ALL CATEGORY
Hersubeno: Jokowi Akan Mati-matian Tutup Peluang Anies Jadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan fix dijadikan calon presiden oleh Partai Nasdem. Pencalonan ini diumumkan sendiri oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia mengumumkan 3 nama yang akan diusung menjadi bakal calon presiden (Capres) dalam Pilpres 2024 pada Jumat, 16 Juni 2022 lalu. Selain Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Diusungnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa oleh NasDem mendapat banyak komentar tokoh. Salah satunya adalah Jurnalis senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 19 Juni 2022. Hersubeno Arief menduga, diusungnya 3 nama bakal Capres 2024 oleh NasDem merupakan bentuk tukar tambah politik antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah jangan sampai nama Anies muncul dalam daftar calon presiden dari NasDem,\" kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Hal ini, kata Hersu, disebabkan oleh adanya rivalitas antara Anies Baswedan dan Jokowi. Pasalnya, kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta kerap dianggap merugikan kepentingan para oligarki yang selama ini menjadi penyokong utama Jokowi. Karena itu, Hersu menilai Jokowi akan berusaha mati-matian untuk menutup peluang Anies Baswedan agar tidak muncul dalam bursa Capres 2024. \"Karena potensinya kalau sampai kemudian Anies mendapat tiket, ini bisa mengubah peta politik. Karena memang dari hasil-hasil survei, nama Anies yang paling menonjol,\" tuturnya. Hersu menjabarkan, buruknya hubungan antara Anies Baswedan dan Jokowi salah satunya ditandai dengan nihilnya dukungan perusahaan BUMN di ajang balap mobil listrik Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 lalu. \"Apakah anda percaya bahwa putusan yang sangat besar itu merupakan inisiatif dari Erick Thohir pribadi? Tentu saja tidak, ada tangan-tangan kekuasaan di atas Erick yang ikut bermain,\" serunya. \"Bahwa Erick juga punya kepentingan yang sama karena dia sendiri juga salah satu kandidat yang ingin run pada Pilpres 2024, ya itu pasti ada, tapi tidak semata-mata itu keputusan Erick pribadi,\" kata Hersubeno Arief menambahkan. Hersu mengungkapkan spekulasi bahwa Jokowi sengaja menutup tiket untuk Anies adalah karena semula mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu akan diusung koalisi PAN, NasDem, dan PPP. Tapi, ternyata semuanya kandas ketika Partai Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini diduga akan digunakan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai proxy dari Jokowi. Pintu Anies untuk memperoleh tiket dari PAN semakin tertutup rapat ketika akhirnya Zulkifli Hasan ditarik masuk kabinet oleh Jokowi dengan menjadi Menteri Perdagangan,\" tutur Hersubeno Arief. Lebih lanjut, Hersu menyinggung pernyataan Surya Paloh yang menyebut bahwa NasDem merdeka dalam menentukan arah politik. Surya Paloh juga mengatakan Pemilu merupakan mekanisme agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. Menurutnya, pernyataan Surya Paloh itu sengaja ditujukan kepada pemerintahan Jokowi yang kini tengah berkuasa. \"Ini kan sinyalnya jelas sekali kalau dimonopoli oleh satu kelompok saja, itu siapa yang sekarang berkuasa,\" tegas Hersubeno Arief. (Ida, sws)
Presiden Segera Kibarkan Bendera Putih
Faktanya, hasil reshuffle tidak membawa pengaruh dan perubahan signifikan apa-apa sesuai obsesi publik Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM era reformasi ini ternyata melahirkan sebuah konglomerasi baru secara ekonomi, dan politiksangat liberal kapitalistik. Ongkos rekrutmen politik makin mahal, politik transaksional tumbuh bersama ongkos proses politik menjadi sangat besar. Melahirkan Perselingkuhan para politikus partai politik dengan para taipan Oligarki terjadi makin mesra. Wakil rakyat yang menyandang sebagai anggota Dewan pada semua tingkatan hanya sebagai aksesoris kekuasaan, bahkan sangat fatal kalau langsung atau tidak langsung hanya sebagai budak Oligarki. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Mereka terpaksa datang ke bilik suara karena tekanan ekonomi dan masuk jeratan politik transaksional. Setelah itu antara wakil rakyat dan rakyat pemilih putus hubungan. Menunggu pemilu berikutnya. Demokrasi dibajak oleh para politikus atas tekanan para taipan sebagai oligarki yang makin brutal yang telah menguasai semua instrumen dan lini setiap Pemilu/Pilpres. Korupsi merajalela. KPK tinggal nama tak bergigi lagi, bahkan indikasinya sebagai benteng keamanan bagi para koruptor Mekanisme self-correction dilumpuhkan oleh kekuatan oligarki, sehingga Republik menghadapi prospek jatuh menjadi negara gagal. Krisis multidimensional dan kemarahan rakyat mulai menampakkan dengan keberaniannya cepat atau lambat akan mengancam dan melawan oligarki. Kekuasan Oligarki mulai mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk massa munculnya people power atau Revolusi. Indonesia sedang berhitung mundur untuk menjaga keruntuhan Republik ini dengan menghentikan kerakusan oligarki yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan Republik ini. Presiden sepertinya sudah di luar kemampuan mengendalikan situasinya, dan bahkan, larut menjadi bagian oligarki. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya Presiden segera kibarkan bendera putih. Kembalikan mandat kepada rakyat untuk kembali menata ulang Indonesia sesuai UUD 1945. Presiden Weton Narasi para politisi itu selalu berucap: “Reshuffle itu hak prerogatif presiden”. presiden”. Reshuffle, Rabu Pahing (15/06/2022), mungkin berdasar hitungan weton. Presiden harus lebih dahulu membahasnya bersama pimpinan parpol anggota koalisi, untuk menyatukan kekuatan tuahnya. Hak prerogatif sementara bergeser ke tempat lain atau menjadi hak prerogatif patungan untuk bisa melahirkan kabinet yang memiliki weton selaras dengan weton Presiden. Dalam penantian panjang berhari-hari, reshuffle ekspektasi publik yang tinggi menjadi teka-teki silang: seperti apakah keputusan final reshuffle kabinet yang dilakukan pada Rabu Pahing (15/06/2022). Yang telah disesuaikan dengan weton atau hari lahir presiden. Alasannya, ini sesuai dengan mitologi Jawa, agar bertuah minimal kekuatannya sama dengan weton Rabu Pahing. Kata tukang ramal (peramal), weton itu adalah penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang, yang sering digunakan, sebagai patokan untuk merujuk ramalan tertentu. Menurut kepercayaan Jawa, weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Bahkan kalau tidak sesuai weton bisa membawa bencana. Sayang: “kesakralan” yang terjanjikan dalam mitos sang weton tidak terbukti. Publik telanjur mempercayai sang weton itu sebagai senjata pamungkas yang ampuh memangkas sampah politik yang mengotori kinerja kabinet. Faktanya, hasil reshuffle tidak membawa pengaruh dan perubahan signifikan apa-apa sesuai obsesi publik. Wajar rakyat kecewa berat sudah telanjur membayangkan akan terbentuk formasi kabinet baru yang bertuah sebagai senjata pamungkas pemangkas kompleksitas persoalan ekonomi yang menindih rakyat. Apa yang terjadi, malah hanya basa-basi soal weton. Setelah pelantikan, mereka berbaris jalan-jalan dan terlihat makan siang dengan ketawa riang. Publik menduga-duga sedang konsentrasi membahas weton atau sedang asyik menghitung siapa yang weton-nya bawa tuah sebagai Capres/Cawapres pada Pilpres 2024. Netizen lagi-lagi menduga, kalau itu judulnya untuk mencapai musyawarah mufakat pasti deadclok. Pilihannya harus voting atau terpaksa di-pending sementara untuk masing masing melakukan konsultasi ke dukunnya masing-masing. (*)
Singapura Mencampuri Urusan Politik Dalam Negeri Indonesia
Oleh: Radhar Tribaskoro Presidium KAMI Singapura, a little red dot in malacca straits, kembali menolak warganegara Indonesia yang ingin memasuki negara itu. Kali ini Anton Permana, aktivis KAMI, yang ditolaknya. Berbeda dengan UAS, Anton bukan ulama. Ia juga bukan bagian dari 212, HTI, FPI atau apapun Ormas yang diasosiasikan sebagai Islam garis keras. Anton lulus dari Lembaga kepemimpinan nasional tertinggi dan terbaik di Indonesia yaitu Pendidikan Reguler Lemhanas RI. Orang tahu bahwa hanya orang berkualifikasi tokoh nasional boleh ikut pendidikan di atas. Pendidikan itu bertujuan menanamkan Wawasan Kebangsaan, sehingga tidak mungkin lulusannya terpapar radikalisme dan/atau terorisme. Anton Permana memang pernah berselisih dengan pemerintah. Ia dijebloskan ke dalam penjara selama hampir setahun, namun dakwaan yang dikenakan pada dirinya adalah berkenaan dengan \"penyebaran berita yang berlebih-lebihan\". Tidak ada dakwaan radikalisme apalagi terorisme. Jadi setelah UAS ditolak masuk dengan alasan radikalisme, apa alasan Singapura menolak Anton Permana? Perlu dicatat bahwa sikap atau kebijakan suatu negara menolak atau menerima kedatangan seseorang ke negaranya adalah sebuah sikap atau kebijakan politik. Maka di sini kita bertanya, apa sebetulnya pesan politik yang ingin disampaikan oleh Singapura kepada bangsa Indonesia? Pada satu sisi, Singapura menyatakan antipati kepada radikalisme. Sikap ini menjadi soal dalam kasus UAS, apa dasarnya Singapura mendakwa UAS sebagai ulama radikal? UAS memang sering berlawan-pandang dengan pemerintah tetapi pemerintah Indonesia tidak pernah mendakwa UAS sebagai ulama radikal. Dalam kasus Anton Permana, saya kira pemerintah Singapura mengirim pesan bahwa mereka juga tidak menyukai gerakan nasionalis Indonesia yang mempermasalahkan ketimpangan, korupsi, dan dominasi oligarki. Tepatnya mereka tidak suka kepada KAMI yang tidak mau berkompromi dengan oligarki. Dalam sudut pandang di atas kita melihat Singapura sebagai negara pembela para koruptor dan oligarki. Hal itu mengkonfirmasi mengapa koruptor Indonesia banyak lari ke Singapura, sementara kantor dan uang oligarki bertimbun di Singapura. Bahwa UAS dan Anton Permana bukan objek yang tepat atas semua dakwaan Singapura hanya bisa dipahami bahwa bukan kedua orang itu yang penting di mata Singapura. Terpenting bagi Singapura adalah menyampaikan pesan bahwa mereka tidak menyukai orang yg radikal dan orang yang kritis kepada oligarki. Tujuan Singapura tidak lain adalah membentuk opini publik Indonesia sedemikian rupa sehingga sejalan dengan sikap politik mereka. Saya tidak heran bila Singapura menggunakan semua kekuatan yang ada di tangannya, termasuk penguasaan atas korporasi dan industri strategis di Indonesia untuk mencapai tujuannya itu. Dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa Singapura telah menerabas fatsun yang sampai sekarang selalu dihormati oleh negara-negara ASEAN: tidak ada hak anggota ASEAN mencampuri politik dalam negeri anggota lainnya. Radikalisme dan oligarki di Indonesia sekarang ini adalah isu politik yang terbuka. Kebijakan anti-radikal terus diserang secara akademis dan implikasinya yang islamophobik. Demikian juga isu oligarki, semakin banyak orang yang memahami eksistensi kuasa oligarki. Rakyat belakangan merasakan pahitnya kuasa oligarki itu dari kasus kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah Singapura ingin mencampuri pembentukan pendapat publik di Indonesia. Itu haram, Cik. Negara kecil dengan ambisi besar selalu muncul dalam sejarah. Mereka ingin berarti. Tetapi kita tidak harus belajar soal politik demokrasi kepada negara kecil. Di negara sekecil itu para penguasanya masih tidak percaya diri dan mengembangkan politik partai tunggal. Sejak berdiri Singapura selalu dipimpin oleh penguasa otoriter. Jakarta, 20 Juni 2022.
