OPINI
Jokowi di Atas Angin atau Masuk Angin?
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih DAMPAK kerusakan dari manipulasi informasi politik makin parah. Dengan sasaran-sasaran bias bisa menimbulkan, ketakutan, kecemasan, benturan, pertengkaran, kekacauan dan perselisihan di masyarakat. Serbuan informasi yang mengesankan Jokowi presiden masih di atas angin, paling hebat, kuat, masih didukung rakyat, dengan manipulasi angka angka dukungan hasil survei rentalan yang fantastis, masif menyerbu masyarakat melalui media sosial. Dengan dukungan intelijen, untuk tugas mengamankan kekuasaan memiliki segala kemampuan selain merekam informasi, sering mengarang informasi hoak sebagai umpan, sekaligus menyebarkan kejahatan ganda menciptakan kepanikan , kebencian dan benturan di tengah masyarakat. Intelijen diintensifkan untuk merekam informasi, dampak dan respon pantulannya terus mengamati reaksi kekuatan lawan politik sebagai objeknya. Gaya kerja seorang intelijen untuk memantau, kadang memasang agen yang memposisikan diri untuk melemahkan psikologi lawan, mengganggu pikiran, sekaligus memetakan reaksi respon yang terjadi dalam dialog sasarannya. Kunci kerja profesional seorang intelijen untuk memperdayai dan mengendalikan sasarannya adalah kemampuan menangkap sinyal sinyal di bawah sadar seseorang atau banyak orang, yang mereka kirimkan seperti umpan seperti kalimat bahwa \"Presiden saat ini di atas angin\" agar sasarannya bereaksi sesuai alam pikirannya. Keadaan meminta kita lebih hati hati menyikapinya, ketika menyadari ada lawan dialog yang menyembunyikan sinyal aneh, dengan penuh kesadaran diri jadikan diri sendiri tak berbentuk, sulit dibaca dan sulit diramalkan. Berhati hatilah dengan mereka yang sedang meneliti kita. Jangan beri mereka informasi apapun atau balik beri mereka informasi semu. Mereka tidak akan bisa masuk menjadikan kita sasaran intelijen yang memiliki sasaran yang konyol. Kepala harus tetap dingin saat menerima kesan atau informasi tentang segalanya. Jangan takut dan membiarkan dirinya silau atau mabuk akibat kabar baik atau buruk. Ketakutan adalah emosi yang paling merusak bagi kehadiran pikiran, sering ketakutan merajalela pada apa yang belum di ketahui, berubah menjadi imajinasi liar. Ketenangan sikap dan tangguh mengendalikan emosi, seleksi setiap informasi dengan ketat adalah kekuatan akan menguasai keadaan dan akan menjadikan dirinya kuat untuk membalikan semua informasi hoak yang berbahaya. Akan melemahkan, ciut nyali, merubah menjadi pengecut dan perpecahan kekuatan perubahan yang sedang berjuang melawan rezim yang otoriter, dibayangi kesan dan virus yang disebarkan oleh para intelijen bahwa Jokowi di atas angin dan sulit untuk ditumbangkan . Fakta yang sedang terjadi Jokowi mulai masuk angin, puting beliung angin yang makin kencang, tekanan rakyat yang sedang meminta Jokowi turun atau diturunkan oleh rakyat.****
Menanti Undur Diri Jokowi
Catatan Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Pagi-pagi seseorang japri begini. Assalamualaikum wrwb. Selamat pagi Prof. Mohon pendapat dan analisanya apakah Jokowi bisa jatuh di tengah jalan, mengingat pelanggaran yang dia lakukan. Kita tahu gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi semakin masif sejak Jokowi menjabat di periode kedua presiden, lantaran pelanggarannya sudah melampaui batas. Belakangan ia dicap telah banyak melakukan abuse of power dengan mengintervensi alat negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat seakan tak kuasa menghentikan kelakuan Jokowi yang seenaknya membahayakan demokrasi dan masa depan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia. Teranyar, KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) menyerukan agar masyarakat bergerak bersama memakzulkan Presiden, diikuti surat terbuka Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana kepada DPR agar sebagai wakil rakyat memakzulkan Presiden. Mengapa sulit jatuh? Kalau jatuh akan seperti apa? Kalau tetap berkuasa akan seperti apa? Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Di antara pelanggaran konstitusi Jokowi, pertama, persetujuannya atas pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung kerja sama dengan perusahaan swasta China. Molornya pengerjaan, dan membengkaknya pembiayaan berimplikasi pada penambahan utang, sehingga komitmen pertama pembangunan projek yang semula B to B diubah Jokowi menjadi B to G. Kedua, Jokowi telah menginisiasi pindah Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan yang relatif tidak transparan sejak perencanaan, dan sekaligus kedodoran dalam pelaksanaan dan pembiayaan, hingga Presiden membuat peraturan-peraturan yang juga bertentangan dengan perundang-undangan. Ketiga, Jokowi telah tidak mengindahkan keputusan Mahkamah berkenaan dengan UU Cipta Kerja yang seharusnya direvisi, sementara itu Jokowi malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Keempat, Jokowi melakukan pembiaran KSP Moeldoko melakukan pembegalan Partai Demokrat, yang menurut analisis Denny Indrayana, hal itu atas kehendaknya. Menurut Din Syamsuddin itu merusak demokrasi. Kelima, sekian banyak janji Jokowi yang tidak mungkin ditepati, seandainya ia bertahan sampai akhir jabatan 2024, bahkan jika ditambah satu periode lagi. Di antara janji-janji Jokowi yang oleh aktivis dalam sebuah demo disebut sebagai daftar berita bohong: 11.000 trilyun di saku, mobil ESEMKA laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, persulit investasi asing, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, penguatan KPK, cetak 3 juta lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi 8 %, dollar 10 ribu. Keenam, Jokowi cawe-cawe politik atas koalisi partai-partai dan pencapresan, yang semestinya selaku Kepala Pemerintahan bertindak sebagai penyelenggara sekaligus wasit pilpres, tetapi malahan ikut bermain habis-habisan. Permainan apa pun akan rusak bila wasit ikut bermain. Pada 6 Juni 2023 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Propinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan Presiden. KAMI menyatakan, bahwa tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus Kepala Negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung, bahkan “ikut aktif” sebagai “timses” memenangkan Capres pilihannya telah melanggar Sumpah Jabatannya. Pada 7 Juni 2023 Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, mengunggah surat di media sosial meminta DPR RI melakukan proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) kepada Jokowi. Denny menilai sikap Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu banyak cawe-cawe untuk urusan Pemilu 2024 mendatang. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi itu berbahaya, sehingga layak dimakzulkan. Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres? Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif KAMI menulis, ada dua sisi dalam setiap koin. Apakah seorang penguasa akan dikenang sebagai pahlawan atau penjahat tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Penilaian itu merupakan resultante dari akumulasi semua respon yang akan terus berubah di sepanjang sejarah. Upaya Presiden Widodo untuk mengatur siapa yang meneruskan kekuasaannya agar dapat melanjutkan legacy-nya, adalah naif. Presiden baru tentu ingin membangun legacy-nya sendiri. Presiden baru pasti tidak mau melibatkan diri dalam suatu wacana yang ia tahu sangat problematik. Presiden Widodo tidak perlu khawatir. Semua legacy-nya yang baik pasti akan dilanjutkan oleh penerusnya. Apalagi bila legacy itu sudah mendapat legitimasi negara, atau telah menempuh prosedur ketata-negaraan yang selayaknya. Meneruskan kebijaksanaan pendahulu yang telah berhasil dengan baik adalah kewajiban kenegaraan bagi para penerus. Presiden Widodo justru akan memperoleh legacy yang sangat buruk bila terus beroperasi memoles, mendorong, dan memaksakan capres yang dikehendakinya. Tindakan-tindakan seperti itu membuatnya semakin tidak netral. Ia akan dituduh merusak pemilu dan menghancurkan demokrasi. Ketidak-netralan itu bisa menjadi jalan untuk memakzulkan dirinya. Pada 8 Juni 2023 para advokat, tokoh, dan ulama nasional, M. Amien Rais, Ahmad Khozinudin, Refly Harun, dan kawan-kawan membuat rekomendasi bersama menolak cawe-cawe Jokowi, menolak narasi politik identitas, dan kembalian kedaulatan di tangan Rakyat sebagai berikut. Pertama, menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya, Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam, sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan Pemilu di mana Caleg dan Capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam, bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi hakekatnya adalah merampas ha katas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial, dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apa pun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa, atau karena pentingnya Pilpres, atau dengan dalih apa pun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Kelima, mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya, untuk ikut secara aktif mengontrol jalannya pemerintahan, dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apa pun dalam kontestasi Pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara di kalangan rakyat. Keenam, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik, dan para politisi untuk ikut mengkontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan. Sebab, jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Menurut Ichsanuddin Noorsy, cawe-cawe Jokowi adalah pre-emtive policy untuk tujuan pilpres curang. Cawe-cawe itu bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres, yang tentunya itu sama saja Pilpres didesain tidak adil, memihak, dan curang. Semestinya Presiden bertindak netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi. Ahad, 11 Juni 2023 Ahmad Khozinudin memenuhi undangan Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu pada perayaan ulang tahun Mega Bintang ke-26 di Solo. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, soal suasana kebatinan yang menghinggapi segenap elemen anak bangsa yang prihatin, cemas, dan gelisah sekaligus marah melihat kondisi bangsa yang kian terpuruk. Ada yang mendeskripsikan dengan bahasa halus melalui ungkapan \'Indonesia sedang tidak baik-baik saja\', tapi dalam sambutannya, Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu mengungkapkan, “Indonesia dalam kondisi bobrok, rusak, kacau, dan itu disebabkan karena Jokowi.” Kedua, kesadaran kondisi faktual negeri ini dalam berbagai dimensinya. Politik, ekonomi, budaya, hukum, moral, kekayaan alam, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Apakah kita akan diam berpangku tangan setelah melihat berbagai kerusakan terjadi di ujung hidung dan mata kita? Ketiga, apakah solusi itu harus melalui Pemilu atau people power? Atau