HUKUM

Komjak Minta Kajati Jawa Timur Dipecat, Diduga Istri Kedua Jaksa Agung

Jakarta, FNN – Berdasarkan temuan dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adyaksa (Komjak), status perkawinan Burhanuddin dengan Mia (istri kedua) terungkap setelah Koalisi menemukan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda atas nama Jaksa Agung Sianitar (ST) Burhanuddin. Komjak juga menuntut Jaksa Agung Burhanudin dipecat karena dugaan penggunaan KTP ganda dan menyalahi aturan beristri lebih dari satu. “Kami datang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 17 November 2021, untuk menyampaikan laporan tentang dugaan Jaksa Agung memiliki informasi identitas berbeda-beda. Kami menyerahkan surat aduan, satu lembar identitas, dan empat lembar informasi lain yang berbeda-beda terkait identitas Jaksa Agung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Ketua Komjak Hajarudin, usai mendatangi Kemendagri untuk meminta klarifikasi atas laporan mereka setahun lalu, (8/11/2021). Komjak ditemui salah satu staf Kemendagri. Mendagri Tito Karnavian sedang tidak ada di tempat. “Kami berharap dan menuntut Menteri Dalam Negeri menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat kegaduhan, serta memastikan identitas Jaksa Agung yang benar. Hal tersebut sangat penting karena Jaksa Agung adalah marwah kejaksaan, sehingga informasi harus jelas mengingat jika ada identitas yang salah,” kata Hajaruddin. Untuk diketahui, pada Oktober 2021 lalu, Komjak mendapatkan temuan dua KTP atas nama ST Burhanuddin. KTP pertama bernomor 32170** atas nama DR. ST Burhanuddin, SH, MH. KTP tersebut beralamat di Bandung, Jawa Barat. Di situ tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon, 17 Juli 1959. Nomor KTP tersebut tercantum dalam KK bernomor 32170**. Dalam KK tersebut tercatat bahwa Burhanuddin memiliki istri bernama Sruningwati, SH. Sementara itu, ada satu lagi KTP bernomor 31740***, juga atas nama DR. ST Burhanuddin SH, MH. Di situ juga tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon pada 17 Juli, tetapi tahun 1960 – beda satu tahun dengan KTP pertama. Alamat KTP tersebut di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan tercantum dalam KK bernomor 31740xxx. Dalam KK tersebut, ST Burhanuddin tercatat memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar. Sebagaimana dikutip Info Indonesia, Kamis, 28 Oktober 2021, petugas bagian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel, Marsuhil, membenarkan jika Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki nomor induk kependudukan (NIK) alias KTP ganda. Meski demikian, “Yang berlaku hanya KTP elektronik,” kata Marsuhil, sebagaimana dikutip Info Indonesia, Jumat, 29 November 2021. Marsuhil memastikan jika ST Burhanuddin adalah warga Pejaten Barat, dan yang bersangkutan menjabat sebagai Jaksa Agung. Sementara itu, Petugas Kelurahan Pejaten Barat Marsudi dan dan Ketua RT 010 Jalan Ayub, Pejaten Barat, Agus – sebagaimana dikutip Info Indonesia pada 29 November 2021 – memastikan jika ST Burhanuddin yang beralamat di Pejaten itu memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar atau lebih dikenal sebagai Mia Amiati. Mia ketika itu (November 2021) merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Sementara, berdasarkan situs resmi Kejaksaan RI, Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) Pusat dipimpin oleh Sruningwati Burhanuddin, yang disebut sebagai Ibu Jaksa Agung. Pernyataan resmi situs Kejaksaan itu menegaskan bahwa istri dari Jaksa Agung Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin. Karena disinyalir menikah dengan ST Burhanuddin sebagai istri kedua, Mia Amiati dilaporkan Komjak ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mia dinilai melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990. PP ini merupakan revisi regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Berdasarkan PP tersebut, perempuan PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat. “Untuk itu kami mendesak supaya Mia Amiati dicopot dari jabatan Kajati Jawa Timur dan PNS. Mia Amiati, sebagai PNS perempuan, melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sanksinya, sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang Disiplin PNS, adalah pemecatan secara tidak hormat. Karena PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat,” kata Hajarudin. “Kami juga mendesak agar Burhanudin dicopot dari jabatan Jaksa Agung  karena melanggar TAP MPR RI Nomor IX Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati adalah suami-istri, sehingga berpotensi KKN dan menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Hajarudin. “Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera merespons dengan keterangan pers bersama Kejaksaan Agung, sehingga berita dan informasi yang beredar tersebut bisa selesai,” tuturnya. (mth/SHY)

