OPINI
Capres HMI Versus Capres GMNI
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Deklarasi Ganjar sebagai capres oleh PDIP saat Hari Raya Idul Fitri, dibuat seolah-olah menjadi semangat kemenangan partai dan umat Islam. Padahal seluruh isi bumi bersaksi, hanya PDIP dengan capresnya yang sekuler sering menista dan menghina Islam. Mengulik kontestasi Anies dan Ganjar, hanya dengan kesadaran moralitas kebangsaan yang bisa menilai pertarungan hak dan batil pada capres HMI versus capres GMNI tersebut* Kontestasi Pilpres 2024 semakin sengit. Selain kental diwarnai pertarungan antara capres yang didukung oligarki dengan capres yang didukung rakyat. Persaingan capres kali ini didominasi figur yang memiliki irisan kuat dengan aliran politik dan ideologi. Munculnya nama Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor Anies Baswedan dalam bursa capres, beraroma menyengat adanya tarik menarik kepentingan termasuk dalam ranah Kelompok Cipayung. Anies sebagai alumni HMI dan Ganjar sebagai alumni GMNI, keduanya akan intens melakukan konsolidasi dan menarik semua potensi kekuatan yang berkolerasi serta memiliki benang merah dengan kelembagaan ekstra universiter itu. Sebagai organisasi massa yang berbasis kampus, baik HMI maupun GMNI dalam tatanan pengurus dan alumni, bisa dipastikan akan menjadi supporting sistem dari kompetisi masing-masing figur capres yang berasal dari lingkarannya. Sama-sama dari UGM dan sama-sama didukung oleh partai politik, menjadi menarik dan seksi membedah kompetisi Anies dan Ganjar dilihat dari persfektif latar belakang organisasi pergerakannya, terutama saat masih menjadi mahasiswa. Anies dan Ganjar, keduanya merupakan kader dari organisasi kampus yang secara, historis, ideologis dan empiris ikut menentukan dinamika politik kebangsaan. Selain PMII, GMKI, PEMKRI dll, dalam wadah kelompok Cipayung, alumni HMI menjadi penyumbang terbesar dalam peran politik dan kepemimpinan nasional yang disusul alumni GMNI. HMI sejauh ini dianggap berhasil dan sukses melakukan distribusi peran kader di semua level strategis pemerintahan. Sebaran alumni HMI menjadi yang terbesar dan terbanyak menduduki jabatan penting dan berpengaruh pada institusi pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga pada badan-badan dan komisi-komisi pelayanan publik. Meskipun bicara pemimpin nasional level presiden tidak bisa lepas dari variabel kekuatan militer, poros Katholik dan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Setidaknya eksistensi alumni kelompok Cipayung terlebih pada HMI, sangat signifikan piawai mendesain dan ikut menentukan transisi pemerintahan dan presiden terpilih di Indonesia selama ini. Jejaring alumni HMI yang tersebar luas dalam dunia usaha, partai politik dan ormas, melebihi kiprah alumni GMNI secara kuantitatif dan kualitatif, memberi ruang gerak yang lebih leluasa, terarah dan terukur bagi alumni HMI memenangkan capresnya. Anies yang alumni HMI dan Ganjar yang alumni GMNI, kontestasi pada keduanya menegaskan ada atmosfir pertarungan capres yang merepresentasikan pertarungan instrumen politik Islam dan politik sekuler. Anies juga dianggap sebagai figur perubahan yang paralel dengan kekuatan oposisi yang formal dan konstitusional. Dengan realitas rezim kekuasaan yang cenderung menyimpang dan dianggap penyebab terpuruknya kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Head to head Anies Baswedan yang berakhlak, cerdas dan berprestasi dengan Ganjar Pranowo yang penuh skandal berbau korupsi, kekerasan, hobi nonton bokep dan gemar bersolek diri, dilukiskan seperti peperangan antara hak dan batil. Anies seperti mewakili pengamalan ilmu putih dan Ganjar bagai sedang melakukan praktik-praktik ilmu hitam dan aliran sesat dalam konteks pemimpin bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anies fokus bekerja dan memberi manfaat bagj rakyat, Ganjar sibuk bermedsos dan menjadi Pangeran Tik Tok. Begitupun dengan partai politik pendukungnya. Partai Nasdem, Demokrat dan PKS yang mengusung Anies, tegas dan lugas menyerap aspirasi rakyat serta menjadikan demokrasi menjadi bermartabat. Sementara PDIP yang mengusung Ganjar semakin lekat dengan karakter hipokrat. Anies bersepakat dengan Nasdem, Demokrat dan PKS membuat deklarasi Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Sebaliknya PDIP dan Ganjar lebih sering menghina dan merendahkan umat Islam, namun butuh dukungan umat Islam dengan deklarasi capres saat hari Lebaran. Seolah-olah dekat dan memuliakan umat Islam. Ya begitulah, rakyat sudah tahu dan menyadari siapa capres yang Islami dan siapa capres yang anti Islam, termasuk partai politik pengusungnya. Biarlah waktu yang menentukan dan akan menuliskan hitam putih sejarahnya. Tentang capres baik dan jahat, tentang capres HMI versus capres GMNI. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kita Patriot, 23 April 2023/3 Syawal 1444 H.
