AGAMA
Menag Yakut Jangan Arahkan NU “Berladang” Hanya di Kemenag
By Asyari Usman MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas jelas keliru besar. Dan merendahkan NU ketika mengklaim bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU. Kasihan warga nahdiyin. Kalau hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkan peluang di Kementerian Agama saja. Sempit sekali. Seharusnya warga NU itu menguasai kekayaan Indonesia. Orang NU harus memanfaatkan kandungan bumi negeri ini. Harus ikut mengelola tambang migas, emas, nikel, batubara, dlsb. Terbuka luas untuk NU. Kalau hanya mengolah Kemenag, berapalah anggarannya. Paling banyak 66 triliun (uang APBN 2021). Itu pun untuk seluruh Indonesia. Untuk berbagai program pula. Susahnya, tidak mudah juga “memanfaatkan” anggaran 66 T itu. Banyak orang yang lihat. Kiri-kanan diawasi. Kalau sekadar menaikkan jumlah kekayaan pribadi-pribadi, mungkin masih bisalah. Tapi kalau untuk meningkatkan taraf hidup warga NU semuanya, hampir tak mungkin. Karena itu, Pak Yakut jangan mempersempit peluang untuk NU menjadi tertuju ke Kemenag saja. Sudah itu, klaim Kemenag hadiah untuk NU sekarang ditolak sendiri oleh petinggi ormas ini. Sekjen NU Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa Kemenag adalah hadiah untuk seluruh umat Islam. Pak Sekjen benar seratus persen. Lebih arif ketimbang Yakut. Pak Helmy tidak setuju NU hanya terfokus ke Kemenag. Ada bidang-bidang lain yang harus digeluti oleh para nahdiyyin. Tidak hanya menadahkan tangan ke Kemenag. Sangat tidak terhormat kalau NU hanya diarahkan untuk “berladang” di Kemenag saja. NU harus jauh lebih besar dari Kemenag. Orang-orang NU selayaknya memiliki usaha di berbagai sektor termasuk pertambangan, manufaktur, retail, dll. Di masa pandemi ini bahkan bisa mendirikan usaha impor vaksin, alat tes PCR, alkes atau yang lain-lainnya. Yakut tak mendidik warga NU bila hanya memanfaatkan peluang di Kemenag. Dan juga bisa berbahaya. Bahayanya apa? Tentu masih ingat ketika seorang politisi asal NU terjerat kasus korupsi karena memanfaatkan peluang di Kemenag. Beliau masuk penjara gara-gara memperjualbelikan jabatan yang berada di bawah lingkup kewenangan Kementerian. Sampai-sampai KPK waktu itu menemukan uang tunai 180 juta rupiah dan 30,000 dollar AS di laci Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Pastilah jagad NU dibuat malu oleh kasus ini. Jadi, jangan sampai terulang lagi. Orang NU pasti tak mau ada kejadian yang mencoreng wajah mereka. Sangat mengherankan kalau Pak Yakut mendorong dominasi NU di Kemenag. Warga NU perlu waspada. Jangan-jangan pernyataan Yakut bahwa NU “berhak” memanfaatkan peluang di Kemenag itu adalah jebakan untuk memojokkan ormas besar ini. Tampaknya pimpinan NU perlu melakukan Tes Asli NU (Tes Anu) untuk Pak Yakut.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Muhammadiyah Tegaskan Indonesia Milik Semua
Jakarta, FNN - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja. "Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan," ujar Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah dari Jakarta, Ahad. Haedar mengatakan bahwa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Mestinya, segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, kata dia, masih ada saja yang belum beranjak "akil-balig" dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya. "Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua," kata dia. Ia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua. "Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," kata dia mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu. Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. "Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara," kata dia. Maka dari itu, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta. "Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu," katanya. (sws, ant)
Selamat Jalan Bu Suk
