ALL CATEGORY
Perkuat Kerja Sama Ekonomi, PM Australia Akan Kunjungi Indonesia
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan mengunjungi Indonesia pada 5-7 Juni 2022, antara lain untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara kedua negara dalam upaya pemulihan pasca pandemi.Menurut Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto, Indonesia akan menjadi tujuan kunjungan bilateral pertama bagi PM Albanese sejak dilantik sebagai PM ke-31 Australia pada Mei lalu.“Merupakan suatu tradisi bagi perdana menteri baru Australia ketika mereka diangkat sebagai perdana menteri salah satu tujuan pertama kunjungannya ke Indonesia, tampaknya PM Albanese akan meneruskan tradisi tersebut,” kata Santo dalam pengarahan media secara daring, Kamis.Dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 6 Juni mendatang, Albanese akan lebih fokus mendiskusikan penguatan kerja sama ekonomi termasuk implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang dipandang masih perlu digiatkan sejak dibentuk pada 2020.“Walaupun sebenarnya perdagangan kedua negara meningkat sampai 70 persen pada 2021, masih banyak hal-hal yang implementasinya masih belum sesuai harapan, jadi pembahasannya akan lebih fokus dalam isu tersebut karena kebetulan ini menjadi perhatian kedua pemimpin saat ini,” ujar Santo.Kunjungan Albanese ke Indonesia juga menunjukkan arti penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif RI-Australia yang dibentuk pada 2018, yang memfasilitasi kedua negara untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan dan keamanan serta demokrasi.Ketika ditanya apakah dalam kunjungannya Albanese akan mengangkat isu AUKUS atau persekutuan pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat—Santo menegaskan bahwa Indonesia akan lebih menitikberatkan pada pembahasan isu ekonomi.“Indonesia melihat bahwa kerja sama dengan Australia ini yang dulu dimensinya fokus di isu keamanan dan isu pertahanan, sekarang memiliki dimensi yang lain yaitu ekonomi dan hubungan antarmasyarakat yang kelihatan semakin mendominasi kerja sama kedua negara,” tutur dia.Selama berkunjung ke Indonesia, Albanese akan didampingi oleh sejumlah menteri kabinet baru Australia.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi, sehari sebelum pertemuan kedua pemimpin negara yang diberi tajuk Annual Leaders Meeting pada 6 Juni 2022. (Sof/ANTARA)
Kremlin Nilai Pasokan Senjata AS ke Ukraina "Tuang Minyak ke Api"
Moskow, FNN - Pemerintah Rusia menilai rencana Amerika Serikat memberi bantuan militer ke Ukraina seperti \"menuang minyak ke dalam api\".\"AS, dengan sangat jelas, benar-benar menganut kebijakan memerangi Rusia hingga nyawa warga Ukraina terakhir,\" kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam jumpa pers harian pada Rabu (1/6).Dia mengomentari rencana Washington untuk memasok senjata tambahan ke Kiev.AS akan memberi paket senjata senilai 700 juta dolar AS pada Rabu, termasuk pasokan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) yang dapat memungkinkan Ukraina menembak sasaran lebih tepat.Peskov menilai pengiriman itu tidak berkontribusi mendorong keinginan para pemimpin Ukraina untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Rusia. (Sof/ANTARA)
Tidak Ada Korban WNI dalam Tiga Insiden Penembakan di AS
Jakarta, FNN - Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam serangkaian insiden penembakan di Amerika Serikat.Insiden penembakan tersebut dilaporkan pada Rabu (1/6) dari tiga lokasi yang berbeda yaitu di Grant High School, California pukul 15.30; di supermarket Walmart Supercenter, Pennsylvania pukul 16.00; dan di Saint Francis Hospital, Oklahoma pukul 16.50 waktu setempat.\"Segera setelah mendapatkan informasi penembakan, KJRI yang ada di Los Angeles dan Houston berkoordinasi dengan otoritas setempat dan juga WNI yang berada di lokasi kejadian. Dari informasi yang diterima dari perwakilan kita di AS, tidak ada WNI yang menjadi korban dalam insiden penembakan tersebut,” kata Judha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.Mewaspadai maraknya insiden penembakan di AS, perwakilan RI di AS meningkatkan koordinasi dengan otoritas keamanan setempat dan terus menjalin komunikasi dengan komunitas WNI.Pemerintah juga menyampaikan imbauan kepada WNI di AS untuk tetap tenang, sambil tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian.“Jangan jalan sendirian, gunakan buddy system, kemudian laporkan segera ke otoritas setempat dan perwakilan RI setempat jika terjadi tindakan kekerasan, aksi kriminal, dan kegawatdaruratan yang lain,” tutur Judha.WNI juga diminta melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI dan mengunggah aplikasi Safe Travel untuk memperoleh informasi terkini serta nomor hotline seluruh perwakilan RI yang ada di AS.Langkah tersebut, menurut Judha, akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan respon dari pihak KBRI maupun KJRI terhadap WNI yang mengalami situasi darurat.Tiga penembakan yang terjadi secara beruntun pada Rabu di beberapa wilayah AS mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan luka-luka.Peristiwa itu terjadi seminggu setelah penembakan di sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan 21 orang, termasuk di antaranya 19 anak-anak—yang menyulut kemarahan warga Amerika.Maraknya serangan mematikan di AS telah memicu desakan atas reformasi aturan kepemilikan senjata di negara tersebut, yang direspons oleh pemerintahan Presiden Joe Biden dengan janji akan adanya perubahan aturan. (Sof/ANTARA)
