OPINI
Pembentukan Lembaga Pengawas Medsos Berpotensi Mematikan Demokrasi Menuju Negara Komunis
Oleh Pierre Suteki - Akademisi TELAH tersiar luas bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengusulkan tentang lembaga pengawas media sosial. Meskipun masih sebatas wacana dan belum akan dirumuskan dalam waktu dekat, namun telah \"meresahkan masyarakat\", khususnya netizen (Jakarta, Kamis (20/7/2023)). Budi juga menyebutkan bahwa pembentukan lembaga ini mulanya diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Menurut Menkominfo baru ini, gagasan awalnya adalah untuk mendorong masyarakat bersikap santun dan bijak dalam menggunakan media sosial supaya medsos tidak menimbulkan kegaduhan baru. Namun, Budi juga memahami kekhawatiran masyarakat yang menganggap ada kecenderungan bakal terjadi pengekangan kebebasan berpendapat jika lembaga itu dibentuk. Menurut saya, wacana pembentukan lembaga pengawas medsos ini tidak perlu diwujudkan karena berpotensi mematikan demokrasi yang konon diklaim menjadi sistem terbaik untuk mengatur penyelenggaraan negara NKRI. Anda mungkin masih ingat adanya Kontroversial Statement Menkominfo Jhony G. Plate yang kemudian dibully Netizen hingga netizen ada yang menyatakan bahwa \"Negara Demokrasi kok Mirip Rezim Komunis\". Ucapan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate tentang hoax yang dibully netizen di media sosial berbunyi begini: “Kalau pemerintah sudah bilang hoax, ya itu hoax, kenapa dibantah lagi\". Ucapan Menkominfo yang sekarang mendekam di rutan KPK atas kasus korupsi BTS ini tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Bahkan, tidak keliru jika ada yang berpendapat bahwa Indonesia malah mirip seperti negara komunis. Kini, Budi Arie sebagai pengganti Menkominfo Johnny G Plate mencoba mengusung situasi dan kondisi yang sama di dunia medsos dengan pembentukan lembaga baru bernama lembaga pengawas media sosial. Meskipun Wamenkominfo membantah bahwa lembaga ini tidak akan mengekang kebebasan warga dunia medsos, namun narasi \"meresahkan masyarakat\", \"radikalisne\", \"kegaduhan baru\", \"berdasar hukum konsensus nasional\" dan lain-lain menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan hukum di negara demokrasi. Pemaknaan hingga penerapan teknis narasi kata-kata tersebut tergantung \"maunya\" rezim penguasa. Biasanya hal tersebut akan mendorong penegakan hukum yang diskriminatif, inequality before the law, Suka-Suka Kami (SSK) hingga penegakan hukum yang brutal (brutallity of law enforcement) di negeri demokrasi ini. Saya perlu menegaskan dan meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bubar dan disintegrasi bangsa akan terjadi lantaran tidak adanya lembaga pengawas medsos, namun justru patut diduga bahwa adanya lembaga ini justru mengancam terjadinya DISINTEGRASI bangsa Indonesia karena: 1. Menjadi lembaga PENGONTROL KEHIDUPAN RAKYAT atas nama dan demi PANCASILA DAN NEGARA, bahkan berpotensi menjadi EXTRACTIVE INSTITUTION represif yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penegakan hukum administratif, penanganan tindak pidana di bidang medsos. 2. Berpotensi menjadi GODAM ALAT GEBUK bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah terkait dengan ditetapkannya tafsir tunggal terhadap narasi radikalisme, kegaduhan masyatakat, keresahan masyarakat dll. Hal ini justru akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat. Apalagi sekarang menjelang pemilu 2024, lembaga ini akan sangat ampuh untuk memberangus lawan politik, sekalligus melindungi kawan politik. 3. OVERLAPPING dan REDUNDANT atas tugas dan wewenang kepolisian bidang medsos dan siber. Sudah ada lembaga yang memantau dunia siber dari kepolisian. Adanya lembaga baru ini merupakan sebuah pemborosan dan istilah netizennya \"unfaedah\" untuk perkembangan demokrasi di tanah air. 4. Mendorong potensi penyalahgunaan kekuasaan (ABUSE OF POWER) khususnya jika lembaga ini mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi atas pencabutan, penghapusan akun hingga penjatuhan sanksi administratif atau pun pidana terhadap netizen rentan, misalnya para ASN atau pegawai BUMN Berdasarkan kemungkinan buruk yang akan terjadi, maka kiranya kita rakyat tidak membutuhkan lembaga pengawas medsos dengan segala perangkat yang dibutuhkan. Oleh karena itulah pendirian saya adalah: \"Tolak Usulan Pembentukan Lembaga Pengawas Medsos Tanpa Reserve.