OPINI
”Manipulasi” Garis Kemiskinan Tidak Bisa Hapus Fakta Kemiskinan (Bagian 1)
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KEMISKINAN adalah kondisi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kemiskinan absolut atau ekstrim adalah kondisi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum harian. Sehingga, dalam jangka panjang, akan mengganggu pertumbuhan manusia, seperti stunting dan sebagainya. Pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum harian tersebut dinamakan garis kemiskinan (absolut atau ekstrim). Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kebutuhan gizi minimum harian sebesar 2100 kilokalori. BPS juga menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp535.547 per orang per bulan (tahun 2022). Terdiri dari garis kemiskinan non-makanan Rp138.422 per orang per bulan, dan garis kemiskinan makanan Rp397.125 per orang per bulan, atau sekitar Rp13.000 per orang per hari, atau sekitar Rp4.500 per satu kali makan. Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin Indonesia menurut BPS “hanya” 26,36 juta orang (2022). Kriteria garis kemiskinan BPS ini sulit diterima akal sehat. Apakah BPS masih sehat? Karena, mustahil uang sebesar Rp4.500, per satu kali makan, bisa memenuhi kebutuhan gizi (minimum) 700 kilokalori. Mustahil, uang sebesar Rp13.000 per hari bisa memenuhi kebutuhan gizi minimum 2100 kilokalori per hari. Harga mie instan saja sudah sekitar Rp3.000 per bungkus, dengan jumlah kalori hanya sekitar 300 kilokalori. Hal mustahil ini juga terbukti dari analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas yang dipublikasi pada Desember 2022 yang lalu. Tim Kompas menggunakan kebutuhan gizi harian berdasarkan makanan bergizi seimbang, yang kita kenal 4 sehat, 5 sempurna, sesuai acuan FAO (Food and Agriculture Organization). https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/12/08/lebih-separuh-penduduk-tak-mampu-makan-bergizi Makanan bergizi seimbang terdiri dari 1) makanan pokok (karbohidrat seperti nasi); 2) lauk pauk (protein dan lemak); 3) sayur dan kacang-kacangan (serat); 4) buah (vitamin); dan 5) susu (kalsium). Artinya, sumber untuk memenuhi kalori yang seimbang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia: 4 sehat 5 sempurna. Menurut analisis Kompas, biaya rata-rata nasional, atau garis kemiskinan, untuk memenuhi gizi harian seimbang (4 sehat 5 sempurna), mencapai Rp22.126 per orang per hari. Atau sekitar Rp663.791 per orang per bulan. Dengan menggunakan kriteria ini, menurut analisis Kompas, ada 183,7 juta orang, atau 68 persen dari populasi, masuk kategori miskin, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian seimbang, 4 sehat 5 sempurna, tersebut. Profil kemiskinan analisis Kompas tersebut sejalan dengan analisis FAO yang menunjukkan ada 69,1 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan bergizi. Garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp22.126 per orang per hari lebih masuk akal. Uang sebesar itu hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar gizi harian berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Bukan untuk makan mewah. Oleh karena itu, garis kemiskinan yang ditetapkan BPS saat ini perlu direvisi. Karena pendapatan Rp13.000 per orang per hari sangat tidak realistis, dan tidak manusiawi. Sri Mulyani sepertinya tidak sepakat. Alasannya, harga pangan di berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Sri Mulyani berpendapat, harga pangan di daerah tertinggal (miskin) lebih murah dari, misalnya, Jakarta. Alasan Sri Mulyani tidak benar, dan terbantahkan oleh hasil analisis Kompas. Menurut Kompas, biaya pangan bergizi di beberapa daerah tertinggal justru lebih mahal dari biaya rata-rata nasional. Sangat logis. Pertama, biaya logistik bahan pangan di daerah tertinggal umumnya jauh lebih mahal, karena harus impor dari daerah surplus pangan. Kedua, produktivitas tanaman di daerah tertinggal sangat rendah, sehingga biaya produksi lebih mahal. Biaya pangan gizi seimbang di Maluku Utara mencapai Rp 26.050 per orang per hari, atau Rp 3.924 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar Rp 22.126. Dengan biaya tersebut, angka kemiskinan Maluku Utara mencapai 80 persen dari jumlah penduduknya. Angka kemiskinan tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 86 persen dari jumlah penduduknya. Biaya pangan gizi seimbang di NTT mencapai Rp23.126 per orang per hari, Rp1.000 lebih tinggi dari rata-rata nasional Rp22.126. Mungkin ada baiknya Sri Mulyani coba menjalani hidup di NTT selama setahun, dengan uang Rp535.547 per bulan, sesuai garis kemiskinan BPS, untuk membiayai kebutuhan hidup non-makanan dan makanan. Atau sekitar Rp13.000 per hari untuk biaya makanan. Masyarakat sangat ingin tahu sampai berapa lama Sri Mulyani dapat bertahan. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230509162951-4-435885/bank-dunia-ganti-data-sri-mulyani-40-orang-ri-jadi-miskin (*)
Capres Indonesia di Mata Publik Barat dan Cina
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SEANDAINYA Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto berkontestasi untuk merebut hati publik Barat dan Cina, maka bisa dipastikan pemenangnya sudah dapat ditentukan dari sekarang. Anies akan menang telak di Barat, sementara Ganjar akan menang di Cina. Kemenangan Anies ditentukan oleh kualitas moral, intelektual, dan leadershipnya. Publik Barat sangat sensitif terhadap moralitas pemimpinnya. Bahkan, mereka tak menoleransi calon pemimpin yang bersinggungan dengan pelecehan seksual, perzinaan, ataupun pornografi. Jangan tanya lagi kalau sudah menyangkut korupsi atau ketiadaan komitmen pada demokrasi. Presiden petahana Donald Trump kalah dalam pilpres AS 2020 karena tersangkut dua dari tiga isu tersebut, yakni pelecahan seksual dan ketidakpeduliannya pada demokrasi. Dalam hal ini, Anies akan menjadi favorit karena ia bebas dari tiga indikator itu. Ganjar tak akan menjadi pilihan karena sebagaimana pengakuannya, gemar menonton film bokep. Prabowo juga akan tersingkir karena, sebagaimana pengakuan presiden ke-3 BJ Habibie, ia sempat hendak mengambilalih kekuasaan sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Tetapi Ganjar akan menang di Cina karena negara itu tak memedulikan ukuran moral yang menyangkut seksual. Mayoritas rakyatnya juga meremehkan sistem demokrsi yang dipandang sebagai inovasi Barat yang tak berguna. Dus, kasus kekerasan di Wadas di mana Ganjar mengirim aparat bersenjata lengkap untuk mengintimidasi warga desa itu guna memaksa mereka menjual tanahnya untuk dijadikan proyek tambang batu andesit tak akan menjadi pertimbangan rakyat Cina. Isu korupsi mungkin menjadi kekurangan Ganjar di Cina. Sebagaimana diketahui, Gubernur Jateng itu sempat dituduh terlibat mega korupsi e-KTP. Menurut Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat, Ganjar menerima US$ 520 ribu. Setya Novanto juga memberikan testimoni yang sama. Tetapi iAnies tak mendapat keuntungan dari kelemahan Ganjar karena mantan Gubernur DKI itu tak akan menoleransi penindasan Beijing atas komunitas Muslim Uighur. Bukan lantaran Anies didorong sentimen agama, melainkan karena penghormatannya pada kebebasan beragama. Posisi Prabowo lebih baik daripada Anies karena Menhan itu berjanji