ALL CATEGORY

Luhut Diminta Presiden Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.\"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali,\" kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.\"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,\" imbuh Jodi.Ia mengatakan pemerintah juga akan menggunakan aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng.\"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,\" pungkas Jodi.Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.\"Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per 28 April 2022, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat. (mth/Antara)

Airlangga Dorong Daerah Bentuk Pusat Ekonomi Baru Perluas Industri

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perluasan sektor industri dengan membentuk pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di daerah.“Dalam strategi mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan investasi di tingkat daerah dan mendorong perluasan industri melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di tingkat daerah,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam The International Conference On Eco-Industrial Parks, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa.Salah satu wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan memberikan insentif kepada kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan.Adapun pembangunan tersebut akan mengikuti kerangka berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).Selain itu pemerintah juga mendorong terwujudnya Eco-Industrial Park (EIP) secara bertahap bagi seluruh industri di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kinerja industri dengan minimalisasi dampak lingkungan.Adapun Presidensi G-20 Indonesia mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung EIP untuk berkontribusi pada ketahanan proses produksi dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.Presidensi G20 Indonesia juga momentum bagi para pelaku usaha khususnya korporasi industri dan kawasan industri untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi pertemuan bisnis sehingga akan mendorong ekosistem yang lebih kompetitif di pasar regional.“Kawasan industri dan industri dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan nilai tambah, mendorong kegiatan usaha dan menarik investasi,” tutup Menko Airlangga. (mth/Antara)

Tim Pengacara Edy Mulyadi Bantah Dakwaan Jaksa

Jakarta, FNN  --- Dalam sidang lanjutan wartawan senior Forum News Network (FNN) dalam kasus \"Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan, Tempat Jin Buang Anak,\", di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022), Tim Pengacara Edy Mulyadi membantah seluruh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Agenda utama sidang adalah pembacaan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan JPU. Nota keberatan setebal 52 halaman itu dibaca secara bergantian oleh tim pengacara Edy Mulyadi, di antaranya oleh Dr Herman Kadir SH, M. Hum, Dr Ahmad Yani, SH, MH, Juju Purwantoro SH, MH dan Dr. Yusuf M. Said, SH, MH., Sari Nurmala, SH., Nora, SH., Srimiguna, SH.MH. Menurut Tim pengacara, surat dakwaan JPU tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena itu surat dakwaan harus dibatalkan. Perbuatan Edy Mulyadi bukan termasuk tindak pidana melainkan termasuk ranah pekerjaan pers.  Dalam konteks kebebasan berbicara, maka dalam kapasitasnya sebagai seorang wartawan, apa yang disampaikan Edy Mulyadi  dilindungi konstitusi dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).   Edy Mulyadi adalah anggota PWI Jaya, dan FNN terdaftar di Dewan Pers serta memiliki badan hukum resmi dari notaris. SIUPP dan SIT (Surat Izib Penerbitan Pers dan Surat Izin Terbit) tidak berlaku lagi sejak ada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentag Pers. Dalam UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.  Selain itu kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dijamin dan dilindungi Pasal 28 UUD1945. Hal itu merupakan hak konstitusional setiap orang tanpa terkecuali seorang wartawan seperti Edy Mulyadi yang bekerja di lembaga pers bernama FNN.  Kemerdekaan Pers Menurut Ahmad Yani, anggota tim pengacara EM,  kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, menyampaikan infomasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki sehingga kemerdekaan pers justru harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun dan bukan dikriminalisasi.  Adapun penggunaan Istilah “Jin Buang Anak” dalam forum tersebut adalah jenis gaya bahasa/majas perbandingan atau yang lebih dikenal sebagai gaya bahasa Litotes (lawan dari gaya bahasa Hiperbola) yaitu ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri untuk menarik perhatian pemirsa atau audien. Sedangkan istilah ‘Jin Buang Anak’ sendiri merupakan istilah yang sudah popular sejak era tahun 1960 (dulu), yang mempunyai konotasi khususnya yang mengacu pada tempat-tempat yang jauh dan sepi. Sehingga jelas tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina terhadap Ras, Suku maupun menimbulkan Ujaran Kebencian.  \"Terlebih Terdakwa EM diundang sebagai nara sumber yang mana semua kata-kata atau kalimat yang secara spontan keluar bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pembawa acara, \" jelas Ahmad Yani.  Tim pengacara Edy Mulyadi menyatakan bahwa dalam UUD 1945, dengan tegas Indonesia memberikan hak konstitusional kebebasan mengeluarkan pendapat kepada setiap Warga Negaranya. Kebebasan mengeluarkan pendapat pada hakikatnya merupakan hak dasar manusia yang melekat yang tidak bisa dipisahkan. Maka kebebasan tersebut tidak bisa dilimpahkan, diambil atau diserahkan kepada orang lain.  Pengambil alihan kebebasan seperti itu adalah bentuk dari perbudakan yang sudah barang tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan menentang praktik penjajahan atau perbudakan.  Oleh karena itu, Pasal 28 UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berbicara yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.  Selanjutnya dipertegas kembali lewat perubahan kedua pada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.  Lebih khusus lagi, kebebasan berbicara diatur didalam perubahan kedua pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Amanah konstitusi tersebut juga termuat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana secara tegas menjelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.  Pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa “kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara”. Artinya, tidak ada yang boleh menghalangi kegiatan pers, meskipun itu pemerintah. Tidak hanya itu, dalam ayat 4 dijelaskan bahwa “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”. Tetapi Pers melayani Hak Jawab serta melayani Hak Koreksi sebagaimana tertulis didalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3.  (Tim FNN)