\" Jika masih mengaku NKRI masih menjadi negara demokrasi yang inti pokoknya adalah adanya freedom of speech dan kedaulatan rakyat, maka lebih baik batalkan usulan pembentukan lembaga pengawas medsos, terkecuali kita ingin menggiring negeri ini semakin menjadi negara otorititer, diktator ala negeri komunis? Tabik...!! (*)
Poros Politik Baru: "Makzulkan Jokowi"
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Penegak Daulat Rakyat menyampaikan aspirasi Petisi 100 ke MPR yang diterima oleh anggota MPR dengan konten mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi, maka aspirasi ini akan menggelinding dan menjadi kekuatan politik baru. Mendapat dukungan rakyat yang telah lama merasakan bahwa mrezim Jokowi menyimpang dan salah arah. Demokrasi yang diobrak-abrik bahkan dirampok oleh Oligarki. Arah formal adalah menuju Pemilu Pilpres 2024. Sayangnya dalam proses ini rakyat ditempatkan hanya sebagai penonton. Perasaannya terus dimainkan oleh sandiwara politik para pemain yang berada di panggung. Ada peran Raja di istana, Menteri yang dikorbankan, penyiapan dinasti, penghianatan, ancam mengancam, suap serta penghukuman secara zalim. Rekayasa jabatan juga mewarnai skenario cerita yang berbau honor eh horor. Di bawah bayang-bayang pemilik modal partai koalisi masih kebingungan. Jokowi bertekad cawe-cawe agar menjadi penentu. Pemilu 2024 adalah ajang mainan yang menurut Mahfud MD akan marak dengan kecurangan. Partai koalisi mencoba mencari pegangan dalam ketidakpastian. Banyak kepentingan dan perhitungan untuk menetapkan pasangan Capres dan Cawapres. Antara dukungan riel dengan pencitraan. Hasil survey dan hasil \"sure pay\". Rakyat diarahkan perhatian hanya pada tiga figur Bakal Capres yang hingga kini masih bingung mencari Cawapres. Baik Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Kita sebut saja poros Prabowo poros Ganjar dan poros Anies. Semua memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran. Meskipun untuk itu terus bersiap untuk Pemilu 2024. Masalah besar yang dihadapi untuk Pemilu 2024 adalah sulit untuk terjadinya kompetisi yang jujur, adil dan bersih. Selama kendali kenegaraan masih dipegang oleh Jokowi maka jangan diharap akan terjadi Pemilu yang sehat. Tidak akan muncul wakil rakyat yang hebat. Ini adalah akibat dari \"Jokowi uber alles\". Jokowi \"segalanya\". Pemilu yang lebih baik adalah Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi absolut harus mundur atau dimundurkan terlebih dahulu. Setelah Jokowi lengser, maka Pemilu akan berjalan lancar dan demokratis. Pemakzulan adalah \"conditio qua non\" yang bukan untuk menghalangi Pemilu. Justru dalam rangka mengamankan dan mengawal Pemilu. Bolehlah serius untuk menggalang kekuatan poros Ganjar, poros Prabowo dan poros Anies, akan tetapi sesungguhnya ketiganya akan tertolong jika poros \"makzulkan Jokowi\" sukses. Siapapun pemenang ia hasil pilihan rakyat yang \"fair\". Makzulkan Jokowi membuka peluang pula untuk munculnya tokoh-tokoh baru di kancah kepemimpinan nasional. Semua ruang harus dibuka sehingga bangsa Indonesia yang besar ini dapat memiliki Presiden yang memang pantas. Tidak terulang lagi terjadinya \"kecelakaan politik\" dimana Jokowi menjadi Presiden hasil dari pencitraan, pembodohan, pembohongan dan kecurangan. Makzulkan Jokowi adalah poros politik baru yang menguntungkan rakyat Indonesia. Layak untuk didukung oleh berbagai kalangan baik emak-emak, cendekiawan, buruh, purnawirawan, mahasiswa, pengusaha, ulama, santri, bahkan pegawai negeri, TNI, Polri dan masyarakat kebanyakan. Jokowi adalah sumber masalah negeri. Pemilu tanpa Jokowi itu penting. Biarkan rakyat mengatur dirinya sendiri dengan bersandar pada Konstitusi. Oligarki harus segera diakhiri, mari kita kembali pada Demokrasi. Bandung, 24 Juli 2024.
