ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Jika Tidak Nol Persen, Sebaiknya Anies Tolak Dukungan Nasdem Jadi Capres
Hasil dari Rakernas Nasdem sebanyak 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hanya dua provinsi yang tidak mengusulkan nama Anies, yakni, Papua Barat dan Kalimantan Timur. Tetapi aneh, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, suara terbanyak belum tentu masuk daftar tiga rekomendasi capres Partai NasDem. \"Belum tentu (masuk daftar capres rekomendasi), karena pada dasarnya pembobotan yang dicalonkan itu sama, siapa pun itu,\" ujar Surya di Jakarta Convention Center, Jakarta. “Itu sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Jumat, 17 Juni 2022. Petikannya: Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah menyimak soal nama-nama yang muncul dalam Rakernas Nasdem karena viewer kita mengikuti terus perkembangan politik. Iya, akhirnya Nasdem memberi kepastian tentang ketidakpastian. Kenapa Anda sebut kepastian yang tidak pasti? Karena orang menduga dengan kuat di dalam Nasdem terjadi semacam perbedaan pendapat yang tajam, karena nama yang muncul di situ pasti dari awal sudah kita duga, Anies dan Ganjar. Dan memang Pak Surya Paloh dari awal memberi sinyal bahwa Anies sebetulnya lebih familiar dengan Nasdem karena Anies ikut mendirikan Nasdem yang formal. Ya, sebetulnya kita mau lihat apa sebetulnya akibat dari reshuffle kemarin. Ya, nggak ada akibatnya sebetulnya. Hanya orang menginginkan semacam kepastian bahwa kalaupun reshuffle itu enggak bermutu, minimal Nasdem mengeluarkan keputusan yang bermutu, walaupun itu baru tanggal 17. Tapi, justru karena masih tanggal 17 keriwehan sudah terjadi di ruang sidang dan ataupun tokoh-tokoh Nasdem langsung berbeda pendapat itu. Itu sangat terlihat bahwa ada faksi Ganjar yang mungkin didesain dari awal oleh orang luar Nasdem. Kita selalu membaca bahwa partai itu ada dua layer, layer yang diatur oleh DPP dan layer yang diatur oleh para pembisik, para pengatur dari luar sana yang biasanya punya kapital uang maupun kapital koneksi. Jadi, nama Anies akhirnya diucapkan secara mayoritas di Nasdem. Tetapi, harusnya, kalau kita pakai nama partai politik, begitu nama Anies disebutkan, maka Anies harusnya bergembira karena disebutkan namanya. Minimal itu. Tetapi, justru karena disebutkan, maka muncul keragu-raguan dari Nasdem sendiri, bahwa ya itu belum tentu. Ya, buat apa kalau begitu sistem bertahap dari bawah? Kita tahu bahwa partai itu, lokasi awal dari pantai adalah DPC, DPW. Memang ada semacam aturan macam-macam partai bahwa nanti hak ketua umum. Iya, tapi itu tidak boleh bertentangan dengan hak dari dasar karena partai dasarnya adalah cabang-cabangnya. Jadi, itu sebetulnya problem kita. Tapi ya sudah, kita paham bahwa memang ada permainan luar biasa dari faktor luar untuk memastikan bahwa Anies tidak boleh ada di dalam radar. Jadi, itu sebetulnya sinyal pertama. Kendati memang dari awal Anies juga mengerti bahwa dia diombang-ambingkan oleh ketidakpastian karena dia tidak punya partai. Bahkan kalau dia punya partai, dia masih tidak pasti juga karena partai itu dua persen bukan milik partai, tapi milik si penyewa partai yang punya modal untuk meloloskan seseorang dengan membeli tiket 20%. Jadi, kita balik lagi pada problem awal bahwa oligarki tetap berkuasa dan partai itu sebetulnya adalah cabang dari oligarki saja. Jadi, mudah sekali kita rumuskan itu. Itu juga akan berlaku di partai-partai yang lain, karena kebetulan Nasdem jadi kelinci percobaan pertama. Kita mau tahu budaya kelinci percobaan. Kita menghitung bagaimana determinasi dari Surya Paloh itu. Kalau betul kuat, maka harusnya secara optimistis beliau mengerti dan harus mengatakan bahwa oke ada mayoritas dan sangat mungkin kita akan perhatikan suara mayoritas. Itu lebih mungkin diucapkan daripada bilang belum tentu, walaupun dipilih dari bawah nama Anies, tapi dia belum tentu kita calonkan. Itu sudah sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri. Ya, memang orang jadi agak bingung, makanya wajar kalau Anda menyebutkan ini sebuah kepastian tapi ketidakpastian. Karena kok aneh kalau nama yang teratas tapi belum tentu yang dicalonkan. Tapi okelah, mungkin itu bagian dari tarik ulur dalam proses politik yang kita pahami bersama-sama. Tetapi satu fenomena yang menarik juga rupanya ada perubahan yang cukup menarik pada diri Ganjar karena sebelum ini berlangsung, sebelum namanya muncul dan rupanya dia sudah tahu juga pasti namanya muncul, tapi dia menyatakan bahwa saya itu kader PDIP. Ini apa yang terjadi dengan Ganjar? Bukan yang terjadi bukan pada Ganjar, tapi pada PDIP. Ia berhasil dilobi. Tapi Ganjar akhirnya disuruh untuk sudah balik lagi ke PDIP, gua beresin PDIP. Kira-kira begitu kata si bos besar. Jadi, begitu sebetulnya cara kita melihat. Tapi di belakang ini ada persaingan politik identitas sebetulnya, karena PDIP tetap menganggap bahwa Ganjar itu tetap dibesarkan oleh partai untuk memelihara identitas partai. Sementara kalau Anies masuk ke PDIP itu agak tidak mix dengan baik kimianya. Karena orang anggap masa Kadrun masuk ke kandang Banteng. Jujur begitu tuh. Karena itu masih ada sampai sekarang, sinyal-sinyal semacam itu. Apalagi sponsor di belakang Anies maupun Ganjar juga kita tahu berbeda. Anies disponsori oleh semacam keinginan untuk melihat perubahan dan menganggap bahwa ada peluang sebetulnya muslim politik itu mengartikulasikan pandangan