akan mempertahankan status quo di mana Cina sangat diuntungkan. Di bawah Presiden Jokowi, investasi Cina di Indonesia hanya bertujuan mendukung pertumbuhan industri dalam negerinya. Tetapi publik Cina masih akan condong ke Ganjar karena Prabowo adalah mantan prajurit AD didikan AS dan secara ideologis-historis TNI AD sangat peka terhadap Cina komunis yang dianggap terlibat G30S 1965. Anies juga lebih didukung publik Barat karena komitmennya yang kuat pada demokrasi dan penegakan HAM. Dalam hal ini Ganjar akan tertolak karen.insiden Wadas. Sementara, Prabowo dikaitkan dengan penculikan aktivis 1997. Kendati Prabowo mengaku sembilan aktivis yang diculiknya semuanya telah ia bebaskan, hal itu tak akan dimaafkan publik Barat. Berbeda dengan Indonesia yang masih didominasi pemilih ideologis dalam struktur pemilihnya, pemilih di Barat lebih didominasi pemilih rasional. Lagi-lagi Anies akan unggul karena kapasitas intelektualnya dan rekam jejaknya yang gemilang saat memimpin DKI Jakarta.. Dalam hal ini, Prabowo dan Ganjar bukan tandingan Anies. Selama satu dekade memimpin Jateng, Ganjar tak mampu, bahkan terkesan tak peduli, pada kesejahteraan warganya. Jateng justru menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Sebelum covid-19 pada 2020, Anies berhasil mereduksi tingkat kemiskinan di ibu kota. Sementara, Prabowo tak mampu membuat Indonesia bebas dari impor pangan. Proyek food estate yang dipercayakan Jokowi kepadnya terbukti gagal total. Untuk ini, publik Barat dan Cina tak dapat menerimanya. Dominannya pemilih rasional di Barat terlihat dari terpilihnya Barack Hussein Obama, etnis Afrika, sebagai presiden AS. Di Inggris, seorang keturunan migran India, Rishi Sunak, dipercaya publik memimpin bangsanya sebagai perdana menteri. Obama dan Sunak memang terbukti cakap dalam memimpin dua bangsa besar itu. Tetapi Ganjar akan lebih diuntungkan di Cina kerena pemilihnya didominasi pemilih sosiologis. Dalam hal ini, pemilih dengan latar belakang budaya Han, yang merupakan 80% dari populasi Cina. Ganjar lebih menarik karena kebijakannya akan menopang kemakmuran Cina (baca: Han). Populasi non-Han terkonsentrasi di wilayah Mongolia Dalam, Tibet, dan Xinjiang (dihuni etnis Uighur) tentu lebih condong ke Anies yang dipandang peduli pada diskriminasi yang mereka alami. Prabowo tak.menarik bagi etnis non-Han, tetapi dibandingkan Anies, Prabowo lebihh disukai etnis Han karena akan melanjutkan hubungan erat Indonesia-Cina yang sangat menguntungkan masyarakat Han. Buruh Cina di Indonesia umumnya berasal dari budaya Han. Publik Barat mengedepankan kapasitas intelektual pemimpin dan nilai-nilai universal yang di-share mereka karena pemimpin semacam ini lebih mudah dipahami dan karena itu perangainya lebih dapatt diprediksi. Pengetahuannya yang objektif dan mendalalm -- serta karakter jujur -- lebih dapat diandalkan untuk berkomunikasi dan menyusun kebijakan negara mereka terhadap negara sahabat. Masyarakat sipil Barat yang makin berpengaruh dalam politik global jiga menyukai pemimpin seperti Anies. Awalnya, publik Barat sempat menyukai Jokowi kran terpengaruh kampanye media di tanah air yang membranding Jokowi sbg tokoh kerakyatan yang pada dirinya mengandung unsur kebaruan, pintar, sederhana, demokratis, serta berkomitmen pd penegakan HAM. Tak lama mereka meninggalkan Jokowi krn tak ada satu pun yang dilaporkan media nasional benar adanya. Ternyata Jokowi tak dapat dipercaya dan tak terfahami. Janjinya menyelesaikan isu pelanggaran HAM berat di masa lalu tak terbukti. Malah terjadi pemenjaraan kaum oposisi dan pembunuhan di Km 50. Sikap permisifnya trhdp ulah Cina di Laut Cina Selatan dipandang mengganggu stabilitas keamanan dan geopolitik global. Sementara, Ganjar dianggap sama dan sebangun dengan Jokowi. Kendati bukan Soekarnois yang sosialistik, ia dipandang pemimpin boneka yg dikendalikan PDI-P, yang tdk ramah terhadap Barat dibandingkan sikapnya terhadap Cina. Publik Barat sensitif terhadap Cina karena negeri Tirai Bambu ini adalah rezim otoriter yang kejam terhadap rakyatnya. Dus, Ganjar jg unpredictable. Ia tak bersuara ketika pada 2015 dan 2022 atlet badminton dan balap sepeda Israel bertanding di Jakarta, tp tiba-tiba menolak timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20. Kesukaannya pada pornografi tentu juga menjadi catatan tersendiri bagi publik Barat. Pada awal Mei silam, Neil Parish, anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif, terpaksa mengundurkan diri setelah mengaku menonton fiilm bokep di House of Common. Tetap i publik Cina lebih menyukai Ganjar karena, sebagaimana Jokowi, ia tak terlalu peduli pada masalah hukum asalkan tujuannya tercapai. Sebagaimana Jokowi, ia juga tak terlalu peduli pada protes publik terhadap besarnya buruh Cina yang bekerja di sini dan deal-deal bisnis Indonesia-Cina yang berat sebelah. Publik Barat ingin semua komunitas di dunia yang peduli pada demokrasi dan HAM tidak memberi keuntungan sedikit pun kepada Cina. Prabowo rasional dan predictable. Dan sebagai nasionalis impulsif serta hubungan ideologis dan kulturalnya yang kuat dengan Barat membuat ia tak difavoritkan publik Cina dibandingkan dengan Ganjar meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan kebijakan pembangunan Jokowi. Bagi Cina, Anies terlalu pintar sehingga sulit dijinakkan. Anies tahu kemampuan bangsanya dlm bernegosiasi dengan pihak luar. Lebih daripada itu, Anies ditengarai didukung kaum kritis terhadap Cina. Dan secara ideologis, berbeda secara diametral dengan Cina. Dengan demikian, hubungan ekonomi Jakarta-Beijing di bawah Anies sangat mungkin akan mengalami revisi. Tentu saja hubungan saling menguntungkan Indonesia-Cina akan dipelihara, tetapi Anies akan memosisikan RI pada titik imbang antara Barat dan Cina. Artinya, Anies akan mengeluarkan Indonesia dari posisinya sebagai mitra yunior Cina. Hal ini disukai publik Barat. Dalam hal leadership, publik Barat juga akan memprioritaskan Anies. Kebijakan pembangunannya di Jakarta yang menggunakan konsep-konsep ekonomi-sosial kekinian yang menempatkan kemanusiaan -- berintikan keadilan sosial -- sbg episentrum dikagumi di Barat. Tak heran, banyak negara Barat, bahkan Sekjen PBB, meminta pendapatnya terkait isu-isu global untuk kepentingan bersama. Ganjar tak punya prestasi. Di masa kepemimpinannya, Jateng dilanda banjir besar yang bertahan lama. Sementara, publik Barat tak tahu apa yang dilakukan Prabowo selama memimpim Kemenhan. Bahkan karakter jujur Prabowo runtuh di mata publik Barat ketika ia memuji-muji Jokowi. Tetapi publik Cina akan mendahulukan Ganjar karena urusan banjir tak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Memang negara Barat, khususnya AS, jg lbh peduli pada pemimpin (diktator sekalipun) yg memelihara kepentingan nasional AS. Tetapi berbeda dengan publik Cina, publik Barat kritis terhadap pemerintahannya yang menutup mata terhadap korupsi, demokrasi, dan HAM di negara-negara Dunia Ketiga. Akhirnya, lepas dari bagaima publik Barat dan Cina memandang capres Indonesia, rakyat Indonesialah yang paling tahu siapa pemimpin ysng pas untuk memimpin bangsa pada 2024. Tangsel, 14 Mei 2023