Kudeta Airlangga, Berhasilkah?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jatuh tertimpa tangga, itulah kira-kira orang memprediksi nasib Airlangga. Ketum Golkar sedang berada di ujung tanduk. Santer isu Airlangga mau dikudeta. Caranya? Dijadikan tersangka. Airlangga tersangka, kelar nasibnya. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya. Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor garam dianggap berpotensi menjerat menteri ekonomi ini. Kasus hukum elit seringkali tidak lepas dari peran politiknya. Ini benar-benar salah kaprah. Tapi, itulah yang marak terjadi saat ini. Gak loyal, kasus hukumnya dibongkar. Maka, dengan sendirinya sang tokoh tersingkir. Inilah politik sandera yang terus dirawat hingga hari ini. Diduga, ada dua kesalahan Airlangga di mata istana. Pertama, Airlangga dianggap tidak berhasil mengkonsolidasikan kader Golkar untuk mendukung capres istana. Airlangga lemah, tidak mampu membuat Golkar bulet satu suara mendukung capres penguasa. Kelemahan kedua, ada kekhawatiran, injury time Airlangga belok ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Istana takut Airlangga mendukung Anies Baswedan. Bagi istana, ini sangat berbahaya. Karena bisa memperkuat koalisi partai pengusung Anies. Supaya tidak belok ke Anies Baswedan, atau agar tidak semakin kuat desakan kader kepada Airlangga untuk membawa Golkar bergabung ke KPP, maka ketum harus dipotong dan dilengserkan. Airlangga harus dihabisi. Cara paling efektif adalah dengan menjadikannya sebagai tersangka. Airlangga tersangka, otomatis posisinya sebagai ketum akan diganti. Golkar bisa dibawa gerbongnya ke Ganjar Pranowo. Bisa juga Airlangga diamputasi seperti Suharso Munarfa. Tetap jadi menteri, tapi dikudeta dari posisinya sebagai Ketum PPP. Ini akibat Suharso membawa PPP untuk mendukung Anies Baswedan. Partai apapun yang berani mengusung Anies Baswedan, siap-siap ketua umumnya dikudeta. Ini risiko paling rendah. Risiko besarnya, kasus hukum ketumnya dibongkar lalu dipenjara, atau bisnisnya dihancurkan. Membawa Golkar ke Ganjar, bukan hal mudah juga. Di Golkar, bukan hanya ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang berpengaruh. Golkar punya segudang kader senior yang matang dan piawai dalam politik. Ada Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Para tokoh senior Golkar ini tidak akan membiarkan Golkar diambil alih LBP, atau orangnya LBP yaitu Bahlil Lahadalia. Hasil Munaslub Golkar akan sangat menentukan. Siapa yang berhasil memenangkan Munaslub Golkar, di situ arah koalisi akan bisa ditebak. Apakah LBP? Atau groupnya Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono? Surabaya, 23 Juli 2023
Surya Paloh, Anies dan Nasib Isu Perubahan Ke Depan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SEMINGGU lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Surya Paloh telah mengatakan kepada ratusan ribu peserta Apel Siaga Nasdem dan puluhan juta pemirsa TV, Youtube dan lainnya, bahwa Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Menurutnya, Indonesia, sebuah negara kaya raya dengan 17.000 pulau-pulau dan ratusan suku bangsa seharusnya hidup sejahtera dan bahagia. Revolusi mental yang dia dukung 9 tahun lalu maksudnya adalah untuk melakukan perbaikan untuk kemajuan bangsa kita. Namun, gagal. Itulah sebabnya dia mencari sosok Anies Baswedan untuk melakukan cita-cita revolusi mental tersebut. Dalam uraiannya pada pidato di puncak acara tersebut, Paloh percaya bahwa \"nakhoda\" adalah faktor primer untuk merealisasikan cita-cita. Menunjuk Anies sebagai capres Nasdem, menurutnya adalah bersifat subtitusi terhadap Jokowi. Jokowi gagal lalu dia mencari nakhoda lain, yakni Anies. Cita-cita menurutnya tergantung pemimpin bangsa. Kontan saja Jokowi meminta waktu ketemu Surya Paloh untuk mendiskusikan kebersamaan mereka. Meski di publik Paloh mengaku tetap bersahabat dengan Jokowi, paska jatah menteri Nasdem berkurang, statemen Jokowi nakhoda gagal dalam melaksanakan revolusi mental tidak pernah diralat. Jokowi sendiri tidak membantah pernyataan tersebut. Anies dan Varian Baru Isu Perubahan Anies adalah capres Nasdem, dengan kebebasan memilih cawapresnya. Itu adalah kesepakatan Nasdem dan dua parpol pendukung Anies lainnya, PKS dan PD. Sebelum Anies berangkat haji, tiga parpol yang membentuk tim 8 sudah mengumumkan bahwa cawapres Anies akan diumumkan setelah Anies pulang haji. Semua pembahas seleksi cawapres telah selesai, sesuai kriteria yang mereka sepakati, yakni pertama, menambah elektabilitas, kudua, mampu memperkuat soliditas dan ketiga mampu bekerja menjalankan visi perubahan, seandainya menang. Namun, saat gelar kekuatan massa, Nasdem, melalaui wakil ketua umumnya, Ahmad Ali, mengatakan bahwa cawapres Anies