ALL CATEGORY
Masyarakat Aceh Tempo Dulu Lebih Berkualitas
Banda Aceh, FNN - Masyarakat Aceh tempo dulu lebih berkualitas dibandingkan daerah lain. Beberapa abad lalu, orang Aceh sudah berdagang sampai ke benua Eropa. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, di sela-sela seminar bertema \"Keluarga Bertanggung Jawab untuk Generasi Berkualitas\" yang dilaksanakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh dalam rangka Musyawarah Daerah PKBI Aceh ke-XII, Jumat (10/6/2022) di Aula BKKBN Aceh. Kalau dilihat dari sejarah Aceh, zaman dulu orang-orang Aceh yang berdagang sampai ke Benua Eropa, tentu bukan orang-orang stunting. Pasti orang pintar karena harus menggunakan bahasa internasional. \"Buktinya bisa kita lihat sekarang aset orang Aceh di luar seperti di Mekah dan di dalam negeri sendiri seperti emas di Tugu Monas juga sumbangan dari orang Aceh. Tapi itu dulu. Sekarang perlu upaya untuk mengembalikan kualitas orang Aceh seperti dulu,\" ujar Sahidal. Menurut Sahidal, cerminan masa depan Aceh dapat dilihat dari generasi Aceh masa kini. Jika generasi saat ini baik maka masa depan Aceh ke depan juga akan lebih baik. Oleh karena itu membina generasi berkualitas menjadi hal yang penting dilakukan. \"Tanpa keluarga berkualitas tidak mungkin lahir generasi berkualitas. Dalam Islam sendiri yang dimaksud anak berkualitas itu adalah anak saleh-salehah. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan menelantarkan anak keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah fisik, pengetahuan, dan ekonomi,\" ungkap Sahidal. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Daerah PKBI Aceh, Yunus Ilyas dalam sambutannya mengungkapkan, PKBI sebagai salah satu LSM tertua di Indonesia sejak lama sudah bicara soal keluarga. Hanya saja dulu berbicara tentang keluarga berencana. Namun seiring waktu persoalan terus terjadi, sehingga PKBI memandang keluarga tidak saja terencana tetapi juga harus bertanggung jawab. \"Kita melihat hari ini ada kondisi yang harus diperhatikan, salah satunya soal stunting, kenakalan remaja, dan permasalahan remaja lainnya. Apalagi persoalan Narkoba, hampir tidak ada gampong (kelurahan/desa) di Aceh yang generasinya tidak terlibat Narkoba,\" ungkap Yunus Ilyas. Oleh karena itu, menurut Yunus, kondisi ini harus diperbaiki. Maka, melalui seminar ini diharapkan mampu melahirkan pemikiran yang tajam dan dapat dibawa dalam musyawarah daerah ke 12 PKBI Aceh untuk direalisasikan melalui program-program kerja. Seminar ini menghadirkan tiga orang pemateri, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh, dr. Sulasmi, MHSM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, dan Sekretaris Pengurus PKBI Nasional, Dra. Josephine R. Marietta, M.PsiT. Dalam paparan materi, isu yang diangkat mulai dari indeks pembangunan keluarga di Aceh hingga persoalan stunting yang dinilai masih tinggi secara nasional. (TG)
Indonesia Darurat (4): Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli
Harapan ini sangat tipis terjadi ketika Presiden ternyata juga bagian dari Oligarki. Kalau demikian keadaannya rakyat harus bergerak melakukan People Power atau Revolusi, untuk menyelamatkan Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEMUA rakyat harus sadar bahwa UUD 1945 asli telah diganti dengan UUD 2002. Telah mengakibatkan negara oleng dan segera tenggelam. Konstitusi Negara ini telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa. Ketua DPD RI (Bung AA LaNyala Mattalitti) mengatakan bahwa: Negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Karena sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 kita semakin terang- benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal, dan kapitalis. Dan tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah secara mendasar, yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Pancasila. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan tax rasio. Kita telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan, yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran. Elemen Civil Society harus menyadari, sudah saatnya Konstitusi kita wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945. Konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau DNA bangsa ini, secara nyata telah membawa negara ke arah kehancuranya. Bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus Fundamental. Dan, salah satu persoalan Fundamental tersebut adalah Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan lagi melalui Demokrasi Prosedural yang menipu. Untuk menghindari keadaan negara makin memburuk, sudah tiba saatnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli. Tinggal kita tunggu saja, apakah Presiden Joko Widodo berani melakukannya atau tidak? Harapan ini sangat tipis terjadi ketika Presiden ternyata juga bagian dari Oligarki. Kalau demikian keadaannya rakyat harus bergerak melakukan People Power atau Revolusi, untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau situasi politik dan ekonomi sudah seperti ini, rakyat sudah tidak percaya lagi sehingga bergerak dan melakukan people power, tidak salah akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung minta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersiap-siap. (*Selesai)
Jangankan Rakyat, Anggota DPR Saja Takut Ketemu Luhut
Jakarta, FNN - Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan menampilkan raut wajah yang menakutkan dan tak bersahabat. Dalam banyak kesempatan ia ngomong ceplas-ceplos dengan muka sangar. Tak heran, jika anggoa DPR pun jadi sungkan untuk berkomunikasi dengan dirinya. Sepertinya sosok seperti ini yang disukai Presiden Jokowi. Buktinya ada 27 jabatan yang diberikan Jokowi kepada Luhut. Maka, jika ada masyarakat yang meminta Jokowi memecat Luhut, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Demikian analisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 10 Juni 2022. Sebagaimana publik ketahui bahwa Luhut mengemban banyak jabatan dalam pemerintahan Jokowi. Karena banyaknya jabatan yang diemban, beberapa di antaranya dianggap berada di luar kewenangannya. Banyak yang menjulukinya sebagai Menteri Segala Urusan, bahkan dalam rapat dengan anggota Badan Anggaran DPR, Kamis (09/06) lalu Luhut mengaku bahwa itu bukan kemauannya, melainkan kemauan presiden. \"Saya ingin garis bawahi Pak, jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak Pak, yang ngurusin semua di bidang saya, dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi 75 tahun. Jadi, saya tahu diri Pak. Jadi, kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat. Ini tahun 2019 yang buat oleh Menko yang dulu (Indroyono). Jadi, ini ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi, saya melaksanakan perintah presiden saja,” kata Luhut di depan anggota DPR RI. “Kenapa presiden mau memberikan itu, ya tanya presiden. Nah penugasan dari Presiden kepada Menko Marives itu, seperti dalam slide ini macam-macam, biar beliau suruh saya kerjain. Jadi, saya pikir sampai hari ini tidak ada yang saya tidak deliver apa yang diberikan oleh Presiden. Itu saya pikir saya bisa jamin pada bapak-ibu sekalian, karena kalau saya tidak bisa saya akan bilang kepada presiden, mungkin Pak Presiden berikan pada yang lain. Tapi sampai hari ini apa ini yang diberikan di slide yang Anda Bapak Ibu lihat, semuanya ini dari Elon Musk, itu juga saya lakukan sampai pada minyak goreng. Kemarin dari ngurus Space X sampai tiba-tiba Presiden minta minyak goreng, dan alhamdulillah kalau saya boleh lapor di sini, saya kemarin pergi ke Semarang, juga lihat di Jawa Barat lihat di Jakarta, angkanya turun. Mulai sekarang bagus dan hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku-pelaku dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin Nano Max Matching. Jadi, apa yang dibuat pemerintah, apa yang dibuatkan, apa yang cocok, apa yang tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita karena saya lihat hari itu kerusakan yang selama lima bulan itu inkonsistensi kita. Nah, sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun,” kata Luhut. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menilai dengan banyaknya jabatan di tangan Luhut, banyak yang menjulukinya sebagai Perdana Menteri. Ini hanya sekadar olok-olok, tapi ada juga lho yang tidak tahu dan menduga memang itulah jabatan resmi Luhut yakni Perdana Menteri Indonesia. Ketika dia bertemu dengan Elon Musk di pabrik Tesla Amerika beberapa waktu lalu, akun resmi dari mobil listrik Tesla menyebut bahwa Elon itu baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia dan yang dimaksud adalah pak Luhut. Luhut juga dinilai sebagai figur yang sangat berkuasa. Diam-diam ini banyak yang menyebutnya sebagai Lord Luhut alias Tuhan Besar. Ada yang diam-diam di belakang tapi ada juga yang terang-terangan menyebutnya dengan panggilan Lord, salah satunya adalah pegiat HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fatin Maulidiyanti. Gara-gara podcast keduanya yang membongkar beberapa bisnis Lord Luhut di Papua, keduanya dilaporkan ke polisi dan kasusnya kemudian bergulir ke ranah hukum, Tetapi sampai sekarang kasus ini nggak jelas. Syukurlah kalau kasus-kasus semacam ini tidak dilanjutkan, karena memang seharusnya tidak perlu terjadi hal semacam ini sampai saling lapor melapor. Apa saja sesungguhnya penugasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Luhut? Dari pemaparan Luhut di depan anggota Badan Anggaran DPR, ternyata jumlahnya sangat banyak, ada 27 penugasan yang diberikan kepada Luhut. Ada yang berbentuk Keppres, ada yang berbentuk Perpres atau cuma sekadar arahan dari Presiden. Dengan posisi itu, Luhut menyadari bila banyak orang yang tidak suka dengannya. Namun menurut dia, banyak juga yang mengkritik dan menyerangnya, itu hanya sekedar mencari popularitas. \"Gampang mengkritik seperti di Borobudur, saya terus dikritik. Itu proses panjang, karena Borobudur harus terintegrasi. Republik ini gak selesai-selesai karena kita terlalu segmented. Jadi mengenai Borobudur kita bikin studi komprehensif UNESCO,” kata Luhut. Namun demikian, sebagai jalan keluar, akhirnya kenakan harga tiket ditunda. “Jadi, kadang-kadang - maaf teman-teman langsung kritik saya nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi, kalau boleh mohon lain kali telepon saya, apa masalahnya. Jangan cari - mohon maaf bapak ibu - cari popularitas dengan nyerang saya. Saya ini hanya pelaksana aja pak,” papar Luhut. Di luar kewenangannya yang begitu besar, kata Hersu tampilan Luhut sendiri sebagai pensiunan Jenderal apalagi Jendral Pasukan Khusus Kopassus, itu memang terkesan garang. Jangankan Anda, rakyat biasa, wakil rakyat di DPR saja itu mengaku ciut nyalinya kalau harus rapat-rapat kerja dengan Pak Luhut. Anggota DPR RI Agung Widiyantoro menyarankan agar Luhut banyak senyum ketika berhadapan dengan masyarakat apalagi anggota dewan supaya tidak tegang. \"Dengan rentang kendali dan beban tugas serta kinerja yang cukup berat saya yakin meskipun usia sudah 75, saya yakin masih mampu, tetapi kalau boleh pesan sedikit, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini, sehingga bapak kurang senyum,” paparnya. Luhut mengaku tampang garangnya lantaran terlalu lama di Kopassus. Hal ini juga sering dikritik istri Luhut. Hersu menegaskan dengan jabatan atau penugasan yang begitu banyak memang sulit untuk membantah jika Luhut ini memang orang yang sangat berkuasa di Indonesia. Selain itu Presiden Jokowi kelihatannya juga sangat percaya dan juga bergantung penuh kepada Luhut. “Jadi kalau Anda misalnya membuat spekulasi, katanya pada pertengahan bulan ini akan ada reshuffle kabinet, tolong Anda jangan berspekulasi bahwa Pak Luhut masuk dalam list untuk di-resuffle oleh Pak Jokowi. Ini nggak mungkin,” tegas Hersu. Siapa lagi yang bisa diminta oleh Pak Jokowi untuk menangani setidaknya 27 penugasan kepada Pak Luhut kalau Pak Luhut di-reshuffle? (ida, sws)