Patroli Laut Digelar TNI AL Sampai Delegasi G20 Pulang ke Negaranya

Badung, FNN - Komandan Satgas Laut Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Tolhas Sininta Nauli Basana Hutabarat menyatakan jajarannya melakukan patroli laut untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi G20 sampai semua kepala negara dan delegasi pulang ke negaranya.Patroli yang dilakukan di perairan selatan Bali, Rabu, bertujuan memastikan keamanan wilayah laut dan juga keberadaan personel pengamanan laut dekat dengan lokasi Hotel Apurva Kempinski yang merupakan arena utama perhelatan KTT G20.Dalam patroli tersebut, Panglima Koarmada II Laksma TNI Hutabarat ditemani Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis dan sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya berkeliling menggunakan KRI Bima Suci.Dalam keterangannya, Hutabarat mengatakan KRI Bima Suci merupakan kapal latih bagi taruna dan taruni TNI AL yang saat ini diperbantukan untuk turut mendukung pengamanan perairan sekitar lokasi KTT G20, selain 14 kapal perang yang dikerahkan khusus untuk pengamanan.KRI Bima Suci berangkat dari Pelabuhan Benoa dengan membawa serta personel TNI AL dan puluhan siswa-siswi pencinta Taruna Angkatan Laut menuju depan hotel Apurva Kempinski, Badung, Bali.\"Pulau Bali, kami kelilingi dengan kapal-kapal di berbagai sektor. Kami menaruh kapal, khusus yang mendalam lagi di sekitar Apurva, kita kasih bentuknya lapisan,\" jelasnya.Dalam pelaksanaannya, para personel dari berbagai sektor tersebut akan bertemu dengan belasan kapal dan membantu penebalan pengamanan pada pasukan khusus yang selalu di samping para kepala negara dan para delegasi di Hotel Apurva Kempinski, tempat pelaksanaan KTT G20.\"Kami berbeda dengan yang lain, mereka berada di teritorial darat, saya berada di dua sisi itu. Kami ini yang benar-benar mengetahui wilayah laut atau yang kami sebut laut kepulauan,\" kata Pangkoarmada II.Hutabarat mengatakan dengan personel dan kapal perang yang dikerahkan, perairan Bali dipastikan aman dari gangguan pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya KTT G20.Ia menambahkan 14 kapal perang TNI Angkatan Laut berstatus siap tempur mengelilingi Pulau Bali setiap hari untuk mengamankan agenda KTT G20 yang berlangsung 15-16 November 2022.Selain itu, TNI AL juga mengerahkan pasukan elite dari seluruh satuan mulai dari Komando Pasukan Katak (Kopaska), Intai Amfibi (Taifib) Marinir, Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) hingga Detasemen Jalamangkara (Denjaka).(Sof/ANTARA)

