ALL CATEGORY
KAI Optimalkan Stasiun Matraman untuk Meningkatkan Layanan
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen mengoptimalkan Stasiun Matraman di DKI Jakarta untuk melayani masyarakat yang bepergian menggunakan KRL di Ibu Kota.“KAI mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan sehingga Stasiun Matraman dapat digunakan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan angkutan massal KRL Jabodetabek. KAI akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di stasiun ini,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Didiek mengatakan, hadirnya Stasiun Matraman merupakan alternatif bagi para pengguna KRL untuk dapat naik dan turun stasiun.Lokasinya yang ada di antara Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara, diharapkan dapat mengurangi kepadatan yang ada di dua stasiun tersebut.“Hadirnya Stasiun Matraman ini juga akan memudahkan mobilitas masyarakat yang akan naik-turun KRL di daerah Matraman, Kampung Melayu, Salemba, Pramuka, dan lainnya,” ujarnya.Didiek mengatakan, pembangunan Stasiun Matraman juga didesain untuk menjadikan stasiun ramah bagi penyandang disabilitas.Berbagai fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di antaranya yaitu toilet khusus difabel, lift prioritas bagi difabel, dan guide block bagi penyandang tuna netra. Para petugas di stasiun juga siap membantu para penyandang disabilitas untuk menggunakan layanan di stasiun.“KAI berharap dengan beroperasinya Stasiun Matraman ini, pengguna KRL bertambah nyaman dan dimudahkan dalam bertransportasi. Hadirnya Stasiun Matraman juga diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan transportasi massal,” pungkasnya.Stasiun Matraman telah diresmikan dengan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Yenny Wahid, dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo bersama jajaran masing-masing, pada Minggu (19/6).Stasiun Matraman mulai dibangun pada 2016 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.Pembangunan Stasiun Matraman ini sendiri merupakan lanjutan dari pembangunan Double-Double Track (DDT) pada lintas Manggarai – Cikarang yang merupakan Proyek Strategis Nasional.Stasiun Matraman ini memiliki 2 jalur KA dengan sebuah peron sepanjang 250 m dan lebar 5 m. Adapun bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 3.010 m2.Stasiun Matraman juga dilengkapi fasilitas 2 unit eskalator, 1 unit lift dan 2 tangga manual. Di samping itu, stasiun ini juga dilengkapi area parkir seluas 2.625 m2.Sejak diuji coba pada 17 Juni 2022, terdapat rata-rata 1.230 pengguna KRL per hari yang menggunakan Stasiun Matraman hingga 19 Juni 2022.Jumlah perjalanan KRL di stasiun ini yaitu 169 perjalanan per hari yang terdiri dari relasi Bekasi/Cikarang - Kampung Bandan via Pasar Senen sebanyak 78 perjalanan dan relasi Bekasi/Cikarang - Kampung Bandan via Manggarai sebanyak 91 perjalanan. (Sof/ANTARA)
Komisi XI DPR Sepakati Pagu Indikatif BPK Rp3,87 Triliun di 2023
Jakarta, FNN - Komisi XI DPR RI menyepakati pagu indikatif anggaran belanja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp3,87 triliun pada 2023, yang akan digunakan dengan rincian Rp3,23 triliun untuk pemeriksaan keuangan dan Rp639,77 untuk dukungan manajemen.“Kami mengusulkan untuk menambah anggaran untuk program pemeriksaan keuangan negara mencapai Rp21 miliar yang diambil dari anggaran dukungan manajemen,” kata Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin.Melalui program pemeriksaan keuangan negara, BPK akan membuat 13.610 laporan yang berkaitan dengan keuangan negara.“Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif termasuk pemeriksaan yang masih berlangsung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dianggarkan sebesar Rp3,11 triliun,” katanya.BPK juga akan meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis dalam rangka menunjang pemeriksa keuangan negara dengan anggaran sebesar Rp14,95 miliar, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dengan anggaran Rp14,12 miliar, dan mewujudkan pusat pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Rp77,72 miliar.Di samping itu, BPK juga akan meningkatkan regulasi pemeriksaan keuangan negara dan menyelesaikan ganti rugi keuangan negara senilai Rp9,81 miliar.“Selanjutnya untuk dukungan manajemen senilai Rp639 miliar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi BPK, antara lain untuk meningkatkan fungsi monitor dan implementasi kebijakan BPK senilai Rp67,62 miliar,” ucapnya. (Sof/ANTARA)