Pembangunanisme Ganjar vs Pembangunan Manusia Anies
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Pemikir Pembangunan Manusia dan Demokrasi Institute for Democracy Education (IDe) MAZHAB pembangunanisme (developmentalism) telah berjalan lama di Indonesia, terutama sejak Orba. Kemudian, menemukan bentuknya yang sangat primitif di era pemerintahan Jokowi. Selama lebih dari 8 tahun terakhir, tidak ada yang tersisa dari pembusukan rezim Jokowi, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi, meluasnya korupsi, kemiskinan dan ketimpangan yang makin dalam, meroketnya utang negara, penegakan hukum yang diskriminatif, regresi demokrasi, stagnasi pembangunan manusia, hingga anjloknya tingkat kebahagian, dan meningkatnya ketegangan sosial. Bangsa ini nyaris kehilangan jejak untuk kembali ke cita-cita reformasi. Jalan yang dipilih dengan perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, terutama mahasiswa. Yang pasti, kompas negara ini telah jauh melenceng dari cita-cita bernegara sebagaimana dinubuahkan para pendiri bangsa. Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo Tumbalkan Rakyat Kecil atas Nama Pembangunanisme Dengan DNA politik ekstraktif dan ambisi nyapres 2024, Ganjar pasang badan menjalankan agenda serakah para oligark atas nama Proyek Strategis Nasional. Proyek tambang batu andesit di desa Wadas Jateng menjadi contoh nyata pemihakan Ganjar terhadap kepentingan kekuasaan dan oligarki. Guna mengamankan proyek triliun tersebut, Ganjar ikut menggerakkan birokrasi dan aparat keamanan _membuldozer_ rakyat desa Wadas yang mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri. Ia tega menumbalkan rakyat kecil yang notabene pendukungnya sendiri, demi melayani kerakusan oligarki. Tragedi tersebut telah membongkar topeng licik Ganjar yang selama ini mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat. Faktanya, ia tak peduli dengan nasib rakyat. Hampir 10 tahun di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah tidak lepas dari predikat provinsi termiskin di Jawa, dengan rata-rata pendapatan penduduk hanya Rp38,67 juta pada 2021. Angka tersebut merupakan yang terendah se-Pulau Jawa, serta jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional sebesar Rp62,24 juta per tahun (BPS 2022). Seturut dengan itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 11,25 persen pada September 2021, nomor dua tertinggi di Pulau Jawa, setelah Yogyakarta dengan 11,91 persen, serta berada di atas presentase penduduk miskin nasional yang 9,71 persen (BPS, 2022). Dan sesuai data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah sebesar 72,16 pada 2021, hanya sedikit di atas IPM Jawa Timur (72,14), namun di bawah Jawa Barat (72,45), Banten (72,72), Yogyakarta (80,22), dan DKI Jakarta (81,11). Ganjar telah gagal membangun Jawa Tengah, apalagi mau mengurus Indonesia, dengan segudang masalah yang sangat kompleks. Tidak ada yang bisa ditawarkan Ganjar kepada rakyat Indonesia, kecuali pencitraan kosong (gimik politik ) tak bermakna. Ia juga tidak memiliki gagasan besar tentang Indonesia masa depan. Minimal, tidak pernah terdengar visi alternatifnya untuk membangun Indonesia di luar sistem dan strategi yang tersedia dalam Peta Jalan (Roadmap) oligarki. Alih alih melawan oligarki yang merampok hak-hak rakyat, justru Ganjar menjadi kaki tangan mereka sebagai imbal balik sokongan finansial para oligark selama ini kepada patron politik Ganjar yaitu Presiden Jokowi. Pemihakan Ganjar terhadap kerakusan oligarki sekaligus menjadi persekot atau setoran awal politik kepada mereka dalam rangka dukungan modal nyapres 2024. Penggalan cerita di atas tidaklah berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari jejak politik (political track record) Ganjar sejak lama. Sebelum menjabat gubernur Jawa Tengah, nama Ganjar terseret kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun. Kasus ini terjadi saat Ganjar menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Para terpidana kasus mega korupsi tersebut seperti Setya Novanto pernah menyebut Ganjar menerima uang 500.000 dolar AS dari proyek e-KTP. Hal ini dikonfirmasi Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk terdakwa Setya Novanto (19/2/2018) bahwa Ganjar menolak diberikan 100.000 dollar AS, tapi mau menerima 500.000 dollar AS. Anehnya, dugaan keterlibatan Ganjar menguap begitu saja. KPK mengaku belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dengan nir-prestasi dan rekam jejak politik tersebut, wajar bila Ganjar memoles citra dirinya di medsos menggunakan pendekatan emosional karena itulah kelebihannya untuk menarik simpati publik. Tidak ada hal substansial yang bisa dijual Ganjar dalam gelaran pilpres mendatang. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Beda dengan Ganjar, Anies membangun komunikasi publik, yang sarat makna dan muatan kinerja. Sebab, keunggulan Anies adalah kinerja dan karya yang sudah dikenal publik, yang dibelakannya ada narasi, dan sebelum narasi ada gagasan. Bagi Anies, tidak ada kebijakan dan karya tanpa gagasan. Gagasan, Narasi dan Karya ala Anies sangat kental dengan spirit pembangunan manusia yang dijadikan panglima dalam membangun Ibu Kota selama hampir 5 tahun ini. Dan, Anies berhasil menerjemahkanya ke dalam pilihan kebijakan dan intervensi program yang tepat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui gerakan kolaborasi. Gerakan kolaborasi yang dikemas dalam platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) mempertemukan berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga. KSBB hadir di seluruh wilayah DKI Jakarta, dan mencakup berbagai sektor, yaitu Pangan, UMKM, Pendidikan, Permukiman, Persampahan, dan Ketenagakerjaan, dengan ratusan kolaborator dari berbagai unsur non-pemerintah, dan lebih dari 100,000 keluarga penerima manfaat. Spirit pembangunan manusia _(human development)_ Anies tidak berhenti di Ibu Kota, namun, merambah ke daerah-daerah lain, seperti kolaborasi dengan para petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Hal ini tidak saja saling menguntungkan antar daerah serta meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani yang umumnya rendah. Tetapi, jika dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, skema kolaborasi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Anies juga melindungi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termasuk warga lanjut usia, perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas melalui beragam program perlindungan sosial, sebagai bagian dari fondasi pembangunan manusia. Ditambah skema subsidi kebutuhan pokok dan akses gratis terhadap fasilitas layanan publik seperti TransJakarta. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisik dijadikan faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan manusia. Melalui paket kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia, Anies memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pro-poor dan ramah lingkungan, dengan mengutamakan prinsip keadilan. Anies tidak anti-pemodal, tapi anti ketidakadilan. Ia tidak menolak orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Yang ditentangnya adalah kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan keadilan sosial. Tiga belas (13) dari 17 pulau proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikannya karena terbukti melanggar banyak aturan, mematikan sumber kehidupan nelayan yang notabene rakyat kecil dan mengancam keselamatan lingkungan. Hal ini menjadi bukti keberanian politik Anies melawan episenter oligarki yang mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak. Sebuah perkecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan para taipan oligarkis. Hasil persenyawaan gagasan, narasi dan karya Anies terekam dalam data BPS (2021) terkait indeks demokrasi yang sangat tinggi, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional sebesar 73,66. Indeks pembangunan manusia (sebagai gabungan indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan) juga tumbuh positif, mencapai 81,11 pada 2021, yang menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi (IPM ≥ 80). Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di Jakarta terus berkurang sebelum COVID-19. Proporsi penduduk miskin di Jakarta pada September 2019 hanya 3.4 persen, turun dari 3.8 persen pada 2017. Dus, perlu digarisbawahi, maha karya Anies Baswedan tidak terletak pada kemegahan bangunan fisik, tetapi lebih pada kualitas pembangunan manusia Ibu kota. Di balik kemegahan infrastruktur seperti JIS, transportasi modern dan murah, taman-taman kota, JPO, halte, trotoar yang nyaman dan ramah penyandang disabilitas serta lansia, terselip aspek kesetaraan dan persatuan di antara semua warga Ibukota. Hal tersebut sejalan dengan pikiran Anies bahwa, “persatuan hanya bisa dibangun dan dipertahankan bila ada keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan jadi kata kunci yang harus dihadirkan.\"
Perang Jokowi VS Megawati
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Di Dunia ini segalanya akan berakhir, sekalipun akan menyisakan kekacauan yang tidak tuntas, merusak reputasi dan akan membekas dalam kehidupannya baik atau buruk. Pertarungan Jokowi dan Megawati adalah nyata lepas dari idealisme kebaikan untuk bangsa dan negara atau semata pertarungan ambisi dan nafsu politik rendahan dan akan membuahkan bekas cetak biru sejarah yang buruk dan hina. Rakyat sudah paham strategi mereka menghindari segala konflik langsung hanya keterlibatannya sama sama tidak akan menemukan jalan keluarnya, berahir menemukan jalan buntu. Semua akan kelelahan dan hanya berhadapan dengan musuh pahit yang mereka ciptakan dan akan mengacaukan mereka sendiri. Seseorang ketika merasa menang dalam perkara kecil, tetapi maju terus, akan mengundang kemalangan bagi dirinya sendiri ditangan para dewa atau manusia, sebab mereka menyimpang dari alam (I Ching). Solitudinem facium pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian).. Hebatnya mereka merasa sedang menciptakan dirinya sebagai pahlawan bangsa. Tidak lebih hanya akan menjadi sampah kebajikan. Perang yang mereka lakukan bukan dalam skala militer dan kekerasan , tetapi mendefinisikan diri dalam kebijakan dan diplomasi. Bukan dalam pertumbuhan darah tetapi dalam percakapan kebijakan yang saling menyerang dan melumpuhkan. Posisi Jokowi sebagai _\"King Maker\"_ setelah selama ini unggul di atas angin sedang berbalik arah dibawah tekanan Megawati. Geng Jokowi semisal LBP otomatis kena getahnya. Mereka sedang menggeliat untuk melakukan perlawanan balik. Sayang seribu sayang, pertarungan mereka tetap dalam bayang bayang kekuatan kekuatan maha besar pemilik modal ekonomi dan politik para bandar, bandit Taipan Oligarki yang menjadi tuan tuan mereka. Jokowi selama ini melangkah terlalu jauh dan fulgar sebagai presiden terlibat langsung dalam penentuan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Sama buruknya belum apa apa sudah jatuh. Banyak peringatan diabaikan untuk sementara bersifat netral atau berdiplomasi yang seimbang sebagai negawaran. Resonansinya justru menunjukkan sebagai seorang yang menyerang terlalu tinggi dan nafsu _\"over confidence nya\"_ liar dan tidak kontrol diri. Padahal seandainya ia berhenti dan mengambil posisi bertahan kemungkinan ia masih mempunyai kesempatan sukses, minimal masih ada pada posisi keseimbangan. Tidak berantakan seperti terlihat saat ini. Keduanya terkesan tidak memiliki pandangan ke masa depan sekalipun akan dibungkus dengan berbusa busa apologi untuk kebaikan masa depan , sesungguhnya kedua terbaca tidak memiliki pandangan masa depan yang dijiwai sebagai tokoh negarawan. Hanya ambisi politik untuk bisa bertahan hidup sebelum semua hancur dalam gelap catatan hitam sejarah hanya sebagai tokoh hedonis dan pemenuhan syahwat hidup kekinian ( enjoy live ) kering kerontang dari visi penyelamatan untuk negara yang sedang berada ditepi jurang kehancurannya. Kompas hidupnya hanya menang atau kalah, sukses atau gagal, sungguh berbahaya, pikiran berhenti bukan memandang masa depan nasib negara ini. Kekalahan dan kemenangan hanya bersifat sementara . Bagaikan cawan anggur yang akan kering dan berakhir. Keseluruhan hidupnya bisa akan menjadi sia sia, ketika pergi dari alam ini semua akan acuh, diam membisu bahkan bisa menyisakan caci maki tanpa lantunan doa untuk keselamatan dialan baka Mereka mengganggap hidup serba mudah tanpa nilai, justru disanalah letak bahayanya. Kalau tidak berjaga jaga diam diam kejahatan akan meloloskan diri, dan ketika kejahatan telah lepas, kemalangan baru akan berkembang dari sisa sisa benihnya, sebab kejahatan tidak mudah mati. \"Heboh soal keputusan PDIP tentang capres baru baru ini, tiba tiba heboh seperti berita penting turun dari langit. Semua hanya sampah negara kalau tidak ada lambar kebersihan dan kesucian hati selaras dengan suara suara rakyat yang ingin keluar dari kesedihan, penderitaan dan kesulitan hidupnya dan suara rakyat yang menginginkan kebaikan kehidupan masa depan anak cucunya di masa depan\" Mereka lupa kuasa dan perbaikan negara saat ini bukan pada tingkah polah Presiden dan para Ketum partai atau elit partai. Semua akan berahir ditangan tangan rakyat Bangsa Indonesia. Jakowi dan Megawati harus menyadari demi ahir kehidupannya bahwa mengakhiri apapun dengan buruk tidaklah ada nilainya dan saat tidak akan ada pembalikan atas perbuatannya kecuali harus pasrah dihadapan Allah SWT. ****
Satu Idul Fitri di Tanggal dan Hari yang Sama di Seluruh Dunia, Perlukah dan Mungkinkah?