Refleksi 25 Tahun Reformasi, Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Keutuhan Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar Tafsir Al Qur\'an UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. \"Menjaga warisan kebangsaan Soekarno: JAS MERAH – Jangan sekali-kali melupakan sejarah\" BAHWA Republik ini dimerdekakan dengan mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga. Taman Makam Pahlawan seluruh kota di Indonesia tak akan muat menampung jasad para pahlawan kemerdekaan yang tersebar di mana-mana, termasuk mereka yang dimakamkan tanpa tandan ama sebagai pahlawan yang tak dikenal. Bung Karno pernah berkata, bahwa perjuangan menghadapi penjajah asing itu lebih mudah daripada menghadapi penjajah anak negeri sendiri, karena penjajah asing itu jelas wujudnya, berbeda dengan penjajah dari anak negeri sendiri. Ucapan Bung Karno kini terbukti. Pasca proklamasi kemerdekaan RI rongrongan di dalam negeri silih berganti, baik atas nama organisasi resmi maupun separatis, baik semasa rezim Orde Baru, maupun bahkan setelah orde Reformasi. Ibaratnya bangsa Indonesia keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Tonggak Sejarah Bangsa Indonesia Pertama, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Sumpah Pemuda: Berbangsa satu bangsa Indonesia Berbahasa satu Bahasa Indonesia Bertanah air satu tanah air Indonesia Kedua, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dengan menjaga, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan untuk selamanya. Ketiga, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan saksama dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Islam Indonesia tidak boleh meragukan eksistensi Pancasila. Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan justru sebagai esensi nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sosial adalah intisari ajaran Islam. Demikian, kata Syaikhul Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib. Indonesia tidak Sedang Baik-baik Saja Indikatornya: pertama, utang pemerintah menggunung, bahkan untuk mencicil bunga utangnya pun dengan utang pula, kapan lunasnya? Kedua, korupsi di mana-mana, sebagaimana dipidatokan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada beberapa kesempatan. Ketiga, kondisi ekonomi negeri sangat memprihatinkan. Keempat, kohesivitas sosial melemah akibat perilaku para buzzer dan lain-lainnya. Kelima, keadilan sosial mimpi belaka. Pasca masa pandemi terbukti mereka yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin makin miskin. Keenam, adanya ancaman disintegrasi bangsa akibat ulah Gerakan Separatis Papua yang tak kunjung dihentikan oleh penguasa. Ketujuh, penegakan hukum sekenanya, tebang pilih pula di mana-mana. Kedelapan, undang-Undang menjadi mainan, baik proses pembuatannya, maupun pelaksanaannya, yang ditandai oleh proses pembuatan Undang-undang secara tidak transparan, ketidaktaatan Presiden pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja. Kesembilan, Presiden menjadi tim sukses capres, dan terlibat dalam pembentukan koalisi partai-partai pendukungnya. Kesepuluh, Menteri-menteri menjadi juru kampanye presiden RI menjelang Pilpres 2024. Akar masalahnya antara lain ialah reformasi yang tidak terkendali. Pertama, segala produk Orde Baru dihabisi, terutama GBHN, dan Pendidikan Moral Pancasila. Kedua, keputusan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sd 2002 yang kebablasan. Akibatnya: (1) MPR mengamputasi perannya sebagai pemberi mandat Presiden; (2) Presiden dipilih langsung oleh Rakyat dan bertanggung jawab kepada Rakyat; (3) Lahirnya peraturan Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 222 yang memberi kekuasaan pada Partai Politik; (4) Ketua-ketua Partai Politik atas pengaruh Presiden menguasai DPR; (5) Komponen Lembaga Yudikatif tunduk kepada Presiden; (6) Pelemahan institusi KPK; (7) Penetapan Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden bukan atas dasar kompetensi; (8) Penyimpangan penyelenggaraan negara dari Pancasila dan UUD 1945. Ancaman Keutuhan Bangsa Ancaman keutuhan Bangsa muncul akibat pembelahan warga negara sebagai dampak pelaksanaan pilpres, di mana relawan “pasangan pemenang” dilestarikan. Mestinya kesetiaan kepada partai diakhiri ketika kesetiaan kepada negeri dimulai. Keberadaan buzzer dan influenser tidak terkendali, adanya trio oligarki: Oligarki ekonomi, oligarki kekuasaan, oligarki partai politik. Ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, mengail di air keruh, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, menjadi musang berbulu ayam, dan serigala berbulu domba, serta kehadiran wasit yang ikut bermain. Janji Janji Jokowi Jokowi berjanji mobil ESEMKA segera jadi. Jokowi berjanji beli INDOSAT kembali. Jokowi berjanji perkuat KPK lagi. Jokowi berjanji tidak ada visi-misi menteri. Jokowi berjanji tidak bagi-bagi jabatan atas dasar kedekatan. Jokowi berjanji tindak tegas segala pelanggaran. Jokowi berjanji kepada para kurban gempa bumi beri bantuan yang menggembirakan. Jokowi bersumpah sebagai Presiden RI, \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.\" Rakyat berharap dan berdoa, semoga semua janji Jokowi bisa ditepati. Indonesia Merana Indonesia tanah airku, tanah airmu Indonesia tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. Kau bilang di sana tegak jadi pandu Kau bilang Indonesia kebangsaanmu Kau bilang Indonesia tanah airmu. Kau serukan Indonesia bersatu Kau serukan hiduplah tanahku Kau serukan hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semua. Kau seru bangunlah jiwanya Kau seru bangunlah badannya Untuk Indonesia. Mengapa kau diam seribu bahasa Atas segala carut marut di Indonesia? Mengapa kau obral sumber daya alamnya? Mengapa kau jual murah marwah bangsa? Mengapa kau biarkan para pengeruk nikel dan batubaranya? Mengapa kau diamkan para koruptornya? Mengapa kau sudutkan putra-putra terbaiknya? Mengapa kau fitnah keji calon-calon pemimpinnya? Mengapa kau kadrun-kadrunkan mereka yang tidak seirama dengan Anda? Masihkah akan berteriak \"Saya Indonesia\"? Masihkah akan berkata \"Saya Pancasila\"? Masihkah akan mengaku menjunjung tinggi \"Bhinneka Tunggal Ika\"? Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana pikiranmu? Di mana perasaanmu? Di mana keindonesiaanmu? Cukup sudah segala olok-olokmu Cukup sudah segala kepura-puraanmu Cukup sudah segala kelicikanmu Cukup cukup cukup. (*)