tidak diumumkan dalam waktu dekat. Ketika Anies menambahkan satu kreteria baru, syarat nol, yakni bebas masalah hukum serta berani, sebagai cawapres pilihannya, Ahmad Ali secara terbuka mengkritik Anies. Akhirnya, kita semua faham bahwa Anies tidak serta merta berhak menentukan cawapresnya. Anies harus mendengar pimpinan Nasdem untuk hal itu. Adanya perbedaan antara Anies dan tim versus Ahmad Ali menunjukkan soliditas parpol pendukung Anies mengalami guncangan. Saling ancam antara AHY versus Ahmad Ali terbuka di publik. Lalu apa yang mungkin terjadi? Kita kembali dulu melihat yang penting dari peristiwa apel akbar GBK. Pertama, ada tiga tokoh utama Golkar yang hadir. Tokoh tersebut, Rizal Mallarangeng dkk., adalah tangan kanan Aburizal dan Airlangga Hartarto, pemimpin Golkar. Di sisi lainnya, Rizal Mallarangeng adalah sahabat lama Surya Paloh, ketua Nasdem. Fenomena ini dalam politik menjadi penting, karena tiga tokoh Golkar itu bukan unsur parpol koalisi. Artinya, pesan yang mau disampaikan ke publik adalah terjadi hubungan \"bawah tangan\" antara Golkar dan Surya Paloh. Airlangga sendiri, sebagai ketua umum Golkar, sedang mencari kepastian \"bargaining\" untuk menjadi pasangan capres/cawapres. Koalisi yang dibangun Airlangga dan didukung Jokowi, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), bersama PAN dan PPP kandas di tengah jalan. PAN memastikan keberadaannya bersama Erick Tohir. Dari berbagai pernyataan pimpinan PAN, mereka mendorong Erick menjadi cawapres yang diusung PAN. Ke Prabowo atau kepada Ganjar. Sedangkan PPP sudah mengunci diri pada aliansi baru dengan PDIP. Tanpa KIB, Airlangga harus menjual sendiri Golkar untuk masuk dalam poros yang ada. Sebab, sudah sulit menemukam parpol independen yang bisa membuat koalisi baru. Sampai saat ini bargain Airlangga untuk mendapatkan posisi di sisi Prabowo kelihatannya semakin kecil. Posisi cawapres Prabowo sudah dalam antrian Erick Tohir maupun Muhaimin Iskandar. Untuk itulah Airlangga dan pendukungnya melihat peluang duet dengan Anies Baswedan. Cerminan kehadiran 3 tokoh sentral Golkar di acara GBK adalah untuk itu. Menunjukkan isyarat pasangan Anies versi Nasdem dan Golkar adalah bersama Airlangga. Hal kedua yang kita lihat adalah paska apel GBK, Jokowi dan Paloh bertemu empat mata. Selama ini, setelah Nasdem bersama Anies, Paloh hanya ditemui Luhut Panjaitan, tidak pernah tembus ketemu Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Paloh tentu saja persolaan \"dagang sapi\". Pertukaran kepentingan politik melalui adu power pastinya adalah \" politik dagang sapi\". Sejauh ini kita tidak pernah tahu pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh. Yang muncul di publik hanyalah keinginan tahuan Jokowi siapa cawapres Anies? Mengapa pertanyaan cawapres Anies begitu penting bagi Jokowi? Bagi Jokowi, berkali-kali dia sebutkan, kepentingan dia cawe-cawe dalam urusan pilpres adalah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang dia lakukan selama ini. Anies sama sekali bukan pilihan Jokowi, karena Anies memastikan isu perubahan (Change!), bukan keberlanjutan. Jika pertemuan Paloh dan Joko Widodo adalah politik \"dagang sapi\", maka titik tengah kepentingan Jokowi dan Paloh akan terjadi pada penunjukan cawapres Anies dari orangnya Jokowi. Terkait pembahasan diatas dengan Golkar, maka dapat diprediksi bahwa titik kepentingan Joko dan Paloh bertemu jika Airlangga adalah cawapres Anies. Pasangan Anies-Airlangga Hartarto tentu saja gampang diterima elit. Namun, Anies tentu kelabakan karena pertama isu perubahan harus direvisi untuk berada dijalan tengah. Airlangga adalah otak ekonomi Jokowi, yang justru mau dirubah Anies jika menang. Selain itu, janji Anies menjaga soliditas parpol pendukung (utama), akan tercederai, karena AHY akan tersingkirkan. Penutup Dinamika politik elit pendukung Anies semakin tajam. Nasdem bersikeras bahwa cawapres Anies bukan AHY. Analisa diatas menunjukkan adanya kemungkinan besar deal politik elit yang merancang duet Anies-Airlangga. Di Golkar terjadi keributan besar saat ini. Airlangga dianggap bukan pemimpin yang mampu memajukan partainya. Saat ini dia akan digulingkan. Bisa jadi upaya penggulingan Airlangga untuk menghadang duet Anies-Airlangga. Namun, kita melihat bahwa Surya Paloh berhasil menembus hubungan diplomatik langsung dengan Jokowi. Kepentingan Jokowi adalah keberlanjutan bukan isu perubahan. Bisa jadi pertanyaan Jokowi ke Paloh soal cawapres Anies adalah titik sentral perundingan mereka. Jika Airlangga wakil Anies maka urusan selesai. Hubungan Paloh dan Jokowi mesra kembali. Persoalannya adalah pada Anies Baswedan. Anies jika bersama AHY, misalnya, sudah mempunyai kekuatan untuk mengusung tema perubahan. Namun, pasangan Anies-AHY dimata Nasdem merupakan beban besar, khususnya ketegangan Paloh versus Jokowi tidak akan mengecil. Anies kelihatannya juga harus menenggang perasaan keterpurukan Nasdem, paska penangkapan sekjennya. Ini adalah tentang makan buah simalakama. Bersama AHY, Anies akan mampu menjawab tantangan Surya Paloh tentang kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Tapi dimusuhi Jokowi. Sebaliknya, semisal bersama Airlangga Hartarto, Anies kesulitan mengusung isu perubahan. Rakyat bingung menanti isu Perubahan Jilid Revisi. (*)