Uni Eropa Akan Setujui Embargo Minyak Rusia "Dalam Beberapa Hari" Lagi

Berlin, FNN - Uni Eropa kemungkinan akan menyetujui embargo impor minyak Rusia \"dalam beberapa hari,\" menurut anggota terbesarnya Jerman, ketika Moskow mengatakan melihat hubungan ekonominya meningkat dengan China setelah diisolasi oleh Barat atas invasinya ke Ukraina.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada para pemimpin bisnis global di Davos pada Senin (23/5/2022) bahwa dunia harus meningkatkan sanksi terhadap Rusia untuk mencegah negara lain menggunakan \"kekuatan kasar\" untuk mencapai tujuan mereka.Banyak dari 27 negara anggota Uni Eropa sangat bergantung pada energi Rusia, memicu kritik dari Kyiv bahwa blok tersebut tidak bergerak cukup cepat untuk menghentikan pasokan.Hongaria tetap pada tuntutannya pada Senin (23/5/2022) untuk investasi energi sebelum menyetujui embargo semacam itu, bentrok dengan negara-negara Uni Eropa yang mendorong persetujuan cepat. Uni Eropa telah menawarkan hingga 2 miliar euro (2,14 miliar dolar AS) kepada negara-negara tengah dan timur yang kekurangan pasokan non-Rusia.\"Kami akan mencapai terobosan dalam beberapa hari,\" kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck kepada penyiar ZDF.Komisi Eropa dan Amerika Serikat bekerja secara paralel pada proposal untuk membatasi harga minyak global, katanya.\"Ini jelas merupakan tindakan yang tidak biasa, tetapi ini adalah waktu yang tidak biasa,\" katanya, dikutip dari Reuters.Invasi Rusia selama tiga bulan, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak 1945, telah menyebabkan lebih dari 6,5 juta orang melarikan diri ke luar negeri, mengubah seluruh kota menjadi puing-puing, dan mendorong pengenaan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia.Dalam indikasi simbolis lebih lanjut dari isolasinya, jaringan kopi AS Starbucks menjadi merek Barat terbaru yang mengumumkan menarik diri dari negara itu pada Senin (23/5/2022).Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan Kremlin akan fokus pada pengembangan hubungan dengan China karena hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Eropa terputus.\"Jika mereka (Barat) ingin menawarkan sesuatu dalam hal melanjutkan hubungan, maka kami akan mempertimbangkan secara serius apakah kami akan membutuhkannya atau tidak,\" katanya dalam sebuah pidato, menurut transkrip di situs web kementerian luar negeri.\"Sekarang Barat telah mengambil \'posisi diktator\', hubungan ekonomi kita dengan China akan tumbuh lebih cepat.\"Komentar itu muncul ketika Presiden AS Joe Biden melakukan tur Asia, di mana dia mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan melawan agresi China - sebuah komentar yang tampaknya memperluas batas kebijakan AS yang ambigu terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. (mth/Antara)