adakah jalan lain, melalui dakwah, misalnya? Sebagaimana Rasulullah SAW yang konsisten melakukan perbaikan dengan dakwah, hingga Allah SWT turunkan pertolongan dan kemenangan? Semua peta jalan perubahan tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Yang meyakini Pemilu dan Pilpres sebagai jalan perubahan, meyakini tokoh yang dianggap akan membawa perubahan, boleh saja mengambil jalan itu. Tapi, tanpa mengabaikan Pemilu bisa saja digagalkan, atau Capres yang dijagokan akan hilang dari kertas suara karena desain oligarki, sehingga, tak boleh mendelegitimasi upaya perubahan melalui jalan rakyat, termasuk melalui jalan People Power, sebagai jalan pamungkas. Jokowi bisa tetap bertahan dalam kekuasaan karena dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikstif yang tidak lepas dari dukungan oligarki. Pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Jokowi masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Yogyakarta, 12 Juni 2023
Mudrick Sangidu dan People Power
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKAN Mudrick Sangidu jika tidak bisa bikin heboh. Modalnya adalah keyakinan kuat akan perjuangan kebenaran yang berbasis kerakyatan. Dalam rangka HUT Ke-26 Mega Bintang di Gedung Umat Islam Surakarta Mudrick mengundang tokoh nasional dan daerah untuk hadir dalam acara diskusi bertema \"Rakyat Bertanya Kapan People Power\". Tema tersebut unik dan menggigit. Unik karena masalah politik yang peka \"people power\" dipertanyakan kapannya. Menggigit karena \"people power\" adalah gerakan perlawanan rakyat untuk mengkritisi bahkan mengganti rezim. Artinya rezim diasumsikan telah salah jalan dan keluar rel. Harus diluruskan dan bila perlu diganti. Para tokoh yang diundang sebagian menjadi pembicara di antaranya Prof DR Amin Rais MA, DR Muhammad Taufik, SH MH, Prof DR Eggi Sudjana, SH, HM Syukri Fadholi, SH MKn, DR Syahganda Nainggolan, M Rizal Fadillah, SH, Ahmad Khozinudin, SH dan Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman. Hadir pula Muslim Arbi, Eddy Mulyadi, KH Ir. Andri Kurniawan, Sutoyo Abdi, Ir. Syafril Sjofyan dan lainnya. Para pembicara pada pokoknya, menyampaikan pandangan multi sisi bahwa rezim Jokowi telah keluar dari rel Konstitusi dan tidak mampu lagi memimpin bangsa dengan baik. Dirasakan semakin tiran dan oligarkis. Karenanya demi penyelamatan bangsa dan pemulihan serta penegakan kedaulatan rakyat maka Jokowi harus mundur atau dimundurkan. People power adalah sarana konstitusional untuk mendukung proses tersebut. Tanpa desakan dan kekuatan rakyat maka skeptis terjadinya perubahan politik secara signifikan. Pemilu dikhawatirkan tidak fair dan jujur. Gejala politik \"menghalalkan segala cara\" telah tercium oleh rakyat. Dan rakyat tidak bisa tinggal diam. Mendesak agar Jokowi mundur oleh mekanisme \"people power\" memiliki legitimasi berdasarkan Ketetapan MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sedangkan pemakzulan melalui DPR dan MPR jika dipenuhi syarat sebagaimana diatur oleh UUD 1945 khususnya Pasal 7A. Untuk hal ini para pembicara menilai syarat pemakzulan telah dipenuhi. Mudrick Setiawan Sangidu \"Bapak\" Mega Bintang mengingatkan perlunya rakyat memiliki keberanian untuk melakukan koreksi rezim. Pemakzulan Jokowi menjadi keniscayaan bila memang ia sudah sulit diingatkan atau diperbaiki. Suara \"singa tua\" Sangidu masih cukup kuat untuk menjadikan forum HUT Mega Bintang sebagai ajang silaturahmi yang hingar bingar. Bersemangat perubahan. Solo memulai menggaungkan \"people power\" mengingatkan peristiwa tahun 1998 saat Presiden Soeharto lengser. Pemimpin gerakan perubahan saat itu Prof Dr Amien Rais juga hadir dalam acara Mudrick Sangidu tersebut. Tokoh kelahiran Solo itu kini mengkritisi dan mendesak mundur Presiden Jokowi yang juga orang Solo. Kita semua harus menghormati proses politik demokratis Pemilu 2024. Semestinya Pemilu berlangsung jujur dan adil, siapapun yang kelak terpilih baik anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah harus diterima oleh rakyat. Asal Pemilu berjalan tertib dan sesuai dengan norma dan etika. Dijalankan secara fair dalam arti jujur dan adil. Bukan curang dan berpihak. Masalahnya, gejala politik yang ada dan terbaca adalah keraguan akan pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut. Jegal-menjegal kandidat sudah dimulai. Hukum dijadikan alat kepentingan politik bahkan terjadi sandera menyandera. Kondisi tidak sehat bahkan sakit menyebabkan perlunya solusi lain termasuk mendesak Presiden mundur atau dimundurkan. Ketika pilihan pada desakan mundur atau dimundurkan maka mekanisme konstitisionalnya adalah aksi rakyat untuk mendesak. Itulah \"people power\". Sejarah ketatanegaraan bangsa memberi pelajaran absah dan efektifnya people power untuk rezim kuat atau merasa kuat atau dibayang-bayang oleh kekuatan imajinasi. Mudrick Sangidu memberi pelajaran dari Solo. Ia menangkap aspirasi rakyat yang bertanya kapan people power? Jawabannya tentu ketika rakyat itu mulai melakukan people power itu sendiri. Bandung, 12 Juni 2023
SBY Bukan "Bapak Plin Plan"
