ALL CATEGORY

Koalisi Koalisian

Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan  MENANDAI suatu kepalsuan dengan pengulangan kata ditambah akhiran an. Begitu kita diajarkan saat belajar di Sekolah Dasar. Burung itu asli tetapi burung-burungan itu palsu. Orang tentu asli tetapi orang-orangan adalah orang palsu yang biasa dijadikan pengusir burung di sawah. Presiden-Presidenan artinya Presiden palsu.  Kini dua tahun menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden, Partai-partai mulai melakukan kerjasama untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namanya Koalisi. Diawali dengan Deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari 3 Partai Politik yaitu Partai Golkar, PAN dan PPP. Isunya hendak mencalonkan Ketum Golkar Airlangga sebagai Capres.  Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung dalam KIB tetapi dengan syarat Capres nya adalah Muhaimin alias Cak Imin, sang Ketum. Anggota KIB tertawa terbahak-bahak dan menganggap Cak Imin itu sedang lucu-lucuan. Datang terlambat alias \"masbuk\" eh ujug-ujug ingin jadi Imam. Mabuk kalee.  KIB itu juga koallisi-koalisian buktinya setelah PAN masuk Kabinet melalui reshuffle ternyata untuk mengajukan Capres KIB harus menunggu arahan Jokowi dulu. Lho buat apa bikin Koalisi kalau ujungnya masih nunggu petunjuk Jokowi-Jokowi juga. Ketiga Partai ini sudah menjadi Koalisi partai pendukung Jokowi bersama PDIP, Gerindra dan lainnya.  Jadi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu bersatu untuk sekedar membangun koalisi-koalisian. Koalisi palsu.  PKB dan PKS bersilaturahmi lalu berkoalisi. Mengusung Cak Imin dan Anies Baswedan. Namanya Koalisi Semut Merah. Mungkin mau membuat gatal dunia perpolitikan dan menggigit-gigit. Gak taunya belum juga bertemu serius antara keduanya, Ketum PKB sudah berkhianat dengan menyatakan siap berpasangan dengan Menkeu Sri Mulyani. PKS  digigit oleh semut merah PKB. PKS hanya bisa membalas dengan gigit jari. Cak Imin telah pergi ke lain hati.  Syukurin cintanya ditolak. Sri Mulyani tidak bersedia. Sang play boy politik segera cari pasangan baru. Pergilah ke Kertanegara menemui Prabowo. PKB klaim Koalisi telah terbentuk namanya Koalisi Indonesia Raya (KIR). Kata Cak Imin lebih jelas KIR daripada Koalisi Semut Merah. Gilanya, PKB malah ingin Cak Imin Capresnya he he  Rupanya Koalisi jadi tren menuju 2024 meskipun semua Koalisi itu sebenarnya hanya bagian dari penjajagan-penjajagan. Tidak begitu manfaat bagi rakyat bahkan terkesan penggiringan yang bernuansa pembodohan. Rakyat dibawa ke ritme kemauan dan kepentingan pragmatik partai politik bukan kepentingan rakyat. Apalagi untuk membantu keluar dari beban yang sangat berat.  Di tengah hiruk pikuk koalisi-koalisian, negara sebenarnya berada dalam keterpurukan ekonomi, hukum, dan politik. Ideologi pun tergerus. Demokrasi yang babak belur. Tidak jelas arah pemerintahan ini. Pemerintah lumpuh dan sudah tidak bisa bekerja ajeg lagi. Program utama kini adalah menyelamatkan kepentingan masing-masing baik golongan, kroni, partai, maupun keluarga.  Kesemrawutan ini harus dihentikan, pembusukan tidak boleh dibiarkan, kedaulatan rakyat segera pulihkan, keangkuhan robohkan, para pengkhianat dan penjarah kekuasaan harus segera dihukum.  Koalisi-koalisian adalah deklarasi seolah-olah negara adalah milik mereka.  Mereka yang merasa berhak untuk menjarah habis-habisan segala isi negara.  Koalisi-koalisian adalah dukungan untuk memperkokoh kekuasaan oligarki.  Penjajah yang menyamar dan berbahasa demokrasi. Sambil mengangkangi birokrasi dan aparat keamanan negeri.  Kulihat ibu pertiwi//Sedang bersedih hati Air matanya berlinang//Mas intan nya terkenang Hutan gunung sawah lautan//Simpanan kekayaan Kini ibu sedang lara//Merintih dan berdo\'a Di saat ibu pertiwi sedang bersedih kalian malah sibuk koalisi-koalisian, menipu rakyat semesta.  Sungguh tega dan tidak punya rasa.  Bandung, 21 Juni 2022

Pilpres Mbelgedhes!

Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DIATAS pijakan UUD 1945 palsu liberal-kapitalistik yang sekarang ini berlaku, beserta sederetan UU Politik turunannya, pemilu dengan rancangannya saat ini hanya akan mengantarkan bangsa ini menjadi Kafir Pancasila kaffah alias tulen, murni dan konsekuen. Pemilihan langsung para pejabat publik cabang eksekutif, terutama Presiden, yang dibangga-banggakan sebagai puncak demokrasi ala Amerika Serikat itu adalah sikap murtad dari prinsip musyawarah bil hikmah melalui mekanisme perwakilan sebagai sila ke-4 Pancasila. Nyaris mustahil Yeheskiel yang tinggal di Yakohimo kenal capres Joko Susilo (Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono) sedangkan Asep asal Garut saja tidak kenal. Untuk ratusan suku yang tinggal di bentang alam kepulauan seluas Eropa ini yang baru merdeka 80 tahun, dan lama sekolahnya rata-rata hanya 7 tahun, ingin meniru Pilpres model AS adalah absurditas in optima forma. Apalagi jika baik Yeheskiel dan Asep serta kawan-kawannya ternyata sudah wafat namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemilu langsung untuk cabang legislatif di tingkat lokal masih masuk akal sehat, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang ber-musyawarah bil hikmah. Untuk kepentingan efisiensi anggaran dan manajemen data pemilih dan suaranya secara manageable, pemilihan langsung untuk cabang legislatif diberlakukan hanya di tingkat daerah otonom saja, yaitu Kota dan Kabupaten. Pejabat legislatif di tingkat provinsi dan negara, dapat dilakukan melalui melalui mekanisme utusan yang mewakili daerah otonom. Di daerah otonom ini, pemilih masih memiliki peluang besar mengenali calon-calon wakil dan pemimpin mereka dan memastikan bahwa calon-calonnya itu kompeten secara moral, sosial dan politik. Wakil terpilih bukan sekedar populer, tapi memang diketahui memiliki rekam jejak publik yang meyakinkan. Wakil-wakil rakyat yang kompeten dan amanah di tingkat lokal akan menjamin rekrutmen pemimpin cabang eksekutif yang kompeten dan amanah pula di jenjang yang lebih luas. Ini sekaligus akan mengurangi politik uang yang menjadi pintu masuk bagi pembajakan politik oleh para pemilik modal. Setiap lembaga legislatif di daerah otonom diawaki oleh wakil partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan dengan porsi yang kurang lebih sama. Lembaga legislatif tidak boleh lagi dimonopoli oleh partai politik seperti saat ini sehingga banyak anggota masyarakat yang grossly unrepresented, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat. Wakil parpol diperoleh melalui Pemilu langsung, sedangkan wakil golongan ditentukan melalui melalui mekanisme internal organisasi golongan-golongan tersebut. Organisasi golongan tersebut harus terakreditasi sebagai indikasi organisasi yang well governed.  Utusan daerah diwakili oleh pemimpin adat, dan kesultanan, serta daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti pulau-pulau terluar di perbatasan. Harus dipastikan bahwa lembaga legislatif sepenuhnya mewakili aspirasi semua kelompok masyarakat. None is left behind unrepresented. Pejabat-pejabat cabang eksekutif itu dipilih oleh lembaga legislatif melalui mekanisme musyawarah bil hikmah. Pejabat terpilih adalah mandataris yang bertanggung jawab pada lembaga legislatif tersebut. Pejabat-pejabat publik di cabang eksekutif maupun legislatif diangkat hanya untuk satu periode masa jabatan. Jadi, Walikota dan Bupati dipilih oleh anggota DPRD Kota/Kabupaten, sedang Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Presiden dipilih oleh MPR dan diangkat sebagai mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. MPR dikembalikan posisi dan perannya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.  Pembatasan masa jabatan hanya satu periode ini penting karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, prinsip bahwa jabatan itu amanah yang tidak layak dikejar-kejar, tetapi sebuah tugas yang diberikan publik untuk segera diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Meninggalkan jabatan yang belum selesai untuk meraih jabatan lain yang lebih luas kewenangannya adalah sikap tidak terpuji. Memperpanjang masa jabatan bertentangan dengan prinsip amanah. Kedua, semakin lama menjabat jabatan yang penting dengan kekuasaan besar berpotensi melakukan korupsi. Sebagaimana adagium Lord Acton ini: power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ketiga, melahirkan kepemimpinan yang segar, sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan yang sehat. Keempat, dengan membatasi masa jabatan hanya 1 periode saja, pejabat tersebut akan segera fokus pada hari pertama dilantik hingga hari terakhir masa jabatannya. Membuka peluang petahana atau incumbent telah terbukti membawa perilaku kepemimpinan yang buruk. Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Jika kedaulatan rakyat tidak lagi bisa diserahkan pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat mekanisme check and balances buntu di semua lini, dan prinsip-prinsip keterwakilan yang bermusyawarah dengan dipandu oleh hikmah kebijaksanaan terus ditelantarkan, maka Pemilu apapun yang akan dilakukan akan semakin memilukan publik walaupun sering dibungkus sebagai pesta demokrasi. Pesta mbelgedhes! Gunung Anyar, 21 Juni 2022. (*)