Serang Anies dengan Isu Rasis, Itu Laku Bodoh!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Manusia semacam Laode Umar Bonte, itu cuma mampu melihat politik hanya sejengkal. Melihat politik hanya hari-hari ini saja. Pikirannya tidak sampai menjangkau jauh, bahwa akan tiba masa perubahan itu. Dan, in Syaa Allah itu sebentar lagi. RASISME itu laku primitif. Mestinya tidak punya ruang hidup dalam masyarakat beradab. Bahkan dipikiran pun tertolak untuk hadir. Rasisme itu nista bagi peradaban manusia. Jika dipaksa muncul, maka rasisme mestinya jadi musuh bersama. Akhir-akhir ini dalam suasana politik mengeras menuju Pilpres 2024, rasisme coba ditiup-tiupkan sekadar untuk menjatuhkan lawan politik. Tentu lawan politik yang tak disuka. Rasisme seperti mendapat ruang, yang difasilitasi kekuatan tertentu, guna merebut kekuasaan dengan segala cara. Negara abai (seakan) semai rasisme sebagai sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, dan wajar. Negara tidak mengambil sikap tegas menghentikan. Bahkan tampak memilihnya sebagai pembiaran. Menganggap sikap/laku rasis sebagai kebebasan berekspresi di ruang terbuka, itu lalu jadi hal biasa. Sampai pada tingkat mengoreksi dengan jahat etnis personal seseorang yang tak lagi dilihat itu sebagai keniscayaan. Rasisme dianggap sebagai koreksi atas ketidaksukaan pada pilihan tertentu, dan aneh jika itu dianggap sah-sah saja. Perbedaan ras/etnis tidak dilihat sebagai hal biasa, yang tidak patut dikoreksi apalagi dipertentangkan. Teranyar Laode Umar Bonte, menyebut diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tiba-tiba ingin mengerek namanya tinggi-tinggi jadi populer. Memang lalu jadi populer dalam beberapa hari ini dengan terus dibicarakan, dan itu tentang ucapan rasis yang keluar dari mulutnya. Tidak berpikir dampak yang muncul dari apa yang diucapkan, yang itu akan dikenang panjang. Bahkan saat ia mati pun kelak, laku rasis yang diucapkannya itu tak akan ikut mati, terus dikenang dengan tidak baik sepanjang masa. Sebelum aksi niradabnya itu, tidak banyak yang mengenal namanya. Tiba-tiba namanya begitu cepat dikenal, tapi dengan cemoohan tidak baik, bahkan sumpah serapah. Itu karena ia berujar lewat video singkat, bahwa ia berkeberatan Anies Baswedan sebagai presiden. Katanya, ia bisa terima saat Anies jadi menteri, lalu jadi gubernur. Tapi tidak menjadi presiden. Anies bukan anak bangsa (asli bangsa Indonesia), katanya. Maka, silakan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo jadi presiden, tapi tidak Anies. Lebih kurang demikian ocehannya itu. Emang lho siapa, sahut netizen. Lalu muncul beragam komentar busuk tentangnya. Sampai hal tidak sepatutnya diungkap, meski tidak ada sangkut paut dengan rasisme. Tapi lebih pada perbuatan asusila masa lalunya yang nista memalukan. Tidak perlulah diungkap di sini. Menjijikan. Laode Umar Bonte ini pastilah bodoh sejarah, atau boleh juga jika mau disebut buta sejarah. Aneh juga ia bisa terpilih sebagai Ketua KNPI, seperti tidak ada orang lain saja yang sedikit lebih pintar darinya. Terutama \"pintar\" mengelola mental spiritual, tahu apa yang boleh dan tidak boleh keluar dari mulutnya. Anies Baswedan tentu tidak bisa disamakan dan diukur dengannya, jika melihat prestasi yang diukirnya selama ini. Apalagi jika mau diukur bibit, bebet, dan bobotnya, yang bisa jadi jauh lebih tinggi dari seorang Laode Umar Bonte. Anies Baswedan terlahir dari ayah dan ibu seorang pendidik, dan kakeknya Abdurrahman (AR) Baswedan adalah Pahlawan Nasional. Emang lho siapa, (lagi-lagi) kata netizen. Laode Umar Bonte bicara rasisme, ini pasti tidak terlepas dari pilihan politiknya. Mustahil itu arahan dari partainya untuk menyerang Anies dengan isu rasis. Ia melakukan itu lebih pada kenekatan--beda tipis dengan bodoh -- menganggap diri hero bisa menghentakkan massa saat menghantam Anies. Manusia pas-pasan semacamnya, pas-pasan dalam segala hal, jika ingin terlihat menonjol, maka sikap nekat jadi pilihan. Manusia semacam Laode Umar Bonte, itu cuma mampu melihat politik hanya sejengkal. Melihat politik hanya hari-hari ini saja. Pikirannya tidak sampai menjangkau jauh, bahwa akan tiba masa perubahan itu. Dan, In Syaa Allah itu sebentar lagi.**
Tutup dan Bubarkan Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PESANTREN Al Zaitun di Indramayu Jawa Barat terus menuai kritikan, kecaman, dan desakan agar ada pengusutan mendalam. Lembaga yang mencatut nama pesantren itu nyatanya banyak melakukan praktek keagamaan yang menyimpang. Kriteria tentang kesesatan ajaran terpenuhi. Korbanpun berjatuhan khususnya peserta didik yang tersesatkan. Setelah perempuan shalat di depan sejajar pria lalu kebolehan ibadah shalat Jum\'at dengan khatib perempuan, syahadat ditambah, rukun Islam diubah, azan nyeleneh, haji ke Indramayu dengan thawaf mengelilingi lahan, serta jumroh 7 zak semen, maka terungkap pula tradisi atau pembudayaan salam Yahudi. Pimpinan pesantren Panji Gumilang berkata, \"Saya mengajak saudara-saudara mengucapkan salam yang tidak assalamu \'alaikum saja sambil kita bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita \'havenu shalom aleichem\' dalam bentuk bernyanyi sambil berdiri, karena ini satu suro\". Menurut Ustadz Abdul Aziz Brattke \"havenu shalom aleichem\" dinyanyikan oleh orang Yahudi setelah keluar dari ibadah di Sinagog. Dari segi ideologi pesantren Al Zaytun itu menjadi markas NII dengan sebutan NII KW 9. Pembiaran ini menimbulkan keanehan sekaligus pertanyaan apakah pesantren Al Zaytun itu sejak dahulu sudah menjadi \"binaan\" pemerintah dalam rangka memecah belah umat Islam? Atau bagian dari sebuah \"operasi intelijen\"? Kepala BIN Hendropriyono sangat \"peduli\" kepada pesantren NII ini. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali Dai yang berkedudukan di Bandung telah lama melakukan penelitian tentang keberadaan Pesantren Al Zaytun tersebut. Hasilnya memang Panji Gumilang mengajarkan paham sesat yang menyimpang dari ajaran Islam yang bersandarkan Qur\'an dan Sunnah. MUI dan Kemenag juga telah melakukan penelitian sejak lama, hasil dan rekomendasi tidak membuat Al Zaytun berubah. Ada sesuatu atau kekuatan dibalik aktivitasnya. Kini muncul pula pernyataan bahwa Al Zaytun itu bermazhab Bung Karno, dalam hal apa? Soekarno itu bukan fuqoha. Hendak berlindung ke mana Syeikh Puji eh Syeikh Panji? Dahulu ada pengaduan terjadinya pelecehan seksual karyawati yang dilakukan oleh pimpinan Al Zaytun. Bila leceh-melecehkan adalah mazhab, maka yang pasti Al Zaytun itu bermazhab kriminal. Penyimpangan keagamaan bisa terancam delik penistaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP sedang pelecehan seksual dapat dikenakan delik perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual. KUHP dan UU TPKS dapat menjeratnya. Panji Gumilang potensial untuk diusut dan diproses hukum. Pesantren Al Zaytun telah menjadi lembaga pendidikan yang merusak. Dipimpin oleh seorang yang dipertanyakan kesehatan mental maupun spiritualnya. Demi pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas, maka sebaiknya pesantren Al Zaytun NII KW 9 segera ditutup dan dibubarkan. Penyelamatan harus didahulukan, Al Zaytun sejak dua puluh tahun lalu sudah mengundang kontroversi. Kekuasaan melindungi dan membiarkan penyesatan terus berlanjut. Perlindungan itu membuat dirinya arogan \"hum rijal wa nahnu rijal\"--merasa diri \"rijal\" orang hebat dan kuat. Buktikan bahwa Panji itu bukan \"rijal\" tapi pria bertopeng. Tutup dan bubarkan Al Zaytun. Zaytun disebut dalam Al Qur\'an sebagai buah yang bermanfaat, namun pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang adalah buah beracun. Kasihan anak didik dan santri-santri yang sehari hari selalu disuguhi makanan beracun. Racun itu merusak pikiran, hati dan keimanan. Syari\'at pun telah diacak-acak. Tutup dan bubarkan Al Zaytun. Bandung, 14 Mei 2023
Diam Kau Petani dan Orang Miskin Tangismu bukan Tangisku: Subsidi Mobil Motor Listrik