Polda Jabar Dalami Kasus Penggelapan yang Dilaporkan Tamara Bleszynsky
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan tengah mendalami kasus dugaan penggelapan aset yang dilaporkan oleh artis. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan sejauh ini sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi terkait dengan kasus dugaan penggelapan tersebut.\"Jadi belum ke berita acara perkara (BAP) karena ini masih dalam penyelidikan, baru dalam tahap pengumpulan dokumen,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Senin.Dia menduga kasus itu masih merupakan masalah antara keluarga. Meski begitu penyelidikan tetap dilakukan untuk menguatkan bukti pidana yang mungkin muncul.\"Sepertinya ini memang masalah keluarga ya, karena identitas nama itu sama dengan fam (marga) korban (Tamara),\" kata dia.Dia menjelaskan dugaan penggelapan yang dilaporkan Tamara itu awalnya merupakan kasus perdata. Laporan itu pun, kata dia, telah diterima sejak tanggal 6 Desember 2021.\"Memang dari 2021 sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman karena laporannya memang terkait masalah tindak pidana, tapi harus memenuhi unsur,\" kata Ibrahim.Adapun Tamara Bleszynsky, artis yang tenar pada tahun 1990 hingga 2000-an, itu melaporkan kasus dugaan penggelapan ke Polda Jawa Barat pada 6 Desember 2021 dengan Nomor LP/B/954/XII/2021.Dugaan penggelapan itu terkait dengan aset properti yang berada di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dalam laporan tersebut, diduga ada pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang melawan hak sesuatu barang. (Ida/ANTARA)
Perlu Konsistensi Tingkatkan Kontribusi Perempuan di Ruang Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai perlu dorong yang konsisten untuk meningkatkan kontribusi peran perempuan di ruang-ruang publik.Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.\"Selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotip yang mengungkungnya,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Hal itu dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema “Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh Dalam Kepemimpinan Perempuan”, Sabtu (18/6).Ia menilai, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari steriotip yang selama ini mengukung kaum perempuan, menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.Menurut dia, perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu.“Adapun sejarah nusantara mencatat, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara 1641-1699,” ujarnya.Ia mencontohkan, Aceh memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Keumalahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908), dan Cut Nyak Meutia (1870-1910).Namun menurut dia, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30 persen.Ia mengutip data World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.“Data tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotip yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan,” katanya.Ia menilai, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan. Selain itu menurut dia, masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik. (Ida/ANTARA)
Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Ditangani Secara Bijak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, FNN - Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, berpendapat rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sebaiknya ditangani secara bijak sehingga dapat meminimalisir dampak negatif.\"Ada potensi negatif akibat kebijakan itu baik secara politik, sosial, hukum maupun ekonomi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan,\" kata ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, itu di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin.Menurut dia, penghapusan tenaga honorer yang saat ini hangat dibicarakan publik, berpotensi memberi dampak negatif terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024, meski ribuan tenaga honorer harus memahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan berdasarkan amanah UU Nomor 5/2014 tentang ASN.Berdasarkan undang-undang itu, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PNS dan PPPK). Namun sumber keuangan honor atau gaji kepada tenaga honorer tidak membebani anggaran pusat, melainkan daerah.Begitu pula dengan PPPK, menurut dia anggaran untuk pembayaran gaji mereka bersumber dari anggaran daerah, berbeda dengan PNS yang bersumber dari anggaran pusat. Karena itu, sejak awal pemda menunda membuka penerimaan