ALL CATEGORY
Prof Ahmad Mansur Suryanegara: "India Bisa Balajar dari Presiden Soekarno!"
Bandung, FNN – Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, kalau India mau belajar memahami bagaimana cara menata kelola realitas keberagaman sosial agama yang ada di Indonesia, tidak akan terjadi benturan kelompok mayoritas Hindu, menindas kelompok minoritas Islam. Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan Menteri Agama RI Wahid Hasyim, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi kedamaian kehidupan kebhinekaan agama dan beragama. Kalau pernah terjadi konflik atau gesekan di Indonesia, pasti bukan masalah mayoritas atau minoritas. “Tetapi karena adanya kepentingan kelompok Luar Politik, yang tidak memahami Kehidupan Kedamaian Beragama yang mencoba merusaknya,” tegas Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, India hari-hari ini marak sentimen anti-Islam (Islamophobia) di era kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang dikenal sebagai sosok Hindu radikal, bahkan aparat India pun ikut sentimen anti-Islam. Memprihatinkan, dua orang Muslim pengunjuk rasa terhadap Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad, malah ditembak mati oleh polisi India dalam demo besar, di Ranchi, India, Jumat (10/6/2022). “Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan kematian dua orang,” ujar seorang petugas polisi Ranchi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Polisi mengatakan, tembakan ini perlu dilakukan setelah massa melanggar perintah untuk tidak berjalan dari masjid menuju pasar. Seperti dilansir AFP, pada saat demo, para pengunjuk rasa juga melemparkan pecahan botol dan batu kepada polisi yang berusaha membubarkan massa menggunakan tongkat. Buntut insiden itu, koneksi internet dan jam malam diberlakukan di Ranchi. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, suasana di tengah dan sekitar kota Ranchi masih diliputi ketegangan sampai Sabtu (11/6/2022) waktu setempat. “Kami selalu berdoa untuk ketenangan dan perdamaian,” ujar salah seorang penduduk bernama Shabnam Ara, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/6/2022). Di kesempatan lain, kepolisian di negara bagian Uttar Pradesh juga mengaku telah menembakkan gas air mata terkait beberapa demonstrasi yang juga digelar di beberapa area di India bagian utara. “Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelemparan batu dan bentuk kekerasan apa pun,” ujar Sekretaris Pemerintah Uttar Pradesh, Avanish Awasthi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Menurut Prashant Kumar, seorang perwira polisi senior di negara bagian itu, pihaknya menahan 136 orang di enam distrik sekitar Uttar Pradesh. Protes keras yang kini berlangsung di beberapa wilayah di India dan negara tetangga ini diketahui bermula dari pernyataan Nupur Sharma yang dituding menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat di televisi. Nupur merupakan juru bicara dari partai yang kini berkuasa di India, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP). Sebagaimana diberitakan NDTV, Sharma juga berprofesi sebagai advokat. Sejak komentar tersebut, umat Muslim India dan negara sekitar turun ke jalan untuk berdemo sejak Jumat (10/6/2022). Dilansir laporan The Straits Times, komentar Sharma juga menuai kecaman beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Qatar, dan Kuwait. (mth)
APEKSI Usul Dana Kelurahan Dikucurkan Lagi
Bogor, FNN - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengucurkan lagi dana kelurahan yang manfaatnya dinilai sangat dirasakan oleh pemerintah kota.Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi secara hybrid yang dikutip dari keterangannya, Minggu.Bima Arya menuturkan, keberadaan kelurahan di kota tidak kalah penting dengan desa di kabupaten. \"Apalagi ke depan semuanya akan tinggal di kota,\" katanya.Wali Kota Bogor itu menyatakan, Kota Bogor sempat mendapatkan dana kelurahan selama satu tahun pada 2019.Ketika terjadi wabah COVID-19 dan pemerintah menetapkan pandemi, dana kelurahan itu diberhentikan oleh pemerintah pusat.\"Padahal, lurah berada di garda terdepan dan telah menyerap aspirasi warga, harus memutar otak untuk mewujudkan aspirasi warganya,\" kata dia.Bima menjelaskan, di kelurahan ada banyak aspirasi warga, tidak hanya mau infrastruktur yang baik, tetapi juga pelayanan publik dan sebagainya.\"Kami meminta penjelasan dari pemerintah pusat persoalannya apa. \"Saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan, dan melembaga,\" katanya.Menurut Bima, APEKSI sempat berdiskusi dengan Badan Anggaran DPR RI, dari mana sumbernya dana kelurahan itu, apakah dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau diamanatkan dari APBD.