HUKUM
DPO Dua Pelaku Gagal Ginjal Akut Diterbitkan Bareskrim
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap dua pelaku gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia.Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah, di Jakarta, Selasa, mengatakan kedua pelaku yang diterbitkan DPO nya adalah E selaku Direktur Utama CV Samudera Chemical dan AR selaku Direktur CV Samudera Chemical.Menurut Nurul, penerbitkan DPO karena hingga saat ini keberadaan keduanya belum diketahui sejak penyidik menemukan alat bukti adanya pengoplosan Propilen Glikol (PG) oleh CV Samudera Chemical, yang diduga mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), pada 9 November 2022 lalu.“Oleh karena itu penyidik menerbitkan daftar pencarian orang terhadap kedua pelaku dengan nomor B/12163/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama E dan B/16164/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama AR,” kata Nurul.Dalam perkara ini, penyidik terlebih dahulu menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yaitu perusahaan farmasi PT Afi Farma dan perusahaan pemasok bahan baku obat CV Samudera Chemical.Kedua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan obat sirop tercemar zat kimia berbahaya EG dan DEG diduga kuat penyebab kejadian gagal ginjal akut di Indonesia.EG/DEG merupakan senyawa yang strukturnya sederhana, tapi memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Hal itu telah diatur dalam European Food Safety Agency (EFSA) maupun Food and Drug Administration (FDA) dan telah dimasukkan daftar toxic substances sehingga terlarang penggunaannya di Indonesia.Sementara PG diizinkan penggunaannya sebagai zat pelarut dan pembawa zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Seharusnya ambang batas cemaran EG/DEG itu 0,1 persen.Namun, kata Nurul, hasil pengambilan sampel bukti dari 42 drum propilen glikol (PG) yang diambil oleh penyidik bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terdapat kandungan EG dan DEG yang melebihi standar ambang batas sebesar 50 persen hingga 99 persen.“Penyidik telah menyita alat bukti terkait di tempat kejadian dan diamankan langsung ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Jakarta Utara,” ujarnya.Selain itu, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa enam orang saksi, yakni inisial T, A, H, W, DS dan ML.(sof/ANTARA)
Ketua KPK Minta Jajarannya Tidak Ragu Melakukan OTT
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak pelaku korupsi, termasuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).\"Mengingat tugas-tugas KPK pada waktu yang akan datang akan makin berat, saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,\" ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Firli menegaskan bahwa KPK dalam pelaksanaan tugas tidak akan terpengaruh dengan kekuasaan mana pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.\"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun,\" kata dia.Firli juga membeberkan sejumlah capaian KPK dalam pemberantasan korupsi selama 20 tahun berdiri, di antaranya telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.507 perkara, penyidikan 1.350 perkara, dan penuntutan 1.035 perkara.Selain itu, kata dia, KPK juga telah mengumpulkan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp3,32 triliun.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal OTT dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023—2024 di Jakarta, Selasa (20/12).Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan OTT atau pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek.Dengan demikian, kata dia, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan tindakan pencegahan, yakni digitalisasi di segala sektor, seperti perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.(ida/ANTARA)
Kasus Anak Bacok Ayah Kandung Ditangani Polisi Kediri