Piagam Jakarta: Kesepakatan Agung Yang Dikhianati
Perbaikan kualitas data pemilih, dan perubahan sistem pemilu adalah agenda yang perlu segera disiapkan supaya hemat anggaran sekaligus efektif untuk merekrut pejabat publik yang kompeten sebagai pelayan publik. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts AMANDEMEN ugal-ugalan atas UUD 1945 sebagai kudeta konstitusi adalah pengkhianatan atas kesepakatan langit para pendiri bangsa ini. Akibat dari pengkhianatan itu kini berbuah adanya deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berpuncak pada pemusatan sumberdaya politik pada segelintir elit partai politik dan sumberdaya ekonomi pada segelintir taipan. Berbagai mal-administrasi publik terjadi, termasuk dengan memanfaatkan situasi pandemi, sehingga lahir berbagai regulasi yang hanya menguntungkan oligarki politik dan ekonomi tersebut. Gejala negara gagal yang kini menguat merupakan puncak sikap kufur nikmat yang dipertontonkan oleh para elit yang kemudian ditiru secara masif oleh masyarakat luas. Pengkhianatan atas kesepakatan para pendiri bangsa dari berbagai golongan dan daerah dalam Piagam Jakarta terus terjadi. Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang sesungguhnya masih berlaku hingga saat ini dengan berbagai cara diabaikan begitu saja oleh para elit penguasa, bahkan dengan secara terbuka menjadikan agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Oleh Prof. Kaelan UGM dikatakan bahwa elit penguasa telah memurtadkan bangsa ini dari Pancasila. Sementara itu kekuatan-kekuatan masyarakat madani dan daerah-daerah otonom terus melemah, bahkan banyak kampus sekarang ini dengan suka cita menjadi bagian dari pembusukan demokrasi, pelemahan gerakan anti-korupsi, dan proses desentralisasi. Agenda reformasi kini berbalik arah menuju ORLA yang jauh lebuh buruk. Untuk melawan arus balik ini, kekuatan moral mahasiswa ini harus segera dimulai dengan membangkitkan kembali daya kritis mahasiswa di internal kampus bukan hanya dengan demonstrasi di jalan-jalan di luar kampus. Template kehidupan dangkal pada banyak mahasiswa semacam lulus tepat waktu, meraih predikat cumlaude lalu bekerja di BUMN dan MNC atau menjadi youtubers telah melemahkan mahasiswa sebagai kekuatan moral. Sebagian besar koruptor adalah alumni perguruan tinggi terkenal dengan kualifikasi magister. Setelah berhasil mengubur Pancasila di bawah kaki mereka sendiri, kekuatan-kekuatan kiri dan nasionalis radikal terus-menerus menuduh Islam sebagai musuh Pancasila, intoleran, bahkan anti-NKRI. Sambil terus mempropagandakan agenda sekulerisasi mereka, yang terakhir soal LGBT, kekuatan-kekuatan kiri dan nasionalis radikal tersebut menabuh genderang Islamophobia, sehingga ummat Islam semakin terbungkam untuk mengartikulasikan kepentingan politik Islam secara bebas dan terbuka. Tuduhan politik identitas bahkan telah disematkan oleh elit parpol berkuasa untuk mematikan politik Islam sebagai imajinasi politik baru. Model pengelolaan pemerintahan Islam alternatif perlu diwacanakan secara akademik dan lebih luas agar menjadi opsi yang wajar saat negara terjebak hutang yang makin menggunung, kesenjangan spasial yang meluas, dan juga ketimpangan ekonomi yang memburuk, serta kedaulatan negara yang telah menghilang. Dinamika global dan regional telah menyeret Republik ini menjadi hanya sekedar negeri satelit Amerika atau China. Rangkaian Pemilu yang dibanggakan sebagai “praktek demokrasi terbesar ke-4 di dunia”, bahkan “Islam terbukti compatible dengan demokrasi” telah pula mengalami devolusi. Pemilu makin terbukti hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan para elit politik yang disokong para taipan, bukan sebagai platform rekrutmen pejabat publik yang dapat dipercaya untuk bekerja bagi kepentingan publik. Dengan ongkos yang makin mahal, Pemilu telah dijadikan sebagai instrumen net transfer hak-hak politik rakyat pada partai-partai politik yang kemudian hampir secara sengaja tidak disalurkan ke Parlemen untuk diperjuangkan bagi kepentingan publik. Tanpa Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipercaya, prosedur pemungutan dan rekapitulasi yang rumit dan rentan manipulasi, sering terjadi praktek jual-beli suara siluman antara peserta Pemilu dengan oknum penyelenggara Pemilu. Pemilu langsung pejabat publik terutama Presiden di negara kepulauan yang bentang alam seluas Eropa ini adalah sebuah praktek demokrasi yang paling muskil di seantero planet ini. Perbaikan kualitas data pemilih, dan perubahan sistem pemilu adalah agenda yang perlu segera disiapkan supaya hemat anggaran sekaligus efektif untuk merekrut pejabat publik yang kompeten sebagai pelayan publik. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa Umat Islam adalah pemilik sah Republik ini yang bersama unsur-unsur bangsa yang lain harus bekerjasama untuk menyelamatkan dan membela NKRI dari proxy and neo-cortex war kekuatan-kekuatan nekolimik. Sumberdaya spiritual dan kultural pesantren perlu diperkuat justru pada saat sistem pendidikan nasional makin dimonopoli secara radikal oleh sistem persekolahan massal paksa yang dikerdilkan menjadi sekedar instrumen teknokratik penyediaan buruh trampil murah, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Berbagai upaya untuk \"menyekolahkan\" pesantren perlu diwaspadai karena akan mengancam kemandirian pesantren sebagai benteng terakhir simpul-simpul sumberdaya spiritual dan kultural ummat Islam. Gunung Anyar, 20 Juni 2022. (*)
Natalius Pigai: Jangan Mancing Kami Keluar Menjadi Harimau!