Sandiaga Uno Ajak Duduk Bareng Jumhur Hidayat

Denpasar,  FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Ketua Umum FSPSI Jumhur Hidayat untuk duduk bareng membicarakan persoalan pekerja pariwisata dan ekonomi mikro di ruang kerjanya. \"Setelah ini saya berharap Pak Jumhur Hidayat bisa berdiskusi di lantai 16 Kantor Kementerian Parisiwata dan Ekonomi Kreatif. Jangan lagi orasi di Patung Kuda. Saya sering melihat dari jendela Pak Jumhur berdemonstrasi di Patung Kuda, Jakarta,\" kata Sandiaga dalam pembukaan Musyawarah Nasional Pertama Forum Serikat Pekerja Parisiwata dan Ekonomi Kreatif FSPSI (FSP Parekraf - FSPSI) di Hotel Inna Heritage Bali, Selasa, 21 Juni 2022. Sandiaga menegaskan bahwa saat ini ada 34 juta pekerja parisiwata yang terdampak pandemi. Sandiaga mengajak FSP Parekraf bekerja sama mencari solusi yang terbaik.  \"Federasi harus merangkul elemen ekonomi dan industri kreatif untuk bangkit dari cobaan. Kita harus bertindak cepat mengatasi persoalan ini,\" tegasnya. Sandiaga menegaskan industri pariwisata harus segera pulih dan segera mendapatkan pemasukan. Ia mencontohkan  Pesta Kesenian Bali yang menggeliat pasca 2 tahun dihajar pandemi.  \"Pandemi sedang menuju endemi. Kita tahu harga-harga bahan pokok naik tinggi,\" katanya. Namun demikian, kami memahami itu semua karena dampak pandemi dan perubahan geopolitik.  \"Bila dibandingkan dengan negara lain, kita masih cukup baik. Harga BBM dan harga pangan cukup tinggi, namun inflasi masih 4 persen,\" tegasnya. Sandiaga mengajak  FSP Parekraf memotivasi masyarakat dengan Tri-G, yakni Gercep, Geber, dan Gaspol. Di tengah tingginya permintaan hunian hotel, Sandiaga menyarankan agar masyarakat Pariwisata menciptakan peluang peluang baru. Namun demikian Sandi mengingatkan untuk tetap menggunakan energi bersih,  berimbang antara kebutuhan pangan dan energi serta mengajak peran serta KSP Parekraf sebagai mitra yang saling menguntungkan. \"Kami yakin Indonesia mampu melewati tantangan ini. Kita perlu mengadakan diskusi terbuka, menerima masukan dan merajut kebersamaan dengan  sesama, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan, dan melakukan perlindungan pekerja. Sementara Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI Jumhur Hidayat bahwa ia ingin mengabarkan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia sedang bangkit dengan cepat untuk menyambut dunia baru secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. \"Masa depan pendapatan untuk Indonesia adalah dari pariwisata dan ini adalah gifted atau pemberian dari Yang Maha Kuasa. Keterlaluan kalau kita tidak menyambut ini dengan mempersiapkan diri dengan baik,\" demikian Jumhur dalam sambutannya Sebagai upaya phisical distancing dan sesuai dengan instruksi  pemerintah (PPKM) dan implementasi dan penerapan Teknologi digital,  Munas ini dilaksanakan secara HYBRID (combine on line dan offline) 14 PD, 33 PC, 18 PUK. Sedangkan yang mengikuti secara on line ada 3 PD, 5 PC,  serta 42 PUK secara off line dengan mengacu pada standard prokes. (sws)