Rakyat Simpati dan Berpihak pada yang Teraniaya
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMUA tokoh politik yang layak maju menjadi calon Presiden seperti Gatot Nurmantyo, AA La Nyalla Mattalatti atau Rizal Ramli menghadapi penzaliman politik melalui aturan hukum Presidential Threshold 20 %. Meski perjuangan belum berakhir namun hingga kini Mahkamah Konstitusi (MK) masih menampilkan diri sebagai bagian dari kezaliman itu. Bersikukuh mempertahankan aturan yang tidak demokratis dan melanggar HAM tersebut. Tokoh lain yang berpeluang memiliki kendaraan usungan gabungan Partai Politik seperti Gubernur DKI Anies Baswedan juga masih menjadi sasaran dari penzaliman rezim beserta antek-anteknya. Permainan melalui berbagai framing dilakukan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Upaya jahat dilakukan baik dengan serangan buzzer, menggerakkan KPK, hingga aksi-aksi palsu untuk membangun citra negatif. Omong kosong jika rezim Jokowi menyatakan Indonesia harus dan dapat maju. Katanya perlu SDM yang berkualitas untuk membangun negeri. Nyatanya tokoh-tokoh berkualitas yang potensial untuk mampu membangun negeri justru dibunuh dan dihancurkan reputasinya dengan segala cara. Sebaliknya, para pengekor bahkan penjilat terus diangkat dan diorbit. Akibatnya muncul pemimpin karbitan yang tidak berkualitas. Secara faktual sebagian besar Menteri-Menteri Jokowi itu \"under capacity\". SDM payah yang belepotan dalam menunaikan amanat. Sikap dan perlakuan kepada Anies Baswedan telah menjadi tontotan rakyat akan model atau pola penzaliman. Rendahnya penghargaan atas prestasi Gubernur, demo \'by design\' menuntut mundur, serangan atas kebijakan soal reklamasi, pembawa sial IKN kata dukun, serta operasi cari-cari kesalahan KPK. Aksi unjuk rasa FPI palsu di Patung Kuda mendeskreditkan Anies Baswedan, demikian juga dengan deklarasi Majelis Sang Presiden yang sepertinya merupakan dukungan fitnah karena secara demonstratif dalam deklarasi di Hotel Bidakara Pancoran itu ada yang mengatasnamakan eks narapidana teroris, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun Front Pembela Islam (FPI). Rezim bungkam atas kecurigaan publik atas aksi dan deklarasi serta dugaan operasi masif, sistematis, dan terstruktur yang bertujuan menjegal, merusak dan menghancurkan Anies Baswedan. Tuntutan publik untuk pengusutan tidak ada tindak lanjut. Ada pembiaran atas skenario kotor untuk menjegal tokoh potensial. Meskipun demikian rakyat selalu berpihak pada orang orang yang dizalimi dan pemihakan itu akan ditunjukkan pada waktunya. Rakyat mendukung Soekarno karena kezaliman Belanda yang memenjarakan, rakyat berada di belakang Soeharto atas penzaliman PKI kepada TNI, dan rakyat pun memberi suara penuh kepada SBY karena SBY dizalimi Presiden Megawati. Anies dipecat Jokowi tetapi mampu menjadi Gubernur. Kini ia terus digempur, namun jika rakyat berada di belakangnya, maka kelicikan apapun tidak akan membuatnya hancur. Sebaliknya rezim zalim akan babak belur dan cepat terkubur. Rakyat dapat dipaksa untuk mengalah tetapi rakyat tidak akan bisa selamanya kalah. Siapapun dia, jika ingin sukses menjadi Presiden dan ingin menjalankan tugasnya dengan baik, maka sebelum menjadi Presiden di Istana haruslah terlebih dahulu menjadi Presiden di hati rakyat. Hati rakyat adalah sumber kekuatan untuk mendapatkan amanat sekaligus do\'a agar mampu menunaikan amanat itu dengan selamat. Bandung, 11 Juni 2022
Nusantara United Pilihan Prabowo