Hari Ini, Polisi Menutup Jalur Lalu-lintas Menuju GWK

Denpasar, FNN - Polisi akan menutup dan mengalihkan jalur lalu-lintas menuju kompleks wisata Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa 15 November 2022.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto, di Denpasar, Bali, Senin, mengatakan, penutupan dan pengalihan arus lalulintas itu untuk memperlancar perjalanan para kepala negara dan delegasi KTT G20 2022 menuju tempat makan malam di kawasan Wisata Garuda Wisnu Kencana.  Ia mengatakan, pemberlakuan penutupan dan pengalihan arus lalulintas jalan yang akan menuju ke GWK dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 pada pukul 17.30-19.30 WITA dan pada pukul 20.30-22.00 WITA.  \"Kami menghimbau masyarakat, sehubungan dengan adanya kegiatan gala dinner KTT G20 yang akan dilaksanakan di kawasan Garuda Wisnu Kencana, kami akan menutup dan mengalihkan arus lalu-lintas di kawasan itu. Bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menuju kawasan tersebut agar mencari jalur alternatif,\" kata dia. Ia berharap dengan adanya himbauan dan informasi itu masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan pembatasan tersebut guna mendukung pelaksanaan KTT G20 2022 di Indonesia. \"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini semua untuk kelancaran kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali,\" kata dia.  Dalam menjamin keamanan perjalanan para kepala negara dan delegasi yang menghadiri KTT G20 di Bali, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga telah lebih dahulu mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan ganjil-genap selama pergelaran KTT G20.  Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, beberapa waktu lalu melalui Surat Edaran Nomor SE-DRJD 3/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Penyelenggaraan KTT G20 2022 di Bali telah menetapkan beberapa ruas jalan yang terkena dampak ganjil-genap itu.  Berikut 10 ruas jalan yang berlaku ganjil genap selama KTT G20 di Bali:  1. Simpang Sanur-Simpang Pesanggaran  2. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa  3. Simpang Pesanggaran-Simpang Kuta  4. GT Bali Mandara Benoa -Simpang Tugu Nugrah Rai-GT Bali Mandara Nusa Dua  5. Simpang Kuta-Simpang Tugu Ngurah Rai  6. Simpang Tugu Ngurah Rai-Simpang Lapangan Terbang (Denpasar)  7. Simpang Tugu Ngurah Rai-Simpang Nusa Dua  8. Simpang Kampus Universitas Udayana-Simpang Nakula Sadewa/Jalan Uluwatu  9. Simpang Kampus UNUD-Simpang Uluwatu SPBU/Jalan Raya Kampus Udayana  10. Simpang Jimbaran-Simpang Nirmala  Selanjutnya, ada 13 simpang yang jadi perhatian karena berpotensi adanya kepadatan kendaraan yakni Sanur, Pesanggaran, GT Bali Mandara Benoa, Kuta, Tugu Nugrah Rai, Lapangan Terbang, Benoa Square, Kampus UNUD, GT Bali Mandara Nusa Dua, Nusa Dua, Nakula Sadewa, Uluwatu, dan Simpang Nirmala.(Ida/ANTARA)

Reformasi Polri Harus Dimulai Sejak Rekrutmen

Jakarta, FNN - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dimulai sejak proses rekrutmen personel untuk mewujudkan polisi idaman masyarakat.Hal tersebut terangkum dalam diskusi publik \"Polisi Sipil Idaman Masyarakat\" yang digelar Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) di Kota Serang, Banten, Minggu (13/11).\"Dalam rekrutmen polisi ada satu prinsip yang harus ditetapkan kepolisian, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,\" kata Sugeng dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Polri sendiri, kata Sugeng, telah mengalami berkali-kali reformasi yang mampu dijalankan, mulai dari reformasi struktural yang sebelumnya di bawah TNI hingga kini berada langsung di bawah Presiden dengan tujuan agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam bertindak. \"Reformasi kultural ini yang belum berhasil, yang tidak berjalan,\" ujarnya.Ia kemudian mencontohkan kasus yang perlu menjadi perhatian, yakni Calon Siswa (Casis) Bintara Polri Gelombang II 2022 bernama Sulastri Irwan asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang sempat tidak lolos gegara faktor usia sebagai casis diberitakan telah lulus dalam seleksi panitia penentu akhir (pantukhir).\"Dalam fenomena Sulastri timbul polemik yang membuat publik makin tidak percaya institusi kepolisian. Sulastri mengaku sudah lulus sampai pantukhir, polisi bilang tidak lulus, lalu dibilang batas umur melewati syarat saat diumumkan. Nah, itu fenomena yang perlu menjadi perhatian,\" katanya.Untuk itu, Sugeng menekankan demi reformasi Polri untuk menghasilkan polisi sipil idaman masyarakat maka seluruh pihak di lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam membangun kepolisian dengan cara-cara yang baik. \"Polisi harus diajak dialog, kita harus menjadi sahabat polisi untuk mendidik,\" kata Sugeng.Embay Mulya Syarief, tokoh masyarakat Banten sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Polri melakukan perbaikan guna memenuhi harapan masyarakat pascaperistiwa yang menuai sorotan publik.Menurutnya, perbaikan yang seyogianya dilakukan institusi Polri merupakan perbaikan sistem yang dimulai dari proses awal, yakni rekrutmen personel.\"Sebagai sebuah institusi bisa dimulai dari \'input\', proses, dan nanti baru \'output\'-nya. \'Input\'-nya itu dari proses awal, yakni rekrutmen yang jujur, terbuka, dan akuntabel. Sementara prosesnya adalah pembinaan melekat,\" katanya.Proses pembinaan personel kepolisian, ujarnya, meliputi kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritualitas. Ia meyakini dengan berbagai perpaduan kecerdasan yang dimiliki personel tersebut, maka Polri ke depannya akan lebih dekat dengan kata humanis dan profesional.\"Jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, percuma hanya berperilaku baik di depan komandannya, sementara di belakangnya tidak. Tapi kalau mereka merasa diawasi oleh Tuhan maka akan disiplin kapan pun dan di mana pun,\" tuturnya.(Ida/ANTARA)