Oleh Denny JA - Konsultan Politik AKAN datang satu masa. Itulah hari ketika umat islam di seluruh dunia memiliki kalender global hijriah yang sama. Sejak tahun itu, muslim di Arab Saudi, di Amerika Serikat, di Indonesia dan di berbagai pelosok dunia merayakan Idul Fitri sebagai selebrasi global di tanggal dan hari yang sama, sebagimana umat Nasrani merayakan Natal. Katakanlah, berbulan- bulan sebelumnya, umat Islam sudah tahu, di seluruh dunia Idul Fitri di tahun itu akan jatuh, misalnya, di tanggal 3 Mei, di hari Rabu. Maka umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri di waktu Indonesia tanggal 3 Mei hari Rabu. Umat Islam di Arab Saudi juga merayakan Idul Fitri di waktu Arab Saudi kala menunjukkan tanggal 3 Mei juga di hari Rabu. Muslim dan muslimah di seluruh dunia bersama merayakan hari kemenangan, bertakbir bersama, silahturahmi, saling kunjung, social gathering, pada momen hari dan tanggal yang sama. Imajinasi itu lahir begitu saja setelah mengalami berkali- kali dua versi lebaran dalam dua hari yang berbeda. Di tahun 2023, ketika berbuka puasa di hari ke 29, kita tahu Muhammadiyah sudah memutuskan hari raya Idul Fitri esok hari (Jumat, 21 April 2023). Sementara yang lain, di hari buka puasa ke 29 itu, masih belum pasti, apakah Kementrian Agama melalui sidang isbat akan juga memutuskan hari Raya di hari yang sama, jumat 21 April 2023, ataukah Sabtu 22 April 2023? Akhirnya selesai magrib diketahui Kementrian Agama Indonesia memutuskan melalui sidang isbat, hari raya Idul Fitri berbeda dengan versi Muhammadiyah. Sidang Isbat memutuskan hari raya Idul Fitri 2023 jatuh di hari Sabtu 22 April 2023. -000- Perasaan saya bercampur- campur setiap kali menyaksikan perayaan hari raya Idul Fitri di Indonesia dalam dua versi, dalam dua hari yang berbeda. Satu sisi, ada rasa bangga melihat luasnya toleransi atas perbedaan melaksanakan hari raya. Sisi lain ada rasa prihatin. Dunia Islam sudah berusia 1500 tahun. Apa iya di era global dan manusia sudah menciptakan artificial intelligence seperti sekarang, tapi dunia muslim ini belum berhasil menciptakan sistem kalender global bersama agar bisa merayakan Idul Fitri di tanggal dan hari yang sama? Terenyuh saya mendengar kabar satu keluarga di pamekasan, Jawa Timur. Akbar merayakan Idul Fitri hari ini karena ia warga Muhammadiyah. Tapi ia tak bisa sepenuhnya gembira bersama keluarga dan anak dan orang tuanya. Itu karena istrinya Akbar warga NU tulen. Ia tak merayakan Idul Fitri bersamanya. Istrinya ikut hari raya versi NU (dan pemerintah) di esok harinya. Hari itu Akbar juga tak bisa silahturahmi lebaran ke Ayah kandungnya, karena Ayahnya juga warga NU. Akbar dan istri dan Ayahnya memang berlapang dada menerima perbedaan itu. Bukankah berbeda hari untuk lebaran sudah terjadi beberapa kali. Tapi pasti pula menyelinap di lubuk hati. Kebahagiaan mereka akan lebih total jika bisa merayakan hari lebaran bersama satu keluarga: ayah, ibu, suami, istri, anak dan tetangga. Yang mengalami situasi seperti Akbar ini banyak sekali di Indonesia. Hal yang sama terjadi pada dunia muslim di seluruh kawasan. Muslim di Arab Saudi dan Amerika Serikat merayakan Idul Fitri di hari Jumat 21 April 2023. Tapi Muslim di Malaysia dan Australia merayakan Idul Fitri di hari sabtu, tanggal 22 April 2023. Kita bangga melihat luasnya toleransi atas perbedaan itu. Tapi sekaligus juga prihatin atas perbedaan waktu tersebut. Perlukah dan mungkinkah suatu hari kelak umat Islam di seluruh dunia mengembangkan kalender hijriah global, sehingga jauh lebih cepat mengetahui, dan bisa bersama di tanggal dan hari yang sama merayakan Idul Fitri? -000- Jawaban sederhananya sebagai berikut. Secara keilmuan di era sekarang sangat mudah membuat kalender bersama secara global bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Sangat mudah sekali untuk mengetahui kapan hilal di muka bumi ini muncul sebagai syarat datangnya 1 syawal, hari raya Idul Fitri. Bukankah jadwal sholat di seluruh dunia juga bisa dan sudah disusun dengan mudahnya? Kapan jadwal sholat di Arab, di Cina dan di Indonesia bisa ditentukan hingga angka jam, menit dan detik, untuk bulan depan misalnya. Bukankah jadwal sholat jumat di seluruh dunia, kawasan muslim bisa bersepakat menyelenggarakannya di hari yang sama, hari jumat waktu setempat? Ilmu pengetahuan sudah sampai di tahap itu. Bahkan kapan akan terjadi gerhana matahari 50 tahun mendatang, ilmu pengetahuan bisa menghitungnya dengan presisi yang tinggi. Dapat diketahui pula di daerah mana gerhana matahari 50 tahun mendatang bisa dilihat. Cukup kita ketik saja di Google. Kurang dari satu menit, Google memberi tahu. Bahwa gerhana total matahari di tahun 2073, lima puluh tahun dari sekarang, akan terjadi di tanggal 21-22 Febuari. Lengkap pula dituliskan di negara mana total gerhana matahari itu bisa dilihat. Soal belum adanya kalender global hijriah disebabkan bukan di level ilmu pengetahuan. Tapi itu ada di level pilihan interpretasi aturan, dan di level ego nasionalisme, atau ego organisasi kemasyarakatan. Padahal semua perbedaan itu berangkat dari aturan yang sama, hadis Nabi Muhammad: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal) menjadi 30 hari\". Masalahnya bagaimana cara melihat hilal itu? Haruskah dengan mata telanjang? Atau bisa dibantu oleh teknologi supercanggih seperti teleskop dan satelit? Dengan datangnya ilmu pemgetahuan, yang di era hidup Nabi ilmu itu belum ada, bolehkah hilal itu dihitung secara kalkulasi matematis dan astronomis saja? Bukankah secara keilmuan gerak benda alam raya hingga 50 tahun ke depan sudah bisa diketahui? Bisakah diterapkan apa yang disebut dengan transfer imkan rukyat? keterlihatan atau kemungkinan terlihat hilal di suatu tempat di muka bumi diberlakukan (ditransfer) ke seluruh dunia? Bisakah bumi secara keseluruhan dilihat sebagai satu kesatuan matlak (zona waktu saja)? Bumi sebagai satu matlak, sehingga apabila di suatu tempat di mana pun di muka bumi telah terjadi imkan rukyat, sudah terlihat hilal, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh kawasan muka bumi? Upaya merumuskan kalender global bersama umat Islam sudah diserukan sejak puluhan tahun lalu. Di tahun 1958, seorang ahli hadis sangat terkemuka dari Mesir bernama Ahmad Muhammad Syäkir sudah menyatakannya. Ia hidup di tahun 1866-1939 M. Menurut Syakir, memiliki kalender global bersama bagi umat Islam di seluruh dunia adalah keharusan. Bukan saja kalender itu berguna secara sosial tapi juga memiliki implikasi hukum Islam sendiri. Antara lain, kalender itu bisa menentukan secara global agar awal dan akhir ramadan di seluruh dunia jatuh di tanggal dan hari yang sama. Tidak seperti sekarang yang jatuhnya hari Idul Fitri di hari yang berbeda. Pandangan ini juga bersandar pada hadis Nabi: \"Puasa itu adalah pada hari [semua] kamu berpuasa, dan idulfitri itu adalah pada hari [semua] kamu beridulfitri, dan iduladha itu adalah pada hari [semua] kamu beriduladha\". Hadis ini mengandaikan ada satu waktu ibadah yang sama untuk seluruh dunia. Namun waktu yang sama hanya bisa dirumuskan jika umat islam memiliki kalender hijriah global yang juga sama. -000- Berbagai pertemuan internasional sudah dilakukan untuk menyusun kalender global hijriah umat