kepemimpinannya melalui Anies. Bagaimana pun sinyal itu kuat. Itu sebabnya PDIP juga balik mulai memikirkan buat kalau sinyal itu kuat, itu berarti ada peluang nasionalisme akan dikalahkan oleh religiusitas. Kira-kira begitu. Jadi, kalau bilang nasionalis religius Anies pasti ditafsirkan oleh PDIP sebagai bagian dari religius, bukan yang nasionalis. Ganjar tetap nasionalis. Dan pikiran itu yang kemudian mungkin diolah oleh oligarki, oligarki plus lah kira-kira, untuk memastikan bahwa sebaiknya Ganjar kembali ke PDIP dan akan disponsori habis-habisan. Saya menduga begitu. Dan think tank think tank di belakang PDIP kan kita tahu apa saja isi pikirannya. Demikian juga think tank-nya Anies. Dan terlihat bahwa kalau kalkulasi-kalkulasi yang kita buat itu akhirnya Indonesia tidak bisa melakukan yang berkali-kali kita sebut sebagai cost cutting loyal piece, bahwa partai nasionalis harusnya juga melihat figur yang walaupun datang dari tradisi religius tapi figurnya bersih. Kan begitu. Jadi, bukan berbasis pada politik identitas yang et all cost. Demikian juga Ganjar. Kalau dicalonkan oleh PDIP yang memang karena Ganjar nasionalis, tetapi kita tahu Ganjar gagal untuk menghasilkan keadilan, bahkan pada masyarakat Wadas. Jadi, poin-poin rill itu akhirnya dibatalkan oleh sentimen-sentimen yang sudah berurat akar dalam partai masing-masing, seolah-olah identitas partai itu tidak memperhatikan soal di luar masalah persaingan ideologi. Ada soal yang lebih riil di situ, soal lingkungan, soal kesetaraan, segala macam. Jadi, yang kita mau bicarakan sebetulnya adalah bahwa keinginan kita untuk menghasilkan kemajemukan dalam politik akhirnya kelihatannya tidak akan terwujud karena orang balik pada Ganjar siapa memang. Kan Ganjar kita yang pilih. Anies siapa? Ya Anies kan bagian dari perkadrunan. Jadi masih begitu. Tapi sudah, kita mungkin lihat nanti kalau Pak Surya Paloh juga gagal untuk mengatasi itu, maka artinya seluruh partai sudah dikuasai oligarki. Gampangnya begitu. Artinya akan ada satu paket lagi yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pendamping Ganjar supaya seolah-olah demokratis, tapi bukan Anies. Sehingga oke ada dua pasangan atau bahkan tiga pasangan. Yang satu sengaja untuk diumpankan, yang lain sengaja untuk dilemahkan, sehingga sebetulnya secara riil hanya ada satu calon yang sudah dsepakati. Dan itu terkait dengan kuota 20 persen yang enggak mau dibahas di MK. Jadi, sekali lagi pandangan kita adalah politik Indonesia sebetulnya tetap masuk di dalam sinyal monolitik. Jadi, ditentukan searah dan demi arah yang sudah dipastikan oleh mereka yang menguasai partai melalui kekuatan modal dan kekuatan lobi. Ini saya menangkap nadanya sangat pesimistis dari Anda, karena kelihatannya pakemnya sudah jelas dan begitu kuatnya mereka ini mencengkram sistem politik kita sehingga meskipun banyak suara-suara kritis bermunculan, banyak sekali manuver-manuver politik untuk menggagalkan gerakan-gerakan para oligarki ini, tapi tetap saja mereka jauh lebih dalam mencengkeramkan kuku-kukunya di kekuasaan kita. Iya, dan pada akhirnya praktik bisnis lebih diunggulkan daripada praktik demokrasi. Tapi kita tahu di ujung sana nanti akan ada gerakan sosial yang akan menuntut keadilan kenapa elektabilitas yang juga kita kaitkan dengan etikabilitas dan intelektualitas yang sebetulnya ada pada Anies, minimal relatif terhadap yang lain, itu harus batal. Itu yang sering saya sebut potensi untuk people power. Demikian sebaliknya. Pada Ganjar, kalau elektabilitasnya tinggi dan PDIP tolak, maka akan ada people power dari dari pengikut Ganjar. Begitu kan jalan pikirannya. Jadi, dua soal itu yang akan meledak nanti kalau tidak ada semacam kesepakatan baru bahwa politik itu enggak boleh sekadar diasuh oleh identitas partai, tapi musti ada semacam basis yang lebih luas untuk mengevaluasi apakah seorang mau jadi pemimpin bangsa, boleh jadi pemimpin bangsa, dan potensi untuk menggerakkan bangsa. Kalau begini bangsa akan terpecah lagi, karena pengkubuan itu itu akhirnya dipastikan akan berlangsung terus.(ida, sws)
Megawati Akhirnya Akan Mendukung Ganjar Pranowo
Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik UJUNG pertarungan (sandiwara atau serius) antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, sudah mulai terlihat makin jelas. Bu Mega akan terpojok. Dan tak berkutik. Beliau dan PDIP akhirnya akan mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Jokowi, yang di-backup Luhut Binsar Panjaitan dan oligarki, terlalu kuat untuk dilawan oleh Bu Mega. Dari mana kesimpulan ini dapat ditarik? Mudah sekali. Sangat kasat mata. Ada sekian banyak hal yang membuat Bu Mega terpaksa mendukung Ganjar. Pertama, Jokowi dan Luhut jauh lebih konkret dan rapi menyiapkan Ganjar. Persiapannya terstruktur dan sistematis. Semua persimpangan dan tikungan telah dikuasainya. Seluruh proses pilpres dari A sampai Z sudah ada dalam kendali oligarki. Kedua, bagaimana pun Ganjar adalah kader Banteng yang teruji dan tulen. Dia bukan politisi kutu loncat seperti Ruhut Sitompul, Tjahjo Kumolo, dll. Ganjar adalah bintang PDIP. Ketiga, di atas kertas, Ganjar dipastikan duduk di kursi presiden. Dengan kekuatan oligarki. Bu Mega bakal kehilangan semuanya kalau menolak Ganjar. Jadi, akan sangat naif jika Bu Mega berkeras mencalonkan figur lain semisal Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Keempat, dengan mendukung Ganjar yang di atas kertas pasti jadi, setidaknya Bu Mega masih akan dihormati Ganjar. Plus, Ganjar tetap terbilang “petugas partai”. Kelima, ini yang sangat penting, Bu Mega bisa kehilangan PDIP. Ganjar, dengan kekuatan finansial yang disediakan oligarki, bisa dengan mudah mengambil alih Banteng. Dia akan menjadi ketua umum. Luhut mengerti cara menyingkirkan Bu Mega dari kursi ketum. Friksi di internal PDIP bisa diekploitasi oleh Luhut. Kelima faktor ini disadari oleh Bu Mega. Beliau tak punya pilihan lain kecuali mendukung Ganjar. Terlalu besar risiko mencapreskan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Bu Mega memang terpaksa akan menyerah dan menerima Ganjar sebagai capres 2024. Bahkan, Bu Ketum juga harus menerima Erick Thohir sebagai cawapres untuk Ganjar. Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Jadi, akhir dari perseteruan – kalau pun bukan sandiwara – antara Jokowi dan Bu Mega tentang posisi Ganjar, sudah nyata dimenangkan oleh Jokowi. Aslinya, tentu saja ini kemenangan oligarki cukong. Juga kemenangan Luhut sebagai operator politik Jokowi. Medan, 18 Juni 2022. (*)
Dubes RI Menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Tajikistan
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Tajikistan Mochamad Fadjroel Rachman menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Tajikistan Emomali Rohman di istana presiden di Dushanbe, Tajikistan pada Rabu (15/6).Upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung khidmat dan lancar. Presiden Emomali Rohman menyambut dengan baik kehadiran Dubes RI untuk Tajikistan yang baru Mochamad Fadjroel Rachman, menurut keterangan KBRI Nur-Sultan yang diterima di Jakarta, Jumat.\"Kami menyambut Duta Besar baru Indonesia untuk Republik Tajikistan Mochamad Fadjroel Rachman. Kami berharap ke depan hubungan bilateral kedua negara bisa lebih maju ke tahap yang lebih menjanjikan, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan budaya,\" kata Presiden Rohman.Rohman menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Republik Tajikistan.\"Indonesia mempunyai status khusus di Asia Tenggara dan juga di dunia Muslim,\" ujarnya.Selanjutnya, presiden yang telah tiga kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pada 2003, 2005 dan 2016 tersebut mengundang perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di Tajikistan.\"Kami mengundang perusahaan Indonesia untuk melakukan investasi ataupun mendirikan perusahaan joint venture di Tajikistan,\" tutur Rohman.Pada kesempatan itu, Fadjroel menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Emomali Rohman, serta salam dari rakyat Indonesia kepada rakyat Tajikistan.\"Saya juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo serta salam dari 273 juta jiwa rakyat Indonesia kepada sembilan juta jiwa rakyat Tajikistan,\" kata Fadjroel.\"Suatu hari nanti kami berharap Presiden Emomali Rohman bisa kembali melaksanakan kunjungan resmi ke Indonesia, demikian juga Presiden Joko Widodo bisa berkunjung ke Tajikistan,\" tambahnya.Dia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo tentang prioritas diplomasi ekonomi Indonesia.\"Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa prioritas utama diplomasi Indonesia adalah diplomasi ekonomi yaitu sebesar 70-80 persen,\" ucap Fadjroel.Fadjroel yang merangkap Dubes untuk Kazakhstan itu juga menyampaikan pandangan tentang hubungan baik antara Indonesia dan Tajikistan yang sudah berlangsung lama dan perlu terus dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.\"Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Republik Tajikistan pada 28 Desember 1991. Indonesia dan Tajikistan telah membangun persahabatan yang baik dalam waktu yang cukup panjang dan kami percaya bahwa kita masih memiliki banyak potensi kerja sama yang harus dikejar lebih lanjut untuk memperkuat hubungan bilateral kita,\" ujar Fadjroel.\"Indonesia dan Tajikistan memiliki banyak persamaan, seperti mayoritas penduduk kedua negara adalah Muslim dan juga perekonomian yang terus tumbuh,\" lanjutnya. Fadjroel juga memaparkan tentang upayanya untuk terus membuka kerja sama di segala bidang, termasuk menggiatkan olahraga pencak silat di Tajikistan.\"Jadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang akan kami bawa sebagai lokomotif budaya Indonesia adalah pencak silat. Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk Asosiasi Pencak Silat Tajikistan dengan anggota sekitar 500 orang,\" katanya.Pada akhir pertemuan, Fadjroel mengundang Presiden Tajikistan untuk menghadiri World Water Forum 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia.\"Dengan hormat kami mengundang Presiden Emomali Rohman untuk hadir dalam acara World Water Forum 2024 di Bali, Indonesia,\" katanya.Pada upacara penyerahan surat kepercayaan itu, Presiden Emomali Rohman juga menerima surat kepercayaan dari duta besar Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Hungaria, Spanyol, Thailand, Maroko, Dominika dan Brazil. (Ida/ANTARA)
Biskuit dan Wafer RI Masuk Jaringan Ritel Besar Meksiko