Bawaslu RI Minta Jajarannya Mengutamakan Pencegahan pada Pemilu 2024
Bandung, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia meminta jajarannya untuk mengutamakan unsur pencegahan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 di antaranya melalui uji petik pemuktahiran data pemilih berkelanjutan.\"Evaluasi pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) ini merupakan salah satu bagian dari pencegahan yang dilakukan Bawaslu,\" kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.Ia menambahkan evaluasi pemutakhiran berkelanjutan bertujuan untuk memastikan validitas data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini menekankan prioritas utama Bawaslu sekarang adalah memperkuat pencegahan.\"Kita harus mengutamakan pencegahan sebagai upaya awal untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan terkait kepemiluan nanti,\" ucapnya pada acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali.Selain itu, katanya, harus memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang tersebar di masyarakat merupakan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sudah berjalan usai Pilkada Serentak 2020.Ariyani mengatakan jajarannya telah melakukan uji petik untuk memverifikasi secara faktual data pemilih berkelanjutan yang telah dihasilkan KPU kabupaten/kota.Dalam kesempatan itu, Ariyani didampingi empat komisioner lainnya, yakni I Wayan Widyardana Putra, I Wayan Wirka, I Ketut Rudia, dan I Ketut Sunadra, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu AdinathaSelain Lolly dan Komisioner Bawaslu Bali, hadir dalam acara tersebut anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya beserta Ketua dan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. (Sof/ANTARA)
Pakar Mengingatkan Agar Dominasi Politik Tidak Menundukkan Riset
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar dominasi politik yang sedang berlangsung tidak menundukkan riset dan cara berpikir masyarakat melalui berbagai doktrin politis.\"Jangan sampai politik terlalu dominan sehingga riset pun ditundukkan di bawah agenda politik dan doktrin-doktrin politik. Ini tidak sehat,\" kata Jimly Asshiddiqie ketika menyampaikan paparan dalam serial diskusi peradaban-Paramadina bertajuk Nurcholish Madjid dan Indonesia yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Kamis.Dengan demikian, menurut Jimly, penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus, untuk melanjutkan semangat Nurcholish Madjid atau Cak Nur yang merupakan seorang tokoh nasional dengan pemikiran-pemikirannya mengenai hubungan antara negara dan agama.Menghadirkan alternatif pemikiran, kata dia, yang membuat suatu bangsa menjadi kaya akan solusi guna menemukan jalan terbaik untuk pembangunan nasional dan kemajuan peradaban Indonesia.\"Kemajuan peradaban Indonesia tidak bisa tidak ditopang oleh sains dan teknologi. Ini tidak bisa. Tidak bisa juga tidak ditopang oleh respected and respectable rule of law and rule of ethics (supremasi hukum dan supremasi etika yang terhormat dan dihormati, red.),\" tuturnya.Salah satu wujud dari upaya untuk melanggengkan semangat Cak Nur, menurut dia, adalah melalui partisipasi aktif di dalam berbagai forum diskusi untuk berbagi sudut pandang dan cara berpikir.Terkait hal tersebut, Jimly mengatakan bahwa pengembangan pemikiran memerlukan ruang bebas dan lingkungan yang toleran terhadap berbagai jenis cara berpikir seseorang. Bahkan, untuk cara berpikir yang mungkin berada di luar kelaziman banyak orang.\"Jadi, toleransi jangan hanya urusan pakaian salat, tetapi juga toleransi untuk ruang berpikir. Untuk berdiskusi dan berbagi sudut pandang,” kata Jimly.Oleh karena itu, Jimly mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan pemikiran kritis dan alternatif guna meneruskan semangat milik Cak Nur. (Sof/ANTARA)
TASPEN Emas dan TAPERA Siap Membantu ASN Beli Emas dan Rumah