Islam. Beberapa pertemuan penting bisa dicatat. Tahub 2016 Badan Urusan Agama Republik Turki menyelenggarakan Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah. Sudah ada pertemuan di tingkat menteri negara yang mayoritasnya muslim dalam rangka kalender global bersama. Juga pertemuan ahli falak dunia muslim beberapa kali dibuat untuk keperluan tersebut. Kalender global bersama umat Islam dunia hanya mungkin terjadi jika disepakatinya lima prinsip ini. (1) Pertama, diubahnya prinsip rukyat lokal menjadi rukyat global (Transfer Imkan Rukyat). Rukyat adalah melihat hilal atau bulan baru di ufuk, dengan menggunakan mata kepala secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti teropong. Selama ini, di dunia muslim hanya berlaku rukat teritori, misalnya per negara saja. Dengan sendiri, dengan metode rukyat lokal, tak akan pernah terjadi kesamaan waktu idul fitri. Rukyat di Indonesia pasti berbeda dengan rukyat di Arab Saudi, misalnya. Karena dunia sudah menjadi satu, maka perlu diterapkan bersama rukyat global. Artinya, rukyat yang terjadi di satu tempat, ditransfer juga menjadi rukyat di tempat lain. Kedua, kesatuan matlak bagi seluruh dunia. Matlak itu istilah (terminologi) bagi permulaan terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal Ramadhan. Ia juga digunakan sebagai tanda berakhirnya pelaksanaan ibadah tersebut. Apabila di suatu tempat di mana pun di muka bumi telah terjadi imkan rukyat, hilal sudah terlihat, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh kawasan di muka bumi. Ketiga, karena yang akan dicari bukan lagi waktu lokal per negara, tapi waktu global, maka melihat hilal diubah dari melihat dengan mata telanjang menuju melihat dengan perhitungan matematika dan astronomi. Zaman sudah berubah. Karena sudah sangat maju, ilmu pengetahuan lebih bisa melihat dan memprediksi pergerakan benda langit ketimbang mata telanjang. Ini yang disebut hisab. Itu perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Keempat, dunia muslim juga perlu menerima apa yang disebut Garis Tanggal Internasional. Garis Tanggal Internasional memang hanya garis imajiner buatan manusia. Ia sama sama sekali tidak berlandaskan benda-benda langit ataupun rotasi bumi. Tapi Garis imajiner itu diperlukan untuk pembentukan awal sebuah hari. Ia juga berperan besar menyatukan seluruh dunia pada satu tanggal dari kalender Gregorian. Kalender Gregorian itu juga menjadi dasar dari kalender masehi yang luas dipakai di dunia, termasuk di Indonesia. Kelima, empat prinsip di atas adalah prinsip keilmuan untuk membentuk kalender hijriah global. Namun empat prinsip itu berhenti di atas kertas saja. Agar prinsip itu berlaku, ia perlu disetujui dan dipraktekan serentak di beberapa negara mayoritas Muslim yang penting. Misalnya, organisasi muslim besar dunia di Arab Saudi, Iran, Mesir, Indonesia, Malaysia, Tunisia, menyetujui dan langsung menerapkannya bagi komunitas di negara masing- masing. Secara perlahan, komunitas muslim di seluruh dunia akan mengikuti. -000- Terciptanya kalender global hijriah akan menjadi perkembangan penting dunia muslim. Selama 15 abad berdiri, umat Islam saatnya memiliki kalender hijriah global yang sama. Dunia sudah menjadi global. Tak hanya diperlukan cara berpikir global, tapi juga waktu global yang sama. Saat itu, kita tak lagi terenyuh melihat keluarga seperti keluarga Akbar di Jawa Timur. Di era kalender global hijriah itu nanti, siapapun, dengan kekasihnya, suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, tak lagi merayakan Idul Fitri di hari yang berbeda. *** 21 April 2022 CATATAN 1. Prinsip Kalender Hijriah Global https://pusattarjih.uad.ac.id/prinsip-prinsip-kalender-islam-global-menurut-prof-syamsul-anwar/
Prabowo Melemah, Anies Menguat
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH di \"pehape\" Jokowi bahwa Prabowo didukung, menggelinding kekuatan politik baru dengan sebutan Koalisi Besar terdiri dari Gerindra, PKB, PKB, Golkar, PPP dan PAN. Prabowo sumringah sebagai Capres dan Jokowi menjadi sentral figur Godfather. PDIP menyatakan siap bergabung asal Capres koalisi dari PDIP. Tentu Prabowo tersenyum dengan \"tekanan\" ini. Ia telah sukses memenangkan posisi bahkan mungkin isu awal Prabowo-Puan akan bisa menjadi kenyataan. Bayangan hebat koalisi super besar akan terbentuk siap menghadapi siapapun, termasuk Anies Baswedan. Ganjar sudah dinilai nyungsep. Tiba-tiba kejutan terjadi. Di Istana Batu Tulis Megawati mengumumkan bahwa Capres yang didukung PDIP adalah Ganjar Pranowo, figur yang selama ini dikecam dan disisihkan. Jokowi dengan terbirit-birit harus menghadiri pengumuman ini. Megawati mengambil alih posisi seperti sedang berkata \"I\'m gonna make him an offer he can\'t refuse\"--aku akan memberi tawaran padanya dan ia tidak bisa menolak. Ucapan Don Corleone dalam \"The Godfather\" itu tentu membuat sang petugas partai Jokowi tergopoh-gopoh. Akibat lainnya adalah Prabowo menjadi bingung atas sikap Jokowi yang dengan cepat berpindah ke lain hati. Memang ia masih banyak kaki. Kini perkataan Don Corleone lain mungkin pas \"I know it was you, Fredo. You break my heart. You break my heart\". Sang Capres Prabowo akan melemah dengan pengumuman Ketum PDIP yang dihadiri Jokowi tentang dukungan Capres Ganjar Pranowo. Koalisi Besar nya besar kemungkinan berantakan. Konstelasi dengan cepat berubah. Megawati mungkin juga sedang berkata \"just when i think i\'m out, they pull me back in\"--tepat saya berfikir saya keluar, tapi mereka menariknya kembali. Prabowo bingung, pusing dan harus berfikir ulang. Akankah nekad ngotot untuk maju sebagai Capres dengan bayang bayang membuat rekor kekalahan terbanyak sepanjang sejarah. Berpasangan dengan Cak Imin. Atau siap menjadi Cawapres Ganjar Pranowo untuk mengenang Perjanjian Baru Tulis terdahulu? Ini adalah pilihan sulit. Persoalan berbeda dengan Batu Tulis terdahulu dimana Capres adalah Megawati sendiri sedangkan kini harus dengan Ganjar Pranowo yang dalam survey-survey, meski abal abal, selalu berada di bawah Prabowo. Tampaknya, mengingat karakter Prabowo yang biasa inkonsisten yaitu galak di awal dan lembek di akhir, sangat mungkin ia akan siap menjadi Cawapres Ganjar. Untuk melawan Anies Baswedan. Dengan adanya dukungan pada Ganjar Pranowo, sebenarnya justru posisi Anies Baswedan sebagai lawan politik akan semakin menguat. Jika pertarungan terbelah antara \"istana\" dan \"rakyat\" maka peluang rakyat untuk menang menjadi lebih besar. Perbandingan kualifikasi kepantasan menjadi Presiden Anies Baswedan jauh lebih unggul. Tantangan Anies Baswedan kini adalah kemampuan untuk meningkatkan dan memperbesar gumpalan dari sekedar koalisi antar partai politik menjadi koalisi rakyat untuk perubahan. Status quo Ganjar-Prabowo terpaksa harus berhadapan dengan semangat rakyat untuk perubahan politik atas rezim Jokowi yang korup, kolusif dan nepotis. Bandung, 22 April 2023
Ganjar Terbilang Prabowo Hilang?