Oleh Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik DARI mana sih sumbernya subsidi dari negara? UTang? Waduh mati aku. Positif thinking saja deh, dari penerimaan negara yang bukan utang pokoknya. Karena dana pemerintah terbatas maka negara menerapkan secara selektif pemberian subsidi, OK? setuju. Kita tentu akan maklum bila melihat di tabung gas ukuran 3 kilo atau elpiji melon tertulis pada tabungnya HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN. Dikatakan diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu karena elpiji jenis ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Demikian pula dengan subsidi BBM, pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang tepat sasaran. Dikatakan Presiden pada Sabtu 03092022 di Istana Merdeka “Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara diproiritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu” Kisah sedih dari Kementerian Pertanian, pupuk subsidi dibatasi, tahun 2023 pemerintah hanya subsidi 2 (dua) jenis pupuk. Sebelumnya pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk 5 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, NPK, SP 36 dan pupuk organik yaitu petroganik menjadi 2 jenis saja yaitu Urea dan NPK berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022. Januari 2023 petani Lampung Tengah mengeluh, pupuk subsidi hilang di masa tanam awal 2023. Rumitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi karena penerima pupuk subsidi harus terdaftar di E-alokasi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk mesti terdaftar pada E-alokasi, kalau tidak terdaftar maka tentu tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, “Kan begini kalau penerima pupuk harus terdaftar di E-alokasi namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke Provinsi, Provinsi diseleksi lagi, kalau ada masuk E-alokasi tinggal kita sikapi.” Penelusuran wartawan senior Nanik Sudaryati Deyang, jangankan pupuk subsidi, pupuk non subsidipun langka, harganya mahal dan melangit (hampir 3 kali lipat). Kisah sedih dari Kementrian Pertanian dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi pada pupuk bukan saja dikurangi dari jenis pupuknya semula 5 jenis menjadi 2 jenis saja, juga penerimanya dibatasi yaitu hanya orang tertentu saja. Akibatnya petani menangis karena kekurangan pupuk, pabrik pupuk kekurangan bahan bakunya berupa gas dijual murah ke China. Jadi omong kosong bila Indonesia bisa bebas dari impor beras dan produk pertanian bahan pokok lainnya bila tidak ada keberpihakan kepada petani. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial (repository the prakasa). Melihat fungsi subsidi baik secara umum maupun di Indonesia sangat jelas subsidi ditujukan kepada masyarakat miskin, namun kenyataannya sekarang subsidi diberikan kepada pembeli mobil dan motor listrik. Siapa yang salah? Pemberi subsidi atau penerima subsidi? Tiga menteri kontan berdalih bahwa semua negara di dunia memberikan subsidi pada mobil listrik, apa iya kita harus ikut memberi subsidi dan siapa yang mengharuskan?. Kemudian untuk menguragi emisi dan zero emisi pada tahun 2050, lalu hubungannya dengan subsidi apa? Untuk mengurangi emisi seharusnya membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan dan untuk trasportasi masyarakat didorong menggunakan transportasi massal, bukan berlomba-lomba menggunakan trasportasi pribadi, jadi seharusnya yang disubsidi adalah transportasi massal. Masalah subsidi jangan takut dikatakan melawan arus dunia. Indonesia adalah negara berdaulat. Indonesia berani melawan WTO terkait kebijakan pemerintah tentang Hilirisasi Industri Pertambangan, mengapa sekarang pemerintah takut sehingga memberikan subsidi pada yang bukan seharusnya menerima subsidi yaitu masyarakat miskin. Dalam bayangan petani, walau pupuk subsidi diberikan hanya pada dua jenis pupuk saja, seharusnya pupuk subsidi itu akan mudah didapatkan di pasaran, di toko-toko tani dengan harga terjangkau. Mengapa pula harus terdaftar di E-alokasi. Untuk masuk dalam E-alokasi harus daftar dulu dan diseleksi pula para pendaftar itu. Begitu ketatnya pemberian subsidi pada rakyat miskin atau petani. Bila cara kerja seperti ini kapan Indonesia mampu berswasembada pangan atau berdaulat pangan? Ah sudahlah, kepada para petani jangan tangisi nasibmu karena penerima subsidi sekarang adalah para pembeli mobil dan motor baru. Saya ucapkan selamat datang di jalan raya rakyat miskin pemilik mobil dan motor listrik. Dulu kita mengenal istilah orang kaya baru, sekarang ada istilah orang miskin baru karena pemerintah memberi anda subsidi membeli mobil atau motor listrik. Saran saya pada badan mobil- mobil bersubsidi ditulis juga tulisan seperti pada elpiji melon yaitu HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN, sehingga apa yang disampaikan para menteri tentang tujuan pemberian subsidi pada mobil listrik tidak ada yang menyalahkan, termasuk oleh apa kata dunia Sabtu, 13 Mei 2023.
Bangsa tanpa Pikiran
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) UNTUK pertama kalinya sejak 2014, bangsa ini berjalan tanpa pikiran. Juga etika dan norma. Tidak ada peta jalan (road map) untuk menuntun perjalanan bangsa di tengah tantangan internal dan eksternal yang serius, dinamis, dan rumit. Tiba-tiba saja orang-orang pandai berhenti berpikir dan menyerahkan nasib bangsa kepada pemimpin yang tak punya gagasan tentang bagaimana cara bangsa dimajukan dan kredibilitasnya sebagai bangsa muda yang sedang bangkit dihormati bangsa lain. Sebagian besar cerdik pandai itu tak tahu lagi benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas. Menurut Ketum Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam tulisannya \"Keringkihan Berbangsa\", mentalitas lemah yang bersenyawa dengan sistem yanh sama lemahnya, akhirnya membuahkan daur ulang kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan berbangsa. Sementara pemerintahan Jokowi bukan saja tidak hadir untuk menyelesaikan masalah, malah ikut memproduksi masalah. Fungsi wasit yang adil menjadi hilang dari negara dalam lm mengatasi perbedaan. Dari kuasa negara yang tidak objektif itulah lahir arogansi dan kejahilan. Presiden Jokowi justru sibuk cawe-cawe dalam mengatur koalisi parpol dan mengkondisikan para bakal capres-cawapres yang akan berkontestasi di pilpres. Bakal capres yzng dianggap tak meneruskan legacy-nya hendak disingkirkan. Sejak kapan outgoing presiden di sebuah negara demokrasi dibolehkan mengatur pilpres sedemikian vulgarnya? Hanya bacapres yang berjanji akan meneruskan legacy-nya yang di-endorse. Pertanyaannya: memangnya Jokowi punya legacy? Kalau yzng dimaksud adalah infrastruktur, politik dinasti, korupsi, dan utang yang menggunung, memang iya. Tapi legacy-nya seharusnya berupa gagasan besar sebagaimana yang diwariskan para founding fathers, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, dan Muhammad Natsir. Karena Jokowi tak punya gagasan, dan karena itu tak apple to apple dengan tokoh-tokoh itu -- bahkan tak sebanding dengan seluruh presiden RI sebelumnya -- saya sedang tidak berharap ia meninggalkan legacy gagasan. Kalau ia tahu diri, tidak mengintervensi proses pilpres, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh ikut pilpres, serta siapa yang harus menang, maka ini akan menjadi satu-satunya legacy-nya yang berharga bagi kelangsungan hidup demokrasi bangsa ini. Tapi Jokowi sudah tak dapat diingatkan soal ini. Kalau saja Jokowi punya pikiran dan sepenuhnya mencintai bangsanya, sejarusnya ia tahu kelemahan pemerintahannya dan berharap