ALL CATEGORY
Tangkap dan Usir WNA Asing yang Membahayakan Negara
Kita diam, kita akan musnah dan berujung malapetaka untuk anak-anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa, sebelum mereka semua menjadi budak. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELAH lama terbit Buku berjudul “Dendam Sejarah Khubilai Khan di Tanah Jawa (Awal Benturan Peradaban) di Nusantara”. Disusun oleh: Letjen TNI M Setyo Sularso, Letjen TNI Yayat Sudrajat dan Kolonel Inf. Heru Dwi Wahana. Penerbit: Pusat Sejarah TNI. Dengan literatur yang sangat kuat, siapapun yang sempat membaca akan mengetahui betapa susah payah kaum Bumi Poetra merebut kemerdekaan, betapa bahaya nafsu ancaman China yang tidak pernah padam akan merebut bumi Nusantara dan kaum Bumi Poetra akan dihancurkan/dimusnahkan. Lahirnya istilah \"Voter\'s Gentrification\", sudah ada sejak dulu adalah usaha untuk mengubah \"orang lokal\" (Pribumi) yang dulunya mayoritas menjadi minoritas atau akan dimusnahkan, itu nyata. Para pendatang akan menjadi kelompok mayoritas yang akan menguasai ekonomi, politik, dan kekuasaan pemerintahan lokal, awal target mereka adalah menguasai DKI Jakarta, Kalimantan, dan Sumatera. Selama ini usaha mereka selalu gagal karena para raja dan pemimpin negara paska kemerdekaan sadar akan sejarah dan bahaya mereka akan menguasai Nusantara. Tiba-tiba di masa rezim Presiden Joko Widodo, jangankan dilawan dan dicegah, justru “Karpet Merah digelar silakan masuk ke Bumi Nusantara suka-suka, silakan akan berbuat apa saja”. Sudah direncanakan lama oleh RRC dan Taipan di Indonesia dari dulu hingga sekarang, lewat proyek Real Estate Developers Taipan itu membuat kota baru. Muncullah di era Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Presiden, seperti proyek Meikarta dan proyek di Pulau Reklamasi. Proyek yang mereka targetkan tidak sebatas Meikarta dan pulau Reklamasi di DKI Jakarta saja, bahkan reklamasi sepanjang pesisir Utara pulau Jawa, saat sedang dalam pekerjaan mereka, rezim Jokowi justru memfasilitasi mereka membangun reklamasi. Bahkan siapapun yang coba-coba menghalangi akan berhadapan dengan rezim saat ini dengan segala resikonya. Dibangun banyak komplek dan perumahan-perumahan baru dengan tujuan yang sama untuk ditempati oleh imigran gelap dari RRC di pinggiran Ibu Kota, seperti proyek Meikarta, Pulau Reklamasi dan berbagai proyek perumahan di pesisir pantai di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Konon, di Kepulauan Riau sudah padat warga asing keturunan China juga menggeliat sangat cepat di Kalimantan Barat. Sedang merayap ke arah daerah rencana IKN. Awalnya mereka datang, tinggal di apartemen atau perumahan-perumahan, belajar bahasa Indonesia, kemudian membeli E-KTP dengan \"menyogok\" Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah setempat dan berani membayar mahal sampai Rp12 juta per KTP. Dengan bekal E-KTP, KK dan SIM Aspal (asli tapi Palsu) itu, mereka kemudian akan ikut mendaftarkan diri menjadi konstituen pemilik suara (voter) dalam Pemilu atau Pilkada. Setelah itu membeli KK dan beli SIM dengan membayar mahal juga. Mereka tahu, pejabat Indonesia rata-rata korup, murah, dan mudah dibeli dengan uang recehan, tidak memiliki rasa Idealisme dan Patriotisme serta kosong Jiwa Nasionalismenya. Ada perubahan landscape demography, populasi dan ethnicity dalam satu kota, kabupaten atau Ibu Kota, hal itu akan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada di satu daerah. Bila etnis pendatang itu sudah menguasai Ibu Kota DKI Jakarta, maka menguasai Indonesia hanya soal waktu. Makin berani sekarang mereka mulai merintis jalan pintas, ingin memiliki dan mengajukan Capres etnis keturunan China sendir yang jelas-jelas merugikan, marginalized dan mengubah landscape kekuatan Geopolitik Indonesia. Sejalan dengan menguasai kekuasaan politik, mereka akan melemahkan, dan bahkan akan menghancurkan golongan Pribumi. Rezim sesama Oligarki selalu melindungi semua proyek milik Taipan meski proyek itu banyak menyalahi aturan, bahkan mereka sudah membuat aturan dengan membeli lembaga pembuat aturan/undang-undang. Karena hampir personil oligarki juga dari etnis China. Bahkan mereka yang melawan kerakusan dan bahaya Oligarki diserang balik sebagai rasis, seperti yang dialami Letjen TNI Purn Sutiyoso yang dituding oleh Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah rasis hanya karena mengingatkan bahaya TKA China yang sudah masuk ke berbagai daerah. Ancaman terbesar bagi golongan Pribumi Indonesia saat ini adalah keturunan dan etnis China. Orang Pribumi mulai terusir dari tempat tinggalnya yang lalu digantikan oleh pendatang dari China RRC. Proses penggusuran ini seperti yang terjadi di Singapore atau Malaysia saat ini. Tersisa kejelian, kearifan raja Jogjakarta menerapkan kebijakan protectionism dari seorang Raja, seorang pemimpin yang waskito, wibisono dan wicaksono, pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan jauh ke depan, melarang etnis China memiliki tanah di tlatah Yogjakarta. Atas kejadian ini harap semua RT, RW, Kepala Desa, Lurah dan Camat serta Bupati di seluruh Indonesia harus melakukan \"Sweeping\" terhadap semua penduduk pendatang di kelurahannya masing-masing dan mencari tahu, melakukan screening dan scrutinizing \"Kewarganegaraan\" mereka satu per satu. Harus ditelusuri dari mana asal-usul dan prosesnya hingga mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia atau menjadi