ALL CATEGORY
Triumvirat Perubahan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU ini bukan soal triumvirat akibat terjadinya kekosongan kekuasaan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden tidak menjabat lagi baik karena mundur atau dimundurkan. Konstitusi mengatur Menlu, Mendagri, dan Menhankam menjabat sebagai triumvirat itu. Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi adalah triumvirat status quo. Akan tetapi ini lebih fundamental daripada hal di atas yakni triumvirat perubahan. Ada tiga nama yang bisa disebutkan yaitu Anies Baswedan, Rizal Ramli dan LaNyalla Mattalitti. Ketiganya cocok jika menjadi Presiden RI Masih-masing memiliki karakter dan track record sendiri-sendiri yang tentunya menjadi modal bagi perubahan politik dimaksud. Anies Baswedan Gubernur DKI yang pantas menuju Istana. Pengalaman akademik, birokrasi, dan pergaulan internasional mumpuni. Berprestasi dengan sebaran dukungan yang memadai. Pembuktian perubahan diawali dengan mengubah DKI dalam rangka mengubah negeri. Rizal Ramli Doktor ekonomi bereputasi. Mantan Menko, kaya dengan gagasan terobosan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang berspektrum perbaikan politik, hukum dan budaya. Berani mengkritisi kebijakan Jokowi yang menurutnya tidak mandiri. Karut marut negeri harus segera diakhiri dengan menggairahkan pembasmian korupsi. LaNyalla Mattalitti, Ketua DPD yang melejit karena langkah gesit meningkatkan fungsi DPD sebagai kamar penting MPR. Siap mengubah tatanan yang semakin dikendalikan oligarki. Menjadi tempat pengaduan atas peminggiran kedaulatan rakyat. Berjuang di ranah keumatan agar terhapus Islamophobia. LaNyalla rasanya terus menyala dan menyalak. Triumvirat perubahan ini akan berpeluang berkiprah menentukan jika semakin menguat gelombang rakyat untuk mendorong rezim selesai tahun 2024, bahkan sebelumnya. Aksi-aksi di berbagai belahan tempat sudah berslogan Jokowi mundur atau turun. Artinya semangat rakyat adalah perubahan. Ada rasa jenuh, jengkel dan putus harapan kepada status quo dan kepanjangan tangannya. Ketika Mahfud MD menyatakan butuh figur kuat untuk mengubah keadaan yang sudah tahap kudeta jika terjadi di Amerika Latin ini, maka tiga nama tersebut relatif layak. Jika dibutuhkan figur berlatar belakang militer, nama Jenderal Purn Gatot Nurmantyo juga bereputasi, berintegritas dan berorientasi pada perubahan. Patut menjadi pertimbangan dan dukungan serius pula. Pertarungan politik aktual adalah antara status quo dan perubahan. Untuk itu perlu representasi karakter dari figur-figur yang turut berkompetisi. Pasca Jokowi adalah momen pilihan strategis. Presidential threshold 20 % yang bertentangan dengan demokrasi dan penghormatan atas kedaulatan rakyat harus diubah agar kompetisi semakin seru dan sehat. Bangsa ini tidak boleh dibiarkan membusuk karena nafsu pemimpin yang serakah dan hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Oligarki kaum penjajah harus dihancurkan. Kemerdekaan adalah absolut untuk memenuhi harapan para pendiri negeri dan aturan konstitusi. Penghianat harus dienyahkan dan ditenggelamkan. Diawali oleh triumvirat perubahan dan para pendukung perubahan itu. Rakyat pasti mengawal dan akan membersamai. Bandung, 21 Mei 2022
Jubir Presiden Gus Dur; Kepala Negara Saja Tidak Dihormati, Apalagi Warganya
