ALL CATEGORY
Mengartikan Solusi Fundamental Sebagai "People Power"
People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KETIKA memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta pada Sabtu (11/6/2022), Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. LaNyalla mengungkapkan, salah satu persoalan fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik yang juga telah menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Jika menyimak pernyataan LaNyalla di atas, setidaknya ada dua jalan keluar fundamental yang harus dilakukan. Yaitu: Mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan Menolak Demokrasi Prosedural. Demokrasi Prosedural yang dimaksud LaNyalla tentunya Pemilihan Presiden. Mengapa disebut menipu? Karena ternyata presiden terpilih tidak menepati janji-janji saat kampanye dulu. Tidak salah kalau LaNyalla menyebut dengan istilah Demokrasi Prosedural yang menipu! Apalagi, suara rakyat kini dihadang dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas-jelas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng keadilan justru menjadi “perampok keadilan”. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam “Naskah Pembukaan Konstitusi” kita. Secara massif masyarakat hingga lembaga tinggi negara DPD RI mengajukan Judicial Review (JR) ke MK untuk menghapus Pasal 222 UU Pemilu tersebut, semuanya kandas. Kekuatan kekuasaan rezim bersama Oligarki Ekonomi ini seperti begitu kokoh menghadangnya. Khusus DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke MK atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang digugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. LaNyala berkeyakinan, bahwa pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Sebab, melalui pasal inilah, Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Dan, pasal ini telah pula mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab pasal ini memaksa parpol untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Dan, ini mematikan hak parpol baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres, karena ada kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan, yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal seperti drakula ini memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Di situlah pintu masuk Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres. Untuk memutus mata rantai hubungan Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik tersebut adalah dengan mengakhiri rezim yang disokong Oligarki Ekonomi ini. Naiknya harga-harga kebutuhan dapur bisa menjadi pemicu terjadinya people power agar rezim pimpinan Presiden Joko Widodo ini berakhir. Perlu diingat, pada 1998 Presiden Soeharto bisa jatuh salah satunya berawal dari dapur juga, antara lain karena harga susu yang mahal. Emak-emak lalu keluar ikut turun ke jalan bersama mahasiswa. Bukan tidak mungkin, peristiwa serupa juga bakal terjadi saat pemerintahan Presiden Jokowi sudah dalam keadaan darurat ekonomi. Sementara Presiden bermanuver dan kasak-kusuk ojo kesusu terkait dengan Pilpres 2024. Padahal, seperti kata pengamat politik Rocky Gerung, kita bisa menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu yang sekarang sedang dihitung oleh para analis KPU. Bisa jalan gak kalau anggarannya itu dipotong separo, hanya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Bisa gak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan harus dipakai buat membeli politik. Jadi trade-off semacam itu atau kampanye APBN akan mendikte politik APBN-nya bolong. Artinya, politik bakal berantakan juga. Kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis, nanti dianggap solusi, apa ya solusinya percepat Pemilu? “Solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power. Itu bahaya, segala semacam. Kalau itu enggak diucapkan lalu orang diam-diam merasa memang gak ada solusi kalau kayak gitu,” tegas Rocky Gerung. Kalau dapur emak-emak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci lalu digendang-gendang, tukang ojek ikut di situ karena tukang ojek juga tahu dapurnya nggak berasap lagi. Itu akan sampai juga ke buruh-buruh, merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu mulai dari dapur emak-emak. Menurut Rocky Gerung, itu yang disebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk mencari solusi. Solusinya mestinya di kabinet dan parlemen, tapi karena 2 lembaga itu sama isinya, yaitu irasional maka emak-emak cari jalan rasional itu. Mereka mau di jalan itu yang akan mengumpulkan banyak orang. Maka terjadilah dengan apa yang disebut people power. “Itu namanya people power. Terjemahnya kedaulatan rakyat, itu bukan makar, kan begitu,” tegas Rocky Gerung. Ia menyatakan siap memimpin people power. Pernyataan ini disampaikan Rocky saat peringatan HUT Mega Bintang ke-25 di Solo beberapa waktu lalu. Social Unresh Rocky Gerung mengingatkan, kita harus bersiap-siap bila terjadi keadaan yang bukan sekedar peluang tapi pasti terjadi. Soal krisis pangan dan ekonomi yang juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden dan Menkeu Sri Mulyani. Kalau itu terjadi, maka semua berantakan dan itu akan menghasilkan social unresh (keresahan sosial). Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seharusnya bersiap-siap juga untuk menghadapi situasi paling buruk bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Semoga tidak ada lagi orang yang mencoba menyeret-nyeret Jenderal Andika dalam perpolitikan, seperti yang disebut-sebut namanya menjadi salah satu Capres Partai NasDem. Karena, itu akan mempersulit koordinasi kalau sampai terjadi social unresh yang disebabkan oleh kekacauan ekonomi politik yang sebenarnya berawal dari ketidakmampuan Presiden untuk menerangkan ke publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, problem kesulitan pangan dan energi karena perang di Eropa, Ukraina. Jadi, seperti kata Rocky, sebenarnya banyak hal yang tersembunyi dari hiruk-pikuk soal koalisi dan capres-mencapres ini. Itu yang menyebabkan kita harus membangun satu blog baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembet ke rakyat. Jika social unresh terjadi, demi menyelamatkan negara, Panglima TNI wajib hukumnya untuk “mengambil-alih” kekuasaan, kemudian ditetapkan oleh MPR menggantikan Presiden yang mandatnya sudah dicabut rakyat melalui people power. Apalagi, jika ditambah dengan adanya resolusi rakyat yang mendesak supaya TNI segera menyelamatkan NKRI dari keterpurukan ekonomi dan krisis politik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Bermodalkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Pangkostrad ketika itu, Mayjen TNI Soeharto mengakhiri people power dengan membubarkan DPR dan MPR serta membentuk DPRS dan MPRS yang akhirnya melantik Pangkostrad itu sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Bung Karno pada 1967 hingga terselenggaranya Pemilu 1971. (*)
PBB Tetapkan Standar Lebih Ketat untuk Aksi Iklim Perusahaan
London, FNN - Kampanye yang didukung PBB untuk mendorong aksi iklim yang lebih cepat pada Rabu menetapkan standar minimum yang lebih ketat agar perusahaan yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca semakin banyak.Kriteria terbaru yang dikeluarkan oleh kampanye \'Race to Zero\' itu dinilai penting karena akan tercermin dalam kewajiban organisasi mitra yang menyusun upaya iklim di berbagai sektor, mulai dari bank hingga perusahaan asuransi dan manajemen aset.Aturan baru aksi iklim itu adalah hasil konsultasi di antara lebih dari 200 ahli independen.Aturan itu akan mempengaruhi banyak perusahaan terbesar di dunia yang bergabung \'Race to Zero\' dan secara publik berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih.Menurut aturan baru itu, semua anggota aksi iklim secara eksplisit akan diminta untuk secara bertahap mengurangi dan kemudian menghapus semua penggunaan bahan bakar fosil tak terbarukan.\"Dalam praktiknya, berarti perusahaan dan investor harus membatasi pengembangan, pembiayaan, dan fasilitasi aset bahan bakar fosil baru, yang mencakup tidak adanya proyek baru batu bara,\" kata kampanye PBB itu dalam sebuah pernyataan.\"Jalur dan kurun waktu yang tepat (untuk penerapannya) secara alami berbeda di seluruh wilayah dan sektor,\" katanya.Untuk pertama kalinya, para anggota juga akan diminta untuk menyelaraskan kegiatan lobi dan advokasi mereka dengan upaya nol bersih dengan mendukung secara proaktif kebijakan iklim di tingkat sub-nasional dan nasional yang sesuai kriteria Race to Zero.Aturan yang diperbarui itu akan diberlakukan kepada setiap anggota baru mulai 15 Juni, sedangkan anggota lama akan diberi waktu satu tahun untuk mematuhinya.\"Kejelasan kriteria ini, bersama dengan transparansi data yang diperkuat, akan membantu kami mengidentifikasi kemajuan yang dibuat dan kesenjangan yang tersisa,\" kata Nigel Topping dan Mahmoud Mohieldin, High-level Climate Action Champion dalam pembicaraan iklim tingkat tinggi COP26 dan COP27, lewat sebuah pernyataan bersama.High-level Climate Action Champion adalah orang yang ditunjuk untuk menjembatani berbagai pihak dalam kolaborasi aksi iklim.\"Kriteria baru dalam aturan ini dengan jelas akan menunjukkan aktor-aktor yang benar-benar bergerak maju dan mereka yang berusaha mencari celah,\" ujar Topping.COP26 dan COP27 merupakan Konferensi Perubahan Iklim PBB. COP27, yang diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November tahun ini, akan menyatukan pemerintah negara-negara untuk mempercepat upaya global menghadapi krisis iklim. (Sof/ANTARA/Reuters)
Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan perlunya upaya yang signifikan agar kecurangan dalam Pemilu mendatang bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU yang menyambanginya di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Mochammad Afifuddin. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Ahmad Bastian, Senator asal Kepri Dharma Setiawan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Aksi kecurangan masih selalu mewarnai Pemilu kita terutama pada saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU. Misalnya masih saja terjadi meningkatkan suara kandidat yang disukai, termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara,” ujar LaNyalla. Selain hal itu, LaNyalla menyinggung agar Indonesia mulai menerapkan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum. Sistem tersebut dinilai lebih efektif, efisien dan sudah berhasil diterapkan di sejumlah negara. “Digitalisasi dalam Pemilu yakni e-voting ini berpeluang besar diterapkan. Kami minta untuk mulai dikaji, sehingga bisa dipakai sistem itu. Tetapi dari segi keamanan teknologi harus terjamin dan bisa diaudit forensik,” jelas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI siap mem-back up dan mendukung langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. “Kita support KPU dan Bawaslu, sehingga setiap tahapan berjalan lancar sampai selesai. Kami berharap agar KPU adil tegakkan kebenaran, jangan sampai ada intervensi dari siapapun,” tukas LaNyalla. Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Ahmad Bastian lebih menyoroti soal penomoran dalam surat suara calon anggota DPD RI. “Kami minta KPU RI dan Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI, khususnya yang terkait dengan penomoran dalam surat suara dapat berkonsultasi dengan DPD RI, sehingga terwujud adanya kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya,” ujar Ahmad Bastian. “Pada pemilihan 2019, calon DPD penomorannya meneruskan nomor parpol. Padahal surat suara capres diberikan nomor tersendiri,” tegasnya. Menanggapi usulan soal e-voting Ketua KPU Hasyim Asy\'ari memberikan alasan bahwa KPU belum bisa menerapkan sistem itu. “Hingga saat ini e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada landasan hukum yang mengatur soal itu. Regulasinya memang masih mengatur pemilihan secara manual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 terkait pilkada. Artinya kalau mau diterapkan, UU tersebut harus diubah terlebih dahulu,” papar Hasyim Asy\'ari. Berkaitan soal penomoran surat suara anggota DPD RI, Hasyim menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hal itu. “Kami akan mengkajinya supaya ada kesetaraan atau keadilan dalam hal ini,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hasyim Asy\'ari juga menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dimulai oleh KPU. Pihaknya meminta dukungan DPD RI agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai trek. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari semua pihak, termasuk DPD RI. Semandiri-mandirinya kami, tetap harus dapat dukungan dan doa restu banyak pihak,” papar dia. (mth/*)
Rusia Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perwakilan Media dan Tokoh Inggris
Moskow, FNN - Rusia telah memberlakukan sanksi pribadi terhadap 29 perwakilan media dan 20 tokoh pertahanan Inggris sebagai tindakan balasan.Sejumlah perwakilan media itu, termasuk para jurnalis yang bekerja untuk The Guardian, BBC, dan media lain, serta beberapa tokoh pertahanan seperti Menteri Pertahanan Inggris Jeremy Quin, akan ditolak masuk ke Rusia, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (14/6).Menurut kementerian, langkah itu merupakan respons atas sanksi pribadi yang dijatuhkan oleh pemerintah Inggris terhadap sejumlah jurnalis terkemuka Rusia dan kepala perusahaan pertahanan Rusia.\"Para jurnalis Inggris yang termasuk dalam daftar itu terlibat dalam penyebaran informasi palsu dan sepihak yang disengaja tentang Rusia, serta peristiwa di Ukraina dan Donbass,\" jelas kementerian.Pemerintah Rusia menambahkan dengan penilaian bias media, mereka juga berkontribusi memicu \"Russophobia\" atau sentimen anti-Rusia di tengah masyarakat Inggris.Kementerian menambahkan sebanyak 20 orang yang terkait dengan industri pertahanan Inggris terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pasokan senjata ke Ukraina.Senjata itu dinilai Rusia digunakan oleh para pelaku aksi main hakim sendiri dan kelompok Nazi untuk membunuh warga sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil. (Sof/ANTARA)