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Akhirnya Ketua Umum Grindra Prabowo Subianto menandaskan sikapnya bahwa setelah selesai menjabat Menhan ia akan terjun dalam industri sepak bola. Artinya Prabowo meninggalkan dunia politik. Itu dipidatokannya depan Universitas Pancasila dan tersiar di YouTube 10/6/2020. Bulan Mei 2022 masih ramai orang menyebut kemungkinan tampilnya Triumvirat kalau Presiden terjatuh, yaitu Menhan Mendagrj Menlu. Isu Triumvirat setelah beredar sebulan lebih sedikit akhirnya redup sendiri. Sementara Airlangga Hartarto umumkan siapa yang dapat dicapresi KIB yaitu yang mau lanjutkan IKN dan bebas dari politik aliran. Aliran listrik, OK? Prabowo bermaksud mendirikan club sepakbola profesional Nusantara United. Semoga keterlibatan Prabowo akan makin memajukan sepakbola Indonesia. Ini jarang terjadi seorang tokoh politik undur diri dan terjun di bidang lain. Politik pilihan profesi sepanjang hayat. Keputussn Prabowo tinggalkan kehidupan politik mungkin sangat realistik. Dalam proses perubahan politik bagi yang selama itu bagian dari the existing politicien mesti melakukan aklimatisasi. Tidak semua politikus yang pernah mapan mau melakukan itu. Atau ia tetap berpolitik dalam tataran pemikiran tanpa harus jadi praktisi. Ini disebut pergerakan tanpa bola yang berasal dari Tim Brazil jaman Romario Faria yang dijuluki tim Jogo Bonito, permainan indah. Kehadiran Prabowo di dunia politik sekitar dua dasawarsa meninggalkan kesan yang menarik. Moga-moga Prabowo sukses di dunia sepakbola. Siapa menyusul? (RSaidi)
Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)
Gambar Erick Thohir Ada di Mana-mana, Rocky Gerung: Itu Bahayanya Kalau Orang Ambisinya Besar tetapi Fasilitas untuk Memperlihatkan bahwa Dia Bermutu, Tidak Ada
Jakarta, FNN - Kalau publik saat ini mengenal wajah Erick Thohir bukan karena dia pahlawan atau sosok anak muda berprestasi. Ia dikenal karena pasang wajah mulai dari toilet, ATM hingga bandara. Maklum ia punya kuasa penuh untuk memenuhi hajat itu, ia Menteri BUMN yang telunjuk tangannya bebas digerakkan untuk memerintah perusahaan milik negara itu. Thohir juga makin dikenal publik karena sifat kikirnya, lantaran tidak sudi mensponsori balapan mobil listrik Formula E beberapa waktu lalu di Jakarta. Padahal gelaran yang sama, Thohir menggelontorkan miliaran rupiah demi MotorGP Mandalika. Etho, panggilan akrab Erick Thohir memang wajahnya dikenal banyak orang, tetapi ketika ditanya dia calon pemimpin, publik geleng kepala. Demikian benang merah yang bisa disimpulkan dari wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 10 Juni 2022. Petikan lengkapnya: Saat ini sedang seru di Twitter tagar #negaratidakbutuherickthohir# trending. Saya penasaran penyebabnya. Saya kira ini masih kaitanya dengan Formula E dan manuver-manuver Erick Thohir. Kemarin dia muncul di PAN. Sebelumnya di DPR bahkan disentil habis oleh seorang anggota DPR dari PDIP. Dia dengan tegas menyebutkan bahwa PDIP sudah pasti calonnya Puan Maharani, artinya mereka tidak bakal mendukung menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Anda? Iya, itu juga sinyal yang diberikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa yang bukan anggota dari KIB, jangan berharap bakal didukung oleh KIB yang dipimpin oleh Pak Airlangga. Jadi, riil saja kita mau terangkan bahwa keadaan politik kita betul-betul sekadar lempar isu lalu dibeli di belakang. Pak Erick Thohir itu terkenal uangnya banyak, tetapi itu biasa saja. Yang jadi masalah adalah prestasi Erick Thohir yang walaupun dia ngeles “ya nanti Pertamina juga nanti dua semester lagi,“ tapi faktanya dia nggak bisa diselamatkan Pertamina. Beberapa BUMN strategis sudah jelas di atas kertas masih hidup, tapi akuntansinya sudah the right off, sudah rugi. Tetapi, karena Erick Thohir berupaya untuk menampilkan diri sebagai tokoh, maka dia kasak-kusuk ke mana-mana, tebal-tebal. Juru bicara dan tim