Jakarta, FNN - Buntut deportasi yang dilakukan Singapura terhadap Ustad Abdul Somad terus berlanjut. Di berbagai daerah muncul desakan Ganyang Singapura. Negara seperti tak ada harganya, padahal dulu Presiden Gus Dur pernah marah terhadap Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yeuw yang menuduh Indonesia sarang teroris. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi merasa miris melihat nasib bangsa Indonesia tidak dihargai di mata internasional. Dari sisi ketatanegaraan, kata Adhie Singapura itu baik-baik saja. Masyarakat nya baik-baik saja, menghormati bangsa Indonesia. Diakui Adhie bahwa sejak Pak Harto lengser, Singapura berubah sikap terhadap Indonesia. \"Mereka merendahkan masyarakat Indonesia seakan tidak punya pemimpin yang disegani dunia luar. Ibarat rumah tangga, kalau anak-anaknya tidak diurus oleh orang tuanya, maka tidak akan dihargai oleh para tetangga,\" paparnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu, 21 Mei 2022. Menurut Adhie, faktanya memang pemimpin kita tidak memperhatikan rakyatnya. \"Demikian juga Presiden Joko Widodo tidak dihargai negara lain, ngapain juga menghargai rakyatnya,\" tegasnya. Diakui Adhie, Singapura memang punya masalah kompleks dengan hubungan ketatanegaraan. Pihaknya dulu sering mendapat laporan bahwa ilegal logging, ilegal oil, semua barang selundupan itu ditampung Singapura. Semua itu akhirnya dihentikan oleh Gus Dur. Akhirnya aparat negara Singapura kontak dirinya, yang menyatakan keberatan dituduh sebagai penadah barang barang itu. Barang barang itu dianggap legal, dan proses legalisasinya di tengah laut. Gus Dur akhirnya turun tangan dan mengawasi praktek-praktek semacam itu. Legalisasi di tengah laut itu akal-akalan dan ilegal. Singapura juga dianggap sebagai negara penampung koruptor. Adhie juga menegaskan bahwa ada ide Gus Dur untuk membentuk organisasi semacam ASEAN, tapi ASEAN bagian belakang yang terdiri dari Solomon, Timor Leste, Papua Nugini, dan lainnya semacam ASEANnya Asia Pacifik di kawasan Oceania. Gagasan ini ditolak oleh Lee Kwan Yeuw. \"Marahlah Gus Dur. Gus Dur menilai Lee sedang mempengaruhi negara lain supaya menolak juga Adhie menduga mungkin Singapura khawatir kalah pengaruhnya di Asia Pacifik anjlok. Setelah Gua Dur lengser tahun 2002 setelah Indonesia heboh soal teroris dalam peristiwa 911, Indonesia dituduh sarang teroris. \"Wajar kalau Gua Dur marah karena Gua Dur pemimpin umat Islam moderat terbesar di Indonesia. Lalau Gus Dur bilang kalau mau bikin ribut, ayo ribut,\" paparnya. Adhie menambahkan bahwa dulu juga ada teroris dari seberang yakni Azahari dan Noordin M Top, itu situasi ketika Singapura dan Malaysia sedang mengembangkan industri pariwisata, Adhie menduga dua teroris itu sengaja dikirim ke Indonesia dalam rangka proyek di Singapura dan Malaysia tersebut. \"Siapa yang kirim? Kita sebetulnya tahu. Tapi karena kami sudah lengser, kami tidak bisa protes dan hanya bisa menonton. Hanya saja kenapa pemerintah yang sah tidak melakukan langkah-langkah preventif terhadap operasi teroris dari negeri seberang,\" tegasnya. Adhie bersaksi bahwa Gua Dur kalau menyangkut negara, dia akan keras terhadap luar. Contoh ada TKW di Arab Saudi yang mau dieksekusi, Gua Dur langsung bicara. Akhirnya ada yang ditunda atau dibatalkan, padahal waktu itu Gus Dur sudah tidak menjabat. \"Kalau urusan rakyat, apapun harus dibela dulu. Salah atau benar itu urusan belakang. Bapak sebagai orang tua dari rakyatnya, Gus Dur harus bertindak dulu. Itulah sikap Gus Dur terhadap negara dan rakyatnya,\" paparnya Demikian juga soal pengelolaan sumber daya alam, kalau kontrak kontraknya penuh KKN, Gus Dur tegas menolak. \"Kalau pemerintah sekarang, jangankan terhadap rakyatnya, terhadap kekayaan alam saja tidak sensitif. Contoh terbaru, bagaimana sawit itu punya sendiri tapi pemerintah bertekuk lutut pada taipan,\" tegasnya \"Yang saya tidak habis pikir