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan mengatakan produk biskuit dan wafer Indonesia masuk jaringan ritel besar Meksiko yang ditandai dengan penandatangan komitmen dagang produk biskuit dan wafer antara Kokola Group Indonesia dengan Kokola Mexico.\"Kesepakatan bisnis berbagai macam produk biskuit dan wafer ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang kerja sama yang bisa dilakukan dan dapat mempererat hubungan kedua negara. KBRI dan ITPC Mexico City akan terus berusaha membuka jalan agar semakin banyak lagi produk Indonesia masuk ke pasar Meksiko,\" ungkap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Meksiko Cheppy T Wartono lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.Hal tersebut difasilitasi oleh Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mexico City.Dalam penandatanganan yang dilaksanakan secara virtual ini, Indonesia berhasil meraih nilai transaksi sebesar 332 ribu dolar AS.Kegiatan ini dihadiri Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Meksiko Cheppy T Wartono, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kemendag Merry Maryati, International Business Director Kokola Group Indonesia Edi Siswanto, dan Perwakilan Kokola Mexico Elias Gomez.Selain itu, lanjut Dubes Cheppy, KBRI dan ITPC Mexico City juga terus mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia masuk ke pasar internasional. Mengingat selama ini perdagangan Indonesia ke Meksiko masih didominasi perusahaan multinasional.Kepala ITPC Mexico City Husodo Kuncoro Yakti menjelaskan, penandatangan ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam Expo ANTAD & Alimentaria 2022.Dalam kegiatan tersebut, Kokola Mexico berhasil membuat kesepakatan dagang dengan beberapa jaringan ritel besar di Meksiko.“Produk Kokola yang terdiri dari biskuit, wafer stick roll, dan wafer sangat diminati di Meksiko. Kemasan yang menarik dan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat setempat, membuat produk Kokola semakin diminati,” lanjut Husodo.Menurut Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kemendag Merry Maryati, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perdagangan kedua negara.“Selain itu, Kemendag juga mendorong adanya produk lain yang berpotensi untuk menambah nilai ekspor dari Indonesia ke Meksiko, seperti besi dan baja, permesinan listrik, produk kimia, produk plastik, dan sebagainya,” imbuh Merry.Sementara itu, International Business Director Kokola Grup Indonesia Edi Siswanto menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Indonesia, khususnya kepada KBRI dan ITPC Mexico City yang telah menjembatani kerja sama ini.“Dengan bantuan ITPC Mexico City dan dukungan dari KBRI Mexico City, bersama dengan Kokola Mexico, kita mendapatkan pencapaian yang luar biasa untuk bisa bekerja sama dengan pemain besar di bidang ritel. Kami mengharapkan hubungan yang lebih kuat untuk mewujudkan impian kami, yaitu produk Kokola beredar di seluruh Meksiko,” pungkasnya.Total perdagangan Indonesia-Meksiko pada periode Januari—April 2022 tercatat sebesar 678,54 juta dolar AS atau meningkat 40,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Meksiko sebesar 567,56 juta dolar AS. Sedangkan, impor Indonesia dari Meksiko sebesar 110,98 juta dolar AS. (Ida/ANTARA)
Minyak Turun Karena Khawatir Permintaan, Pasokan Ketat Batasi Kerugian
Singapura, FNN - Harga minyak melemah di perdagangan Asia pada Jumat sore, karena kekhawatiran permintaan muncul setelah kenaikan suku bunga minggu ini, meskipun berlanjutnya pasokan yang ketat dan sanksi baru terhadap Iran membatasi penurunan.Minyak mentah berjangka Brent tergelincir 35 sen atau 0,3 persen, menjadi diperdagangkan di 119,46 dolar AS per barel pada pukul 06.20 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 43 sen atau 0,4 persen menjadi diperdagangkan di 117,16 dolar AS per barel.Jika kerugian bertahan sepanjang hari, minyak berjangka Brent akan mencatat penurunan mingguan pertama dalam lima minggu, sementara minyak mentah berjangka AS akan mengalami penurunan pertama dalam delapan minggu.\"Minyak mentah Brent dan WTI mengalami beberapa penjualan intraday yang berat karena pasar mencoba menilai sejumlah besar kenaikan suku bunga bank sentral dan potensi resesi,\" kata Jeffrey Halley, analis pasar senior Asia Pasifik di OANDA.\"Sayangnya, tidak ada yang mengubah fakta bahwa terlepas dari risiko tersebut, dunia masih kekurangan pasokan minyak mentah dari OPEC+, dan kapasitas penyulingan global, mendorong harga bensin dan solar lebih tinggi dalam pelukan stagflasi,\" tambah Halley.Bank sentral di seluruh Eropa menaikkan suku bunga pada Kamis (16/6/2022), beberapa dengan jumlah yang mengejutkan pasar, dan mengisyaratkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk menjinakkan inflasi yang melonjak yang mengikis tabungan dan menekan keuntungan perusahaan.Di Amerika Selatan, bank sentral Argentina menaikkan suku bunga acuan paling banyak dalam tiga tahun pada Kamis (16/6/2022), karena memerangi inflasi yang mencapai lebih dari 60 persen.Pergerakan itu terjadi setelah kenaikan suku bunga 75 basis poin pada Rabu (15/6/2022) oleh Federal Reserve AS, tertinggi sejak 1994.Namun, investor tetap fokus pada pasokan yang ketat setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran.\"Pasar telah mengamati negosiasi antara Barat dan Iran untuk mengantisipasi kebangkitan kesepakatan nuklir dalam beberapa bulan terakhir. Ini membawa kembali fokus pada masalah sisi pasokan yang sedang berlangsung di pasar,\" kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan.Washington pada Kamis (16/6/2022) memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China dan Emirat serta jaringan perusahaan Iran yang membantu mengekspor petrokimia Iran, sebuah langkah yang mungkin bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Teheran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. (Ida/ANTARA)
