulan ke Depan Agar Pandemi Terkendali
Jakarta, FNN - Pemerintah tetap mewaspadai dan terus menjaga kondisi usai libur Idul Fitri dengan tetap menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) satu bulan ke depan agar pandemi terkendali dan tidak terjadi lonjakan kasus baru setelah libur bersama.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kriteria PPKM saat ini hanya akan memperhitungkan kriteria dan data transmisi komunitas (laju penularan) dari Kementerian Kesehatan dan tidak memperhitungkan kriteria capaian vaksinasi dosis 2 dan lansia, yang relatif sudah cukup tinggi di sebagian besar daerah.“Untuk mengatur kembali perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.Ia menyebutkan aturan tersebut mulai berlaku sejak 7 Juni sampai 4 Juli 2022 atau sekitar satu bulan, namun dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat.Perpanjangan PPKM didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo agar tetap adanya pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah luar Jawa-Bali.Pelaksanaan PPKM di masing-masing wilayah tersebut disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan level asesmen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kasus di lapangan.Menko Airlangga mengatakan kondisi pandemi di luar Jawa dan Bali juga masih terjaga cukup baik, yang terlihat dari jumlah 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, sebanyak 385 kabupaten/kota berada pada level 1 dan hanya satu kabupaten yakni Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di level 2.Hal ini menunjukkan bahwa level asesmen di seluruh wilayah cukup stabil, yang terlihat pula dari level asesmen untuk seluruh Provinsi di Luar Jawa-Bali dengan transmisi komunitas di Level 1.Selain itu mengikuti Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 19 Tahun 2022, maka pintu masuk untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ditambahkan sebanyak enam bandara untuk keberangkatan dan kepulangan pelaku ibadah Haji.Sementara itu untuk pelabuhan laut yang digunakan yaitu seluruh pelabuhan laut internasional sesuai pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (Ida/ANTARA)
Perlu Cari Solusi untuk Mengatasi Mahalnya Tiket Pesawat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencarikan solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat terbang belakangan ini.\"Apakah memungkinkan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) kelas ekonomi, termasuk mengawasi ketat penerapan batas atas. Jangan sampai ada maskapai yang menetapkan tarif di atas batas atas,\" kata Sigit Sosiantomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Sigit menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kenaikan tarif tiket pesawat. Menurut Sigit, sebagai regulator Kemenhub diharapkan bisa mengambil kebijakan solutif untuk persoalan kenaikan tarif tiket pesawat ini.\"Banyak keluhan dari warga soal kenaikan tiket pesawat yang luar biasa. Memang ini tidak bisa dihindari karena terkait kenaikan harga avtur yang menjadi komponen penting penentu tarif, tetapi sebagai regulator, Kemenhub tidak bisa diam saja. Harus membuat kebijakan solutif,\" kata dia.Sigit mengatakan harga tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor transportasi udara yang baru mulai bangkit pascapandemi COVID-19.Menurut Sigit, dampaknya bukan hanya konsumen yang harus mengeluarkan biaya lebih besar dari biasanya, tetapi industri pariwisata dan perhotelan akan terkena imbas.“Saat ini sektor transportasi mulai bangkit setelah terpuruk dua tahun karena pandemi. Jangan sampai terkontraksi lagi karena tarif yang terlalu tinggi sehingga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menjadi menurun lagi karena \'cost\' (biaya) yang dikeluarkan mahal sekali,\" Kata Sigit.Mengenai penetapan tarif, Sigit mengatakan pemerintah hanya mengatur tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk penumpang pesawat dengan rute domestik pada kelas ekonomi sesuai UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.Sementara itu, kelas bisnis untuk perjalanan domestik atau rute domestik, tarifnya tidak diatur dalam sebuah peraturan dan diserahkan pada mekanisme pasar, katanya.Begitu pula, kata dia, untuk penerbangan rute internasional yang tidak diatur dan diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga maskapai dapat menetapkan harga tiket penerbangan internasional sesuai dengan situasi atau mekanisme pasar yang ada. (Ida/ANTARA)
Peran Forum Rektor Dibutuhkan untuk Selesaikan Radikalisme di Kampus
Jakarta, FNN - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan keberadaan civitas akademika, seperti Forum Rektor harus terlibat aktif dan produktif untuk membantu menyelesaikan radikalisme dan terorisme di kampus..\"Peran Rektor atau civitas akademika sangat vital dan signifikan sehingga dibutuhkan untuk mendorong para pengambil kebijakan, dalam hal ini negara maupun pemerintah. Karena kita negara demokrasi, maka yang menjadi pilar utamanya supremasi hukum sehingga regulasi sangat diperlukan. Ini sebagai solusi efektif untuk menurunkan tingkat indeks potensi radikalisme,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Nurwakhid menjelaskan BNPT dalam strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme telah membuat kebijakan yang dinamakan pentahelix dengan melibatkan multipihak yang dibagi dalam lima pihak besar. Pertama adalah pemerintah, yaitu kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah komunitas, ketiga civitas akademika, keempat adalah media, dan kelima adalah pengusaha.\"Radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Nah civitas akademika yang salah satunya melalui Forum Rektor bisa ikut terlibat aktif dan produktif membantu bangsa ini guna menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme,” katanya usai acara Focus Group Discussion Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia dan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung pada Selasa (7/6).Nurwakhid berharap para rektor agar tidak henti-hentinya menjaga lingkungan kampus dari pengaruh penyebaran paham radikal dan terorisme karena sejatinya tak ada keterkaitan antara radikalisme dan terorisme dengan lingkungan kampus.Rektor IAIN Metro, Lampung, Hajah Siti Nurjanah mengatakan bahwa tujuan forum diskusi ini adalah bagaimana rektor-rektor ini bertanggung jawab terhadap lingkungan kampusnya.\"Ini agar mahasiswa, dosen, dan pegawai tidak terpapar, tidak terindikasi dengan paham radikal yang justru akan mengarah pada tindakan terorisme di perguruan tinggi. Berikutnya adalah meneguhkan moderasi beragama di segala sektor,\" ujar Siti Nurjanah.Ketua Kelompok Ahli BNPT yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI Habib Muhammad Luthfi bin Yahya meminta seluruh umat untuk menjadi penyelamat bangsa dan umat.Untuk itu, kata Habib Luthfi, seluruh masyarakat harus bisa menjadi perekat umat guna menghindari dari segala macam perpecahan dan tidak memberikan kesempatan kepada orang atau oknum-oknum lain untuk memecah belah umat dan bangsa ini. (Ida/FNN)