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) PADA Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan jamaah Muhammadiyah, 21 April, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri -- yang merupakan keluarga Muhammadiyah -- mengumumkan bakal capresnya: Ganjar Pranowo! Para kader PDI-P se-Indonesia, khususnya Presiden Jokowi ikut hadir pada acara yang dramatis itu. Tentu saja Idul Fitri sengaja dipilih untuk sekalian rakyat merayakan penominasian Gubernur Jateng itu sebagai kepala capres. Memang tidak masuk akal PDI-P mengabaikan kadernya yang memilki elektabilitas tinggi. Menurut hasil jajak pendapat lembaga survei Polmarck terkini, elektabilitas Ganjar yang tertinggi (23%), Prabowo Subianto 17%, dan Anies Baswedan 14%. Semua angka ini saya bulatkan. Pencapresan Ganjar oleh PDI-P tentu saja berdampak besar. Pasti konstelasi koalisi berubah, terutama terkait koalisi besar (Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP). Koalisi ini diinisiasi Jokowi tanpa mengundang PDI-P. Ketika diluncurkan beberapa hari lalu, Prabowo diniatkan sebagai bacapres koalisi besar. Sebelum Ganjar dideklarasikan siang ini, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani melakukan safari politik ke parpol-parpol di koalisi besar. Tidak jelas apakah ketika itu PDI-P telah menyodorkan Ganjar sebagai bacapresnya. Tetapi kita tidak mendengar respons positif dari koalisi besar terhadap safari Puan. Bisa jadi waktu itu PDI-P menawarkan Puan sebagai bacapresnya, yang elektabilitasnya rendah. Karena tidak diminati parpol lain, PDI-P dipaksa merespons realitas politik secara masuk akal terkait pilpres. Yang berdampak besar terhadap pencapresan Ganjar adalah bacapres Prabowo. Sudah jauh-jaauh hari Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar telah berkomitmen secara lisan untuk membangun koalisi di mana diperkirakan Prabowo sebagai bacapres dan Cak Imin sebagai bacawapres. Dari sisi elektabilitas, Gerindra memang lebih tinggi daripada PKB. Bagaimanapun, koalisi yang mereka sebut \"Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya\" (KKIR) sangat mungkin merupakan siasat Cak Imin untuk menarik parpol lain bergabung. Kalau KKIR tidak laku, PKB bisa melompat ke tempat lain. Maka ketika PDI-P menjadikan Ganjar sebagai bacapres, akan masuk akal kalau PKB bergabung ke PDI-P. Pencapresan Ganjar juga memunculkan pertanyaan tentang kelangsungan koalisi besar, apalgi Jokowi kini telah berbalik mndukung PDI-P dengan Ganjar sebagai bacapres. Koalisi besar merupakan gabungan KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar, PAN, PPP). Kalau PKB bergabung dengan PDI-P, besar kemungkinan KIB juga akan merapat ke sana. Di atas kertas, Ganjar berpeluang lbh besar untuk menang ketimbang Prabowo. Lagi pula, koalisi besar belum terbentuk secara resmi. Ia juga blm memiliki bacapres ataupun bacawapres. Dus, logis kalau KIB dan PKB bergabung dengan PDI-P. Bahkan karena PDIP sangat butuh suara Nahflyin, sangat mungkin Cak Imin akan dipilih sebagai bacawapres. KIB tak punya pilihan lebih rasional daripada ikut PDI-P bersama PKB untuk membangun koalisi kalau tidak tertarik bergabung dengan KPP. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP (Nasdem, Demokrat, PKS) akan stabil karena komitmen mereka sudah sangat jauh dan pasti juga mereka telah mengantisipasi kemungkinan Ganjar menjadi kompetitor Anies. Kalau prediksi saya tidak meleset bahwa koalisi besar (tanpa Gerindra) akan bergabung dengan PDI-P, timbul pertanyaan ke mana Gerindra-Prabowo, yang telah ditinggal sendirian, akan berlabuh? Tidak mngkin Gerindra bergabung dengan KPP kalau syaratnya Prabowo menjadi bakal cawapres karena KPP telah punya bacapres dan \"bacawapres\". Sulit jjuga Gerindra-Prabowo bergabung dengan koalisi baru pimpinan PDI-P untuk alasan yang sama karena mereka telah punya pasangan pasti: Ganjar Muhaimin/Airlangga Hartarto. Dengan demikian, mungkin untuk ke sekian kalinya Prabowo menemukan dirinya kurang beruntung. Selalu saja ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia percayai. Pasalnya, Prabowo suka lupa pada hukum besi politik bahwa \"tidak ada kawan yang abadi kecuali kepentingan.\" Bagaimanpun, Prabowo jangan pernah meninggalkan pendukungnya yang ia janjikan akan timbul tenggelam bersama mereka. Kini tiidak ada yang lebih penting bagi Prabowo kecuali menyadari \"I\'m the past\". Kuburkan saja mimpi lama menjadi presiden. Prabowo lebih dikenal sebagai tokoh paling berhasil dalam perannya sebagai king maker. Kalau bergabung dengan koalisi baru pimpinan PDI-P, peran Gerindra akan dipandang kurang signifikan ketika di sana sudah ada Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Kalau ia bergabung dengan KPP, bukan saja Prabowo pulang kandang yang akan disambut pendukungnya yang dulu ia kecewakan, tapi juga ia akan dilihat sebagai \"king maker\". Pasalnya, Gerindra adalah parpol terbesar kedua setelah PDI-P. Bergabungnya Gerindra ke dalam KPP akan memberikan insentif elektoral yang sangat signifikan bagi Anies dan pasangannya. Kalau nanti capres-cawapres KPP menang -- peluang menangnya cukup besar -- Gerindra akan dapat kue lebih besar di pemerintahan Anies. Dus, pilih menjadi perunggu di koalisi pimpinan PDI-P atau menjadi emas di KPP. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tangsel, 21 April 2023
Habis Terang Terbitlah Gelap
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih HABIS gelap terbitlah terang : konon menceritakan perjuangan Kartini menggapai hak yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Lain zaman lain ceritanya , \"habis terang terbitlah gelap\" adalah cerita setelah UUD 45 diganti dengan UUD 2002. Realitas amandemen yang hanya mempertimbangkan berdasar logika politik berbasis filsafat dan ideologi liberal. Negara menjadi gelap gulita terjadinya inkonsistensi dan inkoherensi atau ketidak runtutan dalam UUD 2002. Negara kebangsaan sebagai norma fundamental dalam pembukaan UUD 45 berubah menjadi negara kontrak sosial. Terbaca dengan jelas alurnya pada psl 1 UUD 2002, negara kesatuan yang berbentuk republik dalam jabaran pasal pasalnya tidak merupakan derivasi dari \"staatsfundamentalnorm\". Termuat antara lain menyimpang pada pasal 18 tentang otonomi daerah. Pada pasal 22 C dan 22 D, terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jelas menggunakan asas ideologi liberal- federalisme, sama sekali tidak menggambarkan negara kebangsaan Indonesia, berbentuk Republik Persatuan. Yang pada hakekatnya tersusun atas elemen elemen seluruh bangsa. Sementara DPD tidak memiliki kekuasaan legislasi, anggaran maupun pengawasan, hanya sebagai badan komplementer tidak memiliki original power, mustahil bisa menyuarakan aspirasi daerah . Negara terdiri dari ribuan pulau, macam macam suku bangsa, adat istiadat, agama , golongan dan unsur lainnya termarjinalkan. Dasar filosofi negara pada pasal 1 ayat 1 UUD 45 berbunyi: \"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang bentuk Republik\" sebagai kajian hermeneutika para pendiri bangsa dihancurkan. Konsep negara integralistik , negara tidak memihak pada golongan paling kuat tetapi menjamin keselamatan hidup bangsa secara keseluruhan dan tidak dipisah pisahkan, dibabat habis dan diporakporandakan. Negara kesatuan bukan merupakan kesatuan negara bagian (federasi) melainkan kesatuan keseluruhan unsur negara yang bersifat fundamental. Basis ontologis negara kesatuan adalah merupakan kodrat dari Tuhan YME. Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Logis dari faham bahwa \"negara adalah masyarakat itu sendiri\" dan faham bahwa antara negara dan masyarakat terdapat relasi hierarki neo genetik. \"Negara dari konsep yang terang menjadi gelap\" adalah dampak hasil amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, negara dipaksakan diimplementasikan dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi model \"bentuk negara federal dan mendasarkan pada filsafat kapitalis dan liberalisme. \"Perubahan Pasal UUD 45 pada amandemen 1 sampai 4 - hakekatnya merubah UUD 45 menjadi UUD 2002\". Pada Amandemen ke 4 MPR dicabut nyawanya, tersisa satu sukmanya sebagai pelengkap, disisakan hanya ikut mengesahkan UU. \"95 % pasal UUD 45 sudah di rubah - isi perubahan negara menjadi negara kapitalis dan esensi Pancasila sudah lenyap sekalipun masih tercantum dalam Pembukaan UUD 2002\" Rezim saat ini sudah tidak boleh berlindung, menipu dan melakukan pembobolan kepada rakyat dengan menyatakan negara berdasarkan UUD 45 tetapi harus menyebutkan bahwa negera saat ini berdasarkan UUD 2002. Kalau tidak disadari dengan sungguh-sungguh keadaan perubahan negara yang telah menyimpang dari UUD 45 dan tidak segera kembali ke UUD 45 negara Indonesia benar akan gelap gulita. (*)
Jokowi Gagal: Suara PDIP dan Partai Pendukung Bisa Terpuruk, Kecuali
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TUGAS utama Partai Politik seharusnya memperkuat DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang, dan mengawasi pemerintah, presiden dan jajarannya, agar selalu melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Memang benar, partai politik mempunyai tugas “sampingan”, yaitu mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden. Pada pilpres 2014 dan 2019, PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Jokowi, dan berhasil membawa Jokowi menjadi presiden Indonesia dua periode. Selain PDIP, ada enam partai politik lainnya yang tergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi 2019-2024, yaitu Golkar, PKB, Nasdem, PAN, PPP dan Gerindra. Masalahnya, prestasi Jokowi selama dua periode terbilang sangat buruk. Jokowi gagal membawa Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Pertama, Jokowi gagal memberantas kemiskinan. Jangankan memberantas, sekedar mengurangi kemiskinan saja gagal. Tingkat kemiskinan selama 2014-2022 hanya turun 1,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 9,57 persen (2022). Sedangkan tingkat kemiskinan 2019-2022 malah naik 0,35 persen, atau naik 1,57 juta orang, dari 24,79 juta orang (2019) menjadi 26,36 juta orang. Kedua, Jokowi gagal memberantas korupsi. Indeks persepsi korupsi selama delapan tahun (2014-2022) stagnan di skor 34. Indeks persepsi korupsi 2019-2022 bahkan anjlok dari 40 menjadi 34. Semakin rendah indeks korupsi, semakin buruk. Artinya, korupsi semakin menggila. Tindak pidana pencucian uang tidak terkendali. PPATK menyebut, uang judi ilegal mencapai Rp155 triliun, transaksi mencurigakan di Kemenkeu mencapai Rp349 triliun, dan melibatkan 491 pegawai Kemenkeu. Kejahatan lingkungan dan tambang ilegal dibiarkan bertumbuh liar dan tidak terkendali. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725161210-85-825891/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia/amp https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230325162934-12-929284/anak-buah-mahfud-ungkap-1083-aduan-tambang-ilegal-cuma-254-diproses Yang lebih memprihatinkan, Jokowi gagal menegakkan konstitusi, bahkan terindikasi melanggar konstitusi. Misalnya, PERPPU No 1/2020 (PERPPU Korona), yang disahkan dengan UU No 2/2020, melanggar Pasal 23 UUD tentang keuangan negara, di mana APBN seharusnya ditetapkan dengan UU, bukan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Sebagai konsekuensi, APBN 2020, 2021 dan 2022 yang ditetapkan dengan Perpres menjadi tidak sah. Selain itu, UU Cipta Kerja juga melanggar konstitusi (bersyarat), sesuai Putusan MK. Tetapi pemerintah malah undangkan lagi melalui PERPPU Cipta Kerja. Dan masih banyak peraturan dan undang-undang lainnya yang terindikasi melanggar konstitusi. Kegagalan Jokowi menjadi kegagalan tujuh parpol “koalisi” pendukung pemerintah, khususnya PDIP sebagai parpol pendukung utama. Sebagai konsekuensi, perolehanan suara PDIP, dan parpol pendukung Jokowi, akan anjlok pada pemilu mendatang. Karena rakyat akan mengalihkan suaranya kepada parpol “non-pemerintah”, atau parpol baru yang mempunyai sikap antitesa pemerintah. Untuk mengatasi dampak negatif ini, PDIP harus berani melakukan koreksi pada pilpres mendatang. Misalnya dengan mendukung capres harapan rakyat, yang mempunyai visi dan misi berlawanan dengan kebijakan Jokowi yang selama ini terbukti gagal. Nasdem sebagai partai pendukung Jokowi sudah meninggalkan Jokowi terlebih dahulu. Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024, jauh sebelum Demokrat dan PKS, dua partai “oposisi” saat ini, memberi dukungan kepada Anies. PDIP sepertinya baru tersadar, bahwa capres hasil pencitraan pasti gagal. Jokowi gagal. Dan capres pencitraan lainnya juga pasti gagal. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230419123005-32-939750/pdip-kami-belajar-banyak-ketika-pemimpin-hanya-bermodal-pencitraan/amp Kalau pemilu (pemilihan anggota DPR) tidak bersamaan dengan Pilpres, hampir dapat dipastikan perolehan suara PDIP dan partai politik pendukung akan jeblok, karena kegagalan Jokowi. Pemilu serentak bisa menyelamatkan perolehan suara PDIP di DPR. Syaratnya, PDIP harus mengusung capres yang mampu mengatasi permasalahan bangsa dewasa ini. Antara lain, memberantas korupsi dan memberantas kemiskinan secara efektif. Untuk itu, PDIP sempat bersuara, calon pemimpin yang akan datang harus kokoh secara ideologi, visioner, profesional, dan memahami kehendak rakyat. Rizal Ramli adalah sedikit dari tokoh yang memenuhi kriteria tersebut. Seperti dikatakan Anies, Rizal Ramli tokoh yang konsisten perjuangkan keadilan. Kalau pilpres bisa diikuti oleh setidaknya Anies Baswedan dan Rizal Ramli, maka siapapun yang menang merupakan kemenangan rakyat Indonesia. https://elshinta.com/news/277555/2022/08/25/anies-sebut-rizal-ramli-figur-yang-konsisten-perjuangkan-keadilan- —- 000 —-
Mewaspadai Mahfud MD