\"Kami menunggu menjelaskan soal dana kelurahan itu. Menurut Anggota Banggar DPR itu sudah jelas, tapi menurut kami belum,\" jelasnya.Ia berpandangan, dana kelurahan ini sangat penting. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.Di sisi lain, persoalan dana kelurahan ini membukakan pintu atas beberapa persoalan yang jauh lebih besar. Di atas dana kelurahan ada dana transfer dari pusat ke daerah. Kemudian ada isu tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Paling atas adalah komitmen terhadap otonomi daerah.\"Carut-marut itu saya melihat sebagian besar karena inkonsistensi terhadap semangat otonomi daerah. Ada godaan-godaan bukan dengan membangun sistem, tetapi tingkat kepercayaan. Hendaknya membangun sistem ada reward and punishment, seperti Sakip dan Lakip,\" kata dia,Bima juga menyampaikan usulan agar pemerintah pusat membangun sistem mengenai dana kelurahan. \"Berikan kewenangan pada daerah untuk menentukan membangun infrastruktur,\" katanya (Ida/ANTARA)
KAI Commuter Siapkan Stasiun Matraman untuk Dioperasikan
Jakarta, FNN - KAI Commuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI Daop 1 akan mengoperasikan Stasiun Matraman yang berada di antara lintas Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara.\"Stasiun Matraman ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pengguna untuk naik dan turun selain di kedua stasiun tersebut serta penguna yang ada di sekitar wilayah stasiun tersebut,\" kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Anne mengatakan, sebagai persiapan pengoperasian Stasiun Matraman, telah dilakukan uji coba perjalanan KRL, uji coba sistem persinyalan, serta uji coba prasarana-prasarana operasional perjalanan kereta api lainnya oleh KAI Commuter dan PT KAI Daop 1 Jakarta.Ia memastikan, seluruh fasilitas pelayanan pengguna juga sudah dilengkapi dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik sebelum pengoperasian stasiun ini.Anne menjelaskan, Stasiun Matraman memiliki fasilitas pelayanan pengguna seperti loket, ruang pelayanan barang tertinggal, ruang laktasi, pos kesehatan, toilet, mushala, fasilitas untuk pengguna disabilitas, lift dan eskalator serta area parkir.Untuk keamanan dan keselamatan stasiun ini juga dilengkapi juga dengan CCTV, alat pemadam kebakaran (APAR), sistem alarm kebakaran serta penangkal petir.Selain itu, Stasiun Matraman juga terhubung dengan jalan Raya Matraman dan terintegrasi dengan halte bus Trans Jakarta koridor 5.\"KAI Commuter memohon maaf atas kekurangan yang masih ada dalam pelayanan selama pasca perubahan pola operasi ini,\" katanya.Ia menambahkan, komitmen perbaikan akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada pengguna KRL. (Ida/ANTARA)
Boyamin MAKI Soroti Beda Mencolok Gaji dan Anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK
Jakarta, FNN – Sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI), Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng. Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Kedua (2019 – 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu: 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp 18 triliun dari kerugian Rp 16 triliun, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 triliun, kerugian Rp 20 triliun. 3. Kasus Impor Tektil Batam, menyelamatkan kerugian perekonomian negara, menyelamatkan Rp 1,2 triliun. 4. Kasus Mafia Minyak Goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 trilliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan. 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) Rp 2,5 triliun. 6. Kasus Garuda Rp 3,6 triliun. 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung karena peyidikan masih berjalan (Waskita Precast, kasus impor baja, dll). “Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliun,” Boyamin bin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam siaran persnya yang diterima FNN, Ahad (13/6/2022). Berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum Komisi III DPR untuk Tahun Anggaran 2023 adalah 24 triliun, sementara itu Anggaran Tahun Berjalan (2022) adalah Rp 9 triliun (awalnya Rp 11 triliun). Khususnya untuk penanganan pidana khusus, termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 miliar). Menurut Boyamin, dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah pada Kejaksaan Agung. Penambahan anggaran Rp 24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa, termasuk untuk penambahan gaji yang cukup supaya terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji Jaksa Agung dan jajaran divbawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran di bawahnya yaitu: 1. Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta. 2. Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp 40 juta. 3. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli) bergaji Rp 30 juta, sementara Eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta. 4. Jaksa Agung bergaji Rp 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta. Boyamin menambahkan, sisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik). “Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tegas Boyamin. (mth/sws)