CANDAAN “Kopi Susu” Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memantik “kemarahan” aktivis HAM Natalius Pigai. “Ini sobat lama saya yang rupanya uring-uringan berkaitan dengan guyonan Bu Megawati soal kopi susu, yakni menggambarkan orang salah satu Wakil Menteri dari Papua, yang disebutnya hitam seperti kopi, dan Mega seperti susu,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu (18/6/2022). Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Bung Pigai menjadi enggak nyaman dengan guyonan semacan ini? Berikut petikan wawancara Hersubeno Arief dengan Natalius Pigai. Kenapa anda merasa bahwa Bu Mega ini kok rasis gitu? Begini, Bu Mega itu negarawan ya tokoh bangsa, tokoh Indonesia, jadi apapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Bu Mega bisa semua penuh makna, atau seorang presiden itu sebuah sinyal politik gitu. Jadi tidak asal ucapan sesaat begitu saja yang mengatakan bahwa kopi susu itu sama saja dengan kamu. Itu diperkuat juga oleh Hasto Kristiyanto dalam konteks kopi itu hitam, susu itu putih. Ibu Mega itu tidak tahu atau Hasto itu tidak tahu. Justru orang kulit hitam di dunia itu korban rasisme. Sampai sekarang lebih dari 700 tahun itu karena kata warna itu, warna hitam ketika orang Portugis dan Spanyol masuk di Afrika Barat ya mereka temukan orang berkulit gelap, maka disebut negro. Negro itu bahasa Latin Spanyol yang disebut hitam. Kemudian di Amerika dalam perkembangannya Black Man dalam bahasa Inggris yang tadi dalam bahasa Spanyol adalah negro. Kemudian orang Anglo saxon atau orang Eropa berbahasa Inggris menggunakan kata blackman. Jadi negro dan Blackman itu adalah warna nama, warna kulit sama dengan yang sekarang Hasto sudah menyatakan bahwa kopi susu itu adalah warna. Berarti ini sama saja dengan orang Spanyol, orang-orang berbahasa Inggris maupun juga orang Indonesia, yang bernama Ibu Mega dan tokoh nasional, termasuk Hasto itu melabeli kami itu kulit berwarna. Padahal, di Amerika sudah tidak lagi orang-orang yang berkulit seperti kami ini menerima apa yang namanya Negro atau Blackman karena itu penghinaan, karena itu mereka lebih sebut African-American. African-american, bukan Negro atau bukan Blackman. Karena itulah menurut saya, memahami kopi susu itu biasanya lebih terorientasi pada segregatif, rahasialistik, diskriminatif, dan merendahkan martabat atau mempertegas perbedaan bahwa kamu itu warna lain dengan kami begitu. Berbeda kalau ketika Ibu Megawati bilang pelangi Indonesia, pelangi Indonesia itu kata-katanya lebih pluralistik sejalan dengan maintream integrasi sosial di seluruh dunia. Mainstream integrasi sosial di seluruh dunia itu pakai mosaik atau pelangi. Lambang pelangi itu persoalan integrasi sosial. Tapi, kalau kopi susu itu ke perbedaan, mempertegas perbedaan bahwa kamu dengan kami. Begitu Ibu Mega menyatakan kami orang Papua itu berbeda dengan dia begitu. Dia berbeda dengan kami. Sedangkan Indonesia itu ada 700 suku dan 1.013 bahasa, kalau dia dalam konteks kebangsaan, maka dia harus pakai pelangi Indonesia yang dimana menyebut ini salah satu warna dari 13 abad 700 suku tersebut yang disebut pelangi bangsa atau kebhinekaan bangsa. Tapi kalau disebut kopi susu di kampung-kampung juga sama. Kkalau waktu dulu misalnya saya jalan dengan seorang perempuan yang, katakanlah orang di luar Papua, mereka sebut kopi susu. Atau misalnya ada orang kulit hitam, orang Papua jalan dengan orang lain disebut kopi susu. Kopi susu itu konotasi negatif. Ok saya baru tahu. Iya, bisa lebih cenderung menyindir, menyindir yang dimaksud itu, kamu kok berani kopi susu. Kamu kok bisa kopi susu itu. Karena itulah, menurut saya, alam bawah sadar Ibu Megawati sebenarnya menyatakan adanya diskriminasi atau rasionalistik. Itu (adalah) kecenderungan teror kata-kata yang berorientasi pada rasialistik. Bayangkan seorang anak Soekarno aja alam bawah sadar itu mengungkapkan perbedaan. Karena kan rasialisme itu muncul yang pertama itu dari kata-kata seperti tadi, negro. Di Amerika selanjutnya setelah kata-kata itu, yang berikutnya adalah ada ideologi yang muncul yaitu segregasi perbedaan, atau perwujudan dari ideologi segregasi tersebut, maka dilakukan kebijakan politik di apartheid misalnya, di Afrika Selatan atau Amerika, sekolah dibedakan. Setelah itu selanjutnya adalah mempertegas perbedaan sosial. Jadi, pertama itu dimulai dari pikiran, yang kedua menyebutkan warna atau mengucapkan, yang ketiga, itu menjadi sebuah ideologi yang tertanam di dalam kalbu setiap orang. Orang kulit putih atau orang kulit berwarna. Kemudian, berikut menjadi setelah jadi ideologi diwujudnyatakan di dalam kebijakan politik dan pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial oleh pemerintah resmi seperti Afrika Selatan dan Amerika yang terjadi sejak dulu sebelum tahun 1960-an ke bawah. Lalu yang berikutnya adalah dampak-dampak yang muncul dalam berbagai aspek itu ya karena itu kalau alam bawah sadar Megawati menyatakan kopi susu, di saya meyakini karena Megawati itu adalah tokoh politik nasional di PDIP. Jadi, itu sudah pasti ada yang pertegas kebijakan menjadi sebuah ideologi yang mempertegas dan melaksanakan, apa yang menjadi pemikiran dasar Ibu Mega itu, menurut saya, nyatanya bayangkan orang Papua saja hanya Wakil Menteri. Masih mending Gus Dur dulu, masih mending SB. Ini Wakil Menteri, itu ecek-ecek. Maaf saja jauh itu anak Soekarno lo. PDI Perjuangan yang kita kasih itu bukan hanya satu. Kita kasih sumberdaya luar biasa. Kemudian kami juga bergabung dengan Negara ini dengan emas, uranium, plutonium, californium, semua