Emas Terdongkrak 5,7 Dolar AS Karena "Greenback" Melemah Tajam

Chicago, FNN - Emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), mencatat kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut, karena pelemahan dolar terus mendukung logam kuning yang dihargai dalam greenback, bahkan ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat membatasi kenaikannya.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 5,7 dolar AS atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 1.847,80 dolar AS per ounce. Emas membukukan kenaikan mingguan 1,8 persen pekan lalu, mengakhiri kerugian empat pekan yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.Emas berjangka menguat 0,9 dolar AS atau 0,05 persen menjadi 1.842,10 dolar AS pada Jumat (20/5/2022), setelah melonjak 25,3 dolar AS atau 1,39 persen menjadi 1.841,20 dolar AS pada Kamis (19/5/2022), dan melemah tiga dolar AS atau 0,16 persen menjadi 1.815,90 dolar AS pada Rabu (18/5/2022).Dolar, yang biasanya bergerak terbalik terhadap emas, turun pada Senin (23/5/2022) setelah mencatat kerugian mingguan pertama dalam hampir dua bulan. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menguat setelah penurunan beruntun tiga sesi.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,04 persen menjadi 102,0760. Dolar AS juga tertekan karena mata uang sensitif risiko seperti dolar Australia dan sterling menguat.\"Sebelum berbalik bullish secara struktural, saya perlu melihat emas mempertahankan kenaikannya baru-baru ini dalam menghadapi penguatan dolar, dan bukan pelemahan dolar,\" kata analis senior OANDA Jeffrey Halley.Sementara itu, berbicara di Rotary Club of Atlanta, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengindikasikan pada Senin (23/5/2022) bahwa ekonomi dapat merespon dengan cepat terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang pada gilirannya membantu mengekang permintaan dan inflasi.Federal Reserve AS juga akan merilis risalah dari pertemuan terbaru yang dijadwalkan pada Rabu (25/5/2022).Pertumbuhan emas dibatasi karena ketiga indeks pasar saham utama AS naik tajam, didorong oleh prospek Amerika Serikat menurunkan tarif China.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 4,9 sen atau 0,23 persen, menjadi ditutup pada 21,723 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 9,2 dolar AS atau 0,98 persen, menjadi ditutup pada 950,3 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Elon Musk Hingga Bill Gates Konfirmasi Hadir di B20 Summit Bali

Davos, Swiss, FNN - Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan bahwa sejumlah pebisnis top level seperti pendiri SapceX Elon Musk hingga pendiri Microsoft Bill Gates telah mengonfirmasi kehadiran pada B20 Summit di Bali pada November mendatang,“Kita sangat gembira karena Elon Musk sudah bersedia untuk hadir juga di B20,” kata Shinta kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Shinta menuturkan bahwa sejauh ini sudah lebih dari 40 negara partisipan bisnis yang mengonfirmasi kehadiran dengan lebih dari 2000 orang yang bergabung pada komunitas B20.“Acara B20 tidak hanya di Bali tapi ada inception meeting di Januari dan kita juga sudah mengadakan banyak pertemuan setiap bulan termasuk side event,” ucapnya.Berbagai kegiatan yang dilakukan B20 tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk menggaungkan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan B20 agar lebih banyak lagi pelaku usaha yang tau mengenai Indonesia dan potensi yang dimiliki. Forum B20 juga membantu pemerintah untuk menangkap pebisnis potensial yang bisa di bawa ke Indonesia.Lebih lanjut Shinta menyampaikan bahwa B20 Indonesia Legacy fokus kepada mengatasi tentang global di bidang transisi hijau, pemerataan pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan yang inklusif.Pada transisi hijau, B20 akan meluncurkan pusat unggulan perdagangan karbon global dengan mendorong dan meningkatkan cross-border carbon trading melalui satu pusat yang unggul. Kemudian mengembangkan program untuk meminimalkan penyebaran tuberkolosis dan merintis model kemitraan strategis lintas batas untuk membangun pusat produksi vaksin.Adapun untuk pertumbuhan yang inklusif melalui B20 Wiki untuk mengukur generasi mid-size companies dan one global empowerment dengan menyiapkan program akselerasi untuk membekali 1000 pemilik UMKM wanita.Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa (23/5/2022). (mth/Antara)

Kadin Harap Konflik Ukraina-Rusia Tak Surutkan Minat B20

Davos, Swiss, FNN - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid berharap agar konflik Ukraina dan Rusia tidak menyurutkan minat pebisnis global hadir pada gelaran Business 20 (B20).“Jangan karena konflik Ukraina Rusia dan segala macam sehingga akhirnya tidak datang karena ini penting sekali,” kata Arsjad kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Pada forum tersebut Arsjad mengimbau para perwakilan pebisnis yang hadir untuk mengajak pemimpinnya menjadi bagian dari B20 yang akan digelar di Bali pada 21-22 November mendatang.B20 menjadi penting karena akan membahas solusi dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir termasuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Selain itu, B20 juga akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia seperti energy cost dan juga inflasi yang tinggi.Menurut Arsjad, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia tapi negara-negara lain di seluruh dunia yang bisa berakibat pada food crisis dan berujung pada social crisis.“Oleh karena itu penting sekali forum G20 ini yang mencakup develop dan emerging country bersatu bersama. Makanya kita katakan tell your leaders, please come to Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut ia mengaku bahwa banyak negara yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada B20 dan merasa bahwa memang ini saat yang tepat. Terlebih Kadin juga telah menjelaskan mengenai UU Omnibus Law yang mendukung iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan.“Banyak yang ternyata ketika kita menjelaskan langsung di Amerika, mereka mengatakan wah sekarang Indonesia beda ya, izin izin cepat dan ini jadi momentumnya yang harus dibawa terus,” tuturnya.Arsjad berpendapat iklim investasi yang mendukung akan mendorong minat investasi yang besar sehingga bisa membantu terwujudnya Indonesia Emas 2045. (mth/Antara)