Panglima TNI Diminta Memfasilitasi Relawan MER-C ke Palestina
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Panglima TNI untuk membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Ini butuh koordinasi antar-intelijen negara, dalam hal ini BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka, saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini agar relawan MER-C dapat masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,\" tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. Oleh karena itu, LaNyalla memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI guna memfasilitasi relawan kemanusiaan MER-C agar dapat membantu kesehatan rakyat Palestina melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia.\"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" kata LaNyalla.Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus,\" kata Head of Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad.Menurutnya, bulan lalu, dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir.\"Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir, tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini.Sementara itu, untuk pengembangan rumah sakit, mereka membutuhkan akses yang mudah untuk masuk karena Indonesia membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, hingga relawan.Akhir tahun 2015, rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya, terdapat lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina yang memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit tersebut.Saat ini, Indonesia akan menambah fasilitas dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. (Sof/ANTARA)
Luhut Pegang 27 Jabatan, Rocky Gerung: Eh Kalian Itu Sudah tidak Ada Gunanya Lagi, yang Berguna Tinggal Pak Luhut
Jakarta, FNN – Banyaknya jabatan yang dirangkap oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pertanyaan banyak orang. Ada kesan hanya Luhut yang bisa bekerja yang lain tidak. Kalau Luhut tidak rakus mustinya ia bisa menolak, kalau tidak mau menolak artinya Luhut meyakinkan Presiden bahwa menteri-menteri yang lain nggak bisa bekerja, hanya dia yang bisa kerja. Dugaan lain, mungkin Joowi hanya percaya kepada Luhut, karena memang Jokowi diasuh oleh Luhut dalam karakter bisnisnya. Sejak awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Akhirnya efisiensi diselesaikan dengan kedekatan personal. Buruknya, sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Demikian rangkuman wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 12 Juni 2022. Berikut petikannya: Ternyata dalam rapat Badang Anggaran (Banggar) Menko Marves Luhut Panjaitan mengaku sendiri bahwa ia bukan memegang 10 jabatan seperti yang selama disebut Jokowi, tetapi punya 27 penugasan (istilahnya Luhut). Ada yang melalui Perpres, Keppres, ada yang cuma melalui arahan (di sidang kabinet diperintahkan). Hal itu ditunjukkan Luhut dalam rapat banggar dalam slidenya, banyak sekali. Pokoknya terakhir masalah minyak goreng. Pak Luhut menyebutnya dari “Space X sampai minyak goreng. Yang jadi masalah kenapa Pak Luhut nggak bisa nolak. Kan itu intinya. Kan Pak Luhut bisa bilang, Pak Presiden, kebanyakan nih saya dan saya nggak mungkin efisien lagi. Jadi pertanyaan publik kenapa Pak Luhut tidak menolak? Kalau dia tidak menolak artinya memang dari awal Pak Luhut meyakinkan presiden bahwa menteri-menteri nggak bisa bekerja, karena itu kasih ke saya saja. Yang terjadi di belakang layar sebetulnya bahwa itu penugasan presiden. Pasti penugasan presiden. Asal-usulnya yang kita persoalkan. Dan tema-tema yang dikuasai Pak Luhut sebetulnya tema yang bisa diserahkan pada menteri teknis. Tapi kenapa Pak Luhut yang lakukan itu. Lalu fungsi Menko koordinatornya apa kalau semuanya dilakukan sendiri, tidak lakukan koordinasi. Jadi, ini yang disebut sebagai semakin banyak terlibat sebetulnya output-nya kurang maksimal, low of diminishing return dalam ilmu ekonomi. Jadi semakin banyak kesibukan justru output-nya turun. Return-nya atau hasilnya memburuk. Itu yang terjadi dan orang menganggap bahwa ya kalau itu konsekuensi dari kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut, sebaiknya lakukan penyederhanaan kabinet supaya tidak membebani anggaran. Kalau Pak Luhut pikir bisa ngerjain semua tugas teknis Kementerian, ya cukup Pak Luhut yang jadi menteri, yang lain dianggap Dirjen. Jadi menteri satu saja, Dirjen yang banyak. DPR tentu mempersoalkan itu karena mungkin dianggap pemborosan atau dianggap bahwa masalahnya DPR tanya saja ke