kita kasih. Jadi dia anggap itu hebat, kasih wakil ke saya saja saya tolak semua jabatan itu. Saya bilang, kecil ecek-ecek kok jadi. Maksudnya itu tidak dalam konteks pemberian dan penghargaan posisi dan jabatan dan sumberdaya. Belum lagi persoalan sumber daya, belum lagi persoalan politik, dan konflik. Jadi bisa saja saya berpandangan bahwa kebijakan operasi militer di Papua, kebijakan ada politik pendudukan, melalui pemekaran di Papua itu dilakukan sebenarnya di atas bangunan pemikiran dasar yang namanya rasialisme, rasialistik, orientasi dan titik terakhir dampak utama dari kebijakan rasialistik itu adalah Jono Said menghilangkan suku, menghilangkan sebuah bangsa dan kata-kata itu tidak hanya diucapkan oleh Ibu Mega, Risma (Tri Rismaharini, Mensos) juga menyatakan hal yang sama. Jokowi sampai sekarang orang Papua jadi menteri itu tidak ada. Kebijakan separatis Jono Said, kemudian sumber daya alam di Papua dibangun di luar Papua seperti smelter, kantor private di Jakarta itu bisa dipandang sebagai bagian dari kebijakan segregatif, rasialistik itu. ‘ Jadi ungkapan Ibu Mega ini menurut saya satu sisi memang kami kecewa karena kami sakit hati. Karena itu ungkapan menyakitkan, tapi saya sebagai intelektual yang saya merasa ya inilah potret Indonesia dan kemungkinan sulit orang Papua menerima dan tidak akan bercak percaya sampai dunia kiamat, enggak bakal selesai perbedaan itu, sudah dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa kok. Saya, bapak saya itu, selama 30 tahun, saya itu pembela kemanusiaan. Saya bisa saja sekarang, besok bisa jadi warga negara Amerika, bisa di Australia, bisa Eropa, bagi saya tidak ada pengaruh. Tapi bagi orang Papua selain saya, itu pengaruhnya besar dengan sebuah pernyataan itu. Karena itu apa yang saya bicara ini untuk melindungi rakyat, melindungi kepentingan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya di Papua. Begini saja, Ibu Mega tidak usah pakai mewakili sekretaris, juga tidak usah mewakili menteri-menterinya untuk menyampaikan. Biarlah dia sendiri yang menyampaikan apa yang dimaksud dengan kopi susu itu karena di Amerika sekalipun kalau dia bilang misalnya blackman, negros. Seorang misalnya Joe Biden keluarkan pernyataan itu pasti diserang habis-habisan. Tapi kalau di Indonesia dianggap pahlawan, pahlawan bagaimana? Produksi rasialisme itu muncul dari mereka kok. Ya sebentar dulu pelan-pelan dulu nih, saya sampai ini rupanya kelihatannya serius sekali Anda menganggapnya. Karena saya tadinya konteksnya ini saya mohon maaf. Kalau Anda kemudian menilai saya juga jadi rasialis, saya membacanya ini tadinya ketika nemu cuitan Anda, saya mencari sumbernya apa sih, saya sih menurut. Tadinya saya anggap juga ibu Mega sekedar candaan dan kemudian menyatakan bangga karena sepatu kadernya pun dari Papua begitu. Bukankah begitu konteks seharusnya Bung Pigai. Iya jadi begini. Kalau persoalan saya itu tidak ia menganggap orang luar Jawa itu cuma rasionalistik nggak, kita kan mendikte sekarang ini karena tokoh politik nasional, tokoh besar, saya pelajari buku pertama itu tentang negros, Negroid History yang ditulis oleh E Dubois, Profesor di Harvard University tahun 1912. Dia yang menuliskan buku tentang sejarah panjang waktu disertasi S3 di Harvard University. Saya sudah baca semua perjalanan sejarah penderitaan orang kulit hitam di seluruh dunia. Karena itu kenapa saya respon begini, karena ini masalah serius. Contoh tiba-tiba ada seorang jenderal bintang empat polisi waktu menjadi Kapolda dia bilang, kalau kamu malas saya kirim ke Puncak Jaya Papua sana. Terus ada seorang menteri dari PDI Perjuangan Ibu Risma menyatakan, kalau kamu ini saya kirim ke Papua. Papua dijadiin sebagai sebuah tempat sampah. Kemudian dulu waktu Ali Moertopo menyatakan, orang Papua itu sebaiknya tinggal di Pasifik sana. Padahal dia tidak tahu bahwa Papua itu Pasifik South. Pacific kami itu Pasifik, bukan Pasifik yang di Hawaii sana, bukan. Kami ini Pasifik atau Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menyatakan hal yang sama. Hendropriyono juga mau pindahkan orang Papua ke Maluku. Jadi kalau dilihat dari tokoh-tokoh bangsa seperti ini orang Papua itu ada kesabaran. Jadi saya mau ingin sampaikan terakhir bahwa sebelum Bung sampaikan sama saya atau ajukan pertanyaan orang Papua itu adalah bangsa terakhir yang teraniaya lebih dari 700 tahun atas nama rasialisme sampai detik ini. Dan saya mendengar dari orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika Latin yang terutama African-American, Afrika-European, mereka cerita hal yang sama. Kamu itu bangsa terakhir yang masih menghadapi rasialisme serius. Diplomaship terstruktur dan terencana. Jadi artinya tidak semua, ada juga orang yang empati gitu, orang yang punya kemanusiaan ada di luar Papua Salah satunya adalah misalnya Bung Hersu. Juga ada banyak yang baik. Tetapi menjadi pertanyaanku dan lebih dari 10 tokoh nasional dan tokoh bangsa mengeluarkan pernyataan yang sifatnya segregatif dan rasionalistik itu, berarti itu sangat serius begitu. Karena itu maka jangan mancing kami keluar menjadi harimau, karena ada berjuta-juta orang yang tinggal hidup dan makan di kampung halaman kami. Kamu juga harus mengasihani, jangan sampai terjadi konflik horizontal yang lebih luas. Padahal kita bukan itu. Ingat Suriname. Itu merdeka, tapi orang-orang dari rantauan Suriname itu tidak pernah diganggu. Mereka jadi warganegara New Caledonia itu merdeka. Tapi orang-orang yang rantauan dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan penjajah, juga