Jokowi Mimpi di Siang Bolong

Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PDI Perjuangan (PDIP) dapat mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tanpa berkoalisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya PDI Perjuangan yang punya lebih dari persyaratan 115 kursi parlemen yang bisa mengajukan calon. Jadi, yang baru bisa memenuhi PDIP. Bisa maju (pilpres) sendiri tanpa ikut orang lain. Sesuai Pasal 222 mengatur mengenai presidential threshold (pres-t) atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai untuk dapat mengajukan capres dan cawapres. Angka pres-t yang ditetapkan yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Pada Pileg 2019, PDIP meraih 128 kursi dari total 575 kursi anggota DPR. Artinya, persentase kursi DPR yang dimiliki PDIP sebesar 22,26%. Sementara Projo bukan partai politik, kekuatannya parsial dan mengambang yang kuat dugaan tidak paham tentang liku liku proses pertarungan capres. Kebanggaan Ganjar Pranowo atas dukungan Projo itu tersesat di jalan yang terang benderang. Kedua Capres baik Ganjar atau Puan Maharani itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Puan jelas memiliki kuasa politik PDIP, hanya di kancah Nasional kualitas untuk Capres masih butuh waktu pematangan kedepan. Sementara Ganjar mulai pintar meniru gaya Jokowi saat itu dengan tebar pesona dan pencitraan. Kelemahan Ganjar jelas tidak akan bisa berbuat dan bergerak apalagi bermanuver politik, sekedar untuk beli kendaraan capres saja tidak akan mampu tanpa topangan Bandar Politik (Oligarki ). Posisi Jokowi yang masih merasa jumawa mengendalikan kekuatan politik, yang sebenarnya sudah hambar, bahkan akan berhadapan dengan resiko politik dan hukum yang sangat besar. Bisa menyelamatkan diri, sudah untung apalagi akan menolong orang lain, hanya fatamorgana. Lagian, Ganjar salah bersandar pada ruang yang rapuh. Gaya Jokowi mempromosikan Ganjar di Rakernas Projo Magelang, tak punya kekuatan di politik signifikan bahkan itu cara sia-sia, menempatkan Ganjar di tempat atau titik agar mudah ditembak secara politis. Dari kedua Capres potensinya hanya akan bisa melakukan tebar pesona dan pencitraan, belum kuat bertarung di wacana intelektual negarawan tentang Indonesia masa depan. Jokowi bukan tanpa guna bisa saja difungsikan sebagai makelar Ganjar untuk berselingkuh dengan oligarki. Hanya apakah Jokowi masih ada kekuatan lobi dengan Oligarki, bisa berbalik berbanding lurus kejadiannya. Jokowi sendiri jika dalam detik-detik terakhir sudah tidak bisa ditolong secara politik pasti akan jadi mangsa, dikorbankan, dan bahkan dilemparkan dalam jurang bermacam-macam kasus hukum yang akan menimpanya, dibiarkan berkalang tanah. Di sisi lain, Oligarki juga sedang ada masalah yaitu goncangan krisis global yang kini mengancam, oligarki yang sejak awal mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia ini bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk massa dan munculnya people power atau Revolusi. Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oligarki tidak akan serta merta mengikuti pikiran Jokowi  yang selama ini justru dalam kendali mereka. (*)