WNI. Check apakah E-KTP, KK dan SIM mereka itu asli, Aspal atau Palsu. Kemudian cek Visa ijin tinggal mereka. Masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Jangan lupa untuk memata-matai gerak-gerik mereka di desa Anda, bila ada terbukti menyimpan senjata api, harus digrebek oleh Polisi atau TNI. Kalau palsu, harus segera diproses seusai hukum yang berlaku. Sekalipun ada kendala sebagian aparat terkait justru larut ikut melindungi mereka hanya karena upah dan kepentingan ekonomi belaka. Semua ini harus dilakukan oleh semua Warga Negara Indonesia, khususnya golongan Pribumi Indonesia. NKRI itu negaramu, jangan sampai pendatang mengusir dirimu dari negaramu sendiri. Jangan takut membela hak kemerdekaan negaramu sendiri. Lawan dan usir mereka kembali ke negaranya seperti keberanian para raja-raja saat memotong telinga mereka dan mengusir kembali ke negaranya. Kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk kesejahteran dan kemakmuran golongan Pribumi asli Indonesia, bukan untuk warga pendatang asing dan para Taipan. Dalam kasus datangnya warga China yang Tenaga Kerja Asing (TKA), harus kita usir kembali ke negaranya karena sangat membahayakan kedaulatan negara dan bahkan indikasi kuat akan mengacaukan proses Pemilu dan Pilpres di Indonesia. Kita diam, kita akan musnah dan berujung malapetaka untuk anak-anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa, sebelum mereka semua menjadi budak. Usir mereka kembali ke negaranya. Rezim yang tidak sadar akan bahaya ini dan tidak bisa diingatkan harus diturunkan dengan paksa demi keselamatan negara dan warga pribumi dari kepunahannya. (*)
Pengesahan UU IKN: Bukti DPR Tunduk Pesanan Eksekutif
Jakarta, FNN – Dalam GELORA Talks, Rabu (1/6/2022), Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan bahwa partainya tidak hanya mengajukan uji materi (judial review) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi kami juga akan mengajukan JR Presidential Threshold dan Parlementary Theshold,” ungkap Anis Matta. Adapun pasal yang diuji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1). Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis, 24 Februari 2024, dengan Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi milik Mahkamah Kontitusi. Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. “Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, di mana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif yang begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” ungkap Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia. Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 dua tahun lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK, karena itu menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU. “Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,” katanya dalam GELORA Talks juga, Rabu (1/6/2022). Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan. Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara). Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara). “Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,” ujarnya. Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres. “Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,” tandasnya. Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya untuk melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. (mth)
Curhat Amanat Penjabat
Dalam konteks Negara, masih ada peluang untuk JR, bukan hanya ke MK, tapi juga ke MA. Semoga Rakyat/Umat Islam tak hanya jadi komentator, tapi menangkan Pemilu 2024 untuk koreksi berbagai hal yang bermasalah itu. Oleh: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SALAH satu media sosial ada yang mengunggah tulisan: “RIP Pemilu, Welcome Kediktatoran”. Pilkada 2022 diundur, dan ditunjuk Penjabat. Sementara itu, jabatan Presiden selesai Oktober 2024. Niatnya Pilkada dan Pilpres Serentak 2024, artinya berbarengan. Tapi ternyata tidak juga, jaraknya jauh. Pilpres 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada 27 November 2024. Jadi, apa gunanya Pilkada diundur dan dilakukan serentak? Di mana penghematannya? Dengan jadwal Pilpres dan Pilkada seperti itu, apa gunanya menunda Pilkada 2022: toh tidak serentak juga? Mengapa juga jadi terbalik pelaksanaan Pilpres terlebih dahulu? Dengan jadwal seperti ini, mana bisa dianggap akan berlangsung Jurdil? Penundaan Pilkada dan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah sementara jelas demi melanggengkan kekuasaan, dibantu dengan kotak kardus? RIP Pemilu. Seharusnya Pilpres yang semestinya dimajukan ke 2022, terlebih dengan batasan defisit anggaran 3% harus kembali pada 2023. Dengan kelonggaran itu APBN masih cukup ruang untuk mengatasi kendala pendanaan Pemilu, yang bahkan sampai hari ini pun belum ada kesepakatan budget final. Sementara itu gerakan masif menggalang dukungan 3 periode terus saja berlangsung. Pidato Jokowi agar bawahannya tidak bahas 3 periode hanya sebatas meredam protes saja. Jika sampai dilakukan Amandemen UUD agar Jokowi bisa 3 periode, maka akan ada periode ke 4, 5, dst. Faham \'legalisme\' yang menggunakan hukum sebagai justifikasi untuk berbuat semaunya adalah cikal bakal kediktatoran. Masa jabatan Gubenur/Walikota/Bupati jelas diatur dalam UUD/UU, yaitu 5 tahun. Saat masa jabatannya selesai, otomatis selesailah posisinya sebagai pejabat, dan pejabat tersebut sudah tidak punya legitimasi/kekuatan hukum untuk tetap menjabat. Aapalagi secara