dijadikan pemimpin India EVg, misalnya Inggris dengan baik orang-orang India ke Vg akhirnya juga jadi presiden di sana. Jadi tidak ada namanya sebuah negara setelah sebuah negara itu Merdeka. Orang-orang yang dimanja atau orang-orang keturunan penjajah misalnya itu tidak diberi kesempatan, tuh tidak ada. Non sense tidak mungkin satu bangsa, satu warna, satu kelompok yang berasal dari Bumiputera bisa berdiri sendiri, tidak mungkin. Karena itu hati-hati, Jakarta bisa mendorong konflik sosial. Itu menurut saya begitu karena Papua itu. Saya ingin sampaikan terakhir bahwa Papua tidak ditentukan oleh Jakarta. Ini kata saya, ini nasib Papua tidak ditentukan oleh Jakarta, wong Jakarta saja tidak dikenal orang Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris, presiden tidak dikenal. Orang Papua punya bangsa satu Ras dunia, memiliki sebuah semangat karena mengalami trauma dan penderitaan yang panjang soal rasisme di seluruh dunia, jadi jangan main-main. Belum lagi yang kedua misalnya. Saya menanggapi ini ada kemarahan Anda. Biasanya kalau kita ngobrol Anda itu sangat analitis, argumentatif tapi sekarang ini saya agak terkejut ketika Anda kelihatan emosional. Iya saya soal rasisme sudah pasti saya sakit hati. Karena saya sudah baca, saya sudah belajar dari segala. Keluarga saya 200 orang di kampung dibunuh oleh para pendatang hanya dalam dua bulan, dan itu ada disertasi S3-nya di Belanda, Frey Universitas Amsterdam. Karena itu sudah pasti soal suara rasis itu kita pasti sakit. Anda membayangkan 400 orang pendatang, di luar Minang, di Papua, suami anak 2019 dibantai, hampir mendekati 400 orang pendatang. Tapi kita tahu kekuasaan negara dialihkan seakan-akan orang Minang yang kena. Padahal 7 restoran orang Minang di Wamena itu sama sekali tidak kena. Poinnya apa anda ceritakan tentang 7 restoran orang Minang yang tidak diapa-apakan itu? Artinya begini, jujur saja, boleh saya jujur enggak, apa adanya, kalau konflik sosial terjadi mayoritas berasal dari asal yang sama dengan orang-orang yang berkuasa di Republik ini. Karena sudah ketakutan, saya tidak boleh sebut nama tempatnya, tapi bisa mengerti, Jakarta ketakutan. Karena itu mau tidak mau dialihkan kepada orang Minang yang sama sekali tidak ada, tapi memiliki ikatan persatuan yang sama untuk menyerang pas membangun opini. Kan yang mati itu bukan orang Minang. Yang mati dibunuh di Wamena 2019 itu orang yang agak sedikit sama dengan pemimpin penguasa republik ini. Karena itu imbasan dari Surabaya, dari Malang. Jadi, maksudnya hati-hati soal begini karena soal rasisme itu sangat sensitif. Keduanya, kalau saya itu akan atas nama kemanusiaan supaya tidak boleh terjadi. Itu bukan persoalan memunculkan konflik. Kalau memunculkan konflik, ngapain gue, kasih saja 1 miliar Koperasi di lapangan tapi kan saya tidak pernah. Sampai detik ini apalagi saya pembela kemanusiaan. Jadi sebenarnya di poinnya bukan persoalan Ibu Mega atau siapapun begitu? Kebetulan saja sekarang ini Ibu Mega yang mengucapkan. Artinya Anda ingin menyampaikan pesan ini kepada terutama para pemimpin-pemimpin bangsa kita? Terutama ibu Mega itu, selain pemimpin bangsa kami sering ucapkan yang terakhir ini ke Ibu Mega harus menyampaikan secara terbuka secara jantan. Beliau pakai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, klarifikasi pakai kulit. Justru saya bilang tadi malah hitam. Negro itu bahasa Spanyol. Kalau orang Inggris negro menjadi bahasa Blackman. Kalau di Indonesia pakai hitam. Jadi klarifikasi kan begitu. Oke poinnya sudah kita tangkap. Saya kira ini penting juga buat yang lain ya? Buat viewer, terutama FNN lebih sensitif bicara ini. Mungkin Anda bermaksud tidak menghina, tetapi itu bisa menunjukkan di bawah sadar, tanpa sadar kita ada semacam tadi, secara berpikir yang sergrefatif, seperti yang dipersoalkan oleh Bung Natalius Pigai. Terima kasih. (mth/sws)
Big Mouth Elite dan Narasi Sejarah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DALAM bahasa Betawi big mouth disebut Gedé Bacot. Omongan tak cocok dengan realita. Sehari-hari, terutama dalam dunia politik, hal ini banyak kita jumpai. Transformasi big mouth malah di sekolah melalui pelajaran sejarah yang kontenmya ditulis lebih banyak berdasarkan khayalan. Buku \"sejarah\" pertama diterbitkan Belanda tahun 1894 berjudul Hikayat Tanah Hindia. Buku ini ditulus berbasis bual. Kemudian di abad XX didatangkan kepala library Paris yakni George Codees. Prasasti Kedukan Bukit tentang Weltaanschuwung kaum Saba diklaim sebagai \"bukti\" adanya sebuah kerajaan. Belanda kemudian menelorkan seorang yang disebutnya \"maha sejarahwan\" Prof DR RM Ng Purbotjaroko. Pak Maha mengklaim ada kerajaan Tarumanagara nun di abad IV M. Pak Maha menggunakan dua alat bukri: prasasti Campea dan Batu Tumbuh. Dua prasasti itu dibuat migran Khmer pada medio XIII M dengan aksara Venggi bahasa Khmer Hind. Kebobongan ini berlanjut sampai kini. Tanpa disadari hal ini turut menyumbang pembentukan behaviour Gedé Bacot. Proyek apa pun yang didahulukan gembar-gembor reklame yang ujung-ujungnya mangkrak. Apakah ini sifat dasar orang Indonesia? Bukan. Nama-nama perikakas kelamin tidak ada yang asli Indonesia, semua bahasa serapan. (RSaidi)
Akting Cak Imin