Kediri, FNN - Aparat Kepolisian Sektor Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menangani kasus pembacokan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah kandungnya sendiri hingga korban mengalami luka yang parah.Kapolsek Pagu AKP Agus Sudariyanto mengemukakan korban berinisial HS (67), warga Dusun Kauman, Desa/Kecamanatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ia dilukai anaknya yakni AJ (32) yang juga tinggal bersamanya.\"Korban ini mengajak anaknya untuk shalat malam atau Tahajud. Pelaku kemudian marah, lalu mengambil senjata tajam semacam parang dan menyerang orangtuanya,\" kata Kapolsek di Kediri, Selasa.Pelaku, kata dia, merasa kesal terhadap ayahnya karena dibangunkan untuk shalat malam, pukul 02.30 WIB.Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka yang serius di beberapa anggota tubuhnya yakni bagian kepala, leher atas belakang, kaki kiri bagian belakang, serta jempol tangan.\"Ada luka di bagian kepala, kemudian leher, kaki, dan jempolnya,\" kata dia.Pelaku, kata dia, juga sempat membawa ayahnya ke rumah sakit setelah melakukan penganiayaan tersebut. Pelaku membawa ayahnya dengan berjalan kaki.Polisi yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke markas. Ia dimintai keterangan terkait dengan kejadian yang dilakukannya pada ayahnya sendiri.Sementara itu, hasil pemeriksaan sementara, pelaku AJ diduga mengalami depresi setelah yang bersangkutan dipecat dari tempat kerjanya tiga tahun lalu.Pelaku diketahui sudah lama tidak bekerja. Hal ini juga ditambah dengan ibunya yang kemudian meninggal dunia.Namun, untuk kepastiannya polisi juga tetap akan melakukan pemeriksaan mendetail apakah ada unsur depresi atau kesengajaan.\"Dugaan sementara pelaku ini mengalami depresi,\" kata dia.Sementara itu, untuk saat ini pelaku AJ ditahan di Mapolsek Pagu, Kabupaten Kediri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan dijerat Pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.Kondisi ayah pelaku saat ini juga masih mendapatkan perawatan oleh tim medis rumah sakit. Walaupun luka yang diderita cukup parah, petugas medis masih berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa korban.(ida/ANTARA)
Kacau! Cabut Pengakuan Dilecehkan Ketua KPU, Wanita Emas Mengaku Sedang Depresi
Jakarta, FNN - Setelah membuat heboh karena mengaku dilecehkan dan diperkosa oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asy\'ari, Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaini Muis, membuat klarifikasi. Klarifikasinya disampaikan dalam bentuk video. Dalam klarifikasinya, dia mengaku sedang depresi ketika membuat testimoni di depan sejumlah ketua partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Kanal Youtube Hersubeno Arief edisi (27/12/22) kembali membahas masalah ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya, Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya, Hasnaini, hari ini, Jakarta, Minggu 11 Desember 2022, melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada ketua KPU, Hasyim Asy’ari, beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan membuat saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi..,” demikian penggalan klarifikasi Hasnaini. Klarifikasi Hasnaini ini berbeda sekali dengan video awal yang menghebohkan itu. Padahal, dalam video yang menghebohkan waktu itu, clear, detail sekali dia menjelaskan kepada para ketua umum partai. Bahkan, sepertinya kalau kita dengar suaranya, pada waktu ada wartawan yang juga ikut mewawancarai wanita ini. Wawancara dilakukan di tahanan Kejaksaan Agung, tapi kelihatannya di lapangan tenis. Sepertinya, klarifikasi tadi juga dilakukan di tempat yang sama, di lapangan tenis itu. Dengan klarifikasi tersebut, seharusnya kasus ini berhenti karena ini sifatnya delik aduan. Hasnaini, lewat pengacaranya, tinggal mencabut laporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena laporan pelecehan dan pemerkosaan oleh ketua KPU Hasyim Asy’ari itu dilaporkan juga ke DKPP. Waktu itu, Ketua DKPP menyatakan bahwa sedang memverifikasi laporan tersebut. Sementara itu, menurut Hersu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam beberapa hari ini pasti namanya hancur dan babak belur betul. Bukan hanya Hasyim Asy’ari, tapi termasuk juga keluarga besarnya yang dirugikan. Mereka bisa melaporkan balik Hasnaini ke polisi. Namun, kalau kita mencermati video klarifikasi tadi, tampaknya ada kejanggalan. Hasnaini menyebut bahwa video klarifikasi tersebut dia buat pada Minggu, 11 Desember 2022. Kemudian dia menyatakan bahwa klarifikasi tersebut dibuat setelah sebelumnya muncul videonya yang membuat heboh. “Nah, di sini kita mencurigai dan melihat ada kejanggalan,” ujar Hersu. Kalau dirunut ke belakang, Farhat Abbas, pengacara Hasnaini, melaporkan kasus tersebut ke DKPP pada Kamis, 22 Desember 2022. Saat itu, Farhat Abbas mengaku memiliki video testimoni, foto, screenshot chattingan, bukti tiket pesawat ke Yogya berdua,dengan nama Hasnaini dan Hasyim Asy’ari. Tidak lama kemudian, di