sepihak memperpanjang masa jabatannya/menolak diganti. Sampai hari ini tidak ada UUD/UU yang memberikan hak itu. Kalau Penjabat/Pejabat Sementara Gubernur/Walikota/Bupati itu bertugas selama 2,5 tahun apakah ini wajar? (Wajar menurut Penguasa yang bikin peraturan). Karena kita berada di negara yang ada aturan hukumnya. Aturan hukumnya sangat jelas. Dan, itu bukan baru kemarin dibuat. Malah sudah ada sejak tahun 2016. Kalau memang tidak setuju, ajukan ke MK. Tapi ke mana saja selama ini dari tahun 2016 baru bangun di tahun 2022? Fraksi PKS di DPR sudah beberapa kali mencoba mengoreksi. Tapi, mayoritas Fraksi dan Pemerintah tetap berpendapat begitu. Sudahkah pakar-pakar yang hebat itu menggunakan hak formal konstitusional sejak awal? Bukan hanya teriak di medsos. Jika ada pihak yang tidak setuju dan tidak puas dengan Undang-Undang dan Peraturan yang telah disahkan/ditetapkan, maka pihaknya dipersilakan mengajukan gugatan ke MK. Pengalaman bertahun-tahun, sejak Pilpres terdahulu (2014) hingga Pilpres berikutnya, termasuk gugatan atas beberapa Undang-Undang, yang terakhir tentang Presidensial Threshold 20% dan UU IKN, apakah MK telah berpihak pada kebenaran dan keadilan? Jadi lingkaran setan perundang-undangan dan penegakan hukum di Nusantara. Susahnya, MK sudah dalam genggaman kekuasaan. Bahkan, sekarang sudah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Keadaan ini harus dilawan dengan keras. Perjuangan dengan jalur konstitusi sudah menjadi mainan penguasa Oligarki. Ya itulah konsekuensi dari aturan yang ada. Juga pentingnya menang Pemilu. Sama saja di lingkungan ASN, Perguruan Tinggi, Ormas, bahkan Pesantren, selalu ada ketentuan/aturan yang tidak memuaskan semua pihak. Dalam konteks Negara, masih ada peluang untuk JR, bukan hanya ke MK, tapi juga ke MA. Semoga Rakyat/Umat Islam tak hanya jadi komentator, tapi menangkan Pemilu 2024 untuk koreksi berbagai hal yang bermasalah itu. Semua Warga Negara dengan demikian niscaya berusaha sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan di NKRI sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas pada bidang-bidangnya. (*)
PKS: Mata Air Rakyat
Tanpa oposisi, negara tak punya kontrol. Tanpa oposisi, demokrasi tak punya masa depan. Dan tanpa oposisi, kerusakan yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi lebih parah. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI DALAM sebuah cuitan, Fahri Hamzah mengunggah foto mahasiswa saat demo Mei 1998. “Tebak foto. Cari Raffi Ahmad saat pimpin demo,” begitu bunyi captionnya. Tidak sedikit netizen menyentil cuitan ini, tak kurang pula yang merespon dengan sinis. Saya sendiri menganggap, cuitan Fahri sekadar candaan politik saja, bagian dari cara dia menyegarkan timeline twitter. Di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), canda memang menjadi penyegar yang sabang waktu mengawani aktivitas. Para politisi yang lahir dari rahim politik PKS telah terbiasa dengan dinamika canda-tawa itu. Meski tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS lagi, kebiasaan ini terbawa kemana-mana. Termasuk saya, Fahri dan kawan-kawan jebolan PKS lainnya. Mereka yang tidak paham psikologi internal, kadang menganggap kritikan atau sindirian “alumnus” PKS sebagai serangan. Padahal, bagi saya pribadi, itu adalah cara lain menyayangi PKS, cara lain menunjukkan kepedulian kepada partai dari kejauhan. Kini, PKS telah berusia 20 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang tidak sebentar di tengah pasang surut dinamika kontemporer politik Indonesia. PKS bertahan, PKS tetap eksis. Politik kebangsaan yang mengedepankan titik temu dan politik sebagai jalan dakwah menjadi kunci bagi PKS bertumbuh, berkembang dan tetap diminati. Jiwa politik itu sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang: mengapa kader PKS begitu militan? Tidak cuma kadernya, militansi partainya juga bukan kaleng-kaleng. PKS tercatat pernah menjadi satu-satunya partai oposisi di pemerintahan Joko Widodo. Pun hingga sekarang, partai ini tetap menjaga kharisma oposisi. Meski tidak jamak dikenal dalam sistem presidensial, faktanya, partai oposisi itu perlu. Oposisi dalam sistem presidensial sejatinya adalah parlemen. Tetapi kita paham suasana parlemen kita yang justru mewarnakan sikap politik koalisi. Ini adalah konsekuensi logis dominannya partai koalisi, pemegang remote control fraksi-fraksi di DPR. Saking dominanya aura koalisi di DPR, PKS bahkan menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), gagasan Presiden Jokowi itu. Faktanya, pengesahan UU IKN secepat kilat dan sarat misteri. UU IKN juga dinilai kebijakan tidak tepat dalam situasi bangsa saat ini. Hutang menumpuk, ekonomi anjlok, pengangguran di tengah membludaknya tenaga kerja non skill asal China, dan lain-lain. Bersama fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS juga tercatat menolak UU Cipta Kerja. Sebelas-duabelas dengan pengesahan UU IKN, pengesahan UU Cipta kerja juga melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum. Faktanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Sekali lagi, PKS membuktikan kebenaran sikap politiknya. Di tengah dominasi partai koalisi, kehadiran PKS sebagai kekuatan penyeimbang seolah menjadi mata air rakyat di tengah padang. Meski terlihat sempoyongan memberi perimbangan atas kekuatan partai koalisi, namun satu hal yang pasti: PKS memelihara harapan rakyat. Dan harapanlah yang menguatkan tujuan