suksesnya juga nggak ngerti apa yang diucapkan selain Tik Tok dipamerin. Jadi, manuver Erick Thohir, mau coba membeli PKB, bisa bangkrut juga, kasihan sebetulnya, karena Cak Imin juga jago. Mau ikut di Golkar sudah ditutup oleh Airlangga. Jadi, apa yang mau dilakukan oleh Erick Thohir pasti kasak-kusuk untuk mengumpulkan, mengintip kiri kanan. Itu bahayanya kalau orang yang ambisinya besar tetapi fasilitas untuk memperlihatkan bahwa dia bermutu, tidak ada. Soal PDIP, akhirnya mindahin sasaran. Setelah Ganjar dianggap sudah aman, maka dihajarlah Erick Thohir. Bagus juga. Kita senang karena PDIP akan menggusur semua yang berpotensi untuk menghalangi Puan. Dan masuk akal bahwa Bu Mega menganggap kita punya tiket dan kita punya kader Ibu Puan. Soal elektabilitas urusan belakangan. Yang formil sudah ada dulu. Itu juga sinyal bagi Pak Prabowo bahwa sangat mungkin Gerindra punya agenda lain, harus punya agenda lain karena kehidupan politik berubah. Jadi, terlihat kalau saya rumuskan: “Erick Thohir akhirnya secara palsu dianggap elektabilitasnya tinggi oleh juru bicara dan buzzernya, tapi secara riil dia ditolak di mana-mana.” Bukan karena dia enggak punya elektabilitas, tapi orang melihat bahwa BUMN di bawah Erick Thohir jadi mainan politik, komisarislah ditaruh. Padahal Erick Thohir sudah taruh beberapa komisaris dari PDIP di situ. Tetap orang menganggap bahwa Erick Thohir punya masalah karena mengangkangi BUMN. Dan pasti Anies senang kalau Erick Thohir dilenyapkan dalam politik. Demikian sebaliknya. Erick Thohir kan berupaya untuk bikin kontras dengan Anies, tapi ternyata tidak berhasil karena publik juga punya kemampuan batin atau kemampuan etika untuk menilai Erick Thohir. Apalagi timnya itu juga ngomong marah-marah melulu dan nyebar medsos yang tidak ada hubungannya dengan keadaan ekonomi. Kelihatan gigih sekali dan digarap sangat-sangat serius walaupun sebenarnya ini nggak menciptakan bonding dengan publik/pemilih? Itu sebetulnya, kimianya nggak jalan. Bahwa kelihatan hidup, karena di medsos, di Tik Tok segala macam. Tapi faktanya berapa elektabilitasnya. Kalaupun ada elektabilitas, karena orang anggap sudah karena lembaga survei mungkin habis diguyur duit. Mungkin lembaga survei naikin sedikit elektabilitasnya. Naik 0,1% saja sudah bagus. Balik lagi pada soal Erick Thohir, dia bagus sebagai orang yang berupaya untuk berkompetisi dalam politik. Tetapi, reputasi dia itu dirusak oleh kalangan yang ingin ambil uang dari beliau. Dan itu membahayakan reputasi Erick Thohir. Duitnya habis, tapi itu kayak karung bolong. Dikasih minta lagi. Itu intinya bahwa bonding itu, great Erick Thohir terhadap publik tidak ada dan itu pertama-tama disebabkan oleh salah memilih tim. Yang begini tidak bisa diciptakan mendadak karena memang penting ditopang oleh kinerja. Orang kan selalu begitu. Di Indonesia itu menciptakan bubble, promonya selalu besar tapi produknya tidak sebagus packaging-nya. Orang mungkin mau beli, tapi ketika beli tiba-tiba mereka kecewa? Packaging-nya buruk isinya kadaluwarsa. Jual-jual sukses di BUMN, apa suksesnya? Perusahaan besar itu bangkrut, dan belum bisa diperbaiki. Itu artinya diakui memang sudah rusak. Soal perbaikan, itu janji palsu saja. Itu sebetulnya masyarakat enggak lihat. Sebagai orang ya enak itu, tetapi orang anggap ya to go tu big true-lah kalau promosiin suksesnya. Mencari cara lain. Kalau memang sukses, ya kelola betul angka-angka yang menunjukkan BUMN sukses. Nggak perlu cari pembenaran dari kalangan kaum muslim. Karena Pak Erick Thohir akhirnya masuk ke kalangan hanya untuk minta restu atau bawa sumbangan yang besar pasti. Politik uang tetap masih kuat diindikasikan, karena memang Erick Thohir dan saudaranya dianggap sebagai bohir yang benar-benar sangat kuat secara finansial. Tapi kekuatan finansial enggak bisa kita jadikan ukuran untuk menguji orang. Tetap