Jumhur Hidayat Dinilai Mampu Memperjuangkan Nasib Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Denpasar, FNN - Putu Gunanta Yadnya, Ketua Panitia Musyawarah Nasional sekaligus Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Parisiwata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) Bali menyambut baik kepemimpinan baru Serikat Pekerja Parisiwata yang dijabat oleh Muhammad Jumhur Hidayat. \"Pak Jumhur adalah sosok yang ideal buat kami memperhatikan dan memperjuangkan nasib pekerja, khususnya di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM,\" kata Putu Gunanta kepada FNN di Inna Bali Heritage Hotel,  Denpasar,  Bali, Selasa, 21 Juni 2022. Putu menegaskan bahwa Jumhur Hidayat sudah punya banyak pengalaman memperjuangkan para pekerja. Oleh karena itu, ia dan para pekerja pariwisata di Bali memutuskan keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja Parisiwata yang lama, kemudian bergabung dengan FPS Parekraf-SPSI. Pengurus Serikat Pekerja yang lama kata Putu, telah nyata tidak berhasil melindungi kaum pekerja. Dalam Munas kali ini Putu menjelaskan bahwa jumlah yang hadir dalam acara pembukaan sebanyak 235 orang. Sementara untuk Pengurus Unit Kerja dihadiri masing masing-masing dari Bali 32 orang,  Lombok 11 orang dan Jakarta 32 orang. Sementara peserta yang lain dari seluruh Indonesia mengikuti dengan aplikasi zoom meeting. Program kerja utama yang akan diperjuangkan dalam Munas ini kata Putu adalah adanya perhatian serius dari pemerintah pusat khususnya perlindungan dan hak-hak dari para pekerja pariwisata. \"Kita ingin ada perhatian serius dari pusat kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif,\" paparnya. Munas ini akan dilaksanakan mulai pukul 7.00 WITA di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar Utara dengan tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit.  Hadir dalam Munas Pertama FSP Parekraf-SPSI ini antara lain Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja RI) atau yang mewakili, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI DPD Bali, mewakili Gubernur Bali yang harus menghadiri kegiatan lain di Jakarta). (sws)

Duet BOIMIN (Prabowo - Imin) Akrobat Baru Cari Panggung

Jakarta, FNN  -  Menjelang Pilpres 2024, para politisi \"mulai jual diri\" untuk mendapatkan simpati publik, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Inilah topik bahasan dalam dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022).  “Pertemuan itu memunculkan satu titik temu, di lapangan sudah muncul Prabowo-Cak Imin 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jaizul, memproteskan tidak terima Ketua Umum dijadikan sebagai Wakil Presiden, karena dikalangan umum aspirasi PKB, Ketum harus menjasi Presiden. Lalu kenapa tiba-tiba setelah ketemu Prabowo, dia menjadi Wakil Presiden,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat peristiwa itu, berikut petikannya: Kita bahas dahulu pada prinsipnya, Prabowo dan Cak Imin satu di legislatif dan satu di eksekutif yang artinya keduanya  dibayar rakyat untuk melakukan pekerjaan sampai 2024, sekarang waktu yang tersedia dipakai untuk bermain politik, artinya terbengkalai pekerjaan mereka, kasat-kusut bukan hanya menghabiskan uang tetapi menghabiskan waktu, jadi kualitas parlemen seperti apa kalau ketum mengerjakan di luar tugasnya. Seperti pak Prabowo yang digaji sebagai Menteri Pertanahan, kenapa habis waktu mutar mencari koalisi, apa urusan koalisi dengan biaya yang kami keluarkan sebagai rakyat untuk gaji kalian. Pak Jokowi juga harusnya malu, dia kita bayar merawat kabinet, membuat kabinet, sekarang kabinet sibuk membahas politik, dari segi Itu nilai kepemimpinan telah lenyap.  Waktu masih setengah tahun, kalo mau main politik ya letakin jabatan. Padahal kita tau Prabowo dengan Cak Imin berkoalisi karna punyak koneksi. Ya walaupun koneksi ada tapi tidak komplementer. Semacam apple to apple tapi bukan itu jadi seperti apple busuk to apple pie kan gak bisa dipisahin, ini artinya permainan untuk cari panggung. Jadi kekacauan ini sangat mengangggu rakyat. Prabowo terkesan merawat hubungan dengan Megawati, karena kemarin waktu lebaran IdulFitri setelah bertemu dengan Jokowi, ia langsung bertemu dengan Megawati. Tetapi sekarang kenapa Prabowo aktif sekali bertemu dengan politisi lainnya bahkan dating pada saat diundang NasDem. Bahkan kadang bertemu PKB, padahal yang kita ketahui PKB udah tiga periode tidak pernah bertemu dengan Gerindra.  “Sekarang ini semua lagi gelisah, tidak tahu mau ngapain untuk mencari pegangan. Maka menjadi  kacau design negara kita, kemampuan untuk melihat secara tertib sistem presidensial. Jadi ini gejala orang gak paham design bernegara dan secara psikologis dikatakan panik,” Ujar Rocky Bicara tentang probabilitasnya, menurut Anda gimana koalisi Prabowo-Cak Imin? Dari awal dapat kita nilai, kalau tidak Prabowo ditipu diujung atau sebaliknya Cak Imin ditipu Prabowo diujung. Jadi terlihat begitu karena design yang berantakan tidak ada tertib dalam etika berpolitik, janji yang bisa batal, karena fungsi awalnya tidak dimengerti, filosofis dasar dari presidensil itu tidak dipahami, kalau ditanya seneng atau tidak terjadi kegelisahan, ya senang aja karena menunjukkan kekacauan makin diperbanyak, semakin banyak kekacauan semakin mudah bangsa ini melihat arah jalan terang. Saat ini para menteri sibuk kampanye menghadapi pilpres, padahal ekonomi lagi kian memburuk, ancaman resesi global melanda, sekarang survey dari media kompas menganggu jokowi karna tingkat kekuasaan terhadap pemerintahan pak Jowoki turun, hal seperti ini mungkin Jokowi terganggu tetapi kalau ngomongin yang lain tentang harga pasar naik pak Jokowi tidak terganggu, terlihat sudah 2 hari ini Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan tidak turun ke pasar. Rocky menanggapi dua koalisi yang lagi gelisah ini dengan pernyataan seperti ini : “Yang lebih bagus adalah Prabowo dating ke kampus menerangkan begini arah pertahanan kita, terangkan mengapa pada waktu itu ia tidak peduli pad protes emak-emak kan itu lebih baik supaya orang melihat karakter dasarnya, begitu juga sebaliknya Cak imin juga timnya bagus menyodorkan untuk membaca buku, mudah-mudahan Cak Imin membaca kemudian ke kampus menyodorkan saya Cak Imin saya mau jadi presiden, anda punya person ga, saya ga penting threshold yang penting gagasan saya lolos dulu. kan begitu cara lihatnya, itu ga terjadi karna kegelisahan itu”.  Seperti orang naik kereta, kata Rocky, kalau tidak sekarang naiknya itu akan ketinggalan kereta, padahal di antara orang yang menunggu kereta itu akan desak-desakan masuk, lalu kereta macet. (ska, sws)