hidup. Tanpa oposisi, negara tak punya kontrol. Tanpa oposisi, demokrasi tak punya masa depan. Dan tanpa oposisi, kerusakan yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi lebih parah. Maka perlawanan PKS pada gagasan perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, atau Pemilihan Umum, adalah upaya membentengi kerusakan itu agar tidak semakin melebar. Kini, dalam usia 20 tahun, PKS telah bermetamorfosis menjadi partai dewasa yang semakin tajam memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ketajaman itu terefleksi pada aneka terobosan politik PKS yang memihak rakyat. Spirit kolaborasi, kekeluargaan, dan kebersamaan yang diusung pada Milad 20 PKS menampakkan komitmen sejati PKS pada Islam Wasathiyah, Islam pertengahan yang berada di antara realitas dan idealitas. Kita mendoakan PKS abadi, seabadi Indonesia. Dari “kamar sebelah”, saya menyampaikan selamat milad PKS. (*)
Anis Matta: Capres 2024 Harus Didukung dari Suara Segar Pileg 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, capres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 harus didukung \'suara segar\' perolehan suara Pileg 2024. Bukan sebaliknya, calon presiden (capres) yang diusulkan didukung oleh \'suara mati\' hasil perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. \"Logika sederhananya adalah kita ke restoran, kemudian kita dihidangkan ikan yang sudah mati 5 tahun yang lalu, diproses lagi sekarang. Kira-kira, apakah mau kita makan atau tidak? Harusnya yang kita makan ikan segar,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \"Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa untung dan Ruginya? yang digelar secara daring Rabu (1/6/2022) sore. Menurut Anis Matta, maknanya adalah seorang capres 2024 sekarang pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019 lalu. \"Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara Pileg dan Pilpres tentang keserentakan,\" katanya. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora mengusulkan pemisahan Pileg dan Pilpres 2024 tidak digelar dalam waktu bersamaan, dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Supaya Presiden yang akan datang mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024. \"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden,\" jelasnya. Anis Matta berharap agar keinginan semua orang untuk berpartisipasi secara politik maupun sebagai kandidat sebagai capres tidak perlu dibatasi, karena kualifikasi untuk maju saja sudah berat \"Kan untuk maju tidak gampang, mestinya kayak kita lomba renang dibikin kolam lebih besar untuk partisipasi. Mau jadi caleg atau capres silahkan. Nanti akan gugur dengan sendirinya, jika tidak memenuhi kualifikasi, karena ongkosnya kan mahal. Jadi sampai tujuan itu saja sudah susah, kenapa harus dipersulit untuk berpartisipasi,\" katanya. Anis Matta menilai persyaratan untuk seorang capres juga tidak perlu dibatasi, karena ada putaran kedua yang akan menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential treshold (PT) 20 persen, harus 0 persen. \"Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem,\" tegas Anis Matta. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU akan menindaklanjuti semua ketentuan yang berlaku. Saat ini, untuk pelaksanaan Pemilu 2024, merujuk pada UU No.7 Tahun 2027 tentang Pemilu, dan untuk Pilkada Serentak berdasarkan UU Tajin 2016 tentang Pilkada. \"Kira-kira dalam waktu sekitar 20 bulan lagi, apakah akan ada revisi UU atau tidak, kita serahkan ke pemerintah dan DPR. KPU sekarang sedang melakukan simulasi dan tahapan untuk Pemilu 2024, yang jadwalnya akan kita mulai 14 Juni 2022,\" katanya. Namun, KPU berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berkualitas, meskipun pelaksanaannya masih berdasakan pada UU No.7 Tahun 2017 sebagai rujukan seperti pada Pemilu 2019 lalu. \"Pengalaman yang buruk-buruk di Pemilu 2019 akan diperbaiki, dan kualitasnya akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan kualitas Pemilu 2024, lebih baik lagi. Catatan-catatan, perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah mitigasinya akan kita sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan menjelang Pemilu 2024,\" katanya. Akademi Ilmu Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, keengganan DPR merevisi UU Pemilu, karena parpol besar terjebak pada zona nyaman kekuasaan. Sehinga akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan usai Pemilu 2024. \"Kepentingan politik praktis membuat parpol besar tidak merevisi UU Pemilu. Mereka sengaja mempersempit ruang kompetisi. Tapi ini menjadi dilema dan menggali kuburnya sendiri, jika hasilnya di Pemilu 2024 tidak sesuai yang diharapkan,\" kata Hurriyah. Hurriyah berpandangan UU Pemilu No.7 Tahun 2017 tidak hanya menyulitkan parpol baru, tetapi juga parpol lama dan menciptakan tantangan berat bagi semua pihak. \"Kita perlu mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu Serentak, karena dampak kerumitan yang bakal ditimbulkan sangat besar. Efektifitas pemerintahan yang dihasilkan juga tidak bisa menjawab problem-problem yang kita dihadapi sekarang. Pemilu 2024 super kompleks, menjadi pemilu yang super eksperimental,\" katanya. Menurut dia, pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 akan mendorong terjadinya efektifitas pemerintahan yang dihasilkan, serta akan memperkuat sistem presidensial, baik penguatan legislatif maupun eksekutif. \"Keserantakan Pemilu