Indonesia-Jerman Meningkatkan Kerja Sama Sektor Industri
Jakarta, FNN - Indonesia dan Jerman terus meningkatkan kerja sama di sektor industri, di mana saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 182,3 juta dolar AS dan nilai perdagangan bilateral sebesar 6,0 miliar dolar AS pada 2021.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022 tumbuh 5,10 persen, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan upaya mencapai kondisi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.\"Transformasi ini diharapkan mendukung Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals,” ujar Menko Perekonomian lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Untuk semakin mempererat kerja sama dan meningkatkan investasi, kedua negara menyelenggarakan German-Indonesia Business Round Table bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia pada 16 Juni 2022.Dalam kesempatan itu, hadir State Secretary at the German Ministry for Economic Affairs and Climate Action Anja Hajduk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dimoderatori oleh Managing Director EKONID JanRönnfeld.Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempertahankan stabilitas dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. Sehingga, perlu kerja sama dengan berbagai pihak.“Yang terpenting, Indonesia menantikan konklusi awal dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang menjadi dasar kerja sama ekonomi,” jelasnya.Ia mengatakan, perusahaan Jerman tertarik pada bidang infrastruktur, transformasi digital, transisi energi, dan sustainability. Adapun perusahaan yang hadir bergerak dalam bidang bidang digital, database, infrastruktur, juga terkait financial inclusion dan future energy.“Dalam rangka kerja sama 70 tahun Indonesia-Jerman, banyak hal yang bisa didorong, terutama dalam posisi Jerman yang sedang memimpin G7, dan Indonesia memimpin G20,” ujar Airlangga.Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada April 2018. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan industri di Indonesia mulai memanfaatkan momentum tersebut untuk mengakselerasi penerapan industri 4.0. Pertemuan tersebut membahas topik-topik utama dalam sektor industri, meliputi digitalisasi, infrastruktur dan sustainability.Saat ini terdapat dua perusahaan Indonesia yang ditunjuk menjadi global lighthouse oleh World Economic Forum (WEF), yaitu Schneider Electric Batam dan Petrosea. Selain perusahaan global lighthouse, ada tiga perusahaan national lighthouse dan lima perusahaan Industri 4.0 Lighthouse di Indonesia.\"Saya ingin menginformasikan bahwa hari ini, kami menambahkan salah satu perusahaan Jerman di Indonesia sebagai perusahaan Industri 4.0 Lighthouse, yaitu Infineon Technology,” ujar Menperin.Infineon Technology merupakan salah satu perusahaan global yang memproduksi semikonduktor. Per hari ini, perusahaan tersebut memproduksi sekitar 1,4 miliar chip per tahun dan merencanakan penambahan investasi 4-5 kali lipat dari kapasitas saat ini.“Ini strategi kita untuk memperkuat industri semikonduktor di Indonesia,” jelas Agus.Dalam pertemuan antarnegara tersebut, hadir beberapa perwakilan industri dari Indonesia mempresentasikan gambaran perkembangan sektor manufaktur di Indonesia, terutama terkait digitalisasi, infrastruktur, dan sustainability, best practice yang dijalankan, serta peluang-peluang bisnis yang bisa dimaksimalkan.Delegasi Indonesia memaparkan peluang pengembangan sektor industri dengan potensi dan kemampuan yang telah dimiliki selama ini.Dalam topik digitalisasi, perwakilan TUV Rheinland Indonesia dan TOKOPEDIA memaparkan tren digitalisasi industri di Indonesia serta peran e-commerce di Indonesia dalam mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).Sedangkan untuk topik infrastruktur, perwakilan SIEMENS Indonesia dan Telkomsel memaparkan tentang kebutuhan infrastruktur modern dalam pengembangan ekonomi. Selanjutnya, dalam topik sustainability perwakilan Indolakto menjelaskan bahwa ekonomi berkelanjutan membutuhkan model bisnis yang sesuai. (Ida/ANTARA)
KASN dan BNN Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan ASN
Jakarta, FNN - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani dua perjanjian kerja sama di Jakarta, Jumat, dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN).Penandatanganan perjanjian kerja sama pertama ialah mengenai tes atau uji narkotika bagi ASN di instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tagam Sinaga.Selanjutnya, perjanjian kerja sama kedua mengenai pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi ASN, yang dilakukan oleh Tasdik dengan Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Jafriedi.\"Kami berharap selama masa implementasi perjanjian kerja sama ini koordinasi antara KASN dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Deputi Bidang Pencegahan BNN dapat berjalan simultan, sehingga kerja sama berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi terwujudnya lingkungan ASN yang bebas narkotika,\" kata Tasdik seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Tasdik menyampaikan KASN, sebagai lembaga pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, telah menerima berbagai laporan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Dengan demikian, lanjutnya, pelanggaran tersebut perlu ditindak secara tegas agar tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik.Ia pun menyampaikan ASN merupakan profesi yang mulia karena berfungsi melayani publik dan melaksanakan kebijakan Pemerintah. Namun, tambahnya, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila ASN mengalami kecanduan terhadap penyalahgunaan narkotika.