By M Rizal Fadillah RAMAI di jagad media rencana ritual pindah agama "Sudhi Wadani" Sukmawati Soekarnoputeri dari Islam menjadi Hindu. Konon kembali ke agama neneknya, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben ibu kandung Sukarno, Presiden pertama. Akan diselenggarakan di Bale Agung Singaraja Buleleng Bali. Penyelenggara acara adalah "The Soekarno Center". Soal pindah agama adalah suatu hal yang biasa, tetapi jika dibesar-besarkan menjadi luar biasa. Urusan privat menjadi seperti agenda publik. Dengan mengundang Presiden, Menteri, dan tokoh politik, mengesankan ada keinginan mengubah urusan agama menjadi politik. Umat Hindu sekurangnya panitia seperti bahagia dan memproklamasikan secara nasional bahwa puteri Proklamator pindah ke agama Hindu. Umat Islam, sekurangnya yang merasa sakit atas penghinaan Sukmawati pada agama Islam, juga bahagia dengan murtadnya Sukmawati. Toh menjadi muslim juga tidak berguna, malah menjengkelkan. Bagus saja pindah agama. Rupanya sudah lama Sukmawati mengikuti ritual Hindu dengan sering mengunjungi pura pura di Bali. Teringat puisi menyakitkan Bu Suk. Dikenal dengan puisi konde. Umat memprotes bahkan melaporkan kepada Polisi atas penistaan itu akan tetapi kasusnya menguap. Islamophobia terlindungi di rezim ini. Aku tak tahu syari'at Islam//Yang kutahu sarikonde ibu Indonesia sangatlah indah//lebih cantik dari cadar mu Aku tak tahu syari'at Islam//Yang kutahu suara kidung Indonesia sangatlah elok//lebih merdu dari alunan azan mu Bodoh sekali, Sukmawati yang mengaku tak tahu syari'at tapi menyinggung syari'at. Begitu juga naif dan ngawur saat ia membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir Sukarno. "Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu yang mulia Nabi Muhammad apa Ir Sukarno untuk kemerdekaan?" Ya sudahlah, Sukmawati memang jahil soal agama Islam, jadi tak masalah berpindah juga. Mungkin berharap lebih bisa mendalami agama lama atau barunya. Itu adalah hak, hanya sebagai muslim wajar bila bertakbir membesarkan Allah betapa hebatnya hidayah. Dari pada plin plan soal agama dan bangga dengan ketidaktahuan syari'at, lebih baik pindah saja. Itu pilihan hidup di usia senja, 70 tahun. Oke, selamat ultah, selamat jalan Bu Suk. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sukmawati Soekarnoputri Akan Menjalani Ritual Pindah Agama dari Islam ke Hindu
Jakarta, FNN -- Putri Presiden Proklamator Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri akan menjalani ritual pindah agama dari agama Islam ke Hindu. Pelaksanaan ritual tersebut, akan digelar di Kawasan Sukarno Center Heritage di Bale Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, pada Selasa (26/10) mendatang. "Iya benar itu. Acaranya di Bali pada tanggal 26 Oktober-November 2021, Minggu depan," kata Kepala Sukarno Center di Bali Arya Wedakarna sekaligus penanggung jawab acara, saat dihubungi Jumat (22/10) seperti dikutip CNN Indonesia. Ia mengatakan, bahwa dirinya ditunjuk oleh Sukmawati untuk membantu mengatur upacara Sudhi Wadhani atau upacara pengukuhan serta pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu. "Jadi, kita bantu dan persiapan sudah baik dan nanti tinggal pelaksanaan saja. Tetapi, secara prinsip dari upacara Sudhi Wadhani kita namakan kembali ke Agama Hindu," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan pindahnya Sukmawati Soekarnoputri ke agama Hindu sudah melalui proses persetujuan dengan keluarga. "Baik itu, keluarga putra-putri beliau yang utama dan juga saudara-saudara beliau. Ibu Megawati, Ibu Rachmawati almarhum, Bapak Guntur. Semuanya berproses jadi tinggal acara saja seperti itu," ujarnya. Kembali ke Agama Leluhur Ia juga menerangkan, pindahnya Sukmawati ke Agama Hindu merupakan haknya untuk bisa kembali ke agama leluhurnya. Karena, menurutnya nenek Sukmawati yakni Ida Ayu Nyoman Rai Srimben asal Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, dan beragama Hindu. "Karena nenek beliau Nyoman Rai Srimben asal Singaraja juga seorang Hindu. Jadi, beliau (Sukmawati) juga menginginkan tempatnya bukan di Jakarta tapi di Bali. Tapi, di Bali harus di balai agung adalah tempat leluhur beliau yaitu Ibunda Bung Karno Nyoman Rai Sirimben," ujarnya. Ia juga menyatakan, perpindahan Sukmawati ke Agama Hindu sudah melalui proses yang panjang. Dia menuturkan selama ini Sukmawati suka berdiskusi dengan para pendeta, biksu dan pemangku serta suka membaca kitab suci Hindu. "Kalau saya sebagai saksi perjuangan beliau. Melihat beliau itu sepertinya kok selama ini suka dengan Hindu dengan Bali. Selalu minta datang ke Pura-pura, udah puluhan tahun ini dan suka membaca kitab suci Hindu. Suka berdiskusi dengan para biksu para pendeta-pendeta, pemangku kami," ujarnya. Penista