Haikal Hasan Menemui Ketua PP Muhammadiyah

Jakarta, FNN -- Ustaz Haikal Hasan menemui Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).  Pada kesempatan tersebut, kedua tokoh ummat Islam ini membicarakan tentang persatuan. \"Saya sangat prihatin dengan fenomena buzzer yang memecahbelah masyarakat, bahkan banyak yang melakukan penistaan agama,\" ungkap Anwar Abbas .  Munculnya para buzzer seiring dengan berkembangnya platform media sosial membuat kekhawatiran banyak kalangan. Banyak isu sosial politik tiba-tiba menjadi kontroversial. Seolah-olah masyarakat hanya dipecah antara yang pro pemerintah dan anti pemerintah.  Ulama Dihujat BuzzeRp Ungkapan Buya Anwar Abbas ini bukan tanpa alasan. Karena banyak ulama yang dibully dan dihujat oleh para buzzer. Kasus terakhir, misalnya Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura karena tuduhan sebagai ustadz radikal. Kasus serupa juga sering menimpa Ustadz Haikal yang biasa dipanggil Babe ini.  \"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri ketika berkunjung ke Muhammadiyah untuk segera menangkap orang-orang yang menghina ulama dan menistakan agama, karena akan merusak keutuhan bangsa ini,\" lanjut Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum MUI.  Menurut Buya Anwar, jika ada ustadz yang ceramahnya kritis terhadap pemerintah harus dipahami karena cinta dengan NKRI.  \"Contohnya Ustadz Haikal kalau orang belum ngobrol langsung, mungkin dianggapnya negatif radikal,\" ujar Buya Anwar.  Padahal, orang yang faham agama seperti Ustadz Haikal mampu menempatkan kapan berceramah keras atau lembut, bahkan mampu bergaul baik dengan yang satu pemahaman maupun yang berbeda, termasuk yang berbeda agama. Buya Anwar yang juga terkenal kritis ini mencontohkan Muhammadiyah. Organisasi Islam yang berdiri tahun 1912, lebih tua usianya dari Indonesia ini, juga sering melontarkan kritik-kritiknya terhadap pemerintah, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan siapa pun, termasuk para pejabat pemerintah dan tokoh politik.  \"Inilah teladan yang harus ane ikuti sebagaimana yang juga telah dicontohkan rasululloh,\" ujar Babe Haikal sambil menyalami tokoh Muhammadiyah ini.  (TG)

Partai Ummat Desak Kedubes Inggris Minta Maaf

Jakarta, FNN -- Ketua DPP Parpol Ummat Bidang Advokasi Hukum, Juju Purwantoro, menyatakan tindakan Kedubes Inggris dengan menunjukkan sikapnya mendukung LGBT, harus disikapi dengan protes  tegas oleh pemerintah Indonesia.  \"Mereka  harus menyampaikan  permohonan maaf, dan berjanji agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,\" Kata Juju di Jakarta, Selasa (24/5/2022).  Baru-baru ini Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia  mengibarkan bendera pelangi atau bendera simbol bagi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Tindakan dari Kedubes Inggris tersebut, telah menuai reaksi dan kecaman keras dari pemerintah RI, juga berbagai pihak termasuk tokoh agama dan politisi Indonesia. Telah lama muncul isu dan polemik tentang keberadaan golongan LGBT, di masyarakat.  Keberadaan LGBT ditengah masyarakat, ujar Juju, jelas akan membahayakan generasi muda dan masyarakat Indonesia.  Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani \'polemik LGBT\' agar tak terjadi degradasi moral, agama dan disintegrasi bangsa. Kemudian Juju mengutip ayat Al-Quran. \"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”_ (Q.S. al-A’raf : 80). Secara bahasa, kata \'Fahisyah\' menunjukkan sesuatu yang (buruk, keji dan dibenci). Bertentangan dengan UUD Walaupun kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas mereka, tapi hal tersebut jelas-jelas kontradiktif  dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan antara lain : \"Setiap orang wajib menghormati hak asasi  orang lain yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.\" Memang benar  UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur, menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum, namun pengertian tersebut tidak serta merta bahwa kebebasan yang dimiliki juga berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula.  Dengan eksistensi atau jika diakuinya LGBT, tentu harus dipertimbangkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia akan rasa aman dan tertib mereka yang akan terancam. Sebagaimana menurut UUD 1945 pasal 28J tesebut, sudah secara tegas memasukkan \"hak warga negara atas rasa aman\". Juga hal yang sama, telah diatur dalam pasal 30 dan  pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM,  Selain itu Indonesia juga sudah jelas memiliki  UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa pasal 1; \"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.\" Perkawinan salah satu tujuannya menambah dan melestarikan umat manusia. Ini sangat kontradiktif bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. \"Bila dibiarkan dan dilegalkan, LGBT akan berdampak dengan timbulnya berbagai masalah, antara lain norma dan agama. Juga bisa berdampak penyakit kelamin dan menurunnya angka kelahiran, karena  pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan,\" ungkap Juju Purwantoro.  Hal lain adalah bisa  timbul sikap diskriminatif dan tindak kekerasan dari masyarakat yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT. (TG)