Sunat Cara Egypt Saja Berubah, Pun Kekuasaan

Oleh Ridwan Saidi Budayawan  SUNAT artinya potong. Indonesia mengenalnya dari migran Egypt pada IV SM.  Kali Ciwahanten, Banten, dan Citarum, Bekasi, artinya berkorban hewan.  Puasa artinya tidak makan dan minum, ini bukan morfologi, tapi kata dasar. Ini tradisi Egypt yang diresap kaum Saba di Indonesia  sejak abad II M. Karena itu Layt Abu Nashr, wafat 983 M, tidak memasukannya dalam kitab Masa\'il yang ditulisnya. Cara sunat Egypt pasien langsung dipotong dalam posisi yang bersangkutan berdiri.  Sesudah dipotong orgaan bersangkutan langsung dibaur jenis pasir tertentu untuk stop pendatahan. Sunat system Betawi yang saya alami.   Saya disunat usia 10. Ayah undang Hajj Maliki Kwitang seorang pakar sunat yang kebilangan. Mak bangunkan aku pagi buta dan langsung disuruh berendam. Kok? Aku heran. Supaya empuk, Wan, pas digodotnye. Kata Mak. Aku dituntun di pekarangan. Oleh Haji Maliki orgaan bersangkutan dijepiit bambu. Baru digodot.  Yang luka dikasi cairan. Pas seremoni usai teman-temanku pada teriak, Opedi (kata seru) Riduan kaga nangis. Korban hewan di tepi sungai dan kepala hewan dilarungkan di sungai. Daging jadi hidangan bersana. Ini Egypt.  Kalau puasa tak ada bulan khusus. Kuasa adat yang menentukan. Lamanya 40 hari. Lebarran hari penutupan puasa. Di bawah pimpinan kuasa adat mereka ziarah kubur. Ini resapan tradisi Egypt jauh sebelum Islam datang.. Teknik sunat lama sudah ditinggal orang karena ditemukan cara bersunat yang lebih nyaman. Itulah modernisasi, dan itulah perubahan Di bidang apa pun niscaya terjadi, termasuk kekuasaan. Bila  lapuk digusur orang. (RSaidi)

Teten: Kemenkop Harus Bangun Spirit Baru Wujudkan 6 Program Prioritas

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak membangun spirit baru untuk mewujudkan enam program prioritas serta mencari ide alternatif anyar terkait akses pembiayaan maupun pasar bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM).“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan, di mana hal ini menjadi landasan kerja kita,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Teten menyatakan telah menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan program prioritas koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.Saat ini, 70 persen program pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kerja sama antar pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.“Jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu menjadi komitmen bekerja secara penuh,” katanya.Kemenkop memiliki enam program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.Kemudian, Redesign PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), The New PLUT sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan), Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.Pihaknya hendak memastikan enam agenda tersebut bisa dijalankan melalui sinergi kedeputian dan pemerintah daerah dalam kerangka meningkatkan produktivitas serta kualitas produk UMKM yang kemudian mampu mendorong target jumlah kewirausahaan.“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” kata dia. (mth/Antara)