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta Politisi senior M. Hatta Taliwang menulis Surat Terbuka untuk Menko Polhukam Mahfud MD atas sikap dan gebrakannya alhir-akhir ini. Ada tiga Point yang disampaikan Hatta Taliwang dalam surat itu antara lain: pertama: masalah 349 T itu termasuk korupsi atau tidak? Kedua: kalau korupsi, maka tentu harus segera dilakukan penindakan oleh Kepolisian/Kejaksaan yang di bawah koordinasi Menkopolhukam. Ketiga: mengapa justru wacana UU Perampasan Aaet yang digembar-gemborkan, sehingga inti masalah 349 T bergeser. UU Perampasan Aset soal tersendiri, dan butuh waktu panjang untuk membahasnya. Tapi yang penting tindakan nyata secara hukum atas isu 349 T itu yang utama untuk menyelamatkan uang yang mungkin dikorupsi dari negara/pajak rakyat. Sekali lagi Prof Mahfud, tindakan lanjut secara hukum, itu yang utama. Siapa yang tahu surat ini sampai atau tidak sampai ke alamat yang dituju. Jikalau sampai kepada yang bersangkutan, surat ini boleh jadi dibaca, dan bisa jadi tidak dibaca. Jikalau surat ini dibaca, boleh jadi yang bersangkutan bereaksi atau tidak bereaksi. Jikalau yang bersangkutan bereaksi, orang tidak tahu, reaksinya positif atau negatif. Jikalau reaksinya negatif, maka surat ini boleh jadi selesai. Tetapi boleh jadi berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan balik kepada penulisnya. Harapannya, surat seseorang yang peduli dengan nasib bangsa ini direspons dengan saksama oleh Menkopolhukam yang cendekia. Agus Wahid, analis Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia menulis, luar biasa keberanian Machfud MD membongkar persoalan transaksi keuangan senilai Rp 347 trilyun. Publik pun terpukau ketika Menko Polhukam itu berdebat di Komisi III DPR RI terkait ancaman pidana akibat membuka transaksi keuangan yang tidak boleh keluar dari pejabat PPATK. Kita perlu menilai Mahfud MD. Pertama, keberaniannya dalam perspektif penegakan hukum harus diacungi jempol. Namun, mengapa baru kali ini dia bersuara lantang? Mengapa angka transaksi yang mencurigakan itu terhitung sejak 2009? Kedua, posisi Mahfud MD tak terpisah dari istana. Apa pun manuver dari anasir rezim sulit dipisahkan dari nuansa politik. Keberanian Mahfud MD merupakan instruksi istana untuk bicara lantang atas persoalan potensi pidana pencucian uang itu. Ketiga, Mahfud MD menjalankan fabrikasi informasi tentang pemerintahan yang committed to penegakan hukum. Bersih dari korupsi, tak kenal diskriminasi, meski melabrak koleganya sesama anggota kabinet. Keempat, melalui aksi bongkar-bongkar ala Mahfud MD, muncul spekulasi: istana sedang mempersiapkan Mahfud MD sebagai kandidat alternatif pengganti Ganjar Pranowo. Istana hanya memikirkan satu: pasangan yang didorongnya menang, dan arahnya meminta balas budi politik, jaminan keselamatan diri dan keluarganya, sera menitipkan kedua puteranya untuk meniti karir politik lebih jauh. Sisi lain, Mahfud MD digiring untuk bersanding dengan Anies. Mahfud MD akan menjadi bemper untuk menghadang penegakan hukum terhadap segudang kasus malpraktik kebijakan yang dilakukan Jokowi dan kedua anaknya, serta kepetingan para oligarki. Megaproyek ibukota Nusantara dan megapoyek China lainnya relatif aman. Di zaman Menko Polhukam Mahfud MD inilah keluar Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Mungkinkah Mahfud tidak tahu proses pembuatan Keppres itu? Inilah problem integritas Mahfud MD. Publik perlu ingat pernyataan Mahfud MD di siaran ILC, “Pemerintah, kalau sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat, ya mundur. Ga perlu nunggu proses politik hukumnya.” Apakah gelombang reaksi publik saat ini tidak mencerminkan public distrust? Tak sedikit pun keluar dari mulutnya pernyataan Presiden Jokowi sebaiknya mundur. Totalitas rekam jejak Mahfud yang kurang elok bisa menjadi faktor kontraproduktif bagi kinerja Anies ke depan. Jangan sampai daya juang Anies yang sungguh-sungguh siap mewujudkan perubahan untuk negeri ini justru terhadang oleh wapres yang tak seprinsip. Ahmad Daryoko pun menulis, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sesuai Perpres No 6/2012 bikinan SBY adalah sebagai Ketua Komite TPPU. Sebagai Ketua Komite, salah satu tupoksinya adalah membina Tim/Komite TPPU tersebut. Mengapa tiba-tiba melakukan tindakan represif langsung membabat Timnya? Ini tanda tanya besar! Setiap Ketua Tim memiliki kesempatan besar untuk membunuh timnya dengan motif apa pun! Semoga Mahfud MD segera bertindak! (*)
Mendesak Perppu Perampasan Aset
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENURUT Menko Polhukam Mahfud MD Pemerintah akan mengirimkan Surpres RUU Perampasan Aset kepada DPR setelah lebaran. Pasca ditetapkan UU No 7 tahun 2006 sebagai ratifikasi dari konvensi PBB \"United Nation Convention Against Corruption\" ramai diskursus agenda RUU Perampasan Aset. Akan tetapi baik Pemerintah maupun DPR nampaknya gamang untuk melakukan penyiapan dan pembahasan RUU. Surpres pun tidak kunjung dikirim ke DPR RI. Setelah hangat bahkan panas kasus dugaan transaksi mencurigakan 349 Trilyun di Kemenkeu yang diangkat oleh Menkopolhukam Mahfud MD, maka isu perampasan aset mengemuka kembali. RUU Perampasan Aset dipertanyakan kelanjutannya. Akhirnya dikemukakan Mahfud MD Surpres akan dikirimkan setelah lebaran. Masalahnya akankah DPR melakukan pembahasan cepat ? Di internal DPR sendiri nampak belum kompak dalam menyambutnya. Publik juga skeptis. Keengganan untuk membentuk Pansus Angket dalam kasus TPPU 349 Trilyun menunjukkan ketidak seriusan DPR untuk melakukan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Presiden harus mengambil inisiatif melalui penerbitan Perppu. Bukankah Perppu sering dibuat untuk mempercepat proses menuju Undang-Undang ? Terhitung 8 kali Pemerintahan Jokowi menerbitkan Perppu meski sebenarnya tidak memenuhi syarat adanya kondisi \"genting dan memaksa\". Dari yang ringan seperti Perppu kebiri dan Perppu penggantian pimpinan KPK hingga pengurasan dana APBN melalui Perppu Covid 19 dan juga Perppu Cipta Kerja yang melawan Putusan MK. Perppu itu rasanya dibuat semau-mau. Kini dalam kasus korupsi dan pencucian uang situasi \"genting dan memaksa\" sangat terasa. Negara terancam oleh para perampok bangsa. Temuan transaksi ilegal 349 Trilyun sebagaimana laporan PPATK adalah skandal besar puncak gunung es. Menunjukkan negara sesungguhnya dalam keadaan darurat (staatsnood). Staatsnoodrecht (aturan darurat) harus segera terbit. Perppu Perampasan Aset. Lima urgensi Perppu Perampasan aset, yaitu : Pertama, memberi kemudahan bagi penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan perampasan. Misal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Atau KPK yang merampas harta terperiksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal muasalnya. Kedua, dapat mengembalikan uang negara lebih cepat dan lebih besar. Proses peradilan hanya mampu mengembalikan yang \"terbukti\" di persidangan. Demikian juga jika terdakwa meninggal tidak bisa lagi dituntut. Ketiga, memberi efek jera. Dengan perampasan aset maka kekayaan hasil korupsi atau pencucian uang dapat dikejar seluruhnya dan ini dapat memiskinkan. Pihak-pihak lain akan takut melakukan perbuatan yang sama. Demikian pula dirinya kecil untuk mengulangi perbuatan Keempat, perampasan aset dapat menjadi hukuman pokok bukan hukuman tambahan atau dapat diganti penjara jika tak mampu memenuhi. Menghindari uang negara yang harus dikembalikan menjadi hilang. Kelima, dengan Perppu masalah penindakan dapat dilakukan segera dan secepatnya. Tidak menunggu waktu yang lama sebagaimana pembahasan RUU. Percepatan ini penting bila dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia pada The Financial Action Task Force (FATF) yang dead line nya bulan Juni 2023. Tidak ada pilihan lain Perppu Perampasan Aset harus segera diterbitkan. Presiden Jokowi harus berani dan segera membuktikan konsistensinya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, korupsi dan pencucian uang. Kesempatan emas untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Dan tidak menjadi pesakitan yang nanti dirampas aset-asetnya. Bandung, 20 April 2022
POPULER