kenapa ada gerakan Islamopobia di Indonesia, padahal kita negara mayoritas muslim. Orang orang yang melontarkan kebencian terhadap Islam ternyata muslim juga,\" tegasnya. Adhie mengaku baru sadar ketika muncul kasus UAS, kenapa baru muncul seolah olah Islamopobia, padahal Singapura tidak phobia terhadap agama apapun. \"Singapura tidak phobia terhadap Islam. Ini persoalan dalam negeri Indonesia. Masyarakat selalu disibukkan oleh urusan agama lalu melupakan kegagalan kegagalan pemerintah yang makin parah,\" tegasnya. Apalagi lanjut Adhie, sehari sebelum penangkapan UAS, ada penangkapan Lin Che Wei, lalu kemudian beritanya hilang. Kita tahu Lin Che Wei bagian dari mafia minyak goreng. \"Siapa yang bermain kita paham, cuma karena kita tidak berada di dalam struktur ketatanegaraan, ya kita hanya bisa mengungkapkan temuan dan kecurigaan itu,\" paparnya. Munculnya Islamopobia yang terstruktur, sistematis dan masif ini dimulai sejak pemilihan gubernur DKI sampai hari ini. Umat Islam dibikin gaduh. Selama kurun waktu itulah sumber daya alam dieksploitasi secara gila gilaan. Hukum diperalat untuk memudahkan penguasaan sumber daya alam oleh oligarki,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Keretakan Kabinet Jokowi Makin Nyata
HARI-HARI belakangan, posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin tertekan dan terjepit. Di satu sisi tekanan dari rakyat melalui aksi demo terus terjadi, sedangkan di sisi lain, kabinetnya semakin tidak kompak, dan semakin retak. Sebagian menterinya sudah meninggalkan tugas dan lebih fokus mengurusi partai dan bisnis masing-masing. Sebagian sibuk urusan Capres/Cawapres (Calon Presiden/Calon Wakil Presiden). Sisa pemerintahan Jokowi yang sekitar dua tahun lagi, sudah mulai lumpuh. Arahannya sudah sering tidaj digubris. Buktinya, Jokowi yang petugas partai itu sudah berkali-kali memarahi menterinya. Tidak hanya demo yang terus terjadi dan menteri yang mulai meninggalkan tugas, tetapi para pengusaha pun sudah siap-siap menjaga jarak dengannya. Sejumlah pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi yang disebut kelompok oligargi pun sudah ada yang balik badan. Mereka sudah membaca tanda-tanda keretakan kabinet yang terjadi. Mereka mulai mencari aman, dan merapat ke beberapa calon presiden yang muncul ke permukaan. Hal yang wajar dilakukan pengusaha, seperti halnya terjadi menjelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mereka mencari aman. Kalkulasi tidak selamanya mereka tujukan ke bisnisnya. Kalkulasi politik pun mereka kedepankan, terutama saat-saat menjelang pergantian pemimpin nasional. Kabinet Jokowi retak, itu fakta yang terjadi. Yang jelas-jelas terlihat adalah pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Golkar, PPP dan PAN. Dengan demikian sekarang ada koalisi dalam koalisi. Ada koalisi tandingan. Ada dugaan pembentukan koalisi itu atas restu Jokowi. Jika itu benar, berarti Jokowi mempermalukan diri sendiri. Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa adalah menteri Jokowi yang dipastikan melaporkan pembentukan koalisi itu dari awal. Jika keduanya tidak melapor, berarti mereka kelanggar etika dalam kabinet. Etika itu berupa kepatuhan pada seluruh kebijakan presiden. Jika tidak patuh, ya harus keluar dan menanggalkan jabatan sebagai menteri. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Koalisi tiga partai itu merupakan keretakan kabinet Jokowi yang tersurat. Sedangkan yang tersirat cukup banyak. Artinya, banyak menteri yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, tetapi tidak mau atau berani mundur karena tersandera masalah. Ada juga menteri yang tersinggung karena tugasnya dicaplok oleh Luhut Binsar Panjaitan, atas penunjukan Jokowi. Para menteri yang tugasnya dicaplok itu memiliki nurani dan perasaan. Hanya saja karena bawahan Jokowi dan semua visi dan misi ada di presiden, mereka menumpahkan kekesalan itu dalam hati. Sesekali, para menteri yang tugasnya dicaplok Luhut itu saling curhat (curahan hati) atau saling menyampaikan keluh-kesah. Tetapi, tidak berani menyampaikan protes kepada Jokowi, apalagi membukanya kepada rakyat lewat media. Kabinet Jokowi retak. Itu bukan isapan jempol. Sebab, selain membentuk koalisi baru dan sakit hati tugasnya dicaplok Luhut, ada juga menteri yang asyik dengan bisnisnya. Ada juga menteri yang asyik mengùrus partainya. Walaupun tidak semua yang menjadi menteri Jokowi Ketum Partai, tetapi koalisinya menempatkan orang-orang partai atau petinggi partai di kabinet. Penempatan petinggi partai di kabinet tidak gratis dari induknya. Tidak ada makan siang gratis. Ada beban politis, moral dan materi yang mereka tanggung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Oleh karena itu, tidak asing terdengar jika proyek-peoyek di sejumlah kementerian jatuh ke tangan pengusaha yang ada hubungannya dengan partai asal menteri di kementerian tersebut. Ya, kolusi partai dengan penguasa. Coba cek kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Beritanya, ada dugaan proyek itu jatuh ke anggota DPR RI dari PDIP. Meski, hal itu dibantah dan belum ada bukti hukumnya. Yang jelas dan pasti ketika ditangkap, Juliari Batubara adalah Wakil Bendahara Umum PDIP. Kita menunggu akhir dari retaknya kabinet tersebut. Adakah menteri yang secara jantan mundur dari jabatannya demi rakyat atau dimundurkan Jokowi? Penggembosan dari dalam itu penting guna mempercepat jatuhnya pemerintahan Jokowi. Seperti halnya yang dilakukan Ginandjar dan kawan-kawan yang mundur sebagai menteri Presiden Soeharto yang kemudian salah satu penyebab lengsernya Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. (*)
Ganti Orang, Ganti Orang-orangan, Ganti Sistem
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan BONEKA sawah pengusir burung dalam bahasa Betawi disebut orang-orangan sawah. Kerangka bambu persis ragam hias gua dalam photo, tinggal pakai baju saja, dan bertudung. Orang-orangan sawah awet, tak diganti-ganti. Dihitung dengan periodisasi bisa sampai tiga periode baru diganti. Ganti orang bukan satu-satunya fokus dalam perubahan politik. Kerusakan orang lebih akibat sistem, dari pada sifat yang go bersangkutan van huis uit, dari sononya. Perubahan politik dalam istilah pendemo Solo: Revolusi Konstitusi. Kalau cuma ganti orang berarti cuma ganti gaya pencitraan. Proyek pembangunan dibikin se-ingat-ingatnya. Orang yang mau muncul juga sama, tak memunculkan pandangan visioner tentang negara dan bangsa. Apalagi konsep. Paling-paling cuma omong, Kalau \'tu bapak jatuh, Indonesia bakal sip dah. Apalagi gua yang ganti\'in. Asyik. Sistem yang diberlakukan sekarang tidak memberikan landasan untuk perencanaan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan. Indonesia memerlukan GBHN. Sejauh ini pemilihan Presiden empirik berubah jadi adu citra dan adu fulus. UUD 45 asli kalau mau diberlakukan lagi perlu addendum untuk batasi masa jabatan Presiden, dan perbaikan pasal 33 agar Indonesia ajust dengan econ modern. Kalau hidden debt yang banyak menjerat negara terbelakang, konon termasuk Indonesia, bukan ekonomi modern, tapi lintah darat. Rekrutmen politik jelas perlu dirombak total. Politik itu profesi yang mengandung elemen keilmuan dan pengetahuan, empiris, dan seni. Menjadi politicien itu tak mudah. Kalau dalam istilah era Orde Lama, kebanyakan yang kiprah di era reformasi bukan politicien tapi pekarja politik tapi tak ikut May Day. Tak perlu diherankan kalau kondisi pollitik dan econ yang memburuk ini bikin sementara orang mengharap Emak-emak yang paling bekend berhadlir: Mak Zul. (RSaidi)