seperti sekarang ini, banyak mudharatnya dan tidak akan membawa manfaat, sehingga kita perlu mengkaji lagi untuk memberi kesempatan lebih banyak tujuan penyelenggaraan pemilu itu tercapai,\" katanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pelaksanan Pemilu serentak awalnya bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan publik terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada yang bisa digelar setiap tahun dengan anggaran yang sangat besar. \"Kita sebenarnya ingin memberikan pendidikan politik dengan mendorong Pemilu digelar serentak agar kita tidak bertengkar terus. Menghilangkan politik identitas yang mulai ada di Pemilu 2014, berlanjut di Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Ini saja belum selesai, dan akan kita hadapi lagi di Pemilu 2024,\" kata Ray Rangkuti. Ray Rangkuti menegaskan, persyaratan PT 20 persen untuk presiden dan PT 4 persen untuk parlemen tidak sesuai yang diharapkan, harusnya aturannya yang ditetapkan 0 persen. \"Putusan MK itu hanya mengatur soal keserentakan saja. Tapi sama partai politik aturan ini dikuci dengan persyaratan parlementary treshold dan presidensial treshold yang tinggi. Jadi ini bukan bagian dari kesuksesan kita di MK,\" ungkapnya. Karena itu, Ray Rangkuti mendukung ide Partai Gelora untuk melakukan pemisahan Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 yang telah mengajukan JR ke MK. \"Kami juga mendorong dilakukan lagi revisi UU Pemilu, karena mengingat waktunya sekarang sudah mepet tidak mungkin melakukan perubahan. Maka revisi UU Pemilu tetap harus dilakukan setelah 2024,\" tegasnya. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin mengatakan, MK telah menggelar dua kali persidangan usulan JR pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 pada pertengahan April 2022 lalu, yang diajukan Partai Gelora Saat ini, kata Amin, Partai Gelora sedang menunggu putusan sela dan undangan persidangan berikutnya, apakah materi gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Jika diterima, materi gugatannya bisa dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya. \"Sebagai tim kuasa hukum, kami ingin memberikan progres. Kami sudah sudah menjalani dua persidangan, termasuk sidang perbaikan pada pertengahan April lalu. Kita belum mendapatkan undangan untuk sidang berikutnya, kita menunggu saja. Semoga ada arah yang baik, gugatan kami dikabulkan Mahkamah Konstitusi,\" tandasnya. (sws)
Formula E Gagal Dijegal
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa JALAN berliku dan terjal telah dilalui Anies Baswedan. Ribuan kerikil tajam ada diantara banyak lembah yang mengelilingi perjalanan. Lawan mengintai dan siap menerkam di setiap sudut jalur yang dilewatinya. Takdir nampaknya terus berpihak dan Anies selalu selamat. Tak ada kebijakan yang sepi bulliyan. Tak ada wajah yang bisa hindari hinaan. Tak ada program yang tidak dihambat, dihalangi, dicegat dan berupaya keras untuk digagalkan. Begitulah jika harus berhadapan dengan para pecundang. Balap Formula E menjadi satu dinatara yang dipertaruhkan. Dua kali diburu interpelasi, lolos. Tak dapat ijin di Monas, pindah ke Ancol. Di Ancol, disidak pula. Tempat dibilang gak layak, kurang representatif, jauh dari keramaian, persiapan tidak matang, dan macam-macam stigma kampanye hitam. Lepas dari pengusiran, interpelasi, dan berbagai macam stigma, lalu diburu pula oleh KPK. Belum jelas alat bukti, tak ada pula tersangka, tapi terus dinarasikan di media. \"Akan kami telusuri-, katanya. Opo maneh..., Atas kegigihan, kerja yang terukur dan kolaborasi yang baik, Formula E pun akhirnya terselenggara. Tepatnya, akan terselenggara. Sabtu, tanggal 4 Juni, dunia akan menyaksikan balap Formula E di Jakarta. Ini untuk yang pertama kali. Anda masih tidak bangga? Ingat, Jakarta itu bagian dari Indonesia. Bahkan, Jakarta itu Ibu Kota Indonesia. Ini penting digarisbawahi, karena ada yang masih berpikir Jakarta itu negara sendiri dengan Anies Baswedan sebagai presidennya. Tidak! Anda gak perlu takut dan jangan merasa ada saingan. Jakarta itu bagian dari Indonesia, dan Anies Baswedan masih sebagai gubernur. Tidak lebih dari itu. Entah 2024 nanti. Kita tunggu saja takdirnya. 70 persen tiket Formula E diborong oleh warga negara asing. Laris! Banyak peminat. Ini menunjukkan, dunia internasional punya antusias. 30 persen tiket sisanya dipersilahkan siapa saja yang berminat membelinya, termasuk penonton nasional. Penjualan via online. Mudah sekali didapat. Lagi,-lagi, ini pun \"kabarnya\" ada yang ngerjain. Info yang ramai di medsos, web dihack. Tiket masih ada, tapi di laman web-nya muncul kata \"Sold Out\". Kalau kabar ini benar, maka gak ada kapok-kapoknya juga mereka mengganggu. Ampyuuuun. Siapa mereka? Ya, jangan tanya gue dong. 2024 masih lama bro. Kalau mau bersaing, pakai cara- cara yang waras. Kalau seperti ini, itu kekanak-kanakan, kata Tamsil Linrung, anggota DPD asal Sulawesi yang selalu kritis dan paling vokal itu. Ketua DPD Lanyalla Mattaliti serukan kepada seluruh anak buahnya di DPD untuk beli tiket, dan sponsori konstituennya nonton Formula E. Ini event international, mestinya membuat bangsa ini bangga karena melalui event ini, Indonesia bisa tampil dan bicara di hadapan dunia internasional. Bukan malah coba menghalangi, menggagalkan, atau mempermalukan. Di sinilah jiwa kenegarawanan LaNyalla muncul. Sepertinya, LaNyalla mulai kesel dengan tingkah polah kekanak-kanakan sejumlah