Babak Akhir Relawan Politik
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam. Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, memyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung ke bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta. Fenomena Relawan Bukan Hal Baru Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena. Namun relawan; lebih tepat: sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral, bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis. Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik. Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon. Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir, sebab relawan hanya aktivitas politik adhoc, bukan pekerjaan. Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996). Para relawan pro demokrasi, pendukung Mega diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, sebagian lagi hilang dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut bergerak bukan karena ambisi merebut kursi, sekadar berebut remah- remah kekuasaan berupa komisaris, tujuannya hanya satu; perubahan. Ingin Mengulang Sukses 2014 Sejak PDIP mengangkat wong deso, Jokowi, dari Walikota Solo ke Jakarta, kelompok relawan pun kembali menjamur. Kelompok relawan bergotong- royong mendorong PDIP mengusung Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang masih bekerja seumur jagung untuk maju di Pilpres 2014. Setelah PDIP memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres, relawan mengklaim bahwa keputusan PDIP tersebut akibat tekanan relawan. Sehingga, setelah Jokowi memenangi pilpres, para relawan pun akhirnya diganjar kursi, dari staf ahli, deputi, hingga komisaris. Masuk 2019, relawan tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Namun sebaliknya, antusiasme dan partisipasi rakyat menurun, sebab Jokowi sudah dikepung para bandar sebagai tim pemenangan. Relawan pun tidak lagi leluasa, karena Jokowi sendiri lebih memilih dikawal para pengusaha. Puncaknya saat Jokowi menang, menteri dilantik, para relawan tidak banyak dapat kursi menteri. Bahkan capres lawan Jokowi, Prabowo yang justru jadi menteri, sehingga Projo ancam akan bubarkan diri. Ancaman Projo pun disahuti Jokowi, Budi Arie Setiadi pun langsung jadi wakil menteri. Projo batal bubar, manuver politik baru pun dimulai dengan gerakan setia hingga akhir dan tegak lurus terhadap Jokowi. Atas nama rakyat, ide sesatpun dimulai, mendukung Jokowi sekali lagi: tiga periode Jokowi. Manuver Projo terus berlanjut melalui musyawarah rakyat, musra. Kelompok relawan yang dimotori Projo, dan Bara JP, menggelar pertemuan mewah di hotel dan gedung megah di berbagai kota. Namun diluar perkiraan, sebelum musra usai, PDIP tiba- tiba umumkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023). Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik. Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah. Menebak Kebutuhan Rakyat Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan ke sana ke mari. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah- remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan. Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan. Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya. Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema \"keberlanjutan dan kesinambungan\" atau tema lain \"perubahan dan perbaikan\" sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan \"sesuatu yang baru\" yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang- bayang orang lain. Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan. Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako. (*)