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaaan MANUVER politik Cak Imin memang menarik walau menyebalkan. Menariknya adalah banyak aktingnya sehingga menjadi bahan bagi pemberitaan, sedangkan menyebalkan karena manuvernya kurang rasional dan tanpa kalkulasi. Diawali dengan foto diri di mana-mana sebagai Capres 2024 meski tak jelas tim suksesnya selain kader PKB. Mulai hangat pemberitaan saat Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 konon atas dasar aspirasi pelaku UMKM. Usulan yang berlanjut dengan pernyataan Airlangga Golkar dan Zulhas PAN. Tentu mendapat reaksi hebat banyak kalangan. Dikira akan mendapat dukungan dahsyat, ternyata tidak. PDIP saja menolak, sementara Presiden Jokowi bias menyikapi. Penundaan Pemilu adalah usulnya, tapi aneh kampanye Capres dirinya jalan terus bahkan makin gencar. Melakukan manuver untuk siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Golkar, PAN, PPP syaratnya Capresnya Cak Imin sendiri. Tentu ditertawakan. Tiba-tiba bersama PKS membentuk Koalisi Semut Merah. Entah apa maknanya nama itu, mungkin berniat menggigit gajah duduk. Lemparan Capres Cawapres nya adalah Cak Imin-Anies. Semut merah mulai menghitam tak jelas kelanjutan. Lalu keluar pernyataan bahwa Cak Imin akan berpasangan dengan Menkeu Sri Mulyani. Tak berapa lama ada jawaban Sri Mulyani tidak bersedia. Imin kelojotan. Terakhir ia berkunjung ke Prabowo. Tidak jelas agendanya, mungkin menawarkan pasangan Prabwo-Imin. Rupanya ia melihat Prabowo sedang gundah pasca Partai Nasdem mengajukan Anies, Andika, dan Ganjar sebagai Capres. Prabowo yang sengaja mendatangi Surya Paloh sebelum Rakernas tidak sukses \"menitipkan nama\" untuk dukungan Capres Partai Nasdem. Sementara PDIP berhitung ulang atas kans Puan jika pesaingnya Ganjar muncul dalam radar partainya Surya Paloh. Berniat menghibur, tetapi Cak Imin pun sedang gundah gulana. Jabatan Ketum PKB juga terancam akibat konstelasi kepemimpinan PBNU. Kubu Cak Imin yang menjagokan Said Aqil ternyata gagal. NU tentu tidak tinggal diam atau membiarkan kepemimpinan PKB. Bisa saja Muhaimin diganti. Cak Imin akan masuk IGD dalam proses politik menuju 2024. Sebelum rontok wajar jika ia melakukan ikhtiar terlebih dahulu walau caranya harus dengan tabrak sana tabrak sini. Namun hingga kini untuk posisi Capres atau Cawapres belum ada satu partai pun yang melirik apalagi merangkulnya. Kecuali PKB sendiri. Untuk merepresentasi NU maka Gubernur Khofifah lebih terbuka peluang untuk dilirik. Dan hal ini tentu saja membuat Cak Imin semakin gundah. Cak Imin adalah figur menarik yang terbaca sedang sibuk memasarkan dirinya sendiri agar dihitung sebagai faktor penentu. Mencari teman Koalisi yang pas dan menguntungkan. Pilihan apakah akan ikut poros Golkar, PAN, PPP atau poros PKS, Nasdem, Demokrat atau pula PDIP Gerindra ? Tetapi manapun itu PKB sulit untuk menjadi penentu. Manuver terakhir datang ke Prabowo adalah upaya untuk memasang Prabowo-Imin. Namun bagi Prabowo keberadaan Cak Imin tidak akan mampu mendongkrak. Jauh kalah kuat dengan Prabowo-Puan yang telah lama digadang-gadang. PDIP adalah pemenang Pemilu. Prabowo-Imin akan menjadi pasangan yang \"terpaksa\" atau \"dipaksakan\". Nah pasangan dengan status \"kawin paksa\" akan membuat elektabilitas rendah, artinya Prabowo bakal gagal. Cak Imin sedang melayang-layang mencari tempat untuk mendarat. Jangan-jangan karena tidak pakai perhitungan, maka mendarat dengan \"crash landing\" atau justru menabrak tebing. Cak Imin memang banyak akting. Di tengah situasi politik yang semakin genting. Bandung, 20 Juni 2022
Aktivis Lintas Generasi Minta Jokowi Turun Terhormat
GARUT, FNN --- Pada hari Sabtu 18 Juni 2022, bertempat di kaki gunung Cikuray, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berlangsung konsolidasi dan temu Aktivis lintas generasi mulai dari era 1970- an sampai sekarang. Acara yang difasilitasi Siaga 98 itu dihadiri ratusan aktivis dari sejumlah kota. Acara berlamgsung tengah hari dan di tutup malam hari dengan prosesi puncak orasi dari mantan tahanan politik yakni Andrianto, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Bahkan Jumhur dan Syahganda merupakan tapol era Orde Baru dan era rezim Jokowi. Syahganda maupun Jumhur sudah menjadi aktivis sejak Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1980-an. Jumhur Hidayat pernah dipenjara tahun 1989-1992 karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri waktu itu Rudaini. Dia ditangkap bersama beberapa teman, di antaranya Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Supriyanto alias Enin, Amarsyah, Bambang Sugiyanto Lasijanto, Lendo Novo, A.Sobur, Wijaya Santosa, Adi SR, dan Dwito Hermanadi. Menurut Syahganda, penggagas acara ini adalah Masinton Pasaribu, kader PDI-P dan Hasanudin, pendukung berat Jokowi yang mengaku sekarang sudah tobat tidak lagi mendukung Presiden Jokowi. Hasanudin selaku inisiator kegiatan menyatakan bahwa acara ini untuk memberi peringatan keras kepada Presiden Jokowi untuk turun terhormat dan jangan lagi berupaya untuk memperpanjng jabatannya. Syahganda mengajak forum aktivis itu untuk membuat resolusi menyatakan bahwa rezim Jokowi sudah dikuasai oligarki dan rakyat harus melawan. \"Keadaan sekarang tidak jauh berbeda dengan era Kolonial Belanda. Situasi sekarang tidak lagi sesuai dengan makna kemerdekaan Indonesia,\" ungkap Syahganda berapi-api. Aksi satu juta buruh Sementara itu Jumhur Hidayat mengatakan, nasib buruh sekarang sangat tertindas di rezim Jokowi ini. Upah buruh tidak jauh berbeda dengan era Kolonial Belanda. Semua bermula UU Omnibus Law. Jumhur Hidayat yang juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bertekad untuk mengerahkan satu juta buruh turun ke jalan menuntut agar UU Omnibus dicabut. Andrianto sebagai pelaku sejarah 98 meminta rezim Jokowi untuk mengakhiri politik pecah belah rakyat. Di forum tersebut Andrianto meminta agar semua kalangan aktivis bersatu melawan musuh utama masyarat yaitu oligarki. \"Oligarki ini sangat serakah dan sekarang mereka bersiap hendak menciptakan boneka baru kekuasaan,\" demikian Andrianto. Acara tersebut juga dihadiri aktivis senior Paskah Irianto, Agustiana, Santoso, Sunjati, Galih F Qurbani, Rinjani, Mimih, Inam dan ratusan aktivis lainnya. (TG)