penggantinya adalah pemimpin dengan kemampuan di atas rata-rata, punya rekam jejak yg kinclong, berintegritas, visioner, dan disukai dunia internasional, untuk menjawab tantangan bangsa yang sungguh berat, yang justru ditinggalkan pemerintahannya. Misalnya, masalah utang negara yg kini telah mencapai Rp 8.000 triliun. Kalau digabungkan dengan utang BUMN dan swasta, utang luar negeri kita telah mencapai belasan ribu triliun. Ini tentu saja berbahaya dalam menjaga momentum perkembangan bangsa. APBN yang terkuras hanya untuk membayar bunga utang saja sudah akan mengganggu ruang fiskal yanh, pada gilirannya, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, kita tak punya banyak pilihan objektif dan logis untuk mengurangi beban negara kecuali menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang boros dan tidak ekonomis. Terutama menghentikan proyek IKN yang tidak layak, tidak urgen, dan tidak realistis, serta menyita porsi APBN (uang rakyat) yang cukup besar ketika kemiskinan terus meluas. Apalagi sejauh ini tidak ada investor yang tertarik untuk menanam modalnya di proyek yg berpotensi mangkrak itu. Kita tak mesti berharap Jokowi faham soal ini meskipun tak perlu pikiran besar untuk memahaminya. Bisa jadi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi. Menurut hasil jajak pndpt lmbaga survei LSI Denny JA bbrapa hari lalu, kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi mencapai 82%. Dibandingkan dengan capaian objektif pemerintah di semua lini negara yang umumnya jeblok, hsl survei ini tentu sj mengejutkan. Kalaupun hasil survei ini dianggap kredibel, shrsnya Jokowi tidak menjadikannya alasan untuk cawe-cawe pilpres guna memastikan penggantinya akan melanjutkan kebijakannya yang sesungguhnya kacau balau. Lagi. pula, siapa pun penggantinya, sangat mungkin tak akan melanjutkan legacy infrastruktur Jokowi yang membahayakan negara. Tidak ada cerita presiden baru akan mencopy paste kebijakan pendahulunya yang telah menjadi manusia masa lalu. Tak seharusnya Jokowi berkhayal tentang hal ini karena tidak ada presedennya di dunia ini, bhkan di rezim otoriter sekalipun. Kacaunya program pembangunan Jokowi krn tdk didesain mengikuti pemikiran yang komprehensif dari sebuah ideologi yang bisa difahami. Jokowi tdk menganut Soekarnoisme yang sosialistik, melainkan seorg kapitalis yangg bermimpi menjdi kaesar. Program pembangunan Jokowi dilakukan berdasarkan pada pragmatisme yang sumir, berorientasi pada kepentingan oligarki seperti yang terlihat dari berbagai produk UU dan Perppu. Dan disengaja atau tidak, demi mengejar investasi Cina, rezim komunis itu sangat diuntungkan dalam proyek-proyek yang didanainya. Dengan kata lain, proyek-proyek tambang dan infrastrukturnya di negeri ini hanya membesarkan Cina. Indonesia tidak mendptkan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan. Kalaupun dukungan masih besar pada pemerintah mungkin disebabkan feodalisme masih berakar di masyarakat. Juga branding Jokowi sebagai pemimpin kerakyatan melalui pencitraan cukup berhasil. Ditambah propaganda buzzerRp dan puji-pujian relawan serta ilmuan yg mendapat rezeki dari rezim Jokowi. Penyebab lain, menurut Peter Carey -- sejarawan Inggris penulis biografi Diponegoro, \"Indonesia negeri yang paling tidak bisa membentuk persepsi dirinya.\" Kalau dirinya saja ia tak tahu apalagi orang lain. Dalam hal ini pemimpinnya. Realitas inilah yang memudahkan pemimpin mengecoh rakyatnya, bahkan para akademisi. Jokowi yang tak punya pikiran dirayakan sebagai pemimpin hebat. Bahkan disejajarkan negarawan besar Khalifah Umar bin Khaththab yang visioner, jujur, dan amanah. Dalam tulisan yang sama, Haedar Nashir mengungkap paradoks bangsa ini. Dari wujud luar, katanya, Indonesia tampak seperti bangsa yang gembira menjelang pilpres. Di mana-mana terlihat iklan para tokoh untuk berkontestasi di hajat nasional itu. Indonesia tampil megah, laksana negara gemah ripah loh jinawi. Apalagi dengan proyek-proyek raksasa. Para elitenya ceria dan sangat populis kalau dekat pemilu, tak ada raut muka berat sarat masalah kebangsaan. Apalgi berkerut wajah soal utang luar negeri dan sumber daya alam yang terkuras tuntas. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat 130 dari 199 negara, terbawah di ASEAN. Indonesia di peringkat 44 dari 66 negara dalam World Competitiveness Year Book 2022. Jangan tanya indeks korupsi. Mantan napi korupsi bisa menjadi pahlawan di negeri ini. Sementara, World Population Review 2022 menunjukkan, nilai rata2 IQ penduduk Indonesia dgn skor 78,49 menempatkan RI pd posisi 130 dari 199 negara, nyaris sama dengan Timor Leste dan Papua Nugini. Para buzzerRp tampil ganas. Ilmuan tampil bak buzzer, bahkan ada yang mengancam bunuh banyak orang. Perangai buzzerRp dan warganet yang sejatinya bermuatan radikal oleh sebagian pihak dianggap ringan, yang penting minta maaf. Di balik sejumlah karut marut yang menjadi ironi di negeri ini, sejatinya ada problem nilai fundamental yang mengalami erosi, devaluasi, dan disintegrasi. Di tubuh bangsa sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi standar nilai. Para buzzerRp dan pelaku keonaran sering ditoleransi dan leluasa menyebarkan virus kepremanannya tanpa kontrol dan tindakan cepat pemerintah. Kalau pihak lain yang melakukannya dengan mudah dicap radikal dan dihujat untuk segera diproses hukum. Mochtar Lubis (1977) menunjuk pada watak orang Indonesia yangg munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, erotik, dan lemah karakter. Temuan senada dilakukan Koentjaraningrat (1974), yang menunjukkan mentalitas lemah orang Indonesia akibat revolusi, penjajahan, dan sistem sosial budaya yang rentan. Kelemahan mentalitas yang terstruktur oleh sistem yang ringkih itu tampaknya masih hidup di tubuh sebagian elite dan warga bangsa. Bangsa ini kehilangan rasionalitas dan mentalitas dewasa. Ilmuwan pun tidak menunjukkan keluhuran akal budi, ilmunya tak mencerahkan nalar dan perangainya. Maka, tidak ada opsi lain yang tersedia untuk mengembalikan pikiran dan karakter bangsa yang hilang selama 9 tahun terakhir, kecuali memilih pemimpin cerdas, waras, berintegritas, dan menjanjikan perubahan. Tidak mungkin bangsa bisa maju tanpa perubahan yang merupakan hukum sosial. Apalg presiden berikut harus menghadapi situasi dan kondisi bangsa yang bagai benang kusut, yang diwariskan pendahulunya. Dengan demikian, pilpres 2024 sangat krusial bg keberlangsungan bangsa dan negara. Memilih pemimpin yang akan melanjutkan kebijakan pemerintah, sama artinya dengan membawa bangsa ke jurang prahara. Indonesia sedang ditinggal AS, Uni Eropa, serta tak dipedulikan Cina kecuali SDA-nya, sementara kemerosotan bangsa sedang melaju cepat. Maka, perubahan untuk menempatkan kembali Indonesia dalam posisi yang relevan dalam konteks geopolitik dan geoekonomi global demi memulihkan akal sehat bangsa dan menghadirkan keadilan bagi semua untuk merajut kembali persatuan bangsa yang dikoyak-koyak rezim merupakan keniscayaan. Tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Kita hanya punya sedikit waktu dan kesempatan yang tersisa untuk berbenah. Gagal menggunakan peluang ini -- yakni memilih pemimpin yang mumpuni-- bisa jadi akan menjadi penyesalan yang tak terganggukan. Tangsel, 13 Mei 2023.