presiden, tanyakan kenapa banyak begitu. Jangan juga cecer Pak Luhut. Itu juga tidak fair DPR. Itu ditunjuk oleh Presiden kok kenapa Luhut yang dipersoalkan. Boro-boro tanya ke Pak Jokowi, kemarin ketika rapat Banggar dengan Pak Luhut, mereka mengaku ciut nyalinya. Makanya mereka harus hati-hati sekali mengajukan pertanyaan. Yang menarik Pak Luhut menyatakan bahwa alhamdulillah komplit tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu artinya Pak Luhut mengingatkan bahwa kenapa masih dipersoalkan dan harusnya tidak ada sekat-sekat ini yang membuat bangsa enggak maju. Dari pernyataan Pak Luhut tadi sepertinya Pak Luhut memang nggak keberatan. Saya kira juga Pak Luhut greget lihat bahwa ini menteri tidak delivery. Setiap kali sidang kabinet Pak Luhut mendengarkan menteri sana ngomong yang enggak pernah tuntas. Sebagai militer dia ingin efisiensi, teori efisiensi, bahwa kalau sudah membidik itu artinya sasarannya sudah dikunci. Bila jempolnya sudah di depan pelatuk yang harus segera nembak sebelum objeknya berubah dimensinya, berpindah satu cm saja peluru bisa meleset. Jadi kebiasaan itu mungkin yang terbawa sehingga Pak Luhut greget lihat, kok nggak bisa ya langsung dieksekusi masalahnya. Nah, cara Pak Luhut tentu memberitahu pada presiden dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang tahu, karena hanya mereka berdua sebetulnya yang punya relasi paling panjang selama kabinet Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi anggap bahwa kalau begitu, Pak Luhut saja yang kerjain. Iya memang lihai saya, karena saya yang lebih mampu mengatasi. Jadi psikologi itu dengan sendirinya terbentuk karena kedekatan. Pak Jokowi kan nggak sedekat Pak Luhut dengan Erick Thohir kan. Pak Erick Thohir jauh sekali. Erick Thohir lebih dekat dengan anaknya Pak Jokowi daripada Pak Jokowi, lebih dekat dengan Gibran mungkin. Jadi bagian ini yang kita sebut sebagai kimia politik itu dengan sendirinya berlangsung di antara mereka yang saling kenal. Kalau bahasa istilahnya a like attack each other saling menguatkan saling tertarik satu sama lain. Itu dasarnya kenapa kemudian Pak Luhut menganggap kenapa sih kalian cemburu? Kan ini dasarnya persahabatan dan saling percaya di antara Pak Luhut dan Pak Jokowi. Masalah politiknya, kenapa Pak Jokowi tidak percaya pada orang lain. Kan kalau kita lihat Menko itu kan bukan hanya Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Pak Euhajir efendi, atau ada menteri-menteri teknis. Tetapi kenapa semua diborong dan sepertinya masih akan ada penugasan-penugasan lain? Kompleksitas kebijakan di istana itu makin lama makin memungkinkan berantakannya perencanaan. Dan itu artinya bagi Pak Jokowi lebih efisien kalau yang merencanakan itu adalah orang yang paham karakter Pak Jokowi. Jadi kira-kira begitu. Memang secara faktual hanya Pak Luhut yang paham karakter Pak Jokowi. Karakter politiknya karena memang Pak Jokowi diasuh oleh Pak Luhut dan karakter bisnisnya. Karena dari awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Jadi, sebetulnya masalahnya akhirnya diefisienkan dengan kedekatan personal. Baik atau buruk keadaan itu? Ya sebetulnya itu baik saja. Kan nanti efeknya lebih mudah dikontrol daripada sidang kabinet mending diselesaikan dulu di antara dua tiga orang. Tetapi buruknya sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Nah, itu yang justru bagi saya aneh betul ya. Ini menteri-menteri sudah tidak dipedulikan sama Pak Jokowi kok masih terima gaji dan masih mau sok pamer bahwa dia portofolionya adalah menteri A menteri B. Kan lebih baik mundur karena sudah tidak dianggap. Kan sinyal Pak Jokowi, eh kalian itu sudah tidak ada gunanya lagi, yang berguna tinggal Pak Luhut. Jadi, tahu dirilah menteri-menteri itu bahwa itu sindiran halus dari seorang presiden yang masih memakai klutur Jawa di dalam mengoperasikan kekuasaan. Itu dari sisi Pak Luhutnya. Sementara dari sisi Pak Jokowinya kan kemudian orang bertanya-tanya, lah sebenarnya yang jadi presiden siapa, kok semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Pak Luhut? Kalau itu tanya ke Elon Musk. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum bahwa memang yang menguasai kimia kekuasaan itu adalah Pak Luhut sebetulnya dan Pak Jokowi terpaksa ditawan oleh incapacity-nya. Lain kalau Pak Jokowi bisa tampil sebagai orang mengerti makroekonomi, ngerti tentang konstitusi, maka Jokowi akan kasih sinyal bahwa oke saya perintahkan itu karena saya mau efisien. Tapi kalau yang sekarang terjadi Jokowi perintahkan itu karena Jokowi sendiri nggak ngerti masalah. Itu jadinya kan. Jadi itu yang dipamerkan. Dan Pak Luhut memang paham masalah. Yang jadi masalah kenapa DPR tidak bertanya ke Presiden kepana Pak Luhut terus yang diangkat. Bertanya dengan cara apapun, kirim nota bertanya supaya Presiden jawab. Kan pertanyaan publik begitu, kenapa favoritisme itu ada pada Pak Luhut? Apakah memang ada perjanjian yang lebih dari sekadar kedudukan Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Iinvestasi? Jangan-jangan ada agreemnet lain di belakang itu. Itu sebetulnya, keterbukaan yang musti diajukan. Kita sudah seringkali bertanya, Presiden Jokowi nggak pernah jawab. Akibatnya bertanya ke Pak Luhut. (sws)