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES harus gagal nyapres. Ini harga mati. Tidak boleh ada celah sedikitpun bagi Anies untuk nyapres. Segala upaya all out akan dilakukan untuk penjegalan. At all cost. Mulai strategi pembusukan (stigma gagal kerja dan dapat dukungan dari kelompok radikal), penundaan pemilu, hingga upaya kriminalisasi, tidak cukup berhasil. Tiga partai pada akhirnya membentuk Koalisi Perubaham untuk Persatuan (KPP) dan sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Gagal menjadikan Anies sebagai obyek operasi, maka strategi beralih ke partai pengusung. Kali ini tiga partai koalisi digarap. Nasdem ditekan. Para menteri terancam jika Nasdem tetap mengusung Anies. Surya Paloh, ketum Nasdem kekeuh. Tetap tegak menghadapi semua ancaman. Akhinya, prahara pun menimpa Johnny G Plate. Ini baru babak awal. Kemungkinan masih ada babak-babak berikutnya. Prof. Denny Indrayana sudah mulai sedikit membuka episode berikutnya. PKS juga dioperasi melalui seorang menteri. Dibujuk dan dirayu dengan segala tawaran yang menggiurkan. Disiapkan logistik cukup besar dan dijanjikan penggelembungan suara. Dahsyat. Infonya, ada delapan persen suara hasil nyopet yang bisa dibagi-bagikan, termasuk kepada PKS, asal PKS mau cabut dukungan kepada Anies Baswedan. PKS jawab dengan tegas, tidak! Sekali tidak, tetap tidak. PKS sudah terbiasa berpuasa dari semua tawaran dan bujukan. Dalam konteks ini, kita patut apresiasi terhadap PKS yang tetap istiqamah dan berkomitmen pada nilai-nilai etis dalam berdemokrasi. Tidak banyak partai mampu bersikap seperti PKS di tengah kebutuhan pragmatisme yang lagi marak di dunia politik akhir-akhir ini. Sementara Demokrat, partainya terancam dicopet. Ini istilah Romahurmuzi (Romy) yang sangat populer. Tepatnya diambil alih melalui PK di pengadilan. Tapi, tampaknya gagal juga. Gelombang perlawanan mulai membesar jika PK tetap dipaksakan untuk memberikan Demokrat ke Moeldoko. Langkah mundur seperti sedang diatur. Strategi pun akhirnya diubah. Gagal dengan kekerasan, pola berganti dengan persuasif. Demokrat mulai didekati. Tawarannya jadi cawapres. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimasukkan dalam nominasi sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dahsyat sekali. Mengejutkan? Tidak juga. Pola ini sudah terbaca sejak awal. Bagi analis politik, manuver ini gampang ditebak. Tawaran jadi cawapres Ganjar bisa jadi itu bujuk rayu. Bisa juga jebakan. Menjebak Demokrat keluar dari KPP, setelah itu dibiarkan terkatung-katung jadi gelandangan politik. Masih ingat, seorang pejabat tinggi diminta keluar dari parpolnya, sekarang nasibnya gak jelas. Lontang lantung tanpa punya tempat berlabuh. Korban PHP. Akankah ini juga akan menimpa Demokrat? Cawapres itu rayuan menggiurkan dan dahsyat. Tawaran cawapres buat AHY adalah sebuah mimpi yang selama ini ditunggu. Boleh jadi sekaligus dengan paket logistiknya. Siapa yang tidak tertarik. Sementara di KPP, belum tentu AHY dapat jatah cawapres, apalagi logistik. Maka, tawaran menjadi cawapres Ganjar yang jelas tiket dan logistiknya akan jauh lebih lezat. Demokrat sedang diuji imannya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY sedang diuji komitmennya. Apakah akan tetap mempertahankan apa yang telah ditandatangani dalam \"Piagam Mengusung Anies Baswedan\"? Atau malah menerima tawaran jadi cawapres Ganjar dan meninggalkan KPP? Dalam politik, pragmatisme seringkali menjadi pilihan parpol, bahkan politisi. Tetapi, ini memilik risiko, terutama untuk jangka panjang. Apa risiko itu? Pertama, pengkhianatan akan menjadi rekam jejak yang terus diingat dan dicatat oleh publik di sepanjang sejarah. Penghianatan memaksa siapapun untuk selalu waspada terhadapnya. Tidak saja waspada untuk antisipasi terhadap penghianatannya, tapi juga adu cepat untuk berkhianat lebih dahulu. Tidak ada yang lebih risau dari hidup bersama para pengkhianat. Kedua, pengkhianatan akan merusak elektabilitas. Konstituen ideologis dan emosional (primer) partai akan terus tergerus. Ini akan membuat partai semakin rapuh. Belajar dari PKS, karena konsistensinya, partai terus mengalami pertumbuhan jumlah pemilih. Sudah menjadi hukum sosial, siapa yang berpegang teguh pada komitmen, ia akan mendapat empati dan energi positif dari pemilih. Sebaliknya, siapa yang berkhianat, lambat laun tapi pasti akan ditinggalkan konstituennya. Ketiga, risiko dikhianati. Masuk perangkap dengan menerima AHY jadi cawapres Ganjar, dan di ujung bisa diganti dengan nama cawapres lainnya. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada! Kalau ini terjadi, akan jauh lebih menyakitkan bagi Demokrat. Bisa dibayangkan jika Demokrat pada akhirnya menerima tawaran PDIP, maka ini bisa jadi akan menjadi kehancuran yang kedua kalinya bagi Demokrat. Kehancuran pertama saat Demokrat dilanda korupsi oleh sejumlah kadernya. Kehancuran kedua jika Demokrat berkhianat terhadap komitmennya terhadap KPP. Demokrat tentu sudah matang dalam berdemokrasi. SBY tahu apa yang terbaik buat masa depan Demokrat dan anaknya. Bermain-main dengan komitmen yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, ini bisa menjadi lonceng kehancuran. Sebaliknya, tetap teguh dalam komitmen, ini akan menjadikan Demokrat berangsur kokoh dan berpotensi semakin tumbuh secara bertahap karena membesarnya simpati rakyat. Penolakan Demokrat terhadap tawaran PDIP akan menegaskan suatu sikap bahwa SBY tegas, berintegritas dan tidak plin plan. SBY akan terhindar dari stigma presiden yang hanya memikirkan putranya. SBY adalah seorang negarawan yang lebih mengutamakan nilai sebuah komitmen dan etika dalam berdemokrasi. Respons atas tawaran PDIP terhadap AHY pada akhirnya akan menegaskan \"secara final\" siapa SBY yang sesungguhnya. Merdeka! Purwokerto, 11 Juni 2023.