Perdana Menteri Thailand Menghadapi Upaya Mosi Tidak Percaya
Bangkok, FNN - Partai-partai oposisi Thailand di parlemen pada Rabu mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha beserta 10 menteri kabinet.Mereka menuding Prayuth (68 tahun) dan para menterinya itu melakukan korupsi, tidak mampu mengurus ekonomi, merongrong demokrasi, dan mencengkeram kekuasaan.Kelompok partai oposisi berharap sidang parlemen untuk membahas mosi tersebut akan terlaksana pada Juli dan akhirnya bisa menjatuhkan pemerintahan Prayuth.Mosi tidak percaya itu adalah yang terbaru dihadapi Prayuth sebelum masa jabatannya berakhir pada Maret tahun depan.Ia sebelumnya tiga kali dihadapkan pada mosi tidak percaya sejak pemilihan 2019, yang membuatnya tetap berkuasa.Prayuth adalah pensiunan jenderal yang pertama kali memegang kekuasaan pada 2014 melalui kudeta.\"Dia adalah pemimpin yang punya pemikiran lemah, tidak menghormati aturan hukum, tidak punya moral, dan tidak mampu mengurus negara,\" kata Chonlanan Srikaew, pemimpin kelompok oposisi, kepada parlemen.Para analis memperkirakan Prayuth akan menang karena pemerintah memiliki suara mayoritas, yaitu 253 kursi, di parlemen sementara oposisi punya 208 kursi.Beberapa pakar lainnya mengatakan kepopuleran pemerintah sudah menurun. Kecenderungan itu tergambar pada Mei saat pemilihan gubernur Bangkok.Dalam pemilihan tersebut, para kandidat gubernur yang beraliran konservatif dan pro pemerintah dikalahkan oleh seorang mantan tokoh oposisi.Juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.\"Perdana menteri siap menjelaskan kepada parlemen dan menjawab semua permasalahan yang diangkat oleh oposisi karena pemerintah yakin telah mengelola negara secara jujur tanpa korupsi, seperti yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,\" kata Thanakorn. (Sof/ANTARA/Reuters)
Komisi Infomasi Pusat Ingatkan Bawaslu-KPU Mengedepankan Keterbukaan Informasi Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan para penyelenggara pemilu, terutama KPU RI dan Bawaslu RI agar mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan beragam tahapan Pemilu 2024 bagi publik.\"KI Pusat mengingatkan agar dalam penyelenggaraan pemilu, KPU RI dan Bawaslu RI, mengedepankan keterbukaan informasi dalam kegiatannya, sebagaimana diketahui KPU RI telah meluncurkan tahapan Pemilu 2024 dan Bawaslu RI sedang melakukan seleksi Bawaslu di 25 provinsi,\" kata Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Mengenai praktik keterbukaan informasi, dia pun mengatakan KPU dan Bawaslu yang dikategorikan sebagai Badan Publik Informatif tidak hanya diharuskan berpegang pada ketentuan normatif dan regulatif, tetapi juga diwajibkan mengedepankan kepentingan umum yang lebih luas dalam memberikan layanan informasi publik.Lebih lanjut, Handoko menyampaikan secara rinci mengenai langkah yang sepatutnya dilakukan oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi secara optimal.Ia mengatakan, dalam melakukan seleksi anggota Bawaslu di 25 provinsi, Bawaslu RI harus menjamin hak-hak informasi setiap peserta dan masyarakat dengan standar yang sama terpenuhi.\"Hak-hak informasi tersebut bukan semata aspek prosedur dan tahapan seleksi, melainkan pula hak untuk mengetahui, misalnya, alasan-alasan kegagalan dalam tahapan seleksi,\" jelas dia.Handoko mengimbau Bawaslu RI mencegah terjadinya perlakuan yang berbeda dari tim seleksi terhadap peserta calon anggota Bawaslu provinsi saat hasil seleksi diumumkan.Oleh karena itu, lanjut dia, Bawaslu RI perlu menetapkan pedoman tentang syarat dan prosedur peserta mendapatkan informasi.Lalu untuk KPU RI, Handoko mengimbau mereka agar mengingatkan jajarannya, khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk memahami standar layanan informasi publik.\"KPU RI harus memastikan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di jajaran KPU kabupaten/kota bekerja dan telah memberikan layanan informasi, baik informasi terkait tahapan maupun non-tahapan, seperti alokasi dan penggunaan anggaran,\" ujar dia.Menurut Handoko, hal tersebut perlu dilakukan karena sejauh ini, PPID di KPU kabupaten/kota belum maksimal dalam menyampaikan informasi kepada publik.Selanjutnya, Handoko menyampaikan bahwa KI Pusat, KI Provinsi, dan KI kabupaten/kota siap mengawal KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya agar hak-hak publik terpenuhi dan meminimalisasi potensi sengketa informasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu. (Sof/ANTARA)