Agama Sukmawati pernah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan agama karena membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI Pertama Soekarno. Sukmawati dilaporkan oleh warga bernama Ratih Puspa Nusanti yang merupakan salah anggota Koordinator Bela Islam (Korlabi). Sekretaris Jenderal Korlabi, Novel Bamukmin mengatakan, Ratih merasa nabinya dibandingkan dengan Soekarno, maka dia melaporkan putri Soekarno itu ke polisi. "Korlabi mendampingi (melapor ke polisi) agar tidak terjadi gejolak di masyarakat," kata Novel Bamukmin, pada Sabtu, 16 November 2019. Ratih menyertakan video terkait laporan terhadap Sukmawati. Video itu juga telah beredar di media sosial, seperti Youtube. Dalam salah satu video, Sukmawati tampak berdiri di atas mimbar dan berbicara menggunakan pengeras suara. Berikut cuplikan ucapannya: "Mana lebih bagus Pancasila sama Al Quran? Gitu kan. Sekarang saya mau tanya ini semua, yang berjuang di abad 20 itu nabi yang mulia Muhammad, apa Insinyur Sukarno? Untuk kemerdekaan. Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau menjawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini," ujar Sukmawati Soekarnoputri. Sebelumnya Sukmawati juga dilaporkan ke polisi karena ucapannya. Pada 2018, Sukma pernah dilaporkan karena puisi bertajuk 'Ibu Indonesia' yang dibacakannya dalam acara '29 Tahun AnneAvantieBerkarya di Indonesia FashionWeek 2018'. Dalam puisi itu, Sukmawati membandingkan azan dengan kidung dan cadar dengan konde. Sejumlah pihak menganggap puisi Sukma tersebut telah menistakan ajaran Islam. Tak tanggung-tanggung, ada 30 laporan dilayangkan ke Polda dalam kasus ini. Menanggapi banyaknya laporan tersebut, Sukmawati pun menggelar konferensi pers. Ia meminta maaf atas puisinya itu karena telah menimbulkan kontroversi di masyarakat dan dianggap melecehkan agama Islam. "Saya mohon maaf lahir batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia," kata dia sambil menyeka air matanya di Warung Daun Cikini pada Rabu, 4 April 2018. Polisi resmi menghentikan kasus dugaan penistaan agama yang memperkarakan Sukmawati pada 17 Juni 2018. (sws dari berbagai sumber)
Ketua MUI: Maknai Maulid Nabi untuk Menjaga "Ukhuwah Wathaniyah"
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf Rangkuti menuturkan Maulid Nabi dapat dimaknai menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) untuk menjadikan negeri yang aman, damai sebagaimana nabi menjadikan Madinah sebagai negeri madani. “Sebagaimana Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Madinah itu menjadi tanah yang madani, aman, damai, dan sebagainya sampai dengan hari ini. Inilah yang mau dicontoh Indonesia. Dengan masuknya Islam di Indonesia maka akan menumbuhkan kedamaian, kebaikan dan penuh toleransi,” kata Ketua Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama MUI Yusnar Rangkuti di Jakarta, Rabu, dalam keterangan tertulis. Pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Al Washliyah ini melanjutkan, adanya perbedaan suku dan agama di Indonesia menambah dinamika perkembangan Islam. Sehingga masyarakat memahami dan menjadi tahu bahwasanya agama-agama lain yang ada di Indonesia juga mengajarkan cinta terhadap perdamaian sehingga semua agama mampu berjalan berdampingan. “Karena Islam menjadi mayoritas di Indonesia tidak serta merta menjadikan aspek sosiologi-antropologinya mengikuti agama yang kita anut (Islam). Tetapi sebagai mayoritas maka sudah selayaknya kita menaungi dan merangkul saudara-saudara kita sebagai simbol perdamaian antar umat beragama,” ujar Kiai Yusnar. Dalam tiga konsep ukhuwah yang salah satunya yaitu ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) menjadi hal yang harus didahulukan. Pada konsep ukhuwah wathaniyah ini seseorang atau sekelompok masyarakat merasa bersaudara dan membina hubungan baik karena merupakan bagian dari satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. “Harus kita tumbuhkan terus wathaniyah (kebangsaan) kita antara kita dengan bangsa yang lain, dengan agama yang lain juga. Kita tunjukkan bahwa Islam itulah yang menjadi pahlawan, Islam di Indonesia ini bisa menjadi motor penggerak apa saja,” ucap pria yang juga merupakan anggota Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama BNPT RI itu. Lebih lanjut dirinya