Prabowo dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PROPOSAL Menhan RI Prabowo Subianto untuk perdamaian Ukraina-Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara Eropa pendukungnya. Kemalukan karena usulannya tidak rasional dan melecehkan. Usulan itu adalah pertama gencatan senjata, kedua mundur 15 Km sebagai daerah demiliterisasi, ketiga referendum di daerah demiliterisasi. Atas usulan Menhan Prabowo di arena Forum Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tersebut, perwakilan Jerman Johan Wadephul menanggapi sinis “Jika kita mengikuti usulanmu untuk mencapai gencatan senjata, bukankah itu akan membuat konflik dingin yang baru di Eropa?” Sementara komentar Ukraina melalui Wakil Menhan Oleksii Reznikov lebih melecehkan lagi “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh “. Bagi Ukraina hanya satu opsi yakni Rusia harus menarik kembali pasukannya. Diplomasi buruk Prabowo telah memukul negara Indonesia yang “sok jagoan” menjadi penengah dengan “usulan aneh”. Ini peristiwa diplomasi buruk kedua. Dahulu Jokowi dikecam karena pesan ” palsu Presiden Ukraina untuk Presiden Putin. Jokowi berbohong Kewenangan Menhan yangmengambil porsi Menlu juga menjadi bahan gunjingan. Prabowo yang ingin menunjukkan kepiawaian diri dalam berdiplomasi justru menjadi bukti dari wajah keluguan, untuk tidak menyebut kebodohan, yang memalukan bangsa di kancah6 dunia. Konflik Rusia-Ukraina bukan masalah sederhana sebagaimana sederhananya Prabowo menangani proyek “food estate” yang bukan bidangnya. Prabowo gagal total, bahkan disinyalir berbau korupsi. Kampanye Pilpres yang buruk dari Prabowo Subianto di kancah dunia. Di dalam negeri Prabowo mendapat kecaman dari anggota DPR Fraksi PDIP Tb Hasanuddin. Menurutnya “Usulan Menhan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI”. Komisi I DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Menlu mempertanyakan usulan Menhan yang mendapat penolakan tersebut. Semestinya suatu proposal itu harus dengan membaca peta lapangan yang baik. Ukraina yang didukung NATO itu diserang Rusia, negara besar yang memiliki veto di PBB. Jadi tidak relevan jika berujung Referendum. *Usulan demikian terlalu memihak pada kepentingan Rusia. Indonesia dianggap tidak netral. Sementara dalam forum “Ecosperity Week 2023” Singapura Jokowi juga menyampaikan pidato yang terkesan mengemis-ngemis kepada para investor soal IKN di Kalimantan. Menawarkan agar investor dan warga Singapura bisa “pindah” ke IKN. Alasan sumier yang dikemukakan Jokowi adalah harga tanah mahal di Singapura dan murah di IKN. Ia berharap warga Singapura “tinggal lompat ke kapal menuju IKN”. Cara berbicara “ngobral” dalam mengkampanyekan IKN di forum internasional dinilai merendahkan martabat bangsa. IKN menjadi komoditi “for sale” kepada asing. Nah, Prabowo yang memalukan dan Jokowi yang memilukan menjadi cerita sedih di bulan Juni. Saat keduanya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024. Jokowi sudah terang-terangan cawe-cawe untuk menyukseskan kemenangan kandidat pilihannya. Lirikan kekinian adalah Prabowo sebelumnya Ganjar Pranowo. Kualitas Calon Presiden terus terkuak dan terbaca publik. Hal ini tentu akan menjadi bahan bagi rakyat untuk bersikap ke depan. Presiden “cawe-cawe” juga di ujung masa jabatan menampilkan perilaku politik yang tidak elegan dan merusak citra diri. Jadi dalam kasus Singapura ini ternyata Prabowo memalukan dan Joko Widodo memilukan. Murid dan guru yang kompak dalam berdiplomasi secara amatiran. (*)
Sandiaga Uno Sudah Berubah
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Soail dan Politik Ini berita yang cukup mengejutkan: Sandiaga Uno yang telah bergabung dengan PKS meminta PKS untuk meninggalkan koalisi perubahan dan membatalkan pencapresan Anies. Menurut press release yang disampaikan oleh Tim Koalisi Perubahan, PKS banyak didatangi pejabat yang meminta supaya keluar dari Koalisi Perubahan. Ternyata Sandiaga Uno hanya seorang pecundang yang telah kehilangan jiwa juang. Setelah masuk ke dalam Kabinet Rezim Jokowi, makin ketahuan karakter aslinya. Paling tidak ada tiga pertiwa yang mempertegas siapa Sandiaga Uno saat ini? Pertama, pengungkitan utang piutang Sandi dengan Anies sebesar 50 Miliar di Pilgub DKI 2017. Mula-mula orang belum percaya ketika Sandi mengungkit \"sahamnya\" di Pilgub DKI yang disebut sebagai utang-piutang yang diekspose berbagai media.. Sempat digoreng oleh para buzzer yang sengaja ingin menjatuhkan Anies. Setelah ada klarifikasi dari Anies, ternyata klausul perjanjiannya tidak seperti yang diberitakan. Semenjak saat itu kepercayaan masyarakat kepada Sandi sebagai orang jujur mulai hilang. Kedua, ketika Sandi menyatakan keluar dari Gerindra yang disebut-sebut akan bergabung dengan PPP. Ketika PPP (hasil kudeta) menyatakan berkoalisi dengan PDIP dengan capres Ganjar, disebut-sebut Sandi akan menjadi Cawapres Ganjar. Tapi rupanya PDIP menolak proposal PPP. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya Sandi keluar dari P3. Sandi dalam waktu yang singkat telah bergabung dengan PKS, sepertinya berharap menjadi Cawapres Anies, karena dari pengurus PKS pernah mewacanakan itu. Tapi Sandi ditolak oleh partai koalisi yang lain. Ketiga, bak petir yang menyambar Sandi justru membujuk PKS untuk meninggalkan Anies (keluar dari koalisi perubahan), bahkan Sandi mengajak PKS untuk melanjutkan program Jokowi. Di sinilah rakyat sekarang tahu, siapa Sandi sebenarnya. Manuver Sandi sangat berbahaya dan mengajak PKS untuk berkhianat dengan koalisi perubahan. Secara sadar Sandi hanya suruhan Jokowi yang disusupkan ke PKS dengan misi untuk menjegal Anies Baswedan supaya gagal nyapres? Sudah ada tiga kejadian seperti disebut di atas, jadi kita paham bahwa Sandi yang sekarang adalah bagian dari rezim Jokowi secara lahir batin. Dengan ketiga manuver di atas, sangat tidak layak Sandi bergabung dengan PKS karena dia hanya seorang penyusup dan akan jadi musuh dalam selimut yang akan menghancurkan PKS dari dalam. Sandi hanya boneka Jokowi, sebaiknya segera hengkang dari PKS. Bandung, 21 Dzulqa\'dah 1444