PTDI Diminta Kelola Perusahaan Dengan Baik Demi Menjaga Investasi Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) senantiasa menjaga investasi rakyat di bidang pertahanan dengan mengelola perusahaan secara baik.\"Marilah kita menjaga investasi rakyat. Marilah kita bersama-sama meraih teknologi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan di industri pertahanan setelah kita bedah adalah akibat salah urus atau missmanagement,\" kata Menhan sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi PTDI berupa dua helikopter antikapal selam (AKS) dan satu Pesawat CN235 MPA kepada Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Hangar Aircraft Service PTDI Bandung, Jawa Barat, Rabu.Pada kesempatan yang sama, Prabowo berterima kasih kepada PTDI yang telah bekerja keras memproduksi alutsista tersebut. Meskipun begitu, ia mengharapkan kinerja PTDI ke depan akan senantiasa membaik.“Hari ini, kita menyaksikan penyerahan satu CN235, khusus untuk patroli maritim, dan dua helikopter untuk antikapal selam. Jadi, ini juga prestasi PTDI. Namun, kami juga berharap PTDI akan bekerja lebih baik, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan efisiensi,\" kata Prabowo.Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan, agar direksi PTDI yang baru senantiasa setia pada negara dan berupaya meningkatkan produksi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena PTDI memiliki tugas yang berat menjelang kerja sama dengan berbagai pihak dari negara-negara lain.“PTDI punya tugas yang berat dan kita akan merintis kerja sama dengan berbagai pihak dari beberapa negara lain,\" ujar Prabowo.Di sisi lain, Prabowo mengaku optimistis bahwa PTDI dapat berkembang lebih baik jika manajemen mereka dikelola secara efisien.\"Kami sangat optimistis melihat perkembangan PTDI, namun tadi saya ingatkan bahwa kinerja manajemen PTDI harus benar-benar efisien, harus benar-benar setingkat dengan praktik-praktik terbaik di dunia. Jadi, itu tuntutannya seperti itu,” kata Prabowo. (Sof/ANTARA)
Ratusan Kali Reshuffle Tidak Ada Gunanya, karena Masalahnya Ada di Presiden
Jakarta, FNN - Reshuffle kabinet telah menjadi ritual baku bagi rezim ini. Polanya sama sejak dulu, yakni lempar isu, lempar nama -nama yang mau diganti dan penggantinya. Masyarakat dibikin penasaran dan menunggu-nunggu, seakan-akan dengan reshuffle, persoalan bangsa ini jadi tuntas. \"Padahal, berapapun reshuffle dilakukan tidak ada faedahnya sama sekali karena persoalan bangsa ini ada pada presiden,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Simak wawancara lengkapnya di bawah ini: Pasti banyak yang sedang dag dig dug, bukan kita, tapi mereka-mereka yang ada di kabinet atau orang yang berharap di kabinet atau yang keluarganya mungkin bakal direshuffle. Kalau buat kita saya kira posisinya sudah clear soal reshuffle ya. Reshuffle kan artinya dikocok ulang. Dikocok ulang artinya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Tapi poin kita selalu adalah buat apa sebenarnya reshuffle. Dari awal reshuffle itu artinya memasukkan kembali orang-orang politik. Kan itu intinya. Padahal Pak Jokowi dari dulu mengatakan kabinet saya tidak akan diisi oleh politisi. Jadi dari awal itu reshuffle di dalam kolam sendiri. Begitu jadinya. Lebih parah lagi ini kayak mau perang. Pasukannya diganti tapi komandannya tetap cebong. Kan nggak bisa itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya persoalan kita, kalau kita bikin satire nanti berbeda tafsiran lagi. Yang jelas Presiden Jokowi yang adalah pemimpin kabinet, punya problem dengan kabinetnya. Supaya kabinetnya bersih mustinya satu paket itu diselesaikan. Dan orang tahu bahwa yang bermasalah itu terutama yang diincar adalah 2 sampai 3 orang saja sebetulnya. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo berpikir mereshuffle itu sekaligus menambah dukungan, bukan membuat efektif kebijakan. Jadi menambah dukungan justru bisa membuat kebijakan sebelumnya itu makin kacau. Karena itu, orang menganggap bahwa sudah nggak usah reshuffle, biarkan Pak Luhut yang memimpin kabinet sehingga Pak Luhut punya akses lebih jauh dari sekadar 27 jabatan itu. Sekali lagi, banyak orang yang menganggap enggak ada gunanya reshuffle karena masalahnya ada pada Presiden, bukan para menteri. Itu saya kira poinnya, kenapa banyak orang yang skeptis dan kalau ada yang menanggapinya serius adalah orang-orang yang berkepentingan, apakah mereka keluar kabinet atau mereka akan masuk kabinet. Herannya, dalam situasi semacam ini, di mana kita tahu situasinya sangat berat dan sulit, potensi kabinet untuk gagal juga sangat tinggi, kenapa masih ada juga orang yang senang masuk ke kabinet. Iya biasa, ada yang ikut pesta terakhir lalu menganggap di bawah meja pesta masih ada remah-remah. Jadi berebut remah-remah sebetulnya itu, yang sebetulnya dulu zaman Romawi juga gitu. Ini saya terangin sejarahnya. Tetapi, selalu begitu keadaan, seolah-olah dengan bergerombol di kabinet bisa dapet limpahan kekuasaan. Padahal kita lihat problem kita sekarang itu nggak ada lagi faktor yang bergairah untuk menunggu reshuffle kabinet. Bahkan saya kemarin ngomong dengan milenials yang datang ke tempat saya buat bikin podcast tentang Indonesia masa depan, mereka menganggap itu siapa sih yang disebut menteri, yang dimaksud dengan kabinet apa itu? Jadi mereka mempertanyakan sebetulnya apa kaitannya kabinet dengan masa depan milenialls? Tidak ada orang yang bicara tentang kepentingan millenials. Mereka bilang bahwa kami 80% akan memilih nanti di 2024. Jadi kita tunggu saja. Kalau yang sekarang kita nggak ngerti siapa. Mereka hanya tahu bahwa ada baliho dan macam-macam. Jadi mereka diolok-olok sebetulnya. Kabinet Jokowi diolok-olok oleh millenial. Oke, sebagai sebuah berita dia tetap jadi berita. Tetapi, sebenarnya korelasinya dengan rakyat nggak ada urusannya itu. Pasti tidak mungkin menjadikan harga-harga komoditi yang sekarang melonjak tinggi jadi turun, atau bahkan sekarang problem serius ini adalah para peternak kita yang sedang banyak menangis menjelang Idul Adha karena tiba-tiba ternaknya (sapinya) terkena penyakit mulut dan kuku dan banyak yang mati. Saya banyak menerima video-video para peternak menangis. Ya, itu saya juga melihat sendiri di Bima beberapa minggu lalu, petani mengeluh bahwa sudah diedarkan berita bahwa virus atau penyakit kuku itu dalam varian yang baru masuk ke Bima, tetapi tidak ada mitigasinya. Lalu mereka protes bahwa kami petani daging, petani sapi, harganya sudah drop padahal sapi kami masih sehat. Kita enggak tahu apa penyebabnya. Jadi itu yang akan dijadikan bahan sebetulnya oleh Pak Jokowi untuk mereshuffle. Kan mustinya itu. Kan mustinya Pak Jokowi reshuffle orang-orang yang nggak mampu mempertahankan harga daging, misalnya. Bukan untuk sekadar tukar tambah politik supaya harga politik Jokowi naik terus. Yang naik terus sekarang adalah harga cabe. Tadi kebetulan mengobrol dengan orang di warung, dia bilang sudah 100 ribu harga cabe. Bayangkan misalnya harga cabe bisa sampai 150.000 ribu, menteri pertaniannya bisa direshuffle hanya karena harga cabe. Tapi lebih dari itu, yang orang mau lihat itu Pak Jokowi paham nggak dengan penderitaan di bawah? Karena terkesan sekali dari awal resuffle itu hanya untuk menyelamatkan beliau dari goncangan politik, bukan dari goncangan harga emak-emak yang menderita yang laporan dari dapur terus sekarang berada di mana-mana. Jadi itu intinya sebetulnya. Tidak ada hubungan antara keadaan riil masyarakat dengan resuffle. Jadi sinyalnya adalah resuffle itu tuker tambah baru supaya Pak Jokowi tetap terkesan mampu untuk mengendalikan politik. Kan palsu saja sinyalnya. Kalau kita lihat dengan komposisi itu kan sebenernya target Pak Jokowi adalah melanggengkan kekuasaan. Anda melihat bagaimana kira-kira gambaran dari komposisi ini akan memberikan peluang semacam ini. Kalau yang diganti misalnya menteri-menteri yang secara politis memang berbahaya karena bisa menggagalkan pekerjaan Pak Jokowi, tidak ada soal. Tetapi yang terjadi nantinya adalah partai yang sama dimintakan kandidat yang baru, partai yang baru mendukung Jokowi dikasih peran dua atau tiga tambahan kursi, misalnya. Jadi, sekali lagi ini cuma kursi politik, bukan kursi yang memungkinkan orang paham tentang public policy. Karena itu kita menganggap ini yang diresuffle itu apa? Idenya yang diresuffle? Arah kabinet yang diresuffle? Atau cuma ganti orang? Ya semua orang yang akan menggantikan juga datang dari partai politik yang sama. Itu hasil konsultasi dengan ketua partainya. Jadi ketua partai kirim lagi orang dari partainya sendiri kan. Sama saja itu, misi untuk mengubah mindset orang