\"Fungsi ini tidak akan berjalan optimal apabila pegawai ASN mulai kecanduan penyalahgunaan narkotika. Kinerja akan merosot, integritas menjadi tercela, bahkan merusak lingkungan sekitar,\" jelasnya.Oleh karena itu, kata Tasdik, KASN menilai perlu mengambil langkah strategis untuk bersinergi dengan BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN.Melalui kerja sama tersebut, diharapkan ada tindakan implementatif berkenaan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN. Di antaranya ialah transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk memperkuat kapasitas kedua lembaga, khususnya penjelasan terkait dengan penyalahgunaan narkotika kepada KASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit kepada BNN, katanya.Kemudian, KASN berharap ada sosialisasi pencegahan narkotika ke instansi Pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kesadaran instansi dan ASN dalam membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, tambahnya, perlu ada koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dalam memonitor pembinaan disiplin terhadap ASN yang terbukti menyalahgunakan narkotika.Terakhir, KASN dan BNN daerah dalam kesempatan tertentu dapat melakukan uji narkotika yang bersifat inspeksi mendadak, sebagai salah satu upaya meningkatkan pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tagam Sinaga mengatakan kerja sama dengan KASN merupakan langkah strategis di tengah peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021. Prevalensi adalah jumlah pengguna narkoba dalam kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal.Sebelumnya, pada 2019, pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 1,80 persen atau 3,41 juta; sedangkan pada 2021 meningkat menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.Selain itu, kerja sama antara BNN dan KASN juga dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang intens mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), baik secara internal maupun eksternal.Tagam berharap kerja sama antara BNN dan KASN dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga cita-cita untuk membebaskan Indonesia dari narkoba dapat segera terwujud. (Ida/ANTARA)
PAN Dikunci Agar Tidak Calonkan Anies Baswedan
Oleh Tjahja Gunawan Wartawan Senior FNN SETELAH Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Perdagangan pada pemerintahan Jokowi, secara politik langkahnya terkunci dalam menghadapi Pilpres 2024. Gelagat Zulkifli Hasan hendak merapat ke Anies Baswedan terlihat ketika dia melaksanakan Shalat Idul Fitri 1443 H bareng Gubernur DKI di Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu. Makanya begitu pulang dari JIS, Zulhas segera ditemui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di kediamannya di Cipinang Timur, Jakarta, Senin (2/5/2022). Narasi yang ditulis di akun Instragram Sandiaga Uno maupun penjelasan resmi pengurus PAN menyebutkan, pertemuan itu hanya silaturahim dalam rangka Lebaran. Tapi pendekatan dan loby Sandi terhadap Zulhas terus berlanjut. Beberapa hari sebelum reshuffle kabinet, Sandiaga sengaja membawa Zulhas ikut kunjungan ke Lampung melihat pembukaan World Surf League (WSL) Krui Pro 2022 atau kejuaraan selancar tingkat dunia. Seperti diketahui, sebelumnya PAN berada di luar pemerintah, namun setelah partai ini pecah dengan Amien Rais yang kemudian mendirikan Partai Umat, akhirnya PAN berkongsi dengan rezim penguasa. Walaupun PAN suaranya kecil tetapi parpol ini bisa menjadi penentu karena bisa melengkapi ketentuan Presidential Threshold 20%. \"Jadi PAN harus dikunci dulu untuk mencegah munculnya tiga orang calon presiden pada Pilpres 2024,\" kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf. Berdasarkan analisa Gde Siriana, Jokowi belajar dari Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Waktu itu pilkada dilakukan dua putaran karena diikuti tiga pasang calon Gubernur DKI yakni pasangan Ahok-Djarot, Agus Harimurti (AHY) -Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pada putaran pertama, pasangan AHY-Sylviana tersingkir. Kemudian pada putaran kedua, PAN yang semula mendukung AHY akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra mendukung pasangan Anies-Sandi. Akhirnya Anies-Sandi bisa mengalahkan pasangan Ahok-Djarot yang didukung Presiden Jokowi dan konglomerat sembilan naga. Nah, supaya Pilpres 2024 tidak seperti Pilkada DKI tahun 2017, rezim penguasa sekarang yang didukung oligarki akan berusaha dengan berbagai cara agar capres yang maju nanti hanya dua pasang. Desain politiknya nanti sama dengan proses politik pada Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dengan dua pasang calon, rekayasa politik (busuk) bisa dilakukan dengan lebih sempurna ketimbang capresnya ada tiga pasang. Pada tahun 2019, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dikabarkan gagal maju sebagai capres ketiga. Menurut mantan wartawan yang juga orang dekat Amien Rais, waktu itu Gatot dibohongi oleh salah satu parpol besar yang hendak mencalonkanya sebagai capres ketiga. Namun, analisa lain menyebutkan parpol yang akan mencalonkan Gatot dibungkam oleh oligarki dengan mahar tinggi. Sehingga ketika