PPPK, kecuali untuk guru lantaran jumlah tenaga honorer yang cukup banyak.Selama ini, kata dia tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan daerah tidak semata-mata berorientasi terhadap gaji. Sebab, gaji yang diperoleh mereka relatif jauh lebih rendah dibanding PNS atau PPPK.Pertimbangan mereka justru merasa bangga dapat bekerja di pemerintahan karena mendapatkan status sosial yang baik di tengah masyarakat. \"Pendapatan daerah turun sejak pandemi Covid-19. Tahun 2022 ini baru terlihat perlahan-lahan kondisi kembali normal, aktivitas masyarakat meningkat dan perekonomian berjalan,\" ucapnya.Keinginan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, agar pemerintah pusat menangguhkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila para honorer tidak mendukungnya. \"Semestinya berjuang bersama-sama minta kebijakan khusus dari pusat,\" tegasnya.Selain aspek politik, Endri berpendapat bahwa penghapusan tenaga honorer pada 2023 potensial menimbulkan permasalahan sosial yang cukup besar akibat peningkatan angka pengangguran.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kepri yang terdampak Covid-19 sehingga tidak bekerja sebanyak 209.506 orang (9,91 persen). Jumlah tersebut turun 27,40 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 288.549 orang.Penghapusan tenaga honorer di Kepri akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran sehingga perlu ditangani secara bijak.\"Di Pemprov Kepri terdapat sekitar 7.000 orang honorer, belum lagi di pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu permasalahan sosial yang timbul akibat peningkatan angka pengangguran semakin tinggi sehingga perlu ditangani secara serius,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekda Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menyatakan, mereka berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di pemda setempat menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status mereka mulai 2023. \"Kami tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi,\" katanya.Menurut dia, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja, karena harus diakui keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.Ia juga mengklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. \"Kami tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer, justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka,\" ujar dia.Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyangkal atas turunnya surat edaran Kementerian PAN-RB perihal penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Apalagi undang-undang yang mengatur tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.Namun, kata dia, di sisi lain pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi lima hingga 10 tahun. Misalnya, diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS melalui serangkaian seleksi.\"Kami terus mengusulkan formasi P3K dan CPNS ke pemerintah pusat, namun kuotanya memang terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka,\" ucap dia. (Ida/ANTARA)
Rakernas II PDIP Akan Dibuka Megawati di Jakarta
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diagendakan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/6) hingga Kamis (23/6). \"Acara Rakernas ini akan dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberi sambutan di Rakernas,\" kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, Rakernas PDIP kali ini mengusung tema \"Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat\", dengan sub tema \"Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara\". Hasto menjelaskan, seperti yang pernah diungkap Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan pembangunan desa, sebab pembangunan Indonesia ke depan dimulai dari desa. Bagi PDIP, kata Hasto, desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. \"Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Membangun Indonesia harus dimulai dari desa dengan program pembangunan di segala bidang kehidupan, berbasis pada hasil riset nasional. Sehingga ke depan harus ada optimalisasi peran peneliti dan perekayasa di kampus-kampus yang mengolah sumber daya di desa,\" papar Hasto. Dengan tema ini, lanjut Hasto, PDIP ingin memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang jelas. Sehingga benar terwujudlah membangun Indonesia dari desa. \"Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat,\" tegas Hasto. Secara kepartaian, lanjut Hasto, rakernas dilaksanakan berdasarkan amanat Kongres V Partai yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2019, dan instruksi Ketua Umum Partai. Konsolidasi partai dilaksanakan melalui Program 5 Mantap. Yakni Mantap Ideologi; Mantap Organisasi; Mantap Kader; Mantap Program dan Mantap Sumber Daya. \"Rakernas partai dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konsolidasi partai, mendengarkan laporan dari badan-badan partai dan alat kelengkapan partai, serta untuk menyusun program pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2024,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Spanduk Gibran-Puan Muncul di Sejumlah Titik Solo Raya