elit politik. Event Formula E akan disiarkan langsung oleh 170 media internasional. Bagaimana media nasional dan lokal? Rakyat berharap tak ada yang mengancam media nasional dan lokal kita ketika mau tayangin balap Formula E. Hingga hari ini, sudah ada 31 sponsor untuk Formula E. Semuanya dari swasta. Sementara tak ada satupun BUMN kita ikut jadi sponsor. Proposal sudah dilayangkan, ketua panitia sudah temui sang menteri yang konon kabarnya juga ingin nyapres/nyawapres 2024. Hasilnya? Niihil! Banyak yang menyayangkan. Padahal, BUMN dianggap jor-joran sponsori balap MotoGP di Mandalika. Publik pun bertanya: ada apa ini? \"Ngono yo ngoono, ning ojo ngono\". Jangan kebangetan lah...kira-kira seperti itu yang ada di pikiran rakyat. Sandiaga Uno, Menteri Parekraf berinisiatif untuk membantu sukseskan Formula E. Kita tahu, Sandi adalah sosok pekerja keras dan profesional. Tipe orang yang all out jika bekerja. Ajang balap Formula E itu momen buat semarakkan pariwisata. Sayangnya, Sandi nampak ada beban. Entah dari mana beban itu berasal. Publik membacanya. Hiruk pikuk Formula E akan segera berakhir beberapa hari setelah tanggal 4 Juni besok. Siapapun yang dapat panggung, tak perlu membuat siapapun bingung dan tersinggung. Itu dinamika sosial yang tak akan membuat pihak lain menjadi sial. Biasa saja, dan hadapi dengan lapang dada. Dengan begitu, 2024 akan muncul kompetisi yang bersahaja. Tidak saling jegal, apalagi berupaya membegal. Jangan pelihara sikap kekanak-kanakkan, tapi berupayalah jadi negarawan. (*)
Banjir Jateng Lebih Parah dari Jakarta, Cebong Tutup Mata, Telinga, dan Hati
Jakarta, FNN – Belum reda banjir di ibukota Jawa Tengah, Semarang, kini banjir besar melanda wilayah Kabupaten Purworejo. Belum ada bantuan dari pemerintah, yang ada hanya solidaritas warga seikhlasnya. Tampak ada sikap yang berbeda dari masyaraat kita akibat dari keterbelahan kronis yang melanda bangsa ini. Ketika banjir terjadi di Semarang dan Pantura serta kota-kota lain di Jawa Tengah, tidak ada komen sama sekali, atau bahkan bully-membully seperti yang terjadi di Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa kalau kita bersihkan politik dan menjadi terang, dengan sendirinya percebongan juga berhenti. Karena cebong selalu memanfaatkan politik yang gelap untuk mengambil keuntungan Dari sisi ekologis, Rocky melihat bahwa topografi Jakarta adalah rawa-rawa besar berbeda dengan Semarang. “Ratusan tahun lalu Jakarta adalah rawa-rawa. Jadi, habitat ekologisnya memang di Jakarta karena itu pertemuan banyak sungai menjadi rawa-rawa. Kemudian dia berubah menjadi gorong-gorong, habitatnya juga sama. Cebong itu suka bersembunyi di wilayah-wilayah gelap. Begitu ada terang dikit kehilangan kesadaran cebong itu,” paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Rabu, 01 Juni 2022. Masyarakat tentu gembira karena yang kita dorong ketika terjadi bencana bukan soal bully membully, tapi bagaimana solidaritas di antara rakyat yang tetap kita bangun. Kalau di Jakarta terbeda, baru ada genangan saja bully-annya luar biasa. “Jadi, kalau kita bersihkan politik dan jadi terang, dengan sendirinya percebongan juga berhenti. Karena cebong selalu memanfaatkan politik yang gelap untuk mengambil keuntungan,” tegasnya. Untuk diketahui, hujan deras mengguyur Kabupaten Purworejo sejak Selasa (31/5) sore hingga Rabu (1/6/2022) pagi. Sejumlah titik pun terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 centimeter hingga 1 meter.\"Yang terdampak banjir ada 17 desa di tujuh kecamatan, namun kini mulai surut. Masih ada 8 desa yang terendam,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Purworejo, Budi Wibowo, saat dihubungi detikJateng. Sebelumnya PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo membeberkan dampak banjir rob di Semarang akibat jebolnya tanggul PT Lamicitra Nusantara. Banjir rob telah berimbas pada operasional terminal peti kemas (TPK) di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Sedikitnya terdapat 4 kapal yang batal bersandar di terminal dengan potensi kegiatan bongkar muat peti kemas sebanyak 6.000 TEUs. Dengan begitu, TPK Semarang terpaksa melakukan buka tutup pintu terminal lantaran akses masuk terhalang oleh air laut. BMKG sebelumnya memperkirakan rob akan terjadi di area pesisir pantai utara Jawa mulai 20 Mei hingga 25 Mei 2022. Adapun jebolnya tanggul PT Lamicitra Nusantara menyebabkan air rob menjadi semakin tinggi dan berdampak pada aktivitas operasional pelabuhan. Jika tidak ada tanggul yang jebol, sistem pompa milik Pelindo diklaim mampu menangani hingga ketinggian pasang 130 cm. (sof, sws)
Jawa Barat Melawan Islamophobia