Kapolri Meninjau Kesiapan Posko-Peralatan Personel Pengamanan KTT G20

Badung, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan akhir posko dan peralatan pengamanan yang dimiliki personel menjelang puncak perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali.  Kapolri saat ditemui di Badung, Bali, Sabtu, menyatakan Polri menyiapkan empat posko pengamanan dengan standar keamanan yang sama untuk memantau kondisi dan jalur-jalur yang dilewati delegasi KTT G20.  \"Baru saja kita meninjau salah satu posko pengamanan di dekat Apurva untuk mengecek kesiapan peralatan dan anggota. Kemudian di jalur yang dilewati delegasi, kami juga melakukan pengecekan mulai dari rute masuk dan patroli, termasuk personel kita, semuanya tergelar dengan baik,\" kata Sigit Prabowo usai meninjau pos pengamanan di Nusa Dua Selatan, Pantai Geger, Badung, Bali.  Kapolri bersama pejabat tinggi Polri berkeliling mengecek satu per satu peralatan pengamanan selama KTT G20 yang digunakan dan dimiliki Satuan Brimob yang berada tidak jauh dari tempat berlangsungnya KTT G20 pada 15-16 November 2022.  Kapolri memastikan seluruh peralatan yang digunakan untuk menghadapi situasi kontijensi terkait dengan bencana mulai dari peralatan SAR di laut, darat, dan udara maupun potensi ancaman bom dapat dioperasionalkan dengan maksimal. \"Tadi kita cek satu-satu, mulai dari personel yang dipersiapkan untuk menghadapi apabila ada suatu kerusuhan, kemudian ada eskalasi yang meningkat semuanya tergelar dengan baik,\" kata dia.  Kapolri menyatakan pasukan telah siap untuk menghadapi situasi kontijensi termasuk serangan bom dan kemungkinan evakuasi. \"Apabila ada ancaman terkait masalah bom dan kimia radioaktif peralatan kita sudah siap, baik mulai dari alat pendeteksi,  melaksanakan evakuasi, dan alat untuk penghancuran bom,\" kata dia.  Terkait kesiapan personel, ia memastikan setiap hari para personel yang terlibat melakukan pengecekan dan berlatih terus menerus sehingga pada saatnya dalam waktu cepat, maka mereka dapat segera bergerak dan melakukan tugas-tugasnya.  Pada kesempatan tersebut, Kapolri menunjukkan sejumlah mobil yang dilengkapi dengan alat pendeteksi benda-benda berbahaya dan menyiapkan mobil \"escape\", seperti Armor, Nurol Makina ve Sanayi AS (NMS), Iveco LMV (Light Multirole Vehicle), kendaraan, peralatan antipeluru lainnya.  \"Saya kira ini menjadi satu optimisme bahwa penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT G20 yang akan dilaksanakan pada 15-16 semuanya baik dari TNI-Polri siap menjalankan tugas,\" kata dia.  Dalam kegiatan pengecekan peralatan pengamanan dan posko tersebut, Kapolri didampingi sejumlah pejabat tinggi Polri, seperti Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Komisaris Jenderal Polisi H. Ahmad Dofiri, Irjen Pol Setyo Budi, Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra, dan sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya.(Sof/ANTARA)