Solo, FNN - Sejumlah spanduk bergambar Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPR RI Puan Maharani muncul di sejumlah titik di Solo Raya, antara lain, di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan beberapa titik di Kota Solo, Jawa Tengah.Pantauan di Solo, Senin, menunjukkan bahwa spanduk yang terpasang tersebut atas mengatasnamakan Projo atau sukarelawan Pro Jokowi. Pada spanduk tersebut tertulis Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia.Terkait dengan hal itu, Gibran irit memberi tanggapan. Ia juga baru mengetahui adanya spanduk tersebut setelah ada kenalan yang mengirimkan foto kepadanya.\"Ya tanya yang masang spanduk saja to, saya sudah tahu (terkait pemasangan spanduk),\" katanya.Terkait pesan dukungan yang tersirat dalam spanduk tersebut, ia juga enggan menanggapi.\"Nggak gimana-gimana, aku juga nggak tahu yang masang siapa, kapan dipasang kok tahu-tahu dipasang seperti itu,\" katanya.Mengenai kemungkinan Gibran untuk maju pada Pemilihan Presiden mendatang, ia tidak ingin berandai-andai.\"Saya fokus yang di Solo dulu saja, fokus ASEAN Para Games,\" katanya.Sementara itu, salah seorang petugas Linmas Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Solo, bernama Nimo mengatakan tidak tahu kapan pemasangan tersebut dilakukan.\"Kemarin belum ada, pas saya tugas di sana belum ada. Tadi saya berangkat tugas pukul 08.00 WIB sudah ada,\" katanya.Projo: Selebaran hitamSaat dikonfirmasi terkait pemasangan spanduk tersebut, Ketua DPC Projo Solo Tego Wigati mengatakan tidak pernah memasang satu pun spanduk.\"Kami mengikuti arahan pengurus pusat dan Dewan Pembina (Projo) Bapak Joko Widodo. Kami menunggu hasil dari musyawarah rakyat dan menunggu petunjuk Pak Jokowi seperti apa. Untuk dukung-mendukung, belum berani,\" katanya.Menurut dia, pemasangan tersebut juga tidak mungkin dilakukan oleh anggota Projo yang lain.\"Nggak mungkin karena semua tegak lurus DPP. Di situ (spanduk) kan simbolnya warna hitam ya, kami simbolnya merah. Saya menganggap itu selebaran hitam karena DPC Projo Surakarta tidak pernah merasa memasang itu,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Tiba-tiba Semuanya Mendadak Alim
Oleh Ady Amar Kolumnis PILPRES masih dua tahunan lagi. Masih cukup lama. Tapi persiapan menuju Pilpres bagi yang punya syahwat nyapres, rasanya waktu itu sudah dekat. Maka persiapan pun dibuat sedetail mungkin. Bahkan penampilan diri pun dibuat lagaknya seperti ulama, yang sehari-hari tak lepas dengan songkoknya. Bagi yang niat _nyapres_ penampilan kudu dirubah. Membiasakan sehari-hari berkostum takwo dan syal menjuntai di leher. Semua jadi tampak alim. Tak lupa doa, jika mesti berbicara dihadapan komunitas tertentu. Salam penutup yang biasa disampaikan pada setiap sambutan pun dihafalnya dengan baik. Disesuaikan dengan komunitas yang ada. Bagian dari mengambil hati tuan rumah, agar bisa dianggap bagian dari komunitasnya. Aktif menyambangi tokoh panutan umat, hadir pada kegiatan majelis taklim, dan komunitas muslim lainnya. Mendatangi Pondok Pesantren jadi rutinitas sehari-hari. Meski jabatan publik yang disandangnya sebagai menteri, tidak menyurutkan langkahnya untuk bersafari. Ada saja yang ditawarkan sebagai bentuk kerja sama dengan instansi yang dipimpinnya, itu agar tidak terkesan jalan-jalan mengabaikan pekerjaan selaku pejabat publik. Kepedulian pada pondok pesantren dan komunitas muslim menjadi meningkat. Seolah berlomba berkejaran dengan waktu dalam menegakkan syiar agama. Seolah bagian dari pertanggung jawaban yang akan dibawa nantinya di hadapan Tuhan. Hal demikian sepertinya sudah jadi tradisi menjelang lima tahunan. Entah itu pemilihan kepala daerah, pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif apalagi pemilihan presiden. Khususnya yang ingin _nyapres_, mengunjungi komunitas muslim jadi langganan. Berharap elektabilitas naik, yang itu bisa dilirik partai politik