Jakarta, FNN - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi program dan layanan yang diwujudkan melalui kerja sama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Gemilang Hartadinata Abadi.\"Kerja sama ini diharapkan dapat membantu menyediakan rumah bagi dua juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dan memudahkan para ASN dalam mendapatkan tabungan sejahtera kepemilikan emas dengan imbal hasil yang menguntungkan di masa depan,\" kata Direktur Utama PT TASPEN (Persero) ANS Kosasih pada saat penandatanganan kerja sama, Selasa.Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama PT TASPEN (Persero) ANS Kosasih, Direktur Utama PT Gemilang Hartadinata Abadi, Cuncun Muliawan, dan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, ANS Kosasih mengatakan TASPEN terus hadir bersama anak perusahaan, antara lain asuransi jiwa TASPEN Life, Bank Mandiri TASPEN, dan melalui sinergi dengan beberapa perusahaan.\"Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk para peserta melalui beragam program inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan memastikan kesejahteraan ASN aktif maupun pensiunan,\" katanya di Jakarta, Kamis.Kerja sama TASPEN dan BP TAPERA diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan para ASN aktif dalam mengambil kredit rumah dengan masa cicilan yang relatif panjang, bahkan hingga masa pensiun.Sementara itu kerja sama TASPEN dengan PT Gemilang Hartadinata Abadi berhasil menghadirkan program TASPEN Emas atau Tabungan Sejahtera Kepemilikan EMAS, yakni program kepemilikan Logam Mulia (LM) bagi para ASN aktif maupun peserta pensiun yang dikelola oleh TASPEN, yang dapat dicicil pembayarannya dengan angsuran potongan gaji tiap bulan oleh mitra bayar yang ditunjuk oleh TASPEN.(Ida/ANTARA)
Rubel Melemah Menuju 62 terhadap Dolar, Saham Rusia Jatuh
Moskow, FNN - Rubel Rusia melemah menuju 62 terhadap dolar pada perdagangan Kamis, melakukan stabilisasi dalam kisaran yang relatif sempit setelah pergerakan tajam dan tidak terkendali pekan lalu yang disebabkan oleh ketidakseimbangan penawaran dan permintaan di Bursa Moskow.Pada pukul 07.46 GMT, rubel melemah 0,8 persen terhadap dolar pada 61,76 dan telah melemah 1,0 persen untuk diperdagangkan pada 65,00 terhadap euro.Rubel telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia sejauh tahun ini didorong secara artifisial oleh kontrol modal yang diberlakukan Rusia setelah memulai apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" di Ukraina pada 24 Februari.Persyaratan pembayaran gas baru untuk konsumen Uni Eropa yang memerlukan konversi mata uang asing menjadi rubel dan penurunan impor juga telah mendukung mata uang Rusia, membantunya menghindari rintangan ekonomi di dalam negeri dan risiko gagal bayar yang menjulang pada utang negara.Kegagalan Rusia untuk membayar 1,9 juta dolar AS dalam bunga yang masih harus dibayar pada obligasi dolar akan memicu pembayaran yang berpotensi bernilai miliaran dolar, sebuah panel investor ditentukan pada Rabu (1/6/2022), karena negara itu tertatih-tatih pada default (gagal bayar) utang luar negeri besar pertama dalam lebih dari satu abad.Di pasar obligasi domestik, imbal hasil obligasi pemerintah OFZ 10-tahun turun menjadi 9,2 persen, terendah sejak awal 2022, setelah data menunjukkan inflasi tahunan kembali melambat setelah melonjak ke level tertinggi sejak 2002. Imbal hasil obligasi bergerak berbanding terbalik dengan harganya.Data inflasi meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga lagi oleh bank sentral pada Juni-Juli, kata Promsvyazbank dalam sebuah catatan.Bank sentral Rusia memangkas suku bunga utamanya menjadi 11 persen pekan lalu dan mengatakan melihat ruang untuk pemotongan lebih banyak tahun ini, karena inflasi melambat dari level tertinggi lebih dari 20 tahun dan ekonomi menuju kontraksi.Indeks saham Rusia turun. Indeks RTS berdenominasi dolar turun 1,7 persen menjadi 1.200,9 poin, sedangkan indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0,9 persen menjadi 2.353,3 poin. (Ida/ANTARA)
Hukum Harus Adapatif terhadap Dinamika Zaman
Jember, Jawa Timur, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarej mengatakan hukum harus adaptif terhadap dinamika zaman dan harus menjalankan fungsi sebagai penjaga hubungan antar-sesama individu dan hubungan individu dengan negara dalam masyarakat, mencegah kesewenangan penguasa, dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa.\"Dalam konteks hukum harus adaptif terhadap dinamika jaman inilah, maka pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan akan selesai dan diundangkan tahun ini,\" katanya saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Kamis.Wamekumham yang biasa dipanggil Eddy memberikan kuliah umum bertema \"Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia\" yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, dosen dan mahasiswa di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej).Menurutnya sistem hukum di Indonesia selalu terkait dengan sistem lainnya seperti sistem agama, sosial, ekonomi, adat istiadat, serta politik maka tidak mudah menyusun RUU KUHP apalagi di Indonesia yang multi agama, multietnis dan multi-budaya.\"Akan selalu ada tarik menarik kepentingan dalam prosesnya. Saya mencontohkan negara Belanda yang baru bisa merampungkan KUHP setelah memakan waktu 70 tahun, padahal Belanda adalah negara yang tergolong relatif homogen secara agama, sosial, ekonomi, adat istiadat serta politik,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Anak Lahir Sebelum UU Kewarganegaraan Wajib Didaftarkan