WNA China yang Diduga Rencanakan Demo Tolak KTT G20, Diamankan Imigrasi

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengamankan dua orang warga negara asing (WNA) asal China karena diduga merencanakan aksi unjuk rasa menolak KTT G20.\"Benar, saya sudah dapat laporan dari Direktur Intelijen dan Direktur Wasdakim bahwa ada dua warga negara China yang merencanakan demo pada saat pelaksanaan G20,\" kata Pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dua WNA asal China berinisial HCC dan YX itu diamankan di Jakarta oleh petugas Imigrasi pada Jumat (11/11) 2022 malam. Petugas menemukan beberapa bukti yang menunjukkan upaya provokasi menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak KTT G20 di Bali.\"Saya perintahkan agar diambil langkah-langkah antisipasi untuk pengamanan dan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan pihak Kedutaan China dan Kemenlu,\" kata Widodo.Langkah pengamanan oleh petugas dilakukan karena kedua WNA asal China tersebut pemegang visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, sehingga dilarang melakukan aktivitas politik di Indonesia.Keduanya dinilai melanggar aturan keimigrasian karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dikantonginya. \"Mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar izin tinggalnya dan melakukan aksi provokasi mengajak demo di acara G20,\" ujar dia.Pada kesempatan sebelumnya, Widodo menyatakan akan menindak tegas orang asing yang berpotensi mengganggu KTT G20 di Bali. Imigrasi akan mendeportasi orang asing yang dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan kegiatan puncak G20.(Ida/ANTARA)