AS Meluncurkan Vaksin COVID-19 untuk Bayi
Washington, FNN - Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Sabtu (18/6) merekomendasikan penggunaan vaksin bagi anak usia di atas enam bulan dan CDC mengizinkan vaksin itu diberikan mulai pekan depan.Izin itu dikeluarkan CDC setelah panel penasihat lembaga tersebut pada Sabtu melakukan pemungutan suara soal pemberian rekomendasi terkait penyuntikan vaksin COVID-19 bagi anak-anak kalangan usia tersebut.\"Kita tahu jutaan orang dan perawat sangat menginginkan anak-anak mereka divaksin, dan dengan keputusan hari ini, itu bisa dilakukan,\" kata Direktur CDC Rochelle Walensky melalui sebuah pernyataan.Badan pengawas dan obat-obatan AS (FDA) pada Jumat (17/6) mengeluarkan izin penggunaan vaksin buatan Moderna Inc pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Izin juga diberikan untuk vaksin buatan Pfizer-BioNTech pada anak usia 6 bulan hingga empat tahun.Vaksin Pfizer sudah terlebih dahulu diizinkan penggunaannya untuk anak di atas 5 tahun.\"Infeksi ini membunuh anak-anak dan kita punya peluang untuk mencegahnya,\" kata Beth Bell, salah satu dokter pada panel penasihat itu, pascapemungutan suara.Pemerintahan Presiden Joe Biden berencana untuk meluncurkan vaksin bagi kelompok anak usia balita pekan depan.\"Pekan mendatang, para orang tua sudah mulai bisa menjadwalkan pendaftaran di lokasi-lokasi seperti klinik dokter anak, rumah sakit anak, dan apotek,\" kata Biden dalam pernyataan pada Sabtu.Sementara banyak orang tua di Amerika Serikat sangat menginginkan anak mereka divaksin, belum ada kejelasan soal seberapa banyak peminat vaksin.Vaksin Pfizer-BioNTech sudah mengantongi izin penggunaan pada anak usia 5-11 tahun pada Oktober tahun lalu, namun hanya sekitar 29 persen anak dari kelompok usia tersebut yang sejauh ini sudah mendapatkan vaksinasi penuh, menurut data pemerintah federal.Para pejabat kesehatan telah menekankan vaksinasi pada anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Mereka berharap vaksinasi pada kelompok usia tersebut bisa membantu mencegah tingkat perawatan di rumah sakit serta kematian akibat COVID-19 naik lagi. (Ida/ANTARA/Reuters)
Malaysia Mencatat 2.127 Kasus Baru COVID-19 pada Sabtu
Kuala Lumpur, FNN - Kementerian Kesehatan Malaysia dalam laporan terbaru yang dikeluarkan Minggu mencatat adanya penambahan 2.127 kasus baru COVID-19 pada Sabtu (18/6).Dengan penambahan tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Malaysia bertambah 736 menjadi 26.362 kasus di hari yang sama. Sedangkan akumulasi kasus COVID-19 di Malaysia sejak kasus pertama di awal pandemi mencapai 4.501.735.Berdasarkan data dari portal CovidNow milik Kementerian Kesehatan Malaysia yang diakses dari Kuala Lumpur, Minggu, tidak ditemukan kasus impor, semua merupakan penularan lokal dan 96,2 persen atau 25.350 pasien menjalani karantina di rumah.Sebanyak 981 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, delapan pasien menjalani perawatan di Pusat Karantina dan Perawatan Berisiko Rendah (PKRC), 23 lainnya menjalani perawatan di fasilitas Intensive Care Units (ICU) di mana 16 di antaranya membutuhkan dukungan ventilator.Meski demikian, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Dr Noor Hisham Abdullah mengatakan meskipun jumlah kasus harian berkisar antara 1.000 dan 2.300 selama dua minggu terakhir, jumlah total mereka yang berada di unit perawatan intensif dan membutuhkan ventilator tetap \"rendah dan dapat dikelola\".“Ada sedikit kenaikan tarif rawat inap untuk kategori 3 menjadi 5 yang naik dari 1,1 menjadi 1,2 per 100.000 penduduk, tapi masih bisa dikendalikan,” katanya dikutip The Star.Otoritas Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat untuk menerapkan praktik kesehatan masyarakat dan tindakan sosial untuk pencegahan, termasuk dengan konsep \"menguji, melaporkan, mengisolasi, menginformasikan dan mencari\" (TRISS), selain juga melakukan jaga jarak fisik jika memungkinkan, memakai masker di tempat tertutup dan ramai, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.Berdasarkan pantauan ANTARA di Pasar Chow Kit, sebagian besar pedagang maupun pembeli menggunakan masker. Namun cukup banyak yang tidak secara benar menggunakannya meski di tengah keramaian.Sementara masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik massal seperti monorel dan moda raya terpadu (MRT) tampak lebih tertib dalam menggunakan masker, meski sulit untuk melakukan jaga jarak fisik. Kondisi sama terlihat di pusat perbelanjaan sekitar Pavilion dan MyTown di Kuala Lumpur.Sejumlah lokasi seperti KL Sentral dan KLCC Suria masih melakukan cek suhu tubuh bagi semua pengunjung yang datang. Sedangkan petugas di Alamanda Shopping Mall di Putrajaya masih meminta pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin yang ada di aplikasi MySejahtera.Sebelumnya seorang pengemudi taksi daring di Putrajaya Mohd Nor Faizal mengatakan pandemi COVID-19 sudah tidak ada jika melihat semakin ramainya pengguna moda transportasi taksi daring tersebut. Kemacetan juga sudah mulai terasa di berbagai ruas jalan di Putrajaya maupun Kuala Lumpur, terlebih lagi saat libur anak sekolah pekan lalu. (Ida/ANTARA)
POPULER