Tugas Dewan Pers Makin Berat Menghadapi Tahun Politik
Jakarta, FNN - Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., MA, CBE terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menggantikan Mohammad Nuh. Acara serah-terima jabatan anggota Dewan Pers digelar Rabu (18/05) di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat. Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pers tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14/M Tahun 2022. Azyumardi Azra bukan orang baru di bidang pers. Dulu saat kuliah, ia menjadi pengurus IPMI (ikatan pers mahasiswa Indonesia) dan setelah itu menjadi wartawan Majalah Panji Masyarakat. Azyumardi mengaku tugas Dewan Pers makin berat di tengah shifting media dan tahun politik 2024. \"Masih banyak mediia online yang tidak menjalankan fungsi pers dengan baik. Ada media yang dipakai untuk meminta uang, tidak kredibel dan banyak perusahaan pers yang mengabaikan kesejahteraan jurnalis,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jumat, 20 Mei 2022. Azyumardi juga menyebut bahwa di era digitalisasi media, peran citizen journalism atau jurnalisme warga sangat membantu tugas pers \"Citizen journalism sangat membantu dalam menyebarkan informasi secara cepat. Begitu ada kejadian ada saja warga yang melaporkan baik dalam bentuk tulisan maupun, foto atau video. Media bisa memperkaya tulisan melalui sambungan telepon atas laporan citizen journalism tersebut,\" paparnya. Azyumardi menyarankan agar ke depan masyarakat pers harus merangkul citizen journalism karena media kini harus semakin ramping akibat dari perkembangan teknologi. Azyumardi juga menyoroti perubahan perilaku pembaca di era sekarang. \"Oleh karena itu, di Dewan Pers yang juga menjadi perhatian adalah meningkatkan literasi di new era of journalism di tengah digitalisasi dan perubahan perilaku pembaca,\" tegasnya. Hal lain yang menjadi perhatian Azyumardi adalah genarasi milenial yang sudah tidak membaca koran atau majalah serta tidak menonton tv. Ia mengaku punya 4 anak milenial yang ternyata tidak satu pun baca koran atau nonton tv. \"Disodor-sodorkan juga gak mau baca. Jadi ada shifting, oleh karena itu ada peningkatan dengan melakukan literasi media yang harus kita sosialisasi kan kepada generasi muda. Yang kita khawatirkan kalau mereka hanya mengakses K-Pop,\" tegasnya. Terakhir, Azyumardi menegaskan bahwa tantangan ke depan makin berat menghadapi tahun politik. \"Tugas Dewan Pers makin berat di tahun Pemilu. Sejak sekarang saja sudah ramai, diam diam seperti sekam penjabat gubernur, bupati, diangkat semaunya saja oleh Kemendagri, dipilih semaunya oleh presiden tidak melibatkan publik, tidak jelas, tidak ada proses transparan. Ini berbahaya. Ini harus kita kawal, bukan hanya secara internal membangun pers yang lebih kuat, tetapi juga menjamin bagaimana pers kita bisa memperkuat menjaga kohesi sosial di tengah perubahan politik yang luar biasa,\" paparnya. Azyumardi mengaku tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari masyarakat dan insan pers. \"Saya berharap dukungan dari masyarakat media pada umumnya, termasuk dari FNN ini,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Produksi Senjata Api di AS Naik Tiga Kali Lipat Sejak 2000