ukurannya etikabilitas, intelektualitas. Jadi ini sebenarnya kalau Pak Erick Thohir dan timnya dengar, jangan terlampau hard filling. Kita justru memberikan catatan karena saya setuju dengan Anda kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini mungkin di antara seluruh capres atau cawapres, Pak Erick Thohir ini yang spending-nya paling besar. Apakah itu spending personal atau spending melalui BUMN? Spendingnya dari ATM sampai ke toilet. Semua orang yang masuk toilet, tahu siapa Erick Thohir, semua orang yang ngambil uang di ATM BUMN, tahu Erick Thohir. Jadi, secara pengenalan orang tahu bahwa ini Erick Thohir. Tapi kalau tanya ini calon presiden? Oh dia calon presiden ya? Begitu kalau saya bertemu orang. Saya bilang ya Pak Erick Thohir berhak untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, tapi orang bertanya, itu Pak Erick Thohir didukung oleh PKB ya? Kira-kira begitu kesannya dan belum ada kepastian. Jadi, sinyal-sinyal itu yang seolah-olah nggak diolah apa sebetulnya yang bisa jadi distinguish charracter. Dalam politik Amerika ditanya apa karakter khususnya. Orang hanya ingat bahwa Erick Thohir menteri BUMN, orang hanya ingat bahwa harga minyak yang adalah tanggung jawab BUMN, minta ampun mahalnya. Orang hanya ingat bahwa Erick Thohir sponsor di berbagai macam kegiatan olahraga. Itu bagus. Tapi kalau ditanya Erick Thohir sebagai calon pemimpin, kurang sekali. Kita kasih masukan ini kritik supaya Erick Thohir perbaiki diri. Ganti tim sukses mungkin lebih baik.
Optimalkan Distribusi Migor Curah Rp14.000, Kemendag Gencarkan MGCR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan menuturkan, melalui program minyak goreng curah rakyat (MGCR), pemerintah berupaya menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.“Pemerintah mengoptimalkan distribusi hasil alokasi minyak goreng curah untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga sesuai HET agar dapat diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan DMO minyak goreng curah pada Juni 2022 ditetapkan sebesar 300 ribu ton atau setara 416 ribu ton crude palm oil (CPO),” kata Kasan lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.Kasan melanjutkan, MGCR melibatkan produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE), dan distributor dalam sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH), pengecer, serta eksportir.Program tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program MGCR yang mulai berlaku pada 23 Mei 2022.MGCR wajib diikuti seluruh produsen dan/atau eksportir CPO; refined, bleached and deodorized palm oil (RBD Palm Oil); refined, bleached and deodorized palm olein (RBD palm olein); dan used cooking oil (UCO).Kasan menegaskan, produsen yang telah berpartisipasi akan diberi insentif untuk ekspor. \"Syaratnya, produsen yang tervalidasi berpartisipasi dalam MGCR akan mendapat insentif ekspor mencapai tiga kali lipat untuk periode masa transisi,” tegas Kasan.Kasan menambahkan, dalam periode transisi yang lalu, telah ada 24 perusahaan yang mendapatkan persetujuan ekspor (PE) sebagai insentif dengan volume 305 ribu ton. Adapun alokasi saldo atau jatah DMO 346.680 ribu ton. \"Artinya, masa transisi telah dimanfaatkan produsen CPO dan turunannya hampir 90 persen,” jelas Kasan.Dengan sistem closed loop, produsen dan PUJLE bertanggung jawab memastikan penyaluran MGCR ke konsumen.Misalnya, jika produsen menggunakan aplikasi SIMIRAH, produsen CPO melaporkan pengiriman saat CPO keluar pabrik, kemudian produsen minyak goreng melaporkan penerimaan CPO ke pabrik minyak goreng.Produsen minyak goreng melaporkan pengirimannya ke distributor dan distributor melaporkan pengirimannya ke pengecer. Adapun di tingkat konsumen, MGCR dapat dibeli dengan menunjukkan KTP maksimal dua liter per hari.Kementerian Perdagangan mencatat, terjadi penurunan harga minyak goreng curah sebesar 4,05 persen pada 6 Juni 2022 dibandingkan sehari sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO (27 April 2022) dari Rp 17.300 per liter menjadi Rp 16.600 per liter.Sementara itu, Bagus Rachman menyampaikan, 41 persen luar perkebunan sawit di Indonesia dikelola petani swadaya. Mereka perlu didorong untuk terkonsolidasi dalam koperasi.