media sosial juga muncul video-video testimoni dari Hasnaini yang direkam oleh Farhat Abbas. Testimoni yang pertama disampaikan di hadapan sejumlah pimpinan partai-partai yang tidak lolos verifikasi administrasi di KPU. Sedangkan pada video yang kedua, video klarifikasi, jika dicermati, tampak sekali kalau Hasnaini membaca teks. Itu pun menyebutnya sebagai surat pernyataan klarifikasi. Penyebutan tanggal 11 Desember juga dia sampaikan di awal klarifikasi. Menanggapi klarifikasi Hasnaini, Farhat Abbas yang waktu itu mengklaim sebagai pengacara Hasnaini, menduga bahwa Hasnaini mendapat tekanan. Farhat Abbas juga mempersoalkan pernyataan Hasnaini bahwa video dibuat pada 11 Desember. “Kelihatannya dia dipaksa lawyernya, itu kan menghalangi keadilan saja,” ujar Farhat Abbas. Kelihatannya ada lawyer yang lain dan biasa orang menunjuk lawyer yang berbeda. Mungkin Farhat Abbas saat itu menjadi lawyer untuk melaporkan ke DKPP. Dia juga menyebutkan bahwa setelah melapor ke DKPP, Farhat Abbas juga akan melaporkan kasus ini ke polisi. Tetapi, dengan klarifikasi tadi, mestinya kasus ini tidak berlanjut. “Nah, silahkan Anda simpulkan sendiri apakah Hasnaini kali ini membuat surat pernyataan klarifikasi tadi dalam kondisi sadar, tanpa tekanan, dan tidak dalam kondisi depresi seperti ketika dia membuat video yang menghebohkan itu,” ujar Hersu. Bagaimanapun, dampak dari testimoni pada video menghebohkan yang pertama bisa sangat serius. Bukan hanya kepada pribadi Hasyim Asy\'ari dan keluarganya, namun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Karena, selain dia mengaku dilecehkan atau diperkosa, yang juga sangat membuat geger adalah Hasnaini mengaku dia mendapat bocoran dari Hasyim Ass’ari bahwa KPU sudah mendesain sejak awal bahwa pada Pilpres 2024 yang akan menjadi pemenang adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Pernyataan itu akan membuat orang langsung menghubungkan dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selama ini dianggap mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sekocinya kalau Jokowi tidak bisa memperpanjang masa jabatannya. Akibat sikap Pak Jokowi ini, hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, menjadi tegang. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang bahkan sampai dipanggil oleh DPP PDIP dan mendapat teguran. “Kok jadi pas dengan apa yang disampaikan oleh Hasnaini itu. Kalau dia dalam keadaan depresi, mengapa informasinya cukup akurat jika dihubungkan dengan realitasnya,” ujar Hersu. Agar kasus ini menjadi lebih clear, saran Hersu, kendati Hasnaini sudah mencabut keterangannya dan harusnya segera diikuti dengan pencabutan laporannya, baik Hasyim Asy’ari maupun KPU, harusnya melaporkan balik Hasnaini. Dengan begitu, kalau kasus ini bergulir ke pengadilan, bisa jadi terang benderang. Ini penting karena ini soal serius. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Hasyim Asy’ari ketua KPU, dan KPU seharusnya menjadi lembaga independen yang bisa dipercaya. Demikian juga tokoh-tokohnya, mereka harus independen dan kredibel. (ida)
Perayaan Natal 2022 Berjalan Aman dan Lancar
Jakarta, FNN - Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi mengatakan pengamanan perayaan Natal 2022 berjalan baik sehingga kegiatan ibadah maupun liburan berjalan aman dan lancar.\"Alhamdulillah, pengamanan Natal berjalan baik, kegiatan ibadah di 41.702 gereja telah diamankan oleh Satgas Preventif sebanyak 100.218, yang ditempatkan di 1.868 pos pengamanan (Pospam) Polri,\" kata Agung di Jakarta, Senin.Selain pengamanan ibadah, untuk pengamanan arus lalu lintas, Agung mengatakan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan arus di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Jawa Barat.Berdasarkan data Pos Operasi Lilin 2022 menyebutkan terjadi peningkatan arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju wilayah di Jawa Barat serta Merak, rata-rata sebesar 17,6 persen, sedangkan arus masuk ke Jakarta juga meningkat menjadi 6,3 persen.\"Arus lalu lintas berjalan lancar walau terjadi peningkatan arus keluar Jakarta ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak,\" katanya.Selain itu, pada masa libur Natal terjadi 459 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur, yakni sebanyak 269 kecelakaan.Sementara itu, menghadapi liburan Tahun Baru 2023, Agung mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi menjelang pergantian tahun.Masyarakat yang ingin berpergian menggunakan moda transportasi, darat, maupun laut agar mengikuti arahan dari otoritas transportasi.Begitu pula, kata dia, masyarakat yang tetap berada di rumah atau yang tengah berwisata untuk meningkatkan kehati-hatian terjadinya potensi bencana alam saat curah hujan tinggi.\"Dengan meningkatnya curah hujan di seluruh Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa agar masyarakat yang menggunakan transportasi darat maupun laut dan udara mengikuti arahan dari otoritas transportasi. Demikian juga, kegiatan di lokasi-lokasi wisata agar selalu waspada berbagai bencana maupun kecelakaan,\" kata Agung.(ida/ANTARA)