New York City, FNN - Amerika Serikat (AS) sedang mengalami ledakan pembelian senjata besar-besaran yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda di saat jumlah tahunan senjata api yang diproduksi meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2000, dan melonjak drastis dalam tiga tahun terakhir, menurut perhitungan komprehensif pertama federal terhadap perdagangan senjata dalam dua dekade.Data yang dirilis oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) pada Selasa (17/5) itu \"memberikan gambaran statistik yang jelas akan sebuah negara yang mempersenjatai diri secara penuh. Para pembeli diuntungkan oleh pelonggaran pembatasan terkait senjata api oleh Mahkamah Agung, Kongres, dan badan legislatif negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik,\" demikian dilaporkan The New York Times.Data tersebut mendokumentasikan peralihan drastis pada permintaan konsumen di kalangan pemilik senjata api dengan implikasi politik, budaya, dan komersial yang besar. Sejak 2009, pistol semiotomatis tipe Glock, yang dibeli untuk perlindungan pribadi, mulai terjual lebih banyak dibandingkan senapan yang biasanya digunakan untuk berburu, menurut laporan itu.Dalam dokumen setebal 306 halaman itu, tercantum pula data lain yang dianggap meresahkan oleh para penegak hukum, menurut laporan itu, seraya menyebutkan bahwa pihak kepolisian menyita 19.344 senjata api produksi pribadi, senjata rakitan rumahan tak terlacak yang dikenal dengan sebutan \"senjata hantu\", pada 2021, naik 10 kali lipat sejak 2016.Data yang dirilis pada Selasa itu mengungkap sebuah industri yang tengah mengalami peningkatan, dengan produksi senjata domestik tahunan naik dari 3,9 juta pada 2000 menjadi 11,3 juta pada 2020. \"Senjata api produksi dalam negeri dengan persentase yang relatif kecil diekspor ke luar negeri, sehingga angka tersebut merupakan cerminan akurat dari kebiasaan membeli senjata,\" imbuh laporan itu. (Ida/ANTARA)
Kekurangan Pangan Memperburuk Kesengsaraan Sri Lanka
Colombo, FNN - Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe memperingatkan ancaman kekurangan pangan ketika negara kepulauan itu memerangi krisis ekonomi yang menghancurkan.Karena itu, pemerintah berjanji akan membeli cukup pupuk untuk musim tanam berikutnya guna meningkatkan panen.\"Meskipun mungkin tidak ada waktu untuk mendapatkan pupuk untuk musim Yala (Mei-Agustus) ini, langkah-langkah sedang diambil untuk memastikan stok yang cukup untuk musim Maha (September-Maret),\" kata Wickremesinghe dalam sebuah pesan di Twitter pada Kamis (19/5).\"Saya dengan sungguh-sungguh mendesak semua orang untuk menerima gawatnya situasi.\"Keputusan Presiden Gotabaya Rajapaksa pada April tahun lalu untuk melarang semua pupuk kimia secara drastis mengurangi hasil panen, dan meskipun pemerintah telah membatalkan larangan tersebut, tidak ada impor substansial yang dilakukan.Rajapaksa menunjuk sembilan anggota baru ke kabinet pada Jumat, termasuk kementerian kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Namun, dia tidak menyebutkan seorang menteri keuangan dan portofolio tersebut kemungkinan akan dipertahankan oleh Wickremesinghe.Sri Lanka yang bergantung pada pariwisata menghadapi kekurangan devisa, bahan bakar, dan obat-obatan. Kegiatan ekonomi melambat bahkan merangkak.\"Tidak ada gunanya berbicara tentang betapa sulitnya hidup ini,\" kata A.P.D. Sumanavathi, seorang wanita berusia 60 tahun yang menjual buah dan sayuran di pasar Pettah di Colombo.\"Saya tidak dapat memprediksi bagaimana keadaannya dalam dua bulan, pada tingkat ini kita bahkan mungkin tidak berada di sini.