mengatakan, sejatinya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga ukhuwah wathaniyah. Misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, terlebih ketika pandemi covid-19 ini, yang sejatinya masyarakat golongan mampu harus peka untuk menolong orang-orang di sekitarnya tanpa mempedulikan perbedaan suku dan agama. “Jangan lagi kita pikirkan ‘ini pemerintah belum memberi’, jangan kita pikirkan itu. Kita jalan saja. Pemerintah mau mendukung ya silahkan. Kalau belum bisa ya apa boleh buat. Sebagai umat Islam, kita akan tetap jalan untuk kebaikan,” ungkap pria yang juga pernah menjadi Ketua Umum PB Al Washliyah itu. Ia juga memandang pentingnya peran para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas-ormas dalam menjaga ukhuwah wathaniyah dengan terus mengajarkan kepada umat atau kepada pengikutnya bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar, menyayangi semua umat dan menyayangi semua manusia yang hidup di atas bumi Allah ini. “Maka pertama kali yang harus kita lakukan semua tokoh agama harus sayang kepada rakyat Indonesia, kepada umatnya dan mengajarkan untuk menyayangi. Sayangilah ini, sayangilah orang lain, karena itu adalah puncak semuanya untuk menjadi wathaniyah kita ini terjaga dengan baik,” ujar Wakil Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini Terkait peran dari pemerintah dalam menjaga ukhuwah wathaniyah yang ada di masyarakat, Yusnar beranggapan bahwa pemerintah harus bisa mendengar apa yang menajdi keluhan rakyatnya. Menurutnya saat ini pemerintah sudah melakukan hal itu dengan baik, karena ia sendiri melihat dengan nyata perhatian pemerintah kepada rakyatnya dengan mengundang alim ulama untuk memberikan pandangan terkait perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Belum ada sebulan ini saya diundang Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) untuk memberikan masukan. Kita harus memberikan masukan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan masyarakat. Artinya pemerintah sudah melakukan itu untuk menjaga ukhuwah wathaniyah ini yang ada di masyarakat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) tersebut. (mth)
Umrah Akan Dibuka, Sapuhi Minta Kominfo Buka Link PeduliLindungi
Jakarta, (FNN) – Pemerintah Arab Saudi berencana kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah Indonesia. Hal itu sesuai disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta, 8 Oktober 2021. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube MoFA Indonesia, Sabtu, 9 Oktober 2021. Lalu apa tanggapan pengelola Biro Perjalanan Haji dan Umrah? Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi mengatakan, “Itu bukan pembukaan. Itu baru persiapan saja. Pada dasarnya Arab Saudi sudah siap membuka umrah dari Indonesia. Akan tetapi, perlu dengan catatan, mungkin Arab Saudi tidak membuka hanya untuk negara Indonesia, tetapi negara-negara lain. Juga termasuk negara besar mengirim umrah ke Arab Saudi.” Syam meminta pemerintah Indonesia menyesuaikan diri dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku di Arab Saudi, sehingga rencana pembukaan ibadah umrah segera terealisasi. Lebih khusus ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) supaya segera membuka link PeduliLindungi, sehingga orang Indonesia yang ingin mendaftarkan bisa diterima dalam sistem umrah-nya. Sebab, hal tersebut menjadi salah satu syarat supaya bisa mendapatkan visa umrah. Ia menyebutkan pentingnya penyesuaian protokol kesehatan tersebut. “Kalau di Arab Saudi tidak perlu PCR atau polymerase chain reaction dan tidak perlu karantina, maka di Indonesia tidak perlu PCR dan tidak perlu lagi karantina karena sudah divaksin dua kali dan seterusnya. Jadi, upaya mencegahan penyebaran Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) harus disesuaikan (dengan Arab Saudi). Hal tersebut sedang dibicarakan di tingkat kementerin dari Arab Saudi dan Indonesia,” kata Syam Resfiadi kepada FNN.c0.id, di Jakarta, Ahad, 10 Oktober 2021. Menurut Syam, dalam penerapan protokol kesehatan, Arab Saudi tidak akan membuat kebijaksanaan yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara negara yang akan memberangkatkan warganya beribadah umrah. Jadi, yang sedang dilakukan, bagaimana agar protokol kesehatan Arab Saudi dengan protokol kesehatan di negara masing-masing bisa dilakukan bersamaan atau tidak saling