Konflik Sosial di Mareje NTB Sudah Diselesaikan Dengan Tuntas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad memastikan konflik sosial di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sudah diselesaikan secara tuntas.Rumadi mengatakan pemda bersama kepolisian serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas agama telah menangani konflik dan mewujudkan kesepakatan damai dalam waktu yang cepat namun tetap demokratis.\"Kami melihat langkah dari pemkab dan kepolisian sudah sangat tepat karena dapat mengorkestrasi berbagai pihak dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga keributan ini bisa tertangani dengan cepat dan masyarakat kembali hidup dengan damai dan normal,\" kata Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di Desa Mareje, NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda Dusun Bangket Lauk dan warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.Rumadi berharap masyarakat bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap konflik sosial yang terjadi dan meningkatkan kualitas toleransi sosial.Ia juga meminta pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat menyiapkan deteksi dini sehingga dapat melakukan berbagai antisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi.Selain itu, menurut Rumadi, forum-forum di masyarakat harus diaktifkan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat.“Perlu diaktifkan kembali FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Satgas Penanganan Konflik Sosial, dan forum lainnya agar pemda dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Kelompok Pakar DPRD Karawang Digaji Rp52,5 Juta/Bulan
Karawang FNN - Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kewajiban menggaji Kelompok Pakar beranggotakan tujuh orang sebesar Rp52,5 juta per bulan tidak memberatkan keuangan daerah.\"Anggarannya sudah teralokasi,\" kata Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin saat dihubungi di Karawang, Minggu.Ia mengatakan kewajiban Sekretariat DPRD Karawang menyediakan gaji Rp7,5 juta per anggota Kelompok Pakar tidak memberatkan karena jumlahnya hanya tujuh orang.\"Tidak, itu tidak terlalu berat. Terkecuali kalau (jumlah) anggota Kelompok Pakar ada 100 orang, itu baru berat menggaji mereka,\" katanya.Pada Juni 2022 ini DPRD Karawang memiliki tambahan alat kelengkapan dewan, yakni Kelompok Pakar. Anggota Kelompok Pakar berjumlah tujuh orang.Uus menyebutkan hak bagi seluruh anggota Kelompok Pakar DPRD Karawang itu hanya gaji, tanpa ada tunjangan.Besaran gaji bulanan Rp7,5 juta per orang. Jika ditotal, kebutuhan gaji per bulan untuk tujuh orang Kelompok Pakar itu mencapai Rp52,5 juta.\"Mereka hanya mendapatkan gaji Rp7,5 juta per orang setiap bulan, tidak ada tunjangan. Mulai Juni ini kita sudah berkewajiban menggaji Kelompok Pakar,\" katanya.Dikatakannya, para anggota Kelompok Pakar merupakan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi tugas pokok dan fungsinya sekadar membantu DPRD Karawang dalam hal gagasan dan saran.Ditanya tentang periodisasi Kelompok Pakar, Uus menyampaikan kalau masa kerjanya itu setahun. Dengan begitu, masa tugas akan habis pada akhir Desember 2022.\"Menjelang akhir tahun nanti akan dikaji, apakah keberadaan Kelompok Pakar masih dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, akan dikaji apakah masa kerja Kelompok Pakar diperpanjang atau kita melakukan perekrutan lagi,\" katanya. (SofANTARA)
Projo Bongkar Fakta, Jokowi Tetap Ingin Tiga Periode
Jakarta, FNN – Uji coba telah dilakukan. Mulanya Jokowi menyiapkan Ganjar Pranowo sebagai penerus rezim, namun survei membuktikan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu tak beranjak naik. Akhirnya bisa ditebak, Jokowi tak mau ambil risiko, ia harus kembali turun ke lapangan. Indikasinya sangat gamblang – Projo – penyokong utama kemenangan Jokowi dalam Pilpres sebelumnya, menegaskan bahwa para capres yang saat ini muncul, standarnya di bawah Jokowi. Demikian benang merah yang bisa disimpulkan dari analisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 12 Juni 2022. “Akhirnya kita sekarang dapat jawaban pasti apa makna ucapan Presiden Jokowi tentang Ojo Kesusu pada Rakernas relawan Projo beberapa waktu lalu,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Menurut Hersu, Jokowi memang masih menginginkan untuk maju kembali pada Pilpres 2024 atau kita kenal