untuk mengusungnya. Untuk Pilpres yang masih dua tahunan lagi (2024), persiapan menyambutnya jauh hari sudah dilakukan. Meski belum ada partai resmi mengusungnya, tetap saja pasang kuda-kuda jauh hari, siapa tahu dirinya yang terpilih, persiapan sudah dimulainya. Selanjutnya, tinggal tancap gas saja. Tidak memulai dari nol. Bagaimana jika dirinya tak dapat tiket sebagai Capres/Cawapres, sedih pastilah yang dirasa. Apalagi nilai rupiah sudah digelontorkan tidak sedikit. Tapi mau apa lagi. Bisa jadi pihak lain punya persiapan lebih strategis, dan karenanya elektabilitasnya lebih tinggi, dan itu yang terpilih. Namun tetap berharap jerih payahnya membantu memberdayakan pesantren misal, bisa dihitung sebagai amal jariah. Meski niat awal tidak demikian. Soal itu ia berharap bisa kompromi dengan Tuhannya. Mendadak alim, itu bagian dari strategi \"menjinakkan\" umat Islam khususnya, agar ia bisa dilihat sebagai pribadi yang bekerja dengan sandaran ibadah. Meski sebelumnya perangainya tidak mencerminkan demikian. Bahkan jauh dari itu. Ia tidak merasa risih memilih peran yang sebenarnya bukan disitu tempatnya mengabdi. Demi jabatan yang diinginkan, jabatan yang lebih tinggi tentunya, merubah peran menjadi lumrah dilakukan. Semua mendadak alim, berebut menjadi paling alim. Maka seperti parade peragaan busana muslim saja layaknya. Sehari-hari bukanlah lagi jas atau kemeja batik yang dikenakan, tapi pakaian kokoh koleksi berbagai warna dan corak. Menjadi rajin sholat berjamaah, sambil menyapa jamaah dengan keramahan tingkat tinggi. Tentu tidak hanya komunitas umat Islam yang didatangi. Tapi juga umat agama lain. Maka tampil di vihara Budha pun dilakukan, meski bukan pada hari keagamaan. Seperti orang tidak punya kerjaan saja. Hanya sekadar datang menyapa komunitas Tionghoa di sana. Tidak lupa sudah siap dengan pakaian khas Tionghoa warna merah menyala atau bahan kain hitam legam mengkilap. Merasa tidak jengah, meski jabatan yang disandang tidak punya korelasi dengan aktivitas yang dilakukan. Beda jika yang melakukan itu seorang kepala daerah, yang memang berdiri di atas semua golongan. Menjadi lumrah jika hadir dalam kegiatan umat beragama, meski tidak sampai ikut dalam peribadatannya. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, selalu hadir dalam kegiatan keagamaan tingkat provinsi. Datang memberi sambutan selayaknya sebagai kepala daerah. Merasakan kebahagiaan warganya yang merayakan hari besar agamanya. Semua disesuaikan dengan tugas dan kewajiban selaku kepala daerah, yang mengayomi dan memastikan perayaan acara keagamaan berlangsung dengan baik dan khidmat. Memastikan bahwa bangunan toleransi itu tegak di wilayah kerjanya dengan seadilnya. Mendadak menjadi alim intensitasnya akan terus menaik meninggi sampai tak dapat dinilai nalar waras sekalipun. Makin mendekati Pencapresan, akan makin jor-joran berlomba menarik minat publik melihatnya sebagai yang pantas untuk dipilih. Maka, asesori yang bisa menampakkan ia alim, akan terus dipakai. Bagian dari pencitraan diri \"mendadak alim\". Jika ditanyakan siapa pejabat saat ini yang paling bisa disebut tokoh \"mendadak alim\" pada sepuluh orang, maka sebelas orang akan menjawab, Erick Thohir. Ya ET, panggilan akrabnya, yang paling pantas disebut pejabat yang tampilannya paling mendadak alim. Sebagai Menteri Negara BUMN, ia lagaknya seperti Menteri Agama saja, bahkan lebih dari itu. Lebih mendadak alim. Mengapa harus sampai sebelas orang yang menjawab, sedang yang bertanya hanya sepuluh orang. Yang kesebelas, itu yang bertanya, yang punya pandangan sama, bahwa ET yang dianggapnya paling mendadak alim. Apakah yang dilakukan ET itu salah, sepertinya tidak ada yang salah. Buktinya Pak Bos tidak menegurnya. Tapi setidaknya yang dilakukan meski itu baik--menjadi mendadak alim--itu kurang etis, tidak selayaknya pejabat meninggalkan tugas utamanya. Tapi hal itu seperti sudah dianggap hal biasa. (*)
Google Didenda Rp 1,7 Triliunan Akibat Deskriminasi Gender