LQ Indonesia Imbau Korban KSP SB, NET 89, KRESNA, dan DNA Pro Segera Lapor Polisi untuk Peluang Ganti Rugi
Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm memberikan imbauan agar para korban Koperasi Sejahtera Bersama, Net89 dan DNA Pro agar segera membuat laporan polisi dengan tujuan agar nama dan nilai kerugian para korban diverifikasi dalam berkas penyidikan. LQ Indonesia Lawfirm mengemukakan bahwa dalam beberapa tuntutan dan putusan hakim di pengadilan, aset sitaan dapat dikembalikan kepada korban yang namanya ada dalam berkas perkara. “Jadi syaratnya namanya harus tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian, dengan kata lain korban harus melapor sehingga diperiksa dan diverifikasi nilai kerugiannya,” tulis rilis LQ, Selasa (20/12/2022). Dalam perkara Indosurya beberapa korban yang tidak masuk dalam berkas penyidikan dan tidak masuk sebagai saksi korban, belakangan walau mengunakan jasa pengacara untuk memohon ganti rugi ditolak oleh Majelis Hakim, termasuk permohonan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). “Melihat fakta hukum yang ada dari kasus investasi bodong dan gagal bayar ini, LQ Indonesia Lawfirm menghimbau kepada para korban KSP SB, NET89, KRESNA, dan DNA Pro segera membuat laporan polisi sebagai saksi korban dan meminta agar diperiksa dan namanya tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian,” jelasnya. “Karena para perusahaan gagal bayar, yang disebut diatas, sudah pada tahap akhir penyidikan, sudah ada penetapan Tersangka dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ungkapnya. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau P21 maka saat itu sudah terlambat. LQ Indonesia bersedia memberikan pendampingan hukum kepada para korban KSP SB, KRESNA, NET89 dan DNA Pro yang belum melapor, agar segera didaftarkan. “Jika melapor, maka korban masih ada peluang mendapatkan ganti rugi melalui aset yang disita dalam penyidikan,” terangnya. “Jangan malas dan abai, ingat betapa susah keras mencari uang, ketika masalah jangan mudah putus asa dan membiarkan. Hubungi kami untuk bantuan pendampingan. Tanpa usaha, maka modal anda pasti hilang,” ujar Advokat Rizky Indra Permana, SH selaku Kepala Cabang LQ Surabaya dan juga pelapor dalam laporan polisi Koperasi Sejahtera Bersama. (mth/*)
Polres Bogor Berkomitmen Tak Pandang Bulu Menindak Penyalahgunaan Ambulans
Kabupaten Bogor, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Jawa Barat berkomitmen tidak pandang bulu menindak setiap penyalahgunaan mobil ambulans di jalan raya yang melintas bukan mengantar pasien melainkan keperluan lain.Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin usai melakukan pengecekan laik jalan kendaraan bus dan mobil pribadi di KM 45 pintu keluar Tol Jagorawi, Sabtu mengimbau semua pemilik mobil ambulans agar tidak menggunakan mobil tersebut selain mengantar pasien.\"Kami minta kepada pemilik ambulans, minta tolong jangan menyalahgunakan ambulans untuk kepentingan lain selain membawa pasien,\" katanya.AKBP Iman menegaskan seluruh petugas yang tergelar di sepanjang jalur pengamanan dan pelayanan Operasi Lilin Lodaya 2022 akan selalu melakukan penertiban tanpa pandang bulu.Menurutnya, peraturan yang tegas dilakukan supaya masyarakat yang melintas, khususnya di Jalur Puncak bisa merasa aman dan nyaman dengan kondisi jalur yang tertib.Pada Jumat (23/12) pagi, satu unit mobil ambulans terpampang logo Partai NasDem dan foto salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter dari arah pintu keluar Tol Jagorawi kedapatan melawan arus dari semestinya ada jalur kiri arah Puncak Bogor yang sedang padat kendaraan, bergeser ke kanan mengambil jalur arah Jakarta untuk menuju arah Puncak.Mobil tersebut akhirnya ditilang petugas Satlantas tepat di depan Pos Pelayanan Terpadu di Simpang Gadog dan ketahuan tidak membawa pasien melainkan alat-alat kegiatan kumpul bersama atau family ghatering.Selain itu, terdapat mobil dan sekitar tiga bus yang ikut melanggar bersama mobil ambulans tersebut.Di sisi lain, kata AKBP Iman, petugas gabungan siap mengawal mobil ambulans yang benar-benar mengantar pasien sampai ke tujuan, baik ke rumah sakit maupun rumah pasien.