Hitam Putih Seragam, Citra atau Fana?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesunguhnya berwatak culas dan beringas. Soal siapa yang berbohong terkait ide baju hitam putih yang menjadi seragam resmi Ganjar, apakah dari Jokowi atau FX Rudi?. Jika benar itu terjadi, maka menjadi penting dan menarik untuk diulas. Klaim keduanya mengusik opini publik termasuk menunjukkan beberapa fakta dan penilaian antara lain: 1. Di antara keduanya pasti ada yang berbohong, karena masing-masing berusaha mengakui ide itu merupakan usulan dari keduanya dan tak muncul soal itu menjadi ide bersama. 2. Memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwasanya baik Jokowi maupun FX Rudi, merupakan pemimpin yang nyata- nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-keleng. Ini menjadi memalukan dan begitu memprihatinkan, mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan walikota Solo. Sekelas presiden dan mantan walikota juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat seperti mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistemik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya. Sungguh kader dan petugas partai yang ngga ada mutu dan kapasitas kepemimipinannya. Berebut pengakuan yang ngga penting sama sekali buat rakyat. 3. Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya, semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokrastis tentunya. Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil Esemka, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri dll. Jelas tanpa sadar, keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya ribut soal pritilan dan remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan urusan mempejuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tanggungjawab sekaligus amanah terutama buatJokowi. Bisa jadi ini lagi-lagi cara Tuhan menelanjangi mereka berdua dengan membuka aib berupa kebodohan mereka. Ganjar yang bilang seragam hitam putih itu usulan Jokowi. Seakan menegaskan makna seragam hitam putih itu, Jokowi sedang mengkampanyekan Ganjar yang sepertinya menjadi presiden petugas partai sekaligus petugas oligarki. Hitam putih yang padanan katanya abu-abu, jelas menjadi ilustrasi dari makna tersirat, antara kebenaran dan kejahatan, antara hak dan batil. Hitam putih seragam, hitam putihnya capres petugas partai melawan capres petugas rakyat. Mungkin saja Capres hitam yang diwakili Ganjar, entahlah siapa capres putihnya?. Mungkin Anies atau juga mungkin Anies Baswedan. Siapa yang tahu?, biarkan saja rakyat yang menilai dan menentukan. Salam hitam putih. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot - 5 Muharram 1445 H/23 Juli 2023.
Korupsi BTS 4G Kominfo: Kejagung Wajib Periksa Pernyataan dan Opini Audit BPK
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebetulnya telah mengendus berbagai permasalahan dalam proyek yang dimulai pada 2020 ini. BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tahun 2021. Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan laporan itu sudah diserahkan kepada DPR maupun Presiden. Dia mengatakan laporannya juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.” Begitu penggalan berita tentang pengakuan BPK yang dimuat Tempo, 29 Mei 2023: https://nasional.tempo.co/amp/1731029/mengingat-kembali-temuan-bpk-di-kasus-korupsi-bts-pemborosan-rp-15-triliun-dan-kontrak-janggal. Dari hasil pemeriksaan PDTT, BPK mengaku menemukan segudang masalah yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Tiga diantaranya adalah 1) Pemborosan Anggaran Rp 1,5 triliun, 2) Pengadaan BTS tidak sesuai ketentuan, dan 3) Keanehan dalam Pelaksanaan Tender. Pengakuan BPK ini sangat penting untuk diselidiki lebih lanjut dan lebih dalam, agar bisa mengungkap misteri korupsi BTS di Kominfo: siapa yang menutupi dan melindungi korupsi BTS 4G. Karena pengakuan BPK mengandung kontroversi dan kejanggalan. Pertama, BPK mengaku sudah menyerahkan hasil pemeriksaan (PDTT) proyek BTS, yang berisi segudang masalah, kepada Presiden dan DPR. Berdasarkan laporan BPK tersebut, DPR seharusnya memanggil Presiden dan Menteri Kominfo untuk minta penjelasan atas temuan BPK tersebut. Nampaknya, sejauh ini tidak terdengar DPR minta penjelasan dari pemerintah, sampai akhirnya kasus korupsi BTS 4G ini terbongkar. Apakah, dengan demikian, berarti DPR mengabaikan laporan audit BPK tersebut? Apakah dengan demikian berarti DPR menutupi dan melindungi masalah BTS 4G yang diungkap BPK? Kedua, “temuan” segudang masalah audit BPK di proyek BTS 4G ternyata tidak tercermin di dalam hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 2020 dan 2021. Sebaliknya, BPK malah memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil audit tersebut, untuk tahun 2020 dan 2021. Opini WTP mencerminkan BPK tidak menemukan masalah sama sekali terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Kominfo, alias sempurna. Opini WTP ini bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan PDTT BPK yang mengaku menemukan segudang masalah: kalau ada segudang masalah, opini audit tidak bisa WTP; kalau opini audit WTP berarti tidak ada masalah! Berarti, satu dari dua hal tersebut tidak benar, alias bohong, atau manipulatif: apakah opini WTP manipulatif, atau pengakuan ada temuan segudang masalah manipulatif? Maka itu, pemberian