Menakar Iman Demokrat
Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko ke MA, itu lebih pada menjegal Anies agar tidak ikut kontestasi Pilpres 2024. Bukan dimaknai merampas Demokrat untuk dimiliki. Maka, iman Demokrat tengah diuji, dan itu akan terlihat dari sikap politiknya dalam hari-hari ke depan, Oleh: Ady Amar - Kolumnis. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang di persimpangan jalan kegalauan. Suasana galau tampak makin menjadi-jadi setelah muncul pinangan AHY jadi cawapres, bahkan capres dari partai di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Demokrat menjelma bagai gadis seksi yang diperebutkan. Tentu itu upaya menggembosi KPP, dan itu akan menggagalkan Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024. Segala upaya memang tengah dilakukan untuk \"mematikan\" Anies, agar tidak melenggang lolos sebagai Capres. Tidak saja Demokrat, tapi godaan itu juga mengena pada partai anggota KPP lainnya, PKS. Konon lewat Sandiaga Uno upaya \"membujuk\" PKS dilakukan. Adalah orang dekat Anies, Sudirman Said yang membocorkan, bagaimana PKS \"dirayu\" dengan uang dan bahkan dijanjikan angka kemenangan pada Pemilu nanti di mana suara PKS akan ditambah. Itu sinyal, suara partai kawan akan aman setidaknya lolos parliament threshold. Semua bisa dibuat mudah, seperti membalik telapak tangan. Sudirman Said memang tidak menyebut siapa nama pejabat pemerintahan yang \"membujuk\" PKS apalagi sampai menyebut nama Sandiaga Uno, yang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi entah siapa yang lalu buat kesimpulan, bahwa itu menunjuk pada Sandiaga Uno. Dan apalagi muncul klarifikasi dari yang bersangkutan, bahwa ia cuma memberi pandangan yang lain pada PKS, bahwa dirinya menganut pola percepatan pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi, dan bukan pembangunan dengan pola perubahan sebagaimana gagasan Anies Baswedan. Pengakuan Sandi itu ditafsir sekadar pembelaan diri, bahwa apa yang dilakukannya adalah memberi spektum atau pandangan yang lain pada PKS, dan itu bukan intervensi pada keputusan yang sudah dibuat KPP. Bentuk klarifikasi Sandi itu dimaknai agar tidak muncul spekulasi liar. Tapi opini yang muncul lebih mempercayai apa yang disampaikan Sudirman Said, bahwa ada intervensi berupa bujukan pada PKS dari pejabat pemerintahan, yang lalu dikuatkan kemunculan Sandi memberi klarifikasi. Sudirman Said pastilah tidak asal bicara. Dipastikan ia dapat bocoran itu dari elite PKS, yang tergabung dalam kelompok kecil, perwakilan 3 partai di KPP. Info itu dipastikan shahih. Sudirman Said perlu menyampaikan itu, agar publik luas tahu bahwa hantaman untuk \"mematikan\" Anies terus dilakukan dengan berbagai cara di luar kewajaran. Sampai saat ini bisa dikatakan iman PKS dalam menampik godaan atau ujian, sepertinya bisa dilewati dengan selamat. Begitu pula ujian yang ditimpa Partai NasDem, inisiator utama dan pertama pencapresan Anies, mengalami hal yang lebih-lebih tidak mengenakkan. Tidak mempan didekati dengan ancaman, maka \"dihajar\" dengan salah satu menterinya dicokok, Menkominfo Johnny G. Plate, yang juga menjabat Sekjen NasDem. Kabar sayup-sayup pun muncul, bahwa 2 menteri NasDem yang tersisa--Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya--juga akan ditersangkakan dengan entah apa salah mereka. Sepertinya mudah dicarikan dalih mentersangkakan. Hukum tegak untuk yang dianggap lawan, tapi tidak berlaku untuk kawan. Pula bisnis Surya Paloh Ketua Umum NasDem sudah mulai diganggu dengan tidak sewajarnya. Iman NasDem terlalu kuat-kokoh, tak bisa dibujuk, perlu digebuk, sekalian diinjak dengan kerasnya. Mari kita kembali ke Partai Demokrat. Riak-riak kecil muncul di internal Demokrat. Suara-suara bersilangan bersahutan saling bertubrukan, seperti diskenariokan demikian. Satu elitenya memaksa Anies untuk segera mengumumkan Cawapresnya, seperti nada mengancam dengan memberi deadline, setidaknya Juni ini sudah diumumkan. Nada menekan itu terasa, seolah jika Anies tidak mengumumkan Cawapresnya, implisit Demokrat akan \"melirik\" ke lain hati. Setidaknya itu disuarakan Andi Arief, yang selalu muncul sebagai die hard partai, bahkan acap tampil dengan peran antagonis. Andi Arief yang ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat menyatakan akan mengevaluasi dukungan atas Anies Baswedan. Menurutnya, itu karena elektabilitas Anies yang cenderung terus menurun. Menurutnya, itu disebabkan Anies tidak secepatnya mengumumkan Cawapresnya. Memakai kecenderungan elektabilitas Anies menurun