HUKUM
Kesaksian Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo Saat Mendengar Tembakan
Jakarta, FNN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, terdakwa Irfan Widianto yang didakwakan atas obstrution of Justice atau menghalangi penyidikan. Adapun sidang ini berangendakan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Irianto selaku asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo memberi keterangan bahwa dia mendengar suara tembakan dari rumah yang berada di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan pada Jum’at, 8 Juli 2022. “Sejak kapan saudara mendengarkan tembakan di Duren Tiga?” ujar Majelis Hakim saat menanyakan keterangan kepada Irianto. “Sejak pukul 17.00 yang mulia,” jawab Irianto dalam persidangan Obstruction of Justice di ruang tengah PN Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022). “Berapa kali saudara mendengar tembakan itu?” tanya Hakim. “Tiga kali tembakan pertama yang mulia,” ujar Irianto. Irianto juga sempat menjelaskan bahwa akibat tembakan itu sempat membuat kaca di rumah Duren Tiga pecah. Irianto dalam sidang kali ini juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa dia tidak melihat tembakan itu, saat selesai tembakan itu pun dia langsung bergegas ke Garasi yang ada di Duren Tiga. Di sana dia sempat bertemu dengan Yogi, Kuat Ma’ruf dan Ferdy Sambo. (Anw)
presidenri.go.id dan presiden.go.id Dipastikan Milik Pemerintah
Semarang, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha memastikan presidenri.go.id dan presiden.go.id milik pemerintah sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.\"Kalaupun situs resmi yang digunakan adalah presidenri.go.id, domain presiden.go.id tetap harus dikelola dan diamankan dengan baik karena namanya sangat sensitif jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis pagi.Sebelumnya, CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain. Ditegaskan pula oleh Pratama yang juga pakar keamanan siber bahwa domain itu digunakan ataupun tidak seharusnya tetap diawasi dan di-maintenance dengan baik.Domain ini, lanjut Pratama, kemungkinan dikelola oleh Istana (Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Lagi pula, kata dia, perpanjangan domain pasti akan diingatkan oleh registrar beberapa bulan sebelum expired (kedaluwarsa).\"Kalau domain presiden.go.id ini diblokir, pasti si admin/penanggung jawab tidak pernah mengecek/mengawasi/memonitor email/sistem yang mereka miliki,\" ucap Pratama.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, dia menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.Menurut Pratama, esensi dari expired-nya domain go.id ini adalah tidak adanya pengawasan dan maintenance yang baik terhadap aset digital milik pemerintah.\"Kalau masalah domain yang ringan saja tidak bisa mengurusi, bagaimana dengan masalah pengamanan siber yang lebih rumit? Pantas sering sekali terjadi kebocoran dan peretasan pada sistem milik pemerintah,\" ujarnya.Pratama melanjutkan, \"Kalau pemerintah saja tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, bagaimana mau mengurusi ancaman siber terhadap rakyatnya?\" (Ida/ANTARA)
Jaksa Akan Menghadirkan Paksa Dua Saksi yang Menghalangi Penyidikan
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum akan menghadirkan dua orang saksi, yakni anggota Divisi Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus, dengan paksa terkait kasus menghalangi penyidikan. “Penuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi (Hernawa dan Agus), bahkan tadi disampaikan juga akan menghadirkan secara paksa,” kata Suhel dalam persidangan menghalangi penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Hendri Yosodiningrat selaku penasihat hukum Nurpatria dan Kurniawan berpandangan bahwa kedua saksi tersebut, yakni Hernawa dan Agus, harus dihadirkan untuk menguji kebenarannya di muka sidang.Ia mengungkapkan, tim penasihat hukum telah membaca berita acara terkait kedua saksi tersebut dan berpendapat bahwa saksi bukanlah saksi faktual maupun sebagai ahli.Pihak penasihat hukum menilai jawaban-jawaban kedua saksi itu di dalam berita acara tidak menyebutkan dasar hukum, sehingga Yosodiningrat ingin menguji kebenaran atas keterangan tersebut dengan menghadirkan para saksi.“Ia menjawab jawaban itu dengan tidak menyebutkan dasar hukumnya apa, seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan ini salah, ini nggak boleh, ini keterangannya sebagai ahli atau apa? Ini yang perlu kami uji kebenarannya di muka sidang,” kata dia, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.Oleh karena itu, ia juga meminta kepada tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Hernawa dan Agus secara paksa.Di sisi lain, Ketua RT di Komplek Polri Duren Tiga, Seno Sukarto, juga berperan sebagai saksi dalam perkara penghalangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan.Akan tetapi, Sukarto berhalangan untuk menghadiri persidangan dikarenakan terbaring sakit, sebagaimana keterangan jaksa penuntut umum.Dengan demikian, tim jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan saksi Sukarto. Dalam BAP tersebut, dia bersaksi bahwa terjadi penggantian DVR CCTV tanpa seizin dia selaku ketua RT.(Ida/ANTARA)