Mendag Zulhas Sebut Inflasi Indonesia Termasuk Paling Rendah

Jakarta , FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, inflasi di Indonesia saat ini termasuk paling rendah jika dibandingkan negara-negara lain di dunia.“Itu termasuk paling rendah di dunia karena memang ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. Ditambah (konflik) berkepanjangan Rusia dan Ukraina kan, sehingga harga pangan dunia naik, dan kita ini paling rendah,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi hingga Mei 2022 sebesar 3,55 persen secara tahun ke tahun (year on year/yoy), dan 2,56 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).Zulhas mengatakan pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi domestik agar tidak terpengaruh signifikan oleh volatilitas harga pangan dan energi di pasar dunia.Pemerintah, kata dia, telah menyubsidi beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan jagung. Namun, ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga memang karena faktor musiman seperti cabai keriting dan cabai merah.“Pemerintah kan bekerja keras untuk itu. Misalnya kedelai, itu disubsidi Rp1.000 per kilogram. Lalu pakan ternak jagung itu juga dapat subsidi Rp1.500 per kilogram. Beras juga kalau ada kenaikan, kalau belum turun juga subsidi ya,” katanya.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengingatkan jajarannya terkait pentingnya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan karena tertekannya rantai pasok pangan dunia, setelah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan.Puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah gejolak rantai pasok akibat konflik militer Rusia dan Ukraina. Misalnya, India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.\"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya,\" kata Presiden Jokowi pada Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/6). (mth/Antara)

Rocky Gerung: Dari Presiden Sampai Menteri, Sibuk “Blingsatan”