Catenaccio Modern (Seperti) Jadi Model Pilihan Anies Berkomunikasi Politik
Oleh: Ady Amar - Kolumnis Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies berkomunikasi politik. Pertahanan terbaik dalam permainan sepak bola adalah menyerang. Tentu tidak sembarang menyerang, tapi menyerang dengan tidak meninggalkan pertahanan. Memilih tetap bertahan, itu sama dengan memberi lawan untuk terus menggempur, yang tidak mustahil gawang pada akhirnya akan kebobolan juga. Bertahan dari gempuran sekian lama, itu juga menyiksa. Tapi terkadang gaya catenaccio dalam permainan sepak bola ala Italia itu juga diperlukan, perlu juga diperlihatkan. Pada waktunya serangan balik itu dilesakkan, saat lawan merasa jumawa mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun tidak cuma dicukupkan di situ, perlu dimunculkan catenaccio modern besutan Roberto Mancini--mantan pemain nasional, yang saat ini sebagai pelatih nasional Italia--yang mengadaptasi catenaccio klasik, pertandingan jadi lebih atraktif dan efektif antara bertahan dan menyerang. Tidak mudah memang bisa bertahan sekian lama menerima gempuran bertubi-tubi. Tidak cuma melawan sebelas pemain di lapangan, tapi juga penonton tuan rumah yang selama 90 menit mengganyang dengan cemoohan, teriakan caci maki, dan bahkan umpatan rasis segala. Tumpah meneror memanaskan atmosfer jalannya pertandingan. Memakai ilustrasi sepak bola untuk melihat peta politik Indonesia krusial, khususnya menghadapi Pilpres 2024, tentu tidak sebanding jika itu diserupakan dengan melawan sebelas pemain di lapangan. Tidak bisa disepadankan, tapi setidaknya bisa dibuat pintu masuk melihat pelik dan jalan terjalnya seorang Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai salah satu kandidat Calon Presiden (Capres) yang diusung 3 partai: NasDem, Demokrat, dan PKS. Menyebut diri dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anies selama ini memilih bertahan menghadapi gempuran dengan menggunakan seluruh potensi dikerahkan, guna menghentikan langkahnya agar tidak sampai masuk dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta Pilpres. Karenanya, gaya bertahan ala catenaccio yang dipilih Anies, yang lalu diadaptasi sebagai catenaccio modern, memang lebih enak dilihat, dan atraktif dalam permainan. Permainan serasa berimbang diperagakan antara bertahan dan menyerang. Maka, tidak lagi bisa melihat Anies hanya bertahan dari gempuran sporadis, tapi juga bisa melihatnya mampu mengendalikan permainan menyerang. Gaya menyerangnya pun tidak asal menyerang dengan sekadar merespons serangan yang diperagakan lawan. Anies justru memakai counter dalam mengkritisi kebijakan salah yang diperagakan seolah permainan tanpa bisa dikontrol. Anies belum sampai menyerang dengan total, tapi masih satu dua saja sentuhan yang itu sudah merepotkan pihak yang merasa terkoreksi kebijakannya, lalu muncul respons tidak sewajarnya. Kebijakan menggalakkan mobil listrik untuk mobil pribadi pun disentil Anies, yang dinilainya sebagai kebijakan salah. Katanya, Tak tepat jika pemerintah berusaha menekan emisi dan kemacetan dengan memberi subsidi agar bisa membeli mobil listrik pribadi bagi masyarakat. Mobil listrik justru mengeluarkan emisi yang lebih banyak ketimbang bus konvensional. \"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan minyak,\" ungkap Anies dalam pidatonya di acara Amanat Indonesia (ANIES), di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (7 Mei 2023). Tambah Anies, bahwa bus konvensional lebih efektif lantaran mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Meski berbahan listrik, mobil listrik masih mengeluarkan emisi. Bisa dibuat perbandingan antara bus konvensional dangan mobil listrik pribadi, seberapa besar emisi karbon yang dikeluarkannya. Bus konvensional sebagaimana dilaporkan oleh penelitian yang dilakukan perusahaan mobil Nissan, bisa dibuat sebagai perbandingan. Bus konvensional menghasilkan emisi sebesar 1,3 kg CO2 per Km. Sedang mobil listrik pribadi memang lebih rendah emisi yang dihasilkannya, 1,07 Kg CO2 per Kwh. Tapi sebagaimana yang disampaikan Anies, bahwa bus konvensional mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Muncul reaksi ramai-ramai atas gocekan Anies itu. Muncul respons dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, seolah berdalil yang intinya, bahwa apa yang disampaikan Anies itu tidak benar. Kata Lord Luhut, Suruh datang dia ke saya! Maksudnya, Anies mendatanginya untuk mendapat penjelasan urgensi dari kebijakan pemberian subsidi pembelian unit kendaraan listrik tersebut. Gaya Luhut dengan aksen gertak-gertak, itu dipastikan tidak akan mempan buat seorang Anies Baswedan. Juga Agus Gumiwang membantah pernyataan Anies itu dengan menyebut, bahwa manfaat penggunaan mobil listrik harus dilihat secara utuh, tidak bisa berdasarkan satu faktor saja. Tambahnya, kendaraan listrik merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE). Agus Gumiwang seolah tengah memberi anak kecil gula-gula agar tidak merengek, hal yang biasa dilakukan pejabat, seolah semua yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Ucapnya, \"Dan kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV (Electric Vehicle/mobil listrik) di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi.\" Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun perlu mematahkan serangan \"catenaccio modern\" ala Anies dengan menyebut, bahwa tidak ada yang salah dengan program pemberian subsidi mobil listrik. Pasalnya, semua negara juga menerapkan hal serupa. Anies belum sampai bicara risiko potesnsi ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi mobil listrik tersebut. Belum perlu pula masuk dari sisi dampak kemacetan yang ditimbulkan dari motor dan mobil listrik massif disebabkan insentif yang diberikan. Belum perlu pula membuka data yang ngeri-ngeri sedap, ada apa dan siapa pemain di balik industri mobil listrik itu. Anies seperti biasanya jika berbicara terukur dengan sejumlah data yang bisa diberikannya. Gocekan Anies yang lain, juga disampaikan pada kesempatan yang sama, di hadapan relawan pada acara Amanat Nasional (ANIES), di GBK Senayan, Jakarta (7 Mei 2023). Anies mengatakan tetap dengan intonasi terjaga, berharap agar negara--pastilah itu ditujukan pada Presiden Jokowi--agar tak ikut turut campur dalam urusan Pilpres. Negara harus netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Ditambahkannya, jika negara ikut intervensi, itu sama dengan negara telah melecehkan rakyat. \"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara. Tanpa campur tangan negara. Negara (wajib) netral dan percayakan pada rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record.\" Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies dalam berkomunikasi politik, yang tidak saja hanya menerima gempuran sampai tingkat menyelisih demokrasi. Tentu itu tidak boleh dibiarkan, mesti diluruskan.**
Memahami Jebakan Subsidi Kendaraan Listrik dalam Keuangan Negara