\"Di dekatnya, antrean panjang terbentuk di depan sebuah toko yang menjual tabung gas untuk memasak, yang harganya melonjak hingga hampir 5.000 rupee (sekitar Rp944 ribu) dari 2.675 rupee (Rp505 ribu) pada April.“Hanya sekitar 200 tabung yang dikirim, padahal yang datang sekitar 500 orang,” kata Mohammad Shazly, sopir paruh waktu yang mengantre pada hari ketiga dengan harapan bisa memasak untuk keluarganya yang terdiri dari lima orang.\"Tanpa gas, tanpa minyak tanah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihan terakhir apa? Tanpa makanan kita akan mati. Itu akan terjadi,\" kata dia.Gubernur bank sentral mengatakan pada Kamis bahwa valuta asing telah diamankan dari pinjaman Bank Dunia dan pengiriman uang untuk membayar pengiriman bahan bakar dan gas untuk memasak, tetapi pasokan masih mengalir.Inflasi bisa naik 40 persen dalam beberapa bulan ke depan tetapi sebagian besar didorong oleh tekanan sisi penawaran dan langkah-langkah oleh bank dan pemerintah sudah mengekang inflasi sisi permintaan, kata gubernur.Inflasi mencapai 29,8 persen pada April dengan harga makanan naik 46,6 persen dibandingkan tahun lalu. (Ida/ANTARA/Reuters)
Lima Universitas di Beijing Lockdown
Beijing, FNN - Sedikitnya lima perguruan tinggi di Beijing, China, ditutup total aksesnya (lockdown) setelah 11 mahasiswa di salah satu kampus terpapar COVID-19.Lima kampus tersebut berada di kawasan Liangxiang, Distrik Fangshan, demikian otoritas setempat, Jumat.Semua yang berada di dalam kelima kampus tersebut dilarang keluar. Semua mahasiswa, staf pengajar, dan pegawai kampus diwajibkan melakukan tes PCR selama tiga hari berturut-turut.Para mahasiswa Beijing Institute of Technology di kampus Liangxiang yang terinfeksi dan semua kontak dekat telah dikirim ke rumah sakit rujukan dan pusat-pusat isolasi mandiri.Kawasan Liangxiang ditetapkan sebagai zona berisiko sedang karena lebih dari tiga orang terinfeksi dan bakal di-lockdown dalam jangka waktu 14 hari.Sebenarnya sejak Rabu (18/5) beberapa kawasan di Beijing dibuka lagi secara terbatas dan lokasi tes PCR massal di beberapa tempat tidak beroperasi. Namun mulai Jumat siang tempat-tempat tes PCR massal kembali dibuka lagi.Beijing kembali diserang gelombang kasus COVID-19 varian Omicron sejak 22 April. Sejak saat itu lockdown dan kontrol wilayah secara ketat diterapkan. (Ida/ANTARA)
ANTARA Mengajak Media Kampanyekan Jurnalisme Positif-Konstruktif
Jakarta, FNN - Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Akhmad Munir mengajak media massa mengampanyekan penerapan jurnalisme positif dan konstruktif guna menghadapi pertempuran dengan media sosial dalam memberikan informasi yang benar dan tepat.“Pertempuran antara media massa dan media sosial ini dapat berlangsung cepat ketika ada kesadaran kolektif dari para pemilik dan pengelola media massa untuk melakukan jurnalisme positif dan konstruktif. Oleh karena itu, ada baiknya kita terus berkampanye mengenai penerapan jurnalisme positif dan konstruktif,” kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi media secara virtual bertajuk “Membaca Arah Jurnalisme Positif dan Konstruktif”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Cak Munir menjelaskan pertempuran yang dihadapi oleh media massa dengan media sosial itu bukan berarti menjadikan media sosial sebagai musuh media massa.\"Pertempuran yang dihadapi media massa dengan media sosial adalah terkait dengan konten-konten hoaks yang mendominasi media sosial sehingga mengantarkan masyarakat pada misinformasi. Konten-konten (media sosial) itulah yang bertempur dengan kita (media massa),\" ujar dia.Dalam pertempuran itu, lanjut Cak Munir, media massa harus menjelaskan dan mengedukasi masyarakat mengenai suatu informasi.