dengan opsi tiga periode. Jokowi akan kembali berjuang agar dia bisa memperpanjang masa jabatannya. Itulah makna yang tersurat dan juga tersirat dari pernyataan Jokowi. \"Urusan politik ojo kesusu, jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,\" kata Jokowi. Fakta bahwa Jokowi tetap berjuang memperpanjang masa jabatannya itu dibongkar sendiri oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia mengibaratkan balapan, bahwa banyak tikungan dan tajam. Ia tidak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Hal ia sampaikan dalam diskusi kolaborasi antara detikcom dengan Total Politik seperti dikutip CNN Indonesia. Alasan Budi Arie yang biasa dipanggil Muni, mengapa mereka tetap menghidupkan opsi Jokowi tiga periode, karena kelas capres yang muncul saat ini standarnya jauh dari Jokowi. “Kondisi bangsa ini menghadapi kenyataan bahwa dengan segala hormat Pak Jokowi memberikan brand mark kepemimpinan nasional yang tinggi, loh kok ingin menggantinya. Mohon maaf skornya agak jauh dari Pak Jokowi. Masyarakat berpikir kenapa tidak tiga periode saja?,” kata Budi Arie. Menurut Hersu, sudah clear ketika Jokowi mengucapkan ojo kesusu itu sebuah kalimat yang bersayap untuk tetap menjaga agar opsi 3 periode tetap hidup. Namun di satu sisi dia jaga-jaga harus menyiapkan skoci kalau sampai opsi itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Jadi, Ganjar Pranowo lah yang dia siapkan sebagai subsesornya. Apa yang kita bisa baca dari pernyataan Ketua Umum Projo, itu pertama ini Confirm dan fix bahwa Jokowi itu masih menginginkan untuk melanjutkan jabatannya sampai tiga periode. Kita tidak tahu apakah setelah 3 periode nanti apakah menjadi 4 periode 5. Kita tidak pernah tahu. Kedua, sebagai subsesor, Ganjar Pranowo belum cukup kuat dan tidak ada jaminan dia menang. Dengan begitu dia bisa mengamankan kepentingan politik dan ekonomi Jokowi bersama para oligarki yang menjadi pendukungnya dan penopang kekuasaannya selama dua periode ini. Ketiga pernyataan Ketua Umum Projo ini merupakan aba-aba agar para relawan Projo dan semua elemen kekuatan pendukung tiga periode, bersiap menghidupkan kembali mesin politiknya dan bertarung pada Pilpres 2024. Mari kita bahas satu persatu. Pertama Jokowi dengan berbagai cara bertekad ini untuk menerobos barikade konstitusi yang tidak membolehkannya mencalonkan kembali untuk periode yang ketiga. Tekad itu tercermin dari pernyataan Budi Arie bahwa mereka akan menghadapi jalan terjal untuk mengusung opsi 3 periode ini. Jalan terjal yang dimaksud adalah posisi partai pendukung pemerintah wabil khusus PDIP yang sudah menutup pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena memang dengan hanya dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 amandemen konstitusi itu bisa diubah aturannya untuk memperpanjang masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode. Bagaimana caranya, urusan partai pendukung sekarang ini relatif sudah mulai beres, walaupun belum beres penuhnya. Golkar, PAN dan PPP sudah berhasil dilipat oleh Jokowi dengan membuat Koalisi Indonesia Bersatu. Siapa yang mau diusung sebagai Capres, tidak ada figur yang kuat. Kalau hanya mengandalkan para ketua umum partai, sebagai contoh Airlangga Hartarto, tahu walaupun sudah berkampanye sekian lama, elektabilitasnya sangat rendah. Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa malah tidak pernah mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, juga tidak pernah menyebut dirinya akan mencalonkan diri jadi capres. Sekarang memang tinggal bagaimana Jokowi meyakinkan Megawati bahwa dialah saat ini, opsi satu-satunya apabila PDIP tetap ingin menjadi partai penguasa sekaligus menempatkan kadernya di istana. Kalau mengandalkan Puan untuk bertarung sebagai capres, jelas sangat berat. Peluang terbesar hanya Cawapres, tetapi ini pun mesti dicari dengan tepat siapa yang akan menggandeng Puan menjadi Cawapresnya. Selama ini digadang-gadang Puan dengan Prabowo sebagai Capres. Tapi kelihatannya opsi ini mulai meredup seiring dengan manuver-manuver dari para Ketua Umum Partai Politik termasuk manuver dari Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Seandainya Jokowi memberikan jaminan bahwa Puan akan menjadi Cawapres sekaligus dia tetap menjadi Ketua Umum PDIP, jelas ini opsi yang cukup menarik dan tidak mudah ditolak oleh Megawati. Coba perhatikan berbagai pertemuan Jokowi dengan Megawati dalam dua hari terakhir, pertama Jokowi dan Megawati bertemu di istana menjelang pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP untuk kedua kalinya. Pertemuan kedua yang ini malah lebih bersifat privat, yakni Jokowi menghadiri peresmian Masjid Attaufiq di sekolah kader PDIP Lenteng Agung Jaksel. Masjid Attaufiq ini dimaksudkan untuk mengabadikan nama almarhum suami dari