Ancaman Multibencana Diantisipasi Melalui Perencanaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta ancaman multibencana di Indonesia harus diantisipasi melalui perencanaan yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.\"Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multibencana di Tanah Air harus terus diupayakan karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi, diapit dua benua, dan samudra yang sangat memengaruhi cuaca,\" katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati pada pekan lalu yang mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan negara seismik aktif, rentan terhadap risiko multibencana alam, baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung, dan longsor.Lestari mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa selama tahun 2021 mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi.Bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir 1.298 kejadian, cuaca ekstrem (804), tanah longsor (632), kebakaran hutan dan lahan (265), gelombang pasang dan abrasi (45), gempa bumi (32), kekeringan (15), dan erupsi gunung api (1).\"Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik,\" ujarnya.Menurut dia, upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan, antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota, dan lingkungan.Dia mengatakan kesiapan menghadapi ancaman bencana bertujuan untuk sedapat mungkin menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam.\"Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka,\" katanya.Lestari menilai mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana harus dilakukan untuk mengakselerasi pemahaman masyarakat.Dia berharap ancaman multibencana di Tanah Air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi melalui kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa. (Ida/ANTARA)
Indonesia Darurat (2): Poros Perubahan Akan Musnahkan Penjajah Oligarki
Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah Oligarki telah menjelma menjadi penjajahan bangsa Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OLIGARKI kini sudah muncul sebagai penjajah gaya baru. Perlu ditegaskan bahwa Kedaulatan Rakyat itu sebagai inti kedaulatan negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini sudah diinjak injak seenaknya. Cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” disikat habis menjadi milik sekelompok kapitalis oligarki. Sejak era Reformasi, khususnya sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kedaulatan rakyat lumpuh total. Berubah menjadi kedaulatan prosedural dan kedaulatan seremonial melalui Pemilu, dengan kendali oligarki Amandemen dengan dalih untuk memperkuat dalam sistem presidensiil dan memperkuat posisi perlemen, khususnya DPR RI, hanya sulapan dengan kekuatan hipnotis mengubah konsep kedaulatan yang seharusnya: Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Menjadi: Dari Rakyat, Oleh Partai Politik, dan Untuk Oligarki. Amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, harus dihadapi dengan tegas, setelah peringatan melalui jalur konstitusi kandas. Koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir itu tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat. Tapi sebaliknya, memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok. Bahkan yang lebih kejam lagi, justru menyengsarakan rakyat, harus segera dicabut dengan kekuatan rakyat. Harus disampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa Indonesia ini, mendesak untuk diberi pencerahan bahwa perjalanan bangsa ini sudah menyimpang jauh dari kiblat bangsa, kita koreksi. Harus kita perbaiki, untuk Indonesia yang lebih baik. Poros Perubahan tidak berpikir tentang next election, tapi berpikir tentang next generation. Saat ini hampir semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan oleh rakyat, yaitu terjadinya ketidakadilan dan kemiskinan. Ini adalah persoalan Fundamental bangsa Indonesia. Disebut Fundamental, karena penyebabnya juga Fundamental. Sehingga penyelesaiannya juga harus Fundamental. Ini tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus Fundamental. Dari Hulunya, bukan di Hilir. Ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh Oligarki Ekonomi yang telah menyatu dengan Oligarki Politik yang menyandera kekuasaan. Dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural, dampak dari ketidakadilan tersebut. Konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah Oligarki telah menjelma menjadi penjajahan bangsa Indonesia. Baru pernah terjadi dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Oligarki Ekonomi ini diberi ruang seluas-luasnya. Apalagi masuk ke dalam kekuasaan, maka sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa. Menjadi raja di Nusantara, mengatur dan mengendalikan kebijakan negara. Bebas menguasai sumber daya alam untuk memperkaya diri dan kelompok mereka. Hanya Empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan! Dan keterlaluan itu melahirkan ketidakadilan dan wabah kemiskinan dimana mana. Poros Perubahan telah menempuh jalan konstitusi untuk menyelamatkan Indonesia, tetapi rezim bersama oligarki sudah bebal dari peringatan rakyat. Jalan satu satunya penjajahan Oligarki harus dimusnahkan dengan People Power atau Revolusi untuk mengembalikan negara ke jalan konstitusi sesuai UUD 1945 Asli. Kekuatan dan perjuangan moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang bergabung dengan Poros Perubahan untuk “Selamatkan Indonesia”. (*)
POPULER
