HUKUM
JPU Diingatkan Agar Tak Terjebak Klaim Perkosaan PC
Jakarta, FNN - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) mempunyai misi memberatkan terdakwa, dan tidak terjebak klaim perkosaan yang berulang kali diangkat oleh Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo di persidangan pembunuhan Brigadir J.\"Jadi, ketika memeriksa ahli, pertanyaan-pertanyaan yang JPU ajukan akan mengarah ke misi tersebut,\" kata Reza dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki pekan kedelapan, mengagendakan keterangan saksi ahli dari JPU.Saksi yang dihadirkan mulai ahli pidana, psikologi forensik, dan lainnya.Menurut Reza, jika ahli didatangkan oleh JPU, pertanyaan-pertanyaan dari para penuntut umum itu semestinya memojokkan terdakwa.Namun, bila saksi ahli yang dilibatkan dalam perkara ini adalah Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), dia mengingatkan kepada JPU dan hakim tidak terjebak dengan paradoks yang terjadi dari pemeriksaan saksi ahli tersebut.Jika Apsifor dilibatkan oleh Polri berdasarkan rekomendasi Komnas Perempuan, diduga kuat telah terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi (PC).Selaras dengan pemberitaan di media, laporan pemeriksaan Apsifor digunakan penasihat hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo untuk menopang klaim mereka bahwa telah terjadi kekerasan seksual di Magelang.\"Nah, di sinilah terjadi paradoks,\" katanya.Paradoks yang dia maksudkan adalah ahli didatangkan JPU. Namun, pendapat ahli berdasarkan pemeriksaan justru berpotensi menguntungkan terdakwa dan merugikan JPU sendiri.Situasi ini, kata Reza, menimbulkan pertanyaan akankah JPU mematahkan laporan ahli psikologi forensik yang notabene didatangkan oleh JPU sendiri.Reza berpendapat bahwa kondisi tersebut akan menguntungkan bagi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi jika JPU, penasihat hukum, ahli akan termanfaatkan terkait dengan klaim perkosaan tersebut.\"Oleh karena itulah, semoga semua pihak, terlebih majelis hakim tidak terpeleset berkutat pada pembahasan tentang perkosaan belaka,\" kata Reza.Ia mengingatkan bahwa pokok dakwaan perkara tersebut adalah pembunuhan berencana, bukan kekerasan seksual.Untuk itu, semua pihak, khususnya majelis hakim, harus menguji seberapa jauh ahli psikologi forensik bisa berbagi wawasan tentang seluk-beluk psikologi di balik pembunuhan berencana tersebut.Akan tetapi, jika ahli selalu menyampaikan sebatas pendapatnya tentang kekerasan seksual, vakum dari perspektif tentang pembunuhan berencana, persidangan perlu mendatangkan ahli lain.\"Persidangan perlu mendatangkan ahli yang lebih relevan dengan pokok dakwaan Pasal 340 juncto Pasal 338 KUHP,\" ujar Reza.(sof/ANTARA)
Umbaran Widodo Mendapat Sanksi dari PWI Pusat
Jakarta, FNN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Iptu Pol Umbaran Widowo dari keanggotaan PWI. \"Demikian hasil rapat pleno Pengurus Harian PWI Pusat terkait polemik Umbaran Wibowo,\" kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dirilis di Jakarta, Rabu. Nama Umbaran viral, karena ternyata seorang intel polisi yang menyamar sebagai wartawan selama belasan tahun, dan dinyatakan terbukti telah melanggar Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI. Keputusan itu juga diambil dengan memperhatikan surat Dewan Pers, surat Dewan Kehormatan PWI Pusat, serta dua surat Pengurus PWI Jawa Tengah. Selain sanksi pemberhentian penuh, hasil rapat pleno juga memutuskan menarik kartu anggota PWI Umbaran Wibowo, nomor 11.00.17914.16B. Di samping itu, PWI Pusat merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk menarik kartu uji kompetensi wartawan (UKW) yang bersangkutan. Sesuai yang tertera di laman Dewan Pers, menurutnya lagi, nama Umbaran Wibowo tercatat dengan media TVRI Jateng, nomor sertifikat 8953-PWI/WDya/DP/I/2018/19/10/84 