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASJID Al Lathief Bandung menjadi saksi atas kesepakatan dan pernyataan sikap para pimpinan ormas, da\'i, ulama, habaib, cendekiawan dan aktivis da\'wah yang hadir dari berbagai daerah se-Jawa Barat untuk melawan Islamophobia. Sebagai skenario global yang dimakan mentah-mentah di tingkat nasional Islamophobia telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disharmoni Pemerintah dengan umat Islam pun terjadi. Keretakan horizontal semakin terasa akibat Pemerintah gagal mencegah kebrutalan kaum Islamophobist. Islamophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap Islam. Suatu yang semestinya tidak terjadi karena Islam adalah agama damai, adil, bersahabat, konstruktif, dan mendorong pada kemajuan. Namun disain Islamophobia menciptakan citra sebaliknya. Aksi-aksi dibuat sebagai proyek pengaburan dari nilai mulia ajaran Islam tersebut. PBB menyadari akan bahaya ketakutan berlebihan terhadap Islam, karenanya secara aklamasi Sidang Umum PBB menyepakati Resolusi penetapan hari perlawanan terhadap Islamophobia. Resolusi \"International Day to Combat Islamophobia\" 15 Maret 2022 ini patut disambut gembira khususnya oleh umat Islam baik dengan sikap politik maupun pengaturan hukum lebih lanjut. Ratusan peserta acara yang berkumpul di Masjid Al Lathief pada tanggal 1 Juni 2022 telah membulatkan tekad untuk mendorong terbitnya \"Undang-Undang Anti Islamophobia\". Paparan para pemateri yaitu KH Athian Ali Da\'i, Lc MA, DR. H Ferry Juliantono, H. Abdullah Al Katiri, SH, DR. H. Hadiyanto A Rachim, S. Sos M. I. Kom, dan HM Rizal Fadillah, SH. mengingatkan bahwa Resolusi PBB \"to combat Islamophobia\" adalah nilai penting sebagai \"amanat dunia\" untuk lebih menghargai Islam dan umat Islam dimanapun berada. Menurut ulama sekaligus Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali Da\'i Islamophobia telah ada sejak kehidupan para Nabi. Memusuhi Islam menjadi bukti bahwa Iblis itu pandai menipu. Ferry Juliantono Waketum Partai Gerindra dan Sekjen Syarikat Islam (SI) menyatakan RUU Anti Islamophobia harus disiapkan, disosialisasikan, dan didukung oleh berbagai elemen. Strategisnya menjadi inisiatif Dewan. Ketum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Abdullah Al Katiri mengingatkan kewajiban praktisi hukum untuk mendukung penerbitan UU Anti Islamophobia. Serangan kepada umat dan agama saat ini sudah sangat memprihatinkan. Dosen Universitas Padjadjaran (UNPAD) Hadiyanto A Rachim menyatakan ironi jika kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim masih banyak yang takut pada Islam. M Rizal Fadillah, aktivis Muhammadiyah, DTN PA 212, dan penulis buku \"Hapuskan Islamophobia\" berharap dengan UU Anti Islamophobia umat Islam dapat lebih berkontribusi maksimal bagi kemajuan negeri. Ketua Dewan Da\'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Barat Ustad H. Roinul Balad memimpin pembacaan pernyataan sikap bersama \"Melawan Islamophobia\" yang pada intinya berisi : Pertama, Islam tidak betkaitan dengan radikalisme atau terorisme. Isu keji Islamophobia harus dilawan. Kedua, NKRI harus dirawat bersama karena bagi umat NKRI adalah warisan leluhur umat Islam. Ketiga, Islam dan NKRI tidak dalam posisi berhadapan. Keempat, stigmatisasi radikal, intoleran, serta kriminalisasi ulama dan aktivis telah merusak demokrasi. Kelima, seluruh elemen diharapkan mendukung terbentuknya UU Anti Islamophobia demi kebaikan bersama. UU Anti Islamophobia adalah dukungan nyata kepada Resolusi PBB. Karenanya baik Pemerintah maupun DPR RI seyogyanya tunduk dan patuh pada putusan badan dunia PBB tersebut. UU Anti Islamophobia harus segera diproduk sebagai implementasi dari Resolusi PBB \"to combat Islamophobia\". Ormas, ulama, da\'i, habaib, cendekiawan dan aktivis da\'wah se Jawa Barat yang berkumpul di Masjid Al Lathief Bandung menyatakan siap untuk gigih berjuang melawan Islamophobia dan mendesak agar UU Anti Islamophobia dapat segera terbit. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawa Barat siap melawan Islamophobia!
Pelopor Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19-9-45
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Ridwan, ex Ketua FKMB, mahasiswa Betawi, telah meneliti jejak LetKol TKR Mufreni Mu\'min salah serang tokoh penggerak Rapat Raksasa lapangan Ikada/Gambir 19 September 1945 untuk mendukung kemerdekaan RI yang baru diproklamasikan. Berdasarkan catatan pribadi Mufreni, idee drager, pencetus idee, Mr. Mohammad Roem, Walikota Jakarta Suwiryo yang baru diangkat, dan Mufreni sendiri. Memang faktanya yang mengawal Bung Karno ke Ikada dan usai Ikada ke Klender, untuk berbicara depan pejuang 45 pimpinan Haji Darip adalah Mufreni. Mufreni kelahiran Batu Raja di selatan Hotel Indonesia. Mu\'min, ayahnya, seorang ambtenaar. Karena itu Mufreni berpendidikan formal yang cukup. Batu Raja toponim yang merujuk prasasti. Sedangkan Batu Raja, Sumsel, sangat mungkin merujuk gua setempat yang ragam hiasnya indah. Mufreni pernah menjadi anggota DPRD Gotong Royong DKI Jakarta. Pemilu 1971 Mufreni ikut partai IP-KI yang didirikan AH Nasution. Dan ia terpilih sebagai anggota DPRD DKI. Ketika masa jabatan Gubernur Ali Sadikin berakhir tahun 1978, Mufreni disebut-sebut sebagai pengganti. Tapi yang terpilih Tjokropranolo. Pada awal 1980-an saya bertemu Mufreni dan saya bertanya tentang pemilihan Gubernur pengganti Ali Sadikin. Ia tersenyum saja Fe enggan bicara. Mufreni wafat di Pamulang. Sebelumnya ia berpesan pada keluatga agar dimakam di Tanah Kusirsaja walau ia berhak di TMP Kalibata. Saya mau dekat dengan Bung Hatta, katanya. Bung Hatta, rekan senior sepejuangan Mufreni dimakam di Tanah Kusir. Kusir bukan driver delman, tapi tanah belakang. (RSaidi)
Ketua DPD Serukan Borong Tiket Formula E untuk Melawan Aksi Boikot Sponsor BUMN