Indonesia-Singapura Tingkatkan Kerja Sama Manajemen Keimigrasian
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Singapura terus meningkatkan kerja sama bilateral dalam hal manajemen keimigrasian, hukum dan kekayaan intelektual.\"Di bidang keimigrasian, Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama yang meliputi manajemen perbatasan dan izin imigrasi,\" kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Saat ini, kata Yasonna, Singapura sudah menjadi subjek Visa on Arrival (VoA) setelah meredanya pandemi COVID-19. Kedua negara berharap dapat melanjutkan kerja sama terutama dalam program peningkatan kapasitas keimigrasian.Selain keimigrasian, Indonesia dan Singapura juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang lain yang menjadi tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) misalnya tentang kekayaan intelektual, masalah hukum perdata, serta dalam forum Menteri Hukum ASEAN.\"Dukungan Singapura untuk Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2024 menjadi salah satu bentuk kolaborasi erat,\" kata Yasonna.Peningkatan kerja sama bilateral itu menyusul penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia di awal tahun 2022.\"Kami menandatangani Memorandum of Understanding on Indonesia-Singapore Extradition Agreement pada 25 Januari 2022 sebagai komitmen kedua negara untuk membatasi ruang gerak dan aktivitas pelaku kejahatan,\" kata dia.Sementara itu, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng mengatakan saat ini Singapura sedang aktif membahas persoalan kekayaan intelektual, dan berupaya hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi negara. \"Sektor ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi negara,\" kata dia.Kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di berbagai bidang tersebut diharapkan bisa memberikan keuntungan yang semakin besar bagi kedua negara, kata Kwok.Baik Kwok maupun Yasonna berharap agar hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus berkembang secara positif di segala bidang, khususnya kerja sama yang erat dengan Kemenkumham.(Sof/ANTARA)
Sebanyak 707 Pegawai KPK Dilantik untuk Jabatan Fungsional
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 707 pegawai untuk jabatan fungsional di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa dengan dihadiri sejumlah pejabat struktural KPK dan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).Dalam sambutannya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Selasa, Cahya mengucapkan selamat kepada 707 pejabat fungsional KPK yang baru dilantik tersebut. Para pejabat fungsional itu terdiri atas 356 penyelidik pemberantasan tindak pidana korupsi, 45 penyidik pemberantasan tindak pidana korupsi, 209 analis pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 97 pranata pemberantasan tindak pidana korupsi.\"Semoga saudara-saudari dapat mengemban amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menekankan perlunya ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,\" ujar Cahya.Selain itu, juga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Ia menjelaskan pelantikan jabatan fungsional itu merupakan bentuk penyesuaian pasca peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, pelantikan jabatan fungsional juga bertujuan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan penugasannya masing-masing.\"Saya berpesan agar melakukan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta senantiasa memberi makna dan ketulusan dalam tiap kerja yang saudara-saudari laksanakan,\" kata Cahya.Ia juga meminta agar pejabat fungsional pranata tindak pidana korupsi dapat melaksanakan dukungan teknis dan operasional pemberantasan korupsi KPK. Pejabat fungsional analis tindak pidana korupsi agar dapat melaksanakan analisis di bidang pencegahan, pengawasan lembaga negara yang melaksanakan.Pejabat fungsional penyidik diharapkan dapat melaksanakan penyidikan perkara korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi.\"Pejabat fungsional penyelidik tindak pidana korupsi agar dapat melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan rampasan, dan pengelolaan hukum antikorupsi,\" ujar Cahya.Ia pun mengharapkan dengan dilantiknya 707 pegawai itu dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi maksimal pada unit kerja masing-masing di lingkungan KPK.Hal tersebut, kata Cahya, sebagai cerminan dari \"core values\" ASN yang dikenal sebagai BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku insan KPK, hendaknya juga berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan.(Ida/ANTARA)
Tujuh WNA Korsel Menyalahgunakan VoA Diamankan Imigrasi
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengamankan tujuh warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel) karena menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA) di wilayah Indonesia.\"Warga negara Korea Selatan tersebut diamankan petugas Imigrasi pada Senin (21/11) setelah menyelenggarakan ajang pencarian bakat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Widodo mengungkapkan ketujuh warga Korsel yang menyalahgunakan VoA untuk bekerja itu merupakan tim kreatif dari sebuah rumah produksi. Mereka melakukan pekerjaan dalam ajang pencarian bakat yang disiarkan langsung di stasiun televisi KBS Korea.\"Enam orang tim kreatif ini datang menggunakan VoA dan dipekerjakan oleh dua orang WNA Korea Selatan. Satu pemegang VoA dan yang lain pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Total ada delapan paspor Korsel yang kami amankan,\" jelasnya.Widodo juga memerintahkan direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa agen dan pengurus yang menyuruh empat warga negara Korsel tersebut.Pernyataan Imigrasi tersebut menanggapi video yang beredar di masyarakat berisi tentang petugas membawa paksa empat warga negara Korsel. Setelah diperiksa, warga negara Korsel itu mengaku diperintah agen yang membawanya ke Indonesia agar menghindari tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain (playing victim) saat dibawa petugas imigrasi. \"Sejauh ini, tindakan petugas sudah sesuai prosedur karena ada perlawanan dari orang asing tersebut,\" tegas Widodo.Menanggapi video yang itu pula, Widodo memerintahkan direktur Wasdakim melakukan pemeriksaan dan mendalami petugas-petugas imigrasi yang bertugas pada saat itu. \"Jika ditemukan ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh petugas, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Pengamanan Munas HIPMI 2022 di Surakarta Diperketat
Surakarta, FNN - Petugas keamanan dari Polri dan TNI memperketat pengamanan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 di Hotel Alila Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.Berdasarkan pantauan ANTARA di Surakarta, Selasa, sejumlah polisi dan TNI tampak berjaga di semua sudut strategis area hotel. Pengetatan keamanan itu dilakukan setelah ada kericuhan pada pembukaan Munas XVII HIPMI di Surakarta, Senin (21/11). Insiden perkelahian pada hari pertama Munas XVII HIPMI itu terjadi karena ada kesalahpahaman antarpeserta di luar rapat pleno.Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi di Surakarta, Selasa, menjelaskan kronologi kericuhan yang terjadi dalam rapat pleno Munas XVII HIPMI.Pada Senin (21/11), rapat pleno HIPMI berlangsung cukup alot. Rapat pleno selesai ditutup meskipun belum tercapai kesepakatan, sehingga sebagian peserta keluar dari ruangan rapat. \"Di situlah terjadi kesalahpahaman. Artinya, karena padatnya situasi, tersenggol, salah paham, akhirnya terjadi gesekan personal antarpeserta,\" kata Iwan.Dia menegaskan kericuhan tersebut murni karena kesalahpahaman antarpeserta. Oleh karena itu, Polresta Surakarta berkoordinasi dengan panitia Munas XVII HIPMI supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan.Iwan mengatakan sesuai dengan rilis panitia Munas XVII HIPMI, organisasi tersebut merupakan keluarga besar yang sudah seharusnya berlaku seperti keluarga. Jika ada kesalahpahaman, maka itu suatu hal biasa terjadi. Kendati demikian, Iwan berharap proses tersebut bisa dimediasi dengan baik agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan.Polresta Surakarta menerima laporan terkait kericuhan pada Selasa dini hari. Iwan mengatakan secara prosedur pihaknya wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Prinsip penyelesaian keadilan restoratif mungkin dilakukan terhadap laporan tersebut. \"Kami tidak menutup kemungkinan itu (keadilan restoratif), akan ditempuh,\" kata Iwan.Secara prosedur, polisi akan memenuhi langkah-langkah itu. Namun, Panitia penyelenggara Munas XVII HIPMI berupaya menempuh jalan mediasi. Artinya, prinsip keadilan restoratif bisa diselesaikan secara kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. \"Karena peserta semua anak muda kemudian muncul gesekan itu. Jadi tidak ada hubungannya perbedaan dua pilihan,\" kata Iwan.(Ida/ANTARA)