Temuan "Propilen Glikol" yang Diduga Dioplos di Depok, Diusut Bareskrim

Jakarta, FNN - Tim Gabungan Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan drum berisi \"propilen glikol\" (PG) di kebun pisang kawasan Depok, Jawa Barat, yang diduga dioplos sehingga tercemar senyawa kimia perusak ginjal \"etilen glikol\" (EG)/\"dietilen glikol\" (DEG).“Dari kegiatan penyidikan dilaksanakan Rabu (9/11) di Tapos, Depok, didapati fakta bahwa barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) PG dan EG di dalam tong putih bertuliskan DOW,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat.Ramadhan menjelaskan temuan drum bertuliskan DOW Chemmical itu diduga merupakan bahan baku tambahan yang dipesan PT Afi Farma (AF) melalui PT TBK dan PT APG.“Drum yang digunakan pelaku berlabel DOW itu diduga bekas. Kemudian melakukan peracikan penambahan atau oplosan zat cemaran EG terdapat bahan yang diorder PT AF sehingga diduga kandungan cemarannya di atas ambang batas,” kata Ramadhan.DOW merupakan perusahaan farmasi bahan baku obat multinasional yang berkedudukan di Thailand.Tulisan yang ditemukan di drum berisi EG itu tertulis \"The Dow Chemical\" yang berbeda abjad M pada label karena sejumlah drum ditemukan menggunakan huruf M ganda (dobel) pada tulisan \"Chemical\".Rencana tindak lanjut dari pengungkapan tersebut, kata dia,.penyidik memanggil pemilik CV Samudera Chemical (SC) berinisial E dan T, anak dari E, dan saksi-saksi dari RT maupun RW di TKP temuan drum berisi EG tersebut.“Saat ini penyidik menunggu hasil uji laboratorium sampel bahan baku dan melakukan BAP tambahan kepada PT APG dan PT TBK serta mencari dokumen terkait pembelian bahan baku tambahan PG dari PT AF, PT TBK, dan PT APG,” kata Ramadhan.Selain itu, lanjut dia, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli farmasi, ahli korporasi, dan ahli Puslabfor.Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismato menyebutkan pihaknya melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah direktur perusahaan farmasi maupun suplier dan distributor bahan baku obat untuk menelusuri masuknya EG ke Indonesia berdasarkan temuan drum berisi PG yang dipalsukan ternyata mengandung EG dan DEG di Depok.“Kami memeriksa semua direktur di perusahaan-perusahaan yang kami temukan mendapat suplai bahan baku yang diduga PG tetapi mengandung ED dan DEG,” kata Pipit.Pemeriksaan yang sudah dilakukan saat ini kepada tiga perusahaan, yaitu PT Afi Farma, PT Yarindo Farmatama, dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Tentunya, kata Pipit, pemeriksaan akan berkembang ke perusahaan-perusahaan yang terkait masuknya EG dan DEG tersebut, baik itu farmasi maupun produsen bahan makanan.Karena, lanjut dia, CV Samudera Chemical sebagai pemasok PG yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas. “Bukan hanya itu saja, siapa yang disuplai oleh CV Samudera Chemical juga diperiksa, baik itu perusahaan farmasi maupun makanan harus diperiksa karena EG/DEG bahan berbahaya,” katanya.Pipit menambahkan pihaknya menelusuri sumber pengiriman PG mengandung EG/DEG tersebut apakah berasal dari DOW Thailand atau ada pemalsuan yang dilakukan karena dioplos di Indonesia. “Kami harus cek,” katanya.Diberitakan sebelumnya Tim Gabungan BPOM dan Bareskrim Polri mengungkap temuan senyawa kimia perusak ginjal \"etilen glikol\" (EG)/dietilen glikol (DEG) dalam drum beridentitas \"propilen glikol\" (PG) di kebun pisang kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (9/11).(Ida/ANTARA)

Ancamam Denda Rp2 Miliar untuk Pemilik Industri Minuman Keras Oplosan

Palembang, FNN - Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Barly Ramadhany menegaskan tersangka kasus kepemilikan industri pembuatan minuman keras oplosan di Kabupaten Banyuasin terancam hukuman pidana denda senilai Rp2 miliar.Barly Ramadhany, dikonfirmasi di Palembang, Jumat, mengatakan ancaman hukuman maksimal tersebut sebagaimana diatur Pasal 62 juncto Pasal 8 Huruf F dan E Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kemudian, katanya lagi, Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikenakan penyidik kepada tersangka bernama Sulianto (37) itu.“Sementara untuk ancaman pidana penjaranya diatur dalam pasal tersebut, yakni selama lima tahun,” ujarnya, didampingi Kasubdit Tipidindagsi AKBP Hadi Syaefudin.Menurutnya, ancaman hukuman itu diberikan kepada tersangka sesuai dengan hasil penyidikan dan didukung kecukupan barang bukti.Barang bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Kijang LGX BG-1521-LO, satu buah alat pres tutup botol, satu tangki tedmond kapasitas 250 liter, 55 buah jeriken alkohol 70 persen, bahan pewarna, 200 botol kosong beserta ratusan stiker minuman palsu, dan 3.312 botol minuman keras oplosan siap edar.“Barang bukti itu didapat tersimpan di rumah tersangka, Jalan Tanjung Api-api, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang bermula saat tersangka tertangkap tangan mengedarkan minuman keras di Pasar Tanjung Raja, Ogan Ilir, Kamis (27/11),” ujarnya.Menurut Barly, tersangka mengakui perbuatan terlarangnya itu sudah dijalankannya delapan bulan terakhir atau sekitar bulan Maret 2022 secara mandiri, dengan mempelajari rekaman video di media sosial.Dari keahliannya itu tersangka mampu memproduksi lebih dari 480 botol minuman keras oplosan per bulan yang kemudian dijual ke wilayah Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Kota Pagaralam.“Tersangka mampu meraup untung total mencapai Rp300 juta dari hasil penjualan setiap minuman yang diraciknya sendiri, dengan campuran alkohol dan pewarna tekstil yang tidak layak konsumsi dengan takaran perkiraannya saja,” kata dia.Barly memastikan, saat ini tersangka sudah ditahan di sel tahanan Mapolda Sumsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan.(Sof/ANTARA)