Jakarta, FNN – Ada upaya sistematis untuk mengacaukan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Dari boikot sponsor, pelarangan staf BUMN, dan mengacaukan sistem tiketing online. Anggota DPD dan sekaligus Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung merasa prihatin BUMN memboikot sponsor penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Ia bahkan miris melihat Ketua Panitia hingga mengemis ke Menteri BUMN Erick Thohir, namun tak ada hasilnya. “Ya memang itu menyedihkan karena Ketua Panitianya, Ahmad Sahroni sepertinya sangat mengemis untuk mendapatkan itu. Tidak hanya surat tapi juga menjumpai menteri BUMN, namun tetap nihil. Ini sangat berbeda dengan MotoGP di Mandalika yang mendapatkan sponsor hingga Rp 3.8 Trilliun,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 01 Juni 2022. Menurut Tamsil, Menteri BUMN sangat keterlaluan, sebab untuk sekadar memberi kesempatan kepada orang-orang BUMN supaya ikut membeli tiket menonton itu juga sama sekali tidak diizinkan. Tak hanya itu, Tamsil juga mendengar ada upaya-upaya lain yang terjadi untuk dengan mengacaukan sistem IT tiketing, sehingga sulit dipesan. “Sistemnya dikacaukan agar dalam penjualan tiket sepertinya habis terjual, sudah sold out, padahal ternyata sampai sekarang kita mendapat informasi panitianya belum sama sekali belum memperoleh pembayaran. Jadi, sistem online-nya diganggu. Kalau ada orang mau beli sudah tidak bisa lagi karena sudah sold out, padahal tiket masih tersedia. Ini saya kira ini bentuk yang sangat distriminatif dan kekanak-kanakan, tidak menunjukkan satu sikap kenegarawanan,” katanya. Tamsil meyakini bahwa tindakan kekanak-kanakan ini bukan an sich Erick Thohir, tetapi memang Erick hanya menjalankan tugas, persis sama dengan Sandi yang sebenarnya bisa memberi fasilitas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada perlakuan sikap yang berlainan dengan apa yang terjadi di MotoGP. Menurut Tamsil, gangguan terhadap penyelenggaraan Formula E diduga merupakan bagian dari upaya menjegal Anies yang terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap calon presiden terpopuler tersebut. “Ini menunjukkan bahwa Anies, di mana-mana sepertinya menjadi harapan untuk Indonesia baru ke depan. Ini yang coba diganjal dengan berbagai cara,” paparnya. Tamsil menunjukkan dukungan melimpah untuk Anies bisa terlihat saat acara Milad PKS ke-20. Setiap kali ada yang menyampaikan sambutan, mereka menyebut nama Anies calon presiden dan gemuruh luar biasa dari yang hadir. “Ini menunjukkan bahwa Anies ada penerimaan yang luar biasa dari masyarakat,” tegasnya. Hal yang patut dicontoh adalah sikap Ketua DPD RI yang membantu total rintangan yang dihadapi Anies dalam penyelenggaraan Formula E. “Di sinilah saya melihat kedewasaan La Nyalla yang luar biasa, Ketua DPD meskipun dia juga mau jadi presiden, tapi dia tetap mensuppor kegiatan yang dibuat oleh Pemda DKI, dengan menyerukan seluruh anggota DPD untuk ikut membantu mensukseskan acara ini, termasuk menonton, membeli karcis, bukan hanya anggotanya tetapi konsituen-konsituen dari setiap anggota diajak untuk menonton,” tegasnya. Tamsil mencatat gangguan untuk acara Formula E Jakarta, nyatanya terbaca dengan fakta bahwa pembeli tiket sebagian besardari luar Jakarta. “Kita mendengar sekarang peminat untuk menonton dan mensukseskan acara ini justru kebanyakan orang dari luar. Saya dengar karcisnya itu 60 persen pembelinya dari luar dan itu mungkin yang sudah diandalkan oleh panitia, betul-betul kebayar. Tetapi yang lain, yang sudah disebut sold out dan tidak ada tindak lanjutnya itu yang kita khawatirkan. Makannya kita dari DPD akan ikut mensuppor dan ikut menjadi penonton dan membeli karcis,” paparnya. Pemboikotan acara ini menurut Tamsil sangat melelahkan karena sifatnya kekanak-kanakan. “Seharusnya semua menunjukkan diri dengan sikap kenegarawanan. Melalui even-even seperti ini tidak selayaknya kita pertontonkan sebuah sikap yang tidak produktif,” katanya. Tamsil meyakini, jika acara ini sukses, yang mendapat apresiasi dari masyarakat juga presiden, akan tetapi mengapa dia tidak berpikir sejauh itu. “Di luar orang mengertinya Presiden Indonesia siapa? Ini kesuksesan dia, tapi kok orang sepertinya terkesan tidak ingin ini sukses karena membawa nama yang lain. Padahal mestinya ini terutama sahabat saya ini Sandiaga saya akan bicara juga nanti, ini momentum bagi dia ini untuk meningkatkan parawisata. Dia seharusnya ada di garda terdepan memberikan dukungan, bukan saja karena dia pernah menjadi Wakil Gubernurnya Anies tetapi dia sekarang ini memegang suatu posisi yang bisa memanfaatkan momentum ini sehingga ini terbawa nama kementerian dia. Dan orang membaca, itu tidak mungkin Wapres yang lakukan. Lalu siapa? Semua orang tahu lah,” tegasnya. Tamsil menyarankan, even-even seperti inilah yang seharusnya digunakan oleh pimpinan kita untuk menunjukkan kebersamaan kita. “Saya kira ke depan kita memang perlu pemimpin yang bisa membuat bangsa ini segera melakukan reunifikasi sehingga tidak ada lagi pembelahan-pembelahan seperti ini,” paparnya. Tamsil sepakat dengan sentilan Menkoplhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa saat ini perlu pemimpin yang kuat, strong leadership. “Kita perlu strong leadership dan yang bisa memberikan keteladanan karena salah satu yang lemah dari kita ini adalah keteladanan-keteladanan. Kita berharap tidak ada lagi pembelahan. Kita harus bisa membangun narasi-narasi positif dalam kehidupan berbangsa ini,” paparnya. Yang paling ideal menurut Tamsil, pimpinan harus kuat dan bisa memberikan keteladanan, bisa tampil ke depan untuk mengakhiri langkah-langkah seperti ini. “Tidak hanya berbicara tetapi langsung memberi contoh serta kebijakan-kebijakan yang riil, yang tidak hanya lips service belaka,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