bahwa Jokowi mampu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terobosan di tahun depan, tidak ada sama sekali. Namanya memang berubah, tapi sumbernya kan dari partai poltik. Kita kan membaca bahkan ada juga penjelasan dari para politisi PDIP sendiri bahwa mereka aman dan bahkan akan dapat tambahan kursi. Bagaimana Anda membaca ini? Apalagi sebelumnya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega renggang akibat rencana Pak Jokowi untuk terus maju tiga periode. Kita bayangkan PDIP, apa kritik PDIP pada kabinet Pak Jokowi? Satu-satunya kritiknya adalah jumlah menterinya kurang dari PDIP. Kan cuma itu yang diminta. Jadi orang melihat lalu hubungan antara harga minyak goreng dan harga cabe yang dulu diprotes keras oleh Ibu Mega berhasil apa enggak diturunkan? Kan Ibu Mega musti kasih tahu itu. Kalau nggak berhasil, bukan menterinya yang harus dicopot. Ya presidennya yang musti dicopot kan? Karena sudah dua bulan tiga bulan yang dituntut oleh PDIP tak berhasil juga tuh. Nah sekarang hanya sekedar sogokan 2 - 3 tambahan porsi lalu PDIP merasa oke, kalau gitu wong cilik harga minyak dan harga cabe akan turun tuh. Kan konyol cara berpikir semacam ini. Tapi kita tahu bahwa transaksi politik mendahului pujian-pujian PDIP. Jadi kalau PDIP akhirnya masuk lagi lalu wah kami senang karena dapat tambahan. Iya tapi tambahannya apa? Apa arti itu? Memang, itu seolah elektabilitas PDIP akan naik lagi. Tapi bukan itu poinnya. Orang tetap melihat bahwa PDIP akhirnya terlalu dangkal bermain politik. Karena Ibu Mega seolah-olah memberi kesan memimpin arah bangsa, tapi begitu arahnya dibengkokkan dikit dengan 2 - 3 menteri berubah lagi cara berpikirnya. Itu sinyalnya. Kita tetap ingin lihat PDIP konsisten memperjuangkan wong cilik, memperjuangkan marhaenisme. Itu artinya dia musti menolak semua kebijakan yang berorientasi pada kepentingan oligraki. Kan itu intinya. Jadi bagaimana mungkin Soekarno bisa kita rayakan, sementara politik Marhaen itu atau solidaritas sosial tidak dihasilkan oleh kabinet dan Ibu Mega tentu paham itu. Ibu Mega berdampingan dengan Pak Erick Thohir memuji-muji banteng di relief Sarinah, ya tapi bagi Bung Karno saya ini Marhaen, Erick Thohir itu adalah kapitalis. Jauh sekali jarak idiologisnya. Jadi, sekali lagi kita mau tagih sebetulnya konsistensi dari PDIP. Ya partai-partai lain ya sudahlah, mau bergelimpangan pun di bawa meja, mereka akan terima jabatan itu, karena mau cari remah-remah di bawah meja saja. (sws)
Ombudsman Meminta Pemerintah Transparan Terkait Anggaran Wabah PMK
Jakarta, FNN - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman RI meminta pemerintah agar transparan mengenai anggaran senilai Rp4,4 triliun untuk mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ratusan ribu ternak sapi di Indonesia.Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya belum menemukan dasar dari keputusan ataupun rencana kerja tersebut.\"Setelah kami telusuri, hasil epidemiologi belum ada, pemeriksaan dan pengujian baru di daerah tertentu saja, kok bisa membuat perencanaan seperti ini?\" ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada 13 Juni 2022 lalu, parlemen setuju terhadap usulan pemerintah terkait kebutuhan anggaran tahun ini untuk penanganan penyakit mulut dan kuku senilai Rp4,4 triliun.Anggaran itu akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak mati, dan operasional pendukung lainnya.Dalam upaya menangani penyakit itu, Kementerian Pertanian juga mengambil langkah kebijakan impor vaksin bivalen dari Prancis sebanyak 3 juta dosis yang akan disalurkan secara bertahap.Lebih lanjut Yeka mengaku ironis bila kondisi darurat ini justru dibumbui dengan kepentingan-kepentingan yang tidak patut. Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah yang mengimpor vaksin dari Prancis.\"Ombudsman mendesak keterbukaan dalam proses ini. Mengapa kita harus mengimpor vaksin dari Prancis? Mengapa harus bivalen?\" kata Yeka.Ombudsman menduga ada kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum oleh pejabat otoritas veteriner, kepala daerah, dan menteri pertanian dalam mengendalikan serta menanggulangi penyakit hewan, sehingga meningkatkan angka penyebaran penyakit mulut dan kuku di Indonesia.\"Pemerintah mempunyai kewajiban hukum dalam melindungi hewan ternak. Lambannya pemerintah dalam penanggulangan dan pengendalian PMK sama artinya dengan pengabaian kewajiban hukum dalam melindungi hewan ternak,\" pungkas Yeka. (Ida/ANTARA)
Reshuffle Kabinet Semata Demi Kekuasaan, Bukan Untuk Rakyat!