itu hanya ada dua pasang capres yang maju yakni Jokowi-Makruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Perlawanan Rakyat Reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, sangat terkait dengan koalisi parpol untuk proses pencapresan tahun 2024. Oleh karena itu, Anies Baswedan akan terus dijegal dari berbagai sisi agar dia tidak maju sebagai capres. Berbagai rekayasa dan pembusukan akan dilakukan untuk menenggelamkan Gubernur DKI tersebut. Suka tidak suka, itulah wajah buruk politik Indonesia sekarang. Saat ini jumlah parpol parlemen pendukung penguasa ada tujuh. Sedangkan dua parpol parlemen sisanya berada di luar pemerintah yakni PKS dan Partai Demokrat. Dengan begitu, peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket dari parpol agar bisa memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/PT) 20 persen semakin sulit. Sebab, kalau Anies Baswedan hanya didukung PKS dan Partai Demokrat, belum bisa memenuhi PT 20 persen. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, PKS hanya memperoleh suara 8,21% sedangkan Partai Demokrat 7,77%. Sedangkan PAN memperoleh 6,84%. Namun, karena sekarang PAN sudah masuk kelompok parpol penguasa sehingga tidak mungkin lagi bisa merapat ke Anies Baswedan. Melihat realitas politik seperti itu, pada akhirnya rakyat hanya menjadi penonton dalam Pilpres 2024 nanti. Sebab, semua capres sudah ditentukan dan direkayasa oleh para ketua umum parpol yang saat ini berkuasa. Sementara gugatan elemen masyarakat tentang PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) selalu menemui jalan buntu. MK selalu menggagalkannya dengan dalih masyarakat yang menggugat PT 20 persen tidak memiliki legal standing. Beberapa tokoh yang telah mengajukan gugatan PT 20 persen ke MK, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur. Ketentuan tentang ambang batas itu dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Jika aspirasi dan suara rakyat dibendung dengan cara-cara licik, pada akhirnya akan memicu perlawanan dari rakyat sendiri. Kalau perlawanan itu sudah berlangsung massif dan menjalar ke berbagai daerah di Tanah Air, itulah yang disebut People Power. Sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut kembali. ****
Mandat Berlakunya Kembali UUD 1945 Proklamasi 17 Agustus 1945
Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HARAPAN baru muncul di tengah-tengah keputusasaan bangsa ini, tiba-tiba ada secercah harapan melalui mandat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hasil Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pembawa suara kedaulatan rakyat senantiasa memohon berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, memberikan mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memperjuangkan perubahan masalah fundamental pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2022,” kata Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Mandat yang diberikan Penyambung Suara Kedaulatan Rakyat tersebut, disampaikan dalam “Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu justru kita masuk didalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik suka tidak suka, mau tidak mau rakyat, di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih. Yang mengerikan sepanjang sejarah adalah pecah-belah sedang dilakukan oleh buzer buzer bayaran, isu tentang Islamopobhia terus digulirkan, stikma Khilafah, Teroris, Radikal dihujamkan pada Umat Islam, istilah Kadrun yang biasa dipakai PKI menjadi bahasa olok-olok yang menyakitkan bagi umat Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Isu pecah-belah terus dilakukan. Yang paling baru adalah politik identitas arah, yang disasar jelas umat Islam. Padahal, negeri ini didirikan oleh politik identitas. Ide Indonesia merdeka pertama kali digagas oleh HOS Tjokroaminoto dari Syarekat Islam dengan pidatonya. Yang menarik dari pidato Tjokroaminoto saat membahas zelfbestuur ialah ketika dirinya justru mengangkat undang-undang yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai senjata. “Tuan-tuan jangan takut, bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan perkataan “pemerintahan sendiri”. Dengan sendirinya kita tidak takut untuk memakai perkataan itu, karena ada undang-undang (wet) yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk, yang juga mempergunakan “pemerintahan sendiri”, yaitu Undang-Undang 23 Juli 1903 tentang Desentralisasi dari Pemerintahan Hindia Belanda.” Dengan Zelfbestuur itulah cikal bakal Kemerdekaan Indonesia dan dimulailah pergerakan kebangsaan dan lahir berbagai politik identitas. Mengapa sekarang para elit politik dan partai politik alergi terhadap politik identitas? Mereka tidak belajar sejarah bangsa ini. Mengapa butuh Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila ya karena kita memang multi etnis, multi agama, multi golongan. Jadi, jangan coba-coba untuk anti terhadap politik aliran, itu berbahaya karena akan terjadi perpecahan bangsa ini. Sejak UUD1945 diamandemen, pemimpin dan elit politik sudah meninggalkan tujuan negara yang ada dalam Proklamasikan 17 Agustus 1945. Mungkin para elit juga lupa tujuan Indonesia merdeka dalam Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara justru kita masuk di dalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih dan dipilih. Partai politik menjadi segala-galanya. Kehidupan rakyat ini ditentukan oleh suara politik, bahkan rusak dan tidak rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh banyak-banyakan suara di DPR . Mari kita kini membuka lembaran sejarah bangsa. Apa yang sedang terjadi sekarang ini sudah pernah terjadi di negeri ini. Dan mari kita baca cuplikan pidato Bung Karno Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) 17 Agustus 1959 di Jakarta. ”Sebetulnya, dulu, Rakyat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah juga menjalankan aktivitas di lapangannya masing-masing. Akan tetapi aktivitasnya itu tidak terkoordinir satu sama lain, tidak terkoordinir di atas persadanya satu dasar dan satu jurusan, – “satu buat semua, semua buat satu”, – satu, yaitu Negara supaya menjadi Negara Kesatuan yang kuat berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masyarakat supaya menjadi masyarakat adil dan makmur yang memberi kebahagiaan kepada semua warga negara di seluruh tanah-air. Dulu aktivitas itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitas satu golongan dilakukan atas kesengsaraannya atau kemelaratannya golongan yang lain. Aktivitas yang bersimpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tujuan Revolusi, melainkan malahan menjauhkan kita dari tujuan Revolusi! Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total! Herordening politik. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, demokrasi harus menjadi alat Rakyat. Alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat. Tujuan Rakyat yang telah dikorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, masyarakat adil dan makmur”. Demokrasi liberal yang sedang di jalan dengan sistem kepartaian, negara ini menjadi liberal Kapitalisme. Bhkan, super kapitalis tanah-tanah rakyat direbut oleh Oligarki kapitalis dan negara kehilangan kedaulatannya. Demokrasi dengan membatasi rakyat yang mengajukan pemimpinnya harus diakhiri. Presidential threshold ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tentang ambang batas tersebut dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Ketentuan itu berpotensi menutup peluang publik untuk bisa mendapatkan pasangan capres dan cawapes yang fresh. Mengembalikan UUD1945 secara murni dan konsekuen harus segera dilakukan guna menyelamatkan Indonesia dari golongan oligarki. Karena adanya kerusakan yang sudah sangat akut ini diperlukan pemimpin yang berani melakukan revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. (*)
Dengan Tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit, FSP Parekraf KSPSI Gelar Munas Pertama di Bali
Jakarta, FNN – Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf), anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Pertamanya. Setelah sebelumnya dideklarasikan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Maret 2022, kurang dari tiga bulan kemudian Pengurus Pusat dan sekurangnya 13 Pengurus Daerah dari Aceh sampai Sulawesi Barat beserta Pengurus Cabang dan Pengurus Unit Kerja di dalamnya bergerak cepat menata organisasi dengan melaksanakan Munas di Bali pada tanggal 21-22 Juni 2022. “Sikap proaktif masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan negeri. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) KSPSI sebagai bagian dari society yang anggotanya terkena dampak langsung yang sangat besar akibat pandemi ini, sangat siap bersinergi dengan pemerintah dan pihak swasta”, tutur Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI. “Salah satu tujuan kami menyelenggarakan Musyawarah Nasional dengan tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit ini, selain merupakan amanat AD/ART FSP Parekraf KSPSI Pasal 28, juga sebagai ikhtiar dari seluruh pekerja di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi menyusun program yang sekiranya dapat membantu Pemerintah demi tercapainya bangsa yang sehat yang diharapkan menjadi monumen kebangkitan pariwisata Indonesia.”, tambah Jumhur. Seperti diketahui, Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat dunia. Sudah 2 tahun lamanya, pandemi ini menyerang kita semua. Segala lini kehidupan terkena dampak akibat pandemi ini, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Diperlukan kerja sama dari berbagai sektor untuk bisa membawa Indonesia bertahan dan melewati masa kelam ini. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, saat beraudiensi dengan FSP Parekraf KSPSI di Gedung Pesona pada 13 Mei 2022 lalu mengatakan, “Kami berharap dengan adanya kemitraan dengan Serikat Pekerja Parekraf ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi kita, membuka peluang usaha, dan membuka lapangan kerja yang luas.” “Yang pertama, tugas Kementerian adalah memastikan agar supaya industri ini kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja parekraf. Kedua, Kementerian siap berkolaborasi untuk up-skilling, re-skilling, dan new-skilling pekerja di bidang parekraf.”, pungkas Menteri Sandi. Munas ini akan dilaksanakan mulai pukul 7.00 WITA di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar Utara dan dihadiri oleh Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja RI) atau yang mewakili, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI DPD Bali, mewakili Gubernur Bali yang harus menghadiri kegiatan lain di Jakarta). Sebagai upaya physical distancing dan implementasi dari penerapan teknologi digital, Munas ini dilakukan secara hybrid (offline dan online) dengan disiarkan secara live melalui platform Zoom dan Youtube yang dapat diakses melalui pranala : https://bit.ly/parekraf_tv. (sws)
POPULER