jenjang Madya. Atal S Depari menyatakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Umbaran sesuai prosedur internal organisasi PWI. \"Memang kami minta usulan pemecatan, tapi tetap yang mengajukan daerah,\" ujar Atal. Atal mengatakan secara profesi, kepolisian memang sudah berhasil menjadi intel yang baik karena berhasil menutupi identitas dirinya sekian lama. \"Namun kami menyesalkan mengapa hal itu bisa terjadi, dan minta kepada seluruh pengurus PWI di berbagai daerah agar belajar dari peristiwa tersebut dan menginstruksikan untuk benar-benar selektif dalam proses penerimaan anggota PWI,\" kata Atal S Depari. PWI Jateng menyebutkan pada Rabu (14/12) lalu, telah melakukan klarifikasi melalui sambungan telepon dengan Umbaran Wibowo terkait status aktif anggota kepolisiannya. Dalam percakapan dengan DKP PWI Jateng bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jateng itu, Umbaran menyatakan kesediaannya mengundurkan diri dari keanggotaan PWI termasuk menyerahkan kartu anggota dan kartu UKW pada Jumat (16/12) di Semarang. Ketua PWI Kabupaten Blora Hery Purnomo juga siap membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hery menjelaskan awalnya para wartawan di Blora tidak pernah tahu bahwa Umbaran Wibowo adalah seorang anggota polisi. Mereka hanya tahu bahwa Umbaran Wibowo adalah kontributor TVRI Jawa Tengah, yang menjalankan tugas kewartawanannya di daerah Kabupaten Blora. Dalam peliputan termasuk di Polres Blora, Umbaran Wibowo juga diperlakukan sebagaimana wartawan pada umumnya. Umbaran pun pernah menjadi Pengurus PWI Kabupaten Blora pada periode kepengurusan sebelumnya, karena ketidaktahuan para wartawan dan Pengurus PWI Kabupaten Blora. Mengenai kepesertaan Umbaran di dalam UKW, PWI Jateng membenarkan Umbaran mengikuti UKW yang diselenggarakan PWI Jateng pada 2018. Menurut PWI Jateng, Umbaran bisa mengikuti UKW tersebut karena persyaratannya memenuhi, antara lain ada surat keterangan dari pimpinan media, TVRI Jawa Tengah. Berkas-berkas yang menjadi persyaratan UKW tersebut, secara fisik sudah dikirim ke PWI Pusat pada saat akan berlangsungnya UKW untuk verifikasi akhir dan diteruskan ke Dewan Pers. Selanjutnya, PWI Pusat menyetujui yang bersangkutan mengikuti UKW.(ida/ANTARA)
Penonton AFF 2022 yang Diizinkan Polri 70 Persen
Jakarta, FNN - Polri memberikan izin penyelenggaraan pertandingan Piala FFA 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (23/12), dan memperbolehkan penonton pertandingan sebanyak 70 persen dari total kapasitas stadion. \"Kami telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF bisa dihadiri oleh penonton. Pada saat ini kami berikan maksimal 70 persen dari kapasitas penonton,\" kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo usai inspeksi langsung Stadion GBK, Jakarta, Selasa. Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pemberian izin ini setelah melalui penilaian risiko oleh tim kepolisian. Hal ini, kata Kapolri, sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kompetisi Olahraga yang baru diundangkan pada bulan Oktober lalu. Perpol ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan dan kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik dan memenuhi standar FIFA. \"Presiden telah memerintahkan untuk melaksanakan evaluasi secara total, baik dari sistem penyelenggaraan, sistem keamanan, maupun hal-hal yang menyangkut keselamatan, terkait dengan pemain dan penonton,\" kata Sigit. Dalam perpol tersebut, kata Sigit, memuat bagaimana mengatur sistem pengamanan olahraga, termasuk di dalamnya sepak bola. \"Ada enam aspek yang menjadi salah satu kami ukur sehingga kemudian penyelenggaraan ke depan nanti semuanya kami harapkan betul-betul bisa sesuai dengan standar yang ada,\" kata Sigit. Sigit mengatakan bahwa izin penonton pada pertandingan Piala AFF 2022 ini merupakan bagian dari tahap uji coba dari Perpol 7 Tahun 2022 guna melihat kemampuan penyelenggaraan kegiatan olahraga dari sisi pelaksanaan pertandingan, keamanan, dan keselamatan. \"Jika berhasil, bisa diselenggarakan dengan kapasitas 100 persen,\" ujarnya. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengingatkan kepada pendukung sepak bola yang nanti hadir menonton di lapangan untuk mematuhi aturan yang ada. \"Pemeriksaan kami ketat sebelum dia masuk. Jangan bawa apa-apa daripada nanti diperiksa. Berisiko buat mereka kalau bawa flare dan sebagainya. Lebih baik jangan karena pasti tidak akan bisa masuk,\" kata Amali.(sof/ANTARA)
Usai Pemutaran CCTV, Sambo Berharap Hakim Objektif Menilai Keterangan
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ferdy Sambo berharap agar majelis hakim dapat menilai keterangan para terdakwa dengan objektif usai menonton pemutaran rekaman CCTV di persidangan.\"Terima kasih, Yang Mulia. Dengan diputarkan nya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat kemudian menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini,\" kata Ferdy Sambo ketika memberikan tanggapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.Dalam persidangan, Ahli Digital Forensic dari Puslabfor Bareskrim Polri Hery Priyanto memutar rekaman CCTV di rumah pribadi dan rumah dinas Ferdy Sambo pada hari kematian Brigadir J.Rumah pribadi Ferdy Sambo berlokasi di Saguling, sedangkan rumah dinas Ferdy Sambo berlokasi di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pembunuhan Brigadir J terjadi di Duren Tiga.“Konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus menersangkakan semua yang ada di Duren Tiga,\" ucap Ferdy Sambo.Oleh karena itu, ia berharap agar para hakim dapat menilai keterangan para terdakwa dengan objektif setelah melihat rekaman CCTV yang diputar di persidangan.Penasihat hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa pemutaran CCTV mengonfirmasi beberapa hal, seperti Yosua yang terlihat tidak dikawal oleh siapa pun dan tidak sedang digiring ke kediaman Duren Tiga untuk dieksekusi.\"Yosua dalam keadaan bebas di rumah Duren Tiga dan sempat keluar melihat, dan kemudian juga sempat ke sebelah kanan sebelum masuk rumah di taman. Itu kan kelihatan di CCTV tadi,\" kata Febri.Selain itu, CCTV juga menunjukkan bahwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam ketika turun dari mobil dan berjalan menuju rumah dinasnya di Duren Tiga. Hal ini juga membantah kesaksian terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam.\"Bisa disebut, tuduhan bahwa Pak Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi,\" kata Febri.(sof/ANTARA)
Sidang Putusan Kriminalisasi Ulama, Kuasa Hukum Yakini Ada Unsur Islamophobia
Jakarta, FNN – Ismar Syafruddin, Kuasa Hukum terdakwa kasus terorisme yang dilayangkan kepada tiga ustaz atas tudingan menyebarkan ajaran Jemaah Islamiyah (JI) meyakini adanya islamophobia dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus pada Senin (19/12). Dalam sidang pembacaan putusan, terdapat perbedaan pendapat antara tiga hakim, dua hakim non-muslim, umat Hindu dan Kristen, memvonis hukuman masing-masing tiga tahun penjara bagi Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ustaz Zain an Najah, dan Ustaz Anung al Hammat. Sementara itu, seorang hakim beragama Islam menyatakan bebas atas perkara terorisme tersebut. \"Dinyatakan hakim yang muslim kebetulan mengatakan bebas, karena bukti tidak cukup kuat,\" kata Azzam Khan, salah satu penasihat hukum terdakwa. Pihak kuasa hukum juga mengatakan putusan yang dijatuhkan tidak objektif. Menanggapi hal ini, Koordinator Bela Ulama Ismar menyatakan bahwa dirinya menyimpulkan bahwa terdapat unsur Islamophobia selama proses peradilan. \"Saya juga sebagai lawyer (pengacara) dalam hal ini selama mengikuti persidangan ini, mengambil suatu kesimpulan memang ada yang namanya Islamophobia,\" ujar Ismar saat menemui rekan media seusai sidang sesi pertama. Tim penasihat hukum menyayangkan bahwa sikap kliennya yang konsisten dan paham akan peraturan hukum tidak dijadikan pertimbangan hukum. Selain itu, Ismar menjelaskan majelis hakim yang menangani perkara ini membahas istilah-istilah keislaman sehingga putusan menjadi tidak objektif. \"Itu kalau umat paham ini sangat bahaya, bisa marah umat Islam. Ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana. Sangat berbahaya,\" tambahnya. Diketahui, ketiga ustaz telah ditahan sejak Desember 2021 hingga saat ini. Ketiga terdakwa divonis tiga tahun penjara terkait kasus terorisme. Para kuasa hukum mengatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus hingga menemukan titik terang dengan mengajukan banding. (oct)
Dua WNA China Meninggal Dalam Kecelakaan Kereta Cepat di Bandung
Jakarta, FNN - Kecelakaan antara lokomotif kereta cepat dan kereta teknis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/12), mengakibatkan dua warga negara asing (WNA) asal China meninggal dunia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin, membenarkan dua korban tewas adalah warganegara China yang bekerja sebagai teknisi.\"Betul (WNA China), informasi dari Polda Jawa Barat, pekerja teknis,\" kata Dedi.Selain dua orang meninggal dunia, dilaporkan juga ada empat orang lain mengalami luka berat.Kecelakaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung terjadi pada Minggu (18/12) sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang pemasangan rel.Lokomotif kereta cepat itu melaju kencang dari wilayah Kicau Bojong Koneng. Setibanya di lokasi kejadian, di Kampung Cempaka Mekar, kereta tersebut lepas dari ujung rel yang sedang dipasang dan terjadi tabrakan dengan kereta teknis.Sebelumnya, Polri menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) untuk mengecek kecelakaan kereta cepat tersebut. Tim Inafis sudah mengidentifikasi para korban, baik yang meninggal maupun luka-luka.Berdasarkan informasi awal, dua korban meninggal dunia merupakan laki-laki bernama Chang Shin Shang (40) dan Chang Shin Yung (36). Empat korban luka-luka juga berjenis kelamin laki-laki, yang tiga di antaranya teridentifikasi sebagai Wang Jiji, Jie Thencang, dan Chao Qianyo; sementara seorang lainnya belum diketahui identitasnya.Penyidik Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 18 saksi yang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Polisi bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan ahli lain.(ida/ANTARA)
Sebelas Terduga Teroris Ditangkap Densus di Sumatera
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terus melakukan langkah preventive strike (pencegahan secara tegas) dengan menangkap sebanyak 11 orang pelaku terduga teroris di Pulau Sumatera.“Densus 88 melaksanakan kegiatan preventive strike di wilayah Sumatera, berhasil mengamankan 11 pelaku terduga teroris,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi belum merincikan lebih detail data kesebelas terduga teroris yang ditangkap di wilayah Sumatera tersebut, dan berjanji akan dirilis secara resmi sore ini oleh Divisi Humas.Sebelumnya Sabtu (17/12), Tim Densus Satgaswil Sumatera Utara dan DitIntelkam Polda Sumatera Utara menangkap satu terduga teroris bernama Indra Syaputra.Terduga ditangkap di sebuah bengkel mobil di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.Kemudian, Tim Densus 88 Antiteror Satgaswil Sumatera Utara dan Intelkam Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di rumah terduga di Kangen Water, Daerah Pondok Ringin, Kota Tebing Tinggi.Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya tiga tas ransel, karpet pelindung tas hujan, satu pedang, ponsel milik pelaku, satu buah busur panah, tujuh buah anak panah.Selain menyita, penyidik Densus juga mengembalikan barang milik terduga berupa satu unit mobil, uang tunai sebesar Rp1,2 juta, dompet berisi uang Rp150 ribu, satu buah STNK, satu SIM A, SIM C dan kartu debit.Terkait antisipasi teror pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Dedi menyebutkan, sebelum Operasi Lilin 2022 dilaksanakan, Tim Densus 88 Antiteror dan Kasatwil Densus di wilayah terus melaksanakan kegiatan pemantauan dan operasi preventif strike.Untuk itu, Dedi pun meminta masyarakat tetap tenang dan meyakinkan bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan kegiatan masyarakat dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023,\" kata Dedi.(ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Natal-Tahun Baru, Korlantas Melibatkan Sekitar 100 Ribu Polri
Jakarta, FNN - Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin mengatakan bahwa kurang lebih 100 ribu personel Polri akan terlibat dalam pengamanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023.“Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, kami melibatkan kurang lebih hampir 100 ribu personel dari Mabes Polri, Polda, kemudian sampai dengan instansi terkait,” ucap Aries ketika menyampaikan pemaparan dalam acara bertajuk “Kesiapan Infrastruktur dan Protokol Kesehatan Nataru”, disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, dipantau dari Jakarta, Senin.Aries menjelaskan bahwa operasi pengamanan ini tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran, tetapi juga mengedepankan aspek kesehatan.Sama seperti kegiatan Lebaran 2022, ucap Aries, pihak kepolisian juga menyiapkan posko-posko yang memungkinkan untuk mengadakan vaksin booster bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin booster.“Itu salah satu dukungan kami selain aspek pengamanan kelancaran berlalu lintas maupun pengamanan aktivitas masyarakat,” tuturnya.Berdasarkan penjelasan Aries, antusias masyarakat untuk berlibur sangatlah tinggi. Di sisi lain, tren kasus positif COVID-19 juga sudah mulai turun. Akan tetapi, turunnya tren kasus positif tetap harus diwaspadai oleh masyarakat.Oleh karena itu, Korlantas tetap menyiapkan berbagai pos pelayanan yang dapat mengadakan vaksinasi booster bagi masyarakat.Dalam pelaksanaan pengamanan tahun ini, ucap Aries, akan terdapat pos pengamanan maupun pos pelayanan di beberapa titik yang memang diprediksi akan terjadi pengumpulan masyarakat, baik itu di jalur perjalanan maupun di lokasi-lokasi wisata.“Itu nanti beberapa pos pelayanan bekerja sama dengan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) Polri atau Polda, kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah. Nanti, biasanya, selain untuk mengamankan kegiatan pelaksanaannya, untuk kesehatan juga biasanya menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksin,” kata Aries.“Operasi Nataru adalah operasi kemanusiaan, jadi memang ditujukan untuk melayani masyarakat dalam beraktivitas, khususnya menyambut libur Natal dan Tahun baru,” ucap Aries.(ida/ANTARA)
Tangis Korban Penggelapan dan Penipuan KSP Indosurya
Jakarta, FNN – Liana sambil menangis menceritakan betapa menderitanya dia sejak ikut bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dia mengakui sejak awalnya dia diajak oleh temannya untuk ikut koperasi Indosurya. “Saya cuma sebulan. Saya belum pernah menerima bunga seperti yang telah dijanjikan, baru masuk sudah tidak bisa diambil,” kata Liana di Konperensi Pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Ahad (18/12/2022). Liana meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD untuk mendengar keluhan mengenai pengembalian uang dari KSP Indosurya kepada dirinya dan korban lain. “Karena saya sendiri pun jadi banyak utang, di usia saya yang menginjak 50 hampir 60 saya harus kerja lagi, di usia saya