Reshuffle Kabinet Semata Demi Kekuasaan, Bukan Untuk Rakyat! Dengan pendekatan ini, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, dijamin 100% akan mengikuti keinginan Jokowi. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik HARI ini ada perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo. Berhari-hari isu ini telah menjadi berita hangat. Seolah dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang sangat parah. Padahal, bukan itu tujuannya! Nah, untuk apa perombakan ini? Yang jelas, keputusan Presiden ini bukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi-keuangan Indonesia yang terpuruk. Ini murni untuk kepentingan kekuasaan. Manuver politik semata. Bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa perombakan kabinet tersebut dilakukan demi kepentingan ekonomi rakyat. Ini jelas omong kosong! Ini memang lucu sekali. Geser-geser menteri dipersepsikan sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian yang rusak berat. Padahal, tujuan yang sebenarnya adalah untuk menyenangkan beberapa partai politik (parpol) sambil membangun kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi sendiri. PDIP akan mendapat tambahan kursi di kabinet. Supaya Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum DPP PDIP) tidak lagi menyerang Jokowi. Inilah tujuan utama ‘reshuffle’. Untuk merekat koalisi yang akan melanjutkan upaya penambahan periode presiden atau penambahan masa jabatan beberapa tahun lewat penundaan pilpres 2024. Para pendukung Jokowi yakin kondisi perekonomian yang berada di ambang keruntuhan saat ini memerlukan perpanjangan masa kekuasaan. Operasi Tiga Periode masih saja belum menyerah. Para pendukung Jokowi masih terus saja melakukan upaya ini. Kelihatannya, rencana perioritas pertama ini akan kandas. Tapi, ada rencana prioritas kedua. Yaitu, menjadikan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) sebagai penerus Jokowi. Kedua rencana ini memerlukan premanisme politik. Ada gelagat akan terjadi begal parpol agar bisa dipastikan Ganjar punya kendaraan untuk maju pilpres 2024, andaikata PDIP tidak mau mencalonkan dia. Selain begal, akan ada pula aneksasi parpol agar mendukung Ganjar. Ada dua cara untuk ini. Pertama, pendekatan moneter atau moneytainment level 13-14 digit. Atau kedua, penyanderaan lewat kasus-kasus hukum. Para penguasa sangat mungkin melakukan semua ini. Jelas, untuk menjamin pencalonan Ganjar diperlukan salah satu parpol besar. Partai Golkar disebut-sebut sebagai bakal mengalami pembegalan. Posisi ketua umum akan diambil- alih oleh orang yang pro-Jokowi. Sebelum semua ini dilakukan, ketua umum yang berkuasa saat ini, Airlangga Hartarto, harus disingkirkan dulu dari kabinet. Dengan begitu, dia tak akan berdaya ketika dilaksanakan penggantian ketua umum yang dirancang oleh penguasa. Zulkifli Hasan, pemilik Partai Amanat Nasional (PAN), didekati dengan cara lain. Dia dijinakkan dengan kursi menteri yang hari ini diresmikan. Ini kursi basah. Sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sedangkan PPP tetap diwakili oleh Suahrso Monoarfa di kabinet. Dengan pendekatan ini, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, dijamin 100% akan mengikuti keinginan Jokowi. Sekaligus hilang keraguan tentang kemungkinan KIB dibelak-belokkan oleh Airlangga kalau dia tetap ketua umum Golkar. Penyingkiran Airlangga bisa terjadi dengan mudah karena dia memang tidak melekat di Pohon Beringin. Dia tidak membumi di jaringan nasional Golkar. Beginilah perombakan (reshuffle) kabinet yang dikoar-koarkan selama ini. Sepenuhnya demi kelangsungan kekuasaan Jokowi, baik itu lewat jalur tiga periode maupun jalur Ganjar Pranowo sebagai “puppet president” (presiden boneka). Tegasnya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (*)
POPULER