"Kejadian ini jangan ramai-ramai"Sempat Disampaikan Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit selaku saksi mengatakan bahwa Ferdy Sambo sempat menyampaikan kepada dirinya agar tidak berbicara ke mana-mana mengenai kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J.\"Saat saya meninggalkan TKP dari dalam, Pak FS sempat sampaikan bahwa \'ini kamu untuk kejadian ini jangan ramai-ramai. Jangan dulu ngomong ke mana-mana karena ini terkait dengan aib keluarga, masalah pelecehan istri saya\',\" kata Ridwan Soplanit ketika menyampaikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Ridwan mengungkapkan bahwa pesan tersebut dia sampaikan ketika akan meninggalkan TKP. Adapun konteks dari \'jangan ramai-ramai\' yang dipahami oleh Ridwan adalah jangan sampaikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J di luar dari garis komando.\"Saat itu bagi saya maksudnya jangan sampaikan hal tersebut di luar dari garis komando masalahnya, kepada kapolres atau ke mana,\" kata Ridwan Soplanit.Selain mengungkapkan pesan dari Ferdy Sambo, Ridwan juga mengungkapkan kondisi jenazah Brigadir J ketika dirinya tiba di TKP. Ketika Ridwan datang, posisi mayat berada di posisi telungkup. Sebelum dilakukan tahapan olah TKP, katanya, masker Brigadir J masih menempel. \"Masih ada masker, masih dipakai. Begitu dibalik, kelihatan masker masih dipakai,\" ucapnya.Ketika masker tersebut dibuka, dia melihat ada garis luka di hidung dan bibir. \"Yang tembakan itu mereka menyampaikan yang dia lihat, di dada tembakan itu, di kelingking seperti luka goresan, kemudian yang saya bilang di sekitar hidung, bibir, dan dagu ada luka. Kemudian luka lubang cuma lihat di dada, kemudian di tangan, satu di tangan,\" kata Ridwan.Untuk luka di belakang kepala, Ridwan mengatakan bahwa luka tersebut tidak masuk ke laporan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar kembali sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice pekan kelima.Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto, Senin, menyebutkan bahwa sidang hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Pada hari berikutnya, Selasa (22/1), sidang untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan agenda sama-sama pemeriksaan saksi.(Sof/ANTARA)
Hanya Tiga Peluru yang Ditembakkan, Tegas Pengacara Bharada E
Jakarta, FNN - Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa kliennya hanya menembakkan tiga peluru yang dibuktikan dengan tersisanya 12 peluru di dalam senjata milik Bharada Richard Eliezer atau Bharada E.“Peluru milik klien saya itu ada 15 kemudian sisanya ada 12. Berarti ada 3 yang keluar. Nah di sini sangat penting tadi walaupun Kombes Santo tidak hadir berhalangan karena sakit,” kata Ronny kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Fakta persidangan hari ini, tutur Ronny, terungkap bahwa peluru tersisa yang pistolnya diserahkan oleh Bharada E ke Kombes Santo sebanyak 12 butir.“Tadi juga disaksikan oleh saudara Ridwan yang tadi menyampaikan. Jadi, ini kenapa kita perlu sekali terkait dengan peluru karena ini untuk pembuktian berikutnya terkait peluru yang ada di badan almarhum Yosua,” ucap Ronny.Berdasarkan hasil visum, jumlah peluru yang berada di badan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J adalah 7 butir.Eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit ketika menyampaikan kesaksian mengungkapkan bahwa 12 peluru yang disita Kombes Santo dari Div Propam Polri berasal dari senjata milik Bharada E.Dengan demikian, Pengacara Bharada E mengatakan bahwa kliennya hanya menembakkan 3 dari 7 butir peluru yang berada di badan Brigadir J. “Tadi disampaikan karena disaksikan oleh penyidik Jakarta Selatan menyampaikan bahwa peluru yang sisa itu ada 12,” ucapnya.Sebelumnya, ketika menyampaikan kesaksian, eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit menjawab pertanyaan hakim ketika hakim bertanya dari mana penyidik memperoleh senjata glock dengan peluru yang tersisa sebanyak 12 butir. “Itu dari Bharada E,” kata Ridwan ketika menjawab pertanyaan hakim.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan terkait perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice pekan kelima.Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto, Senin, menyebutkan bahwa sidang hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Hari berikutnya, Selasa (22/1) sidang untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan agenda sama-sama pemeriksaan saksi.(Ida/ANTARA)