Uang Tunai hingga Emas Batangan Disita KPK Terkait Kasus Lukas Enembe

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bukti berupa uang tunai hingga emas batangan dari penggeledahan di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).   \"Tim penyidik KPK, Rabu (9/11) dalam perkara dengan tersangka LE, telah selesai menggeledah di dua lokasi berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman tersangka LE dan juga sebuah apartemen,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Dari penggeledahan tersebut, kata dia, tim penyidik menemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan. \"Segera dilakukan analisis dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dengan tersangka LE dan kawan-kawan,\" ucap Ali.Sebelumnya pada Jumat (4/11), KPK juga telah menggeledah tiga lokasi di Kota Jayapura, yakni rumah dari pihak yang terkait kasus itu dan dua kantor perusahaan swasta.Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembuktian kasus tersebut.Dalam penyidikan kasus itu, tim penyidik KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di Mako Brimob Papua pada Senin (12/9). Namun, Lukas Enembe tidak hadir.Berikutnya, KPK juga telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, yang bersangkutan juga tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.Tim penyidik KPK pun menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11) dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri dari dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan. Turut hadir dalam rombongan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri.Firli menegaskan kedatangan tim KPK di kediaman Lukas Enembe semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Kendati demikian, kata dia, KPK dalam prosesnya juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka.Ia menjelaskan tim KPK memeriksa Lukas Enembe selama 1,5 jam, yakni terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu empat orang dokter dari IDI Pusat dan IDI daerah. Di akhir pemeriksaan, juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan LE.KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Terkait publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.(Ida/ANTARA)

Kapal Tanker yang Kandas di Perairan Batam Dievakusi dengan Enam Kapal

Batam, FNN  - Enam kapal dikerahkan untuk membantu mengevakuasi Kapal tanker MT. Young Yong berbendera Djibouti bermuatan minyak mentah yang kandas di perairan Selat Singapura dekat Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau.\"Ada enam kapal yang membantu evakuasi kapal tersebut, salah satunya unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IV Batam, KRI Silea-858 ikut bergabung dalam kegiatan evakuasi penarikan kapal tanker tersebut sampai berhasil keluar dari area kandas nya,” ujar Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Batam Laksma TNI Kemas M. Ikhwan dari keterangan yang diterima ANTARA di Batam, Jumat.Kapal-kapal yang tergabung dalam proses evakuasi tersebut antara lain KRI Silea-858, TB. Pelangi Escort, TB. Maiden Center, TB. Rawabi Opal, Logindo Stature dan TB. Sumber Tractor II.Sebelum penarikan kapal ke luar area kandas, muatan kapal tersebut dipindahkan ke kapal lainnya MT. Simba untuk mengurangi beban kapal, baru kemudian ditarik dan dibawa menuju ke area sandar di salah satu perusahaan.Kemas menyebutkan, dari mulai kapal kandas sampai berhasil di evakuasi, pihaknya tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan di sekitar kapal. \"Kami tidak menemukan tumpahan minyak di area bekas kandas nya kapal, dan sampai saat ini juga belum ditemukan adanya kebocoran di lambung tengah maupun belakang,\" ujarnya.Kapal tanker MT Young Yong itu kandas pada Kamis (27/10) malam sekitar pukul 20.18 WIB. Kapal itu mengalami kandas di Utara Pulau Takong Kecil di koordinat 1\' 07.670 N / 103\" 42.940 E.Lokasi kapal kandas berada di atas jalur pipa gas Indonesia ke Singapura. Kapal tanker itu memiliki ukuran panjang 320.28 meter dan lebar 58.00 meter dan diketahui tengah bermuatan minyak mentah sebanyak 284.429 ton.(Ida/ANTARA)