“Koperasi juga dapat membantu mengumpulkan hasil sawit sehingga standarnya terjaga,” jelas Bagus.Bagus juga menjelaskan komitmen Kemenkop UKM untuk memberi pendampingan dan pelatihan mengenai isu sawit.“Dengan pendampingan dan pelatihan, petani sawit diharapkan dapat mandiri mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia,” tandas Bagus. (Ida/ANTARA)
Kemenlu Diminta untuk Membantu SecaraMaksimal Kepulangan Jenazah Eril
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad agar membantu kepulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.“Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada duta besar untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia dan kita harapkan insyaallah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya,” kata Presiden di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Eril.“Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, Alhamdulillah sudah ditemukan,” ujar Presiden.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emmeril Kahn Mumtadz telah ditemukan pada Rabu (8/6) waktu setempat, berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.Jasad Eril ditemukan pada sekitar pukul 06.50 pagi waktu Swiss atau pukul 11.50 WIB, Rabu (8/6). Keterangan yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa jasad Eril ditemukan oleh seorang pria di Bendungan Air Engehalde, Bern.Ridwan Kamil telah mengajukan izin ke luar negeri dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 setelah mendapat kabar ditemukannya jasad Eril. Ridwan menuturkan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu (12/6) dan rencananya akan dimakamkan pada Senin (13/6).Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum untuk Sengketa Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum pada semua pihak.\"Kita perlu kodifikasi hukum acara sengketa pemilu, karena selama ini proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga sehingga belum menghadirkan kepastian hukum,\" kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mencontohkan sengketa di pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana keputusannya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) beberapa kali yang seluruh prosesnya akan memakan waktu.Menurut dia, dalam proses PSU yang berkali-kali akan memakan waktu dan menunda adanya kepastian hukum. Selain itu, yang lebih penting adalah memangkas periodisasi jabatan yang seharusnya menjadi hak pejabat publik yang memenangkan kontestasi.\"Pemilu ini adalah kegiatan periodik untuk menghasilkan pejabat yang periodik, masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai sengketa itu kemudian memangkas sedemikian rupa waktu mereka menjabat maka sebetulnya kita menegakkan hukum di atas segala ketidakpastian,\" jelasnya.Rifqi menyadari bahwa untuk melakukan kodifikasi hukum penyelesaian sengketa pemilu harus melibatkan berbagai pihak dan prosesnya di DPR harus lintas alat kelengkapan dewan.Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang terkait untuk menghadirkan kodifikasi hukum tersebut seperti KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain itu menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR.\"Hal ini sudah kami sampaikan dari Komisi II DPR RI kepada pimpinan agar bisa kita bantu selesaikan, untuk bangsa Indonesia bukan untuk kami yang akan jadi peserta saja. Ini untuk bangsa karena kita memerlukan kepastiannya, itu satu yang harus kita selesaikan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
POPULER