Megawati, Taufiq Kiemas. Kehadiran Jokowi - seperti pengakuan Megawati - membuatnya senang banget. Jadi, dua kali pertemuan tersebut yang pertama bersifat formal karena pelantikan pejabat negara dan yang kedua ini lebih bersifat formal dan dilaksanakan ini tengah-tengah munculnya publik yang mencium ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan Megawati. Kemarin saya sudah bahas sinyal-sinyal ketegangan itu, mulai dari soal ketidakhadiran di perkawinan adik Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sampai kemudian Megawati tidak hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Ketegangan ini muncul karena ada upaya Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya, kemudian muncul wacana berikutnya yakni penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Nah yang terbaru kemungkinan Jokowi itu bakal mengusung Ganjar Pranowo bila opsi tiga periode dan penundaan Pemilu serta perpanjangan masa jabatannya tidak terlaksana. Jadi, dua kali pertemuan terakhir ini kelihatan Jokowi menunjukkan kemesraannya dan keakrabannya dengan ibu Megawati. Kita bisa lihat sebagai upaya Jokowi untuk mengambil hati sekaligus meluluhkan hati Megawati. Jokowi misalnya membantah bahwa hubungan keduanya itu meregang atau menegang. Jokowi mengatakan bahwa Megawati itu sudah dianggap sebagai orangtuanya sendiri, ibunya sendiri. Dan sebagai anak, Jokowi mengakui bahwa dia terkadang bandel. Pengakuan semacam ini rupanya yang membuat Megawati hatinya mulai sedikit luluh. Kemarin ketika hadir dalam peresmian Masjid Attaufiq, Jokowi menunjukkan keseriusannya, karena dia meski terbang dulu ke Jawa Tengah untuk meresmikan Kawasan Industri di Batang Jawa Tengah dan kemudian dia balik ke Jakarta dan setelah itu dia pergi lagi ke Sulawesi. Pertemuan-pertemuan itu bisa dilihat sebagai upaya Jokowi untuk meluluhkan hati Mega agar membuka kembali pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan dia bisa maju kembali untuk tiga periode. Yang kedua ini pernyataan Budi Arie bahwa standar capres-cawapres capres-cawapres yang muncul sekarang ini, masih jauh dari standar Jokowi yang tinggi. Tampaknya hal ini lebih ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang akan menjadi subsesornya. Pasti bukan kepada Capres yang lain. Terlalu berlebihan bila disebut bahwa tidak ada Capres yang punya standar lebih tinggi dari Pak Jokowi. Banyak banget kalau kita mau sebut satu per satu, karena faktanya, baik pengamat dalam maupun luar negeri sepakat bahwa kondisi Indonesia di bawah Pak Jokowi itu khususnya indeks demokrasi - terus merosot. Indonesia di bawah Jokowi, dalam percaturan geopolitik global menjadi negara varian. Kita enggak lagi terlalu diperhitungkan di dunia internasional. Di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia sudah tidak diakui sebagai Big Brother. Bagaimana mau punya perannya kalau Pak Jokowi sendiri memang tampaknya sangat menghindari forum-forum internasional kita mencatat pada masa periode awal pemerintahannya. Kan selama lima tahun dia tidak pernah menghadiri sidang umum PBB di New York. Yang hadir selalu wakilnya Jusuf Kalla. Sekali kalinya Pak Jokowi hadir dalam Sidang Umum PBB, itu pada periode pertama pemerintahannya. Itu pun karena di masa pandemi. Jadi, Jokowi tidak hadir ke New York, dia cukup menyampaikan pidato yang sudah direkam lalu disampaikan secara virtual. Belum lagi kalau kita menyoroti bahwa di bawah pemerintah Jokowi sekarang yang berkuasa itu bukan Jokowi, karena semua kekuasaan Jokowi dilimpahkan kepada Luhut Panjaitan. Kalau begitu, apaakah benar bahwa kualitas kepemimpinan Ganjar itu jauh di bawah Jokowi? Saya pikir bukan itu juga maksudnya. Kalau kita mau bandingkan apel to apel misalnya ketika Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya kira skornya sebelas duabelas, walaupun sebenarnya tidak terlalu fair, karena Jokowi waktu memimpin DKI Jakarta hanya setengah periode. Jadi, belum bisa dikatakan dia sukses atau dia gagal. Tapi kalau disebut skor Jokowi tinggi, ini berlebihan. Tapi berhubung yang menyampaikan Projo, wajar karena mereka pendukung utama Jokowi. Saya membagi lagi poin ini. Ada dua alasan mengapa Ganjar disebur kelasnya jauh dari Jokowi. Pertama Ganjar ditolak oleh partai yang semula disiapkan sebagai skoci untuk pencalonan Jokowi yakni Golkar, PPP dan PAN yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Penolakan itu tercermin dari pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahwa mereka akan mengusung capres di antara mitra koalisi, bukan kader dari partai lain. Saya meyakini bahwa pernyataan Airlangga itu sesungguhnya lebih ditujukan kepada Ganjar, bukan kepada Pak Jokowi, sebab tidak mungkinlah Airlangga Hartarto. Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa secara terang-terangan menolak. Kedua elektabilitas Ganjar walaupun sudah didongkrak habis-habisan melalui publikasi lembaga survei, kampanye media sosial yang sangat masif dan juga pembentukan relawan serta deklarasi relawan di mana-mana, ini tetap tidak naik, kalah moncer dibandingkan dengan Anies Baswedan. Soal ini bisa dijelaskan mengapa tiba-tiba Anies Baswedan diserang dengan berbagai deklarasi palsu dari sejumlah elemen yang mengatasnamakan FPI, HTI dan eks napi. Ini mainin lama, mainan stigma Islam radikal. Tetapi walaupun dianggap sebagai upaya black campaign untuk mendongkrak Ganjar, tapi ternyata malah kalau kita lihat alih-alih mendongkrat, malah semakin memperkuat basis dukungan terhadap Anies. Bukan hanya black campaign yang dilakukan oleh mereka. Dalam waktu yang nyaris bersamaan - CSIS - kita tahu ini lembaga milik organisasi Katholik, juga melansir hasil survei di kalangan ahli bahwa disebutkan bahwa 51,8% ahli itu tidak puas dengan kinerja Anies dan Riza Patria. Coba perhatikan, pilihan surveinya di kalangan ahli ini jelas cara yang sangat cerdik oleh CSIS untuk membuat framing terhadap Anies, sebab bila pilihannya survei publik apalagi dilakukan di Jakarta, jelas elektabilitas Anies bakal jauh lebih moncer dibandingkan Ganjar. Apalagi Anies Baswedan baru saja jadi perhatian dunia karena sukses menggelar Formula E. Pendek kata, Tim Jokowi sudah sampai pada kesimpulan bahwa Ganjar bukanlah lawan seimbang dari Anies Baswedan. Mau diapa-apain juga susah menggenjot elektabilitas Ganjar. Semakin digenjot semakin muncul kontra narasi dan penilaian negatifnya. Selama memimpin Jateng, macam-macamlah, mulai dari kemiskinan yang semakin meluas di sejumlah provinsi, kemudian banjir rob yang menggenangi Semarang dan Pantura, kasus Wadas dan banyak hal lain yang memang agak berat menjual Ganjar. Pilihannya, Jokowi harus kembali diterjunkan untuk menghadapi Anies Baswedan. Saya kembali ke poin ketiga mengapa dugaan menghidupkan opsi tiga periode itu, sekarang yang jadi opsi utama kembali ke pernyataan Ketua Umum Projo bahwa Projo ini adalah Ormas yang afiliasinya sangat tegas dan jelas mendukung Jokowi. Sebagai Ketua Umum Projo sekaligus juga Budi Arie adalah pembantu Jokowi, karena dia masuk dalam kabinet sebagai wakil Menteri Desa. Pernyataan Budi Arie semacam komando bagi relawan Projo untuk kembali fokus menggarap Jokowi dan melupakan opsi Ganjar Pranowo. Bagaimana sekarang peluangnya, ini saya kira ini menjadi pertanyaan yang menarik, apakah Megawati akan menyaksikan Jokowi menyebut dirinya sebagai anak yang kadang bandel, sudah menganggap sebagai orangtuanya sendiri, saya kira, kita jangan kesusu untuk mengambil kesimpulannya. Hitung-hitungannya, kalkulasinya, tukar tambah politiknya, itu sangat rumit. Kalau kita meminjam istilah dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi itu masih sangat terjal. (sws)
Ketua DPD RI Minta Panglima TNI Fasilitasi Relawan Kemanusiaan MER-C Masuk Palestina
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir. Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. “Ini butuh koordinasi antar intelijen negara, dalam hal ini BAIS yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini, agar relawan MER-C bisa masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,” tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (12/6/2022). Senator asal Jawa Timur tersebut mengatakan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk membantu relawan kemanusiaan MER-C supaya bisa membantu kesehatan rakyat Palestina, melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia. \"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" tegas LaNyalla. Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir. “Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus. Tapi, pemerintah tak bisa meyakinkan Pemerintah Mesir, dalam hal ini intelijen mereka, agar relawan MER-C dapat diberikan akses masuk ke Palestina,” tutur Head of Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad. Menurutnya, bulan lalu dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir. “Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir. Tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini. Sementara untuk pengembangan rumah sakit di sana, mereka butuh akses yang mudah untuk masuk karena kita membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, relawan dan lainnya. Sebagaimana diketahui, akhir 2015 rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia itu di Palestina. Karena kebutuhan fasilitas pelayanan, saat ini fasilitas ditambah dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pengurus MER-C, diantaranya dr Sarbini Abdul Murad, Tonggo Meaty, Ita Muswita, Luly Larissa, dr Zackya Yahya, dr Henry Hidayatullah, dr Hadiki Habib dan Rima Manzanaris. (mth/*)
POPULER