Jakarta, FNN - Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Nur Widyastanti mengatakan anak yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tetap wajib didaftarkan untuk mencegah status asing anak tersebut.\"Harus didaftarkan dulu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu empat tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan,\" katanya pada webinar bertajuk \"Kewarganegaraan Ganda untuk Pasangan WNA dari Keluarga Perkawinan Campuran\" yang dipantau di Jakarta, Kamis.Sebab, jelas dia, anak yang lahir sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan tidak otomatis memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa didaftarkan. \"Jadi, kalau tidak mendaftar status anak tersebut tetap asing,\" kata Nur.Ia mencontohkan kasus yang menimpa Gloria Natapradja Hamel sekitar tahun 2016. Dalam kasus tersebut Gloria diketahui memiliki masalah status kewarganegaraan sehingga diberhentikan atau dibatalkan menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).Gloria batal menjadi anggota Paskibraka dikarenakan belakangan diketahui sang ayah berstatus sebagai warga negara Prancis.\"Ia tidak bisa mengibarkan bendera karena diketahui ternyata dia ini warga negara asing,\" ujarnya.Dalam kasus yang menimpa Gloria, diketahui ibunya tidak melapor ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah UU Nomor 12 Tahun 2006 lahir. Meskipun orang tua perempuannya berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), tetap wajib melapor dan memberitahukan bahwa ayah dari anak tersebut seorang WNA yang bertujuan agar status anak tidak dianggap asing.n\"Sehingga waktu itu Gloria tetap menjadi warga negara asing,\" jelas dia.Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan atau memungkinkan diberikannya dwi kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA hingga anak tersebut berusia 18 tahun.Namun, dalam waktu tiga tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun, ia harus memilih kewarganegaraan Indonesia atau asing. (Ida/ANTARA)
Anggota DPR Minta KSP Ikut Perbaiki Pola Komunikasi kepada Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ikut memperbaiki pola komunikasi pemerintah kepada publik, terkait berbagai kebijakan strategis agar tidak mengalami bias.\"Perlu dipertimbangkan melalui KSP, keterangan formal pemerintah harus diberikan kepada publik secara ajeg yaitu ada \'time line\' yang jelas dan tetap,\" kata Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Menteri Sekretariat Negara, KSP, dan Sekretariat Kabinet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan, dunia komunikasi politik di Indonesia mengalami masalah besar karena sulit memisahkan mana informasi hoaks atau bukan, mana rumor dan analisa.Menurut dia, saat ini banyak kebijakan negara terkait hal-hal strategis mengalami bias dan menjadi simpang-siur di masyarakat sehingga membingungkan publik.\"Banyak hal terkait kebijakan Presiden mengalami bias sehingga duduk perkara di publik banyak cabangnya. Hal seperti ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah besar,\" ujarnya.Karena itu dia menyarankan ada forum yang diselenggarakan secara konstan dan ajeg untuk mengurangi derajat masalah komunikasi tersebut.Yanuar mencontohkan saat pandemi COVID-19, informasi terkait pandemi disampaikan secara ajeg oleh Satgas Penanganan COVID-19 sehingga masyarakat mencari informasi dari saluran tersebut.\"Saat COVID-19 kita ada pengalaman, ada Satgas COVID-19 yang menyampaikan informasi rutin secara ajeg sehingga masyarakat menyerap informasi dari Satgas,\" ucapnya.Dalam Raker tersebut, anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta KSP muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik kepada masyarakat.Dia menilai terlalu banyak isu di publik yang harus diselesaikan KSP, misalnya, terkait pemberitaan mengenai penjabat (Pj) kepala daerah yang menimbulkan polemik di masyarakat.\"Banyak \'bottle necking\' yang jadi prioritas dari kerja-kerja KSP, misalnya, tadi anggota Komisi II DPR Anwar Hafid cerita bagaimana semrawut terkait Pj kepala daerah, baru dilantik lalu mengundurkan diri. Saya ingin KSP punya komitmen untuk memperbaiki pola komunikasi publik dari istana ke publik,\" katanya.Rifqi mengatakan, tensi politik jelang Pemilu 2024 semakin meningkat sehingga KSP harus muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik. Hal itu menurut dia agar pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik atau \"soft landing\" di tahun 2024. (Ida/ANTARA)
POPULER