\"Di sinilah muncul yang namanya jurnalisme positif dan konstruktif, yaitu bagaimana berita-berita yang kita siarkan sebagai perusahaan media memiliki unsur edukasi, menggerakkan, memberdayakan, serta menginspirasi masyarakat,\" jelas dia.Selanjutnya, menurut dia, meskipun media-media arus utama (mainstream) di Indonesia pada saat ini sudah dapat dikatakan menerapkan jurnalisme positif dan konstruktif dalam pemberitaan, hal tersebut belum diterapkan pula oleh media nasional secara luas, khususnya media-media daring (online).Cak Munir menilai secara umum, media mainstream telah menerapkan jurnalisme positif dan konstruktif dengan baik karena dalam pemberitaan, mereka mematuhi Undang-Undang Pers, pedoman media siber, serta etika dan kaidah jurnalistik.Sementara terkait dengan media-media daring, menurut dia, ada beberapa di antara mereka yang masih mengabaikan etika dan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan.Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kemitraan dan Hubungan Internasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Anthony Wonsono menyampaikan bahwa jurnalisme positif merupakan jurnalisme yang beritikad baik dan mematuhi etika serta kaidah-kaidah jurnalistik.“Intinya, jurnalisme positif adalah jurnalisme yang beritikad baik dan sejatinya mematuhi etika atau kode etik jurnalis serta kaidah jurnalistik,” kata dia.Jurnalisme konstruktif, katanya menegaskan, adalah pemberitaan yang tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga mengarah pada pemberian solusi. (Ida/ANTARA)
Pertama, Jakarta Ekspor Beras ke Riyadh
Jakarta, FNN – Sebuah peristiwa yang bersejarah, untuk pertama kalinya DKI Jakarta mengekspor beras ke Arab Saudi. Jum’at (20/5/2022) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas Kontainer Ekspor yang mengangkut 19 ton Produk Beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Itu merupakan hasil kerja sama Perdagangan Komoditi Ekspor antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Al-Raqeeb Universal Group di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. “Ini adalah penanda bahwa produk beras kita dapat diterima dan diserap di pasar Internasional, yang menuntut standar mutu sangat tinggi,” kata Anies Baswedan. Menurut Anies, ekspor tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengembangkan usahanya di pasar pangan internasional, khususnya wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah. Jakarta memang tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi dalam jumlah besar, namun Jakarta berkolaborasi dengan daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Beras yang diekspor ini merupakan beras long grain varietas IR-64 Ciherang untuk memenuhi permintaan Negara Arab Saudi. Budi daya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dilakukan panen pada awal 2022. Kini Jakarta sudah bisa memasok kebutuhan beras bagi warganya, bahkan mendistribusikan beras ke luar negeri. PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta menjadi pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu tempat yang dikaruniai produksi hasil pangan luar biasa melimpah. Kita harus kelola dengan baik sehingga ini menjadi berkah, sehingga memberikan manfaat domestik dan bisa meningkatkan kesejahteraan domestik dengan memanfaatkan pasar internasional. “Tuntutan kualitas pasar internasional yang tinggi mengharuskan kita kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah ini akan diikuti dengan lebih banyak lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia,” ungkap Anies. (mth/*)
POPULER