yang segini,” kata Liana. Liana meminta kepada Henry Surya, Ketua KSP Indosurya untuk segera mengembalikan uang dia, dan korban-korban lainnya. “Kembalikan uang saya, Henry Surya. Ketuklah pintu hatimu. Apakah kamu merasakan seperti saya, seperti yang lain. Mereka itu membutuhkan uang dari muda untuk dikumpulkan pundi-pundinya, ternyata kamu ambil segampang itu,” ujar Liana. Kordinator yang mewakili 896 orang korban kejahatan KSP Indosurya, Imam Santosa mengaku, akibat mengikuti koperasi ini dia betapa menderita dan bertengkar dengan keluarganya, dia sering cekcok bersama istrinya karena aset-aset yang mereka keluarkan tidak juga kembali. “Semoga penetapan tersangka di PN Jakarta Barat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting, karena saya dibuat sengsara dengan kejadian seperti ini,” kata Imam. Imam juga mengatakan bahwa dia sudah menabung sebanyak Rp 2,250 miliar yang dia kumpulkan selama dua puluh lima tahun. “Artinya dia sudah seharusnya memasuki masa pensiun di usia 54 tahunnya tetapi dia tidak bisa pensiun akibat kasus ini. Dia harus bekerja keras lagi,” tambah Imam. “Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak yang kuliahnya ditunda, yang satu. Dan yang kedua, dari uang yang dia kumpulkan sebanyak Rp 2,250 miliar itu ada uang keluarga dia sebanyak satu setengah milliar. Dan, dia harus mengembalukan uang itu, sampai dia harus jual rumahnya,” jelas Imam. Dari total jumlah jual rumahnya Imam pun belum bisa membayar kerugian yang ditanggung atas penggantian uang keluarganya sebanyak satu setengah milliar. Karena uang dari hasil jual rumah itu baru mengganti lima puluh persen dari hutangnya, dan lima puluh persen lagi belum, jelasnya. Jadi betapa sengsaranya. Terus dengan keluarga dan istrinya dia sering cekcok mengenai aset-aset yang dijanjikan oleh KSP Indosurya. Imam juga menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan KSP Indosurya semenjak 3 tahun lalu 2020. Apalagi satu bulan sebelum itu dia memasukkan uang tabungan ngajar sebanyak Rp 300 juta dan itu pun lenyap pada bulan berikutnya. (Anw)
Sambo Mengaku Tak Menyangka CCTV Menunjukkan Yosua Masih Hidup
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo mengakui bahwa dirinya tidak menyangka CCTV di Kompleks Duren Tiga menunjukkan Yosua masih hidup ketika dirinya tiba di kediamannya.“Saya tidak terpikirkan ada gambar seperti itu, Yang Mulia,” kata Ferdy Sambo ketika menyampaikan kesaksian, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Ferdy Sambo mengakui bahwa pada awalnya dia merasa tidak masalah apabila CCTV di Kompleks Duren Tiga diperiksa oleh para penyidik, karena ia meyakini tidak ada rekaman yang dapat merusak skenarionya saat itu.“Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu, karena saya yakin bahwa CCTV tidak menyorot ke dalam (area rumah), Yang Mulia,” kata Sambo.Akan tetapi, ternyata terdapat rekaman yang menunjukkan Yosua masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba di kediamannya di Duren Tiga. Rekaman tersebut tidak selaras dengan skenario yang telah ia bangun.Adapun skenario yang saat itu dibangun oleh Ferdy Sambo adalah terjadi peristiwa tembak menembak antara Yosua dengan Richard Eliezer atau Bharada E ketika dirinya belum tiba di Duren Tiga.Dalam skenario tersebut, Ferdy Sambo tiba di Duren Tiga ketika Yosua telah meninggal dunia. Namun, rekaman CCTV justru menunjukkan Yosua masih hidup saat Ferdy Sambo telah tiba di Duren Tiga.“Saya tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan seperti yang ada di CCTV,” kata Ferdy Sambo.Ia mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa rekaman CCTV tersebut tidak sesuai dengan skenarionya pada 13 Juli 2022.“Saya pikir natural saja untuk mengecek, Yang Mulia. Pada tanggal 13-nya itulah baru saya tahu gitu,” ujar Ferdy.(sof/ANTARA)
POPULER