Jakarta, FNN - Diskriminasi ras dan gender bukanlah hal baru di perusahaan besar. Parahnya, kebanyakan dari kasus diskriminasi gender ini dianggap merupakan hal yang biasa dan menguap begitu saja. Namun tidak bagi Google baru-baru ini. Dikabarkan bahwa Google terungkap bersedia untuk membayar USD 118 juta atau berkisar Rp 1,7 triliun lebih untuk menyelesaikan gugatan diskriminasi gender dengan sekitar 15.500 karyawan wanita mereka. Menurut penggugat, Google membayar karyawan wanita USD 16.794 atau berkisar Rp 245 jutaan lebih sedikit per tahun daripada “pria dengan posisi yang sama.” Seperti sudah disinggung di atas, sayanganya masih banyak orang menganggap hal ini wajar, terlebih di perusahaan teknologi yang dikenal sangat teknikal. Tapi kasus ini jelas menunjukkan bahwa ada masalah serius di dalam perusahaan. Dan masalahnya menyentuh topik sensitif seperti diskriminasi gender yang membuat para pekerja wanita di Google geram. Dikutip dari Gizchina, selain pembayaran, Google setuju untuk memberikan semua informasi yang diperlukan kepada pakar independen yang akan menganalisis praktik perekrutan Google. Kemudian, seorang ekonom tenaga kerja independen akan meninjau studi kesetaraan gaji Google Sebagai seorang wanita yang menghabiskan seluruh karirnya di industri teknologi, saya optimis bahwa tindakan yang telah disetujui Google sebagai bagian dari penyelesaian ini akan memastikan lebih banyak kesetaraan bagi wanita,” kata Holly Pease, salah satu penggugat melalui pernyataan resminya. Adapun kasus dengan Google, melibatkan perempuan dalam 236 jabatan berbeda. Namun tak hanya Google, praktik diskriminasi gender ini juga sebelumnya permah ditemukan di Twitter dan Microsoft yang bahkan mereka telah gagal mendapatkan status class action. (JP)
Hersubeno: Jokowi Akan Mati-matian Tutup Peluang Anies Jadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan fix dijadikan calon presiden oleh Partai Nasdem. Pencalonan ini diumumkan sendiri oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia mengumumkan 3 nama yang akan diusung menjadi bakal calon presiden (Capres) dalam Pilpres 2024 pada Jumat, 16 Juni 2022 lalu. Selain Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Diusungnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa oleh NasDem mendapat banyak komentar tokoh. Salah satunya adalah Jurnalis senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 19 Juni 2022. Hersubeno Arief menduga, diusungnya 3 nama bakal Capres 2024 oleh NasDem merupakan bentuk tukar tambah politik antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah jangan sampai nama Anies muncul dalam daftar calon presiden dari NasDem,\" kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Hal ini, kata Hersu, disebabkan oleh adanya rivalitas antara Anies Baswedan dan Jokowi. Pasalnya, kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta kerap dianggap merugikan kepentingan para oligarki yang selama ini menjadi penyokong utama Jokowi. Karena itu, Hersu menilai Jokowi akan berusaha mati-matian untuk menutup peluang Anies Baswedan agar tidak muncul dalam bursa Capres 2024. \"Karena potensinya kalau sampai kemudian Anies mendapat tiket, ini bisa mengubah peta politik. Karena memang dari hasil-hasil survei, nama Anies yang paling menonjol,\" tuturnya. Hersu menjabarkan, buruknya hubungan antara Anies Baswedan dan Jokowi salah satunya ditandai dengan nihilnya dukungan perusahaan BUMN di ajang balap mobil listrik Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 lalu. \"Apakah anda percaya bahwa putusan yang sangat besar itu merupakan inisiatif dari Erick Thohir pribadi? Tentu saja tidak, ada tangan-tangan kekuasaan di atas Erick yang ikut bermain,\" serunya. \"Bahwa Erick juga punya kepentingan yang sama karena dia sendiri juga salah satu kandidat yang ingin run pada Pilpres 2024, ya itu pasti ada, tapi tidak semata-mata itu keputusan Erick pribadi,\" kata Hersubeno Arief menambahkan. Hersu mengungkapkan spekulasi bahwa Jokowi sengaja menutup tiket untuk Anies adalah karena semula mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu akan diusung koalisi PAN, NasDem, dan PPP. Tapi, ternyata semuanya kandas ketika Partai Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini diduga akan digunakan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai proxy dari Jokowi. Pintu Anies untuk memperoleh tiket dari PAN semakin tertutup rapat ketika akhirnya Zulkifli Hasan ditarik masuk kabinet oleh Jokowi dengan menjadi Menteri Perdagangan,\" tutur Hersubeno Arief. Lebih lanjut, Hersu menyinggung pernyataan Surya Paloh yang menyebut bahwa NasDem merdeka dalam menentukan arah politik. Surya Paloh juga mengatakan Pemilu merupakan mekanisme agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. Menurutnya, pernyataan Surya Paloh itu sengaja ditujukan kepada pemerintahan Jokowi yang kini tengah berkuasa. \"Ini kan sinyalnya jelas sekali kalau dimonopoli oleh satu kelompok saja, itu siapa yang sekarang berkuasa,\" tegas Hersubeno Arief. (Ida, sws)
POPULER