Aturan OJK Tidak Jelas: Setelah Tiga Tahun, Korban Minna Padi Masih Terkatung-katung
Jakarta, FNN – Puluhan korban Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) yang didamping oleh LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum menangis dan memohon agar janji-janji yang diberikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk ditepati. Pasalnya mengenai permasalahan ini telah dilakukan dua kali pertemuan antara DPRD Batam dengan OJK Pusat. Adapun pertemuan pertama dilakukan secara daring pada tanggal 19 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Suyanto sebagai perwakilan dari pihak OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan dari pihak DPRD Batam. Sedangkan pertemuan kedua yang dilakukan pada 12 Maret 2021 secara tatap muka dengan dihadiri oleh Yunita Lindasari sebagai perwakilan OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan DPRD Batam. Lebih lanjut, OJK yang diwakili oleh Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas pasar Modal melalui surat OJK kepada Ketua DPRD Batam pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor S-97/D.04/2021 menyatakan bahwa Manajer Investasi Minna Padi Aset Manajemen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Menurut kesaksian Korban JE, kasus investasi Minna Padi ini bermula sejak 21 November 2019 ketika OJK membubarkan 6 produk reksa dana Minna Padi Aset Manajemen. “Dengan adanya pembubaran itu menyebabkan Minna Padi Aset Manajemen gagal bayar, adapun jumlah kerugian yang disebabkan atas pembubaran tersebut adalah berkisar 6 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia dan sampai hari ini belum ada penyelesaian yang jelas,” ucapnya. Selain itu Korban B juga menjelaskan bahwa dalam 2 tahun ini pihak Minna Padi Aset Manajemen mencoba melakukan penyelesaian pengembalian dana para korban, namun para korban mengalami kerugian sekitar 80% dari penempatan awal mereka. “Pengembalian tahap ke-2 yang hanya 5-10% pun harus dilakukan nasabah untuk menandatangani surat tertentu, sehingga menurutnya kesepakatan itu merugikan para korban,” ungkapnya. Korban B menambahkan, ada juga korban yang terpaksa menandatangani surat tersebut karena penundaan pengembalian ini menyebabkan mereka alami kesulitan keuangan. Lucunya bagai saling lempar, skema pembayaran ini menurut Minna Padi Aset Manajemen adalah persetujuan dari OJK, tapi ketika dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Batam saat pertemuan 18 Maret 2021, OJK menyanggah statement tersebut dan menurut OJK persetujuan tersebut tidaklah benar,” tutur korban B geram. Para korban menuntut pengembalian dana mereka sebagaimana dasar perhitungan yang tercantum dalam peraturan OJK POJK Nomor 23/POJK.04/ 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dijelaskan bahwa Minna Padi Aset Manajemen wajib melakukan pembayaran kepada pemegang unit penyertaan/nasabah dimulai dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih Pembubaran (pada tanggal 25 November 2019), Minna Padi Aset Manajemen juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya, dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perwakilan LQ Indonesia Lawfirm Adi Nugroho menegaskan bahwa OJK juga wajib bertanggung jawab atas proses likuidasi reksa dana Minna Padi karena diduga tidak ada keseriusan dari OJK untuk mengawal dengan ketat seluruh proses likuidasi reksa dana Minna Padi sehingga menyebabkan ruginya para korban. Selain itu juga Adi Nugroho menuntut atas janji-janji OJK kepada para korban mohon agar segera direalisasikan dan ditepati. “Nasib para korban ini sudah sakit ekonominya jangan pula disakiti jiwanya dengan janji harapan palsu dari OJK,” tegasnya. Bagi yang mengalami hal serupa bisa menghubungi hotline LQ Pusat 08174890999 atau LQ Surabaya 081804544489, mari kita bersatu untuk mengambil kembali hak para korban dari Minna Padi Aset Manajemen, perjuangan belum berakhir,” ujarnya “Kuatkan tekad serta semangat dan jangan pantang menyerah, LQ Indonesia Lawfirm tidak akan lelah untuk mendampingi para korban,” tutup Adi Nugroho. (mth/*)
POPULER