versi lembaga survei, itu sih mengada-ada. Semua pastilah faham, bagaimana lembaga survei itu bekerja, dan dibayar untuk kepentingan kandidat tertentu. Karenanya, tidak inheren dengan realita pilihan rakyat. Membiarkan Andi Arief ngoceh sekenanya, itu sikap tidak bijak dalam membangun soliditas koalisi. Semua serasa terjadi setelah Rakernas PDIP III, 6-8 Juni 2023, yang memasukkan AHY sebagai salah satu kandidat Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Maka suasana kebatinan Demokrat seperti menemukan momentum \"menekan\" Anies, bahwa AHY di koalisi lain sudah disediakan karpet merah untuk dipijaknya. Seolah menjadi aneh jika di KPP, AHY dilihat tidak sebagaimana yang diharapkan. Seriuskah rayuan PDIP yang akan memberikan kursi Cawapres-nya pada AHY, itu sih upaya main-main, jika menilik hubungan PDIP dan Demokrat, lebih spesifik lagi hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang sampai sekarang tak ubahnya air dan minyak. Memasukkan nama AHY itu sekadar menggoda saja. Sebab rekomendasi Cawapres di Rakernas PDIP, itu muncul beberapa nama yang memang sudah akrab disandingkan dengan Ganjar. Di antaranya, Erick Thohir. Godaan PDIP itu sampai perlu dibocorkan Puan Maharani, itu untuk menguji AHY, lebih jauh lagi menguji \"iman\" Demokrat. Sambil menakar kesolidan KPP. Suara Andi Arief bukan suara resmi Partai Demokrat, tapi membiarkan suaranya bising di ruang publik, itu hal tidak seharusnya. Meski suara elite lain di Demokrat seperti mengoreksi apa yang disampaikan Andi Arief, bahwa Demokrat akan tetap bersama KPP. Bahkan AHY mengatakan, bahwa Demokrat sudah menandatangani Nota Kesepakatan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Artinya, itu mustahil dilanggarnya. Tarik-menarik Cawapres di KPP tentu membebani Anies Baswedan untuk memutuskan siapa yang layak mendampinginya. Tentu tidak sekadar elektabilitas Cawapres hasil rilis lembaga survei, tapi lebih memilih kandidat yang real dapat menambah suara signifikan untuk pemenangan Pilpres 2024. Jika tampak bahwa Demokrat terkesan semacam memaksakan kehendak, agar AHY yang lolos sebagai Cawapres yang mendampingi Anies, itu tidak sebenarnya benar. Tapi perlu diingat bahwa penentuan Cawapres itu wilayah Anies untuk memutuskan siapa yang tepat mendampinginya. Sedang partai yang tergabung dalam koalisi cukup memberikan saran dan usulan siapa yang layak dipilih, yang itu dapat menyumbang perolehan suara untuk pemenangan dalam Pilpres. Menggoda Demokrat sepertinya memang sedang diupayakan. Bahkan Puan Maharani sampai-sampai akan menemui AHY di markasnya. Pastilah ingin membujuknya untuk meninggalkan KPP, dan bergabung dengan koalisi PDIP. Tidak menutup kemungkinan di balik itu semua akan muncul tawaran yang bisa melepaskan Demokrat dari \"begal\" Moeldoko. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa diatur. Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko ke MA, itu lebih pada menjegal Anies agar tidak ikut kontestasi Pilpres 2024. Bukan dimaknai merampas Demokrat untuk dimiliki. Maka, iman Demokrat tengah diuji, dan itu akan terlihat dari sikap politiknya dalam hari-hari ke depan.**
Dicari Presiden yang Mau Menjual Negaranya
Ini bukan presiden biasa tapi ini presiden merangkap pedagang, karena sudah biasa dagang mebel. Sekarang mumpung penya jabatan orang nomor satu di negerinya, kesempatan itu jangan disia-siakan. Kemarin-kemarin menjual mobil Esemka gak laku, lalu jual IKN juga gak laku. Sekarang jual pasir ke negara tetangga Singapura. Dan ini bakal berhasil karena Singapura lagi berniat memperluas negaranya. Meski mengambil sedikit luas pantai Indonesia karena mumpung presidennya bisa diajak cincai asal ada hepeng semua bisa diatur. Presiden sudah nawarin ke penduduk Singapura agar bisa tinggal di IKN dengan keringanan dan dispensasi yang akan diberikan kalau mau tinggal di sana. Tetapi ternyata orang-orang Singapura tidak terlalu berminat, karena mereka biasa tinggal di kota besar kemudian disuruh tinggal di hutan yang disulap jadi kota. Sudah pasti sisa-sisa binatang berbisa masih banyak di sana terutama ular cobra dan binatang berbisa yang lain. Tapi gak apalah kalau mau coba. Paling akan bersentuhan dengan Suku Dayak karena ada orang asing masuk wilayahnya. Kalau pengin suasana baru dan mencoba adrenalin maka coba tinggal di IKN siapa tahu imunnya makin bagus. Tapi harus juga siap-siap peti mati karena daerah itu bukan seperti di Singapura. Kalau itu gak laku dan gak direken bangsa lain untuk meramaikan itu IKN maka gak tahu apalagi yang mau di lego dan dijual di akhir-akhir masa jabatannya. Baru pasir yang dikeluarkan KEPRESnya untuk dijual. Setelah pasir gak tahu apalagj yang akan dijual. Maka dari itu mati-matian pengen diperpanjang kekuasaan dengan segala cara. Dan begitu juga berusaha dengan segala cara menghambat Anies agar gak ikut penCAPRESan. Karena kalau Anies ikut dan dia menang maka itulah awal KIAMAT KUBRA bagi presiden and the gang. Ini aja kelihatan gak bakalan nyampe 2024 kalau semangat rakyat ingin memakzulkan tidak akan terbendung lagi. Jika ada komando dan mulai menekan tombol bergerak semangat pemakzulan hal itu tidak akan terbendung lagi. Les do it. NOW OR NEVER AT ALL. Nuunwalqolami wamaa yasturuun.Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Wonogiri, 090623.