MESKI masih 2 tahun lebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasak-kusuk mencari pasangan Capres-Cawapres 2024 mulai dilakukan. Padahal, juga baru reshuffle kabinet, semua dikasih masuk ke dalam, sampai partai nonparlemen yang pendukung pun dimasukkan. Tapi kalau kita lihat fenomena hari-hari ini, ternyata partai-partai politik itu sudah blingsatan ke sana-sini semua datang. Muhaimin Iskandar, misalnya, setelah partainya dengan Partai Demokrat dan PKS, tiba-tiba sekarang dia datang ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan yang menarik, “Pak Prabowo ini bukan hanya didatangi Cak Imin tapi di Hambalang didatangi juga oleh Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, dan alasannya belajar menunggang kuda. Saya bilang ini pasti kuda politik, cari kuda tunggangan,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). Bagaimana akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melihat hal ini? Berikut jawabannya kepada Hersubeno Arief. Saya bilang, ini pasti kuda politik, cari kuda tunggangan ya? Yang musti diwaspadai itu langkah kuda. Jadi Prabowo mungkin akan pakai langkah kuda, seolah-olah maju padahal akan ke kanan atau ke kiri. Begitu langkah kudanya. Tapi betul istilah tadi. Semua politisi akhirnya blingsatan dan itu cuma dua hal: cemas atau pingin kabur. Dua-duanya menyebabkan nggak fokus lagi pada program. Jadi buat apa ada reshuffle kalau pada akhirnya para politisi yang punya akses kekuasaan pada Istana akhirnya cari selamat sendiri-sendiri. Ini penataan lembaga politik yang kacau menyebabkan semua tokoh yang berpotensi jadi presiden kasak-kusuk kiri-kanan. Itu sebabnya yang kita ingin supaya dinolkan supaya tidak kasak kusuk. Coba kita lihat sebetulnya apa dasarnya kasak-kusuk atau takut. Jangan-jangan memang ada semacam kecemasan melihat keadaan akhir-akhir ini yang memungkinkan orang berpikir tidak sampai 2024. Jadi lebih baik sekarang saja mulai mempersiapkan, sebab kalau pemilu dipercepat ya pencalonan meski dipercepat juga kan? Jadi kecelakaan-kecelakaan semacam itu juga mesti diantisipasi walaupun tentu kita ingin supaya ada kenormalan di dalam politik. Tapi kelihatannya agak susah. Nah, ini masalah yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi sebetulnya pelembagaan politik yang kacau menyebabkan semua jadi blingsatan. Orang semacam Pak Prabowo juga yang seharusnya stabil akhirnya terlihat galau juga hingga musti melapor pada Gibran. Kan itu jadi semacam tradisi, harus melapor pada Gibran. Dan, biasa kita anggap bahwa permainan politik Indonesia itu memang enggak ada polanya, sehingga setiap sudut yang memungkinkan dapat informasi itu dimasuki atau dilirik atau diintai. Itu faktanya. Artinya memang dalam situasi semacam ini semakin kelihatan betapa Jokowi itu betul dia itu Presiden tapi dia tidak sepenuhnya berkuasa. Dia memerintah tetapi sebenarnya perintahnya tidak ditaati oleh para bawahannya. Iya, kalau Pak Harto (Presiden Soeharto) itu memerintah sekaligus berkuasa, kalau Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) itu berkuasa tapi tidak bisa memerintah, kalau yang ini memerintah enggak, berkuasa juga enggak. Itu yang terjadi sebetulnya. Bahayanya, kalau presiden pada akhirnya menemukan dirinya tidak mampu memberi sinyal harapan, itu yang menyebabkan politiknya kasak-kusuk, peluang untuk terakhir kali menghirup sisa-sisa APBN segala macam. Kita mungkin bisa prediksi dalam dua tiga bulan ke depan kasak-kusuk ini bisa betul-betul menjadi manuver yang sangat berbahaya. Dan orang akan tinggalkan saja Istana. Apalagi kalau ekonomi memburuk, lalu mungkin yang di-reshuffle sekarang akhirnya meletakkan jabatan. Kita musti prediksi itu karena polanya betul-betul jadi liar. Terakhir saya baca Nasdem harus menerangkan bahwa mereka akhirnya memilih Andika Perkasa karena pertimbangan-pertimbangan macam-macam. Kalau Erick Thohir yang dipasang mungkin ada soal kebangsaan. Kita tidak tahu apa masalah kebangsaan dengan Erick Thohir, karena itu dipilih Pak Andika. Jadi, ada prediksi potensi kekacauan, sehingga Pak Andika musti dimunculkan. Kan di belakang analisis Nasdem begitu. Mengapa tidak Erick Thohir yang sebenarnya ratingnya lebih tinggi daripada Andika. Kenapa dipilih Pak Andika yang disebutkan bersamaan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah itu baru sekarang kita dapat keterangan bahwa memang walaupun Pak Andika ratingnya di bawah, tetapi pemilihan calon hasil konvensi itu tidak didasarkan pada rating, tapi pada variabel-variabel kesatuan bangsa, potensi perpecahan, segala macam. Jadi sebetulnya Nasdem sendiri mencium ada bibit perpecahan. Kan gampang kita pastikan itu. Dan ini seperti kita ketahui bahwa yang terlibat dalam kampanye sana sini kebanyakan sekarang malah justru orang yang berada dalam pemerintahan. Kita sebutlah Erick Thohir, Prabowo, dan siapa lagi di kabinet yang namanya disebut potensial menjadi presiden. Saya membaca keterangan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asidiqi, harusnya para menteri yang mau nyapres mundur. Dan itu ada aturannya. Itu pikiran yang akhirnya datang terlambat karena tentu semua orang sudah menganggap hal semacam itu harus didahulukan bahwa mengundurkan diri supaya bebas, tidak ada beban pada presiden. Kan Presiden setiap kali rapat dia musti cari tahu dulu menterinya ada di mana. Mungkin lagi konsolidasi partai. Kan susah juga. Jadi repot sebetulnya. Itu kan semacam permintaan untuk meneduhkan badai. Nggak mungkin. Badai nggak bisa diteduhkan. Kita tinggal berlindung dari badai sebetulnya. Jadi Pak Jimly betul, berupaya untuk membujuk para politisi ini supaya taat kode etik politik. Tapi bagi para politisi ya mungkin dia anggap bahwa ini saat terakhir, sebelum badai menerjang kita mending cari selamat masing-masing. Dan itu yang telah terbaca dalam gesturnya Cak Imin. Cak Imin mondar-mandir kiri-kanan untuk cari tempat ngumpet, dan sekaligus cari tempat untuk memperluas wilayah pengaruh. Nah, bagian ini yang tidak bisa diprediksi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri sibuk untuk mempersiapkan kadernya sendiri. Jadi, masing-masing orang di sana, dari Presiden sampai menteri, sibuk untuk blingsatan. Kalau dulu sibuk blusukan, sekarang sibuk blingsatan. Sebenarnya soal-soal begini tidak perlu menunggu aturannya, ada atau tidak. Kalau etikabilitas dijunjung tinggi orang mungkin tanpa diingatkan oleh ahli hukum tata negara seperti Pak Jimly, sudah tahu. Ya, bagaimana mungkin Pak Jimly akhirnya musti ucapin itu. Artinya, dia merenungkan bahwa memang bangsa ini sudah hancur. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, bikin saja move untuk menekan MK supaya nol persen. Kalau Pak Jimly misalnya majukan petisi 0% atau judicial review ke MK, itu mungkin ketua MK-nya akan merasa bahwa ini semacam sindiran walaupun nggak diproses. Tapi nama Pak Jimly itu akan diingat oleh publik, Jimly Asshidiqie sebagai orang yang pernah berumah di Mahkamah Konstitusi meminta supaya rumah itu mengembalikan demokrasi ke nol persen. Itu kan jadi headline juga. Itu saya kira lebih berguna daripada mengimbau menteri-menteri supaya mengundurkan diri. Itu berat. Itu kalkulasi politiknya nggak akan dianggap oleh para politisi. (mth/sws)