opini WTP diduga untuk menutupi dan melindungi fakta sebenarnya, bahwa ada segudang masalah di proyek BTS 4G Kominfo. Ketiga, dugaan manipulasi hasil audit, dengan memberi opini WTP, sangat masuk akal. Karena, di dalam hasil audit, BPK menyatakan, jumlah BTS yang sudah selesai dibangun di tahun 2021 mencapai 4.197 unit, dari target 4.200 unit, atau praktis mencapai 100 persen, sehingga BPK memberi opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah dan Kementerian Kominfo, yang artinya BPK secara resmi menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan proyek BTS? Meskipun kemudian ditentang sendiri, seperti pengakuannya di tempo tersebut di atas, bahwa BPK sudah menemukan segudang masalah di proyek BTS. Dugaan manipulasi audit BPK menguat, karena berdasarkan audit BPKP, telah terjadi kerugian keuangan negara di dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo, dengan nilai mencapai Rp8,03 triliun. https://www.bpkp.go.id/berita/read/42313/0/BPKP-Selesai-Hitung-Kerugian-Keuangan-Negara-Kasus-BTS-BAKTI-Kominfo- Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan, ternyata hanya 985 BTS yang selesai dibangun di tahun 2021, bukan 4.197 BTS seperti tercantum di dalam audit BPK. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230522142247-4-439472/mahfud-lapor-ke-jokowi-soal-proyek-bts-barangnya-enggak-ada/amp Untuk itu, BPK harus mempertanggungjawabkan hasil auditnya, apakah ada unsur manipulasi. Kejaksaan Agung harus menyelidiki siapa aktor utama dibalik dugaan manipulasi hasil audit tersebut, atau apakah ada uang imbalan untuk memanipulasi hasil audit? Karena, menurut kesaksian beberapa terdakwa korupsi BTS, ada aliran uang diberikan kepada orang yang bernama Sadikin, hingga pertengahan 2022. Jumlahnya mencapai Rp40 miliar. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus bisa membongkar siapa Sadikin sebenarnya, dan hubungannya dengan audit BPK yang memberi opini WTP untuk tahun anggaran 2020-2021. Kejaksaan Agung juga wajib usut pengakuan BPK, apakah benar ada laporan segudang masalah yang sudah disampaikan kepada Presiden dan DPR. Semoga peran BPK di lingkaran korupsi BTS 4G menjadi terang dan tuntas. https://m.metrotvnews.com/read/NP6CZqE2-kejagung-respons-soal-11-nama-penerima-aliran-dana-bts-kominfo —- 000 —-
Cegat Ahok Sebagai Dirut Pertamina
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JIKA hukum ditransaksikan, maka keadilan tergadaikan. Jika hukum tunduk pada politik, maka kehormatan kekuasaan akan menghilang, kedepan hanya akan terjadi praktek kebijakan yang bengis, liar dan mengabaikan rasa keadilan. Hentikan rencana menteri BUMN akan menempatkan Ahok menempati jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Akan lebih pantas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas berbagai macam persoalan. Jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan, bukan justru dilindungi bahkan diberi posisi yang bahayakan negara. DR. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), mengatakan bahwa \"alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas\". Presiden Joko Widodo (melalui pembantunya Menteri BUMN) jangan terus menabrak rasa kepatutan dan keadilan, melindungi dan memberikan jabatan untuk para koruptor hanya karena kedekatan dengan dirinya. Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga telah melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya, apalagi kalau diduga ada niat akan menempatkan seseorang sekedar akan dijadikan alat buldoser keuangan memperkuat dirinya menghadapi Pilpres . Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, hal tersebut bukan hanya akan mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi rezim ini menjadi bagian para koruptor untuk saling berbagi dan melindungi. \"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran Korupsi yang sudah merajalela, apabila sudah berkolaborasi dan bersenyawa dengan kekuasaan, jabatan akan diperjualbelikan tanpa peduli siapa yang akan diberi amanahnya. Hentikan slogan \"I am the law - saya adalah hukum dan I\'etat, c\'est moi - negara adalah saya\" , stop memberikan jabatan terkait keselamatan negara dan hajat orang banyak ( masyarakat ) diserahkan kepada orang yang sudah terindikasi memiliki kepribadian yang berwatak tidak amanah. Hentikan adanya rencana akan menyerahkan jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Ahok, lebih besar madlarat nya dari pada manfaatnya. ***
Indonesia Dijual Lelang