Presiden Terkena Gangguan Psikis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Ancaman karena kebencian atau kejahatan kebencian Ini selalu terjadi sebagai kejahatan bermotifkan bias. Kalau ada Presiden cawe cawe mengancam, menghambat bahkan terlibat langsung merekayasa untuk mematahkan, menghentikan seorang Capres ditengah jalan dengan segala cara hanya karena bermotif prasangka, dipastikan Presiden tersebut dalam kondisi tidak normal, Dia presiden yang sedang terganggu psikisnya. Dalam situasi hate crime ( kejahatan kebencian ), para korban tidak sebatas direct victim yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya kekerasan bahkan tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak - hak pribadinya Serangan melebar mencakup vicarious victims alias masyarakat. Kendati ‘sebatas’ vicarious ( perwakilan ) namun reaksi psikis mereka serupa dengan direct victim: takut, marah, terguncang, gaduh akan meluas. Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan bahkan perang saudara. Bagaimana logikanya kalau hanya karena ketakutan muncul capres yang berpotensi di luar kendalinya bahkan penuh prasangka akan membahayakan dan mengancam dirinya, maka harus habisi. Prasangka tersebut justru datang dari imajinasi Presiden sendiri yang penuh dengan kecemasan dari berbagai masalah yang bersemayam dalam otak dan perasaannya berakibat hukum membahayakan dan mengancam dirinya. Korbannya akan melebar bukan hanya Capres yang harus jadi korban, rakyat bahkan negara akan menjadi korban. Dan proses demokrasi akan mandeg, situasi politik akan berubah menjadi horor yang menakutkan. Proses politik yang bisa terdeteksi munculnya rekayasa menyusun kekuatan Ketua Partai, kolaborasi dengan para Taipan Oligarki untuk bersama sama menghadang dan menghabisi Anies Baswedan jangan sampai menjadi Capres 2024. Reaksi mereka bukan hanya takut, cemas, khawatir, marah. Efek lanjutannya muncul macam macam rekayasa politik tanpa ada kendali akal sehat, karena psikisnya terus terguncang. Hebatnya di permak dengan bahasa politik \"ini untuk menjaga kelangsungan pembangunan kedepan, stabilitas negara dan lainnya\". Semua alibi yang konyol dan berbahaya, karena presiden sendiri yang membuat kekacauan dan negara dalam guncangan instabilitas. Jangan diabaikan situasi seperti ini bisa berakumulasi mengarah kekacauan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Presiden seolah olah percaya diri tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kerapuhan jiwa dan ketakutan yang terus menerus . Presiden harus menyadari situasi seperti ini harus di hentikan. Lain judul kalau sengaja diciptakan untuk mencari peluang jabatan tiga periode dengan alasan macan macam diluar akal sehat, menabrak , membajak konstitusi. Kalau itu pilihannya justru keadaan makin gawat , kerusakan negara akan makin parah. Kemarahan beberapa daerah bisa muncul ingin memisahkan diri dari NKRI, negara bisa bubar. ***
Bermain-Main dengan Rumah Ibadah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi bulan Januari 2023 di depan Rakornas Kepda dan Forkopimda di Bogor memperingatkan Kepala Daerah jangan mempersulit IMB Rumah Ibadah. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Pemerintah mencabut SK 2 Menteri yaitu SK Menteri Agama dan SK Mendagri No 9 tahun 2006. Menurut Cholil Qoumas semula pendirian rumah ibadah harus berdasarkan rekomendasi Kementrian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) namun kini diubah menjadi hanya rekomendasi Kementrian Agama. Rancangan Peraturan Presiden sudah diusulkan ke Sekretariat Negara, kata Menag Yaqut. FKUB adalah komponen masyarakat yang semestinya tetap dilibatkan dalam hal rekomendasi, sekurangnya antara unsur keagamaan di masyarakat turut mempertimbangkan berbagai aspek pendirian rumah ibadah khususnya masalah kerukunan. Ini hal yang penting dalam rangka menghindari konflik. Jika rekomendasi hanya Kemenag maka rumah ibadah menjadi semata urusan pemerintah. Ini menjadi campur tangan penuh pemerintah atas hal ikhwal agama. Hipokrisi atas pandangan yang katanya Indonesia bukan negara agama. Sekaligus bagian dari sikap otoritarian dimana pemerintah menganggap dirinya menjadi penentu segala-galanya. Masyarakat yang hanya ditempatkan sebagai obyek. Terbitnya SKB 2 Menteri dahulu tidak lain bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya friksi bahkan konflik antar umat beragama. Hal itu sudah bagus. Menjaga ketertiban bukan dimaknai diskriminasi atau intoleransi. Ada ruang musyawarah disana. Dengan dicabutnya SKB 2 Menteri maka sama saja dengan telah dibuka kembali ruang friksi dan konflik di masyarakat. Pendirian rumah ibadah harus diatur dengan baik, bukan soal mudah atau dimudahkan sebagaimana maunya Presiden Jokowi atau Menag Yaqut. Dampaknya dapat terjadi konflik bersifat SARA. Pencabutan SKB 2 Menteri adalah tindakan gegabah yang dapat memancing reaksi publik dan berakibat pada ketidakstabilan politik. Andai usulan Menag mengenai pencabutan SKB 2 Menteri dilanjutkan dengan Keputusan Presiden yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam, maka predikat Presiden dan Menag yang memusuhi dan meminggirkan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam adalah benar adanya. Secara tidak disadari Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Qoumas telah melecehkan Ideologi dan menginjak-injak Konstitusi. Teriak mewaspadai politik identitas eh sendirinya membuat kebijakan politik identitas. Identitas tidak menghargai umat beragama, khususnya umat Islam. Ganti Menteri Agama Yaqut atau ganti Presiden Jokowi sekarang juga. Tidak berguna keduanya memimpin negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kerjanya hanya bikin gaduh. Bandung, 10 Juni 2023
POPULER