bertentangan Dia mengatakan, para pengelola biro perjalanan haji dan umrah masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. “Ya kita tunggu saja. Misalnya seberapa lama Arab saudi akan mengumumkan secara resmi, tidak lagi melalui twitter, tetapi lansung dari kementerian haji, kementerian luar negeri kementerian kesehatan mereka (Arab Saudi) kepada kementerian yang terkait dengan yang sama dinegara pengirim umrah. Jadi kita harapkan, mungkin dalam waktu dekat semoga saja bisa terealisasi keberangkatan ke Arab Saudi dari negara-negara yang banyak mengirim jemaah umrah,” kata Syam Resfiadi, Direktur PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel) itu. Ia menegaskan pentingnya Kominfo membuka link PeduliLindungi bagi mereka yang ingin mendaftarkan agar bisa berangkat umrah. “Link PeduliLindungi menjadi syarat agar bisa mendapatkan visa umrah. Sertifikat vaksin yang ada itu supaya bisa di-link-kan atau diterima oleh komputer Arab Saudi. “Percuma, kalau di-link-nya tidak dapat visa, walaupun umrah sudah dibuka. Sama saja bohong,” kata Syam. (MD/M.Anwar Ibrahim-Job).
Kabar Gembira: Pemerintah Arab Saudi Kembali Buka Jalur Umrah Bagi Jamaah Indonesia
Jakarta, FNN - Kabar gembira bagi umat Islam Indonesia, muncul di akhir pekan ini. Setelah tertunda lama akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta, 8 Oktober 2021, menyatakan pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka. “Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,” Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dalam pengarahan pers yang dipantau di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. Dia juga menjelaskan, saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi ssedang berupaya meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia dalam melakukan ibadah tersebut. Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) juga sedang bekerja supaya dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan calon jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi. “Di dalam nota diplomatik tersebut, juga disebutkan, kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya calon jamaah,” kata Retno, sebagaimana dikutip dari Antara. Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, beserta otoritas terkait Arab Saudi, mengenai pelaksanaan kebijakan baru pemerintah Saudi tersebut. “Tentunya kabar baik tersebut akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya,” ujarnya. Retno baru-baru ini bertemu dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu. Pada kesempatan tersebut, Retno melobi Arab Saudi agar mengkaji kebijakannya terkait vaksin Covid-19 dan pelaksanaan ibadah umrah bagi calon jamaah asal Tanah Air. Kepada mitranya, Reno juga menjelaskan data dan situasi Covid-19 di Indonesia yang sudah sangat menurun akhir-akhir ini. (MD).
Pemerintah Diminta Intensif Lobi Arab Saudi Terkait Ibadah Haji Umroh
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama segera melakukan pendekatan dengan berkunjung ke Arab Saudi agar lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. "Penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dapat menjadi momentum tepat untuk meyakinkan dan menunjukkan fakta yang baik bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam mengupayakan penanggulangan kasus serta pengendalian pandemi," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021. Bambang mengatakan hal itu terkait dengan pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin untuk penyelenggaraan umrah bagi jemaah Indonesia meskipun situasi pandemi di Indonesia sudah membaik. Bamsoet meminta pemerintah mulai mempersiapkan skema khusus bagi calon jemaah umrah yang disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan Arab Saudi. "Hal itu terutama pedoman khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi Covid-19 serta skema khusus vaksinasi Covid-19 bagi calon jemaah," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia juga meminta komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengupayakan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa Indonesia sudah siap dan mampu menyelenggarakan ibadah haji ataupun umrah. Selain itu, menurut dia, upaya tersebut juga untuk menunjukkan keseriusan dan kemampuan Indonesia dalam menanggulangi dan mengatasi pandemi Covid-19. (MD).