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PARA pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik. Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, taipan oligarki sangat mudah cawe cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh (lume duck). Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy happy pagi para pesertanya semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa di cucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya. 9 naga taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik . Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing masing @1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya partai anggota DPR juga di beli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para taipan kembali beraksi, beli suara masing masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp.10 milyar @ anggota angkanya hanya Rp.5,75 Triliun ( dibulatkan Rp.6. Triliun ). Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan Rp 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI , siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40 sampai 50 triliun, semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun - 65 triliun Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para taipan, berkaca dari kasus Benny Tjokro mampu membobol 3 BUMN Asuransi sekaligus ( Jiwasraya, Asabri & AJB Bumiputera 1912 ) senilai Rp.52,58 Triliun . Bahkan konon dana yang dirampok oleh Benny Tjokro ( satu orang Cina) sebesar Rp.74,58 triliun itu fakta berbasis data, bukan opini yg dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan di capai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan Oligarki Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan Presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelah dan murah. Pemodal asing dan taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai or partai partai politik, presiden dan anggota DPR - di Indonesia sudah bisa dikuasai. ****
Anies Digertak, KPP Digebrak, Rakyat Bergerak
Oleh Laksma Prn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Minggu 16 Juli 2023 Gelora Bung Karno atau GBK meledak. Partai Nasdem telah membanjiri GBK dengan lautan manusia dalam kegiatan Apel Siaga Perubahan. Apel siaga yang digagas Partai NasDem mampu menjadikan GBK menjadi lautan manusia. Sekitar 200 ribu orang tumpah ruah di GBK menggelorakan semangat perjuangan. Selama Anies Rasyid Baswedan melakukan ibadah haji Juli 2023, para pendusta dan Islamphobia menyerang Anies habis habisan dengan hoax dan fitnah, tukang bohong naik haji kata para pendusta tersebut. Pertolongan Tuhan membungkam para pendusta, melalui pemerintah kerajaan Arab Saudi membongkar kebohongan para pendusta buzzer bayaran dengan menyebar foto dan vidio bahwa Anies menjadi tamu kehormatan pemerintah Arab Saudi selama melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tersebut. Vidio dan foto diakun resmi IG Arab Saudi tersebut membuktikan Anies bukan pembohong, tapi difitnah pembohong dan fitnah keji lainnya. Serangan berlanjut, rombongan Menteri datang ke JIS, bersama serombongan wartawan mencari celah untuk menyatakan JIS atau Jakarta Internasional Stadion tidak standar FIFA. Wow, penyataan rombongan Menteri tersebut tidak salah karena kemungkinan mereka telah menjadi petugas FIFA sehingga hasil investigasi mereka berstandar FIFA. Ditengah serangan terhadap Anies tersebut, koalisi partai pendukung diporak porandakan, Partai Nasdem dilucuti dan Partai Demokrat akan dikebiri, goyahkan Nasdem? Pecahkah Demokrat? Ternyata tidak, rakyat percaya bahwa Anies Rasyid Baswedan calon presiden mereka. Nasdem, Demokrat dan PKS adalah koalisi Perubahan untuk Persatuan mencalonkan Anies sebagai calon presiden maka berduyun duyun rakyat memenuhi GBK pada Minggu 16 Juli 2023 tanda mendukung secara total upaya KPP tersebut. Tidak ada satupun yang dapat menghalang halangi kehendak rakyat. Mereka yang datang berduyun duyun itu memenuhi undangan partai Nasdem tapi mereka bukan kader partai Nasdem, Demokrat atau PKS. Atribut mereka kaos yang bertuliskan Anies Presiden. Mereka adalah Rakyat yang menginginkan perubahan dan mereka yakin Anies Rasyid Baswedan yang mampu memenuhi hasrat rakyat itu. Anies digertak, Nasdem, Demokrat dan PKS digebrak, Rakyat bergerak meyakinkan partai partai koalisi pendukung Anies untuk terus maju tak gentar membela yang benar. Membanjirnya Rakyat di GBK membuktikan bukan Anies yang berambisi menjadi presiden dan bukan pula Nasdem, PKS dan Demokrat yang ingin menjadikan Anies presiden, tapi rakyat yang berkepentingan dan berkeinginan Anies menjadi presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Karena itu tentunya rakyat akan mengawal mereka partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar dapat mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dan memastikan pemilu berjalan demokratis sesuai undang undang yang berlaku dengan bebas, jujur, adil. Selamatkan Anies Rasyid Baswedan, Selamatkan Pemilu tahun 2024 (*)
POPULER