Hersubeno: Pencapresan Dari Nasdem Pelampung Penyelamat Bagi Anies

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu nama yang diusungkan oleh Partai NasDem menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024.  “Pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dapat dikatakan sebagai pelampung penyelamat bagi Anies, bila Anies tidak dimasukkan oleh Nasdem maka secara teoritis dan praktis Anies bakal menjadi figure popular yang melayang-layang di udara, tidak ada partai yang mengusungnya,” tutur salah satu Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Senin, 20 Juni 2022. Hal ini, kata Hersu, disebabkan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN-Golkar-PPP. Maka dari itu secara teoritis peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tertutup atau sangat berat untuk muncul dalam Bakal Calon Presiden. Pasalnya, kalau kita hitung-hitungan Parlemen ada 9 Partai Politik dengan jumlah kursi 575, dengan PT 20 persen atau 115 kursi. Dengan tiket yang dimiliki kita tahu bahwa ada upaya akan menjadikan Anies berpasangan dengan Puan Maharani. Namun apabila terwujud Anies akan selamat karena mendapatkan tiket, bahkan sangat akan ada partai lain bergabung. Sebaliknya PDIP juga bagus karena akan menutuputi elektabilitas Puan Maharani yang sangat rendah. Hersubeno mengungkapkan realitasnya sangat berat untuk menyatukan pendukung Anies yang mayoritas Islam, terdidik, berasal dari perkotaan, intelektual sedangkan pendukung Puan yang kurang terdidik, dan berada di desa, bahkan secara ideologi pendukung Anies sudah menolak secara paksa dipasangkan dengan Puan karena Anies merupakan kelompok Islam radikal. “Jadi sejauh ini lebih terdengar enak tapi sulit atau dapat dikatakan to good to be true, sulit untuk diwujudkan,” kata Hersubeno Arief Lebih lanjut, Hersubeno menyinggung apabila asumsi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu terwujud dan Anies dan Puan juga akan menjadi pasangan Capres terwujud, atau PDIP mengusungkan anggotanya sendiri, berarti hanya tersisa Gerindra, Demokrat, PKB, NasDem. Gerindra sudah mematok harga mati yang akan mengungsungkan Prabowo sebagai Capres dengan pasangan Cak Imin dari PKB. Soal peluang antara Prabowo dan Cak Imin sudah bertemu kalau kedua partai berusung menjadi Capres dan Cawapres. Tetapi menurut Hersubeno, Prabowo berharap bisa menggandeng PDIP dengan skenario Puan, dikarenakan pasangan Prabowo dengan Cak Imin akan sangat sulit. Hersubeno menjabarkan, Koalisi Indonesia Bersatu dugaan kuat akan mengusungkan Jokowi maju atau kalau tidak Ganjar Pranowo. PKB, Gerinda akan mengusungkan Prabowo dan Cak Imin, PDIP mengusungkan calon sendiri. Nasdem, PKS, Demokrat tersisa 163 atau 28,65 persen, apabila ketiga partai itu  bergabung bakal menjadi koalisi terbesar di DPR-RI. Sekretaris Jenderal PKS sudah sepakat dengan Surya Paloh mengusungkan Anies, Demokrat melalui SBY juga sudah sepakat terlebih dahulu. Tapi, ternyata, dalam politik tidak mudah seperti itu, harus jelas, kalau Anies diusungkan Capres siapakah Cawapres? Sekjen PKS tidak mau berada di luar pemerintahan 2024 artinya mereka dipastikan mendukung calon yang mereka pastikan akan menang begitu juga Demokrat juga sudah saya pastikan tidak mau jadi oposisi 2 periode di luar pemerintahan. Menurutnya, kalau Pemerintahan Jokowi melemah, Koalisi Indonesia Bersatu bakal bubar karena saya menyebutkan koalisi ini kawin paksa. Sebagai gambaran prediksi pilpres, Cakra Nusantara membuat kalkulisasi ada 4 pasang: Ganjar-Khofifah dari Golkar, PPP, PAN. Anies-AHY dari d]Demokrat, PKS, Nasdem. Puan-Erick Thohir PDIP, Prabowo-Cak Imin PKB Gerindra. Anda percaya? Walaupun sangat ideal? Tapi Hersubeno tidak yakin akan terwujud karena design itu bukan yang diinginkan pemerintahan oligarki, dari pemerintahan yang berkuasa saat ini, mereka sudah merancang pilpres ini dengan calon tunggal yang mereka siapkan, jadi paling banyak 2 pasang, yaitu sebagai bonekanya. “Kalau sekarang Ketua Umum dan Politisi beranuver hanya gimmick saja, untuk menaikan elektabilitas partai masing masing,” tegas Hersubeno Arief. (mth/sws)