Anies Baswedan Revitalisasi Masjid Al-Mansyur Tambora
Jakarta, (FNN) - Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan pada Jumat, 8 Oktober 2021 meresmikan dimulainya revitalisasi Masjid Al-Mansyur Tambora, Jakarta Barat. "Kami ingin semua tempat ibadah di Jakarta yang punya sejarah dirawat, dikembangkan, direvitalisasi seperti Masjid Al-Mansyur," kata Anies saat berada di Masjid Al-Mansyur. Masjid Al-Mansyur dipilih sebagai rumah ibadah yang direvitalisasi karena dianggap sebagai bangunan bersejarah. Masjid tersebut menjadi salah satu tempat dikibarkan bendera Merah Putih di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, tempat ini menjadi salah satu pusat berkembangnya ajaran Islam di Ibu Kota sejak 300 tahun lalu. "Tempat ini adalah tempat perjuangan, tempat pendidikan, tempat kebangkitan umat yang bermanfaat lintas zaman," kata Anies. Revitalisasi akan memakan waktu beberapa bulan, diperkirakan rampung pada Mei atau Juni 2022. Anies berharap prosesnya berjalan lancar sehingga warga setempat bisa segera kembali beraktivitas di masjid tersebut. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Mansyur, Afiif Ahmadi Mansur mengapresiasi upaya yang dilakukan Anies dalam rangka merevitalisasi masjid bersejarah ini. Afiif mengatakan, pihaknya sudah berupaya melakukan revitalisasi masjid sejak gubernur sebelum Anies. Namun, kala itu revitalisasi tidak kunjung terjadi. Afiif yang juga cicit dari pendiri Nasjid Al-Mansyur mengaku sudah mendapatkan gambaran bentuk masjid setelah revitalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menjelaskan dengan detail terkait desain masjid. Dia memastikan selama revitalisasi, kegiatan keagamaan masih bisa berlangsung di dalam masjid kecuali Shalat Jumat. "Kalau kata arsiteknya bilang masih bisa dipakai untuk sholat lima waktu. Tapi kalau sholat Jumat tidak bisa, jadi kita shalat di depan," katanya. (MD)..
KPK Ayo Periksa Menteri Agama
By M Rizal Fadillah RAPAT Kerja Kemenag dengan Komisi VIII membongkar anggaran 21 Milyar untuk diseminasi pembatalan haji 2021. Benar apa yang dikemukakan anggota Fraksi Demokrat bahwa diseminasi tidak diperlukan apalagi dengan biaya Rp 21 Milyar. Publik termasuk jama'ah dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham. Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi yang hingga saat itu tidak membuka visa haji. Lalu Rp 21 Milyar untuk apa? Mengumpulkan jama'ah juga tidak, baik di daerah maupun di pusat. Sayangnya Menteri Yaqut Cholil Qoumas tidak mengklarifikasi atas penggunaan dana tersebut di depan rapat Komisi VIII sehingga wajar jika kini muncul pertanyaan publik, terjadi korupsi kah? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan. Meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatan. Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja telah mengguncangkan jama'ah dan umat Islam. Perlu kejelasan Rp 21 Milyar yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa saja. Dibandingkan dengan korupsi trilyunan jumlah Rp 21 Milyar itu kecil, tetapi jika dengan puluh atau ratus juta maka itu sangat besar. Lagi pula korupsi itu tidaklah memandang besaran jumlah karena yang penting adanya kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perlu diselidiki apakah ada penyimpangan hukum dari kasus diseminasi ini? Ayo KPK atau Kejaksaan Agung periksa Menteri Agama. Pembatalan yang sudah jelas merugikan jama'ah ternyata kini terindikasi merugikan negara pula. Ke kantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir? Bahaya jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama. Teringat saat Menteri Agama dulu Suryadarma Ali yang tersangkut kasus penggunaan dana haji hingga harus mendekam di penjara. Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan. Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur. Akan tetapi setelah didalami oleh PPATK dan untuk kemudian KPK turun tangan, maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru. Menteri melakukan tindak pidana korupsi. Komisi VIII DPR yang telah memulai mempertanyakan harus pula menindaklanjuti temuan ini, karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama Yaqut ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan. Bila Menag meyakini dirinya bersih, maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa baik oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung. Selamat bersih-bersih, Gus Yaqut. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