\"Kalau memang ada ambulans yang membawa pasien kami akan kawal sampai tujuan. Kami akan pastikan bahwa ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit atau tempat lain akan kami lakukan pengawalan dan pengamanan. Tetapi kalau ada ambulans-ambulans yang disalahgunakan kami akan lakukan penegakan hukum dengan tegas,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Mejelang Natal, Kapolri Mutasi 704 Personel
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi mutasi untuk 704 personel Polri yang ditandatangani menjelang perayaan Natal 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Sabtu, membenarkan terbitnya surat telegram Kapolri tertanggal 23 Desember 2022 yang berisi mutasi personel baik dalam rangka promosi, demosi maupun pensiun. \"Benar informasi dari SDM,\" kata Dedi. Adapun keempat surat telegram Kapolri tersebut (TR), yakni Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, dan ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel.Kemudian, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan yang keempat ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel \"Secara keseluruhan terdapat 704 personel yang mutasi,\" kata Dedi. Ia merinci personel yang dimutasi dalam rangka promosi adalah dua personel menjabat sebagai kapolda, yakni Brigjen Pol. Tabana Bagun sebagai Kapolda Kepri dan Irjen Pol. Armed Wijaya sebagai Kapolda Bengkulu. Satu personel mendapat promosi sebagai pejabat utama di Mabes Polri, yakni Brigjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing, menggantikan Irjen Pol. Remigius Sigit Tri Hardjanto yang memasuki masa pensiun. Kemudian, promosi kenaikan pangkat jabatan IB (setingkat jenderal bintang dua) sebanyak tujuh personel, jabatan IIA (setingkat jenderal bintang satu) sebanyak 24 personel, salah satunya polwan. Selanjutnya, promosi jabatan IIB (perwira tinggi berpangkat Kombes Pol) sebanyak 88 personel, jabatan IIIA1 (pangkat AKBP Mantap) sebanyak 74 personel dan jabatan kapolres atau IIIA2 sebanyak 146 personel, dua di antaranya anggota polwan. Dalam surat telegram itu juga, ada 233 personel yang dimutasi dalam rangka penyegaran, 27 personel dalam rangka pendidikan pengembangan pimpinan tinggi (Dikbangpimti), 21 personel satgas khusus, 77 personel pensiun dan lima personel dalam rangka demosi. Adapun nama polwan yang mendapatkan promosi, yakni Kombes Pol. Desy Andriani (Promosi Brigjen Pol) menjadi Psikolog Kepolisian Utama TK. II SSDM Polri, AKBP Yessi Kurniati (Promosi jabatan kapolresta) menjadi Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar. Selanjutnya AKBP Soliyah (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Sulsel, AKBP Retno Prihawati (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Atase Pol/Slo Divhubinter Polri. Berikutnya lagi, AKBP dr. Khodijah dapat promosi jabatan Kombes Pol menjadi Kabiddokkes Polda Riau, AKBP Wahyuni Sri Lestari dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Payakumbuh Polda Sumbar dan AKBP Herlina dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim. \"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai \"tour of area and tour of duty\" dan penyegaran serta promosi,\" ujar Dedi. Beberapa nama pejabat Polri yang dimutasi dalam surat telegram yang baru diterbitkan itu, adalah Kombes Pol. Endra Zulpan, dari jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Kabagjiantekpol Waketbid PPTIK STIK Lemdiklat Polri.Kemudian Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Papua, diangkat sebagai Kabagmitra Ropenmas Divhumas Polri, dan Kombes Pol. Alexander Sabar diangkat sebagai Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri.(sof/ANTARA)
Remisi Natal Diberikan kepada 1.867 WBP di NTT