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute SUBSIDI kendaraan listrik menjadi topik kebijakan publik yang menarik akhir-akhir ini. Kontroversi tersebut berasal dari Pidato Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 di depan Relawan Amanat Indonesia di Istora Senayan. Anies Baswedan menyoroti bagaimana seharusnya kekuasaan harus tetap berada di tangan rakyat. Kemudian Anies Baswedan menyoroti subsidi kendaraan listrik yang terkesan ada kelompok ekonomi yang menunggani proyek kendaraan listrik akhir-akhir ini dan subsidi rakyat digunakan untuk mendukung proyek tersebut. Ini Anies Baswedan tidak setuju. Subsidi adalah alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan. Anies menyampaikan pandangannya soal magnitude subsidi listrik yang menggunakan uang publik. Kritikan Anies Baswedan diberikan batas yang jelas yaitu soal layakkah dalam kebijakan publik, subsidi diberikan kepada the Have dan mencabut subsidi untuk the Have Not. Dalam perspektif kebijakan publik dan keuangan negara yang terbatas seharusnya pemberian subsidi diberikan kepada sesuatu yang lebih tepat guna dan dapat membantu rakyat yang paling marjinal. Anies sangat paham kondisi keuangan negara dimana karena terbatas jumlahnya maka subsidi menggunakan keuangan negara harus diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan memberikan subsidi kepada mereka yang mampu dan melupakan kelompok miskin. Anies memiliki keinginan agar negara dijalankan untuk melindungi semua dan memberikan distribusi kekayaan yang adil kepada mereka yang tidak mampu. Anies memberikan ilustrasi yang tepat dengan membandingkan subsidi untuk mobil di kota besar diprioritaskan namun masih banyak warga negara yang belum punya listrik seperti di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat. Pandangan seperti ini lebih tepat dan lebih bijak dalam pandangan kebijakan publik. Di mana perspektif kebijakan publik adalah subsidi merupakan alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan bagi orang kaya dan orang kota. Rekomendasi: Menggiatkan kendaraan listrik untuk massal bukan mengambil aubsidi hak orang lemah. Bagaimana pandangan kebijakan publik untuk menghindari jebakan subsidi listrik dalam keuangan negara? Perhari ini Mei 2023, utang negara mencapai lebih dari Rp7,734 triliun atau setara 526 miiar USD. Jumlah utang tersebut, pemerintah harus membayar rerata Rp400 triliun untuk pokok utang dan Rp386 triliun untuk bunga berjalan. Totalnya hampir Rp800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Sementara itu APBN berjumlah Rp3.061 triliun. Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) pada tahun 2023 meningkat di kisaran 25% hingga 30% tepatnya 26,6%. Memberikan subsidi kepada individu kendaraan listrik akan mempersulit keuangan negara dalam memberikan layanan publik lainnya. Solusi agar publik menggunakan kendaraan listrik tanpa harus subsidi yang menggerus APBN adalah melalui memberikan insentif non-monetary. Insentif non-monetary mobil listrik dapat berupa memberikan kebebasan tilang elektronik dan pembatasan ganjil genap yang sebenarnya sudah dilakukan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan juga menerapkan insentif non subsidi listrik melalui menghapus pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbasis listrik baik roda dua maupun roda empat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Dirinya juga memiliki perhatian besar terhadap penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk transportasi umum. Pada awal 2022, Anies meluncurkan 30 bus listrik yang kemudian beroperasi di Jakarta. Jumlah 30 armada bus listrik di Jakarta, termasuk jumlah terbanyak yang ada di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan tidak cukup dalam level kota jakarta saja, namun perlu diperbesar dalam ruang lingkup nasional NKRI. Dengan begitu, Indonesia dapat keluar dari jebakan subsidi mobil listrik yang membebani keuangan negara di masa depan. Semoga (*)
Presiden Keluar dari Rambu Rambu Konstitusi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih RENTETAN kejadian politik busuk terus terjadi. Partai Berkarya yang identik dengan keluarga Cendana, dan dianggap berpotensi menggangu kekuasaan, diambilalih oleh Muhdi PR dari kepemimpinan dari Tommy Soeharto. Pengambilalihan partai tetap dengan modus yang sama, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai, terjadilah Munaslub. Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Secepatnya Kemenkumham mengesahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut mengesahkan Partai Berkarya di bawah pimpinan Muhdi PR. Kejadian dramatis terus terulang ketika penguasa merasa terganggu dengan munculnya capres Anies Baswedan, sebagai pengusung Partai Demokrat akan dipatahkan. Lagi dengan modus yang menciptakan Munaslub, masuk ke ranah PTUN, perampok partai dimenangkan oleh PTUN dan disyahkan oleh Menkumham. Patahlah Partai Demokrat, otomatis Anies Baswedan sebagai terpental dari capres 2024. Sebelumnya kongres Partai Amanah Nasional (PAN) dibuat ribut dan dalam perjalanan waktu harus dibersihkan dari tokoh pendiri partai PAN yang berseberangan dengan penguasa dan diserahkan ke Zulkifli Hasan yang relatif jinak dan bisa dikendalikan penguasa. Rentetan kejadian politik yang anomali menyimpang dari kondisi normal karena pengaruh berkuasa yang ingin tetap berkuasa, munculnya rekayasa dramatis bersumber dari rekayasa penyakit demokrasi adalah adanya ketentuan Presidential Treshold (PT) 20% kursi atau 25% suara, yang telah diberlakukan sejak Pemilu pilpres pertama tahun 2004. Dampak ikutannya makin runyam dan parah, presiden terkesan keluar dari rambu-rambu konstitusi: Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Sejalan dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Setelah rekayasa ini kandas muncul rekayasa lanjutan, strategi mengkerdilkan KPK berjalan beriringan dengan strategi memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan pilpres 2024. Calon presiden dari penguasa harus aman dan menang pada Pilpres 2024. Setelah penguasa merasa bisa memperdaya sebagian ketum partai, tidak ada habisnya akan bulus terus berlangsung disiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil pilpres 2024. Di ujung cerita rekayasa busuk yang akan menghancurkan proses demokrasi bisa berjalan secara normal. Paska Anies Baswedan bisa diamputasi maka capres Prabowo Subianto (PS) juga dalam ancaman dikerdilkan dengan membatasi parpol yang boleh koalisi dengan dengan PS. Sesungguhnya ada rekayasa tersembunyi, ketika PS bisa dipatahkan tanpa partner koalisi partai untuk memenuhi PT 20 %, maka terjadilah Capres tunggal Ganjar Pranowo. Seandainya rekayasa ini terjadi maka dipastikan akan ditolak oleh KPU. Kembalilah pada skenario awal perpanjangan masa jabatan Presiden atau hidup kembali masa jabatan presiden untuk periode ke tiga. Semua opsi di atas, penguasa saat ini tidak berdiri sendiri ada pengendali kekuatan yang lebih besar mengendalikan proses politik di Indonesia yang ingin tetap menancapkan kekuasaannya. Pertarungan kekuasaan Cina dan Amerika di Indonesia masuk begitu dalam dan penguasa saat ini seperti tidak berdaya menghadapinya. Ke mana proses politik Indonesia akan berlabuh, hancur atau Indonesia bisa kembali dan bangkit. Kata kuncinya adalah harus ada kekuatan rakyat mendobrak negara kembali ke UUD 45, baik sebelum atau sesudah Pilpres 2024. Idealnya sebelum Pilpres 2024; Indonesia sudah bisa kembali ke UUD 45. Kalau itu tidak terjadi Indonesia akan terus meluncur pada kekacauan dan kehancuran. Presiden keluar dari rambu rambu konstitusi, saat ini dalam kondisi tidak berdaya tersisa justru ketakutan paska lengser dari kekuasaannya. *****
POPULER