Kupang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memberikan remisi kepada 1.867 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2022.Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Herman Sawiran di Kupang, Sabtu mengatakan bahwa mereka yang menerima remisi itu adalah WBP yang telah memenuhi syarat pemberian remisi.“Jadi mereka yang mendapatkan remisi, baik itu remisi khusus I dan remisi langsung bebas adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, jadi tidak sembarangan WBP terima remisi,:” katanya.Dia merincikan untuk WBP yang menerima remisi khusus I atau tidak langsung bebas jumlahnya mencapai 1.866 WBP, sementara yang langsung bebas jumlahnya hanya satu orang.Herman menambahkan bahwa untuk yang menerima remisi sebanyak 1.866 orang terdiri dari 413 orang menerima remisi sebanyak 15 hari.Kemudian 1.032 orang satu bulan, 328 orang menerima remisi satu bulan 15 hari dan 93 orang menerima remisi sebanyak dua bulan.Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan bahwa remisi diberikan bagi narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.Selain itu telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.Marciana melanjutkan pemberian remisi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga WBP dapat segera kembali ke tengah masyarakat.Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana.Narapidana, kata dia harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain masyarakat harus berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.Remisi khusus Idul Fitri diharapkan dapat dijadikan sebagai renungan dan motivasi WBP untuk selalu mengevaluasi diri dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik.(ida/ANTARA)
Sebanyak 350 Brimob Polda Bali Mengamankan Pelabuhan Padang Bai dan Gilimanuk
Denpasar, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra, menyatakan sebanyak 350 personel Brimob Polda Bali disiagakan untuk mempertebal pengamanan di pelabuhan pintu masuk Pulau Bali yakni Pelabuhan Pandang Bai di Kabupaten Karangasem dan Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Ia bilang itu saat meninjau posko pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Padang Bai, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat. \"Dari jumlah 3.425 personel gabungan yang ada, kami tambahkan 350 personel Brimob untuk membackup pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Pandang Bai. Dengan kekuatan yang tentunya kami bagi dengan seimbang,\" kata dia. Penebalan tersebut, kata dia, berdasarkan instruksi dari Mabes Polri yang secara khusus memerintahkan kepada Polda-Polda yang memiliki pelabuhan laut sebagai pintu masuk daerahnya untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari semua pelaku perjalanan yang hendak merayakan liburan akhir tahun. Menanggapi instruksi yang sama, Polda Bali pun membentuk posko pengamanan terpadu di dua pelabuhan laut yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, TNI AL, Badan SAR Nasional, Bea Cukai dan lainnya. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan laut, para personel yang terlibat dalam pos pengamanan terpadu tersebut selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan cuaca yang ada di daerah Bali dan sekitarnya. \"Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk pengaturan trip. Kalau cuaca ekstrim, maka kapal tidak bisa berangkat. Andai kata terjadi sesuatu hal, kami di sini sudah siap dalam arti pasti akan selalu sigap,\" kata dia. Ia juga bersyukur bahwa untuk proses bongkar muat yang ada di Pelabuhan Padang Bai terhitung membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga dapat dilakukan pengecekan secara menyeluruh guna mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan yang membahayakan keselamatan perjalanan, serta masyarakat yang ada di Pulau Bali sendiri. Dengan proses bongkar muat yang membutuhkan waktu lebih panjang, kata dia, itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan yang lebih teliti dan lebih aman untuk keberangkatan pelayaran jika dibandingkan dengan waktu yang singkat, dimana kendaraan tidak bisa diatur dengan baik bagaimana menghadapi cuaca ekstrem di tengah jalan. \"Itulah tujuan dari pembentukan pos pengamanan adalah menjamin keamanan dari wisatawan. Untuk pengamanan, kami sudah siap. Suatu pekerjaan rutin yang selalu dievaluasi dari hari ke hari,\" kata dia. Selain melakukan pengamanan dengan penempatan personel di Pelabuhan Padang Bai, dia menyatakan, kamera sistem tilang elektronik masih terpasang dan terhubung dengan Pusat Komando dan Pengendalian Polda Bali untuk memantau pergerakan orang yang melakukan perjalanan ke luar atau pun ke dalam wilayah Bali. Sistem itu juga tersambung hingga ke Markas Besar Kepolisian Indonesia.(sof/ANTARA)
POPULER
